Kejadian ini terjadi saat Khabib hadir sebagai tamu kehormatan UEFA, bersama sejumlah legenda olahraga dunia. Ketika para tamu diperkenalkan kepada ofisial dan perwakilan UEFA, seorang wanita menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Khabib. Namun, petarung berjuluk “The Eagle” itu hanya menundukkan kepala sambil meletakkan tangan di dada sebagai bentuk penghormatan, tanpa menyentuh tangan wanita tersebut.

Aksi Khabib ini langsung menjadi viral. Sebagian besar pendukungnya memuji sikapnya yang konsisten dengan ajaran agama Islam yang ia anut, di mana bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dianggap tidak diperkenankan. “Khabib menunjukkan integritas dan tetap teguh pada keyakinannya, meski berada di panggung dunia,” tulis seorang netizen.

Namun, tidak sedikit pula yang menganggap tindakan tersebut tidak sopan dalam konteks sosial dan internasional. Beberapa pihak menilai bahwa sebagai figur publik global, Khabib seharusnya lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma umum, terutama saat mewakili olahraga di ajang besar seperti UCL.

Menanggapi reaksi publik, Khabib dalam pernyataan singkat melalui akun media sosialnya mengatakan, “Saya menghormati semua orang, termasuk wanita, dengan cara saya sendiri. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa pun. Prinsip saya adalah bagian dari siapa saya dan keyakinan saya.”

Ini bukan kali pertama Khabib menolak berjabat tangan dengan wanita di acara publik. Sebelumnya, ia juga melakukan hal serupa dalam berbagai konferensi internasional dan acara penghargaan. Namun demikian, Khabib tetap dikenal luas sebagai atlet yang menjunjung tinggi sportivitas dan kesederhanaan.

UEFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun dari pantauan media, wanita yang bersangkutan tetap tersenyum dan tampak memahami sikap Khabib.

Fenomena ini kembali membuka ruang diskusi mengenai toleransi budaya dan agama dalam acara berskala internasional. Banyak pihak yang menyerukan pentingnya saling menghormati nilai dan keyakinan individu, selama tidak menimbulkan konflik atau diskriminasi.

Sebagai seorang figur global dan panutan bagi banyak generasi muda, sikap Khabib kembali menjadi contoh bagaimana seseorang dapat tetap teguh pada nilai-nilai pribadi di tengah tuntutan dunia modern yang kompleks. (red)

Pertarungan ini berlangsung selama tiga ronde penuh, di mana McCorry menunjukkan dominasi total atas lawannya yang juga diketahui merupakan mantan anggota militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Dengan gaya bertarung agresif dan strategi grappling yang kuat, McCorry sukses membuat Farage tak berkutik. Skor akhir dari juri mencerminkan keunggulan mutlak: 30-27, 30-27, dan 30-26 untuk kemenangan McCorry.

Namun, perhatian utama tidak hanya tertuju pada teknik bertarung McCorry. Dalam sebuah momen yang viral, McCorry terekam meneriakkan “Free Palestine!” sambil menghujani Farage dengan pukulan saat pertandingan masih berlangsung. Aksinya ini semakin menjadi sorotan saat ia kembali berteriak “Free, Free Palestine” setelah diumumkan sebagai pemenang, sambil mengibarkan bendera Palestina yang dibentangkan di tengah arena oktagon.

Penonton yang hadir di arena turut merespons dengan gemuruh, sebagian besar mendukung aksi McCorry. Teriakan “Free Palestine” menggema di dalam stadion, menunjukkan bahwa pesan solidaritas terhadap Palestina telah mendapatkan resonansi yang kuat, bahkan di tengah panggung olahraga internasional.

McCorry kemudian mengunggah potongan video pertarungannya ke akun media sosial miliknya dengan caption “Street Justice” disertai emoji bendera Irlandia dan Palestina. Unggahan tersebut langsung viral, menuai ratusan ribu reaksi dan komentar dari warganet di seluruh dunia, baik yang mendukung maupun yang mengecam aksi tersebut.

Dalam wawancara singkat usai pertarungan, McCorry menyampaikan bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. “Apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan. Saya mungkin hanya seorang petarung dari West Belfast, tapi saya tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam penjajahan dan ketidakadilan,” ujar McCorry.

Sebaliknya, Shuki Farage belum memberikan pernyataan resmi terkait kekalahannya maupun aksi kontroversial lawannya. Farage yang sebelumnya memiliki rekor tak terkalahkan tampak meninggalkan arena dengan ekspresi kecewa, didampingi tim pelatihnya.

Pertarungan ini menjadi sorotan global, karena memperlihatkan bagaimana dunia olahraga, khususnya MMA, kini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi politik. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, aksi seperti yang dilakukan McCorry menegaskan bahwa olahraga tidak pernah sepenuhnya terpisah dari realitas sosial dan politik dunia.

Sebagian kalangan memuji keberanian McCorry dalam menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina, sementara sebagian lainnya menilai bahwa ajang olahraga seharusnya tetap netral dari ekspresi politik. Namun yang pasti, aksi McCorry menambah panjang daftar atlet dunia yang memilih bersuara terhadap isu-isu global, dengan risiko dan keberanian yang tidak kecil. (red)

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kebun dalam kondisi mengenaskan. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Tya sedang mengandung saat dibunuh. 

Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban. Pelaku diketahui berinisial S (18), yang merupakan calon suami korban. Ia ditangkap di kediamannya pada Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. 

Menurut keterangan dari Kasatreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan, motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal dituduh menggunakan uang korban sebesar Rp80 juta. "Untuk motif pembunuhan ini berdasarkan keterangan tersangka karena kesal. Selain korban ini hamil, korban juga menuduh tersangka menggunakan uang korban sebesar Rp80 juta," ungkapnya.

Pelaku kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengungkap fakta-fakta lainnya. (red)

"Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita," ujar Presiden Prabowo, menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman tersebut. 

Presiden juga menegaskan bahwa peringatan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan ajakan untuk tidak mudah terpecah oleh pengaruh luar. "Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun," tambahnya. 

Pidato ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di tengah dinamika global yang kompleks. (red)

Dilansir keterangan dari Dispenad, Rabu (28/5) dalam upacara tersebut selain para Kolonel, empat Pati TNI AD juga naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brigjen) menjadi Mayor Jenderal (Mayjen). Kemudian, ada juga lima jabatan strategis di lingkungan TNI AD yang diserahterimakan.

Maruli pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dibutuhkan untuk regenerasi dan penyegaran kepemimpinan dalam menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Ia menyebut bahwa rotasi dan promosi jabatan adalah bentuk kepercayaan negara atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan oleh setiap prajurit.

“Teruslah berbuat terbaik dan evaluasi setiap pelaksanaan tugas agar dapat terus ditingkatkan,” kata Maruli. Adapun kelima jabatan yang diserahterimakan meliputi;

1. Jabatan Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat (Kapuspalad) dari Mayjen TNI Epi Setiadi kepada Mayjen TNI Haripto Seno Budi, S.Sos.

2. Jabatan Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat (Danpussansiad) dari Brigjen TNI Yudha Fitri kepada Brigjen TNI Dr. Fransiscus Ari Susetio, S.E., M.Han.

3.Jabatan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) dari Brigjen TNI Arif Cahyono, S.E., kepada Brigjen TNI Veri Sudijanto Sudin, S.I.P., M.Si.

4. Jabatan Kepala Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Kadislaikad) dari Mayjen TNI Agus Isrok Mikroj, S.I.P., kepada Brigjen TNI Anwar, S.H.

5. Jabatan Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Darat (Kadisadaad) dari Brigjen TNI Halomoan Rajagukguk, S.E., kepada Brigjen TNI Parawita Agus S., S.Sos., M.Sos. (red)

Berawal dari laporan seorang wanita yang ditemukan tewas di atas sepeda motornya. kasus ini mengejutkan publik saat pelakunya ternyata orang terdekat yakni suami korban sendiri.

Adalah Hengki (32) warga Kota Karang Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Di depan keluarga dan tetangga Hengki berakting seolah berduka.

Namun di balik semua itu siasatnya terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan. Ia adalah otak di balik kematian istri yang sudah bersamanya selama 10 tahun menikah.

Korban N yang sehari-harinya bekerja sebagai driver ojek itu ditemukan tewas pada Minggu dini hari 25 Mei 2025 di Jalan Teluk Semangka Teluk Betung Utara.

Semula diduga N meninggal mendadak karena sakit. Jasadnya di temukan tergeletak diatas sepeda motor namun penyidik kepolisian mencurigai sejumlah kejanggalan terutama saat proses memandikan jenazahnya ditemukan bekas kulit ari di kuku korban.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukay mengatakan dari hasil gelar perkara mengerucut pada suami korban sendiri yang telah membunuhnya.

“ Motifnya sepele Hengki sempat cekcok dengan korban karena ajakannya berhubungan badan ditolak. Hengki yang memang sudah emosi menunggu korban di jalur yang biasa dilalui mengantarkan karyawan mal. Sempat terjadi cekcok, hingga akhirnya Hengki mencekik dan melempar korban hingga meregang nyawa, ujar Kapolres.

Bukannya menolong saat korban berada dalam keadaan sekarat Hengki malah menghubungi temannya berinisial R untuk mengangkat tubuh korban ke atas motor dan meninggalkan begitu saja hingga akhirnya ditemukan oleh warga.

Saat korban ditemukan oleh warga yang mengetahui korban N langsung memberikan informasi terkait kematian sang istri korban pun dibawa ke rumah sakit. Hengki menemani korban dalam ambulan hingga saat pemakaman hengki jugalah yang ikut serta memakamkannya.

Seiring terungkapnya kasus ini polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit kendaraan sepeda motor yang dipakai korban pakaian korban dan handphone milik pelaku serta korban.

Saat ini Hengki telah resmi ditahan dan dijerat pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP sub 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara rekan yang membantunya masih dalam pencarian polisi. (red)

Sidang isbat dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, Komisi VIII DPR RI dan para pakar falak dan astronomi.

“Hasil pengamatan hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hilal telah terlihat di Aceh Jaya oleh Bapak Nabil yang telah disumpah. Berdasarkan data tersebut, kami menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025,” ungkap Menag dalam konferensi pers penetapan 1 Zulhijah 1446 H.

“Ijtmak sudah terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian secara hisab, posisi hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian dan elongasi yang memenuhi kriteria MABIMS. Oleh karena itu, secara hisab imkan rukyat sudah terpenuhi,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya awal bulan Zulhijah, maka Hari Raya Iduladha 1446 H/ 2025 M yang jatuh pada 10 Zulhijah, akan diperingati pada 6 Juni 2025.

Menag pun mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut ini secara bersama-sama dengan memperbanyak ibadah, mempererat persaudaraan, serta menyiapkan diri menyambut hari raya Iduladha.

"Tentunya kita semua berharap keputusan ini menjadi dasar untuk merayakan iduladha bersama-sama. Jika ada perbedaan kita berharap bisa menyelesaikan ini dengan bersama-sama," jelasnya.

Menag pun berterima kasih kepada para pakar dan tim rukyah di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras dalam menentukan awal bulan ini. Sehingga akhirnya semua pihak sepakat tidak ada perbedaan sedikitpun.

"Alhamdulillah, Kita bersyukur kemaren puasa seragam, lebaran idulfitri seragam, dan insyallah lebaran Iduladha juga seragam," tutup Menag. (red)

Dalam pengungkapan kasus ini diamankan enam orang tersangka yang terdiri dari empat orang warga negara Indonesia (WNI), yakni HS, LC, FR, dan RH. Sementara ada dua warga negara asing (WNA) asal Thailand, berinisial WP dan TL.  

Pengungkapan kasus dilakukan oleh Tim Gabungan di perairan Kepulauan Riau, pada Kamis (22/5), pukul 15.30 WIB. Informasi penyelundupan sabu yang akan melintas di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kapal motor tersebut diperoleh melalui laporan intelijen yang kemudian diolah dengan proses analisa hingga Tim Gabungan melakukan pemetaan dan observasi di sepanjang perairan Kepulauan Riau.

Pada Rabu (21/5), pukul 00.05 WIB, tim gabungan menghentikan Kapal Motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga kuat sebagai target operasi. Pada saat penggeledahan, Tim Gabungan menemukan 31 (tiga puluh satu) kardus berwarna cokelat berbungkus plastik bening berisi puluhan bungkus plastik kemasan teh Guanyinwang warna hijau. Bungkusan tersebut berisi serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika jenis sabu. 

Selain itu, Tim Gabungan juga menemukan 36 (tiga puluh enam) kardus berwarna cokelat pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal. Sehingga total keseluruhan barang bukti yang ditemukan di kapal Sea Dragon Tarawa berjumlah 67 (enam puluh tujuh) kardus berisi 2.000 (dua ribu) bungkus sabu.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

" Kolaborasi BNN RI bersama Polda Kepri, Bea dan Cukai, serta TNI AL dalam pengungkapan kasus narkoba ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia sesuai dengan Asta Cita Presiden RI" ujar Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional melalui siaran pers tertulis yang diterima awak media.

Atas pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti sabu yang berhasil diamankan, Tim Gabungan dapat menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika, jika satu gram sabu disalahgunakan oleh empat orang.

Aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku peredaran gelap narkotika serta terus mengintensifkan upaya pengungkapan jaringan peredarannya, guna melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan serta keberlangsungan bangsa dari ancaman narkotika, demi terwujudnya Generasi Emas 2045. (red)

Ia menyebut langkah tersebut adalah inisiatif pribadi sejumlah kader partai, termasuk anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati.

"Ini kan masih perorangan, sebagai institusi partai tentu akan bersikap melihat perkembangan dari Pak Budi Arie sendiri," kata Aria Bima, Selasa (27/5/2025).

Menurut Aria, PDI Perjuangan masih memantau perkembangan pernyataan Budi Arie terkait tudingannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam kasus judi online. 

Ia menyebutkan partainya masih memberikan waktu kepada Budi Arie untuk melakukan klarifikasi atau pencabutan pernyataan tersebut.

"Bisa membuat satu sikap kelembagaan dengan mengirim atau menunjuk lawyer untuk mempersoalkan," ucapnya.

Aria juga mengapresiasi langkah kader PDI Perjuangan yang menyampaikan kegusaran terhadap pernyataan Budi Arie. Ia menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal.

"Hal yang sangat tidak masuk akal dengan pernyataan Pak Budi Arie," ujarnya.

Diketahui, sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Budi Arie atas dugaan fitnah terhadap partai. 

Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menuding Budi Arie telah mencemarkan nama baik partai karena menyebut adanya keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam kasus penjagaan situs judi online.

"Kami hari ini akan membuat laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan Budi Arie," tegasnya.

Wiradarma mengungkapkan bahwa laporan tersebut akan mengacu pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 27a UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kami membawa bukti rekaman video dan rekaman suara utuh," pungkasnya. (red)

Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan pelaksanaan dan pelaporan SPM tahun 2024.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi menempati peringkat kelima untuk kategori kabupaten dalam evaluasi nasional. Nilai 99,43 menunjukkan keberhasilan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, kami meraih prestasi ini. Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemkab Bekasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Ade Kunang.

SPM Awards merupakan penghargaan tahunan Kementerian Dalam Negeri untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang unggul dalam pelayanan publik.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (red)

Dalam pernyataannya usai pawai, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menekankan bahwa kemenangan Persib bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan manajemen profesional.

"Persib adalah klub besar yang dikelola secara profesional oleh manajemen, juga didukung sangat kuat oleh para penggemarnya, Bobotoh dan berbagai kelompok lainnya yang begitu mencintai Persib," ujar KDM di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025).

Ia menambahkan bahwa gelar juara keempat ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan strategi, konsistensi, dan cinta yang luar biasa dari publik.

"Juara kali ini bukan lahir ujug-ujug, tapi dari pengelolaan manajerial yang sangat baik dan dukungan publik yang luas. Keberadaan Persib memberi sumbangsih tersendiri bagi persepakbolaan Indonesia," ujarnya.

Terkait isu bonus untuk tim Persib, KDM tersenyum sambil memberi sedikit godaan."Ada (bonus), nanti dong, masa dikasih tahu sekarang," ucapnya. Lebih jauh, KDM juga mengungkapkan ambisinya untuk mendorong Persib agar tampil di level yang lebih tinggi.

"Ke depan kita dorong Persib bukan hanya jadi jagoan di Indonesia, tapi juga jagoan klub di Asia. Saya yakin, Persib punya kemampuan untuk itu," tegasnya.

Sebagai penutup, KDM mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan di tengah euforia.

"Hari ini boleh mengekspresikan kegembiraan, tapi jangan nyampah," ungkapnya.

Dalam momen yang paling mencuri perhatian, KDM tampak berdiri gagah di atas mobil pawai, mengibarkan bendera Persib dengan semangat tinggi.

Ia berjoget dan memberi hormat kepada ribuan Bobotoh dan warga Bandung yang memadati rute pawai.

Kehadirannya sontak membuat suasana semakin histeris dan emosional, menjadikan hari itu salah satu perayaan paling membekas dalam sejarah Persib. (red)

Penutupan dipimpin oleh Pangkoopsud I Marsma TNI Muzafar, S.Sos., M.M., bersama Commander Air Combat Command RSAF Brigjen Lim Kok Hong. Simbolisasi pelepasan patch Elang Indopura menandai berakhirnya latihan bilateral yang telah digelar sejak awal Mei ini.

Pangkoopsud I dalam sambutannya menegaskan bahwa Latma Elang Indopura bukan sekadar latihan teknis, melainkan sarana mempererat pemahaman taktis, membangun kepercayaan, serta memperkuat persahabatan kedua angkatan udara.

“Latihan ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun dengan kepercayaan dapat menjadi kekuatan strategis dalam menghadapi dinamika kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Brigjen Lim menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan profesionalisme TNI AU sepanjang latihan. Ia menilai Elang Indopura sebagai pilar penting dalam memperkokoh interoperabilitas dan mempererat relasi personal antar prajurit, sekaligus menjaga stabilitas regional melalui pendekatan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai simbol komitmen jangka panjang, kedua pimpinan menanam pohon bersama di halaman VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin. 

Penanaman pohon ini mencerminkan harapan akan terus tumbuhnya hubungan bilateral yang kuat dan saling menguntungkan dalam bidang pertahanan udara antara Indonesia dan Singapura.

Latihan ini merupakan implementasi nyata semangat TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) yang terus digelorakan oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. 

Melalui sinergi bilateral ini, TNI AU menunjukkan tidak hanya kesiapan tempur, tetapi juga kemampuan menjalin diplomasi pertahanan yang elegan, profesional, dan berdampak strategis bagi kawasan. (red)

Kepala BNN RI didampingi Kapolda Kepulauan Riau, Asep Safrudin, Komandan Lantamal Kepri, Berkat Widjanarko, Direktur Interdiksi Narkotika DJBC, R. Syarif Hidayat, Direktur Interdiksi BNN, Tery Zakiar Muslim, dan Direktur Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan memeriksa isi kapal yang mengangkut narkotika jenis sabu tersebut.

Di saat yang sama, Kepala BNN RI memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan dan pengawalan ketat terhadap barang bukti yang besar ini. " Penyitaan yang dilakukan BNN ini merupakan prestasi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan narkotika di Indonesia" ungkap Martinus.

Berdasarkan temuan petugas gabungan, sabu ditemukan dalam dus-dus tersembunyi pada kompartemen khusus di lambung kapal. Terdapat 67 dus berwarna cokelat yang sudah dibungkus plastik. Di dalam masing-masing dus berisi bungkusan teh China berisi sabu.

Dari kasus penyelundupan narkotika jenis sabu di Kapal MT Sea Dragon, tim gabungan berhasil membekuk enam orang Anak Buah Kapal (ABK), yang terdiri dari empat orang WNI, dan dua orang WNA asal Thailand.

Pengungkapan kasus penyelundupan narkotika ini merupakan bukti nyata kolaborasi antar instansi dapat memberikan hasil luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika guna melindungi bangsa dari ancaman narkoba. 

Hingga saat ini, BNN bersama tim gabungan masih melakukan gelar perkara dan penghitungan jumlah barang bukti narkotika yang disita. (red)

Penyebutan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Mengutip Detikcom, surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Surat itu juga menyebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.

Pihak KPK, baik dari unsur pimpinan maupun juru bicara KPK, belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar penetapan Hasto sebagai tersangka. (Hendro)

Untuk melayani penumpang di puncak arus balik Lebaran ini, KAI mengoperasikan 256 KA jarak jauh. Adapun hubungan favorit pelanggan KA Jarak Jauh pada puncak arus balik dersebut yaitu Surabaya - Jakarta, Yogyakarta - Jakarta, Malang - Jakarta, Blitar - Jakarta, Surabaya - Bandung, dan lainnya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, tren arus balik sudah terlihat sejak Jumat (12/4) dimana terdapat 214.284 penumpang KA jarak jauh dan pada Sabtu (13/4) sebanyak 215.722 penumpang.

KAI memprediksi puncak arus balik masih terjadi pada Your (15/4) dimana watch ini tiket KA jarak jauh yang terjual sebanyak 193.595 tiket. Jumlah ini masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan karena telah mempercayakan perjalanma di masa libur Lebaran ini kepada KAI. Seluruh pelanggan juga tertib dan menikmati layanan KAI selema perjalenen,” kata Joni.

KAI menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 adalah tanggal 31 Maret (H-10) sd 21 April 2024 (H+10). Berdasarkan data pantauan pada Benim (15/4), tiket KA Jarak Jauh yang dibeli pada periode tersebut adalah sebanyak 3.313.671 tiket.

KA-KA Jarak Jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran sebagai berikut:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP) 

2. KA Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah 

3. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)

4. KA Sri Relasi Tanjung Lempuyangan - Ketapang (PP)

5. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP) 

6. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP) 

7. KA Jayakarta relasi Pasarsenen - Surabaya Gubeng (PP) 

8. KA Matarmaja relasi Pasarsenen - Malang (PP) 

9. KA Kertajaya relasi Pasarsenenen - Surabaya Pasarturi (PP) 

10. KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto (PP)

KAI mengimbau kepada seluruh pelanggan agar mengalokasikan waktu yang cukup Saat menuju stasiun keberangkatan. Hal ini sebagai upaya menghindari kemungkinan kehabisan kereta api. 

“Mengingat padatnya jalan raya yang cenderung meningkat di momen Lebaran. Kami mengingatkan agar pelanggan tetap dapat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi dan dengan mengatur waktu keberangkatan dari Kediaman menuju stasiun keberangkatan,” kata Joni.

Kami juga mengingatkan lagi aturan bagasi. Pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikakan bea dengan berat maksimum 20 kg volume maksimum 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 parsel (barang bagasi).

“KAI berkomitmen untuk menyelenggarakan “Mudik Ceria Penuh Makna” pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni. (red/dro)

Adapun volume lalu lintas tertinggi saat arus balik lebaran terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama, yakni sebanyak 520.043 kendaraan atau 54,1 persen. Disusul dari Gerbang Tol Cikupa 239.316 kendaraan, serta dari Ciawi sebanyak 202.493 kendaraan.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur memprediksi masih ada 48 persen atau 907 ribu kendaraan yang belum kembali ke wilayah Jabotabek hingga H+5 Lebaran 2024. Menurut dia, arus balik lebaran itu masih akan terjadi hingga 18 April 2024.

"Kami perkirakan masih sekitar 907 ribu kendaraan akan kembali ke Jabotabek," ujar Subakti Syukur dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Subakti juga mengatakan, titik krusial puncak arus balik lebaran terjadi di KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek arah Jakarta. Pasalnya, KM 66 Japek merupakan lokasi pertemuan lalu lintas dari arah Trans Jawa dan Bandung.

"Untuk itu kamu terus siaga, salah satunya dengan mendukung rekayasa lalu lintas atas diskresi kepolisian," ucapnya.

Adapun langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran di antaranya menambah lajur transaksi di gerbang tol, pengalihan lalu lintas menuju jalur fungsional di Japek II Selatan, serta menyiapkan sarana di lajur contraflow.

Sementara untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama arah Jakarta, Subakti menyebut telah memaksimalkan seluruh lajur transaksi hingga 35 lajur. Pemaksimalan lajur transaksi itu didukung dengan adanya penyiagaan 28 mobile reader dan petugas.

"Untuk mewujudkan perjalanan arus balik yang lancar, Jasa Marga akan terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Korlantas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Badan Usaha Jalan Tol," tukasnya. (red/dro)

Disampaikan Aan Suhanan, kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) seperti Gran Max sejatinya hanya mampu mengangkut delapan orang penumpang saja. Sementara minibus ini diduga mengangkut 12 orang dan semuanya dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

"Kalau angkutan MPV itu 8 yang diperbolehkan, itu (Gran Max) kelebihan," kata Aan, Senin (8/4/2024) malam.

Dikatakan Aan, mobil Gran Max dengan nomor polisi B 1635 BKT itu diperuntukkan untuk keperluan pribadi. Hal itu sebagaimana tercatat dalam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta pelat nomor kendaraan berwana hitam putih.

Namun demikian, masih belum diketahui apakah mobil tersebut saat terlibat kecelakaan sedang disewakan. Dalam STNK tercatat kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Yanti Setyawan Budidarma. Saat dilakukan penelusuran, nama tersebut tidak sesuai dengan alamat yang tertera di dalam STNK.

"Ini masih dalam penyelidikan karena kita telah olah TKP tadi, belum memeriksa saksi-saksi tadi mobilnya digunakan untuk apa," tegas Aan. (red/dro)

Informasi kebakaran ini disampaikan oleh pengurus YLBHI Muhamad Isnur. Dia menyampaikan kebakaran terjadi Minggu (7/4/2024), sekitar pukul 22.00 WIB.

"Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Menurut saksi mata, Wasiatun (Pemilik warung pecel lele di depan kantor LBH), ia mendengar 3 kali suara ledakan keras dan percikan api yang diduga berasal dari AC lantai 2 Gedung YLBHI," kata Isnur dalam keterangannya.

Dia menyebut ada 6 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran pun sempat merambat hingga ke lantai 3 gedung tersebut.

"Dari ledakan ini kemudian muncul kobaran api yang langsung menjalar ke lantai 2 dan 3 gedung. Sekitar pukul 22.15, 6 unit mobil pemadam kebakaran datang dan berupaya memadamkan api. Saat ini kobaran api sudah dapat dipadamkan namun masih dalam proses pemantauan petugas damkar agar api tidak menjalar," ucapnya.

Dia memastikan sampai saat ini belum ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Belum diketahui kerugian yang dialami akibat kebakaran," imbuhnya. (red/dro)

Untuk di tol sendiri ya kalau kita lihat angka hari ini memang hari ini baru 44.000 ya sampai dengan Sift 1 itu jam 02.00 WIB prediksi hari ini ada yang ke arah timur itu ada 171.000, kemungkinan malam ini itu akan terealisasi sebagai puncak arus mudik yang ke arah arah Jawa, kemungkinan nanti masuk kepada angka 178.000,” ujar Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan juga mengungkapkan pihaknya terus memantau pergerakan arus mudik-balik baik di jalur tol, arteri, penyebrangan dan destinasi wisata.

“Kita masih terus memantau arus lalu lintas di jalan tol di Arteri di wisata kemudian termasuk di penyeberangan Merak Ketapang Gilimanuk maupun Bakauheni,” terangnya.

Berdasarkan pantauan udara, jalur arteri dari arah barat telah mengalami peningkatan volume kendaraan yang di dominasi oleh roda dua, namun dari arah timur arus lalu lintas terpantau lancar dampak dari diberlakukannya penerapan one way.

“Ini masih bisa kita kelola arus yang dari Timur ya artinya tidak ada sumbatan-sumbatan sampai jam 03.00. secara keseluruhan untuk hari kedua operasi bisa berjalan lancar,” jelas Kakorlantas.

Meskipun demikian, Irjen Pol Aan menuturkan terdapat beberapa catatan di Penyebrangan Merak dimana telah terjadi antrean karena kendala kapasitas yang tidak memadai di pelabuhan tersebut.

“Kita melaksanakan delaying sistem atau penundaan perjalanan mulai dari KM 13 kemarin kita kemudian di Gerbang Tol Cikupa dari 13 gerbang kita persempit menjadi 10 gerbang yang dioperasionalkan,” katanya.

Hingga saat ini untuk penererapan ganjil genap masih diberlakukan sesuai dengan SKB pada pemberlakuan rekayasa lalu lintas di kilometer nol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414.

Terkait rest area Kakorlantas berharap para pemudik untuk saling memahami dan bertoleransi saat menggunakannya, sehingga pemudik bisa bergantian saat beristirahat.

“Memang luar biasa enggak ada ya tapi masih kita bisa kelola untuk rest area ini saya harapkan toleransi dari para pemudik ya untuk saling memahami, sehingga penggunaan rest area ini bisa bergantian, tidak memaksakan untuk masuk ke rest area silakan keluar di exit tol terdekat di situ banyak ke restoran setelah istirahat bisa masuk lagi,” pungkasnya. (red/dro/hp)

Adapun sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau melalui posko, meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 173 stasiun, 42 gerbang tol, serta 20 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek yang dilakukan pemantauan 9 titik pada tahun 2023 menjadi 11 titik di tahun 2024.

Berdasarkan data sementara, total jumlah penumpang angkutan umum pada H-5 kemarin sebanyak 1.009.031 orang. Angka ini meningkat 26,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 di periode yang sama sebesar 798.466 orang dan naik 101,5% dibandingkan pergerakan normal harian.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-5 kemarin terjadi di angkutan penyeberangan, yakni sebanyak 303.912 penumpang. Persentasenya mencapai 30,12% dari total jumlah penumpang angkutan umum di semua moda,” demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (6/4).

Secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi pada H-5 yakni:

Angkutan jalan sebanyak 174.957 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 9,22 % dibandingkan tahun lalu 160.181 penumpang, serta naik 71,81 dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan penyeberangan sebanyak 303.912 penumpang. Jumlah ini meningkat 45,08% dibandingkan tahun lalu 209.477 penumpang, serta naik 1.158% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan udara sebanyak 271.355 penumpang. Jumlah ini meningkat sebanyak 17,84% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 230.271 penumpang, serta naik 68,33% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan laut sebanyak 76.147 penumpang. Jumlah ini meningkat 5,78% dibandingkan tahun lalu 71.986 penumpang, serta naik 0,93% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan kereta api sebanyak 182.660 penumpang. Jumlah ini meningkat 44,34% dibandingkan tahun lalu 126.551 penumpang, serta naik 23,59% dibanding pergerakan normal harian.

“Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh moda transportasi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tutur Adita.

Kemudian untuk angkutan pribadi, berdasarkan data pada H-5 kemarin, jumlah mobil yang keluar dan masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga tercatat sebanyak 528.423 kendaraan dan 2.642.115 orang. Angka tersebut meningkat 1.014% dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 30,23% yakni sebesar 757.390 kendaraan dan 3.786.950 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga sebanyak 333.357 kendaraan dan 1.666.785 orang. Jumlah ini menurun 19,81% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 415.706 kendaraan dan 2.078.530 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.217,55%

Mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga sebanyak 195.066 kendaraan dan 975.330 orang. Jumlah ini menurun 42,91% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 341.684 kendaraan dan 1.708.420 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 782,90%.

Sedangkan pergerakan orang yang menggunakan mobil keluar dan masuk melalui jalur arteri sebanyak 408.318 kendaraan dan 2.041.590 orang. Jumlah ini meningkat 930,5% dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 24,09% yakni sebesar 537.918 kendaraan dan 2.689.590 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan arteri sebanyak 212.659 kendaraan dan 1.063.295 orang. Jumlah ini menurun 14,43% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 248.525 kendaraan dan 1.242.625 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.054,21%

Mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan arteri sebanyak 195.659 kendaraan dan 978.295 orang. Jumlah ini menurun 32,39% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 289.393 kendaraan dan 1.446.965 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 822,98%

Untuk pergerakan orang yang menggunakan sepeda motor keluar dan masuk Jabodetabek, pada H-5 tercatat sebanyak 1.418.860 kendaraan dan 2.837.720 orang. Angka tersebut meningkat 301,69% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Motor yang keluar Jabodetabek sebanyak 753.487 kendaraan dan 1.506.974 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 355,86% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,76% yaitu sebanyak 883.974 kendaraan dan 1.767.948 orang.

Motor yang masuk Jabodetabek sebanyak 665.373 kendaraan dan 1.330.746 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 254,05% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,43% yaitu sebanyak 929.685 kendaraan dan 1.859.370 orang.

“Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi adanya potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia,” ujar Adita. (red/dro/kp)

Kegiatan dimulai dengan pelepasan benih ikan sebanyak 2000 ikan lele yang di tebar di kolam. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit sayur-sayuran sebanyak 200 biji oleh Komandan Satuan Tugas Letkol Infanteri Dian D Setyadi. Hasil dari budidaya ikan lele dan tanaman sayur ini nantinya untuk masyarakat di Intan Jaya.

" Inilah rasa kepedulian kami terhadap warga sekitar dengan program yg dilakukan oleh Yonif 509 Kostrad, semoga dengan benih ikan lele yang ditabur sebanyak 2000 ikan lele dapat dimanfaatkan oleh Prajurit maupun warga sekitar serta bahan pangan yang nantinya juga akan dibagi pada warga sekitar di Pos Mamba ini" ujar Dansatgas Letkol Infanteri Dian D Setyadi.

Selain menanam sayur dan tabur benih ikan lele satgas Yonif 509 Kostrad juga membawa hewan ternak untuk dikembang biakan hingga kedepan memberi manfaat bagi warga Papua. (red/dro)

Uji coba ini sebagai persiapan mengikuti Piala Asia U-23 AFC 2024 di Qatar yang digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. 

Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan menjalani satu laga uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Senin (8/4) mendatang. Pemusatan latihan di Dubai akan berakhir pada 10 April mendatang sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. 

Pada Piala Asia U-23 2024 ini, laga perdana Indonesia akan melawan Qatar pada 15 April, Ialu menantang Australia (18/4) dan terakhir bertemu Yordania (21/4).

PSSI menargetkan Garuda Muda lolos dari fase grup atau ke babak delapan besar. Namun jika sampai babak semifinal akan membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan minimal harus menjadi peringkat tiga untuk meraih tiket otomatis bersama juara dan runner-up turnamen.

Sementara itu, tim yang kalah di laga perebutan tempat ketiga masih punya kesempatan berlaga di Paris. Caranya dengan memenangkan laga play-off menghadapi wakil Afrika.(red/dro)

Kontak tembak Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua pada hari Kamis sore (4/4/2024) telah akibatkan salah satu pimpinan KKB, Abubakar Kogoya, tewas. Insiden tewasnya Abubakar Kogoya ini bukan tanpa sebab musabab yang jelas. 

Rentetan aksi kriminal yang mengganggu keamanan di bumi Papua, telah dilakukan oleh Abubakar dan tidak jarang aksinya itu menyebabkan korban di pihak masyarakat. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan) Kolonel Czi Ign Suriastawa jelaskan daftar aksi beringas Abubakar Kogoya yang dilakukannya selama ini.

Rekam jejak aksi Abubakar pada tanggal 21 Oktober 2017 telah tercatat dalam Laporan Polri (LP) dimana Abubakar terlibat dalam penembakan terhadap 2 orang anggota Brimob bernama Bharada Almin dan Brigadir Mufadol di Mile 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. 

Rupanya aksi tersebut diulangi lagi oleh Abubakar di lokasi yang sama pada tanggal 14 November 2017, dimana dirinya terlibat dalam penembakan terhadap mobil LWB nomor lambung 01-4887, dan selanjutnya Polres Mimika menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Abubakar Kogoya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2020, Abubakar terlibat kembali dalam penembakan di Gedung OB-1 Alun-alun Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang menyebabkan 1 orang Warga Negara Asing (WNA) bernama Graeme Thomas Wall meninggal dunia (MD) dan 2 orang karyawan mengalami luka tembak.

Lebih lanjut, berdasarkan rekam jejak, bergabungnya Abubakar Kogoya ke dalam KKB Papua telah terpantau dibawah pimpinan Lekagak Telenggen, dengan wilayah operasinya di Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

"Tindakan tegas Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri mereduksi kekuatan KKB merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua," ucap Kolonel Czi Ign Suriastawa. (red/dro)

Saat informasi ini diturunkan pada Sabtu (06/04) pukul 22.00 WIB, sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya atas diskresi Kepolisian juga tengah diberlakukan, yaitu rekayasa lalu lintas Contra Flow 2 lajur dari KM 47 s.d KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang masih berlangsung dari Jumat (05/04) malam hingga _One Way_ lokal yang dimulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang ke KM 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo yang dimulai sejak hari ini pukul 16.00 WIB.

Dalam mendukung rekayasa lalu lintas ini, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani menjelaskan, Jasa Marga menyiapkan penambahan petugas pengarah lalu lintas maupun petugas bantu transaksi serta penambahan fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

“Dua gerbang tol utama yang dikelola Jasa Marga, GT Cikampek Utama di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan GT Kalikangkung di Jalan Tol Batang-Semarang merupakan gerbang tol utama yang melayani lalu lintas _One Way_ dari arah Jakarta menuju Semarang. Untuk memastikan pengguna jalan terlayani dengan baik, Jasa Marga mengoptimalkan pelayanan di GT Kalikangkung dengan 10 gardu tol operasi, 7 Gardu _Oblique Approach Booth_ (OAB/gardu miring) serta penyiagaan 20 _mobile reader_ dan tambahan petugas untuk melayani transaksi dari arah Jakarta,” ujar Faiza.

Sementara itu di GT Cikampek Utama, Faiza menambahkan, saat ini Jasa Marga mengoperasikan total 21 gardu tol operasi ke arah Trans Jawa yang juga didukung oleh penyiagaan 26 unit _mobile reader_ dan penambahan petugas.

"Untuk kelancaran perjalanan selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas, Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk dapat memastikan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan saldo e-toll (Jakarta tujuan Semarang minimal 500 ribu rupiah dan Jakarta tujuan Surabaya minimal 1 juta rupiah) untuk menghindari antrean di gerbang, menghindari waktu favorit dalam perjalanan yaitu setelah berbuka puasa dan sahur serta membawa perbekalan yang cukup," tutupnya.

Sementara itu, bagi pengguna jalan yang menuju Bandung, agar tidak mengambil jalur Contra Flow karena tidak akan bisa mencapai jalan tol arah Cipularang, Untuk pengguna jalan di jalur One Way agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, mematuhi batas kecepatan, tidak berpindah jalur atau zig-zag secara tiba-tiba dan pengguna jalan yang mengambil jalur One Way dapat menggunakan Rest Area pada jalur arah sebaliknya,” ujar Faiza. (red/dro)

"Alhamdulillah benar kami kembali mengungkap pabrik rumahan narkoba di Sunter, Jakarta Utara," ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Selain mengamankan enam orang, lanjut Mukti, polisi juga menyita ribuan butir ekstasi. Dia menyebut pabrik ini dikendalikan langsung oleh Fredy Pratama.

"Ini adalah kepunyaan Fredy Pratama, dia mengendalikan langsung melalui aplikasi BBM dari Bangkok, Thailand," ungkapnya.

Lebih lanjut Mukti menambahkan, Clandestine lab di Sunter tersebut terbilang cukup lengkap karena ada mesin cetak ekstasi, bahan baku yang siap cetak, bahan adonan dan alat pendukung pembuatan ekstasi lainnya.

"Bahan baku tersebut jika dicetak bisa mencapai 300 ribu butir," tukasnya. (red/dro)

Pelaksanaan skema one way mesti diundur dari jadwal yang sudah direncanakan pada pukul 14.00 WIB, namun saat itu traffic counting arus volume kendaraan masih berada di bawah batas ambang minimal.

“Jadi sebetulnya kita sudah mendiskusikan bahwa rencana jam 2 (siang) karena arus lalu lintasnya masih lancar, kemudian per jamnya masih di bawah ambang batas. Kemudian jam 4, 5, sampai 6 (sore) tadi ada peningkatan,” kata Kakorlantas Polri.

Selain itu, Aan mengungkapkan bahwa alasan pihaknya menerapkan one way mengingat beban jalur Cipali sudah terlalu berat sehingga perlu diberikan pelonggaran agar jalannya kendaraan bisa lancar.

"Sehingga tadi kita putuskan Jam 21.30 sudah harus diclearance, sehingga 21.45 kita bisa lepas One way,” ungkap Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan Suhanan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini tengah melewati one way agar tidak euforia dalam mengatur kecepatan kendaraannya agar tidak mengakibatkan kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan.

“Insya Allah ini lancar sampai ke Semarang lalu Surabaya tidak ada hambatan kalau misalnya kita lihat dari pantauan CCTV maupun dari aktivitas Jasa Marga. Jadi santai-santai saja,” pungkasnya. (red/dro)

“32.200 kendaraan keluar Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikupa Utama. Lalu untuk volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Merak Sebanyak 14.000 kendaraan.” ujar Juru Bicara (Jubir) Humas Polri Kombes Pol Iroth Laurens Recky dalam rilis di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Kemudian, sebanyak 27.963 kendaraan meninggalkan Jakarta Melalui GT Cikampek Utama, dan sebanyak 14.811 kendaraan melalui GT Kalihurip Utama.

“Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Ciawi Utama sebanyak 12.204 kendaraan,” kata Iroth.

Imbauan Polri 

Pastikan kondisi fisik sehat dan periksa kendaraan sebelum mudik.Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat.Pastikan saldo uang elektronik mencukupi.Gunakan aplikasi Google Maps untuk informasi arus lalu lintas. (red/dro)

“Penambahan perjalan kereta api ini guna akomodasi maslamakat yang belum mendapatkan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2024 pada hubungan favorit Jakarta – Yogyakarta dan sebaliknya,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KA KLB Tambahan relasi Gambir – Yogyakarta untuk tanggal 6 sd 16 April 2024 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 12.45 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 20.25 WIB.

Adapun KA KLB Tambahan relasi Yogyakarta – Gambir untuk tanggal 6 sd 16 April 2024 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta pukul 23.40 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pukul 07.10 WIB.

Kelas pada KA KLB dersebut yaitu dersedia kelas eksekutif dan Ekonomi, dengan stamformasi 1 rangkaian pelayanan terdiri dari 4 kereta eksekutif stainless steel generasi baru, 5 kereta Ekonomi stainless steel generasi baru, 1 kereta makan (restorasi), dan 1 kereta pembangkit.

“Penambahan perjalan kereta api ini merupakan bagian dari komitmen KAI guna mewujudkan Mudik Ceria Penuh Makna pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni Martinus. (red/dro)

"Kami mencatat 5.878 kendaraan melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo. Dari data lalu lintas yang keluar akses fungsional, kami mencatat Exit Ngawen (Klaten) merupakan exit favorit pengguna jalan dengan jumlah kendaraan yang keluar akses tersebut mencapai 3.135 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi pada pukul 16.00-17.00 WIB sejumlah 578 kendaraan. Sementara itu, untuk Exit Ceper Karanganom tercatat sebanyak 926 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi pada pukul 16.00-17.00 WIB sebanyak 142 kendaraan,” ujar Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah.

Rudy juga menambahkan, PT JMJ optimis kendaraan yang melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu s.d Ngawen (Klaten) masih akan terus meningkat. Tidak hanya dioperasikan pada periode arus mudik periode 5-11 April 2024 secara satu arah dari Colomadu menuju Ngawen (Klaten) pada pukul 06.00-17.00 WIB, jalan tol ini juga akan mendukung arus balik yang dijadwalkan pada 12 s.d 15 April 2024 secara satu arah dari Ngawen menuju Colomadu di jam yang sama.

“Yang diperbolehkan melewati jalur fungsional ini khusus kendaraan Golongan I Non Bus/Kendaraan Kecil. Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah 40 KM/jam,” ujar Rudy.

Akses masuk jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan Nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono dan dari GT Colomadu. Pada periode arus mudik, apabila pemudik datang dari Jalan Tol Trans Jawa dapat langsung melanjutkan perjalanan melalui GT Colomadu menuju ke akses keluar GT Karanganom, akses keluar GT Banyudono atau exit Ngawen (Klaten). Sedangkan untuk pemudik dari jalan arteri (non tol) yang akan masuk dari Solo dan Boyolali, pengendara bisa masuk melalui akses GT Banyudono. Sementara itu sebaliknya saat periode arus balik, pengendara dapat masuk ke jalur fungsional dari akses Ngawen (Klaten) dan GT Karanganom menuju GT Banyundono atau GT Colomadu.

Di luar tanggal dan jam pemberlakuan jalur fungsional yang telah ditentukan, arus lalu lintas menuju dan keluar GT Colomadu kembali normal menggunakan akses eksisting.

PT Jasamarga Jogja Solo menyiapkan petugas untuk mengawal operasional jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo agar berjalan lancar yaitu dengan menyediakan Posko Lebaran 2024 di GT Banyudono, Pos Pantau di KM 13+000 DAN KM 19+000 serta Posko Kepolisian dan Dishub di Akses Colomadu, Akses Banyudono, Akses Karanganom serta Akses Ngawen (Klaten).

"Untuk pengguna jalan yang ingin rehat sejenak atau ingin ke toilet, kami juga menyediakan layanan toilet dan SPBU mobile di sepanjang jalur fungsional. Apabila pengguna jalan mengalami keadaan darurat kami juga menyediakan sarana parasarana dan fasilitas pendukung seperti Mobile Customer Service (MCS), ambulance, rescue, serta layanan derek gratis hingga exit tol terdekat. Selain itu PT JMJ juga telah menyiapkan rambu-rambu petunjuk dan peringatan seperti batas kecepatan, rambu penunjuk arah dan rambu informasi lainnya” tutup Rudy.

Untuk keselamatan bersama, semua pengendara yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 diharapkan untuk berkendara dalam kondisi prima, mematuhi rambu lalu lintas, dan mematuhi batas kecepatan 40 km/jam. Sebanyak enam Posko Lebaran 2024 beserta Posko Kepolisian dan Dishub juga telah disiapkan bagi pengendara yang membutuhkan informasi atau bantuan di sepanjang Jalan Tol Fungsional Jogja–Solo. (red/dro)

Menurutnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

“Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud dikutip dari Podcast Prof Rhenald Kasali, Senin (25/3/2024).

Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

“Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” tukasnya.

Saksi Ketakutan

Pada kesempatan itu, Mahfud menyatakan, telah mempersiapkan bukti dan saksi ke persidangan yang diperkirakan akan dimulai, pekan ini. Namun, sejumlah saksi mengundurkan diri karena banyak yang takut bersaksi di persidangan. 

Mantan hakim konstitusi itu menyebut, MK di beberapa negara pernah membatalkan hasil pemilu dan setidaknya 7 negara membatalkan seorang presiden terpilih, misalnya di Kenya, Bolivia, Thailand, dan Ukraina. Faktor pembatalan umumnya dilandasi faktor kecurangan.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, pengajuan permohonan PHPU dilatarbelakangi nepotisme dan _abuse of power_ yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal itu menjadikan Pilpres 2024 sebagai pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

"Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia," kata Todung di Gedung Mk, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Demi memastikan demokrasi tetap ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), MK sebagai pelindung demokrasi dan konstitusi perlu bersikap tegas. 

Sikap itu, jelas Todung, pertama mendiskualifikasi paslon nomor urut 02, yang menjadi sumber dari segala nepotisme yang terjadi di Pilpres 2024. Kedua, melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah NKRI. 

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mencatat pelanggaran prosedur dalam setiap tahapan Pilpres 2024. Paling jelas, kata Todung, yakni penerimaan pendaftaran pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun, yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023.

Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah tercoblos.

Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidak sesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih.

Selain itu, terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh. Todung menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). (red/dro)

Landmark decision adalah putusan yang dibuat sebagai _precedent_ karena tidak ditampung peraturan yang ada. Keputusan monumental diyakini akan berdampak positif bagi MK di tengah citra lembaga ini yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, ada hakim dan pegawai MK yang dijebloskan ke penjara, dan ada yang diberi sanksi Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena melanggar etik. 

Padahal, pada tahun 2012, MK Indonesia termasuk 10 MK terbaik di dunia menurut Harvard Handbook karya Alex Tomsay. Buku itu mencatat MK Indonesia sebagai lembaga yudisial yang paling efektif. 

“Saya harap MK sekarang ini bisa melakukan itu. Modalnya hanya satu, berani. Apa yang ditakuti? Putusan kita serahkan kepada hakim. Tetapi ini akan kita jadikan sebagai panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu seharusnya begini, bahwa moral mendasari setiap kegiatan penegakan hukum, dan kegiatan politik. Bukan soal prosedur semata-mata,” tegas Mahfud dikutip dari Podcast Prof Rhenald Kasali, Senin (25/3/2024).

Ketua MK periode 2008-2013 itu berharap para hakim di MK kini memiliki kesadaran dan kemauan untuk membuat putusan monumental di tengah keraguan publik terhadap MK.

Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu mengatakan, siap mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan di MK pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. 

Diketahui, tim hukum Ganjar-Mahfud yang diketuai Todung Mulya Lubis telah mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke MK, pada Sabtu (23/3/2024).

Batalkan Presiden Terpilih

Menurut Mahfud, yang juga mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, logika tuntutan atau permohonan yang diajukan sangat kuat dan logis serta didukung fakta pengadilan sebelumnya di beberapa negara yang membatalkan hasil pemilihan umum (pemilu).

“Didukung juga oleh sekurang-kurangnya tujuh negara yang sudah membatalkan keterpilihan seorang presiden misalnya di Kenya, Bolivia, Thailand, Ukraina. Tinggal hakim punya keberanian atau tidak? Kita akan adu argumen di pengadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, jalur hukum ditempuh di MK untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata kemenangan. Dan, kebenaran itu tidak harus melalui vonis hakim, tetapi pada kesadaran publik.

“Kalau hakimnya memutuskan berbeda menjadi soal lain karena ada faktor yang bisa mempengaruhi hakim, seperti faktor intervensi,” tukasnya.

Dia menekankan, proses hukum di MK akan menjadi edukasi bagi publik agar pada masa depan tidak timbul kepercayaan di kalangan generasi penerus bahwa jabatan politik sulit diraih orang yang hanya punya bakat dan keinginan. 

Kalau melihat situasi saat ini, ujarnya, jabatan politik bisa diraih oleh seseorang yang dekat kekuasaan, berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan atau mempunyai teman yang sedang berkuasa. Faktor keuangan pun berperan. 

“Kita tidak boleh membiarkan ada kesan di mata generasi muda untuk menjadi Presiden, Wapres, anggota DPR, menteri dan pejabat bisa ditempuh hanya kalau ada kekuasaan atau dekat kekuasaan dan punya uang. Kalau sekarang, jika tidak punya uang jangan berharap. Tidak dekat kekuasaan jangan berharap. Harus hilangkan kesan seperti ini, sehingga nilai etik dan moral dibangun agar tidak membahayakan masa depan kita,” pungkasnya. (red/dro)

Surya Paloh mengatakan pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu merupakan kunjungan silaturahmi dalam rangka mengenang sebuah perjalanan panjang diantara hubungan personal keduanya yang sudah terjalin puluhan tahun.

“Jadi hal yang amat wajar ketika bagi saya pribadi tentunya juga pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan selama 40 tahun ini bisa terjaga baik,” kata Surya Paloh sebagaimana diberitakan web resmi Nasdem.

Pada kesempatan itu Surya Paloh juga kembali menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil Pemilu 2024.

Pada kesempatan yang sama Prabowo Subianto menyampaikan, kedatangannya ke keluarga besar NasDem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Surya Paloh begitu KPU mengumumkan keputusan hasil Pemilu 2024.

“Ketua Umum Partai NasDem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai NasDem,” kata Prabowo.

Dalam kunjungan silaturahmi dua tokoh bangsa itu Prabowo Subianto hadir bersama sejumlah fungsionaris DPP Gerindra antara lain Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani. Hadir pula sejumlah pengurus DPP NasDem antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum (Bendum) Ahmad Sahroni, Willy Aditya, Viktor Laiskodat, Jan Darmadi, IGK Manila dan Lestari Moerdijat. (red/dro)

Kendati demikian, Syaikhu menuturkan PKS memberikan catatan terkait banyaknya pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung. 

"Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ucap Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2024). 

"Namun, kami juga merasa perlu memberikan catatan atas proses Pemilu yang baru saja berlangsung. Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," tambah Syaikhu. 

Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyoroti praktik money politic yang masih menjamur jelang pencoblosan, ia mendorong agar hal tersebut harusnya ditindak tegas. 

"Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan," ujar Syaikhu. 

"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," imbuhnya. 

Di samping itu, masih banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP; ketidak profesional KPU terkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.

Syaikhu kemudian mengapresiasi tim hukum Amin yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. 

"Kami juga mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. 

PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," kata Syaikhu. 

"Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (red/dro)

Kedatangan Ganjar ke Desa Cangkring, Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, membuat para pengungsi bahagia. Mereka sangat antusias saat mantan Gubernur Jateng itu tiba di lokasi banjir sekitar pukul 15.00 WIB. 

Saat Ganjar turun dari mobil, dia langsung disambut warga yang sedang istirahat di tenda pengungsian. Sebagian di antaranya berlari menyambut kedatangan Ganjar.

"Pak Ganjar, terima kasih sudah menengok kami," ucap warga.

Ganjar kemudian menengok tenda-tenda pengungsian yang berdiri di sepanjang jalan Pantura Demak-Kudus itu. Dia juga melihat kondisi dapur umum dan mengobrol dengan ibu-ibu yang sedang memasak.

"Di sini ada beberapa dapur umum. Yang ini masak untuk 500 warga, tadi sebelah sana 200 warga. Terima kasih ya Pak Ganjar sudah membantu bahan makanan," kata Lurah Cangkring Rembang, Asrofah.

Dia menyatakan, masih mengharapkan bantuan dan bantuan yang paling diharapkan adalah berbagai kebutuhan untuk lansia, ibu dan anak.

"Yang kami butuhkan dan masih kekurangan di sini pampers untuk manula Pak Ganjar, juga susu ibu hamil, susu balita, dan fasilitas MCK manula, semoga bisa dibantu Pak," katanya.

Capres berambut putih itu pun mendengarkan semua keluhan dari Asrofah maupun dari pengungsi lainnya. 

Pada kesempatan itu, Ganjar menyempatkan bercanda dengan sejumlah anak di tenda pengungsian. Suasana semakin meriah ketika Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD ini membagikan mainan kepada anak-anak itu.

Bawa Bantuan

Ganjar mengaku sengaja menjenguk warga korban banjir di Demak dan membawa bantuan yang dibutuhkan para pengungsi.

"Saudara-saudara kita ini butuh banyak bantuan. Kalau sembako cukup, makanan relatif punya. Ada masukan bagus tadi, 'Pak kami yang lansia dan difabel butuh tempat MCK, maka akan kami bangun yang portabel dengan bantuan para aktivis di sini, nanti material saya yang kirim," ucap Ganjar.

Kader PDI Perjuangan itu mencatat segala kebutuhan para pengungsi dan akan menggerakkan masyarakat untuk saling membantu.

"Secara keseluruhan kondisi para pengungsi bagus, sudah enam hari di pengungsian. Hanya saja ada beberapa lansia yang sudah berusia 80 tahun, saya minta jadi perhatian dan dicek rutin," pungkasnya.

Banjir Meluas

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menuturkan, wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak meluas ke dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Bonang. 

Dengan demikian, total wilayah terdampak banjir berdasarkan Laporan Pos Komando Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Demak pada Jumat (22/3/2024) menjadi 13 kecamatan. 

Limpahan genangan air dari Kecamatan Karanganyar meluap hingga Kecamatan Mijen dan menggenangi beberapa lahan pertanian warga. Sementara itu, Kecamatan Bonang terdampak limpahan air banjir dari wilayah sekitarnya ditambah dengan banjir rob.

Sebanyak delapan kecamatan masih tergenang banjir hingga hari ini antara lain Kecamatan Karanganyar, Sayung, Demak, Wonosalam, Karangtengah, Gajah, Mijen, dan Bonang.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak mencatat terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah pengungsi. 

“Per hari ini, jumlah pengungsi yang masih bertahan di pos pengungsian sebanyak 17.078 jiwa di 97 titik pengungsian. Adapun empat kecamatan terdata sudah nol pengungsi antara lain Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, dan Kecamatan Dempet,” jelasnya.

Dia menambahkan, BPBD Kabupaten Demak masih meneruskan upaya pemompaan air di wilayah Kecamatan Demak dengan melibatkan bantuan mobil pompa dari BPBD Kota Pekalongan, BPBD Kabupaten Jepara dan BPBD Kabupaten Pemalang.

Seperti diketahui, enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3/2024). Kejadian ini memicu banjir di wilayah Kabupaten Demak. (red/dro)

"Saya sudah cek ke atase pertahanan di sana, tidak ada data tersebut. Kita kan di Indonesia tidak menganut tentara bayaran, karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi militer wajib," tegas Jenderal Agus Subiyanto, Kamis (21/3/2024).

Dikatakannya, di Indonesia tidak menganut tentara bayaran sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. “Ya kita kan enggak menganut tentara bayaran, tidak ada. Itu hanya, kita sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoax itu," jelasnya memastikan.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengaku, belum bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh Rusia itu merupakan WNI atau bukan.

"Itu kan orang Indonesia sudah ke mana-mana, ada yang sudah jadi TNI di Amerika, atau di mana. Kita belum tahu nih orang ini, itu berangkatnya dari mana berangkatnya," kata Maruli.

"(WNI) Belum bisa dibuktikan, karena mereka yang bicara. Enggak ada, belum tentu (WNI). Kalau kita enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan apalagi ke sana. Mungkin dia jadi tentara sana mungkin dulu background-nya datanya ada segala macam kemungkinan ada," kata Maruli.

"Pasti (bukan dari TNI). Tidak mungkin kalau dari TNI sudah teroganisir pakai tiket kan pasti ketahuan. (Hukumannya) Dia disersi melawan ini enggak ada perintah. Berapa orang itu kemarin? 10 orang, cuma 10 orang pasti ketahuanlah kita kan apel pagi," tandasnya. (red/dro)

PDI Perjuangan (PDIP) sebagai mitra koalisi di Pemilu 2024 mendukung PPP untuk menggugat hasil perolehan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, partai berlambang banteng siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK. 

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2023).

Hasto menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke Parlemen. Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.  

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto. 

Menurut Hasto, PPP yang berlambang Ka'bah mendukung pencalonan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

“Jangan sampai partai Ka'bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tandas Hasto. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengatakan partainya sedang mempersiapkan gugatan hasil pemilu ke MK. 

“Kenapa kami melakukan itu karena hasil dari yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04,” tuturnya. 

Oleh sebab itu, Mansyur menegaskan dalam konteks Pileg, PPP belum bisa menerima hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dia menegaskan gugatakan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP. 

“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (red/dro)

“Alhamdulillah pada pagi menuju siang ini, kita bersama di markas Timnas AMIN berkumpul bersama Tim Hukum Nasional yang dipimpin oleh bapak Ari Yusuf Amir, beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung,” ungkap Anies

Anies menegaskan bahwa upaya yang dikerjakan THN AMIN ini adalah untuk meluruskan kembali proses demokrasi bangsa ini menjadi lebih baik. Sehingga berbagai ketidaknormalan dalam berdemokrasi tidak terulang di kemudian hari.

“Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti yang kami sampaikan tadi malam bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita lebih baik. Harapannya dengan adanya proses di MK bisa jadi pembelajaran bagi kita semua,” jelasnya

“Kemudian kedua, saya tegaskan proses dan hasil sama-sama penting karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Maka kita tegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem. Kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi,” tambahnya

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai bukti dan telah mengumpulkan pakar serta ahli dalam pengajuan gugatan ke MK ini

“Ini kerja yang sudah cukup lama satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli, sehingga kajiannya sangat matang insyaallah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti dan saksi saksi juga yang sudah kami siapkan insyaallah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK,” tandasnya.(red/dro)

“Operasi Ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari yaitu dimulai 4 April sampai dengan 16 April 2024,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (20/3/2024).

Brigjen Trunoyudo memperkirakan masyarakat yang akan mudik lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Oleh sebab itu, Polri menyiagakan 145.161 personel gabungan untuk mengamankan mudik.

“Jumlah personel yang terlibat sebanyak 145.161 orang, diantaranya Polri sebanyak 76.192 personel, Instansi terkait sebanyak 68.969 personel,” terangnya.

Saat Operasi Ketupat, kata Karopenmas, ribuan titik akan diamankan oleh Polri. Diantaranya masjid, terminal, pelabuhan, hingga bandara.

“Polri akan melakukan pengamanan di 68.611 masjid, 1.054 terminal, 792 pelabuhan, 317 bandara, 414 stasiun kereta api, 4.398 pusat perbelanjaan, dan 5.165 objek wisata,” terangnya. (red/dro)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membacakan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota secara nasional pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasil Pilpres 2024 itu didasarkan pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2024, dimana Prabowo-Gibran berhasil meraup suara sebanyak 96.214.691 suara.

"Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional berdasarkan berita acara nasional berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ujar Hasyim di Gedung KPU Jakarta, Rabu (20/3/2024) sebagaimana dikabarkan Bisnis.com.

Kemudian, di urutan kedua diikuti oleh pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Lalu, jumlah suara sah pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

Adapun pengumuman itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti di antaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Hasil Pilpres 2024 Berdasarkan Ketetapan KPU

1. Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,94%)

2. ⁠Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara (58,58%)

3. ⁠Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 27.040.878 suara (16,47%)

Masing-masing Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Pengesahan tiga Perda tersebut ditandai dengan persetujuan lisan dari seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani.

“Tiga rancangan peraturan daerah yang dimaksud akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan harapan saudara penjabat gubernur dapat memerhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD,” ujar Rany di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo merinci satu persatu hasil pembahasan terhadap tiga Raperda tersebut.

Untuk pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikarenakan ada beberapa kebijakan administrasi kependudukan yang sudah berjalan namun belum diakomodir dalam Perda tersebut. Diantaranya terkait pemberlakuan KTP elektronik Warga Negara Indonesia (WNI) seumur hidup.

Lalu, Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara dikarenakan ada beberapa kebutuhan mendesak demi terwujudnya harmonisasi peraturan dalam proses pengelolaan dan penataan Kepulauan Seribu. Sehingga pembangunan berkelanjutan dan menjadi landasan hukum perizinan yang optimal.

Sementara untuk Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dilatarbelakangi karena kurang efektif dan efisiennya kinerja LMK. Salah satunya berkaitan dengan adanya ketentuan yang belum menjamin kepastian hukum dan dapat membuat kinerja anggota LMK menjadi kurang optimal.

“Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengharapkan dengan disahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat

mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kesejahteran dan tentunya kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Dwi Rio.

Selanjutnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan siap mempertimbangkan seluruh saran, pendapat dan rekomendasi dari jajaran legislatif untuk mengoptimalkan ketiga Raperda yang sudah disahkan melalui Rapat Paripurna pada hari ini.

“Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI selama ini dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Jakarta,” pungkas dia. (red/dro)

Disebutkan, dukungan civil society sangat diperlukan karena selain intimidasi terhadap partai politik, saat ini ada dorongan agar pemilu dianggap sudah selesai dan semua pihak diharapkan legowo menerima hasilnya. 

Padahal Pemilu 2024 yang disebut sarat kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) itu sangat serius implikasinya bagi penyalahgunaan kekuasaan, keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilu, dan pilkada, juga kebebasan berpendapat. 

"Ya angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR, tapi kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata. Ini juga hak rakyat untuk menjaga kedaulatannya, agar rakyat jangan direpresentasikan dengan sembako, agar rakyat jangan direpresentasikan dengan tidak memiliki suatu sikap sehingga intimidasi dibiarkan, agar rakyat kemudian mampu menyampaikan seluruh kehendaknya. Kalau ini tidak kita lakukan, maka inilah yang menjadi ancaman untuk kita, bangsa kita ke depan," kata Hasto dalam dialog "Uncensored" di YouTube Channel Akbar Faisal, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, secara prosedural hak angket mudah dilakukan karena hanya perlu diusung 2 fraksi dan minimal 25 anggota legislatif. PDI Perjuangan memiliki 129 anggota di DPR, sehingga cukup menambah satu fraksi untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024. 

Meski demikian, lanjut Hasto, yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama, bagaimana civil society membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 sudah dianggap beres, meskipun ada intimidasi, money politic, dan kecurangan dalam penyelenggaraannya hingga ke rekapitulasi suara. 

"Bagi kami, hak angket itu adalah hak konstitusional dewan DPR RI yang juga harus di-back up oleh kesadaran rakyat, kesadaran kelompok prodemokrasi, kesadaran civil society," ujar Hasto. 

Dia menyampaikan, PDI Perjuangan sudah matang dalam mengajukan hak angket dengan menyiapkan segala sesuatu, baik naskah akademiknya, bukti-bukti, hingga pergerakan partai untuk menghadapi penghadangan atau penjegalan terhadap pengajuan hak angket. 

Hasto mengungkapkan, upaya untuk menghadang hak angket diajukan di DPR sudah terlihat dari konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan memasukkan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, ada kecurigaan bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan bergeser ke partai pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Hasto menyampaikan, upaya menekan partai politik dilakukan penguasa dengan menggunakan instrumen hukum, sama seperti yang dilakukan pemerintahan otoriter zaman Presiden Soeharto. 

Hal itu menjadi ujian bagi partai politik tetapi juga bagi gerakan civil society untuk melihat secara kritis apakah hak angket perlu diproses untuk menyelamatkan masa depan pemilu dan nilai-nilai demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai aspek terpenting bukan ditentukan oleh satu orang saja. 

"Nah, makanya ini ujian politik bagi kita semua untuk menyampaikan suatu sikap, meskipun itu menentang arus karena kebenaran di dalam politik itu seringkali diuji oleh waktu keadilan dan kebenaran tidak datang tiba-tiba," ungkap Hasto.

Dia menjelaskan, harus dibangun kesadaran bersama tentang apakah masih perlu hak angket untuk memproses kecurangan pemilu? Atau masih perlukah Pemilu atau Pilkada ke depan karena semua sudah di-setting, diatur, dan direplikasi. 

"Berbicara tentang angket itu sebenarnya juga berbicara tentang suatu nilai-nilai apakah kedaulatan rakyat yang kemudian ditampilkan di dalam setiap Pemilu itu masih perlu atau kita masuk di dalam suatu spirit Machiavelli yang menginginkan kekuasaan diatur oleh elit dan rakyat cukup dikasih Bansos ini kan yang harus kita koreksi," ujar Hasto. 

Sekjen PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa secara material hak angket yang akan diajukan di DPR sangat lengkap dengan membaca suasana kebatinan dan memegang prinsip sesuai konstitusi. 

Hasto menyadari ada risiko yang harus dihadapi partai pengusung hak angket di tengah kekuasaan saat ini. Meski demikian PDI Perjuangan berani menghadapi risiko tersebut. 

"Kalau dulu saat melawan pemerintahan otoriter Pak Harti saja berani, masa sekarang kita enggak berani menghadapi risiko. Paling saya nanti ditekan masalah Harun Masiku. Saya mau katakan, sekiranya saya karena memperjuangkan apa yang juga menjadi keyakinan Ibu Megawati, apa yang menjadi marwah dari PDI Perjuangan lalu tiba-tiba harus dikriminalisasi ya itu mungkin jalan yang harus saya lalui," jelas Hasto. 

Dia menambahkan, secara material hak angket yang akan diajukan PDI perjuangan sudah matang dan melalui beberapa kali revisi oleh pakar hukum. Kemudian, beberapa dalil-dalilnya akan diperkuat agar senafas dengan pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

"Kami tahu bahwa kami akan dihadapkan pada berbagai kepungan dan ini yang kami harapkan ada kesadaran bersama dari rakyat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi ini," ujar Hasto.

Ketika ditanya bagaimana kalau pada ujungnya hanya PDI Perjuangan yang berdiri sendiri untuk mengusung hak angket, Hasto menyampaikan bahwa hal itu pun tetap akan menjadi ujian yang justru akan mengkristalkan nilai-nilai yang diperjuangkan partai tersebut.  

"Kalau kita lihat jangankan dalam kehidupan nyata di dalam cerita-cerita film yang namanya pejuang itu, ya memang kadang-kadang harus menghadapi kesendirian, harus menghadapi jatuh bangun menghadapi ujian-ujian, tapi disitulah akan terjadi kristalisasi nilai," kata Hasto. (red/dro)

Berdasarkan keterangan petugas, pada jam KA akan melintas di perlintasan, mobile truk memecahkan pelet dengan Nopol BK 9223 YQ menerobos palang pintu perlintasan yang water tertutup dan mengalami patah di tengah jalur KA sehingga terjadi temperan.

Akibat kejadian ini, petugas masinis dan asisten masinis KA Putri Deli (U76A) mengalami luka-luka karena terjepit dan telah dibawa ke rumah sakit Sultan Sulaiman Rampah untuk berobat. Sementara itu seluruh penumpang KA Putri Deli yang berjumlah 317 orang dalam kondisi selektif.

KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KA atas ketidaknyamanan dan keterlambatan yang ditimbulkan akibat temperan truk dengan KA Putri Deli.

KAI Divre I Sumut menyesali kejadian der tersebut, serta menghimbau kepada seluruh maslamakat pengguna jalan raya agar disiplin serta mengutamakan keslamatan dalam lalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu dan mendahulukan perjalan kereta api.

Kejadian kecelakaan ini menyebabkan KA Putri Deli tidak dapat melanjutkan perjalenen Karena kerusakan lokomotif dan kondisi truk masih berada di jalur KA. 

Dari kejadian dersebut, terdapat beberapa KA yang mengalami keterlambatan akibat jalur yang belum dapat dilalui.

Saat ini tim KAI bersama kewilayahan melakukan evakuasi badan truk yang berada di rel agar jalur segera dapat dilalui. Tim KAI juga telah mengirimkan penolong lokomotif menuju lokasi untuk proses evakuasi.

KAI juga telah memberikan layanan service recovery kepada penumpang KA Putri Deli yang perjalanmanya terlambat.

KAI Divre I SU juga akan menuntut ganti rugi atas kejadian temperan truk dengan KA Putri Deli. KAI akan menghitung kerugian materiil maupun immateriil akibat kejadian temperan der tersebut.

“Kita akan tuntut sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku”, gelas Anwar Solikhin, Manager Humas Divre I SU. (red/dro)

Salah satu syarat wajib untuk dipenuhi bagi calon ketua RT dan RW yakni, berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

Syarat lainnya, cakap berbicara, membaca, serta menulis, dalam Bahasa Indonesia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 huruf d.

“Patokannya, sesuai dengan Pergub yang berlaku saja, minimal SMA,” ujar Mujiyono saat dihubungi sebagaimana diberitaka web DPRD DKI Jakarta, Senin (18/3).

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu menambahkan, untuk menjadi ketua RT dan RW harus memiliki kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah, serta berwawasan luas. Sehingga dapat menentramkan wilayah, maju, dan sejahtera.

“Menurut Pergub itu SMA, ini kan soal kemampuan memimpin. Kalau mau jadi RT tuh dia harus punya kemampuan memimpin, mengorganisir, kemudian dia menjadi orang yang ditokohkan lalu disukai oleh warganya,” ucap Simon.

Lantas mengenai pemilihan ketua RT dan RW, Simon juga menegaskan, agar mengacu pada Pasal 21 yakni dengan mekanisme musyawarah hingga mencapai kata mufakat.

Harapannya agar tercipta koordinasi serta komunikasi yang baik antara warga dengan Ketua RT maupun Ketua RW setempat.

“Agar ada kepatuhan, koordinasinya, komunikasinya bisa berjalan dengan baik,” pungkas Simon. (red/dro)

Menurut Anshori, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan RUU baru yang diusulkan.

“RUU ini merupakan respons dari UU Ibukota Negara atau UU yang telah disahkan tahun lalu. UU IKN menjadikan Ibukota dipindahkan dari Jakarta ke Daerah Otorita IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Pemindahan ibukota ini, kata Anshori, menjadikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tidak lagi relevan. Sehingga perlu ada aturan hukum terbaru, dengan mengganti UU No. 29 Tahun 2007 Tentang DKI Jakarta, dengan UU yang lebih up to date dan sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada.

“Meski ibukota tidak lagi berada di Jakarta, kondisi Jakarta tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Jakarta dengan luas wilayah 661,5 km² memiliki penduduk sebesar 10.562.088 orang, dengan tingkat kepadatan mencapai 14.555/km2, tertinggi se-Indonesia. Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) berpenduduk sekitar 28 juta jiwa.

Jakarta merupakan kota yang menjadi pusat ekonomi di Indonesia, sebab Jakarta berkontribusi sebesar 17,23% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp 4.175,8 triliun pada kuartal II-2021. PDB Jakarta sendiri mencapai 300 miliar USD, terbesar di Indonesia. UMR Jakarta merupakan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai Rp4.901.798. Outstanding kredit di DKI Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat di DKI Jakarta mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.

“Selain itu, markas besar BUMN dan Perusahaan Multinasional rata-rata berada di Jakarta, begitupula dengan bursa saham dan bank sentral. Jakarta merupakan kota yang memiliki tantangan yang hebat. Kepadatan penduduk yang besar telah menciptakan banyak masalah, mulai dari kemacetan (kota termacet ke 29 di dunia), hingga tantangan geografis seperti penurunan tanah, pencemaran lingkungan dan banjir. Diyakini, Jakarta akan terendam pada tahun 2030,” jelasnya.

Berbagai masalah yang kompleks ini, lanjut Anshori, tentu tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang biasa dan dengan penyusunan serta pembahasan yang cepat. Apalagi, masalah Jakarta tidak hanya terkait dengan daerahnya sendiri, melainkan terkait dengan kota-kota lainnya yang menjadi penyangga, seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi. Wilayah Jabodetabek sangat terkait satu sama lain karena kondisi geografis yang berdekatan.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa karena seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya UU Ibu Kota Negara berpotensi menimbulkan banyak permasalahan karena penerapan UU Pemerintahan Daerah pada Jakarta membutuhkan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang,” tandasnya.

Kedua, imbuh Anshori, Fraksi PKS berpendapat bahwa masih perlu dikaji lebih mendalam tentang posisi Jakarta yang dalam RUU ini bertumpuk-tumpuk dengan berbagai sebutan dan posisi.

“Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation),” tegas Anggota Komisi IX DPRI ini.

Keempat, lanjutnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa Memaksakan pembahasan bermasalah secara hukum pembentukan perundang-undangan karena sudah lewat waktu sejak UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022.

“Terdapatnya cacat procedural termasuk mempertaruhkan substansi pengaturan, juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang Jakarta. Ketiadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan lemahnya legitimasi undang-undang tersebut,” tegasnya.

Kelima, lanjut Anshori, Fraksi PKS berpendapat apabila status ibukota negara beralih dari Jakarta, maka sudah seharusnya Jakarta terdiri atas wilayah kota otonom yang semula bersifat administratif.

“Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa klausul tentang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dipertahankan yakni Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” urai Anshori.

Ketujuh, imbuhnya, Fraksi PKS berpendapat banyak permasalahan dalam pengaturan subtansi yang penting.

“Fraksi PKS memandang bahwa pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi ini sangatlah penting dalam upaya pemajuan kebudayaan Betawi dan menjadi lembaga yang punya peran strategis dalam memperkuat ketahanan budaya di tengah derasnya arus budaya asing yang masuk ke tengah-tengah masyarakat,” terang Anshori.

Kedelapan, lanjut Anshori, Fraksi PKS berpendapat bahwa belum terlihat aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta.

Fraksi PKS, kata Anshori, menginginkan terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

“Untuk itu, RUU tentang Daerah Khusus Jakarta telah lewat waktu dan perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta wewenang khusus pada Pemerintah Provinsi Jakarta. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan pertentangan dan kecemburuan dari daerah-daerah lainnya dan tidak menambah permasalahan yang kompleks di Jakarta,” ungkapnya.

Menimbang hal yang dipaparkan, imbuh Anshori, yakni waktu yang mepet karena seharusnya kajiannya mesti seksama. Beberapa pembahasan maju mundur, misalnya Gubernur yang diangkat atau ditunjuk Presiden dan sekarang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), awalnya Pilkada dengan suara terbanyak sekarang mesti 50%+1.

“Terdapat aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi keinginan untuk memiliki Walikota dan Bupati serta DPRD Tingkat Kota dan Kabupaten, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan MENOLAK Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta,” tegas Anshori Siregar. (red/dro)

Laga melawan Vietnam akan berlangsung sebanyak dua kali pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan 26 Maret di Stadion My Dinh, Hanoi.

Sebelumnya pelatih Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk persiapan pertandingan tersebut.

Arkhan Fikri dari Arema FC pun dipanggil untuk menambah skuad yang ada dengan total 26 pemain saat ini.

Saat ini, skuad Garuda sudah datang di Jakarta sejak Minggu (17/3) dan sudah melakukan latihan ringan di hotel tempat menginap hari ini.  Latihan perdana di lapangan akan dilakukan pada Senin (18/3) malam ini.

Pada pemanggilan ini, Muhammad Adisatryo (PSIS Semarang) kembali mendapat panggilan. Selain itu, ada nama-nama seperti Witan Sulaeman (Bhayangkara FC), Rizky Ridho (Persija), Egy Maulana (Dewa United), Yakob Sayuri (PSM) dan lain-lain.

Untuk pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam (Port FC), Pratama Arhan (Suwon FC), Sandy Walsh (KV Mechelen), dan Rafael Struick (ADO Den Haag), masih tetap menghiasi skuad Garuda.

Sementara itu, empat nama yaitu Jay Idzes (Venezia), Thom Haye (Heerenveen), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard), dan Nathan Tjoe Aon (Swansea City) juga mendapat panggilan untuk pertama kalinya bersama skuad Garuda.

Daftar 26 Pemain timnas Indonesia melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Kiper

1. Nadeo Argawinata - Borneo FC

2. Muhamad Riyandi - Persis Solo

3. Adi Satryo - PSIS Semarang

Belakang

4. Nathan Tjoe-A-On - SC Heerenveen5. Sandy Walsh - K.V. Mechelen

6. Rizky Ridho - Persija Jakarta

7. Edo Febriansah - Persib Bandung

8. Asnawi Mangkualam - Port FC

9. Wahyu Prasetyo - PSIS Semarang

10. Yakob Sayuri - PSM Makassar

11. Jay Idzes - Venezia FC

12. Justin Hubner - Wolverhampton Wanderers

13. Pratama Arhan - Suwon FC

Tengah

14. Thom Haye - SC Heerenveen

15. Arkhan Fikri- Arema FC

16. Marselino Ferdinan - KMSK Deinze

17. Ricky Kambuaya - Dewa United

18. Marc Klok - Persib Bandung

19. Ivar Jenner - Jong Utrecht

Depan:

20. Ragnar Oratmangoen - Fortuna Sittard

21. Rafael Struick - ADO Den Haag

22. Witan Sulaeman - Bhayangkara Presisi FC

23. Egy Maulana - Dewa United

24. Dimas Drajad - Persikabo

25. Ramadhan Sananta - Persis Solo

26. Hokky Caraka - PSS Sleman

“Kami melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dikutip dari laman Kemenhub, Senin (18/03/2024).

Budi mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Kemenhub, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi pada Lebaran 2024 mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yang sebesar 123,8 juta orang.

“Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik, di mana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen,” ujarnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan, pengaturan lalu lintas yang dilakukan pemerintah meliputi pembatasan angkutan barang, sistem satu arah, hingga sistem ganjil genap.

“Di samping adanya pembatasan angkutan barang, saat libur Lebaran 2024 nanti, akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), dan sistem ganjil-genap,” ujar Hendro.

Hendro menekankan, pengaturan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dengan mengedepankan kenyamanan dan keamanan serta mengutamakan keselamatan para pemudik.

Berikut ketentuan pengaturan lalu lintas selama libur Lebaran 2024:

A. Sistem Satu Arah (One-Way System)

Pengaturan sistem satu arah pada arus mudik dan balik, adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

2. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

3. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) dengan ketentuan:

a. Jumat, 5 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan

b. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat.

4. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) pada Senin – Rabu, 8 – 10 April 2024 masing-masing pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.

Arus Balik:

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

3. Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

4. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang – Batang dengan ketentuan:

a. Jumat, 12 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;

b. Sabtu, 13 April 2024 pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat; dan

c. Minggu, 14 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

5. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang – Batang:

a. Sabtu dan Minggu, 13 dan 14 April 2024 masing-masing pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat;

b. Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 10.00 waktu setempat.

“Adapun saat pemberlakuan sistem satu arah pada ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan ketika arus mudik dan balik kendaraan bermotor dari ruas Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan yang menuju arah Jakarta ataupun Semarang dapat keluar di Gerbang Tol Cimalaka dan Gerbang Tol Cisumdawu Jaya,” kata Hendro.

B. System Contra Flow

Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Kamis, 11 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

Arus Balik:

Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

C. Sistem Ganjil Genap

Penerapan sistem ganjil – genap adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

2. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

Arus Balik:

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

3. Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

“Untuk sistem ganjil-genap pada umumnya, untuk kendaraan penumpang, bus dan angkutan barang dengan nomor kendaraan genap dilarang melintas pada tanggal ganjil, begitupun sebaliknya,” kata Hendro

Hendro menambahkan, ketentuan sistem ganjil-genap dikecualikan untuk kendaraan pimpinan negara, kendaraan dinas berwarna merah, pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum berplat kuning, kendaraan listrik, kendaraan operasional pengelola jalan tol, dan kendaraan barang pokok.

D. Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Ruas Tol

Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih; mobil barang dengan kereta tempelan; mobil barang dengan kereta gandengan; serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM)/bahan bakar gas (BBG), hantaran uang, logistik pemilu/pemilihan, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok. Angkutan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan:

– diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;

– surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang; dan

– ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

“Pembatasan mobilitas angkutan barang saat libur Lebaran nanti dilakukan agar kelancaran lalu lintas terjamin. Jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ujar Hendro.

Adapun waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol diberlakukan mulai hari Jumat, 5 April 2024 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Ruas Jalan Tol yang Dibatasi

Berikut daftar ruas jalan tol yang dibatasi:

1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung

2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak

3. DKI Jakarta:

a. Prof. DR. Ir. Sedyatmo

b. Jakarta Outer Ring Road (JORR)

c. Dalam Kota Jakarta

4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak

b. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

c. Jakarta – Cikampek

5. Jawa Barat:

a. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi

b. Cileunyi – Cimalaka – Dawua

c. Cikampek – Palimanan – Kanci

d. Jakarta – Cikampek II Selatan (fungsional)

6. Jawa Barat – Jawa Tengah: Kanci – Pejagan

7. Jawa Tengah:

a. Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang

b. Krapyak – Jatingaleh (Semarang)

c. Jatingaleh – Srondol (Semarang)

d. Jatingaleh – Muktiharjo (Semarang)

e. Semarang – Solo – Ngawi

f. Semarang – Demak

g. Jogja – Solo (fungsional).

8. Jawa Timur:

a. Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo

b. Surabaya – Gresik

c. Pandaan – Malang

Ruas Jalan Nontol yang Berlaku Pembatasan

Berikut daftar ruas jalan nontol yang diberlakukan pembatasan:

1. Sumatera Utara:

a. Medan – Berastagi

b. Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

2. Jambi dan Sumatera Barat:

a. Jambi – Sarolangun – Padang

b. Jambi – Tebo – Padang

c. Jambi – Sengeti – Padang

d. Padang – Bukit Tinggi

3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung

4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

5. Banten:

a. Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

b. Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

c. Serang – Pandeglang – Labuhan

6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi -Cikampek – Pamanukan – Cirebon

7. Jawa Barat:

a. Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

b. Bandung – Sumedang – Majalengka

c. Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur

8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes

9. Jawa Tengah:

a. Solo – Klaten – Yogyakarta

b. Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

c. Bawen – Magelang – Yogyakarta

d. Tegal – Purwokerto

10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

11. Yogyakarta:

a. Jogja – Wates

b. Jogja – Sleman – Magelang

c. Jogja – Wonosari

d. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

12. Jawa Timur:

a. Pandaan – Malang

b. Probolinggo – Lumajang

c. Madiun – Caruban – Jombang

d. Banyuwangi – Jember

13. Bali: Denpasar – Gilimanuk

“Promo ini sebagai wujud kolaborasi sekaligus penghargaan kepada money agen travel dan pelanggan seta KAI yang seta menggunakan layanan kereta api. Kami yang telah pelaku usaha agen travel dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya dan kepada maslamakat yang akan memanfaatkan kesempatan ini dapat segera menghubungi agen travel kepercayaannya,” kata EVP Pemasaran dan Penjualan Angkutan Penumpang KAI Ririn Widi Astutik.

Program Yuk Lebaran di Jakarta aja merupakan program berkelanjutan KAI dalam mengoptimalkan aksesibilitas kereta api di tengah momentum liburan. Tidak hanya bagi mereka yang bertolak tepeng halaman, melainkan juga bagi maslamakat dari daerah yang ingin mengunjungi kerabat sekaligus menikmati momen Lebaran di Jakarta. 

Program ini merupakan wujud kolaborasi KAI dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dalam rangka mendukung pencapaian target pergerakan wisatawan Nusantara tahun 2024 sebesar 1,2 sd 1,5 miliar melalui penawaran paket paket perjalan lengkap dengan penginapan hotel, drop off/pick up, makan serta wisata.

Berikut kereta api, rute dan tanggal keberangkatan yang dapat digunakan pada Program Yuk Lebaran di Jakarta aja.

A. Kelas Eksekutif:

1. KA (107) Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 1 - 3 April

2. KA (108) Jayabaya relasi Pasarsenen - Malang. Tanggal 17 - 21 April

3. KA (57) Brawijaya relasi Malang - Gambir. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

4. KA (58) Relasi Brawijaya Gambir – Malang. Tanggal 13 - 21 April. 

5. KA (55) Gajayana relasi Malang – Gambir. Tanggal 31 Maret - 10 April. 

6. KA (56) Gajayana relasi Gambir – Malang. Tanggal 13 - 21 April. 

7. KA (111) Brantas relasi Blitar - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

8. KA (112) Brantas relasi Pasarsenen – Blitar. Tanggal 16 - 21 April. 

9. KA (103) Relasi Singasari Blitar - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

10. KA (104) Relasi Singasari Pasarsenen – Blitar. Tanggal 15 - 21 April. 

11. KA (77F) Pandalungan relasi Jember - Gambir. Tanggal 1 - 4 April. 

12. KA (78F) Pandalungan relasi Gambir - Jember. Tanggal 16 - 21 April. 

13. KA (71) Purwojaya relasi Cilacap – Gambir. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

14. KA (72) Purwojaya relasi Gambir – Cilacap. Tanggal 11 -21 April. 

15. KA (11) Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

16. KA (12) Argo Sindoro relasi Gambir - Bank Jateng Semarang Tawang. 

17. KA (13) Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

18. KA (15) Argo Muria relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

19. KA (14) Argo Muria relasi Gambir - Bank Jateng Semarang Tawang. Tanggal 12 - 21 April. 

20. KA (16) Argo Muria relasi Gambir – Bank Jateng Semarang Tawang. Tanggal 12 - 21 April. 

21. KA (19F) Argo Merbabu relasi Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

22. KA (20F) Argo Merbabu relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 12-21 April.

23. KA (151) Tawang Jaya Relasi Premium Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

24. KA (152) Tawang Jaya Relasi Premium Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 15 - 21 April. 

25. KA (147) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

26. KA (149) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

27. KA (148) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

28. KA (150) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

29. KA (123) Bangunkarta hubungan Jombang/Nganjuk - Pasarsenen. Tanggal 1 - 5; 7 - 11 April. 

30. KA (124) Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang/Nganjuk. Tanggal 16 - 21 April. 

B. Kelas Ekonomi :

1. KA (233) Matarmaja relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

2. KA (234) Matarmaja relasi Pasarsenen – Malang. Tanggal 15 - 21 April. 

3. KA (107) Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 1 - 3 April. 

4. KA (108) Relasi Jayabaya Pasarsenen – Malang. Tanggal 17 - 21 April. 

5. KA (215) Relasi Majapahit Malang - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

6. KA (216) Relasi Majapahit Pasarsenen - Malang. Tanggal 12 - 21 April. 

7. KA (111) Brantas relasi Blitar - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

8. KA (112) Brantas relasi Pasarsenen – Blitar. Tanggal 16 - 21 April. 

9. KA (103) Relasi Singasari Blitar - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

10. KA (104) Relasi Singasari Pasarsenen – Blitar. Tanggal 15 - 21 April. 

11. KA (151) Tawang Jaya Relasi Premium Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

12. KA (152) Tawang Jaya Relasi Premium Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 15 - 21 April. 

13. KA (257) Tawang Jaya relasi Semarang Poncol – Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

14. KA (258) Relasi Tawang Jaya Pasarsenen - Semarang Poncol. Tanggal 12 - 21 April. 

15. KA (225F) Menoreh relasi Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

16. KA (226F) Menoreh relasi Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 12 - 21 April. 

17. KA (147) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April

18. KA (149) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

19. KA (148) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

20. KA (150) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

21. KA (223) Kutojaya Utara relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

22. KA (224) Kutojaya Utara relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 14 - 21 April. 

23. KA (123) Bangunkarta relasi Jombang/Nganjuk - Pasarsenen. Tanggal 1 - 5; 7 - 11 April. 

24. KA (124) Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang/Nganjuk. Tanggal 16 - 21 April. 

25. KA (217) Relasi Jayakarta Madiun – Pasarsenen. Tanggal 1 – 5 ; 7 - 11 April. 

26. KA (218) Relasi Jayakarta Pasarsenen - Madiun. Tanggal 13 - 21 April. 

27. KA (221) Jaka Tingkir hubungan Purwosari/Klaten - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 10 April. 

28. KA (222) Jaka Tingkir hubungan Pasarsenen - Purwosari/Klaten. Tanggal 15 - 21 April. 

Adapun Program Wisata Benim - Kamis yaitu upaya kami untuk meningkatkan tingkat keterisian kereta api utamanya di hari kerja melalui mavirian diskon khusus sampai dengan 30 persen pada hari Benim - Kamis kepada agen travel yang mem-bundling layanannya dengan kereta api pada periode pasca angkutan Lebaran 2024. 

“Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan aktivitas wisata pada weekday, jadi tidak hanya ditampilkan pada weekend saja. Program ini juga sekaligus menjadi bentuk peran serta KAI dalam mendukung peningkatan Pariwisata Nasional,” kata Ririn. (red/dro)

PDI Perjuangan mengaku telah melakukan kajian secara komprehensif mengenai periode pemilu tersebut.

"Betul. Kajian saya. Saya udah baca, dan saya coba bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Harto yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat ini disebut Neo Orde Baru," kata Hasto dalam acara sebuah stasiun televisi yang dikutip Minggu (17/3).

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan perbandingan antara Pemilu 2009 dan 2024 dan hasilnya merupakan perpaduan antara Pemilu 1971 dan 2009.

Ia juga bertanggung jawab dengan hasil risetnya tersebut lantaran melihat pemilu tahun ini jauh dari prinsip demokrasi.

"Saya pertanggungjawabkan secara akademis, karena saya melakukan banyak riset, dan ini mengganggu proses pelembagaan partai. Ini menjadi hal-hal yang mereduksi bahkan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi," katanya.

"Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis, karena Indonesia ini dibangun dengan cita-cita besar," sambungnya.

Hasto juga mengutip pernyataan tokoh politik nasional Profesor Ikrar Nusa Bakti yang menyebutkan bahwa Indonesia dibangun untuk melanjutkan perjuangan para pejuang bangsa, bukan menghalalkan dinasti politik era Orde Baru.

"Kata Prof Ikrar Nusa Bhakti kita ini pemilik republik yang melanjutkan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa para pejuang kita. Masak kemudian kita kalah sama satu keluarga yang hanya terdiri dari 5 orang yang membungkam seluruh nilai-nilai demokrasi dengan cara-cara yang populis!" demikian Hasto. (red/dro)

"Kami sudah lakukan pemeriksaan (urine)," ujar Kapolsek Teluk Naga, AKP Wahyu Hidayat Sabtu (16/3/2024).

Wahyu menjelaskan, berdasarkan hasil tes urine menunjukan SJ negatif narkoba. Menurut dia, sopir Xpander itu dipastikan mabuk usai mengonsumsi Vodka sebelum kejadian.

"Yang bersangkutan negatif (narkoba) urine-nya," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil Mitsubishi Xpander menyeruduk showroom dan menabrak mobil mewah Porsche seharga Rp9 miliar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (14/3) ini sempat viral di media sosial.

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil Xpander berinisial SJ kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut saat kejadian sopir dalam kondisi mabuk.

Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat menjelaskan polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka. "(Pengemudi) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Hidayat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Wahyu, polisi langsung melakukan penahanan terhadap SJ. Tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP tentang perusakan bangunan dan atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.

"Pasal 200 KUHP dan atau 406 KUHP," ucapnya. (red/dro)

Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang. Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menhub di Jakarta, Selasa (12/3).

Menhub menyampaikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," lanjut Menhub.

Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang). Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang).

Sedangkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3% (39,32 juta), bus 19,4% (37,51 juta), mobil pribadi 18,3% (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07% (31,12 juta). Minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya COVID-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.

Perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (dimulainya cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7%). Sedangkan perkiraan puncak hari balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2%).

Setiap tahun Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan selalu mengeluarkan survei potensi pergerakan masyarakat dalam masa angkutan lebaran. Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik dimana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen.(red/dro)

Public Relations PT KAI, Joni Martinus mengatakan artinya okupansi penjualan tiket KA sudah mencapai 45 persen dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.209.991.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," ujar Joni Martinus dalam keterangannya.

Lebih lanjut Joni menjelaskan, tiket yang sudah terjual itu merupakan tiket periode H-10 Lebaran atau 31 Maret 2024 hingga H+10 Lebaran atau 21 April 2024.

Dia menambahkan, ada sejumlah rute favorit perjalanan kereta api (KA) jarak menengah/jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran di antaranya:

• - KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
• - KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari (PP)
• - KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang (PP)
• - KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP)
• - KA Pasundan relasi Kiaracondong-Surabaya Gubeng (PP)
• - KA Matarmaja relasi Pasarsenen-Malang (PP)
• - KA Kertajaya relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (PP)
• - KA Jayakarta relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng (PP)

• KA Progo relasi Pasar Senen-Lempuyangan (PP)
• KA Logawa relasi Purwokerto -Jember (PP).

"Sejauh yang saya tangkap koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Dia enggan berkomentar lebih jauh soal. Mahfud menunggu perkembangan berikutnya dan menyerahkannya kepada pemerintah mendatang.

"Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak, nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," ucapnya.

Wacana koalisi permanen 'Barisan Nasional' atau 'Barisan Rakyat' sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie. Dia mengaku ingin meniru Malaysia.

Dalam koalisi itu, Jeffrie mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua. Menurut dia, koalisi permanen harus terhubung pada partai tingkat pusat hingga daerah.

"Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti barisan nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah 1 Maret lalu.

Menurut Jeffrie, gagasan ini bisa dipelopori terlebih dulu oleh partai-partai besar dan bisa harus menyisakan satu atau dua parpol yang menjadi oposisi. (red/dro)

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (15/03) kemarin, Trunoyudo menegaskan komitmen Polri untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar dan harga terjaga. Kolaborasi dengan Korlantas Polri dipertegas untuk memastikan kelancaran kendaraan yang mengangkut komoditas pangan dari sentra produksi hingga sampai ke pasar dan masyarakat.

Menurut Trunoyudo, permintaan bahan pokok seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng meningkat selama Bulan Ramadhan. Namun, Polri melalui Satgas Pangan memastikan pasokan tersebut terpenuhi dengan baik.

“Pihak distributor telah menyuplai bahan pokok ke toko-toko untuk pemenuhan kebutuhan beberapa minggu ke depan,” kata Trunoyudo.

Sementara itu, harga beberapa bahan pokok di daerah cenderung stabil. Meskipun terjadi kenaikan, seperti telur ayam seharga Rp32 ribu per kilogram dan cabai rawit merah, namun tidak signifikan.

Pemerintah daerah juga aktif melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok di wilayah masing-masing menjelang Bulan Ramadhan.

Dengan demikian, upaya Polri dan kerjasama lintas sektoral memberikan keyakinan bahwa masyarakat akan tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan mudah dan harga terjangkau selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. (red/dro)

Pasalnya, pada pelaksanaan Pileg 2024 ini partai berlambang pohon beringin ini berhasil meraih suara terbanyak di Banten.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Banten, Golkar berhasil meraih 922.670 suara.

Disusul oleh Gerindra dengan perolehan 886.453 suara, PDIP 810.719 suara, lalu PKS 735.075 suara dan Demokrat 587.620 suara.

Bahkan kemenangan itu tak hanya untuk DPRD tingkat Provinsi Banten saja melainkan juga di DPRD tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Banten.

Dari data yang diterima, Partai Golkar hanya kalah di Kabupaten Lebak saja oleh PDI Perjuangan.

Sementara untuk wilayah lain di Banten, Golkar berhasil mengunci kemenangan dan sukses mengunci kursi pimpinan DPRD.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, prestasi yang berhasil dicapai oleh Partai Golkar merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat yang berasal dari Partai Golkar.

Tentunya kepercayaan ini haruslah dijawab oleh para wakil rakyat dengan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu adalah kepercayaan sekaligus amanah bagi seluruh kader Partai Golkar, terutama bagi yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD di semua tingkatan. Amanah ini harus dijalankan dengan baik, penuh komitmen karya kekaryaan,” katanya, Kamis 14 Maret 2024.

Tatu mengatakan, kemenangan ini haruslah menjadi semangat dan kekuatan bagi Partai Golkar untuk menyongsong satu lagi tahapan demokrasi yakni Pilkada yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Kita bulatkan kemenangan, menang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kuncinya adalah yakinkan masyarakat akan kerja dan karya kader Golkar di eksekutif dan legislatif, dan perkuat kebersamaan,” terangnya.

Lebih lanjut Tatu berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar pada Pileg 2024 ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Golkar di seluruh Provinsi Banten. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan insya Allah, kami akan terus perkuat kebersamaan untuk mewujudkan kemajuan dan masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.

Diketahui, Partai berlogo pohon beringin ini mendapatkan suara paling banyak di dapil Banten 9 yakni 138.170 suara dan Banten 2 sebanyak 112.050 suara.

Selanjutnya di dapil Banten 1 meraih 52.570 suara, Banten 3 meraih 52.557 suara, Banten 4 meraih 98.377 suara, Banten 5 meraih 98.204 suara.

Kemudian Banten 6 Golkar mendapatkan 46.194 suara, Banten 7 mendapatkan 80.079 suara, Banten 8 mendapatkan 45.447 suara.

Lalu, Banten 10 meraup suara 74.992, Banten 11 meraup 81.249 suara, dan Banten 12 meraup 42.781 suara. (red/dro)

Pemerintah Daerah dan masyarakat dimbau untuk siaga dan waspada menghadapi cuaca ekstrem berupa hujan yang disertai angin kencang. Cuaca esktrem dapat menimbulkan banyak kerugian, baik secara materil dan imateril. Selain itu, cuaca ekstrem dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Tiga bibit sikon tersebut masing-masing, bibit siklon tropis 91S, 94S, dan 93P yang termonitor berada di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia. Ketiganya, menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan.

Berdasarkan Analisis BMKG, Bibit Siklon Tropis 91S memiliki kecepatan angin maksimum 30-35 knots (56 - 65 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori SEDANG-TINGGI dalam 24 jam kedepan.

Kedua, Bibit Siklon Tropis 94S yang memiliki kecepatan angin maksimum 15 - 20 knots (28 - 37 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 999.9 hPa, pergerakan ke arah timur-tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori RENDAH dalam 24 jam ke depan.

Ketiga, Bibit Siklon Tropis 93P memiliki kecepatan angin maksimum 20 - 25 knots (37 - 46 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori RENDAH dalam 24 jam ke depan.

"Kemunculan tiga bibit siklon tropis ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

"Selain akibat bibit siklon, Aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial juga berpengaruh terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari kedepan," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengungkapkan kombinasi pengaruh fenomena-fenomena tersebut diprakirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas SEDANG-LEBAT yang disertai kilat/angin kencang di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret 2024, yaitu:

Bengkulu

Lampung

Banten

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua Barat

Papua

Peningkatan curah hujan hingga kategori lebat pada wilayah tersebut memicu potensi dampak bencana hidrometeorologi untuk tanggal 14 - 16 Maret 2024 dengan Kategori SIAGA meliputi :

Banten

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

Adapun wilayah dengan Kategori WASPADA meliputi :

Bengkulu

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua

Lebih lanjut, Guswanto menerangkan bahwa Bibit Siklon Tropis 91S di selatan Jawa dan Bibit Siklon Tropis 94S di Laut Timor - tenggara NTT memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 35 knot. Kondisi ini, kata dia, mempengaruhi peningkatan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Tidak hanya itu, tambah Guswanto, fenomena Super New Moon atau fase Bulan Baru yang bersamaan dengan Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) memberikan dampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

"Potensi Tinggi Gelombang Periode 14 -18 Maret 2024 dengan ketinggian 4.0 - 6.0 m (Very Rough Sea) dapat terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTB," paparnya.

Namun demikian, lanjut Guswanto, masyarakat dihimbau untuk tidak panik terkait dengan informasi Bibit Siklon Tropis 91S 94S, dan 93P, namun tetap waspada akan kemungkinan potensi cuaca ekstrem yang ditimbulkannya.

"Tetap waspada terutama di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, jangan lupa untuk terus melakukan monitoring perkembangan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG," pungkasnya. (red/dro)

Mendag mengungkapkan bahwa harga beras lokal belum turun. Hal tersebut dikarenakan El Nino yang mengkibatkan musim panen bergeser.

Pemerintah telah menyiapkan alternatif berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Mendag menyampaikan bahwa pasokannya tersedia cukup banyak dan harga bapok relatif stabil, meskipun ada yang naik seperti cabai.

Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Kramat Jati, tercatat beras medium Rp14.000/kg, beras premium Rp17.000/kg, beras SPHP Bulog Rp10.900/kg, gula pasir Rp18.000/kg, minyak goreng curah Rp14.900/liter, MINYAKITA Rp15.000/liter, minyak goreng kemasan Rp28.000/liter, tepung terigu Rp10.000/kg, telur ayam ras Rp32.000/kg, daging ayam ras Rp45.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, dan bawang putih honan Rp48.000/kg.

Sementara itu, dibanding pekan lalu, harga cabai merah besar turun 10 persen menjadi Rp90.000/kg dan cabai rawit merah turun 6,67 persen menjadi Rp70.000/kg. Di sisi lain, cabai merah keriting naik 11,1 persen menjadi Rp80.000/kg.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim; Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo; dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Muhammad Alexander. (red/dro)

“Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13,” katanya.

Mendagri menjelaskan, regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

“Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur. “Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti,” tegasnya.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menegaskan, besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

“Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalin transfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen,” ungkapnya. (red/dro)

Dia mengatakan bersyukur bisa menyelesaikan semua proses naturalisasi yang dijalaninya. “Saya senang akhirnya bisa selesai dan berjalan lancar,” buka Nathan.

Di balik proses naturalisasi, dukungan dari keluarga menjadi motivasinya. Menurut keluarganya, keputusan Nathan ini adalah suatu lompatan besar bagi karirnya. “Keluarga sangat senang, karena sebelumnya saya banyak membicarakan tentang hal ini. Sebuah langkah yang besar untuk saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, dan saya ingin menjadi bagian dari itu,” ungkapnya.

Nathan pun berpandangan kalau dua atau lima tahun ke depan sepak bola Indonesia akan maju pesat. Dia pun ingin menjadi bagian dari proses tersebut.

“Melihat sepak bola Indonesia di dua hingga lima tahun kedepan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain muda. Sepak bola disini bisa berkembang pesat, saya harap bisa membantu perkembangan tim nasional Indonesia dan juga dengan kemampuan yang saya punya akan lebih maju lagi,” jelasnya.

Terakhir, dia sudah tidak sabar untuk bermain bersama timnas Indonesia, karena melihat para suporternya yang sangat fanatik. “Fans sepak bola di Indonesia sangat hebat, dan sangat baik. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, dimana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung, itu membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia,” tutupnya. (red/dro)

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Ia menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.

“Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

“Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” ucap Presiden.

Presiden turut mengatakan bahwa bantuan beras telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.

“Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin. (red/dro)

“Kementerian PANRB mendukung langkah-langkah penguatan dan transformasi kelembagaan Polri. Tentu organisasi bersifat dinamis sesuai tantangan zaman, termasuk Polri. Misalnya soal tindak pidana perdagangan orang serta pelindungan perempuan dan anak yang membutuhkan kerja lebih strategis dan kolaboratif, maka Kementerian PANRB mendukung hadirnya direktorat baru di kepolisian. Juga soal dukungan penataan kelembagaan Polri untuk tugas pencegahan korupsi,” ujar MenPAN-RB di Mabes Polri, dikutip Jumat (15/3/2024).

Perlu diketahui, sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Aturan tersebut memungkinkan prajurit TNI dan Polri dapat menjabat pada struktur organisasi instansi sipil tertentu dan hanya pada jabatan tertentu.

MenPAN-RB menjelaskan, skema TNI/Polri yang menempati jabatan ASN sebenarnya masih sama dengan konsep PP 11/2017. Jadi sebenarnya bukan hal baru, karena memang ada beberapa jabatan di ASN yang membutuhkan peran serta kompetensi TNI/Polri seperti soal keamanan, kecepatan penanganan bencana, penanganan narkotika, pengawasan terkait aspek hukum, dan sejenisnya.

"Jadi perlu kami garis bawahi, itu hanya di instansi pusat tertentu, dan pada jabatan tertentu, tidak semua jabatan dan tidak semua instansi ASN bisa diisi TNI/Polri. Itu sudah diatur sejak beberapa tahun lalu. Yang justru baru sekarang adalah aspek resiprokal, di mana ASN dapat mengisi jabatan TNI/Polri, yang menurut kami sangat bagus,” jelas Menteri Anas usai bertemu Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kamis (14/03).

Resiprokal sendiri bermakna saling berbalasan. Artinya, kini ASN dengan klasifikasi tertentu bisa menduduki jabatan tertentu pada lingkungan Polri dan TNI sesuai dengan permintaan berdasarkan kebutuhan organisasi TNI/Polri.

Hal ini, menurut MenPAN-RB, sejalan dengan konsep reformasi birokrasi berdampak. Birokrasi baik dalam jabatan Polri, TNI, maupun sipil, perlu diskema untuk menghasilkan dampak yang semakin di masyarakat. “Ini mendorong upaya-upaya percepatan pelayanan di berbagai lini, termasuk pelayanan publik di kepolisian yang sudah bagus dan inovatif saat ini menjadi semakin akseleratif,” jelas Anas.

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Manajemen ASN yang mengatur hal tersebut telah didiskusikan dengan berbagai pihak, misalnya dengan para pakar, akademisi, hingga parlemen. Terkait itu, Jenderal Listyo Sigit menjelaskan aturan terkait tersebut telah ada, dan Polri akan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

“Aturan-aturannya sudah ada, dan kami diskusikan agar semuanya sesuai dengan prinsip prinsip yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Adapun terkait strategi dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Polri, khususnya terkait peran Polri dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kapolri menyampaikan bahwa upaya peningkatan peran tersebut penting untuk segera dilakukan agar Polri bersama dengan aparat penegak hukum lainya dapat berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia. (dro/red)

"Ada kapal nelayan tenggelam baru 12 orang ditemukan selamat di Kepulauan Selayar, sedangkan RIB di Selayar itu hanya satu buah saja. Padahal di situ laut bebas," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala Basarnas dan Kepala BMKG di Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2024).

Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun meminta Basarnas agar membicarakan kebutuhan yang diperlukan kepada Komisi V untuk persiapan Minimum Essential Force (MEF).

"Basarnas berapa lagi RIB yang akan dibeli untuk persiapan Minimum Essential Force-nya. Apa belum bisa tercapai? Mari kita bicarakan agar maksimal dalam melakukan pembelian alat," katanya.

"Apa yang harus dilakukan? Basarnas diminta untuk menggunakan teknologi tinggi?," Hamka B Kady menambahkan.

Sebelumnya, Basarnas Makassar mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR Kamajaya 104 untuk mencari korban tenggelamnya KM Yuiee Jaya II yang mengangkut 21 anak buah kapal (ABK). KM Yuiee Jaya 2 dilaporkan tenggelam setelah beberapa ABK ditemukan terdampar di Jampea, Kepulauan Selayar Senin (11/3/2024).

Mereka kemudian menyampaikan kapalnya dengan 35 orang POB terbalik dan tenggelam setelah dihantam badai, Sabtu (9/3/2024) dini hari, sekira 52 nautical mil dari Pelabuhan Benteng Selayar. (red/dro)

"Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran," kata Rio kepada wartawan, Sabtu (9/3).

Rio lantas meminta Pemprov DKI berhati-hati dan peka terhadap kondisi warga saat ini. Sekalipun, Pemprov DKI tengah menggencarkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan bertenaga listrik.

"Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini, apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Rio memandang belanja motor listrik yang anggarannya bersumber dari APBD mesti mempertimbangkan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apabila tak berdampak terhadap masyarakat, ia mengusulkan sebaiknya anggaran Rp 6,3 M itu dialihkan ke pos anggaran lain.

"Pembelanjaan Motor Listrik baru tersebut bersumber dari APBD, yang tentunya harus mempertimbangkan dampak langsung ke masyarakat. Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya Anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Jika dianggap perlu dapat dialihkan namun sekali lagi semuanya patut di kaji teknis kekiniaan," ucapnya.

Ia juga mendorong agar Dishub mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang sudah ada ketimbang mengadakan baru.

"Dishub harus mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang saat ini sudah ada. Artinya pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya nya mengalami disfungsi penggunaan yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan," jelasnya. (red/dro)

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil Xpander berinisial SJ kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut saat kejadian sopir dalam kondisi mabuk.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan pengemudi Xpander merupakan warga sekitar PIK 2. SJ diketahui pada pagi harinya mengonsumsi minuman keras.

"Pagi harinya minum mirasnya di rumahnya di sekitar lokasi dan pada saat keluar rumah membawa mobil dalam pengaruh miras. Pada saat melewati jalan di depan showroom tidak bisa mengendalikan mobil, sehingga menabrak showroom," ungkap Zain, Jumat (15/3/2024).

Terpisah, Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat menjelaskan polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka. "(Pengemudi) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Hidayat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Wahyu, polisi langsung melakukan penahanan terhadap SJ. Tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP tentang perusakan bangunan dan atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.

"Pasal 200 KUHP dan atau 406 KUHP," ucapnya. (red/dro)

Guna mengantisipasi hal der tersebut, per Kamis (14/3) pukul 04.30, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pembatalan sejumlah perjalan kereta api mavirangkatan awal dari Daop 4 Semarang dan melaksanakan rekayasa pola operasi bagi perjalan kereta api lainnya. 

Adapun KA- KA yang dibatalkan pada Kamis (14/3) pagi ini yaitu:

1) KA Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol - Pasarturi Surabaya.

2) KA Blora Jaya relasi Cepu - Semarang Poncol.

3) KA Kedungsepur relasi Semarang Poncol - Ngrombo.

4) KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan.

“KAI menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan KA-KA tersebut. Bagi para penumpang yang telah memiliki tiket, bisa membatalkan tiket di loket stasiun bea dan akan dikembalikan 100% di luar bea pesan,” kata EVP Sekretaris Perusahaan KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Untuk syarat dan ketentuan detail selengkapnya, maslamakat dapat menghubungi Customer Service di Stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id , atau media sosial KAI121.

Selain itu, KAI juga melakukan rekayasa pola operasi jalan memutar untuk 14 KA yang melintas di jalur utara ke jalur selatan, yakni:

1) KA Pandalungan sebanyak 2 KA

2) KA Argo Bromo Anggrek sebanyak 2 KA

3) KA Majapahit sebanyak 2 KA 4) KA Majapahit sebanyak 2 KA

4) KA Kertajaya sebanyak 2 KA 

5). KA Sembrani 

6) KA Brawijaya

7) KA Harina

8) KA Darmawangsa

9) KA Gumarang

10) KA Jayabaya

“Rekayasa pola opera jalan memutar bagi KA-KA tersebut untuk mengurangi dampak kelambatan lebih banyak lagi,” kata Agus.

KAI memberikan service recovery kepada penumpang yang terdampak kelambatan tinggi perjalan KA akibat banjir dersebut berupa minuman, makanan ringan, dan makanan berat.

Selanjutnya, KAI menyiapkan petugas yang bersiaga di titik-titik banjir untuk memastican keslamatan dan menyiapkan materi yang diperlukan untuk normalisasi jalur bisa melewati kereta api.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyampaikan, Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng Saat ini tidak melayani naik dan turun penumpang sampai dengan kondisi banjir teratasi.

“Kami atas nama manajemen dan seluruh jajaran KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dan kami sedang berupaya maksimal agar seluruh perjalan KA dapat kembali normal,” tutup Agustus. (red/dro)

Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikkan tarif PPN selain akan lebih melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.

“Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja, daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? Otomatis masyarakat akan menjadi korban,” ungkap Ecky.

Salah satu poin dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Setelah PPN dinaikkan tersebut, langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang makin menurun.

Pada 2022, imbuhnya, menurunnya daya beli masyarakat terlihat dari porsi konsumsi rumah tangga yang sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai, artinya pendapatan yang diperoleh hampir seluruhnya untuk beli makanan dan perlengkapan rumah tangga.

Kemudian pada 2023, tren penurunan daya beli masyarakat masih berlanjut.

“Fenomena ‘mantab’ (makan tabungan) masyarakat menengah pada 2023 menjadi isu yang hangat,” lanjut Ecky.

Adanya hal tersebut sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan BI, di mana rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta – Rp 3 juta, diikuti kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta – Rp 5 juta.

Tarif baru PPN justru malah akan mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Pada kelanjutannya akan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk.

“Para pelaku industri dari golongan ekonomi atas akan dengan mudah menaikan harga barangnya ketika tarif PPN bahan baku industrinya meningkat, pada akhirnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai konsumen yang akan menanggung secara langsung kenaikan tarif PPN,” tutup Ecky. (red/dro)

Hal ini disampaikan Adian saat hadir di program Indonesia Lawyer’s Club, seperti dikutip dari tayangan YouTube ILC, Kamis (14/3/2024).

“Langkah mundur itu tidak ada. Perhari ini tidak ada. Tidak pernah diminta ke kami. Tidak pernah dibicarakan.”

Sebaliknya, kata Adian, PDI Perjuangan makin memantapkan persiapan menggulirkan hak angket.

Naskah akademik yang memperkuat legitimasi angket tengah dirampungkan. Komunikasi, baik internal maupun dengan partai koalisi, makin intens.

“Sekarang kita sedang memperkuat seluruh argumentasinya. Argumentasi hukumnya, argumentasi konstitusionalnya, argumentasi intelektualnya dan sudah on progres.”

Hampir sebulan setelah pertama kali disuarakan oleh Ganjar Pranowo, usulan hak angket belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

PDI Perjuangan yang diharapkan menjadi garda terdepan mengusulkan hak angket, sampai sejauh ini belum juga “bergerak.”

Menurut Adian, ada dua alasan. Pertama, karena naskah akademiknya sedang dirampungkan.

Naskah akademik perlu dimatangkan “supaya (hak angket) tidak menjadi langkah yang setengah hati.”

Kedua, karena masih menanti rekapitulasi final suara Pilpres dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU akan mengumumkan hasil final pada Rabu (20/3/2024) mendatang. (red/dro)

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun," bunyi amar putusan banding kasus Rafael Alun sebagaimana dilihat di laman resmi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Putusan itu disampaikan dalam sidang terbuka pada Kamis, 7 Maret 2024 lalu dengan Nomor Perkara 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. Putusan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba dan Hakim Anggota dari PT DKI Tony Pribadi dan Erwan Munawar, serta Hakim Ad Hoc Tipikor Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo dengan Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.

Terdakwa Rafael Alun juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp500.000.000 subsider tiga bulan kurungan. Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp10.079.095.519 subsider tiga tahun penjara. Rafael dinilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ia terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," bunyi amar putusan itu lagi.

Dalam kasus Gratifikasi dan TPUU itu, Rafeal disebut bersama istirnya, Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebanyak Rp16,6 miliar. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, yang mana berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael. Bahkan, keduanya disebut melakukan TPPU hingga puluhan miliar sejak 2003-2023. (red/dro)

Bagaimana fenomena di Indonesia, catatan KPAI pada Desk Kelompok Kerja Pengaduan pengaduan untuk kluster keluarga dan pengasuhan alternatif selalu masuk menjadi angka tertinggi, yang menandakan kekerasan di ranah privat selalu menghadapi hambatan untuk di cegah.

Jasra menyebut angka perceraian termasuk tinggi di Indonesia dan laju angka kelahiran anak 5 juta per tahun. Ini perlu penyangga, memastikan anak anak tetap dengan orang tua. Angka perceraian yang di sumbang, karena masalah kemiskinan, disfungsi keluarga dan ketidaktahuan mengurus anak, diharap dapat dikurangi dengan cuti ayah.

"Jadi pentingnya intervensi Negara untuk ikut masuk. Sehingga KPAI sangat mengapresiasi bila Negara melakukan intervensi langsung dengan cuti ayah" ujar Jasra.

Jasra mennambahkan dengan cuti ayah, Negara terus bergerak ke arah penyelenggaraan sistem perlindungan anak nasional, dimana intervensi primer lebih di kedepankan, yaitu memperluas dan memperbaharui layanan pencegahan secara umum.

"Kita berharap ada perubahan perilaku social kedepan, dengan penguatan peran ayah di keluarga," sambung Jasra.

Lebih lanjut Jasra mengungkapkan salah satu konsen penting dunia, termasuk Indonesia, tentang pencapaian target stunting dan wasting dari Presiden ke Presiden lainnya yang masih terus menjadi target program pembangunan dalam RPJMN tiap 5 tahunan. WHO menegaskan Indonesia belum mencapai target dalam mengatasi masalah ini. 

Jasra menyebut Negara yang tidak konsen terhadap program ini, generasinya akan terancam di masa produktif. 

"Cuti ayah ini, dapat mengkonsentrasikan pasangan dalam mengawasi kondisi bayi, terutama saat perencanan, jelang dinyatakan hamil, mulai mengkapasitasi diri pada bayi berumur 0 bulan, yang sebenarnya diharapkan ada program sampai 2 tahun atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Yang di sebut periode emas tumbuh kembang anak" jelas Jasra.

Perubahan yang terjadi pada bumil, mendatangkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Sehingga cuti ayah dapat mengurangi dampak mental, emosi, tekanan psikologis, dampak kesendirian bumil membesarkan anaknya dalam kandungan.

Berbagai kisah tantrum, atau baby blues, yang terjadi pada ibu, yang menyebabkan ancaman dan kerentanan untuk anak. Dengan cuti ayah kita berharap ada peran kuat, kohesi, bounding yang dilakukan ayah, dengan ikut mengendong, memandikan, mengganti popok bayi, bangun malam dalam ikut mendukung tumbuh kembang.

Dengan cuti ayah, disfungsi keluarga dapat dikurangi; karena ini menjadi sumber pemicu kekerasan anak di dalam keluarga, akibat tidak ikut proses bersama sejak awal. Cuti ayah ini, benar benar dibuat skema program terarah, karena ini adalah cuti dalam tanggungan Negara, sehingga dapat mengatasi masalah ketelantaran bayi. 

" Kita ingin ada bounding dan kohesi yang di bentuk sejak awal, sehingga ada penanaman rasa tanggung jawab lebih. Adanya cuti ayah, seperti membayar hutang peradaban, pada fenomena kekerasan anak yang terus meningkat" ujar Jasra. (red/dro)

Salah satu bahan pokok yang ditinjau Presiden Jokowi adalah beras. Menurut Presiden, harga beras di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara, cukup baik dan stabil.

“Beras yang SPHP Bulog stoknya ada, harganya Rp57 ribu untuk 5 kilo, kemudian beras lokal, medium, harga masih di Rp12.800 saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Sementara itu, Presiden menyebut bahwa harga cabai masih mengalami kenaikan. Namun, Presiden meyakini bahwa jika stabilitas harga tersebut dapat dikendalikan, maka akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Saya kira menjelang Ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Kawat. Pemilik kedai rempah Haji Sokon mengatakan bahwa ia akan menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan modal usahanya.

“Rencananya untuk dimodalkan kembali untuk dagang rempah-rempah,” ucapnya.

Ia pun sangat mengapresiasi kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Tanjungbalai. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kunjungan kepala negara yang pertama sejak kemerdekaan Republik Indonesia

“Alhamdulillah sangat senang sekali karena Bapak itu membawa keberkahan bagi Kota Tanjungbalai tercinta ini. Baru seumur-umur sejak kemerdekaan RI, presiden baru inilah datang ke Tanjungbalai,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib. (red/dro)

“Tahun 2023 di Provinsi Sumatra Utara telah dianggarkan Rp868 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 209 kilometer untuk 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dengan total anggaran sebesar Rp868 miliar, pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke daerah terisolasi dan konektivitas dengan jalan nasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur di daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ditangani melalui Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pembangunan ini mencakup 30 ruas jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Utara. Beberapa di antaranya termasuk Kabupaten Asahan dengan dua ruas jalan sepanjang 14 km dan biaya Rp71,4 miliar, Kabupaten Dairi dengan dua ruas jalan sepanjang 13 km dan biaya Rp53,2 miliar, Kabupaten Deli Serdang dengan dua ruas sepanjang 8,9 km dan biaya Rp49,3 miliar, serta Kabupaten Karo dengan lima ruas jalan sepanjang 34,4 km dan biaya Rp113,1 miliar.

Selain itu perbaikan juga mencakup dua ruas jalan sepanjang 8 km dengan biaya Rp70,9 miliar di Kabupaten Labuhan Batu Utara, satu ruas jalan sepanjang 0,5 km dengan biaya Rp15 miliar di Kabupaten Langkat, dua ruas jalan sepanjang 17 km dengan biaya Rp95,8 miliar di Kabupaten Mandailing Natal, dua ruas jalan sepanjang 9,4 km dengan biaya Rp50,1 miliar di Kabupaten Nias, satu ruas jalan sepanjang 16,6 km dengan biaya Rp49,4 miliar di Kabupaten Nias Selatan, dan dua ruas jalan sepanjang 21,5 km dengan biaya Rp56,1 miliar di Kabupaten Nias Utara.

Selanjutnya, satu ruas jalan sepanjang 13,5 km dengan biaya Rp58,5 miliar di Kabupaten Pakpak Bharat, satu ruas jalan sepanjang 2,6 km dengan biaya Rp14,3 miliar di Kabupaten Samosir, dua ruas jalan sepanjang 10,6 km dengan biaya Rp32 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai, serta dua ruas jalan sepanjang 14 km dengan biaya Rp70,6 miliar di Kabupaten Simalungun.

Berikutnya, satu ruas jalan sepanjang 9,2 km dengan biaya Rp27,9 miliar di Kabupaten Tapanuli Tengah, satu ruas jalan sepanjang 9,9 km dengan biaya Rp16,8 miliar di Kabupaten Tapanuli Utara, satu ruas jalan sepanjang 4,4 km dengan biaya Rp16,6 miliar di Kota Gunung Sitoli, serta satu ruas jalan sepanjang 0,9 km dengan biaya Rp5,8 miliar di Kota Tanjungbalai.

Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur wilayah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memudahkan akses transportasi dan distribusi barang.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” ujar Presiden dalam keterangannya saat mengunjungi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, (17/05/2023) lalu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib. (red/dro)

Kepala Baharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, rencana pengamanan sudah disiapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Preventif yang merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024.

“Di dalamnya adalah tim intinya Korsabhara Baharkam Polri bersama dengan Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamananc,” kata Fadil di Mako Korps Sabhara Baharkam Polri, Depok, Kamis (14/3/2024).

Adapun Korps Sabhara Baharkam Polri memiliki tiga direktorat, yakni Samapta, Pengamanan Obyek Vital, dan Polisi Satwa.

Namun, ia tidak memerinci soal rencana pengamanan itu. Fadil hanya memastikan akan mengawal tuntas proses penetapan hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Kita akan kawal tuntas pleno penetapan hasil Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada 20 Maret 2024 ini,” kata dia.

Selain itu, Fadil menyampaikan, jajaran Baharkam Polri juga semakin dipersiapkan untuk memberikan pertolongan dalam situasi bencana. (dro/red)

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 133.787 kendaraan (48,84%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 76.216 kendaraan (27,82%) dari arah Barat (Merak), dan 63.948 kendaraan (23,34%) dari arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

* Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 61.667 kendaraan, meningkat sebesar 26,29% dari lalin normal.

* Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 72.120 kendaraan, meningkat sebesar 28,84% dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 133.787 kendaraan, meningkat sebesar 27,65% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 76.216 kendaraan, lebih rendah 16,67% dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)

Sementara itu, jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 63.948 kendaraan, meningkat sebesar 4,09% dari lalin normal.

Jasa Marga terus mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun kondisi pengendara dalam keadaan prima, pastikan juga kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas. (dro/red)

Kedua tim akan saling berhadapan pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan 26 Maret 2024 di Vietnam.

Beberapa pemicu optimisme STY antara lain karena persiapan yang telah dilakukan Indonesia. Termasuk di antaranya karena skuad Garuda telah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru.

STY pun telah mengumumkan 28 pemain yang disiapkan untuk menghadapi laga ini. Dari 28 nama tersebut ada sejumlah wajah baru seperti Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Nathan Tjoe A On, dan Jay Idzes. Meski demikian starting eleven akan ditentukan jelang laga dimulai.

"Sebagai pelatih kepala saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang meawan Vietnam," ujar STY saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/3).

STY juga menyatakan kemenangan melawan Vietnam, baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Meski demikian, STY tidak bersedia menyebutkan skornya. Alasannya adalah karena sepak bola tidak dapat diperkirakan.

"Terakhir kami menang satu gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor. Namun yang pasti, saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GBK ataupun Vietnam," tutup STY. (dro/red)

Jay Idzes resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023. Jay mengucap sumpah setia pewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta.

Proses perpindahan federasi Jay Idzes dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia) juga sudah rampung sejak Februari lalu. Karena itu, Jay tinggal melakukan debut untuk timnas Indonesia.

Jay Idzes berpeluang tampil perdana untuk tim Merah-Putih pada laga lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F kontra Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi The Golden Star Warriors pada 21 dan 26 Maret 2024.

Yang menjadi lebih spesial, Jay berpeluang debut di markas timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. SUGBK jadi venue yang dipilih PSSI saat Skuad Garuda menjamu Vietnam pada 21 Maret.

"Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini (membela timnas Indonesia) merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya," kata Jay Idzes.

"Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan (rekan-rekan di dalam) tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa," tambahnya.

Jay Idzes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi Vietnam. Selain Jay, ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Para pemain tersebut dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret. Sebelum itu, untuk Jay Idzes, dia masih harus melakoni laga lanjutan Serie-B Italia kontra Palermo di Renzo Barbera, Sabtu (16/3). (red/dro)

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan tim tersebut terdiri dari penembak bius. Selain itu, kementerian juga meminta bantuan Taman Safari.

"Sekarang kita menurunkan tim ya, termasuk penembak-penembak bius. Jadi ya memang harus dilokalisir, harus dicari, harus diambil. Ada kita dari Kementerian, kita juga minta bantuan dari Taman Safari, ada banyak orang, ada satgasnya," ungkap Siti Nurbaya, Kamis (14/3/2024).

Menurut Siti Nurbaya, peristiwa serupa pernah terjadi di Riau. Dia pun menerangkan bahwa harimau memiliki karakter yang kuat, apalagi ketika berusia remaja.

"Harimau itu memang punya karakter dia pada usia remaja. Dia kan umurnya kira-kira bisa sampai 20-30 tahun ya. Jadi umur 5-6 tahun, dia remaja, biasanya suka keluar keluar dia, dia lihat, dia cari, itu ada karakternya," tuturnya.

Siti Nurbaya juga menyebut akan menyediakan pusat penyelamatan satwa setelah harimau tersebut berhasil ditangkap. Dia juga telah meminta Kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Resort Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kembali dibangun.

"(Harimau) punya wilayah jelajah, dia di zona inti biasanya dan kadang-kadang memang kita menyiapkan rescue ya, rescue center, suakanya," tukasnya. (red/dro)

"Sebenarnya kalau dalam perubahan UU yang baru ini, UU Nomor 20 Tahun 2023 ini, terkait masalah TNI-Polri itu tidak ada bedanya dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024) sebagaimana dikutip web resmi DPR-RI.

Doli menjelaskan, terdapat batasan dalam penempatan personel TNI dan Polri di jabatan ASN yang diatur dalam RPP itu. Dia mengatakan personel TNI dan Polri hanya akan dapat mengisi posisi eselon I dan di level pemerintah pusat.

"Jadi boleh TNI-Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan pada level tertentu. Jadi tidak semua," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Doli mengatakan ada sejumlah kementerian yang membutuhkan kualifikasi personel TNI dan Polri. Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Aspek substansi dalam aturan RPP tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024

"Karena apa, karena memang ada posisi-posisi di ASN yang memang memerlukan posisi dari TNI-Polri. Misalnya di lingkungan Kemenkumham, Kemenhan. Jadi memang ada institusi atau kementerian yang memang bisa membutuhkan fungsi mereka," kata dia.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menekankan pembahasan RPP tentang Manajemen ASN telah mendekati tahap akhir. Dia mengatakan aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024. Anas berharap dengan adanya RPP Manajemen ASN bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.

"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Diketahui terdapat total 22 bab dalam RPP Manajemen ASN, yang terdiri atas 305 pasal. Adapun substansi yang dibahas di antaranya pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Anas menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. (red/dro)

“Untuk Koalisi Indonesia Maju Insya Allah tetap solid. Dalam beberapa percakapan dengan teman-teman koalisi, tercetus tekad untuk melanjutkan kebersamaan ini sampai agenda-agenda politik berikutnya, termasuk Pilkada Jakarta di akhir tahun 2024,” kata Adhinusa.

Lebih lanjut, Adhinusa menyebutkan bahwa kekompakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Adhinusa menegaskan, bersama dengan relawan-relawan, telah membuktikan keefektifan mereka dalam mendongkrak perolehan suara Paslon 02 di Jakarta.

“Kekompakan ini dianggap sebagai kunci kesuksesan yang akan dipertahankan dalam kontestasi politik mendatang,” tegasnya. (red/dro)

Habiburokhman yang bertarung di Jakarta Timur, lolos ke DPR RI dengan perolehan 96.914 suara. Habiburokhman melenggang ke DPR RI bersama petahana lain seperti Mardani Ali Sera (PKS), Putra Nababan (PDIP) hingga Eko Hendro Purnomo (PAN).

Dapil DKI I mengalokasikan 6 kursi DPR RI. Dua nama lain yang bakal menduduki kursi DPR 2024-2024 yakni Anis Byarwati (PKS) dan Hasbiallah Ilyas (PKB).

Untuk DPRD DKI Jakarta, Habiburokhman membeberkan Gerindra Jakarta Timur berhasil mendapatkan masing-masing 1 kursi di Dapil Jakarta 4 (Matraman, Pulogadung, Cakung), Dapil Jakarta 5 (Jatinegara, Kramat Jati, Duren Sawit), dan Dapil Jakarta 6 (Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, Cipayung).

Berdasarkan dari form Model D hasil, Adnan Taufik mendapatkan 16.603 suara di Dapil Jakarta 4, Ali Lubis mendapatkan 9.619 suara di Dapil Jakarta 5, dan Ryan Kurnia mendapatkan 19.956 suara di Dapil Jakarta 6.

“Dapil 4 DPRD Gerindra Adnan Taufik, Dapil 5 DPRD Gerindra Ali Hakim Lubis, Dapil 6 DPRD Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman,” ucap Wakil Ketua Umum Gerindra itu. (red/dro)

“Airlangga Hartato lebih berpeluang terpilih mengingat dia sukses memimpin Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 kemarin. Dengan kesuksesan tersebut, semestinya para ketua DPD Provinsi dan Kabupaten mendukungnya,” kata Lili kepada wartawan, Selasa, 12 Maret 2024.

Namun demikian, Lili menyebut keberhasilan seseorang untuk menjadi ketua partai kadang tergantung pada dukungan penguasa.

Padahal hal-hal seperti itu tidak harus terjadi karena sejenis praktek buruk masa orde baru.

“Dengan kata lain kadang dalam suksesi kepemimpinan partai mesti harus ada restu dari penguasa. Semoga saja itu tidak terjadi praktek restu-restuan,” ungkap Lili.

Jika masih ada praktek tersebut, Lili mengemukakan calon ketum Golkar akan semakin terlihat dari siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Dari empat nama yang beredar, tiga orang merupakan bagian dari pemerintahan.

“Jika di lihat dari empat calon, ada tiga calon yang menjadi pembantu presiden. Ketiganya, yakni Airlangga, Bambang Soesatyo hingga Bahlil Lahadalia,” ujar dia. (red/dro)

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar saat bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertaradjasa, di Yogyakarta, Senin (11/3/2024). 

Menurut dia, melalui hak angket diharapkan semua cerita mengenai dugaan kecurangan dapat dibuka untuk disaksikan publik, dan penyelenggaraan pemilu yang normal dapat dikembalikan ke relnya.

"Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menyalurkan ini, agar pemilu bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan," kata Ganjar. 

Kehadiran Ganjar dan Mahfud MD yang berkunjung ke ke rumah Butet Kartaredjasa, di Bantul, Yogyakarta sekaligus menepis isu tentang sikap keduanya yang berseberangan soal hak angket.

Di sela acara santai dan nyanyi bersama, Ganjar-Mahfud menyempatkan diri menjawab pertanyaan dari sejumlah seniman dan akademisi tentang langkah yang akan diambil usai pengumumah hasil penghitungan suara Pemilu 2024. 

Baik Ganjar maupun Mahfud menyampaikan, sepenuhnya menyerahkan pengajuan hak angket kepada parpol pengusung dan anggota legislatif dari parpol pengusung di DPR. 

Seperti diketahui, partai pengusung Ganjar-Mahfud yang saat ini berada di DPR adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDI Perjuangan memiliki 128 anggota legislatif, sedangkan PPP 19 kursi. 

Adapun syarat mengajukan hak angket adalah berasal dari minimal 25 anggota DPR dari 2 partai. Selain PDI Perjuangan dan PPP, parpol pengusung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (red/dro)

Lebih lanjut Khoirudin menjelaskan, informasi tersebut didapat Sabtu (9/3/2024) dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi dengan form Model D. Hasil Prov-DPR dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.

“Pertama tentunya kami mengucapkan syukur Alhamdulillah yang telah mendapatkan amanah yang begitu besar dari warga Jakarta untuk DPR RI sebesar 1.143.912 suara atau 19,01% dari 6.016.877 suara sah,” jelas putra asli Betawi ini.

Selanjutnya, Khoirudin yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, untuk DPRD, PKS mendapatkan suara sebesar 1.012.028 atau sekitar 16,68% dari total 6.067.241 suara sah.

“Sekali lagi setelah bersyukur kepada Allah yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah mempercayakan dan mengamanahkan suaranya kepada PKS, sehingga PKS menjadi partai pemenang di DKI Jakarta, juga tentunya kepada para Saksi yang menjaga suara PKS sampai terjaga dengan baik,” ujarnya.

“Tentunya dalam membangun Kota Jakarta tercinta ini, PKS akan terus bergandengan tangan bersama partai politik lainnya dan Pemprov DKI dalam menjalankan Good dan Clean Government sesuai dengan cita-cita reformasi,” sambung Khoirudin.

Terlebih nanti di November 2024, masih menurut Khoirudin, warga Jakarta juga akan memilih Kepala Daerahnya, dan PKS tentunya memohon dukungan kembali dari warga Jakarta dalam pesta demokrasi Pilkada 2024 tersebut.

Khoirudin juga memaparkan terkait jumlah kursi untuk DPR RI, PKS di Jakarta masih mempertahankan 5 kursi, sebagai berikut;

Dapil DKI I

1.⁠ ⁠Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng sebesar ⁠176.584 suara

2.⁠ ⁠Dr. Hj. Anis Byarwati sebesar ⁠64.304 suara

Dapil DKI II

1.⁠ ⁠Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. sebesar 205.545 suara

2.⁠ ⁠Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. sebesar ⁠56.982 suara

Dapil DKI III

1.⁠ ⁠Drs. H. Adang Daradjatun sebesar 95.773 suara

Sementara itu, untuk DPRD, PKS berhasil menambah 2 kursi menjadi 18 kursi, yang pada periode 2019-2024 hanya mendapatkan 16 kursi, dan yang terpilih diantaranya;

Dapil 1

1.⁠ ⁠Muhammad Hasan Abdillah sebesar 19.363 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Ismail, S.Pd., M.H. sebesar 14.480 suara

Dapil 2

1.⁠ ⁠Suhud Alynudin, S.I.P., M.Sc. sebesar 12.326 suara

Dapil 3

1.⁠ ⁠⁠KH. Muhammad Subki, Lc. Sebesar 12.378 suara

Dapil 4

1.⁠ ⁠⁠Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, M.M. sebesar 28.531 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Ghozi Zulazmi, S.I.P. sebesar 13.329 suara

Dapil 5

1.⁠ ⁠⁠H. Nasdiyanto sebesar 19.596 suara

2.⁠ ⁠⁠Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A. sebesar 19.721 suara

Dapil 6

1.⁠ ⁠⁠Drs. KH. M. Thamrin, M.M. sebesar 36.274 suara

2.⁠ ⁠⁠Muhammad Al-Fatih, S.Ak. sebesar 12.844 suara

Dapil 7

1.⁠ ⁠⁠Drs. H. Khoirudin, M.Si. sebesar 23.377 suara

2.⁠ ⁠⁠Hj. Zahrina Nurbaiti, M.M. sebesar 14.197 suara

Dapil 8

1.⁠ ⁠Hj. Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, M.Si. sebesar 26.344 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Achmad Yani, S.I.P., M.Pd. sebesar 18.885 suara

3.⁠ ⁠⁠H. Ade Suherman, S.Kom. sebesar 16.490 suara

Dapil 9

1.⁠ ⁠⁠Hj. Sholikhah, S.Sos.I. sebesar 18.958 suara

Dapil 10

1.⁠ ⁠⁠Ir. H. Abdul Aziz, S.Si. sebesar 22.006 suara

2.⁠ ⁠⁠Hj. Inad Luciawaty, S.E. sebesar 12.331 suara

Khoirudin berharap kepada para Caleg yang sudah terpilih dapat lebih melayani dan membela warga Jakarta, yang suaranya dititipkan ke 5 orang Aleg DPR RI dan 18 orang Aleg DPRD DKI Jakarta.

“Semoga warga Jakarta dapat betul-betul mendapatkan pelayanan dan pembelaan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilihnya terutama dari PKS,” pungkasnya. (red/dro)

Hal itu disampaikan saat para tokoh menemui Mahfud MD, Megawati, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat 8 Maret 2024.

Para tokoh itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi.

Calon wakil presiden nomor urut 03 ini mengatakan, dalam pertemuan itu, guru besar Prof Sulistyowati sempat menangis sambil mengatakan demokrasi di Indonesia telah hancur.

Untuk itu, mereka meminta agar Megawati segera memimpin perbaikan demokrasi.

"Jadi Prof Sulis waktu itu berbicara sambil menangis. Ini menangis beneran, sedih karena Indonesia porak-poranda. Indonesia yang dibangun baik-baik dan reformasi berjalan 24 tahun dengan baik, ternyata (hancur) berkeping-keping dalam waktu sekejap. Ini Bu Sulis yang katakan," kata Mahfud MD, saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (11/3/2024).

"Mereka semua meminta, 'Ibu sekarang harapan kami, (ibu) untuk memimpin gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi Indonesia. Sekarang Bu Megawati memimpin, karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan enggak ada demokrasi'," kata Mahfud MD menirukan ucapan Prof Sulistyowati.

Mahfud MD mengatakan, para tokoh menilai, saat ini, jika ini menang Pemilu, maka terlebih dahulu harus jadi penguasa, dekat dengan penguasa, atau punya uang.

"Rakyat tidak akan bisa menentukan karena semua sudah bisa dibeli oleh penguasa melaui macam-macam. Melalui politik gentong babi, politik pegang kerah leher. Maka mari kita perbaiki, jangan sampai berlanjut," kata Mahfud MD.

Terkait permintaan itu, kata Mahfud MD, Megawati belum mau menjawab. Namun, Megawati sempat menyinggung soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024.

"Tapi waktu itu jawaban Bu Mega, 'saya belum waktunya menjawab itu, tapi gerakan mengajukan ke MK sebagai langkah hukum dan angket bisa diteruskan," kata Mahfud MD.

"Tidak harus terlalu resmi, ada pimpinan, itu kan haknya anggota DPR. Nanti pada saat yang tepat, kalau situasi sudah kita baca semua. Pendekatan, nah, Bu Mega ini spritual, pendekatan spiritual sudah ketemu, baru kita (bergerak). Situasi sekarang, silakan jalan, tanpa saya (Mega) kan tidak terhalang," kata Mahfud MD. (red/dro)

Mereka santap bersama aneka menu seperti ndaskilung (ndas, sikil, balung), satai, hingga iwak Kali Progo.

Usai santap siang, keduanya juga mengobrol hingga bernyanyi bersama para seniman yang turut hadir ke kediaman Butet.

"Hayo mau tanya apa, siapa yang bilang Pak Mahfud dan Pak Ganjar jarang ketemu," kata Mahfud usai acara.

Sementara itu, Butet juga mengatakan selama ini hubungan Ganjar dan Mahfud selalu harmonis.

"Selama ini saya melihatnya harmonis saja, enggak ada masalah. Itu, kan, cuma pelintiran-pelintiran aja itu ketidakharmonisan," kata Butet.

"Saya tahu persis, berdua (Ganjar-Mahfud) jalan terus, berinteraksi terus," bebernya.

Momen pertemuan hari ini pun hanya makan siang biasa kata Butet.

"Intinya makan siang," kata Butet. (red/dro)

"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa. Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua," pungkas Doli dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.

“Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota”

"Soal siapa yang mengurus itu, ini konsepnya diambil dari soal Papua sebenarnya. Kan kemarin Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, kemudian kan dibuat semacam dewan pengarah atau apa gitu yang dia sifatnya administratif aja melaporkan ke presiden. Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota," katanya.

Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.

"Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden," kata dia.

"Sama dengan Papua kayak gitu, soal kan masalah di Papua politik tinggi, masalah luar negeri tinggi, tapi masalah kesejahteraan gini. Nah maka harus kemudian diambil, nggak cukup hanya satu menko yang menangani masalah seperti Papua, sama juga tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden," imbuhnya.

Ahmad Doli menambahkan banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta. Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, lanjut Doli, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.

"Memang wilayah DKI ini, atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai, PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam. Dan ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu," tuturnya. (red/dro)

Mantan Menko Polhukam itu pun, memastikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini. Termasuk menyiapkan berkas kelengkapan. 

“Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti kuat. Angket sudah digarap. Saya bukan orang partai, enggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan. Saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya,” tegasnya, Jumat (1/3/2024).

Meski begitu, Mahfud menyadari saat ini masih tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sesuai aturan, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024. Oleh karenanya, Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Sejalan dengan itu, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan. 

Dengan begitu Mahfud memastikan pihaknya terus bergerak, dan serius dengan langkah hukum, dan politik yang akan diajukan menyikapi hasil pemilu 2024. 

Selain gugatan ke MK, Mahfud mengatakan, pihaknya juga tengah bersiap untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, karena bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket. Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini. 

Saat ini, Mahfud mengatakan, pihaknya masih menunggu masa sidang DPR dimulai untuk menggulirkan usulan tentang hak angket. Saat ini DPR tengah dalam masa reses, sehingga tidak ada kegiatan persidangan. 

Ia mengatakan, pengajuan hak angket ke DPR, bukan gertakan, seperti diklaim pihak tertentu. Kalau sekarang belum diajukan, karena memang belum waktunya. (red/dro)

"Upaya pembunuhan karakter Mas Ganjar," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Dia juga curiga laporan tersebut sebagai upaya menekan Ganjar karena menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Upaya menekan Mas Ganjar soal hak angket melalui isu hukum seperti dulu yang terjadi pada Anies Baswedan," ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menganggap laporan ini upaya pengalihan isu soal lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak wajar.

Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu diadukan oleh Indonesia Police Watch (IPW). (red/dro)

Merespon hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024) menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.

“Jadi kalau terkait dengan persoalan tambang penggunaan jalan mestinya jalan tambang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba. Dan pada Pasal 91 baik ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan jelas disebutkan bahwa kalau pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,” ujar Supriansa usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum.

"Pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,”

Oleh karena itu, wajar bilamana masyarakat yang diwakili Gerakan Masyarakat Parung Panjang itu datang ke rumah rakyat dalam hal ini khususnya Komisi III DPR RI untuk meminta perlindungan. “Apalagi mereka ini sudah merasakan banyaknya kekhawatiran-kekhawatiran, kecelakaan-kecelakaan, kemudian rusaknya jalan, kemudian banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan adanya mobil-mobil besar, mobil-mobil tronton kemudian tidak mengenal jam operasinya,” ungkapnya.

Melalui audiensi tersebut, tuturnya, dapat semakin memberikan gambaran kepada Komisi III DPR RI bahwa kondisi masyarakat di Parung Panjang sangat terganggu dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi tambang disana. Menindaklanjuti hal itu, Supriansa berpandangan bahwa Komisi III DPR RI kedepan perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk menyamakan pandangan antara aduan masyarakat dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

“Misalnya, apa izin tambangnya sudah ada. Kedua, apakah benar jalan tambang disana tidak ada yang dimiliki oleh penambang itu, kalau tidak ada berarti melakukan pelanggaran tadi Pasal 91. Kemudian, selanjutnya apa benar tronton atau mobil-mobil besar itu bahkan tidak peduli lagi jam operasinya. Nah itu memberikan gambaran bahwa betapa terganggunya masyarakat yang ada,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan Saeful Anwar mengeluhkan beroperasinya truk tambang di Parung Panjang yang melintas hingga 24 jam setiap hari hingga menimbulkan permasalahan. Belum lagi, ditambah banyaknya permasalahan antara lain seperti supir-supir truk tronton yang masih dibawah umur hingga dugaan terjadinya pungli di jalur perbatasan.

“Kami mohon kepada Komisi III untuk dapat menindaklanjuti sekian akar masalah di Parung Panjang. Mohon kiranya Komisi III untuk dapat tergerak mendengarkan dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Parung Panjang untuk dapat menindaklanjuti dengan stakeholder terkait agar jalan provinsi itu tidak boleh dilintasi tronton dan agar jalur tambang tidak melintasi pemukiman penduduk,” harapnya. (red/dro)

.

"PDI Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademik sudah disiapkan," kata anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). 

Aria mengaku belum ada komunikasi dengan partai politik (parpol) lain perihal ikut barisan hak angket. Ia ikut menanti parpol lain yang juga menyatakan siap mendukung hak angket.

"Kita lihat sikapnya seperti apa, apakah NasDem, PKB. Nah sikap itu nanti akan terlihat yaitu tidak hanya sekadar mendukung, tetapi ikut mengusulkan, ya minimal dua fraksi," ucap Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan PDI Perjuangan masih fokus dalam pengkajian hak angket. Khususnya terkait hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam kajian hak angket.

"Kita masih betul-betul mengkaji mana wilayah angket, secara akademis. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan hal politis," ujar Aria.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDI Perjuangan, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDI Perjuangan. (red/dro)

Hak angket akan mengungkap secara terang benderang dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kecurangan yang berjenjang, dan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan dalam perhitungan suara pada pemilu legislatif (pileg) dan pilpres.

Demikian benang merah yang disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali dan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dikutip dari Program Rakyat Bersuara, Rabu (6/3/2024).

Menurut Effendi, hak angket bisa dilakukan dan merupakan hak anggota DPR, hanya saja belum tahu siapa yang akan menjadi pengemudi untuk menggulirkannya di DPR.

“Apakah Megawati atau Surya Paloh dan siapa yang akan turut mengusung hak angket tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 digaungkan Capre Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan PPP. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan, parpol pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar akan mendukung hak angket, dan menunggu tindak lanjut PDI Perjuangan perihal rencana hak angket itu.

Namun, pada rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024), ada tiga fraksi yang menyampaikan usulan hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam Pemilu 2024 yakni: PKB, PDI Perjuangan dan PKS.

Effendi menilai, hak angket akan sulit karena parpol pendukung paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 akan solid. Dia memprediksi hal itu akan terjadi hal-hal yang menghadang seperti ancaman terhadap wakil rakyat.

Keberanian Parpol

Feri menegaskan bahwa kecurangan Pemilu 2024 adalah terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan penyelenggara. 

Dikatakan, dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dan Jokowi terpampang terang benderang. Pihaknya pernah menyampaikan dugaan keterlibatan KPU sebelum pemungutan suara berlangsung ke Komisi II DPR yang disertai 38 barang bukti berupa rekaman dan video.

Adapun, dugaan keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 antara lain menyatakan cawe-cawe pada Pemilu 2024, menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapur parpol lain dan mengampanyekan Capres Prabowo Subianto melalui agenda makan bakso bersama. 

"Ada alat bukti bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungannya. Bahkan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk proses kecurangan bisa dilakukan, ini sudah sistemik berdampak luas dan strategis, padahal pemilu tempat kekuasaan dinobatkan,” ujarnya.

“Kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja, ini tergantung parpol, karena parpol tahu ini, apalagi syaratnya mudah sekali,” lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Syarat untuk mengajukan hak angket adalah minimal usulan ditekan 25 anggota DPR dari dua fraksi berbeda. Jika hak angket berjalan, tambahnya, maka publik akan tahu apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. (red/dro)

“Dari dulu kita memang ingin 7%, supaya, ya mohon maaf kita harus realistis, tidak semua orang lantas bikin partai politik sedemikian rupa. Kalau memang seide, seideologi. seplatform, kenapa enggak jadi satu?” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto seperti dilansir Medcom Selasa (5/3).

Ketua Komisi VII DPR itu menilai saat ini jumlah parpol terlalu banyak. Idealnya, kata dia, jumlah parpol hanya sembilan.

“Kita terlalu banyak partai politik sehingga semakin banyak suara yang tidak tertampung. Sekarang yang tidak masuk PT berapa, itu bukan berarti lantas kita menghapus PT-nya,” kata Sugeng.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Perludem terkait ketentuan parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. (red/dro)

“Dalam interupsi di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket. Kemudian (rapat) kita lanjutkan dengan (pembahasan) yang lain karena hak angket kan ada mekanismenya,” ujar Dasco dikutip dari kanal Parlementaria, Jakarta, Selasa (5/3/2024)

Diketahui, pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah anggota DPR dari sejumlah partai politik. Sejumlah pihak menilai wacana ini muncul untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2029 hingga isu pemakzulan. Meski demikian, ia menekankan prasyarat pengajuan hak angket tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Kemudian diajukan ke pimpinan DPR,”   sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Diketahui, Syarat pengajuan hak angket DPR tercantum dalam Pasal 199 Undang-Undang MD3. Ayat (1) menyebutkan hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Ayat (2) menyebutkan pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Adapun ayat (3) menyatakan usulan tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Sedangkan Pasal 200 undang-undang ini mengatur perihal tata cara pengusulan hak angket. Menurut aturan ini, pengusul menyampaikan usulannya kepada pimpinan DPR. Setelah itu, usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.

Badan Musyawarah kemudian membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas. Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali. (red/dro)

“Akhir-akhir ini, saya prihatin saat terdengar wacana perbincangan tentang Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikaitkan dengan program Makan Siang Gratis,” ucapnya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03).

Fahmy menyebut bahwa perbincangan soal Makan Siang Gratis yang merupakan janji dari capres/cawapres sebenarnya belum layak diperbincangkan.

“Apalagi, kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan anggaran BOS. BOS adalah biaya yang kita pahami sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masih banyak persoalan-persoalan di pendidikan kita, persoalan kesejahteraan guru, persoalan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih memerlukan pendanaan,” jelas Anggota DPR RI dari Kab. Bogor ini.

Ia pun menyampaikan bahwa 20% anggaran APBN untuk pendidikan harus dijalankan sepenuhnya dengan dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Fahmy, wacana penggunaan dana BOS ini sudah sangat menggelisahkan banyak pihak, terutama para tenaga pendidik dan guru.

“Mereka gelisah, mereka khawatir, apabila dana BOS tergerus untuk program Makan Siang Gratis, padahal sebagian dananya digunakan sebagai penunjang honor mereka, maka mereka akan mengalami kerugian,” ujarnya lagi.

“Oleh karena itu, kami sampaikan protes atau kritik, jangan sampai janji kampanye berupa Makan Siang Gratis itu menggerus, menganggu, dan mengotak-atik program BOS yang seharusnya fokus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” pungkasnya. (red/dro)

Todung menyampaikan, ada wind of change atau angin perubahan di tubuh MK seiring dikeluarkannya 3 putusan terkait jadwal Pilkada serentak, independensi Jaksa Agung, dan parliamentary treshold (ambang batas parlemen). 

"Saya melihat dari 3 putusan tersebut, MK telah kembali ke jati dirinya sebagai penjaga konstitusi bukan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," kata Todung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Menurut dia, independensi dan profesionalisme MK sebagai penjaga konstitusi sangat penting karena MK telah banyak disorot publik, bahkan hampir kehilangan kepercayaan dari rakyat pasca putusan Nomor 90 yang memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. 

Todung menjelaskan, kembalinya MK pada jati dirinya akan teruji ketika MK menghadapi ujian lebih berat untuk mengadili sengketa pemilu. 

"Saya menyampaikan ini, karena Paslon 3 pasti akan mengajukan permohonan PHPU ke MK setelah selesai perhitungan manual yang dibuat KPU pada 20 Maret 2024, dan saya hakul yakin Paslon 1 juga akan mengajukan gugatan PHPU ke MK," ungkap Todung. 

Masyarakat, kata dia, sangat membutuhkan MK yang independen, MK yang profesional dalam menjalankan fungsinya atau marwahnya dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. 

Sengketa Pilpres

Todung mengungkapkan, dia sangat mengharapkan MK akan memeriksa permohonan sengketa pilpres secara teliti dan seksama, profesional penuh dengan integritas, dan tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara. 

"Karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, tidak parsial. Pemilu itu proses panjang dari pra pemilihan, pemilihan atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Semua proses ini disebut sebagai Pemilu atau Pilpres," ujar Todung. 

Dia mengatakan, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dikatakan hanya saat pencoblosan atau penghitungan suara. Justru berdasarkan hukum, proses justru lebih penting ketimbang hasil. 

"Dengan demikian, pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang disebut terstruktur, sistematis, dan massif itu harus diteliti, harus dipelototi, dan dianalisa oleh MK," kata Todung. 

Dia menambahkan, ada contoh yang ditunjukkan MK di Austria, Kenya, dan Malawi yang berani membuat putusan tegas soal pemilu, dengan melihat pemilu secara holistik, tidak parsial atau hanya melihat hasil perhitungan suara. 

Hal itu, bisa diikuti oleh MK Indonesia dalam mengadili perselisihan pemilu tanpa mengabaikan keseluruhan tahapan atau prosesnya yang bermasalah. 

Sebab, jika hanya melihat hasil perhitungan suara maka proses sebelum pencoblosan bisa dianggap tidak bermasalah. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri punya catatan ribuan masalah sebelum hari pencoblosan hingga pasca pencoblosan yakni ketika rekapitulasi suara dilakukan melalui Sirekap. 

"Bawaslu saja mencatat banyak masalah apalagi kita sebagai paslon, parpol, dan civil society. Jadi apakah ini harus diputihkan dan dianggap yang perlu diselidiki hanya perolehan suara," ungkap Todung. (red/dro)

“Tolong garis bawahi, tanpa PDIP, NasDem akan mengambil jalan atau akan angket,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Dilansir Medcom, Ketua Komisi VII DPR RI itu menegaskan NasDem masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara KPU pada 20 Maret 2024. NasDem juga dipastikan bakal proaktif.

“Jelas angket kita akan usul pasca 21 Maret. Nanti NasDem akan proaktif,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menambahkan dengan komposisi bersama PKB dan PKS sudah cukup untuk mengajukan hak angket. Syarat hak angket yang tertuang pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 minimal diajukan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi di DPR.

“Angket itu kan relatif mudah. Sebetulnya 25 orang anggota DPR beda fraksi, cukup dua fraksi menandatangani untuk setuju angket lalu mengajukan kepada pimpinan DPR. Tergantung pimpinan DPR apakah akan merespons usulan,” ucap Sugeng.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk menyelidik pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat mengajukan hak angket. Poros pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu masih menunggu tindak lanjut dari PDIP. (red/dro)

Ia menyatakan bahwa dirinya tak pernah menerima pemberian berupa cashback dari perusahaan asuransi.Bantahan itu disampaikan Ganjar Pranowo sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Wartakotalive.com, Selasa 5 Maret 2024.

Untuk diketahui, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan terima gratifikasi dari Bank Jateng.

Ganjar Pranowo diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Atas laporan tersebut, Ganjar pun menepisnya. Ia menyebutkan tidak pernah menerima pemberian uang atau gratifikasi seperti yang dituduhkan IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi itu dari yang dituduhkan," katanya, dilansir WartakotaLive.com, Selasa 5 Maret 2024.

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan gratifikasi itu, perusahaan asuransi tersebut memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Cashback itu dapat diduga mencapai 16 persen dan dibagikan kepada tiga pihak, masing-masing lima persen untuk operasional Bank Jateng, 5,5 persen diberikan pada pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah. Dan 5,5 persen lainnya diberikan pada pemegang saham pengendali Bank Jateng.

Sugeng menyebut, kepala daerah yang menerima cashback tersebut diduga adalah kepala daerah di Jawa Tengah dengan inisial GP. (red/dro)

Ketiga putusan MK itu adalah, pertama, putusan MK terkait jadwal Pilkada 2024 yang menolak gugatan dimajukan jadwal Pilkada serentak.

Kemudian yang kedua, putusan MK terkait independensi Jaksa Agung dan aparat hukum lainnya. Ketiga, putusan MK terkait ambang batas parlemen.

“Kami mengapresiasi putusan MK, bahwa Pilkada 2024 tetap berjalan di bulan November. Seyogyanya putusan itu bersifat final,” ujar Todung pada konferensi pers di Media Lounge Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pilkada 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Pilkada, yakni pada November 2024. MK menyatakan, perubahan jadwal dapat mengganggu tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Hal tersebut ditegaskan MK dalam putusan nomor 12/PUU-XXII/2024.

Terkait putusan kedua soal independensi Jaksa Agung, Todung mengatakan, hal ini sangat penting dan seharusnya Kejaksaan dan Kepolisian memiliki peran yang independen. 

Diketahui, dalam putusannya, MK menyebutkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terkait syarat Jaksa Agung. Menurut MK, pengurus partai politik tidak bisa diangkat menjadi Jaksa Agung.

MK menyebutkan pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Secara pribadi, Todung juga mengapresiasi putusan MK terkait ambang batas parlemen. Namun ia mengkhawatirkan zero treshold akan menambah jumlah partai di Indonesia.

“Pasca reformasi, Pemilu 1999 partai politiknya itu ada 48. Dalam negara presidensil saya kira hal ini bisa menjadi masalah. Ini yang perlu dikaji secara mendalam dan jernih”, ungkapnya.

MK juga telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam amar putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pleno pada Kamis, 29 Februari 2024 itu, Mahkamah meminta DPR RI mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu agar lebih rasional. (red)

Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres)," demikian ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024). Menurut analisis Yohan, berdasarkan survei, sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut. Melainkan juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket.

Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8 persen.

Litbang Kompas juga menyebut bahwa proses hak angket oleh DPR tidak lah mudah. "Ada proses politik yang harus dilalui meskipun jika mengacu jumlah kursi atau fraksi yang merujuk konstelasi politik saat ini, kubu yang cenderung setuju hak angket relatif lebih banyak menguasai kursi di DPR," tulis Yohan.

Pengajuan hak angket, menurut Yohan, harus memenuhi tiga syarat jika merujuk Pasal 199 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Syarat pertama, diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Kedua, pengusulan hak angket disertai dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

Ketiga, mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir," tulis Yohan.

Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas menggunakan 512 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas ini sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. (red/dro)

Sedikitnya tiga anggota DPR dari tiga fraksi mengusulkan wacana tersebut. Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

"Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat," kata Luluk dalam interupsinya.

Dikutip laman CNN Indonesia Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.

Dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu. Sebab, pemilu, kata dia, tak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga prosesnya yang harus jujur dan adil.

"Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu," kata dia.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Menurut, masyarakat saat ini mulai was-was atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung curang.

Oleh karena itu, dia menilai hak angket bisa menjadi instrumen yang bisa digunakan DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," kata Hidayat Nur.

Usulan hak angket juga didukung anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Dalam interupsinya di tengah Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

"Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi," kata Bima.(red/dro)

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dijadwalkan membahas dua agenda utama. Pertama, adalah pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024. Kedua, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan MPR RI, pada sisa masa jabatan 2019–2024.

“Rapat paripurna DPR RI menjadi awal dari usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024,” kata Hikam di Jakarta, Selasa (5/3/2024).  

Ia mengatakan, apabila wacana hak angket benar-benar digulirkan pada sidang paripurna, satu harapan rakyat kepada DPR perlahan mulai terjawab. 

“Hak Angket merupakan hak DPR untuk memberikan penilaian kepada pemerintah, dalam hal ini presiden yang bertanggungjawab sebagai kepala negara saat berjalannya proses pemilu. Setelah itu, rakyat akan melihat bagaimana indikasi kecurangan Pemilu ini diselesaikan,” kata dia. 

Mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga menyoroti reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan ‘nonchalant’ alias ‘cuek bebek’ setiap wartawan melontarkan pertanyaan terkait hak angket. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi ini bisa saja mencerminkan dua hal berbeda. 

Pertama, bisa jadi sikap itu merupakan ekspresi tingkat kepedean yang tinggi terhadap kemampuan Istana menghadapi dan memitigasi dampak hak angket. 

“Ini didasarkan pada sejarah kesuksesan manuver politik Istana yang terlihat dalam berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik, terutama partai politik di DPR, melalui iming-iming dan sanksi yang efektif. 

Hikam menganggap sikap ‘cuek bebek’ Presiden Jokowi merupakan bagian dari strategi untuk menenangkan para pendukungnya dan masyarakat umum.

“Kedua, sikap ‘nonchalant’ adalah upaya menyembunyikan kegalauan dan kecemasan terhadap potensi Hak Angket yang berujung pada perubahan signifikan dalam proyek-proyek politik yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir,” kata Hikam.

Mencermati kemungkinan ini, Hikam menilai hal ini mencakup upaya untuk mempertahankan pengaruh Presiden Jokowi dan dinasti politiknya. 

“Sikap ‘nonchalant’ mungkin hanyalah sebuah fasad diplomatik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para pendukungnya dan masyarakat umum, serta untuk menutupi potensi perlawanan yang muncul terhadap Istana. Kekhawatiran atas munculnya gelombang besar perlawanan terhadap Istana coba ditutupi dengan gestur ‘nonchalant’ ini,” kata Hikam. (red)

Sirekap menimbulkan kekisruhan, sehingga disarankan KPU menayangkan hasil perhitungan suara secara manual untuk memudahkan para calon anggota legislatif (Caleg) memantau perolehan suara masing-masing melalui C Hasil.

“Saya belum bisa pastikan kenaikan suara PSI sebagai penggelembungan, tapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar, apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar, ini masih perlu dicermati,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu boleh jadi karena kesengajaan atau kesalahan teknis. Kalau jumlah suara meningkat karena kesengajaan, ujarnya, akan menjadi bahaya besar. Sementara itu, jika persoalan teknis maka yang bermasalah adalah mesin Sirekap belum berjalan.

Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif,” katanya. 

Selain mengusulkan pemberhentian total Sirekap, Ray berpendapat agar tidak terjadi kekacauan dan potensi kecurangan pada perhitungan berjenjang (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), sebaiknya perhitungan suara di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) langsung masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Dia menilai sistem perhitungan berjenjang justru memperlambat perhitungan suara, dan berpotensi terjadi kecurangan. Oleh karena itu, tegasnya, tidak perlu ada PPK.

Diketahui, PSI mendapat 3% atau jumlah suara 2.291.882 saat pengumpulan data 540.231 dari 823236 (65,62%). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97%.

Kenaikan dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS. 

Hal itu, menurutnya, tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.

“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya. (red)

“Dengan perolehan kursi PKB yang naik signifikan, ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon kader terbaik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda seperti diberitakan web resmi PKB Senin, 4 Maret 2024.

Dengan penambahan perolehan kursi di tingkat, kabupaten, kota dan provinsi, serta DPR, akan menguatkan konsolidasi untuk memenangkan pilkada serentak 2024.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, PKB sedang mempersiapkan forum dengan keterlibatan publik secara maksimal. Publik akan ikut menentukan calon yang diusung PKB pada pilkada nanti.

“Kami menyebutnya forum ini sebagai public meetup PKB. Jadi pertemuan umum publik yang berpartisipasi secara langsung, memberikan masukan, terkait dengan sosok yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka untuk menguatkan agenda perubahan,” katanya.

Menurut Syaiful Huda, pertemuan umum publik ini akan dipersiapkan dengan sisa waktu yang tersisa sekitar empat bulan lagi.

“Karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Empat bulan akan dimanfaatkan PKB untuk menyelenggarakan public meet up di seluruh Indonesia,” katanya.

Syaiful Huda menambahkan, bahwa PKB akan menggunakan forum Slepet Imin dan Desak Anies, sebagai model baru kampanye pilkada.

Dengan program tersebut, yang telah dilakukan pada Pilpres 2024, akan membuat pilkada lebih banyak diwarnai dengan partisipasi publik, dan bukan dengan menggunakan mobilisasi publik.

“Kami yakin dengan forum Slepet Imin dan Desak Anies, yang sudah terselenggara dengan baik dalam pilpres. Terjadi adu gagasan, agenda perubahan diuji oleh publik secara langsung,” katanya. (red/dro)

“Putusan MK itu memang bukan menghilangkan sama sekali parliamentary threshold, tetapi agar penetapan angka ambang batas itu menggunakan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional dan demokratis. Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untuk presidential threshold yang berlaku saat ini yakni 20 persen,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (02/03/2024).

HNW sapaan akrabnya mengatakan walaupun putusan MK ini agak berbeda dengan pakem pada putusan-putusan sebelumnya, dimana MK akan menyerahkan sepenuhnya terkait dengan angka ambang batas kepada pembentuk undang-undang, melalui open legal policy (kebijakan terbuka pembentuk undang-undang), tetapi kini MK justru mendesak DPR untuk mempertimbangkan koreksi angka 4 persen parliamentary threshold tersebut.

“Ini tentu juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa MK bisa memiliki pendapat yang berbeda dibanding pakem sebelumnya? Sama seperti ketika MK memutuskan terkait usia pencalonan calon wakil presiden (cawapres) yang berujung kepada sanksi pelanggaran kode etik Ketua MK saat itu, karena keputusan itu dinilai sebagai menghidupkan nepotisme karena menguntungkan putra Presiden yang adalah juga keponakan Ketua MK,” ujarnya.

Terkait putusan parliamentary threshold kali ini, lanjut HNW, sangat wajar bila masyarakat kembali mempertanyakan putusan MK yang di luar dari pakem yang telah mereka ciptakan sendiri.

Apalagi, lanjutnya, publik juga memahami bahwa pada pemilu 2024, salah satu partai yang terancam tidak lolos parliamentary threshold 4 persen adalah partai yang kini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar MK juga berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia yang negara hukum, serta menyelamatkan kedaulatan rakyat, agar kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada 2029 ke depan, dengan memerintahkan kepada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait koreksi 4 persen parliamentary threshold tersebut.

“Apabila MK memerintahkan pembentuk UU untuk mengkoreksi 4 persen parliemantary threshold, dan agar menetapkan angka parliamentary threshold berbasis kajian ilmiah dan argumentasi yang rasional dan demokratis, maka seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkan presidential threshold, sehingga mengkoreksi presidential threshorld 20 persen sebelum Pemilu/pilpres 2029,” ujarnya.

HNW mengatakan bahwa banyak pihak telah mengajukan permohonan agar presidential threshold 20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi. Apalagi, teori-teori atau rumusan yang digunakan oleh para pemohon dalam perkara parliamentary threshold itu tidak jauh berbeda dengan teori atau rumus yang digunakan PKS dalam permohonannya yang lalu.

“Ketika itu, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential threshold di angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen. Dan itulah seharusnya yang perlu diputuskan oleh MK agar dilakukan oleh DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang ketika menetapkan angka-angka ambang batas parliamentary threshold maupun presidential threshold. Laku konsisten dan adil dari MK itu yang akan menyelamatkan kepercayaan Publik terhadap MK dan putusan-putusannya,” pungkas HNW.(red/dro)

“Apabila ada hal-hal lain seperti diusulkan oleh DPRD kemudian diserahkan kepada Presiden untuk memilih satu nama, kita akan tolak. Kita akan tetap meminta agar pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat,” ungkap anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin (4/3).

Taufik mengatakan, meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, masyarakat yang hidup di Jakarta berhak menentukan secara langsung siapa yang menjadi pemimpinnya. Apalagi, pemilihan langsung di Jakarta sudah digelar sejak lama.

“Suatu demokrasi harusnya menunjukkan kemajuan, ini malah kemunduran,” tukasnya.

Partai NasDem, tambah Taufik, ingin menjaga demokrasi tetap hidup di Jakarta, serta memastikan tidak ada kemunduran terhadap demokrasi.

Diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada ayat 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan RUU DKJ yang berisi 12 Bab dan 72 pasal telah disahkan menjadi usulan DPR. Pengesahan itu dilakukan saat rapat paripurna DPR pada Selasa (5/12/2023). (red/dro)

"Sedang mempersiapkan dokumen/materi angket. Soal dokumen apa, nanti ketika dibagikan ke anggota inisiator baru diketahui," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Andreas Hugo Pareira seperti yang dikutip melalui laman KBR, Senin (4/3).

Andreas belum bisa memastikan apakah hak angket bakal diajukan saat rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3).

"Soal besok atau kapan (angket digulirkan), kontak ketua fraksi," jelas Andreas.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan perjuangan hak angket bakal terus dlakukan lewat tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar-Mahfud.

Hak angket digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Tim khusus yag telah dibentuk sekarang sedang menumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Hasto kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Menurut dia, jika paslon nomor 02 didiskualifikasi berdasarkan keputusan DPR, keputusan itu harus dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, paslon yang akan berkompetisi hanya dua, yakni paslon nomor 01 dan paslon nomor 03. 

“DPR bisa memutuskan pemilu diulang tanpa harus melalui proses ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena merupakan keputusan DPR sebagai institusi,” ujar Bivitri saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada Podcast “Speak Up” yang tayang di kanal Youtube, Minggu (3/3/2024).

Dia menegaskan, hasil hak angket bisa dua kemungkinan, yakni DPR merekomendasikan pemilu ulang karena terbukti kecurangan secara terstruktur, sistematif, dan massif (TSM) dan pemakzulan presiden. Namun, untuk memakzulkan presiden tidak cukup hanya rekomendasi, harus dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat (interpelasi), dan dibawa ke MK. Jika MK menyatakan presiden bersalah, maka MPR akan menggelar sidang.Tapi, untuk memberhentikan presiden harus memenuhi kourum yakni 2/3 dari anggota harus hadir dan dari yang hadir harus ada persetujuan 2/3 anggota.

Pemeran pada film dokumenter “Dirty Vote” ini mendorong agar parpol menggulirkan hak angket untuk membuat terang benderang dugaan kecurangan pemilu sejak dari masa sebelum pemungutan suara hingga setelah pemungutan suara.

Dia menekankan bahwa tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan untuk menjegal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pemilu berikutnya.

Kecurangan TSM

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan, dugaan kecurangan TSM telah muncul pasca-pemilu pada Orde Baru, tetapi belum pernah terbukti. Bobot dugaan kecurangan pemilu pada tahun ini luar biasa besar, dibandingkan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini terbukti pada pembusukan MK, yang dilakukan orang dalam yang memegang kekuasaan.

“Kita bukan mau menjegal paslon tertentu, tetapi untuk mengoreksi presiden sebagai pemeang kekuasaan tetinggi di negeri ini, seakan-akan bisa saja presiden melakukan politik gentong babi, bagi-bagi bansos. Ini merusak demorasi, maka hak angket harus dilaksanakan untuk membuat terang TSM,” bebernya.

Dia mengingatkan, jangan sampai budaya feodal dilestarikan, menganggap presiden seperti seorang raja dan dikultuskan serta bisa melakukan abuse of power yang pada akhirnya akan memunculkan otokratisme.

Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini mengatakan, otokratisme berlangsung pada masa pemerintahan Jokowi karena pemimpin tidak bisa dicek atau diawasi. Padahal, demokrasi yang baik adalah adanya oposisi di dalam menjalankan pemerintahan.

“Hak angket bisa saja tidak sampai ke pengadilan tapi proses politik harus ada, kekuasaan itu harus bisa diawasi, ini poin penting dalam demokrasi,” tukasnya.

Bivitri menuturkan, presiden bisa dibawa ke persidangan bila diduga melakukan penyuapan, korupsi, dan perbuatan tercela, sehingga tidak ada impunitas.

Hak Angket Pasti Bergulir

Pada kesempatan itu, Bivitri yakin bahwa hak angket akan bergulir di DPR, karena syarat untuk menggulirkan tidak terlalu berat yakni diteken oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi.

“Saya yakin terbentuk seperti tahun 2009, lakukan saja dulu gulirkan saja, masalah nanti di ujungnya tidak merekomendasikan sesuatu, ya tidak masalah. Biarkan itu berproses yang penting kita bangunkan DPR dari tidur yang kelamaan,” katanya.

Dia juga menyentil anggota DPR sudah cukup lama tidak memanfaatkan hak angket, karena cenderung meloloskan apa yang diinginkan pemerintah di DPR seperti revisi UU KPK, UU Minerba hingga UU Cipta Kerja.

Tapi, Bivitri mengungkap kekhawatirannya atas dua parpol yakni Partai NasDem dan PKB. Dia melihat dua parpol ini masih goyang atau belum solid terkait usulan hak angket. 

“Saya sejujurnya tidak yakin mereka konsisten, karena manuver untuk membuat koalisi pemerintahan yang baru sudah dilakukan. Tapi saya masih punya harapan sepanjang dorongan dari masyarakat sipil juga kuat dan benar-benar kita berikan beban sejarah kepada mereka. Ingatkan bahwa jika mereka tidak mendukung hak angket, ya mereka sudah teruji kebobrokannya, hanya menanti supaya dikasih kursi dalam pemerintahan yang baru,” pungkasnya. 

Jika empat parpol solid mengusung hak angket, suara yang pro-angket akan mayoritas, terdiri atas PDI Perjuangan 128 kursi, Partai NasDem 59 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 52 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 kursi, sehingga total ada 292 kursi. 

Sementara itu, di pihak pemerintah ada Partai Golkar 85 kursi, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 44 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 261 kursi. (red/dro)

Pria yang juga merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 itu juga menyebut masyarakat harus tetap menolak dan mengawal RUU DKJ, yang kini sudah disetujui menjadi RUU usulan DPR. Menurutnya, ada satu rancangan aturan dalam RUU DKJ yang berpotensi mengecohkan masyarakat. 

Isi rancangan itu berisikan bahwa DPR nantinya bakal memilih dua nama yang akan menjadi calon gubernur DKJ. Setelah itu, nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden.

"Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak, di mana ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe, tidak jujur di dalam pemilihan Gubernur Jakarta," kata Mahfud, Jumat (1/3/2024). 

Oleh sebab itu, Mahfud mendorong masyarakat untuk mengawal dan bagi parpol untuk menolak penujukan langsung kepala daerah untuk Jakarta.  Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sikap pemerintah tidak setuju dengan salah satu isi dari draf RUU DKJ, yakni penunjukkan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden. 

Untuk diketahui, salah satu isi draf tersebut menyebutkan bahwa nantinya gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh presiden. Rancangan aturan ini merupakan inisiatif DPR.  "Kalau saya, kalau tanya saya, [saya setuju] Gubernur dipilih langsung [oleh masyarakat]," ujarnya kepada wartawan usai melakukan peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).

Sekadar informasi, apabila mengacu Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ menyatakan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dengan memperhatikan pendapat atau usulan DPRD. RUU DKJ itu pun sudah disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).(red)

Peroleh suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir. Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat. 

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Sabtu (2/3/2024) pukul 13.00 WIB, total suara PSI sudah mencapai 2.402.268 atau 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim, dan tidak masuk akal. 

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, Minggu (3/3/2024).

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Halili menegaskan Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. 

“Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi,” lanjut Halili.

Menurut Halili, tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).

Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, lanjut Halili, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. 

Pada saat yang sama, Halili menilai pembajakan Pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna.

Oleh karena itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusionalnya. Ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.

Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral. Hal ini untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti-demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari: PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC).

Kemudian, Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia.

Selanjutnya, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI. (red)

Hal itu disampaikan oleh Romahurmuziy melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu (2/3/2024). Pria yang akrab disapa Romy itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami PPP.

Ia bahkan menyenggol akun KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di akun Instagram pribadinya.

Romy mempertanyakan apakah hal ini ada kaitannya dengan yang disebutnya sebagai operasi sayang anak.

"Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi 'sayang anak' lagi?" ucap Romy di akun @romahurmuziy pada Sabtu (2/3).

Kemudian di unggahan berikutnya, ia memperlihatkan pola kenaikan dari suara PSI.

Romy menyebut bahwa pola tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal menurut beberapa surveyor.

Sebab ia menyebut lonjakan semacam itu hanya bisa terjadi bila PSI mengantongi 50 persen suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Romy pun mendesak agar KPU dan Bawaslu mengusut kejanggalan ini.

Bahkan ia mengancam akan menyeret persoalan ini ke dalam penggunaan hak angket.

"Kalau ini tidak dikoreksi, @dpp.ppp akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!" tuntut Romy. (red/dro)

Menurut dia KPU adalah salah satu penyebab Pemilu 2024 rusak, yang dimulai dari kebijakan KPU sejak Pemilu 2024 belum dimulai. Oleh karena itu, yang bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi dalam Pemilu 2024 adalah KPU.

Hadar yang juga Koordinator JagaSuara2024 menyebut, bahwa kekacauan perhitungan Pemilu 2024 (pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif) pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU merupakan ujung dari permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024, karena persoalan sudah terjadi sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Sirekap hanya di ujung permasalahan, ini lebih pada persoalan teknis. KPU bukan penyelenggara yang mandiri, akhirnya kerja mereka banyak yang tidak seharusnya, bahkan memanipulasi data,” tegas Hadar di Jakarta, pada Sabtu (2/3/2024).

Lebih lanjut, dia membeberkan, sejumlah tindakan KPU yang membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 rusak di antaranya memanipulasi data parpol pada saat verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Ada parpol yang semestinya tidak lolos syarat tetapi diloloskan dan akhirnya ikut Pemilu 2024.

Dalam hal ini, KPU RI memerintahkan KPU di daerah (KPUD) untuk mengubah data hasil verifikasi faktual agar sejumlah parpol lolos menjadi perserta Pemilu 2024.

Mantan Komisioner KPU itu menyebut, bahwa hal itu telah disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyerahkan sejumlah bukti dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR pada Rabu (11/1/2023).

Salah satu bukti yang diserahkan ke Komisi II DPR adalah bukti KPU mengubah status sebuah partai yang awalnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) sebagai peserta pemilu. Perubahan status itu terjadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan dalam berita acara rekapitulasi vaktual.

Langgar Putusan MK

Kemudian, KPU menetapkan ribuan daftar calon tetap (DCT) yang diajuikan parpol untuk Pemilu 2024 tapi tidak memenuhi syarat memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

“Angka 30% ini bukan dari total caleg dari satu parpol, tapi pada satu daerah pemilihan atau dapil. Tiga puluh persen itu harus ada di setiap dapil, sebetulnya komisioner KPU tahu itu tetapi mereka tidak mampu menolak parpol dan DPR, akhirnya diloloskan,” ujar Hadar.

Selain itu, KPU tidak menata dapil anggota DPR yang bermasalah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, KPU tidak mampu menyiapkan Sirekap yang layak pakai.

“Seharusnya tidak banyak parpol yang bisa mengajukan daftar caleg. Maka saya titip betul angket di DPR menyelidiki KPU, bagaimana kerjanya, tidak mandiri, tidak professional, harus dijadikan materi angket,” tuturnya.

Hadar juga mendorong audit atas Sirekap, karena menurut dia adalah hal yang aneh bila suara di satu tempat pemungutan suara (TPS) melebihi dari 300, padahal sesuai UU Pemilu bahwa pada satu TPS maksimal jumlah pemilih 300 orang.

Dia tidak menduga akan terjadi penggelembungan suara, karena sejak lama telah mengingatkan KPU untuk mempersiapkan sistem perhitungan suara Pemilu 2024 dengan baik.

Penggunaan teknologi, katanya, bukan hal baru karena Sirekap telah digunakan saat Pilkada tahun 2020. 

Beda Pemilu dan Pilkada

Dia mengakui penyelenggaraan pemilu berbeda dengan pilkada, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi KPU untuk tidak siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Pasalnya, KPU memiliki dana yang besar.

Hadar mengatakan, persoalan lain yang patut menjadi sorotan bila hak angket digulirkan adalah politisasi bantuan sosial (Bansos), cawe-cawe presiden, ketidaknetralan ASN, TNI-Polri.

Dikatakan, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendorong parpol untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 untuk membenahi persoalan besar pada penyelenggaraan pemilu.

Dia menambahkan, hak angket pernah digulirkan pada Pemilu 2009 untuk menyelidiki persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Hasilnya, DPR merekomendasikan komisioner KPU diberhentikan dengan cara memperpendek masa jabatan, yang seharusnya berakhir pada Oktober 2012 menjadi April 2012. (red/dro)

Pada Sabtu (2/3/2024), suara PSI naik sebesar 72.441 ribu dari 2.319.968 suara pada pukul 16.00 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.  

Mencermati kenaikan itu, pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang. Padahal, menurutnya pencocokan data sangat penting. 

Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count (hitung cepat) ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Kenaikan angka mendadak ini cukup aneh, kemarin kan penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Partai Gelora juga ikut naik walaupun tidak setinggi PSI,” tutur Ikrar di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

“Teman-teman yang melakukan quick count harus bersuara karena selama ini hitungan mereka hampir tak pernah meleset. Kemudian, kalau data tersebut ternyata sama dengan yang dimiliki KPU, maka harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Hanya melalui hal itu, kita bisa melihat dari mana suara itu masuk,” ujarnya.

Ikrar mengaku, mendapatkan info ini dari Whatsapp Group (WAG) dan hal ini cukup mengejutkan bagi teman-temannya, seperti Goenawan Mohammad dan Burhanuddin Muhtadi.

“Mereka surprise aja dan di antara mereka sebetulnya ada juga yang ikut menjadi lembaga survei quick count Burhanuddin, misalnya. Waktu itu mereka melakukan quick count dan saat ini mereka sedang kembali berupaya mencocokan antara data KPU dan TPS,” kata pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. 

Ikrar juga mengungkapkan, satu-satunya lembaga sekarang yang memiliki akses tersebut di luar KPU hanya polisi. Polisi menurut Ikrar memiliki jaringan khusus di TPS. 

Ledakan suara PSI juga terjadi dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1-2 Maret 2024. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukkan ledakan suara, pada Jumat (1/3/2024).

Data Sirekap pada pukul 14.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen selang 24 jam ledakan suara. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.402.026 suara atau 3,13 persen, pada 2 Maret pukul 14.00 WIB. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 541.298 dari 823.236 tempat pemungutan suara (65.75 persen). (red/dro)

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” tegas Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/2/2024).

Perlu diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Fikri menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

Sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan. “Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silahkan, pakai anggaran lain,” serunya

Politisi Fraksi PKS itu juga menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

"Kebijakan seperti ini tinggal tunggu bom waktu saja,”  cemasnya.

Dirinya mendesak pemerintah terutama Kemendikbudristek dan Kemenag untuk memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.    

“Apalagi ini program non-pemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat, semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan," tandas Fikri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). 

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga. (red)

“Demo hari ini, sebagai kelanjutan reaksi protes berbagai sivitas akademika sebelum Pemilu 2024 untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap berbagai penyimpangan dalam praktik berdemokrasi, khususnya Presiden Jokowi,” kata Dewan Pakar Politik TPN, Muhammad AS Hikam di Jakarta.

Ia mengatakan, gerakan ini menunjukkan, masyarakat menyadari bahwa ada masalah serius dalam Pemilu 2024 dan menandakan urgensi Hak Angket di DPR RI.

Disebutkan, aksi demo pasca Pemilu 2024, bisa menjadi awal sebuah gerakan protes masyarakat sipil yang secara lambat laun akan menguat dan meluas, apabila tidak digubris penguasa serta elite politik.

“Tuntutan pengunduran diri dan, pemakzulan Presiden Jokowi mungkin masih merupakan sebuah call tinggi, juga akan berubah menjadi serius sehingga berpotensi mengganggu stabilitas politik. Saya berharap DPR wajib menanggapi secara bijak aspirasi masyarakat melalui hak angket. Bagaimana hasil akhirnya? Akan tergantung dinamika dan kemauan politik di parlemen dan Istana,” tegasnya.

Menurut Hikam, hak angket merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas demokrasi. Apalagi gerakan masyarakat sipil ini terjadi di berbagai daerah karena masyarakat merasa demokrasi di Indonesia telah terlukai.

“Rezim ini ditengararai banyak pihak berpotensi merusak sistem demokrasi di Indonesia. Terus terang, saya tak setuju pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi, hak angket itu justru sangat perlu untuk menghentikan abuse of power dan kembalinya 

otoritarianisme. Jadi, menurut saya, hak angket sifatnya wajib,” ujar penulis buku “Civil Society dan Demokrasi” itu. (red)

Menurut dia, pembahasan dan simulasi makan siang gratis untuk anak sekolah itu tidak dibicarakan sekarang. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui siapa yang memenangkan Pilpres 2024.

Seperti diketahui ada tiga paslon yang maju pada Pilpres 2024: paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Seharusnya program itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu presiden baru dilantik, apakah Anies, Prabowo, dan Ganjar yang memenangkan Pilpres,” ujarnya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Lebih lanjut, Mahfud menyinggung tentang pernyataan yang berbeda antara presiden dan menteri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah membahas program makan siang gratis, sementara menteri membenarkan.

“Sekarang bicaranya beda-beda, presiden bilang tidak bicarakan itu, sementara menterinya bilang iya. Sekarang mulai tidak terkoordinasi isunya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi membantah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025.

Sementara itu, pada Senin (26/2/2024), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil resmi pilpres dari KPU, meski demikian program ikonik dari presiden terpilih akan masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025, termasuk program makan siang gratis.

Kemudian, pada Kamis (29/2/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. (red)

Hal itu, diungkapkan Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, dan Jubir Pemenangan Amin, Pipin Sophian, di acara Indonesia Lawyer’s Club pada Kamis (29/2/2024) yang mengangkat tema "Hak angket DPR Seampuh Apa: Bisakah Hak Angket Membatalkan Pemilu?. 

Deddy mengatakan, saat ini tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar-Mahfud untuk mencari bukti-bukti terkait pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024 sudah menemukan sejumlah indikasi kuat yang dapat menjadi dasar pengajuan hak angket di DPR. Salah satunya terkait penyaluran bansos El Nino yang jumlah penerimanya bertambah melampaui data Kementerian Sosial (Kemensos), bahkan disertai amplop di dalam kantong bansos. 

"Menurut data yang ada Kemensos penerima bansos itu sekitar 18 juta sampai 20 juta warga miskin, tapi untuk Bansos El Nino penerimanya hampir 50 juta orang," kata Deddy.

Lebih lanjut dikatakan, politisasi bansos terkait Pemilu 2024 layak diselidiki untuk mengungkap kebenarannya, dan hal itu hanya bisa diproses melalui hak angket di DPR. Pasalnya, anggaran dan penyaluran bansos berkaitan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Bansos itu ada kaitannya dengan UU APBN dan ini hanya bisa diproses di Hak Angket DPR, bukan Mahkamah Konstitusi," kata Deddy. 

Melalui hak angket DPR, berbagai pertanyaan mengenai kejanggalan anggaran dan penyaluran bansos dapat diselidiki, antara lain bolehkah yang namanya untuk bansos itu diperpanjang padahal sudah lewat masa El Nino?. 

Selain itu, pertanyaan mengapa anggaran bansos Elnino melebihi bansos saat pandemi Covid-19? Apa urgensinya sehingga harus seorang presiden yang membagikan bansos di mana-mana bahkan di depan istana tanpa melibatkan Kementerian Sosial? Juga dapat diselidiki. 

Intervensi Presiden

Pernyataan senada disampaikan Jubir Pemenangan Amin, Pipin Sophian. Menurutnya, ada sejumlah temuan yang menunjukkan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam politisasi bansos. 

Pertama, pemerintah menyampaikan bansos ini untuk bantuan El Nino. Kenyataannya El Nino di tahun 2015 lebih panjang dan lebih meluas dampaknya dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya berlangsung sekitar 2-3 bulan. 

"Tapi anggaran bansos di tahun 2015 tidak sebesar tahun 2023 yang bahkan diperpanjang sampai pertengahan 2024," kata Pipin. 

Kedua, kantong bansos yang dibagikan di wilayah Jakarta warnanya biru sama dengan kaos kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Ketiga, di dalam kantong Bansos ada amplop dengan nilai sebesar Rp 300.000, yang ternyata sama di temuannya di sejumlah daerah pemilihan (dapil). 

"Saya juga kaget kok ada amplop dan nilainya bisa sama di dapil saya (Jabar VII) dan dapil mas Deddy (Kalimantan Utara). Inilah yang kita bangun komunikasi agar ini diproses melalui hak angket, bukan MK," ungkap Pipin. 

Keempat, penyaluran Bansos El Nino tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, padahal Kemensos yang memiliki data terkait keluarga miskin atau penerima manfaat yang layak mendapat bansos. 

"Persoalannya ketika tidak melibatkan Mensos, datanya Kementerian Sosial tidak digunakan, lalu menggunakan data siapa?" ujar Pipin. 

Terkait dengan berbagai temuan mengenai kejanggalan penyaluran bansos tersebut, Tim Pemenangan Amin menilai hal ini perlu diusut agar rakyat mengetahui tentang berbagai kejanggalan terkait penyelenggaraan pemilu secara terbuka. 

"Rakyat perlu mengetahui tentang masalah ini, pertanyaan-pertanyaan atas kejanggalan ini, dan itu sebabnya perlu hak angket sebagai forum terbuka yang lebih transparan sangat tepat untuk membuka hal ini," tutur Pipin. 

Dia menambahkan, hal itu sekaligus untuk menjawab dugaan apakah benar ada intervensi atau by design oleh pemerintah terhadap anggaran dan penyaluran Bansos terkait Pemilu 2024. (red)

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut kegiatan akan mulai berlaku sejak 4-17 Maret 2024

“Korlantas Polri akan menggelar Operasi Keselamatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4-17 Maret 2024,” ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (29/2/2024)

Eddy pun merincikan 11 pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi target sasaran penindakan oleh petugas yakni berkendara menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.

Kemudian, berkendara sambil membawa lebih dari satu orang pada sepeda motor, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Selanjutnya ada berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan.

Selain itu, ada juga penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, kendaraan yang melebihi muatan, penggunaan strobo yang tidak sesuai peruntukan, dan penggunaan plat khusus palsu.

Eddy menekankan nantinya seluruh pelanggaran tersebut akan ditindak oleh petugas secara manual ataupun elektronik dengan menggunakan electronic traffic law enforcement (ETLE) statis maupun mobile.

Terakhir, Eddy mengimbau para pengendara untuk selalu menaati peraturan dan rambu lalu lintas.

“Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara,” tambah dia. (red)

Selain itu, dia menyatakan, Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud akan memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan paslon yang meraih suara terbanyak pada Pilpres 2024.

KPU rencananya mengumumkan hasil final penghitungan suara pada 20 Maret yang akan datang. Dengan demian, TDK Ganjar-Mahfud akan mendaftarkan gugatan ke MK pada 24 Maret.

“Soal angket ini banyak masyarakat yang bertanya, angket dan gugatan ke MK kok belum berjalan? Itu semua ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa berjalan pada 24 Maret 2024, kalau jadwal KPU mengumumkan pada 20 Maret, kan berarti 3 hari setelah itu,” ujar Mahfud saat joging di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Oleh karena sudah ada jadwal, TDK belum mengajukan gugatan, meski demikian tim hukum paslon 03 sudah siap dan telah melengkapi alat bukti yang diperlukan pada sidang sengketa pilpres nanti.

“TPN sudah siap dan sudah lengkap. Sekarang MK buka kami bisa daftar. Jadi jangan dibilang kok diam saja, kami memang menunggu putusan resmi KPU. Siapa yang suaranya terbanyak, kemudian setelah 3 hari baru sidang,” lanjutnya.

Hak Angket

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan, bahwa parpol pengusung paslon 03 tidak gembos dalam persiapan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke DPR.

Dia memastikan parpol pengusung Ganjar-Mahfud yakni PPP dan PDI-P solid dan tidak ada yang gembos. Kedua parpol akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan di DPR kembali dibuka.

Seperti diketahui, masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 ditutup pada 6 Februari 2024. Kemudian, masa reses DPR berlangsung mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024. 

Tim 03, ujarnya, akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka.

“Tim tetap jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan saja tidak diajukan. Diajukan ke mana kalau tidak ada sidang?” ujarnya.

Mahfud menambahkan, bahwa hak angket merupakan jalur politik, sehingga dirinya tidak turut serta dalam pengajuan hak angket.

“Kalau angket saya tidak ikut, karena bukan orang parpol tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, saya hanya memberikan saran tentang substansinya,” tambahnya.

Diketahui, bukan hanya parpol di paslon nomor 03 yang berencana mengajukan hak angket. Parpol di kubu paslon nomor 01 juga akan mengajukannya.

Kedua kubu berencana bekerja sama untuk menggulirkan hak angket di DPR. (red)

Ahli Vulkanologi Pusat Vukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dr. Devy Kamil Syahbana mengatakan bahwa fenomena itu dapat diindikasikan adanya sistem terbuka, yang mana dengan begitu maka magma dapat dengan mudah naik ke permukaan. Diharapkan hal itu menjadi pertanda energi dapat berangsur dikeluarkan dan cepat habis.

“(Fenomena-red) Ini volcanic glow, cahaya yang diakibatkan panas dari magma yang keluar permukaan, membakar udara di sekitar, sehingga tampak terang. Ini mengindikasikan sistem terbuka, dengan sistem terbuka, magma bisa dengan mudah naik ke permukaan, mudah2an saja dengan cara seperti itu energinya cepat habis,” jelas Devy dalam keterangan tertulis.

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Ditutup Sementara

Erupsi Gunungapi Marapi yang kembali terjadi hari ini telah menyemburkan abu vulkanik dan terbawa angin mengarah ke wilayah Padang Pariaman hingga menyentuh Bandara Internasional Minangkabau. Atas peristiwa itu, Otoritas Bandara Wilayah VI Padang memutuskan untuk menutup sementara bandara yang menjadi pintu masuk wilayah Sumatera Barat terhitung sejak pukul 18.00 WIB selama enam jam kemudian.

“Dikarenakan sebaran abu vulkanik hari ini Kamis, 29 Februari 2024, telah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka kami Otoritas Bandar Udara Wilayah VI memerintahkan AP 2 BIM utk menghentikan operasinya per pukul 18.00 WIB. Durasi NOTAM berlaku 6 jam sejak diterbitkan,” jelas Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI, Capt. Megi H. Helmiadi, melalui keterangan tertulis.

Penutupan sementara Bandara BIM itu tentunya berdampak kepada seluruh penerbangan baik dari maupun menuju Sumatera Barat. Saat siaran pers ini diturunkan, ada delapan jadwal penerbangan yang terganggu. Seluruhnya merupakan penerbangan domestik dengan total penumpang 1.166 pax.

Penutupan Bandara BIM akibat dampak erupsi Gunungapi Marapi yang kini berstatus “Siaga” atau level III itu sudah dilakukan keempat kalinya. Sebelumnya hal yang sama juga dilakukan pada 22 Desember 2023, 5 Januari 2024, 19 Januari 2024 dan hari ini.

Marapi Meletus 60 Kali di Bulan Februari

Menurut data akumulasi yang dicatat PVMBG per Kamis (29/2) pukul 18.11 WIB , Gunungapi Marapi telah meletus sebanyak 60 kali selama bulan Februari 2024. Adapun hembusan tercatat sebanyak 1.093 kali. Kendati demikian, Gunungapi Marapi juga kembali terpantau mengalami erupsi pada pukul 19.25 dan 19.38 WIB.

Hasil perekaman data instrumental PVMBG per pukul 19.38 WIB disimpulkan bawah letusan Gunungapi Marapi ditandai dengan adanya kolom abu, namun tingginya tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 4.5 mm dan durasi sementara ini ± 1 menit 15 detik. Bahkan erupsi masih berlangsung saat tim PVMBG dan Pos Pengamat Gunungapi Marapi membuat laporan.

“Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” jelas tim PVMBG melalui keterangan tertulis.

Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, PVMBG telah memberikan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunungapi Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan diminta tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunungapi Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Apabila terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh

Kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

PVMBG juga meminta Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan G. Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunungapi Marapi.(red)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan, kehidupan harus berjalan dan perjuangan harus diteruskan untuk Indonesia.  

“Orang lain bisa ambil peran di bidang ekonomi, kebudayaan, dan berbagai dimensi. Saya memilih gerakan di bidang demokrasi dan keadilan. Tentu landasannya konstitusi,” kata Mahfud disela-sela melakukan jogging di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), mengutip akun Instagram @mohmahfudmd, Jumat (1/3/2024).

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu telah bertemu dengan sejumlah relawan secara bergantian untuk terus berjuang bersama-sama. 

“Kita harus lewat semacam gerakan masyarakat, penyadaran masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Mahfud bercerita perihal kegiatannya pasca Pilpres 2024. Sepekan setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024, dia beristirahat di rumah, karena selama empat bulan berturut-turut siang dan malam melakukan banyak perjalanan ke luar kota terkait kampanye.

“Sesudah itu saya seminggu di rumah dan ini hampir masuk minggu ketiga. Sejak minggu kedua awal saya sudah keluar rumah. Sudah ke kampus, sudah ke daerah, sudah ketemu relawan, dan sekarang olahraga di tempat terbuka,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Mahfud dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Pria kelahiran Sampang, Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. 

Dia adalah dosen di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, pernah berada di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Di level eksekutif, Mahfud pernah menjabat Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM.

Kemudian, di bidang yudikatif, dia pernah menjadi hakim konstitusi dan ketua MK. Di tingkat legislatif, dia pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004 hingga 2008. (red)

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Kini, pihaknya tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

“Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini,” ujar Diana.

Selain itu, Diana menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya. Diana berharap, Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu. “Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya,” ungkapnya.

Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

“Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (red)

Gelombang kedua ini dimulai dari 26 hingga 29 Februari 2024. Sedangkan untuk gelombang pertama berlangsung 22-25 Februari 2024.

Selama kursus di gelombang kedua ini, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menjadi pemberi materi dan dibantu oleh Pratap Singh, Jimmy Napitupulu, dan Agus Hariyono.

Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria dan anggota Exco PSSI Rudi Yulianto turut hadir di acara terakhir kursus gelombang kedua ini.

“Saya berpesan kepada para penilai wasit, laporan yang ditulis hanya untuk konsumsi mereka dan komite wasit dan tidak untuk disebarkan ke mana-mana. Wasit perlu kita lindungi. Kedua, mereka harus hati-hati dan konsentrasi dalam bertugas. Saya berharap seusai kursus, para penilai wasit ini bisa terus berlatih dengan komputer dan sistem refer,” imbuh Ratu Tisha Destria .

Senada dengan Waketum PSSI, anggota Komite Eksekutif PSSI Rudi Yulianto juga berharap penilai wasit ini bisa terus belajar dan dekat dengan computer  seusai kursus.

“Saya berharap apa yang sudah diberikan oleh para instruktur selama beberapa hari ini, para penilai wasit bisa cepat beradaptasi dengan sistem refer. Karena memang saat ini zamannya digitalisasi,” kata Rudi Yulianto.

Dalam kegiatan ini, para penilai wasit juga mendapat bimbingan melalui zoom meeting dan dipandu oleh Raymond Olivier (AFC Referee Instructor) dan Jeremy Kerner (Sports Fusion CEO).

Di hari terakhir ini, materi yang dibawakan antara lain adalah analisis pertandingan, membuat laporan atas insiden yang terkonfirmasi untuk dilakukannya pembuktian lebih lanjut. Laporannya dalam bentuk Google Form. Kemudian setelah itu, ada berbagi evaluasi mengenai refer system selama kursus berlangsung. (red)

"Tadi malam terus hujan dan hari ini masih cuaca mendung. Kita memastikan semua pompa berjalan baik. Dari hasil diskusi di lapangan memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi," ungkap Pj. Gubernur Heru didampingi Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji.

Meksi demikian, Pj. Gubernur Heru menyampaikan, ketiga pompa yang terdapat di Rumah Pompa Ancol bekerja dengan optimal. Menurut Pj. Gubernur Heru, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi beban di Stasiun Pompa Ancol adalah membangun rumah pompa baru di Kali Sunter yang saat ini masih dalam tahap kajian dan evaluasi.

"Khusus untuk di Stasiun Pompa Ancol, semua mesin sudah ganti baru, tiga-tiganya. Hari ini sekaligus mengecek apakah berfungsi dengan baik. Jadi evaluasinya 2025 nanti ditambahkan di Kali Sunter," ungkapnya. 

Ia juga mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan dengan mempertimbangkan curah hujan yang tidak menentu. Untuk itu ia mengimbau agar seluruh pompa dipastikan kelayakannya agar dapat berjalan baik.

"Pak Kepala BPBD DKI Jakarta juga memonitor, kalau perlu buka dapur darurat dengan Dinas Sosial (Dinsos). Tapi mudah-mudahan itu tidak mengarah ke sana. Kemudian, Kepala Dinas SDA dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang dikoordinasi oleh BPBD dapat membantu di titik-titik lokasi yang tergenang," ujarnya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin memastikan, pompa yang sudah disiagakan dapat bekerja dengan baik, sehingga air dapat cepat surut. Seperti pompa di Rumah Pompa Ancol yang dapat menyedot air dengan kapasitas 15m³/detik. Persiapan baik Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan petugas Dinas dan Suku Dinas SDA terus diupayakan.

"Yang jelas pompa-pompa mobile itu kita jalan. Satgas juga jalan. Ketika hujan, berpindah semua ke operasional pompa dan pompa mobile. Kami ada pompa stasioner sekitar 500 unit di 200 lokasi, terus pompa mobile kita juga sekitar 200-an pompa mobile, itu semua sudah bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak akan surut tadi pagi," tegasnya. (red)

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri momor ST/429/II/KEP./2024 tanggal 28 Februari 2024.

“Benar telah adanya telegram perihal mutasi yaitu ada beberapa nama. Tentunya secara konseptual mutasi adalah tour of duty, pembinaan karir dan kemudian menjadi bagian dari perkembangan organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hari kemarin,” ujar Truno saat ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Angesta Romano Yoyol dimutasi dari jabatan Kapolda Gorontalo menjadi Pati Polda Gorontalo dalam rangka persiapan purna tugas. Posisinya pun digantikan Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi yang semula menduduki jabatan Wakapolda Gorontalo.

Kapolri kemudian memutasi Dirintel Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Simson Zet Ringu sebagai Wakapolda Gorontalo.

Berikut daftar lengkap 11 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi:

1. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, dimutasi sebagai Pati Polda Gorontalo (dalam rangka pensiun).

2. Wakapolda Gorontalo, Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, dimutasikan sebagai Kapolda Gorontalo

3. Dirintel Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol Simson Zet Ringu, dimutasi sebagai Wakapolda Gorontalo

4. Wakapolda Sulut, Irjen Pol Jan De Fretes dimutasi sebagai Pati Polda Sulut (dalam rangka pensiun)

5. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bahagia Dachi, dimutasi sebagai Wakapolda Sulut.

6. Dircegah Densus 88 AT Polri, Brigjem Tubagus Ami Prindani, dimutasi sebagai Dirintel Densus 88 AT Polri

7. Kalemdianmas Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri, Kombes Pol John Weynart Hutagalung dimutasi sebagai Dircegah Densus 88 AT Polri

8. Kabaganev Robinops Sops Polri, Kombes Pol Muhammad Firman, dimutasi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri

9. Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Wiraga Dimas Tama, dimutasi sebagai Assesor SDM TK III

10. Kapolres Mojokerto, AKBP Wahyudi, menjadi Wakapolres Jakarta Utara

11. Kanit 5 Subdit 1 Dittipideksus Bareskrim Polri, AKBP Ihram Kustarto dimutasi sebagai Kapolres Mojokerto.

Penambahan fasilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna LRT Jabodebek. Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan penambahan ini juga didasarkan pada tren jumlah pengguna yang semakin meningkat.

“KAI melihat bahwa sejak bul Desember tahun lalu, ada pertumbuhan jumlah pengguna LRT Jabodebek, terutama pada hari kerja (weekday),” ungkap Mahendro.

Dari catatan KAI, jumlah pengguna LRT Jabodebek pada bul Desember 2023 mencapai 1.029.686 pengguna. Sedangkan, pada bulan Januari dan Februari 2024, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna menjadi sebanyak 1.200.399 pengguna (Januari) dan 1.202.087 pengguna (28 Februari).

Pertumbuhan jumlah pengguna ini menunjukkan semakin dipercayanya LRT Jabodebek sebagai moda transportasi harian oleh maslamakat. Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan selema ini oleh Kementerian Perhubungan, KAI serta pemangku kepentingan tekait, LRT Jabodebek telah berhasil menjawab keinginan dan kebutuhan para penggunanya.

Selain itu, penambahan jumlah perjalan LRT Jabodebek juga dilakukan pada akhir pekan (weekend). Pada akhir pekan, jumlah perjalan LRT Jabodebek mulai 1 Maret nanti akan menjadi 260 perjalan, dari sebelumnya 240 perjalan.

"Penambahan jumlah perjalan itu membuat waktu tunggu antar kereta (headway) menjadi lebih singkat. Per 1 Maret nanti, headway LRT Jabodebek akan menjadi 6 menit pada lintas Cawang - Dukuh Atas dan 12,5 menit pada lintas Harjamukti - Cawang serta Jatimulya - Cawang, " tambah Mahendro.

KAI berharap dengan bertambahnya jumlah perjalan ini, minat maslamakat menggunakan LRT Jabodebek juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin semakin banyak maslamakat yang beralih dari transportasi pribadi ke LRT Jabodebek sehingga dapat mengurangi kemacetan serta polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. (red)

Pernyataan itu, disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, terkait program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bhima mengatakan, program makan siang gratis memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Proyeksi defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial," kata Bhima, di Jakarta, Kamis (29/2/2023). 

Imbasnya, lanjut Bhima, tentu ke peningkatan penerbitan SUN baru, dan jika dibiayai dari pajak maka akan menyasar masyarakat kelas menengah, dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan. 

Bhima mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah pun bukan tanpa risiko. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada tekanan daya beli. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat. 

"Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah makin sulit," ujar Bhima. 

Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia. 

"Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN," ungkap Bhima.

Peringkat utang yang rendah juga akan menurunkan minat investor terhadap SUN. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini, investor cenderung memindahkan investasi dari negara-negara berkembang. 

Hal itu, sudah terlihat dari tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu. Dengan demikian, Bhima menilai program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk di APBN 2025. 

Seperti diketahui, program makan siang gratis disebut-sebut telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/2024), mengakui adanya pembahasan tersebut. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah rincian terkait program makan siang gratis. 

Menurut Airlangga, ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis, yang terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah Aliyah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15.000, di luar susu.

Tidak Paksakan Program

Bhima mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis untuk segera dimasukan dalam APBN 2025. 

Jika tetap dimasukkan, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN. 

"Sebaiknya makan siang gratis hanya boleh maksimum Rp5 triliun untuk tahun pertama, jadi jangan APBN terlalu di berikan beban berat untuk program populis," tutur Bhima.

Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp5 triliun tersebut bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis di kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi. 

"Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap di evaluasi jangan langsung jor-joran," kata Bhima. 

Dia menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.

"Intinya jangan maksain program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi," ungkap Bhima. (red)

“Berdasarkan tren data kasus mingguan tahun 2024, tercatat sudah terjadi peningkatan kasus jika dibandingkan pada minggu awal bulan Januari. Saat ini sudah masuk minggu ke-9, data kasus menunjukkan peningkatan yang tajam mulai minggu ke-5, yaitu di awal bulan Februari. Kami mengimbau warga waspada dan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus (kegiatan lain yang mencegah perkembangbiakan dan gigitan nyamuk Aedes aegypti),” papar Ani, di Jakarta, Kamis (29/2).

Lebih lanjut, Ani menjelaskan, data sebaran kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat sebanyak 34 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Barat sebanyak 208 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 145 kasus, Jakarta Timur sebanyak 161 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 5 kasus.

“Kami terus memantau perkembangan kasus DBD di setiap wilayah Jakarta. Sejauh ini, tidak tercatat kematian atas kasus tersebut,” tutur Ani.

Kemudian, Ani menyampaikan gejala yang dirasakan penderita apabila tertular DBD, yaitu ditandai dengan demam 2–7 hari yang disertai manifestasi pendarahan, penurunan trombosit (trombositopenia), adanya hemakonsentrasi yang ditandai kebocoran plasma (peningkatan hematokrit, asitesis, efusi pleura, hipoalbuminemia), serta beberapa gejala lainnya, seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata. 

“Tidak semua yang terinfeksi virus dengue akan menunjukkan manifestasi DBD berat. Ada yang hanya demam ringan yang akan sembuh dengan sendirinya atau bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala sakit (asimtomatik). Sebagian lagi menderita demam dengue saja yang tidak menimbulkan kebocoran plasma dan mengakibatkan kematian,” terangnya. 

Ani menambahkan, kelembaban yang tinggi dan meningkatnya curah hujan, berpotensi pada peningkatan vektor penular DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Sehingga, perlu adanya upaya pengendalian vektor DBD secara masif dengan melibatkan peran serta seluruh aspek masyarakat pada tujuh tatanan, yakni permukiman, perkantoran, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga. 

Ani pun telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta untuk dapat melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar, serta menyiapkan ketersediaan ruang rawat dan logistik untuk perawatan pasien. “Seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta siap melayani masyarakat jika tertular DBD,” ucapnya. 

Adapun program Pengendalian Vektor DBD dilaksanakan dengan:

a. Melakukan peningkatan PSN 3M Plus.

b. Meningkatkan pemantauan jentik oleh juru pemantau jentik (jumantik) dengan menambahkan frekuensi pemantauan menjadi dua kali dalam seminggu.

c. Peningkatan peran jumantik cilik/jumantik sekolah dalam kegiatan PSN, baik di sekolah maupun tempat tinggalnya.

d. Pemutusan mata rantai penularan dengan fogging yang fokus pada kasus DBD dengan hasil penyelidikan epidemiologi (PE) positif.

e. Peningkatan kerja sama lintas sektoral, khususnya pengelola gedung pada tujuh tatanan (permukiman, perkantoran, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga).

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dan melaksanakan PSN 3M Plus di tempat tinggal masing-masing minimal seminggu sekali. Beberapa hal yang juga bisa dilakukan, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk (lavender, sereh, jeruk nipis dan lainnya), mengupayakan ventilasi dan pencahayaan yang cukup dalam ruangan, menghindari kebiasaan menggantung pakaian, serta memakai lotion antinyamuk yang dapat mencegah gigitan nyamuk,” tutupnya. (red)

Adian menyampaikan itu pada keterangan video pemberhentian Prabowo dari dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diunggahnya pada akun Instagram @ adian_napitupulu pada Rabu (28/2/2024).

Video pemberhentian Prabowo dari ABRI yang dibagikan kanal YouTube AP Archive, menjadi sorotan setelah Jokowi memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada menteri pertahanan itu pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

“Pemberian pangkat jenderal kehormatan pada Prabowo adalah upaya Jokowi menanamkan investasi politik. Tujuannya agar Prabowo ingat bahwa Jokowi yang telah memuliakan jenderal pecatan ini menjadi pemenang Pilpres dan sekarang bisa menjadi jenderal bintang 4 kehormatan,” tulis Adrian.

“Saya yakin Jokowi sadar, pemberian gelar jenderal ini memunculkan reaksi dan banyak menyakiti para korban HAM masa lalu. Tapi karena “disetujui” oleh mantan-mantan jenderal di sekeliling Jokowi. keputusan yang melecehkan sejarah itupun tetap dilakukan,” lanjutnya. 

Menurut Anggota Legislatif Fraksi PDI Perjuangan di parlemen itu, pemberian gelar jenderal kehormatan itu merupakan upaya Jokowi agar Prabowo benar-benar merasa berutang budi, tunduk, dan tidak lupa kalau sudah berkuasa nanti. 

“Prabowo telah dimuliakan secara total oleh Jokowi, sampai harus melakukan upaya menghapus noda hitam sejarah pelanggaran HAM masa lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian mengatakan, pemberian gelar jenderal kehormatan merupakan “kebaikan hati” Jokowi kepada Prabowo untuk kepentingan mengamankan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), agar juga dihormati Prabowo nantinya. 

“Dengan tidak melupakan orang tuanya yang secara total telah melakukan segala upaya untuk “memuliakan” Prabowo,” tukas Adian.

Namun bisa juga dimaknai, Jokowi sebenarnya mulai tersandera dengan ketakutan dan kekhawatiran pada pilihannya sendiri. Khawatir kalau setelah dia tidak jadi presiden, Prabowo akan melupakan jasanya. 

Adian menyebut, pemberian gelar jenderal ini tentu sangat berarti bagi Prabowo, karena bagi tentara, pangkat adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi. 

“Prabowo yang pernah merasa kehilangan harapan saat dipecat, tentu sangat merasa terhormat dapat kehormatan diberi bintang 4. Sentuhan hati inilah yang diharapkan Jokowi agar Prabowo tidak akan mengkhianati dirinya nanti,” ujarnya.

Momen pemberhentian Prabowo dari ABRI kembali disorot publik setelah Jokowi memberikan pangkat jenderal bintang empat kepada menteri pertahanan itu.

Video pemberhentian Prabowo dari ABRI terlihat dalam arsip di kanal YouTube AP Archive. Video itu menampilkan upacara pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari ABRI saat menjabat Panglima Kostrad pada 25 Agustus 1998. (red)

Berita tersebut menggambarkan TNI akan menambah 37 Kodam  baru, hal tersebut merupakan salah mengartikan dari rencana TNI yang akan menambah jumlah  Kodam yang akan diimplementasikan secara bertahap.

Kapuspen TNI meluruskan agar masyarakat tidak salah menafsirkan terkait rencana TNI (TNI AD) yang akan menambah jumlah Kodam yang  akan di gelar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Ibu Kota Negara (IKN). "Yang benar menambah menjadi 37 dari sebelumnya 15 Kodam, jadi penambahannya 22 Kodam," pungkasnya. (red)

“Terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor, saat ini juga sudah sampai di meja Presiden serta melalui proses mengharmonisasi,” kata Kapolri kepada wartawan di sela Rapim Polri 2024 di Gedung Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Mereka juga sudah melakukan pemetaan situasi dan evaluasi terkait pelayanan terbaik. Ini termasuk terhadap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO), yang juga diwacanakan menjadi Direktorat baru di Polri.

“Kita lakukan evaluasi, harapan semua, kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus,” tegas Kapolri.

Pada wacana awalnya, pembentukan Kortas Tipikor ini untuk menampung 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lalu diangkat menjadi ASN Polri.

Kortas Tipikor nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang dua. Bagian baru ini merupakan peningkatan tugas dari Dittipikor Bareskrim Polri yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Bintang satu. (red)

Video berdurasi 33 menit itu diunggah di akun Mbah Den (Sariden), pada 25 Februari 2024, dengan judul 'Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga'.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Baharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Blitar untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Polres Blitar melakukan investigasi khusus terhadap Samsudin, yang mengakui bahwa video tersebut hanya rekaan semata demi meningkatkan jumlah pengikut dan penonton," ungkap Baharudin dikutip dari laman Kemenag, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut Baharuddin menjelaskan, Polres Blitar telah meminta pengelola kanal untuk menghapus video tersebut agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat.

"Setelah investigasi, Kasat Polres Blitar telah menginformasikan kepada kami bahwa video tersebut direkam di Jawa Barat dengan pelibatan aktor figuran. Bagian sensitif dari video tersebut terkait kebolehan melakukan hubungan intim secara bebas dan saling tukar pasangan, dipotong dan diunggah secara terpisah oleh beberapa pihak," tuturnya.

"Hal ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah praktik tersebut terjadi di Kabupaten Blitar," sambungnya.

Baharuddin mengungkapkan, pihaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk memberi pembinaan kepada Samsudin.

Baharuddin juga memastikan bahwa lembaga yang dikelola Samsudin tidak memiliki legalitas sejak akhir 2022.

"Kemenag Kabupaten Blitar terus bersinergi dengan MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat Blitar," terangnya. (red)

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengungkapkan, predikat itu patut disandang menyusul berbagai keriuhan yang tampak sejak penyusunan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, yang kemudian diwarnai pembagian bansos dan perang di medsos, yang berujung pada penghitungan suara yang amburadul. 

“Yang muncul ke permukaan sejak awal, bermula dari komposisi komisioner KPU dan Bawaslu, yang sarat nuansa politiknya sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Ini orang-orang sakti semua. Dari persiapan saja sudah banyak yang janggal, nggak bisa dikoreksi. Pada saat pelaksanaan, sebobrok apapun mereka nggak akan bisa dikoreksi,” kata Julius saat menjadi pembicara pada diskusi media bertajuk “Save Election, Save Democracy” yang diadakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Faktor-faktor inilah yang mendorong PBHI bergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan Para Syndicate mendesak 30 anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024. 

Pada kesempatan itu, Julius juga menyampaikan, bahwa PBHI menjadi himpunan masyarakat sipil pertama yang berdiri di Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik dan memprotes gagatan atau permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebelum permohonan Almas terkait syarat usia kepala daerah. 

“Permohonan PSI sudah kita protes pada gelombang pertama. Jadi urutannya agak panjang, kemudian tetap bergulir tanpa ada satu legal standing yang jelas. Saat itu, kami katakan, nanti pasti akan ada proxy lain di antara berbagai macam proxy ini. Salah satunya akan dikabulkan dan ternyata benar sehingga keluar Putusan MK Nomor 90 dan dinyatakan terjadi pelanggaran etik berat. Salah satu poin yang saya sebut ada intervensi kekuasan yang kuat dan tertinggi untuk memutuskan putusan MK Nomor 90,” jelasnya. 

Menurut Julius, intervensi itu terlihat pada hasil investigasi, di mana dua dalil pertama ini digunakan untuk Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, yang kedua adalah legal standing dari pemohon untuk legal standing Gibran sudah jelas. Tetapi, saat pendaftaran pencalonan Gibran masih menggunakan PKPU Nomor 19 yang mana syarat masih 40 tahun, namun lolos pendaftaran juga.

“Secara keseluruhan masalah Pemilu, ditambah pra kondisi. Kita tahu ada pengerahan TNI dan Polri, bahkan ada perintah hingga ke bawah untuk memenangkan paslon 02, sampai pengerahan aparat desa. Kemudian, fasilitas gaji, pensiun naik, dan sampai terakhir yang kita tahu terjadi kebobrokan secara sistemik dalam proses rekapitulasi baik dalam hal rekapitulasi C1 melalui aplikasi Sirekap,” ungkap Julius. 

Pada hasil hitung cepat, Julius menyimpulkan peran medsos dan bansos menutup segala kejanggalan Pemilu 2024, yang tidak bisa dijawab siapa pun. 

“Pemilu 2024 akan dikenang oleh komponen rakyat yang paling besar jumlahnya yaitu, Gen Z dan Milenial. Karena mereka, Pemilu 2024 menjadi pemilu yang besar dengan dua kata. Pertama, medsos, dan yang kedua bansos. Jadi, Pemilu 2024 itu akan dikenang karena medsos dan bansos. Tidak ada yang substantif, tapi inilah kondisi bobroknya sistem kita. Bobroknya pemilu kita dan hasilnya. Sudah pasti hasilnya boncos ” pungkas Julius. (red)

Tanpa disadari, kritik telah dibungkam selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena popularitas Jokowi yang bahkan seolah tanpa cela di mata publik. 

Itu sebabnya, berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, dianggap sebagai serangan, bahkan diframing seolah Jokowi dizalimi dan direndahkan. 

Hamid mengugkapkan, ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya kritik dalam menjaga demokrasi inilah yang membuat penguasa semakin leluasa melakukan berbagai ketidakadilan dan berlindung dibalik popularitas untuk membuat masyarakat bias terhadap persoalan yang sebenarnya. 

Sebagai contoh, ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik Jokowi dan mengingatkan tentang posisinya sebagai kader partai, publik bereaksi dengan menyuarakan PDI Perjuangan tanpa Jokowi bukan apa-apa, bahkan ada gerakan untuk menggemboskan suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024. 

Padahal, lanjut Hamid, sebagai politisi yang banyak makan asam-garam politik, Megawati tentu memiliki radar dan intuisi yang sangat sensitif terhadap perkembangan politik, dan sudah melihat ada gelagat yang tidak beres dalam roda kekuasaan. 

"Ibu Mega itu pendiam dalam politiknya, tidak mengkritik terang-terangan di publik dan diliput media, tapi mendadak ibu Mega mengguntur. Saya melihat hal itu karena beliau menyaksikan adanya kecenderungan kekuasaan saat ini menginjak-nginjak demokrasi dan konstitusi yang ia perjuangkan berpuluh-puluh tahun," ujar Hamid Awaluddin.  

Tak hanya itu, ketika para guru besar universitas ternama, seperti Universitas Indonesia (UI), dan Univeritas Gajah Mada (UGM) mengkritik pemerintahan Jokowi dan jalannya Pemilu yang tidak jujur dan adil sehingga membahayakan demokrasi, publik juga bereaksi dengan merendahkan para guru besar yang dianggap bak orkestrasi elektoral pesanan. 

Menurut Hamid, kritik terhadap demokrasi yang terinjak seiring rentetan sirkus politik yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seharusnya menjadi kritik publik, bukan hanya kritik seorang Megawati atau para guru besar. 

Masyarakat, lanjutnya, justru harus bersikap kritis terhadap rentetas sirkus politik yang mengancam demokrasi. Ada sirkus Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia calon wakil presiden (cawapres) kemudian muncul anak presiden sebagai wapres. 

Selain itu, ada sirkus partai politik yang tiba-tiba mencalonkan orang yang tidak memiliki hubungan politik, ada juga sirkus politik seorang ketua partai sudah bertahun-tahun mengiklankan diri menjadi capres atau cawapres tiba-tiba memberikannya kepada orang lain. 

"Nah teman-teman semua, agar kita tidak ikut-ikut keinjak, agar kita tidak ikut-ikut kehimpit oleh adegan politik yang tidak lucu ini, Anda harus tetap berpikir kritis. Dalam demokrasi, hanya kritiklah yang bisa menjaga kehidupan demokrasi. Kalau kritik sudah dibungkam, itu adalah awal malapetaka demokrasi," kata Hamid, dalam tayangan Hamid on Talk (HOT), dikutip Rabu (28/2/2024). 

Asas Keadilan

Hamid juga mengingatkan bahwa demokrasi juga berdiri di atas keadilan, di mana kesempatan terbuka bagi semua orang dan tidak ada yang mendapatkan hak istimewa atau diistimewakan (priviledge). 

Pernyataan itu, disampaikan Hamid untuk mengkritisi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres paslon nomor urut 2, yang diframing seolah-olah ada penolakan elit politik terhadap orang muda untuk memimpin Indonesia. 

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan Susi Susanti yang menjadi juara tunggal putri di Olimpiade saat berusia 21 tahun.

 Begitu juga dengan Lionel Messi yang membawa Argentina menjadi juara dunia saat berusia 35 tahun. 

Publik mengagumi pencapaian Susi Susanti dan Lionel Messi bukan karena usia mereka yang masih muda, melainkan karena prestasi yang ditorehkan merupakan buah dari perjuangan panjang yang dilakukan keduanya.

"Ironisnya proses naiknya Gibran menjadi wapres tidak melalui jalur prestasi, tetapi tiba-tiba melejit dan mengorbankan atau menutup pintu bagi orang lain yang telah berkeringat atau berinvestasi politik," ungkap Hamid.

Dia mengungkapkan, orang-orang Golkar yang tiba-tiba mencalonkan Gibran padahal Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sudah 2 tahun mengiklankan diri mau maju di Pilpres 2024, bukan hanya menimbulkan tanda tanya, tetapi juga melahirkan ketidakadilan dalam demokrasi. 

"Kira-kira fair enggak dalam demokrasi? Ya tidak dong, masa ada orang yang tidak investasi di partai politik itu tiba-tiba ke atas sementara orang yang berinvestasi tidak dapat apa-apa? fairness-nya tidak ada," kata Hamid.

Menurut dia, pencalonan Gibran jangan disepelekan dengan framing seolah-olah para elit politik tidak senang kalau anak muda menjadi pemimpin negara, sehingga persoalan mendasar jadi terlupakan. 

Mantan Dubes RI untuk Rusia itu menjelaskan, persoalan mendasar dari pencalonan Gibran sebagai wapres adalah prestasi, investasi sosial, dan politik yang tidak digubris, sehingga Gibran mendapatkan hak-hak istimewa melampaui warga negara yang lain yang sudah melakukan investasi politik untuk kontestasi pemilu. 

"Ingat ya, demokrasi itu adalah soal fairness karena kesempatan terbuka bagi semua orang, tidak boleh ada orang mendapatkan hak istimewa dan menutup peluang orang lain. Itu yang ingin saya katakan dan itu pekik saya terhadap situasi yang ada saat ini," tutur Hamid. (red)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satria Triputra mengatakan tersangka Yudha Arfandi memperagakan total 115 adegan

Menurut dia, kegiatan rekonstruksi ini berdasarkan hasil keterangan saksi. Selain itu, didukung bukti petunjuk termasuk keterangan ahli diharapkan mrnggambarkan kejadian sebenarnya.

"Jadi total adegan yang kita laksanakan sebanyak 115 adegan. Rekonstruksi dihadiri tim jaksa penuntut umum, Kejati DKI Jakarta, dengan menghadirkan tim penyidik harapannya memberikan gambaran kronologis peristiwa yang terjadi," ungkap Wira kepada wartawan.

Pada kesempatan yang sama, Wira menjelaskan proses penyidikan total saksi yang diperiksa hingga kini telah mencapai 29 orang. "Kemudian kita juga memeriksa pemeriksaan saksi ahli 9 orang, dan pemeriksaan tersangka," ujarnya.

Dengan selesainya serangkaian reka ulang ini, Wira berharap kasus pembunuhan dengan cara menenggelamkan Dante ini dapat diselesaikan secara tuntas.

"Ke depan kita akan lakukan pemberkasan dan melakukan pendalaman untuk pemeriksaan lanjutan. Besar harapan kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas," tukasnya.(red)

Ternyata saksi Tamara Tyasmara tidak bertemu dengan tersangka Yudha Arfandi saat mengantar anaknya Dante, ke rumahnya di Jalan Kelapa Kopyor.

Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Bara Libra mengatakan bahwa pada reka adegan ketiga rekonstruksi, kejadian bermula pada Sabtu, 27 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Tamara bersama korban Dante berangkat ke rumah tersangka.

“Tamara bersama dengan korban Dante yang disupiri oleh Farhan didampingi oleh Karel berangkat dari rumahnya menuju ke rumah (tersangka) Yudha Arfandi dengan tujuan mau mengantarkan korban anak Dante ketemu dengan Moura,” kata Bara Libra, di Mapolda Metro Jaya, pada Rabu (28/2).

Kemudian pada adegan keempat yakni saksi Tamara Tyasmara bersama dengan korban Dante tiba di rumah tersangka Yudha Arfandi sekitar pukul 12.00 WIB.

“Adegan kelima saksi Tamara Tyasmara mengantar korban anak Dange kedalam rumah (tersangka) dan menaruh barang kelengkapan baju renang didalam tas,” jelas Bara Libra.

Selanjutnya saksi Tamara saat berada di rumah tersangka Yudha, menitipkan korban Dante ke asisten rumah tangga (ART) Yudha yang bernama Ahmad. Kemudian Tamara menghubungi tersangka Yudha dan memberitahukan bahwa korban Dante telah tiba dengan membawa perlengkapan renang.

“Adegan ketujuh saksi Tamara menghubungi tersangka Yudha untuk menjelaskan bahwa sudah sampai dirumah dan untuk baju serta perlengkapan korban sudah ditaruh di meja makan,” ungkap Bara Libra. (red)

Penolakan itu, disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL,

IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), ELSAM, HRWG, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 

Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute, Migrant CARE, The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), dan Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM).   

Dalam pernyataan bersama, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Prabowo Subianto. Hal ini selain tidak tepat, juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998. 

"Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru. Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karir militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu. Pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis transaksi elektoral dari Presiden Joko Widodo yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," demikian bunyi pernyataan bersama Koalisi Masyarakat Sipil, pada Rabu (28/2/2024).

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan menyebut alasan pemberian tanda kehormatan tersebut adalah karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. 

Mabes TNI dikabarkan merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo Subianto dan diklaim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M. Hendropriyono, hingga Sarwo Edhie Wibowo. 

Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo Subianto telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro demokrasi pada tahun 1998. 

Berdasarkan surat keputusan itu, Prabowo Subianto kemudian dijatuhkan hukuman berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah dipecat secara tidak hormat oleh TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI. 

"Selain itu, apresiasi berupa pemberian kenaikan pangkat kehormatan inipun justru bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya untuk menuntaskan berbagai kasus Pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak kampanye Pemilu di tahun 2014," kata Azharul Husna, dari Kontras Aceh, atas nama Koalisi Masyarakat Sipil. 

Terlebih, pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pidato pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat salah satunya kasus penculikan dan penghilangan paksa yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006. 

Dengan demikian, hal ini haruslah beriringan dengan konsistensi, komitmen, dan langkah nyata dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengadili para pelaku alih-alih melindungi mereka dengan tembok impunitas dan memberikan kedudukan istimewa dalam tatanan pemerintahan negara ini.

Koalisi Masyarakat sipil menyampaikan, pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998. 

"Kebebasan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan para martir dari Gerakan Reformasi 1998. Bagaimana mungkin, mereka yang dulu ditumbangkan oleh Reformasi 1998 justru, pada Rabu (28/2/2024) diberikan penghargaan," sebut pernyataan itu. 

Daftar Hitam

Ditegaskan, Prabowo Subianto belum pernah diadili atas tuduhan kejahatan yang dia lakukan, sehingga masih masuk dalam daftar hitam pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Jadi, nama Prabowo Subianto masih masuk dalam daftar hitam terduga pelaku kejahatan kemanusiaan karena belum pernah diputihkan atau dibersihkan melalui sidang pengadilan yang terbuka melalui Pengadilan HAM ad hoc yang digelar untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998," ungkap Azharul. 

Dia memaparkan, serangkaian tindakan Presiden Jokowi yang kerap kali memberikan apresiasi dan karpet merah bagi terduga pelaku kejahatan HAM di Indonesia tentu turut memperkuat belenggu impunitas di bumi pertiwi. 

Hal ini kembali menunjukan, bahwa human rights vetting mechanism tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

Padahal, memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik atau yang disebut juga vetting mechanism, merupakan elemen kunci dari reformasi sektor keamanan yang efektif, tapi tidak pernah berjalan di Indonesia sejak Indonesia bertransisi dari kepemimpinan otoriter ke demokrasi dan supremasi sipil pada 1998. 

Azharul mengungkapkan, soft law internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni dalam Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity pada Februari 2005 (Rangkaian Prinsip yang Diperbarui untuk Perlindungan dan Promosi HAM Melalui Tindakan Memerangi Impunitas). 

Dalam Prinsip 36 menyebutkan, public officials and employees who are personally responsible for gross violations of human rights, in particular those involved in military, security, police, intelligence, and judicial sectors, shall not continue to serve in state institutions.

"Artinya, pejabat dan pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, khususnya yang terlibat di bidang militer, keamanan, polisi, intelijen, dan peradilan, tidak boleh terus bertugas di lembaga negara)," tutur Azharul.

Lebih dari itu, lanjutnya, pemberian gelar kehormatan terhadap Prabowo Subianto jelas-jelas akan merusak nama baik institusi TNI. Bagaimana mungkin orang yang diberhentikan oleh TNI pada masa lalu karena terlibat atau bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan, pada Rabu (28/2/2024) diberi gelar kehormatan. 

Hal ini berarti, Presiden Jokowi telah memaksa institusi TNI untuk menjilat ludah mereka sendiri demi kepentingan politik keluarga Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi tidak hanya mempolitisasi TNI, melainkan meruntuhkan marwah dan martabat TNI yang telah dibangun oleh banyak prajurit dengan darah dan air mata. Kami memandang sudah seyogyanya TNI tidak ditarik-tarik dan dilibatkan dalam “cawe-cawe” politik praktis dengan melantik seorang jenderal pelanggar HAM dengan pangkat kehormatan," ujar Azharul.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mengingatkan agar alat pertahanan keamanan negara seperti TNI dan Polri untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam aras politik apapun. Pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto akan semakin memperpanjang rantai impunitas. 

Dengan pemberian gelar tersebut, maka tindakan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan prajurit militer akan dianggap sebagai hal "normal" karena terduga pelakunya alih-alih diproses hukum tapi justru diberi gelar jenderal kehormatan.

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 5 butir desakan. Pertama, Presiden Jokowi diminta membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Kedua, Komnas HAM RI mengusut secara serius kasus kejahatan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan memanggil serta memeriksa Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Ketiga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat dalam hal ini kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Keempat, Pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajarannya menjalankan rekomendasi DPR RI tahun 2009 yakni untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Kelima, TNI-POLRI untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. (red)

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024.

“Pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” ucap Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut ia setujui usai diusulkan Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, selain Prabowo Subianto, sebelumnya sejumlah tokoh juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (red)

Andre menilai, pengangkatan AHY hanya sebagai salah satu strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat cengkraman koalisinya. Padahal selama ini, AHY gencar mengkritik pemerintahan Jokowi, terutama terkait kasus Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau. 

“Rekrutmen menteri merupakan hak prerogatif presiden, tapi ini menyiratkan politik praktis secara terang-terangan. Harus diingat Mas AHY mundur dari TNI karena kekhawatiran ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atas karier AHY sebagai anggota terbaik TNI. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat sebelumnya keras mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang,” kata Andre di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Andre menegaskan, manuver politik praktis kerap dipraktikkan kalangan elite karena ketegangan yang terjadi di antar elite politik sangat kuat, apalagi di antara mereka yang ingin setia pada misi dan yang merindukan jabatan di pemerintahan. 

Menurutnya, politik praktis tidak sejalan dengan cita-cita bangsa yang bersifat dinamis dan krusial. 

“Demi modernisasi lembaga-lembaga politik tradisional atau kolonial dan konsolidasi negara-negara baru, atau yang bangkit kembali, dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah menghasilkan banyak sekali pemikir politik di Asia Tenggara. Apakah mereka terlibat pada perjuangan nasionalis di dalam negeri atau di pengasingan, baik dalam keadaan bebas atau dalam tahanan, para pemimpin nasional menyiapkan diri dan memimpin perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan secara sistematis,” jelasnya.

Menurut Andre perumusan prinsip-prinsip teoritis yang akan mengatur eksistensi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seharusnya berjalan baik setelah tahun-tahun pencapaian kedaulatan.

Saat ini, lanjut Andre, politik di Asia Tenggara tidak memiliki kejelasan tujuan dan ketegasan arah. Lembaga-lembaga yang diadopsi, baik atas dasar penerimaan eksplisit terhadap teori-teori politik asing atau tanpa perenungan mendalam tentang filosofi implisit. Setelah beberapa tahun berupaya membuat teori berhasil, terungkap adanya ketidaksesuaian pandangan dunia yang tertanam dalam budaya rakyat di suatu negara. 

“Daerah dan kebiasaan yang dibentuk sejarah mengakibatkan pemikiran atas anggapan mendasar, diabaikan selama bertahun-tahun karena persiapan dan perjuangan. Ini harus dilakukan di bawah tekanan seiring meningkatnya kesulitan dalam negeri dan tantangan ideologis dari negara-negara Barat,” ungkapnya.

Fakta sekarang ini, kata Andre, para elite politik seolah-olah mengklaim hak untuk menentukan nasib bagi negaranya. 

“Ini menyiratkan mereka sebagai pemimpin yang terpisah dari rakyat. Akhirnya, para pemimpin mempunyai kualifikasi sama dengan kaum imperialis, pada masa lalu. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita atas politik praktis” pungkas Andre. (red)

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 terjadi secara kasat mata bahkan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di berbagai tahapan pemilihan. 

Ryaas menjelaskan, kecurangan terjadi bukan hanya saat pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga pada pelanggaran hukum pada aturan main pemilu, pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) termasuk presiden dan para menteri, serta pelanggaran kebijakan oleh penyelenggara pemilu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Itu sebabnya, lanjut Ryaas, dorongan hak angket yang disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang didukung oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan merupakan langkah yang tepat. 

"Itu satu ide yang baik, karena kecurangan yang terjadi secara TSM dan kasat mata ini tidak bisa didiamkan atau diabaikan begitu saja. Semua orang tahu ada kecurangan dan Ganjar mendorong hak angket untuk membuktikan benar tidaknya kecurangan itu, jadi harus ada hak angket," kata Ryaas saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada acara “Speak Up” yang ditayangkan kanal YouTube, pada Minggu (25/2/2024).

Dia menjelaskan, Ganjar tak mungkin mendorong hak angket tanpa didukung partai pengusungnya, yang memiliki kursi di DPR saat ini, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Meskipun ada kendala pada pelaksanaan hak angket yang membutuhkan waktu panjang, Ryaas menilai, langkah tersebut sudah benar untuk menunjukkan keseriusan partai politik di DPR dalam mengkritisi hasil pemilu yang jelas-jelas sarat kecurangan. 

"Ada yang bilang Hak Angket waktunya lama untuk sampai pada kesimpulan belum lagi proses pemakzulannya. Ada yang bilang harus melalui Mahkamah Konstitusi segala macam. Apapun cara yang dipilih, semua itu menunjukkan kita semua sepakat ada kecurangan pemilu dan kecurangan tidak bisa didiamkan gitu loh," ujar Ryaas Rasyid.

Dia menjelaskan, hak angket maupun gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dasar pengakuan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024, sarat kecurangan dan tentu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diterima. 

"Jadi keputusan yang dihasilkan dari Hak Angket maupun gugatan kecurangan pemilu di MK hanya ada 2, yakni Pemilu 2024 dinyatakan batal seluruhnya, atau dinyatakan batal bagi yang diuntungkan oleh kecurangan tersebut," ungkap Ryaas. 

Menurut dia, proses kecurangan pemilu melalui hak angket di DPR dan peoses hukum di MK atau pengadilan harus berjalan secara simultan. Tujuannya untuk membuka kotak pandora siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan tersebut sehingga legitimasi hasil pemilu dipertanyakan. 

"Ini harus dilakukan agar jangan sampai sekali lagi terjadi pemilu dengan kecurangan yang didiamkan. Jangan sampai kita memiliki Presiden sebagai hasil dari pemilu yang curang, itu kan cacat," tutur Ryaas.

Dia menegaskan, kecurangan pemilu adalah tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum, dan hasil dari pemilu yang curang adalah pemimpin yang kehilangan legitimasi atau tidak memenuhi syarat untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Pemilu yang curang bukan hanya pantas dipertanyakan, tetapi juga pantas digugat dan ditolak. Konsekuensi dari pemilu yang curang adalah pemimpin yang dihasilkan tidak punya basis moral secara politik etika, dan tidak punya legitimasi," ujar Ryaas. (Red)

Salah satunya Thailand. Islah menyebut Thailand bahkan hanya sedikit lebih besar dari pulau Sumatera namun bisa ekspor beras ke berbagai negara.

“Thailand, negara lebih besar sedikit dari luas Sumatera, bisa jualan beras hingga ke Eropa,” ungkapnya dikutip dari unggahannya di X, Senin (26/2/2024).

“India, negara yang juga pemakan nasi dengan 1.4 Milyar penduduk, bisa mengekspor beras hampir ke semua benua,” terangnya.

Di sisi lain, Indonesia. Alih-alih mengekspor, malah mengimpor beras.

“Kehebatan kita nampaknya hanya menumpuk utang untuk beli beras dari mereka,” pungkasnya. (red)

Untuk diketahui, saat ini tim U-16 sedang mengadakan seleksi pemain untuk gelombang ketiga yang telah dimulai sejak 25-28 Februari.

Sebelumnya, Nova pernah mengatakan kalau kriteria pemain yang dicari salah satunya adalah tinggi badan dan postur tubuh.

“Kriteria yang pasti tinggi badan ya karena sekali lagi kalau saya ingin bermain di level Asia. Tinggi badan menjadi hal yang sangat utama, terutama kalau pemain belakang, kiper, dan striker saya harapkan memiliki postur di atas 175 cm," jelasnya.

Menurut Nova, kalau dirinya menyiapkan gen tim nasional untuk ke depannya di tim U-16 ini.

“Saya menyiapkan gen tim nasional ke depannya dengan postur yang tinggi. Karena alasannya minimal pemain itu akan naik 1cm pertahunnya,” jelas Nova, Senin (26/2).

“Ambil contoh, pemain saat ini tingginya 175 cm, dia akan naik sekitar (minimal) 4 cm atau tinggi 179-180 cm saat usianya genap 20 tahun. Karena tinggi pemain di umur 20 itu sudah maksimal. Itulah mengapa saya mencari pemain dengan minimal tinggi 175 cm.’’

Faktor yang mendasari Nova untuk mencari pemain tinggi adalah pengalamannya di Piala Asia 2023. Kala itu, Indonesia menghadapi tim dengan pemain yang posturnya jauh lebih tinggi, seperti Irak dan Australia. Hal tersebut, cukup menjadi kendala dalam memberi perlawanan di lapangan. (red)

Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menerangkan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini lantaran keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah dan penerapan kebijakan publik. 

“Sejak September 2023, kami telah menyosialisasikan tertib administrasi kependudukan ini. Mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, dan lainnya,” ujar Budi, di Jakarta, pada Senin (26/2).

Sedangkan, lanjut Budi, bagi warga yang bertugas/dinas, serta belajar di luar kota maupun luar negeri, tidak dikenakan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Begitu pula bagi warga yang masih mempunyai aset/rumah di Jakarta. 

“Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca-Pemilu. Saat ini, kami masih menunggu hasil resmi dari KPU,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Budi memaparkan, penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan secara bertahap setiap bulan. Dari sosialisasi yang telah berlangsung, tercatat sebanyak 81.000 warga sudah meninggal dunia dan 13.000 warga menempati RT yang mengalami perubahan, namun masih tertera di KTP, sehingga perlu adanya pembaharuan. 

Hingga saat ini, terpantau sejumlah warga telah memindahkan data kependudukan sesuai tempat tinggal. Sepanjang tahun 2023, penduduk yang keluar dari Jakarta tercatat sebanyak 243.160 orang, sedangkan penduduk/pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang. 

“Masyarakat dapat melihat status kependudukannya melalui portal https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/. Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya. Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tutup Budi. (red)

Keputusan ini diambil setelah ETH dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap dua orang bawahannya.

Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yoga Satrio mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menonaktifkan ETH sebagai rektor.

"Tidak mencopot, tapi menonaktifkan sampai berakhirnya masa bakti Rektor tanggal 14 Maret 2024," ujar Yoga Satrio kepada wartawan di Universitas Pancasila, Selasa (27/2/2024).

Selain menonaktifkan ETH, lanjut Yoga, Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila juga meminta kepada terduga pelaku agar kooperatif menjalani proses hukum dari kepolisian.

"Yayasan minta Pak Rektor kooperatif, ikuti proses di kepolisian. Jadi yayasan mendukung proses kepolisian," ujarnya.

Yoga juga menjamin proses tersebut tanpa intervensi dari pihak mana pun. "Jadi ikuti saja prosesnya, jadi kita jamin proses itu tetap berlangsung tanpa ada intervensi," ucapnya. (red)

"Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan beberapa ahli, untuk dimintai keterangannya berdasarkan keahliannya masing-masing. Jadi proses penyidikan masih berjalan," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono. Diketahui, dia dilaporkan terkait penyataan 'polisi tak netral'.

"Pastinya (bakal periksa lagi). Nanti kita update kapan waktunya," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Ade menjelaskan, pihaknya saat ini masih memeriksa sejumlah saksi ahli. Mulai dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum dan tiga orang lainya saksi pidana.

"Tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi lainnya dan termasuk para ahli Dalam penanganan perkara a quo, penyidik memeriksa tujuh orang ahli," tukasnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual itu akan ditangani juga oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Benar (telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya). Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari Mabes untuk melimpahkan, karena dalam proses penanganan penyelidikan atau penyidikan ada lapis kemampuan," ungkap Ade Ary Syam Indradi dikutip pada Selasa (27/2/2024).

Lebih lanjut Ade menjelaskan, pelimpahan penyidikan ini merupakan hal yang bisas. Diketahui, Polda Metro Jaya juga menangani kasus serupa dengan pelapor yang berbeda.

"Ada kasus-kasus yang dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Polsek, Polres, Polda hingga Mabes," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan tersebut dengan terlapor berinisial ETH.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada hari Senin, 26 Februari 2024.

"Betul (Terlapor ETH akan diperiksa Senin)," ujar Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Ade menambahkan, pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita berinisial R. (red)

“Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol, yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR mempunyai legal standing untuk menuntut angket. Adalah salah mereka yang mengatakan, bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” tegas Mahfud dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd, Senin (26/2/2024).

Cawapres nomor 03 itu menuturkan, bahwa sebagai paslon tidak bisa menempuh jalur politik dan hanya melalui jalur hukum, yakni lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi, ujarnya, Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bisa langsung menggugat hasil Pemilu 2024 melalui dua jalur, yakni jalur politik dan hukum karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol.

Diketahui, Cak Imin yang berpasangan dengan Capres Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.

“Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa melalui dua jalur, karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, bahwa minimal ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan Pemilu 2024. Pertama, jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. 

Kedua, jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden. Wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu disampaikan Ganjar menyikapi hasil perhitungan suara yang anomali.

Wacana ini disambut baik parpol pendukung paslon momor 01 yakni PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pengajuan hak angket itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan, relawan paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 membuka komunikasi untuk rencana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Aktivis 1998 itu menekankan, fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid mendukung usul hak angket. Demikian juga relawan paslon nomor 01 dan paslon nomor 03.

 “Siapa yang mendiamkan kecurangan, dia berlaku curang. Siapa yang mendiamkan kejahatan juga akan berlaku jahat. Siapa yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga melakukan kekerasan,” tegas Adian dalam pertemuan relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Terpisah, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berharap, hak angket didorong di DPR untuk menginvestigasi kemungkinan penyalahgunaan bansos dan aparat negara oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Usulan angket ini sebetulnya tidak sulit, karena hanya butuh 25 kursi dari dua fraksi. Sejauh ini PKS dan PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk mengusulkan hak angket. (red)

“Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai saat ini masih lanjut dua orang,” ujar As SDM di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (25/2/24).

As SDM mengatakan, kedua peserta difabel tersebut memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir.

Nantinya, ujar As SDM, satu difabel akan bertugas sebagai dokter. Kemudian, satu lainnya sebagai operator di bidang IT.

“Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator,” ungkap As SDM.

Selanjutnya, calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, termasuk difabel, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024. Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan difabel. Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para difabel dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan Bintara mulai tahun ini.

SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen Bintara ke kelompok-kelompok disabilitas. (red)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan selain penghitungan suara pilpres, pihaknya juga telah memperbaiki anomali data penghitungan suara pada aplikasi Sirekap terkait pemilihan umum legislatif (Pileg) DPR sebanyak 14.651 TPS, dan untuk Pileg DPD RI sejumlah 10.512 TPS.

"Sedangkan data anomali dalam Sirekap untuk Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD

Kabupaten/Kota dilakukan proses perbaikan data oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," papar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Pada kesempatan itu, Hasyim menjelaskan data Sirekap telah mengimplementasikan layanan komputasi cloud (awan) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021. Penggunaan layanan komputasi awan (cloud) dalam manajemen data Sirekap, menurut Hasyim, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengolahan data Pemilu. 

Ia juga menyampaikan, bahwa penghitungan suara berjenjang pun sudah dilakukan secara bertahap. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan akan berlangsung hingga 2 Maret mendatang.

Kemudian hingga 5 Maret mendatang dijadwalkan adanya rapat pleno kabupaten/kota. Sementara itu, pleno provinsi berlangsung hingga 10 Maret 2024, pleno nasional dilakukan sejak 22 Februari hingga 20 Maret 2024. Sementara rapat pleno PPLN berlangsung hingga 22 Februari 2024.

"Bisa dikatakan temen-teman di luar negeri sudah selesai semua di 128 PPLN, hanya satu yang ditunda yaitu PPLN di Kuala Lumpur," tegasnya.

Secara terpisah, pada Kamis (22/2) lalu di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memaparkan 6 masalah penghitungan suara Pemilu 2024. 

Menurut Bagja, enam masalah penghitungan suara Pemilu 2024 yakni pertama, ada 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.

Kedua, sebanyak 3.463 TPS yang didapati melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai. Ketiga, ada 2.162 TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Keempat, ada 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C Hasil Salinan. Kelima, sebanyak 1.888 TPS yang didapati Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terakhir, ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. (red)

Di sisi lain, parpol yang berada di luar pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, akan memanfaatkan hak angket untuk meningkatkan posisi tawar, yang seolah-olah tersandera Jokowi dan mendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berkaca pada hak angket Bank Century tahun 2009, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), parpol pendukung pemerintahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar juga mendukung hak angket. Hak angket digulirkan Tim 9 untuk mengungkap pencairan dana talangan (bailout) Rp 6,76 triliun ke Bank Century. 

“Misalnya, Golkar akan menghadang, tapi mungklin begitu diputuskan mau atau tidak mau terlibat juga. Dalam konteks terlibat itu boleh jadi melakukan banyak pertanyaan, aktivitas bertanya, tetapi itu bisa jadi strategi tawar menawar pada Jokowi, yang kalau sebelumnya dilihat seperti tersandera Jokowi dan boleh jadi situasinya sekarang berbeda,” kata Ray melansir kanal Youtube Kaisar TV, Minggu (25/2/2024).

Dikatakan, pada saat angket Century digulirkan, Partai Golkar, PKS, dan PAN adalah pendukung pemerintahan SBY. Hak angket Bank Century didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 fraksi kala itu.

Sejauh ini, Ray meyakini dua fraksi di DPR yakni PDI-P dan PKS akan mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, parpol pendukung paslon 01 telah menyatakan akan mendukung hak angket tersebut.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Dikatakan, pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Lebih kanjut, Koalisi Perubahan akan mendukung secara natural pengajuan hak angket itu. 

Surya menghormati langkah Anies Baswedan sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan, yang beberapa waktu lalu merespons positif wacana yang digulirkan Ganjar tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Menurutnya semangat mereka senada seperti yang dikatakan oleh Anies soal hak angket.

"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta (22/2/2024). (red)

"Hari ini, 32 pemain yang ada di gelombang pertama akan dipulangkan, kemudian masuk lagi 32 pemain lain untuk gelombang kedua. Mereka akan memulai seleksi satu hari setelah mereka kumpul lebih dahulu," ungkap Nova, Rabu (21/2).

Nova berharap, di gelombang kedua nanti di bisa mendapatkan lebih banyak pilihan pemain.

"Saya berharap bisa lebih banyak pilihan pemain di gelombang kedua, tentu dengan kriteria yang saya maksud sebelumnya, dari postur tinggi badan, kemampuan dan lain sebagainya," tuturnya.

Untuk pemilihan pemainnya sendiri, Nova mengungkapkan lebih tepat langsung mengkalkulasi semua pemain dari gelombang pertama hingga ketiga.

"Saya akan kalkulasikan lebih dahulu dari semua gelombang, karena kita masih melihat semua pemainnya dari gelombang satu hingga tiga. Nanti ya setelah gelombang ketiga selesai, baru kita bisa dapatkan pemainnya," jelas Nova.

Sebagai informasi, dalam proses seleksi ini, para pemain sudah ditanamkan kedisiplinan, seperti dilarang telat saat makan siang dan aturan tidak boleh terlambat ini juga berlaku untuk kegiatan lainnya.

Selain soal aturan jam makan, Nova Arianto juga mengaku mengumpulkan ponsel pemain saat malam hari. “Ada aturan, salah satunya HP kami kumpulkan setiap malam pukul 21.30 WIB,” ujar Nova Arianto.

“Saya juga tekankan kepada mereka masalah kedisiplinan karena tadi ada pemain yang telat datang makan siang,” ucapnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa aturan ini diterapkan dengan ketat karena memang tidak bagus apabila ada pemain yang telat.

Aturan ini diterapkan dengan ketat karena memang tidak bagus apabila ada pemain yang telat. Untuk itu, dengan adanya aturan ini, pemain-pemain muda diharapkan bisa menerapkan kedisiplinan sejak dini. Dengan begitu, para pemain akan terbiasa hingga dewasa nanti.

“Itu tidak baik,” tegas mantan pemain Persib Bandung tersebut. “Di usia muda kalau tidak disiplin itu susah.”

“Jadi saya pastikan kalau dia melakukan lagi, bisa-bisa dia kami pulangkan,” kata Nova.

Seperti gelombang pertama, gelombang kedua ini juga akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai dari tanggal 22 hingga 24 Februari 2024.

32 Pemain Seleksi Tim U-16 Gelombang Kedua:

Kiper

1. Robertus Andy Setiawan

2. Muhammad Nur Ichsan

3. Dafa Al Gasemi

4. Muhammad Rizxie Afdillah

Belakang

5. Djone Alexandre Natanael

6. Sulthan Bagas

7. Fathi Hafiz Algisa

8. Magentha Ibrahimovic

9. Raihan Apriansyah

10. Andi Faith Jamaludin

11. Azizu Milanesta

12. Jerry Santoso

13. Muzzaki Afif Indra

14. Ridhwan Hidayat

15. Tristan Lontoh

16. Miraj Rizky Sulaiman

Tengah

17. Muhammad Fauzan

18. Vidic Zlatan

19. Muhammad Tri Akbar

20. Tristan Raisa Ibrahim

21. Muhammad Akma Fadil

22. Gilang Alviqi

23. Nabil Khoiron

Depan

24. Sigit Rizqullah

25. Fahri Bahtiar

26. Muhammad Ridwan

27. Faiz Fauzan

28. Daniel Alfredo

29. Fattan Gaza Witito

30. Fardan Ary Setiawan

31. M Aldiansyah Taher

32. Raditya Gusti Firmansyah

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif menjelang Pemilu 2024. Dia menilai perlunya mengatur Undang-Undang (UU) Kepresidenan secara rinci agar politisasi bansos tidak terjadi lagi. 

“Ini yang perlu kita atur kedepannya. Soal-soal seperti ini supaya tidak terjadi lagi politisasi bansos. Saya kira kita perlu mengatur UU Kepresidenan secara rinci. UU Pemilu kita sekarang ini kan nggak rinci. Presiden, kepala negara harus berdiri di atas golongan kelompok masyarakat,” ujar Valina dalam orasi akademisnya pada seminar Kebijakan Publik Dies Natalis FISIP UI ke-56 di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/02/2024).

Cawe-cawe presiden dalam pembagian bansos telah menyiratkan keberpihakan presiden terhadap paslon tertentu. Menurut Valina, politisasi bansos efektif dalam mendulang suara.

“Kita mengetahui persoalan demokrasi kita adalah ketidaksetaraan dalam akses sumber daya ekonomi maupun sumber daya politik. Hal ini kemudian menyebabkan mereka yang menguasai kapital mempunyai akses lebih luas terhadap politik,” tuturnya.

Meninjau hal ini, Valina berpendapat, bahwa ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi justru dieksploitasi oleh mereka yang lebih mengerti tentang pemilihan umum. 

“Bayangkan saja-bukan merendahkan- tapi beras itu sekarang harganya Rp 20.000 per kg. Kemudian dikasih beras satu karung dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang jumlahnya dirapel dan dimajukan sehingga nilai BLT menjadi Rp 600.000, tentu ini merupakan jumlah yang banyak bagi masyarakat di desa,” ujar Valina.

Perencanaan & Implementasi Dilembagakan

Secara terpisah, peneliti pusat riset kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menyoroti pembagian bansos di sekitar istana oleh Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. Menurutnya pembagian seperti ini tidak tepat sasaran karena tidak berdasarkan data.

“Perencanaan dan implementasi bansos sebaiknya dilembagakan pada suatu kekuatan. Kemarin kita melihat Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di sekitar istana, cara seperti ini kan tidak tepat,” papar Yanu yang merupakan salah satu penulis buku ‘Dilema Bansos’.

Yanu mengungkapkan kunjungan kerja Presiden Jokowi yang membagikan bansos semakin terpola sejak penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebanyak 36 titik kunjungan kerja Presiden Jokowi tersebut dimulai sejak 13 November 2023 hingga awal Februari 2024. 

Saat melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi selain membagikan bantuan pangan (CBP beras 10 kg), juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sembako, menyambangi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi-bagi sertifikat tanah, mendistribusikan Bantuan Tunai Langsung (BTL) pedagang pasar, dan BLT Puso untuk petani.

Yanu mengungkapkan, 36 titik kunjungan kerja Presiden ini dapat diakses secara terbuka di laman resmi Presiden Republik Indonesia, https://www.presidenri.go.id. Disebutkan, agenda Presiden sebelum penetapan paslon Pilpres 2024 biasanya cukup beragam.

“Tetapi, sejak 13 November 2023, setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden sampai jelang pencoblosan, kunjungan kerja Presiden cenderung memiliki pola yang seragam, misalnya datang untuk membagikan Bansos, PIP, cadangan pangan (BLT Puso), BLT pedagang pasar dan sertifikat tanah,” lanjutnya.

Menurut Yanu, titik yang selalu didatangi Presiden Jokowi untuk membagikan bansos yaitu, Gudang Bulog, sekolah atau lembaga pendidikan, pasar dan ruang pertemuan (terbuka/tertutup) berskala cukup besar seperti lapangan atau kantor kecamatan.

Melalui buku yang disusun berdasarkan tata kelola bansos pada masa pandemi, Yanu bersama enam penulis lain mendorong urgensi reformasi bansos secara menyeluruh. Sebab, menurut Yanu, sejak reformasi 98, bansos sebagai jaring pengaman sosial saat krisis moneter 97-98 tidak memiliki road map yang jelas. (red)

Tersangka sebelumnya berhasil diamankan oleh Satgas Ops Damai Cartenz-2024 pada minggu 18 februari 2024, di depan Puskesmas Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP. Dr. Bayu Suseno saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini tersangka Alenus Tabuni alias Kobuter telah dipindahkan dari Ilaga Kabupaten Puncak ke Kabupaten Mimika, pada Kamis (22/4/2024) pukul 06.00 WIT menggunakan pesawat Caravan PK-NGA.

“Tersangka tiba pukul 08.15 WIT dan dikawal oleh personel Sat Reskrim Polres Puncak dipimpin Kasat Reskrim Puncak Iptu Nur Kholis, SH., M.H,” jelas kasatgas Humas.

AKBP Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan intensif yang saat ini tengah dilakukan oleh personel Satgas Gakkum Unit Investigasi Ops Damai Cartenz di Timika untuk mengungkap sejumlah catatan kriminal yang dimiliki oleh Alenus Tabuni alias Kobuter.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi para korban,” ungkapnya.

Perlu diktahui, anggota KKB Alenus Tabuni alias Kobuter, mempunyai sejumlah catatan kriminal dari aksi-aksi yang terjadi di Kabupaten Puncak, antara lain:

1. Pada tanggal 11 Februari 2021, terlibat dalam pembakaran basecame milik PT.Unggul di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

2. Pada tanggal 14 April 2021, terlibat dalam penembakan tukang ojek A.n UDIN di dekat Balai kampung Eromaga yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Pada tanggal tanggal 24 April 2021, melakukan pemukulan terhadap kepala Distrik Gome, saudara NIUS TABUNI, di Distrik Gome, Kabupaten Puncak.

4. Pada tanggal 3 Mei 2021, terlibat dalam peristiwa penembakan anggota TNI dikampung Undome Distrik Gome Kabupaten Puncak dari peristiwa tersebut korban selamat.

5. Pada tanggal 9 Mei 2021, terlibat dalam pembakaran bangunan pariwisata di seputaran bandara udara Aminggaru, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

6. Pada tanggal 11 Mei 2021, hendak melakukan pembakaran terhadap truck yang digunakan oleh aparat TNI-Polri di sekitar lokasi bagunan parawisata seputaran bandara udara Aminggaru, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, namun niatnya itu tidak terlaksana dikarenakan truck tersebut telah berpindah tempat.

7. Pada tanggal 3 Juni 2021, terlibat dalam penembakan terhadap saudara HABEL ALENGPEN yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

8. Kemudian, pada tanggal yang sama pula yaitu, 3 juni 2021, kembali melakukan perusakan dan pembakaran rumah warga dan sejumlah fasilitas di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak

9. Pada tanggal 16 Agustus 2021, terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di Kampung Welenggaru dan kampung Kugibur, Distrik Gome Utara, kabupaten puncak

10. Pada tanggal 18 Agustus 2021, terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di kampung Mundidok dan kampung Tuanggi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban.

11. Dan pada tanggal 4 Februari 2024, terlibat lagi dalam kontak tembak dengan aparat keamanan TNI-POLRI pada area PT. Unggul, di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban.

Bayu Suseno menambahkan bahwa Alenus Tabuni alias Kobuter juga terlibat dalam membantu pimpinan KKB, Numbuk Telenggen, dengan membawakan amunisi dan senjata api saat terjadi kontak tembak, serta menyimpan serta mengamankan amunisi beserta senjata api.

Kasatgas Humas menyampaikan, saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan di posko Ops Damai Cartenz 2024 wilayah timika terkait dengan aksi-aksi Kriminal yang pernah dilakukan bersama barang bukti lainnya yang belum terungkap, masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik Ops Damai Cartenz-2024.

Pemeriksaan intensif terhadap Alenus Tabuni alias Kobuter merupakan langkah serius dari aparat keamanan untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan aksi kriminal yang telah dilakukan.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Ops Damai Cartenz-2024 dalam menegakkan hukum dan menciptakan keamanan di wilayah Papua,” tegasnya.

Bayu Suseno juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada upaya aparat keamanan dalam menanggulangi kegiatan kriminal KKB. Dukungan dan kerjasama dari masyarakat sangat dihargai untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Papua.

“Polri melalui Ops Damai Cartenz-2024 akan terus bekerja keras dalam mengusut tuntas tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya penegakan hukum demi keamanan dan kesejahteraan bersama,” tutup Kasatgas Humas AKBP. Dr. Bayu Suseno.(red)

"Berkas perkara sudah dikirim (proses tahap 1) ke Kejaksaan Agung sejak Rabu tanggal 21 Februari 2024," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada wartawan Jumat (23/2/2024).

Lebih lanjut Whisnu mengatakan, saat ini berkas perkara kasus dugaan TPPU tersebut tengah diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU). "Masih proses penelitian berkas oleh JPU Kejagung," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan status tersangka tersebut naik setelah sebelumnya sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Whisnu menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang itu merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan pihaknya hari ini bersama dengan sejumlah ahli dan juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan berdasarkan hasil temuan penyidik yang menemukan fakta adanya ratusan rekening dan juga ribuan transaksi.

Lebih lanjut, Whisnu menyampaikan bahwa penyidik juga menemukan adanya pinjaman dari Bank sekitar Rp 73 miliar yang masuk rekening pribadi dan untuk kepentingan pribadi, namun dicicil dengan menggunakan dana rekening yayasan.

“Sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan,” ucapnya.

“Dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar Rp 900 miliar. Dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih Rp13 miliar dan (Rp) 223,” imbuhnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombe Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan tersebut dengan terlapor berinisial ETH.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada hari Senin, 26 Februari 2024.

"Betul (Terlapor ETH akan diperiksa Senin)," ujar Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Ade menambahkan, pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita berinisial R. (red)

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

“Dari hasil gelar perkara penetapan tersangkapada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Erdi

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya.(red)

Dalam pandangan Hikam, ada alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa Pemilu 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, upaya itu menghadapi jalan buntu karena keraguan masyarakat terhadap rekam jejak lembaga-lembaga itu.

“Skeptisme itu ada. Tapi jangan lupa kita belum memasukkan elemen masyarakat sipil yang prodemokrasi. Saya kira, tidak ada keraguan bahwa jalan melalui hak angket di DPR adalah sebuah keniscayaan,” ujar Hikam di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, untuk melalui proses hak angket, ada dua jalur yang harus ditempuh. Pertama, jalur elektoral dan yang kedua adalah hukum formal.  

“Hak angket, saya kira, lebih elegan ketimbang ribut-ribut di luar. Apalagi dibandingkan dengan pilihan masyarakat sipil untuk mengambil jalan satunya lagi, yaitu gerakan masyarakat. Nah, kalau memang masyarakat sipil yang sekarang sudah melihatnya sebagai sesuatu keniscayaan, kemudian dari kalangan partai politik masih ada sakwasangka atau keraguan, dinamikanya akan menjadi semakin kompleks,” tuturnya. 

Di sisi lain, apabila kalangan partai politik cenderung wait and see, dikhawatirkan akan terjadi perlombaan antara komunitas politik dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya, kata dia, hak angket adalah wajar, baik dari sudut pandang legalitas formal politik maupun etik. 

“Saya tidak mengatakan seluruh masyarakat sipil sepakat ya. Tetapi mayoritas yang prodemokrasi, cenderung memastikan bahwa hak angket sebagai alternatif utama,” kata Hikam. 

Hikam mengingatkan, bahwa secara teknis jalan yang akan ditempuh para pendukung hak angket tidak mudah, sebab ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. 

“Tanpa Partai NasDem, misalnya, berdasarkan persyaratan jumlah anggota yang mengajukan hak angket, belum dapat dipastikan cukup. Tetapi, pada akhirnya, langkah politik Pak Jokowi, termasuk pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri ditambah pertemuan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bisa dilihat sebagai upaya mengamankan posisi Pak Jokowi, di tengah bergulirnya penggunaan hak angket begitu kuat,” kata Hikam. (red)

Seiring derasnya gelombang kritik yang ditujukan kepada KPU RI, Rahmat berharap, KPU menjelaskan secara terbuka kebijakan terkait penyelengaraan Pemilu kepada para peserta Pemilu dan masyarakat luas. 

“Namanya komunikasi, itu kan menginginkan transparansi. Misalnya, kami nggak bisa tahu jika ada calon legislatif yang bermasalah ijazahnya. Baru kemudian kalau ada masalah di masyarakat, kami meminta KPU membuka data kepada kami. Ini jelas, Bawaslu tidak berhak mengawasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,” kata Bagja usai menghadiri seminar Kebijakan Publik, dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Bagja mengatakan, aplikasi Sirekap yang bermasalah, seharusnya KPU menjelaskan kepada publik pemberlakuan dan persoalan yang dihadapi sistem itu. 

Ia mengaku, Bawaslu telah meminta pemberhentian sementara untuk mengkonversi gambar menjadi teks.

“KPU harus terus-menerus menjelaskan kepada publik, bagaimana sistem informasi itu berlaku, kenapa ada kebijakan A dan kebijakan B. Dan, kami sudah meminta pemberhentian sementara konversi gambar ke teks. Kita fokus pada rekapitulasi berjenjang tapi dengan catatan, Formulir C Hasil harus diunggah ke Sirekap,” jelasnya. 

Sementara itu, perihal rekapitulasi berjenjang, Bagja mengingatkan semua pihak agar mencermati dan mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sebab, menurutnya pada tahapan ini, rekapitulasi berjalan berdasarkan sinkronisasi antara foto dan hasil konversi suara melalui aplikasi Sirekap. 

Selain itu, pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, anggota PPK akan membuka kotak suara dan mengeluarkan Formulir C Hasil dari TPS. Data pada formulir itu, kemudian akan dicocokkan dengan data di Sirekap. (red)

Adapun 3 partai pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Menurut dia, dukungan sekjen dari 3 parpol pengusung Anies-Muhaimin, untuk menggulirkan hak angket di DPR merupakan cara terbaik untuk mengklarifikasi berbagai bentuk kecurangan Pemilu 2024 . 

"Kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini," kata Ganjar, usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Meski sama-sama mendorong DPR menggulirkan Hak Angket, Ganjar mengaku belum pernah berkomunikasi pribadi dengan kubu Anies-Muhaimin terkait langkah itu. 

"saya belum berkomunikasi secara pribadi," kata capres berambut putih yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar berpendapat, hak angket bukan hanya menjadi kepetingan dari partai pengusung paslon 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) saja, melainkan seluruh partai peserta pemilu yang berkontestasi, termasuk dari kubu Amin. 

Apalagi sudah ada klaim kemenangan dari paslon 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara resmi. 

Selain itu, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik) yang menjadi basis data penghitungan suara hasil Pemilu 2024 juga mengalami error bahkan failed, sehingga sangat wajar untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki masalah tersebut. 

Bahkan, ada kecurangan lainnya yang juga ditemukan selama tahapan pemilu termasuk proses pemungutan suara yang melibatkan aparatur negara. 

"Untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan melalui hak angket itu paling bagus, paling fair," tutur Ganjar. 

Dia menambahkan, dengan diproses melalui hak angket, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat dan menilai kecurangan di Pemilu 2024.

"Nanti bisa dilihat siapa yang benar, jadi Hak Angket menurut saya cara yang paling pas lah," ungkap Ganjar. (red)

Hal itu diungkapkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu usai bertemu  Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024),

Seperti diketahui, JK adalah pendukung pasangan calon (paslon) nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara  PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini muncul wacana meluncurkan hak angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024. Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu,  Adian belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.

Pada kesempatan itu, aktivis 1998 itu memastikan, bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid dalam rencana menggulirkan hak angket di DPR. Hal itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian merespons kabar bahwa PDI Perjuangan tidak solid dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 03  sudah mulai menjalin komunikasi. 

Sebelumnya, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan siap mendukung dan membantu PDI Perjuangan jika menggulirkan hak angket.

Hal itu disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (* Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (red)

Usulan hak angket, yang merupakan ranah DPR RI, disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.  

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” ujar Rahmat usai pemaparan Hasil Pengawasan Bawaslu pada seminar Kebijakan Publik, Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024). 

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bagja mengatakan, fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket. 

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” paparnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” lanjut Bagja. 

Pada kesempatan itu, Bagja juga mengungkapkan, bahwa telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” jelas dia. 

Menurut Bagja, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya. 

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja menyatakan, telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. 

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya. (red)

“Sebenarnya anomali berasnya mahal. Kemarin saya tanya mencapai Rp19 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram. Mestinya yang dilakukan ya operasi pasar,” ujar Ganjar saat ditanya awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Capres berambut putih itu juga menyinggung soal bantuan sosial (Bansos) yang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Bansos dapat meringankan beban masyarakat, namun jika dilakukan di saat momentum Pemilu akan memunculkan interpretasi yang berbeda.

“Kalau Bansos itu untuk menolong masyarakat itu cerita baik tapi momentum pas Pemilu akan menjadi interpretasi yang berbeda,” paparnya.

Ganjar pun menegaskan solusi untuk mengatasi kenaikan harga beras adalah dengan menurunkan semua instrumen terkait dan segera melakukan operasi pasar.

“Kalau hari ini harga beras naik solusinya bukan Bansos tapi operasi pasar. Kalau tidak, maka seperti kemarin saya keliling harga Rp14 ribu sampai Rp 15 ribu dan sekarang sampai Rp19 ribu saya kira sudah alert buat pemerintah. Segera seluruh instrumen diturunkan. Saya kira manajemen ini tidak sulit hanya butuh mau saja,” tandasnya. (red)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago mengatakan, kronologi penangkapan WN Jepang berinisial YY yaitu berawal saat personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di Perairan Perairan Pulau Bulan Kecamatan Bulang, Kota Batam pada 31 Januari 2024.

Adapun temuan pada patroli yakni satu kapal boat memuat 7 (tujuh) orang dengan keterangan identitas yaitu satu orang pria sebagai Tekong, satu orang pria sebagai ABK, dan lima orang penumpang yang terdiri atas satu orang pria berkewarganegaraan asing (WNA), dua orang pria dan dua orang wanita yang merupakan WNI.

Setelah dilakukan interogasi mendalam di perairan, ditemukan dugaan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural menuju negara Malaysia terhadap empat orang penumpang WNI tersebut.

Atas dugaan terjadinya perlintasan keluar wilayah Indonesia secara ilegal, seluruh penumpang termasuk Tekong dan ABK dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Satpolairud Polresta Barelang juga menemukan hasil pemeriksaan terhadap satu orang penumpang pria WNA bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kartu identitas dan dokumen penting lainnya.

Pada tanggal 2 Februari 2024, telah dilakukan serah terima tahanan satu orang WNA oleh Satpolairud Polresta Barelang kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota Barelang (Satpolairud Polresta Barelang), tahanan deteni WNA tersebut pertama kali mengakui bahwa yang bersangkutan bernama Hajime Hatanaka dan lahir di kota Nagoya negara Jepang pada tanggal 15 Maret 1984 dengan nomor paspor MU9811812.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan berkoordinasi kepada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri), kami menemukan bahwa identitas asli tahanan deteni WNA tersebut berinisial YY dan lahir di Miyatsu, Kyoto, Jepang pada tanggal 28 Januari 1981. YY diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 2 April 2021 melalui Bandara Internasioonal Soekarno-Hatta dan menggunakan paspor No. TR3821024,” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Erdi menuturkan, pihaknya menemukan bahwa WN Jepang berinisial YY merupakan DPO Interpol (Blue Notice) dengan No. Notice: B-3931/12-2022 atas dugaan pelanggaran penipuan.

Erdi menegaskan, pengungkapan ini merupakan koordinasi yang baik antara Polri dengan pihak Imigrasi.

“Polri telah koordinasi dengan pihak imigrasi, kemudian komunikasi Polri dengan kepolisian Jepang sangat baik dalam wadah interpol,” katanya. (red)

Pj Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan rasa dukacitanya mendengar kabar ini. “Atas nama Pemprov DKI Jakarta dan sebagai pribadi, saya menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Bapak Fadjar Panjaitan,” ujar Heru.

Semasa hidupnya, Fadjar mengabdikan diri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta. Ia menapaki karier mulai dari staf kelurahan, dan pensiun di posisi puncak sebagai Sekretaris Daerah. Di antara periode tersebut, ia sempat menduduki berbagai posisi seperti camat, Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kepala Biro Administrasi Wilayah, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

“Selama menapaki karier, sampai di posisi tertinggi sebagai Sekda, Pak Fadjar dikenang sebagai pribadi yang baik,” lanjut Heru. Menurutnya, Fadjar adalah panutan bagi para penerus di birokrasi Provinsi DKI Jakarta. Fadjar menjadi Sekda pada masa Gubernur Fauzi Bowo dan Gubernur Joko Widodo. Selama 2010-2013 itu ia mengantarkan transisi kepemimpinan dengan baik.

Kecintaan Fadjar kepada Jakarta dan negeri ini juga tidak surut meski sudah tidak menjadi ASN. “Setelah purnabakti dari kedinasan, ia pun masih mengabdikan diri untuk Gerakan Pramuka di DKI Jakarta. Semoga amal ibadah dan kebaikan beliau diterima Allah SWT,” tutup Heru.(red)

Asep mengatakan, berkas dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis 15 Februari dengan total ada 4 orang tersangka.

“Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/19/X/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim polri, tanggal 23 Oktober 2023, penyidikan perkara perjudian online melalui url https://www.bolehplay.com/ dan www.sepaktop.com dengan website yang bernama SBOTOP, telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung dengan diterima dua surat P21 untuk empat tersangka oleh penyidik pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya, rabu (21/2/2024).

Adapun empat tersangka tersebut yakni atas nama Luis, Deddy Riswanto, Santoso dan Tan Roland Rustan. Keempatnya memiliki peran yang berbeda-beda.

Tersangka Luis bertugas menyiapkan rekening deposit dan rekening withdrawal, akun payment gateway, handphone, SIM card, serta token yang sudah terkoneksi dengan rekening (M-banking) pada situs SBOTOP, yang kemudian diserahkan kepada saudara “U” selaku pemilik situs SBOTOP yang merupakan warga negara Thailand.

Sementara Deddy Riswanto berperan menawarkan atau mencari kepada orang-orang untuk membuat rekening bank yang digunakan di website judi online. Setelah rekening-rekening didapatkan akan diberikan kepada tersangka Luis untuk digunakan di website judi online.

Selanjutnya tersangka Santoso berperan sebagai penyedia rekening dan akun payment gateway atas perintah dari tersangka Deddy Riswanto yang diperuntukan operasional penyelenggaraan perjudian online website SBOTOP.

Terakhir tersangka Tan Roland Rustan berperan sebagai penyedia layanan payment gateway dengan bentuk Qris, Virtual Account dan Disbrusement kepada website Judi online.

"Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Batam,” kata Asep.

Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni dari tersangka Luis yaitu 76 buku tabungan, 5 token key, 6 stempel PT, 90 kartu atm bank, 1 bundel QR code, 1 Unit Apartement One Residence Batam dan uang sebesar kurang lebih Rp 5 miliar.

Dari tersangka Deddy Riswanto disita 1 unit tablet, 3 unit handphone, 22 buku tabungan, 27 kartu ATM, 1 bundel kartu perdana dan 1 bundel cek.

Selanjutnya dari tersangka Santoso disita 3 unit handphone, 1 unit laptop, 1 token key, 1 buku rekening, 9 kartu ATM, 1 bundel bukti setoran awal pembukaan rekening, 1 bundel bungkus kartu perdana, 6 bundel cek, 1 bundel dokumen PT. Badang dan 3 unit handphone.

Penyidik juga menyita beberapa barang bukti dari tersangka Tan Roland Rustan yakni 1 lembar foto copy KTP atas nama Tan Roland Rustan, dua unit Handphone merk Iphone, 1 unit laptop merk Apple jenis Macbook Pro warna silver, satu unit tablet merk Apple jenis Ipad Air 4th Generation warna grey, tiga buah buku tabungan Bank, satu buah pasport atas nama Tan Roland Rustan, satu buah kartu ATM Bank BNI atas nama Cahaya Jakarta Selatan dan tujuh unit token Bank.

Adapun para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (2) Jo 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. (red)

Agus Harimurti Yudhoyono dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Agus menuturkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insyaallah saya akan jalankan sekuat tenaga walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara,” tuturnya. (red)

Hadi Tjahjanto dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hadi pun menyampaikan akan menjaga kehormatan tersebut dengan baik.

“Kita ketahui bersama bahwa kehormatan itu sudah diberikan sejak tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI kemudian sebagai Menteri ATR/BPN dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tentunya adalah suatu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan bahwa dirinya akan terus berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Tanah Air.

“Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini adalah tugas bagi seluruh komponen,” tutur Hadi. (red)

Plh Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol. Sabaruddin Ginting mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar di alat incenerator diantaranya 42.093 gram sabu-sabu, 0,0485 gram ganja sintetis dan 515,8 gram synthetic cannabinoids. 

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan sebelas orang tersangka," ujar Sabaruddin Ginting saat memberikan keterangan pers, Kamis (22/2/2024). 

"Sebelum barang bukti dimusnahkan, BNN RI terlebih dahulu melakukan uji sampel oleh tim Pusat Laboratorium Narkotika, dengan seperangkat alat uji lapangan," ucapnya menambahkan. 

Dari tiga kasus yang berhasil diungkap oleh BNN RI, satu diantaranya masih dalam proses pengembangan penyelidikan. Untuk dua kasus lainnya para tersangka di tuntut dengan Pasal 114 ayat 2, juncto Pasal 132 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 2, juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

"Maksimal hukuman bagi para tersangka dengan sangkaan pasal-pasal itu, adalah hukuman mati," tegas Sabaruddin. 

Adapun kronologis pengungkapan dua kasus yang sudah mendapatkan ketetapan dari kejaksaan, adalah berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya penyeludupan narkotika jenis sabu. Penyelundupan dilakukan oleh sindikat jaringan internasional dari Malaysia menuju Indonesia. 

"Dari Penang Malaysia melalui wilayah perairan di Aceh Timur," kata Sabaruddin. 

Pada Minggu (7/1/2024) BNN RI bersama Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di Aceh Timur. Dan pada hari Selasa (9/1/2014) sekitar pukul 08.30 WIB tim menghentikan sebuah perahu warna cokelat yang disebut dengan perahu kepala dua, di Perairan Langsa Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. 

"Lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap kapal dan berhasil menemukan 40 bungkus plastik sabu dengan berat total 42,177 gram atau 42,17 Kilogram," ucap Sabaruddin. 

Petugas gabungan kemudian mengamankan anak buah kapal (ABK) inisial AB dan FA alias M. Berdasarkan pemeriksaan kedua tersangka, petugas selanjutnya mengamankan lima tersangka lainnya inisial SA, MD, AM, MA dan HU. 

Untuk kasus kedua yang diungkap pada hari Kamis (1/2/2024), berawal dari informasi masyarakat BNN RI mengamankan dua orang pria inisial NM dan AW, atas temuan paket ekspedisi berisi 515,8 gram synthetic cannabinoids yang berasal dari Tiongkok. 

"Penangkapan dilakukan disebuah rumah di Petamburan, Jakarta Pusat. Paket berisi bahan utama pembuat ganja sintetis ini dikemas dalam dua bungkus aluminium foil. Masing-masing berisi synthetic cannabinoids dan potassium carbonate," kata Sabaruddin. 

Berdasarkan pengakuan keduanya, barang bukti ini milik dari seseorang inisial DSN alias BE yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Sementara untuk barang bukti ganja sintetis seberat 0,0485 gram merupakan sisa uji laboratorium, yang saat ini juga akan kita musnahkan," terang Sabaruddin. 

Dasar hukum kegiatan pemusnahan ini adalah Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di pasal ini disebutkan BNN RI dalam hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti tersebut mendapatkan ketetapan dari kejaksaan setempat. 

Sedangkan pada Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa sebagian kecil barang buktika narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. 

"Kewenangan penyidik dalam pemusnahan barang bukti tersebut juga tertuang dalam Pasal 75 huruf K, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Sabaruddin. 

Sekretaris Utama BNN, Irjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan dengan adanya penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika ini pihaknya mengklaim berhasil menyelematkan 48.614 jiwa, dari potensi penyalahgunaan narkotika. (red)

Politikus berambut putih itu mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menyikapi hal itu, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” tandasnya.

Diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi beberapa kejanggalan, terutama proses rekapitulasi KPU melalui Sirekap. Selain itu, munculnya dugaan kecurangan-kecurangan dalam penghitungan kertas hasil suara di banyak TPS. (red)

Ia mengatakan, saat ini, rakyat tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan stasiun televisi iNews, Selasa (20/2/2024).

Caleg dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan, bahwa sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres). Berbagai dugaan kecurangan itu telah ditemukan rakyat dan partai politik (parpol), hanya saja bingung akan dilaporkan ke lembaga mana. 

“Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana? Mau tidak mau pilihannya hak angket. Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu. Hati-hati,” lanjutnya.

Selain Adian, narasumber lain pada dialog itu adalah Refly Harun dari Dewan Pakar Timnas AMIN, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Maman Abdurrahman, akademisi Rocky Gerung, pengamat politik M Qodari, dan Ketua CISSReC Pratama Persadha.

Adian yang dikenal sebagai aktivis 1998 menegaskan, bahwa bahwa parlemen (DPR) harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya, apakah salah atau tidak. 

Parlemen, ujarnya, harus bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran rupiah yang diteken dalam APBN.

Dia menegaskan bahwa rangkaian kecurangan pada Pemilu 2024 tidak hanya berhenti dalam angka-angka.

Adian menyebut bahwa perhitungan perolehan suara pada Sirekap bisa berubah dalam sehari. Dia menyebut dirinya kehilangan 470 suara.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa peluang kecurangan pada pilpres akan lebih besar dibanding pileg karena jumlah kertas suara dan tempat pemungutan suara (TPS) lebih banyak.

“Kalau untuk 15 ribu TPS di Bogor bisa terjadi kecurangan. Peluang kecurangan lebih mungkin terjadi pada pilpres dengan 800 ribuan TPS,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini pun menyinggung tanggung jawab negara dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, angka perolehan suara yang dipublikasi KPU melalui Sirekap berubah-ubah dan ada penggelembungan.

Dia mempertanyakan apakah data yang dipublikasi Sirekap, termasuk kabar bohong (hoaks) atau bukan. Jika termasuk hoaks, maka ada sanksi karena menyebarkan kebohongan publik.

“Menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoaks, karena data Sirekap itu tersebar kok. Artinya, harus ada langkah politik di parlemen,” pungkasnya. (red)

Menurut Kapuslitbang Polri, Brigjen Pol Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin merajalela.

“Pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks,” ujar Iswyoto kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Menurut dia, langkah ini juga diikuti dengan penelitian dan pengembangan di Siber Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.

Analis Utama Puslitbang Polri Kombes Pol Ade Djadja Subagdja mengungkapkan bahwa meningkatnya serangan malware dan kejahatan siber menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh DIT Tipidsiber Bareskrim Polri saat ini telah mencapai titik overload.

“Pembentukan pasukan siber di setiap Polda menjadi solusi untuk mengatasi tantangan kejahatan virtual yang semakin kompleks,” ujar Ade Djadja.

Penelitian dan pengembangan di Siber Polri perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.(red)

PDI Perjuangan dalam Surat Pernyataan Penolakan yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI, pada Selasa (20/2/2024).  

"PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno," bunyi surat pernyataan tersebut. 

Dijelaskan, penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. 

Selanjutnya, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024. 

PDI Perjuangan menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda, sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. 

"KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat," demikian bunyi pernyataan.

PDI Perjuangan menyampaikan, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil, sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

"Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tegas PDI perjuangan. 

Selain menolak penggunaan Sirekap, PDI Perjuangan juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang meninadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. 

Hal itu, dinilai dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. 

PDI Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat/publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. (red)

Mengutip keterangan Ray di akun TikTok @rayrangkuti259, Selasa (20/2/2024), pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam untuk mendukung kepentingan Jokowi dan bersambut dengan kepentingan Paloh.

Salah satu agenda yang akan disampaikan parpol nonkoalisi Jokowi yang tidak medukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket untuk dugaan penggunaan Bansos demi kepentingan elektoral. Dalam hal ini, Presiden Jokowi terlibat langsung untuk pemberian bansos.

“Potensi ini besar karena parpol yang tidak mendukung paslon 02 kalau ditotal jumlahnya mencapai 314 kursi di DPR. Jadi mayoritas dibanding parpol yang mendukung Jokowi,” ujar mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) ini.

Lebih lanjut, dia menduga Jokowi berharap agar NasDem tidak terlibat langsung jika hak angket itu tetap digulirkan parpol bukan pendukung paslon 02.

Diketahui, NasDem bersama PKS dan PKB mendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, mungkin agar tidak terjadi pelaksanaan hak angket itu salah satu meminta pengertian dari Nasdem kalau hak angket itu nanti tetap berlangsung setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya.

NasDem Jadi Jembatan

Ray menyebut bahwa pernyataan Jokowi pasca-pertemuan itu perihal jembatan bisa dimaknai dalam kalimat lain, bahwa kemungkinan NasDem diminta atau diharapkan Jokowi agar menjadi jembatan bagi upaya meredam untuk lahirnya hak angket.

Dia menegaskan, hak angket memang penting karena baru kali ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu penggunaan uang megara (bansos) yang sedikit banyak berimplikasi terhadap elektoral atau kenaikan suara.

“Indikasi ini yang perlu dicari tahu, benar atau tidak, seperti apa. Karena pada saat bersamaan seperti kita ketahui terjadi lonjakan harga beras, dan beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran. Ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dilakukan presiden menjelang pilpres,” kata Ray.

Artinya, situasi sekarang ini memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan hak angket karena kenyataannya pengunaan Bansos untuk kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius bagi elektabilitas paslon tertentu.

Ray juga mengaku terkejut atas pertemuan Jokowi dan Paloh. Pertemuan itu, menurutnya, terlalu terburu-buru di tengah relawan beserta saksi paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 berjibaku di lapangan untuk memastikan pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 berjalan baik jujur dan adil.

“Pertemuan keduanya mengaburkan semangat para relawan dan saksi karena belum apa-apa, dua tokoh besar ini bertemu,” pungkasnya. (red)

Hadi yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikabarkan akan menggantikan Mahfud MD, yang mengundurkan diri pada 1 Februari 2024. Saat itu, Mahfud mengundurkan diri untuk fokus berkampanye Pilpres 2024.

"Saya kenal baik Pak Hadi. Dia orang baik," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mahfud mengungkapkan, Hadi yang juga mantan Panglima TNI adalah figur yang layak untuk menempati posisi Menko Polhukam.

Hadi adalah figur berpengalaman di bidang militer, khususnya Angkatan Udara (AU). Ia pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Sekretaris Militer.

"Saya mengetahui rencana pengangkatan Pak Hadi melalui media. Saya pikir boleh juga, ya boleh juga," jelas dia.

Saat ini, Presiden Jokowi menugaskan Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam hingga pengangkatan pejabat definitif. (red)

sumber kekeliruan (error) input data atau data entry melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024.

Mahfud menyatakan, kekeliruan sistem aplikasi Sirekap bukan hanya dipermasalahkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga hampir seluruh warga Indonesia.  

“Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di Indonesia mempersoalkan Sirekap. Bahkan, sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik untuk Sirekap itu,” kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mahfud menyatakan, audit harus dilakukan lembaga independen meski KPU berkukuh bahwa audit internal KPU sudah dilakukan oleh lembaga berwenang. 

Audit, lanjutnya, harus dilakukan lembaga agar terhindar dari indikasi kecurangan.

“Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data KPU sekalian. Saya mendengar dari KPU, sudah diaudit lembaga yang berwenang. Menurut saya, bukan lembaga berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik. Harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, dan itu bisa!” tegas Mahfud.

Iya menyatakan, beberapa hari lalu, anggota Komisioner KPU Idham Holik mengatakan Sirekap siap diaudit.

"Nah, ayo dong, lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang," lanjutnya. 

Mahfud menenkankan, bahwa kejujuran Pemilu itu menyangkut semua, terutama masa depan bangsa dan demokrasi.

Tidak Bisa Dikoreksi

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat mengoreksi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang salah terbaca oleh Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap).

"Untuk perolehan suara pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai t hasil pembacaan Sirekap," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroes pada Konferensi Pers di Gedung KPU, Jakarta, Senin (19/2/2024) malam. 

Betty mengungkapkan, bahwa koreksi data yang tidak sesuai dilakukan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme Sirekap web (https://sirekap-web.kpu.go.id), sementara sistem dapat membacanya jika terjadi ketidaksesuaian. 

Betty menegaskan, bahwa Sirekap adalah sebuah sistem informasi yang telah dirancang untuk memastikan kontrol, pemantauan, dan keamanan data yang terjaga. 

KPU membantah klaim bahwa sistem ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, dan menggarisbawahi bahwa penggunaannya telah memberikan dukungan yang besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

"Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaannya, sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi," demikian pernyataan KPU RI dari keterangan pers yang diterima, Selasa (20/2/2024).

Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah aplikasi yang dikembangkan KPU. Aplikasi ini berfungsi untuk mempublikasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (red)

Bareskrim mengaku bakal melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap iklan judi slot yang ramai dikeluhkan warganet Twitter beberapa waktu belakangan.

“Halo sobat siber. Terimakasih atas informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud,” kata akun X alias Twitter Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri @CCICPolri, dikutip Senin (19/2/2024).

Mereka juga meminta warganet untuk melaporkan langsung ke email resmi Bareskrim Polri apabila masih ada informasi tambahan.

“Jika ada informasi lain yang perlu kami tindak lanjuti silahkan menghubungi kami melalui email di laporkan@patrolisiber.id,” tulis akun tersebut.

Keluhan iklan judi online ini bermula dari seorang akun Twitter bernama Ilhamzada. Ia mengaku resah dengan banyaknya rekomendasi iklan judi online yang tampil dari beberapa akun resmi. (red)

"Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (19/2/2024).

Hasyim menambahkan, data petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia tersebut dihimpun sejak 14 Februari hingga 18 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Dia merinci petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat kelurahan hingga TPS. Selain itu ada petugas perlindungan masyarakat (linmas) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Dengan rincian anggota PPK satu orang di tingkat kecamatan, anggota KPPS di kelurahan empat orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan suara di TPS ada 24 orang," tuturnya.

Selain itu, Hasyim juga menyampaikan soal petugas penyelenggara pemilu yang sakit. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat lebih dari 4.500 orang.

"Untuk yang sakit 4.567 orang dengan rincian di tingkat kecamatan (PPK) 136 orang, di tingkat PPS desa/kelurahan ada 696 orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, Linmas yang sakit ada 364 orang," terangnya.

Menurut Hasyim, terhadap petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akan diberikan santunan setelah dilakukan verifikasi dan pelengkapan dokumen. Adapun santunan sebesar Rp36 juta.

"Sampai saat ini, santunan yang telah disalurkan sebanyak empat orang anggota badan ad hoc yang meninggal dari 71 orang yang meninggal," tukasnya. (red)

Hasyim juga sebelumnya, sudah dijatuhi sanksi pelanggaran berat etik terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, pada 5 Februari 2024.

Dia juga kena sanksi etik karena pernyataan kontroversial mengenai sistem pemilu, pertemuan dengan Ketua Partai Republik Satu, dan tindakannya yang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai kuota 30% untuk caleg petempuan.

Mengutip keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, pada Selasa (20/4/2024), Juru Bicara Koalisi Gufron Mabruri dari Imparsial menegaskan, bahwa pernyataan Ketua KPU jelas melanggar atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. 

"Ketua KPU seharusnya secara tegas menghormati dan menegakkan semua aturan terkait dalam pelaksanaan pemilu. Pengabaian terhadap aturan ini dapat mengganggu integritas dan legitimasi proses dan hasil pemilihan serta merusak demokrasi secara keseluruhan," tegas Gufron. 

Selain mendesak Ketua KPU dicopot, Koalisi juga meminta legitimasi pemilu segera dipulihkan sebagai instrumen luhur kedaulatan rakyat. 

"KPU sudah dibajak rezim begitu pula dengan proses pemilu yang terjadi, sehingga pemilu dan penyelenggara pemilu tidak legitimate," lanjutnya.

Koalisi juga mendesak DPR RI segera mengevaluasi dan membentuk KPU yang baru, dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk pelaksanaan pemilu ulang di seluruh wilayah di Indonesia. 

Gufron menambahkan bahwa berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, terdiri atas PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII)

Kemudian, Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh.

Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI. (red)

Komandan Pasmar 2 diserahterimakan dari Brigjen TNI (Mar) Y. Rudy Sulistyanto, S.E. kepada Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusdikbangspes Kodiklat TNI, sedangkan Brigjen TNI (Mar) Y. Rudy Sulistyanto, S.E., selanjutnya menjabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhanas RI. Upacara serah terima jabatan Komandan Pasmar 2 di hadiri Komandan Pasmar 2 dari masa ke masa, Pejabat TNI wilayah Surabaya, Pejabat Utama Korps Marinir, Pejabat Forkopimda Jawa Timur dan keluarga besar Pasmar 2.

Dalam amanatnya Komandan Korps Marinir mengatakan bahwa, Pasmar 2 yang merupakan salah satu komando pelaksana utama yang kekuatan tempurnya terpusat di Surabaya serta membawahi beberapa pertahanan pangkalan yang tersebar di wilayah tengah dan timur Indonesia mulai dari pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan saat ini diawaki oleh prajurit petarung yang terlatih serta dipersenjatai dengan alutsista strategis TNI AL dengan tugas pokok membina kekuatan kesiapan operasional satuan Marinir sebagai pasukan pendarat TNI Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan Operasi Amfibi, Operasi pertahanan pantai dan Operasi di pulau-pulau terluar strategis serta operasi tempur lainnya. Pasmar 2 juga berkewajiban untuk melaksanakan operasi militer selain perang baik dalam menunjang stabilitas nasional termasuk bantuan kemanusiaan.

Lebih lanjut dikatakan, Pasmar 2 telah mampu menunjukkan kinerja positif bagi organisasi Korps Marinir dengan mempersembahkan berbagai macam prestasi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk berkontribusi nyata bagi masyarakat sebagai implementasi dari tugas operasi militer selain perang.

Upacara dimeriahkan dengan penampilan Prajurit dalam bela diri Chadrick, Serangan Kilat, displai Drumband Sangkala Yudha Perkasa yang tampil memukau di hadapan para undangan dan atraksi terjun payung oleh Pasukan khusus dari Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir yang dilaksanakan dalam 1 Sorty 2 Run pada ketinggian 10000 feet dengan menggunakan pesawat Cassa dari Skuadron 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Surabaya.(red)

Kendati begitu, keputusan terkait sikap politik merupakan urusan internal partai. Dia mengaku pertemuan dengan Surya Paloh tersebut baru tahap awal.

"Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya, saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan partai-partai," ungkap Jokowi usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Jakarta, Senin (19/2/2024).

Disinggung soal menjembatani Partai Nasdem untuk masuk koalisi Prabowo-Gibran, Jokowi menegaskan dirinya ingin menjadi jembatan untuk semua partai politik.

"Jembatan untuk semuanya, saya ingin jadi jembatan untuk semuanya, kalau urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/2) malam. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Paloh membahas dinamika politik dan pemilu.

'Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," ungkap Koordinator Staf Presiden, Ari Dwipayana. (red)

Seleksi perdana gelombang 1 yang berlangsung pagi tadi juga dipantau Indra Sjafri yang juga Direktur Teknik PSSI.

"Saya hadir melihat langsung seleksi U-16. Jadi saya memang ditugaskan Ketum untuk bertanggung jawab atas tim U-20 dan U-17. Namun, saya hanya fokus sebagai pelatih kepala di tim U-20. Untuk U-17, saya mendelegasikan Nova Arianto sebagai pelatih kepala tim. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang menangani dua tim sekaligus sebagai pelatih kepala (Senior dan U-23). Di sini, saya ingin adanya regenerasi kepelatihan," jelas Indra.

Nova Arianto pun mengucapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih PSSI dan coach Indra Sjafri yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk mengemban tugas menangani tim U-16," katanya.

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan memperbaikinya dari bawah agar pemain bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya," sambung Nova.

Seleksi tim U-16 sore nanti akan ada internal game. Kegiatan ini terbagi dalam tiga gelombang, yang nantinya akan berakhir pada 21 Februari 2024 untuk gelombang pertamanya.(red)

Ganjar-Mahfud membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Partai pengusung Pasangan Capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang berada di di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. 

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2/2024). 

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. 

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.  

Terkait dengan itu, lanjutnya, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. 

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu. 

Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oileh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar. 

Butuh Dukungan

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.

Sementara itu, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan rencananya menempuh jalur hukum terkait sengketa pemilu di DPR tengah dimatangkan tim khusus yang telah terbentuk. 

Tim khusus yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud dipimpin oleh dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua.

Dia mengungkapkan, tim khusus dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024. 

Megenai langkah hukum yang akan ditempuh, termasuk penggunaan hak angket di DPR, Arsjad mengatakan, sepenuhnya menyerahkan kepada hasil koordinasi Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Adapun Usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung di pembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang. (red)

Kecurangan Pemilu 2024, yang digelar 14 Februari 2024 tidak bisa diterima dengan alasan demi keamanan negara, karena yang ditipu bukan hanya pemilih tapi seluruh rakyat Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum Unand itu menuding bahwa penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja membiarkan input data jumlah suara yang tidak masuk akal ke dalam sistem teknologi informasi (TI).

Dia juga mengungkapkan beberapa modus kecurangan pada Pemilu 2024, di mana pada satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal ada 300 pemilih, tapi pada kenyataannya ada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendapat 600 suara.

Seharusnya, sistem TI KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS. 

“Luar biasa kecurangan, ketidaksiapan KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar itu hancur semua,” kata Feri dalam kanal Abraham Samad Speak Up yang dipantau Senin (19/2/2024).

“Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi, sehingga pada hari penghitungan, input data meledak suara paslon 02. Secara psikologis politik dia sudah dianyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan,” lanjutnya.

*Gandakan Perolehan Suara*

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan, ada psikologi politik bermain untuk seolah-olah memenangkan pertarungan.

Dikatakan, jika salah satu paslon dibuat menang dengan menggandakan perolehan suara berkali lipat, dan setelah dilakukan perbaikan data, ternyata suaranya tidak cukup, maka paslon yang mengklaim menang akan heboh sendiri.  

Apalagi, ada paslon yang mendeklarasikan kemenangan. Padahal, fakta-fakta kecurangan pemilu nyata dan tidak masuk akal.

“Saya mohon maaf kepada KPU dengan membiarkan input data yang tidak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya sederhan saja, setiap suara lebih dari 300 ditolak, diperbaiki dulu,” paparnya.

Feri membandingkan sistem input data hasil pemilu oleh masyarakat sipil untuk membuat program pendataan C hasilnya jauh lebih canggih dibandingkan KPU, yang mengelola dana miliaran rupiah.

“Bagi saya ini aneh, jangan-jangan KPU terlibat, menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dikatakan menang,” ujarnya

Menurut Feri, ada permainan pada sistem TI. Itulah sebabnya, ujarnya, KPU tidak pernah berani membuka sistem TI untuk dilakukan cek dan ricek semacam audit forensik TI.

Potensi Dua Putaran

Fery juga menyindir perbaikan data KPU yang berbasis kritik masyarakat di media sosial. Seharusnya, KPU memperbaiki data dengan cara melakukan cross check atas atas data yang dimilikinya. Menurutnya, masih ada data-data yang tidak diketahui publik. Oleh karena itu, masih banyak hal yang disembunyikan KPU. 

“Masih banyak hal yang disembunyikan KPU, tidak terbuka dan sekedar minta maaf dalam konteks ini tidak cukup. Ini sudah melakukan penipuan serius di mana orang sudah deklarasi diri seolah-olah menang padahal angka sangat potensial dua putaran,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Feri juga mengungkap penggelembungan suara para paslon dalam kasus seorang pemilih mencoblos lebih dari sekali. Berdasarkan logika sengketa pemilu, pada kasus seperti ini harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Mengutip keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja pada Kamis (15/2/2024), ada potensi PSU di 2.413 TPS. Dari pantauan pada tahap pemungutan suara ditemukan bahwa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. 

Dia menyebut, jika pada satu TPS ada 300 pemilih, ada sekitar 800 ribu suara untuk satu jenis kecurangan. Ini belum termasuk orang yang punya hak pilih, tapi tidak bisa memilih, serta kecurangan yang tadak kelihatan dalam angka-angka yang masif di tengah masyarakat seperti intimidasi oleh aparat, politik uang, ancaman kepada kepala desa.

Hal lain yang patut disoroti pada Pemilu 2024 adalah ada sekitar 8 juta pemilih penyandang disabilitas, tetapi KPU hanya mencatat 1 juta orang. 

Dia menilai hal ini terkait dengan kewajiban KPU menempatkan huruf braille saat pencobloan, sehingga ketika memasuki bilik suara, seorang tunanetra tidak perlu dituntun. Kalau ada penuntun saat mencoblos, ini akan menjadi masalah jika yang diminta bukan yang ingin dicoblos.

“Jika penuntun sebagai pelaku kecurangan, maka akan ada 8 juta suara disabilitas yang dicurangi suaranya,” pungkasnya. (red)

Kompol Choky Margan, S.ST.selaku komandan KP. Belibis – 5007 menerangkan “Penangkapan bemula saat Tim KP. Belibis – 5007 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Perairan Teluk Pangkep masih tinggi tingkat aktivitas Nelayan Pelaku Handak/Bom ikan,”

“Dari informasi tersebut maka hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WITA Tim KP. Belibis – 5007 melaksanakan pengawasan dan pemantauan di wilayah Perairan tersebut,” jelasnya.

” Sekira Pukul 09.30, Tim KP. Belibis – 5007 mendengar suara letusan sebanyak 4 kali di perairan Pangkep, Gusung Palekko, Kel.Mattiro Ujung, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkajene kemudian Tim KP. Belibis – 5007 mendekati arah suara letusan di perairan tersebut. Sekira pukul 09.40 WITA Tim KP. Belibis – 5007 , mencurigai sebuah perahu jolloro yang diawaki 3 orang, dan 2 orang posisi berada di atas sampan gabus, kemudian Tim KP. Belibis – 5007 mendekat dan terlihat terduga pelaku mulai panik “, ujar Kompol Choky.

“Pukul 10.00 WITA, Tim KP. Belibis – 5007 melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap perahu jolloro yang di awali bernama sdr. Arnas dan 1 orang ABK perahu jolloro kemudian menyusul 3 orang ABK yang berada di perahu jolloro yang di mana telah di dapati 5 buah detonator, 2 buah jeriken bahan peledak (4 liter), 2 buah botol Aqua bahan peledak (1,5 liter), 2 buah botol Aqua bahan peledak ( 600 ml ), 1 buah botol pertalite ( 1 liter ), 2 gulung tali serat kelapa, 2 Buah kayu, 2 Buah korek api gas, 3 Buah kacamata selam, 1 Buah GPS mereka Garmin, 1 Buah kompas, 1 Buah sepatu dan Fins snorkling, 1 buah sampan gabus,”jelasnya.

Terduga pelaku dan Barang Bukti di bahwa dan di kawal menuju Mako Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan dan terduga di sangkakan melanggar Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senpi dan Bahan peledak dan atau Pasal 85 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam kesempatan yang lain Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Dadan, S.H., M.H. mengatakan “Praktek pengeboman ikan dilaut sudah jelas merusak lingkungan hidup, sehingga kita patut apresiasi kinerja anggota yang berhasil menangkap nelayan yang menangkap ikan dengan bom ikan dan kami juga berharap peran serta masyarakat terutama nelayan untuk menjaga ekosistim laut,”(red)

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” ungkap Menkes Budi saat menghadiri peringatan Hari Kanker Sedunia yang digelar oleh RS Kanker Dharmais, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan terus berupaya melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan deteksi dini kanker di tingkat puskesmas kabupaten/kota. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan layanan deteksi dini. 

Layanan deteksi dini ini khususnya untuk 4 jenis kanker utama, yakni kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, serta kanker paru-paru dan kanker usus yang banyak kasusnya ditemui pada pria.

Menkes Budi mengatakan semua puskesmas di 514 kabupaten/kota sedang disiapkan untuk bisa melayani deteksi dini 4 jenis kanker tersebut.

“Semua puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 Puskesmas di 514 Kabupaten/Kota,” ujar Menkes.

Alat kesehatan yang dimaksud, yakni utamanya untuk deteksi dini kanker payudara adalah Probe Linear USG. Sedangkan untuk deteksi dini kanker serviks, Kemenkes sudah mulai meluncurkan tes HPV DNA yang hasilnya lebih akurat dan prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Pap Smear.

Selain itu, Menkes Budi menyebutkan layanan deteksi dini kanker paru-paru dan kanker usus juga akan disediakan. Kemenkes menargetkan setiap puskesmas dapat melakukan layanan skrining kanker paru dengan alat Low Dose CT-Scan (LDCT) dan kanker usus besar dengan kolonoskopi.

LDCT mampu mendeteksi lesi kecil atau nodul pada paru-paru yang mungkin merupakan tanda awal kanker paru-paru.

“Kita akan selesaikan secara bertahap di 514 kabupaten/kota supaya tiap puskesmas punya CT-Scan biar bisa melakukan prosedur Low Dose CT-Scan untuk deteksi dini kanker paru-paru dan kolonoskopi untuk deteksi dini kanker usus besar,” kata Menkes Budi.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito mengungkapkan RS Kanker Dharmais siap bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memberikan pelatihan kepada dokter-dokter umum di puskesmas untuk dapat melakukan layanan deteksi dini kanker.

 “Kami akan ikut serta melatih dokter-dokter umum di puskesmas untuk bisa melakukan USG dan layanan deteksi dini kanker lainnya dengan turut bekerja sama dengan organisasi profesi dan kolegium supaya pelatihan secara masif dapat dilakukan dalam waktu cepat,” ungkap dr. Soeko.

Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memastikan semua rumah sakit siap melakukan layanan penyakit kanker. 

Selanjutnya, Menkes Budi berharap upaya ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mau pergi ke puskesmas dan melakukan skrining serta pemeriksaan deteksi dini kanker. 

“Kita semua perlu berkolaborasi melakukan edukasi yang masif supaya masyarakat mau pergi ke puskesmas untuk lakukan deteksi dini. Masyarakat jangan takut buat skrining dan periksa. Jika terdeteksi ada yang positif kanker, tidak perlu khawatir, bisa langsung rujuk ke rumah sakit karena sudah kami siapkan untuk dilakukan perawatan berikutnya. Lebih cepat ditemukan maka kemungkinan sembuhnya juga besar,” tutup Menkes Budi. (red)

Kereta cepat Whoosh telah resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 dan dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Stasiun Halim menjadi stasiun keberangkatan awal menuju stasiun akhir di Tegal luar, Jawa Barat. Oleh karena itu, melalui koordinasi bersama PT KCIC dan Kepolisian, akses masuk proyek di KM 0+850 Ruas Tol Jakarta-Cikampek harus ditutup dikarenakan masa pembangunan sudah selesai dan dikembalikan seperti semula demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

Jasa Marga bersama PT KCIC dan Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim, tepatnya di KM 1+842 Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan konstruksi gerbang tol dan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim tersebut sudah memasuki tahap akhir, saat ini sedang ditindaklanjuti perbaikan atas uji laik fungsi (ULF) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan relokasi akses contraflow yang sebelumnya mulai dari KM 00+200 menjadi mulai dari KM 01+400 tepatnya melalui Gerbang Tol Halim 3 Ruas Tol Jakarta-Cikampek menuju Ruas Tol Dalam Kota. Sehingga jika akses proyek di KM 00+850 A masih dioperasikan, dikhawatirkan akan membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. (red)

Perintah itu memunculkan dugaan adanya upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu, demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke Parlemen.

Deddy yang merupakan caleg PDIP dapil Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku kaget mendengar penghentian proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan di Kaltara. 

“Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR,” kata Deddy Yevri. 

Menurutnya, penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure. Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.

“Kami dapat informasi alasannya penghentian adalah karena sistem Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Padahal Sirekap itu bukan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang, atau C1 manual,” kata Deddy.

Kalaupun alasannya force majeure memang benar adanya, lanjut Deddy, seharusnya penghentian proses rekapitulasi hanya dilakukan di daerah terdampak. 

“Jadi misalnya gempa bumi atau kerusuhan terjadi di di daerah A, maka penghentian rekapitulasi hanya terjadi di daerah A. Ini kok kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” urainya.

Karena itulah muncul analisa dan kecurigaan publik dengan dugaan bahwa ada motif tertentu dibalik penghentian itu. Yang pertama adalah menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR. 

“Kebetulan jumlah suara kedua partai itu berhimpitan. Memang dari jumlah suara, PDI Perjuangan teratas. Tapi terkait jumlah kursi, itu kaitannya dengan sebaran suara yg menghadilkan kursi. Ada peluang kecil Golkar bisa didorong mendapat jumlah kursi terbanyak. Itu dugaan pertama yang banyak dibahas di bawah,” jelas Deddy.

Kedua adalah terkait dugaan bahwa ada salah satu parpol yang sebenarnya tidak lolos Parliamentary Threshold, hendak dipaksakan lolos ke parlemen. Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana. 

“Jadi kedua, ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat,” kata Deddy.

Untuk mengatasi kesimpangsiuran dan dugaan tersebut, maka Deddy sangat berharap kepada KPU untuk memberi penjelasan yang selengkapnya. 

“Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya. Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini,” pungkas Deddy. (red)

Petisi memuat 5 tuntutan, yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat (Pempus), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibacakan Wakil Relawan Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang.

Haposan menyatakan, tuntutan pertama adalah menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yang diwarnai kecurangan. 

Hal itu, terkait dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan massif yang menguntungkan paslon tertentu, sehingga secara sungguh- sungguh telah menghianati Demokrasi dan Konstitusi, yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, meminta penggantian komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini, dan membentuk KPU dan Bawaslu yang baru untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jujur dan adil (jurdil), khususnya Pilpres 2024-2029. 

Ketiga, memprotes keras deklarasi Kemenangan pasangan calon (paslon) 2, yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan hasil quick count. Padahal, KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara terbayak. 

“Hal ini, secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat,” kata Haposan.

Keempat, meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud.

Kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 2, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024. 

“Tuntutan ini berdasarkan pelaksanaan tahapan-tahapan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Quick Count yang didasarkan pada data Sirekap, di mana terjadi penggelembungan suara terhadap paslon tertentu,” kata dia. 

Rekayasa Hukum

Lebih lanjut, Haposan menyatakan, proses penetapan Cawapres Gibran Rakabuming Raka melalui rekayasa hukum (konstitusi) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya menghianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. 

“Tindakan ini secara nyata dan kasat mata merupakan dugaan kuat pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024,” jelas Haposan.

Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden paslon 2, yang diterima langsung KPU tanpa merevisi dan/atau mengubah PKPU yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. 

"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam Keputusanya Komisioner KPU dinyatakan bersalah," kata Haposan.

Para relawan Ganjar-Mahfud, kata Haposan, menilai bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, untuk menyandera tokoh tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, dan merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang halangi upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia

Selain itu, tindakan presiden dengan mengarahkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia; dan turun langsung ke daerah-daerah, tanpa melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial senilai Rp492 triliun, sebelum dilangsungkanya Pemilu 2024.

"Demikian Petisi Brawijaya ini disampaikan, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha Esa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita cita yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945," kata Haposan. (red)

Delapan kamera yang dipasang di sejumlah titik lapangan digunakan dalam uji coba yang mempertandingkan klub Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal.

"Intinya hari ini, kalau kita lihat, mulai dari alat peraga. Alat peraga yang didemonstrasikan atau yang kita gunakan sekarang ini, mulai dari simulator, kemudian semua peralatan yang ada," kata Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus.

"Ini persis seperti yang kita beli yang juga digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023,” sambung Ferry.

Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengungkapkan VAR sudah dapat diaplikasikan selama BRI Liga 1 2023/2024 seri championship pada 4-26 Mei.

Ratu Tisha menjelaskan saat ini penerapan VAR masih harus melalui beberapa tahap. Salah satunya melalui tahap persetujuan dan penilaian terakhir wasit serta asisten wasit VAR yang diberikan oleh FIFA.

"Untuk bertugas masih akan menunggu persetujuan dari FIFA sebagai penilaian terakhir mereka (wasit) kemudian melakukan pertandingan uji coba. Rencananya, FIFA akan hadir di sini antara tanggal 1 dan tanggal 8 Maret untuk melihat latihan terakhir kesiapan di batch 1 (wasit) ini," imbuh Ratu Tisha.

Dalam uji coba ini, wasit dan asisten wasit melakukan simulasi operator tayang ulang, yang digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan-keputusan penting.

Hal itu meliputi pengambilan keputusan gol sah atau tidak sah, pengecekan penalti atau tidak penalti, kemungkinan pelanggaran berpotensi kartu kuning atau kartu merah, dan kesalahan pengidentifikasian oleh wasit utama atau hakim garis.(red)

Menanggapi hal tersebut, Bidang Hukum Polda Metro Jaya memastikan akan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari 2024 mendatang.

"Siap hadir (sidang gugatan praperadilan Aiman Witjaksono) dan sudah kami persiapkan, " ujar Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simamarta, Sabtu (17/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pengajuan gugatan praperadilan itu hak Aiman sebagai saksi.

"Itu hak saksi untuk mengajukan gugatan praperadilan dan kami menghormati itu," ujar Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ade Safri juga mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidkum Polda Metro Jaya dan menyatakan siap menghadapi gugatan Aiman tersebut.

"Selanjutnya penyidik melalui tim advokasi Bidkum Polda Metro Jaya siap untuk menghadapinya," tegas Ade. (red)

Menurut dia, tanpa sadar konstitusi memberikan presiden Indonesia posisi kekuasaan yang hampir seperti setengah dewa, sehingga bisa mengarahkan undang-undang, mengubah undang-undang, dan memakai undang-undang untuk melegitimasi penyimpangan. 

"Tanpa sadar, kita semua ramai-ramai memposisikan presiden itu demikian terhormat karena ada prasangka baik yang luar biasa pada seorang presiden terpilih, sehingga konstitusi kita dibangun untuk menjadi presiden punya kekuasaan kayak setengah dewa. Dia bisa bikin undang-undang sendiri, kalaupun proses undang-undang lewat DPR enggak lolos, dia bisa lewat Perpu," kata Sobary, dalam acara Political Update di Channel Mind TV Indonesia, yang dipantau pada Sabtu (17/2/2024). 

Konstitusi seperti ini, lanjutnya, memberikan ruang kekuasaan sangat luar biasa kepada presiden, dan pada akhirnya hanya bergantung pada karakter, niat baik, atau ketulusan seorang presiden dalam menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara, pribadi atau kelompok. 

"Dengan konstitusi kayak gini, kalau kita punya presiden yang karakternya kacau, niat baiknya kacau, emosinya enggak stabil, maka saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa masa depan bangsa ini karena banyak hal yang dia lakukan enggak akan tersentuh hukum karena konstitusi kita memberikan ruang kekuasaan yang sangat besar kepada presiden," ungkap Sobary.

Mantan Pemimpin Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara itu menilai, kekacauan ini menjadi pelajaran mahal bagi Bangsa Indonesia, yang harus dikawal agar tidak akan terulang di masa depan. Dengan demikian, DPR yang dikawal rakyat, harus bisa mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden. 

Sobary menegaskan, pengawalan rakyat sangat penting karena sesungguhnya rakyat lah yang berkuasa dan berdaulat di negeri ini. Seorang presiden masa pemerintahannya akan berakhir, namun rakyat tidak akan pernah berakhir. 

"Kalau tidak, ini akan terulang terus, dan kita seolah digiring atau terpaksa toleran. Ini pelajaran mahal, jangan sampai kita semua menengok ke belakang dan merasa malu. Masalah ini tidak cukup dengan malu. Ini yang harus kita ingatkan dan tunjukkan kepada rakyat, bahwa yang berdaulat adalah rakyat, yang punya negeri ini kalian. Iya, rakyat tidak pernah berakhir, tapi pemimpin pasti berakhir," ujar Sobary. 

Dia mengatakan, sejarah berbagai negara juga menjadi pelajaran bahwa pemimpin yang memilih berakhir dengan cara terhormat akan selalu dikenang dan mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. 

Sebaliknya, pemimpin yang memilih melanggengkan kekuasaan secara tidak terhormat bahkan otoriter akan berakhir sebagai orang yang tersepak-sepak, tertendang-tendang, kesandung sana sini, bahkan ada yang sampai mengungsi ke luar negeri dan meninggal tanpa menginjak tanah air. 

"Barangkali presiden kita juga akan lari ke luar negeri, tapi mungkin itu sudah bagian dari perhitungan ya, sampai membuat banyak penyimpangan seperti ini, kita enggak tahu," tutur Sobary. (red)

Mahfud menyampaikan itu menanggapi kabar bohong perihal retaknya hubungannya dengan PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024, usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

Selain Mahfud, acara pengukuhan itu juga dihadiri Capres nomor 01 Anies Baswedan.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), periode 2008-2013, viral di media sosial bahwa dia tidak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan. Padahal, pasangan Capres-Cawapres ini tetap kompak. Pun demikian dengan PDI Perjuangan.

Dia menuturkan, bahwa pada Rabu (14/2/2024) wartawan bertanya kepadanya: “Kapan terakhir bertemu Pak Ganjar.”

Saat itu, Mahfud menjawab bahwa sudah empat hari tidak bertemu atau tidak berkomunikasi dengan Ganjar.

“Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak karena sejak kampanye terakhir, pada 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umrah. Jadi tidak berkomunikasi. Bukan karena berpisah atau karena tidak kompak,” jelasnya.

Mahfud pulang umrah pada 13 Februari 2024 dan langsung menuju Yogyakarta, karena keesokan harinya akan mencoblos.

Jadi, ujarnya, sebelum dan sesudah umrah dia selalu berkomunikasi, bertemu maupun bertelepon dengan Ganjar. (red)

Pembatalan ini untuk menegaskan, penggugat dalam sengketa Pemilu di MK tidak selamanya akan kalah.  

“Jangan diartikan, bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan. Terbukti itu secara sah dan meyakinkan ketika saya menjadi Ketua MK. MK pernah memutuskan pembatalan hasil Pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi, Pemilu ulang bisa,” kata Mahfud usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Mahfud mengatakan, jika terbukti ada kecurangan yang sah dan meyakinkan, MK berwenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Mahfud juga mengingatkan bahwa dalam pengalamannya sebagai Ketua MK, MK pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu dan mendiskualifikasi pemenangnya.

Ia mencontohkan, sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Timur tahun 2008. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo. Hasil Pilkada ini kemudian dibawa ke MK. 

Dalam putusannya, MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lainnya, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang Pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengkonfirmasi pernyataannya sebelum Pemilu 2024 dimulai, bahwa akan adanya gugatan terkait Pemilu 2024.

“Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap Pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU versi Hasyim Asy’ary dibentuk, ia datang ke tempat saya,” ujarnya. 

“Bahwa, saya diberitahu nanti ada gugatan bahwa Pemilu ini curang. Begitu juga saya berpidato secara terbuka saat pembentukan TV Pemilu di Trans TV, pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang itu, sudah saya katakan diawal 2023 tepatnya sebelum tahapan Pemilu dimulai, dan yang menggugat belum tentu kalah,” lanjut Mahfud menjelaskan. (red)

"Pastinya (bakal periksa lagi). Nanti kita update kapan waktunya," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Ade menjelaskan, pihaknya saat ini masih memeriksa sejumlah saksi ahli. Mulai dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum dan tiga orang lainya saksi pidana.

"Tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi lainnya dan termasuk para ahli Dalam penanganan perkara a quo, penyidik memeriksa tujuh orang ahli," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di kasus pernyataan 'polisi tak netral'. Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan.

"Dari kurang lebih 12 jam ini ada memang istirahat dan ada 59 pertanyaan dan telah dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang kita miliki," ungkap kuasa hukum Aiman, Finsensius Mendrofa di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024) malam. (red)

Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Pemerintah AS akan menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Kami akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberi Anda tanggal pasti atau waktu pasti karena saya memahami bahwa hasilnya masih akan diumumkan,” kata John Kirby, saat memberikan pengarahan di Gedung Putih, seperti dikutip VoA, Kamis (16/2/2024).

Menurut Kirby, jika Prabowo dinyatakan menjadi presiden terpilih, maka Gedung Putih akan menghormati suara rakyat Indonesia berdasarkan penetapan hasil resmi Pemilu. 

"Kami akan menghormati suara rakyat Indonesia," ungkap Kirby. 

Ketika apakah pemerintahan Joe Biden merasa nyaman dengan rekam jejak Prabowo yang selama lebih dari satu dekade dilarang memasuki AS karena tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia, Kirby menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) telah menjadi dasar kebijakan luar negeri Biden.

Menurut dia, dalam berbagai kesempatan, termasuk pertemuan dengan para pemimpin dunia, Biden selalu mengangkat isu dan kekhawatiran tentang HAM dan hak-hak sipil. 

Untuk itu, Kirby meyakini pemerintahan Biden tidak akan mengubah keputusan terkait larangan terhadap Prabowo untuk memasuki AS. “Itu tidak akan berubah,” ujar Kirby.

Sementara itu, tiga pemimpin negara sahabat, yakni Singapura, Australia, dan Republik Ceko telah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dinyatakan memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan hasil quick count.

Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, melalui akun media sosial X, Kamis (15/2/2024), menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. 

Selain itu, PM Singapura, Lee Hsien Loong, dan PM Ceko, Petr Fiala, juga telah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. (red)

Operasi TMC tersebut dilaksanakan atas arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., saat meninjau lokasi terdampak banjir Demak pada Senin (12/2), melalui koordinasi dengan BRIN, BMKG dan lintas instansi terkait.

Adapun pelaksanaan operasi TMC tersebut mulai dilakukan pada hari ini Kamis (15/2) menggunakan pesawat cessna 208 caravan bernomor lambung PK-SNM dari Lanud Ahmad Yani di Semarang.

Pada operasi TMC perdana di Semarang ini telah dilakukan penyemaian Natrium Clorida (NaCl) sebanyak 2 ton dengan 2 kali sortie selama kurang lebih 2 jam penerbangan. Pada sortie yang pertama, sebanyak 1 ton NaCl disemai di langit Ambarawa, Kendal dan Batang dari atas ketinggian 11 ribu kaki. Kemudian sortie yang kedua kembali disemai 1 ton NaCl di wilayah Magelang, wilayah pesisir Kendal dan Batang dari atas ketinggian 12 ribu kaki.

Area penyemaian tersebut dipilih karena berada di wilayah hulu yang dinilai tidak rawan longsor dan banjir, menurut kajian dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, keadaan cuaca di wilayah Jawa Tengah terpantau berawan dan hujan ringan hingga sedang. Pertumbuhan awan Cumulus Concestus juga mulai terdeteksi pada siang hari.

Adapun prediksi curah hujan harian di lima wilayah yang meliputi Demak, Blora, Sragen, Salatiga dan Banjarnegara diprediksi terjadi hujan dengan intensitas 7,1 - 9,8 mm per hari.

Dua Target Utama TMC

Direktur Sumber Daya Darurat, Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Agus Riyanto yang memimpin jalannya TMC ini mengatakan bahwa operasi TMC ini merupakan bentuk ikhtisar bersama dalam rangka mengurangi potensi dampak risiko bencana hidrometeorologi basah yang dipicu oleh faktor cuaca. 

Pada operasi ini, Agus menjelaskan ada dua fokus utama yang menjadi target pelaksanaan TMC. Pertama adalah bagaimana agar debit sungai dari wilayah hulu yang berhilir di Demak tidak kembali naik pada saat proses penutupan tanggul yang jebol. Sebab, jika debit sungai kembali naik maka upaya penutupan tanggul jebol penyebab banjir di Demak akan terkendala dan dikhawatirkan banjir semakin lama tertangani.

“Demak ini di hilir. Hulunya ada dari Blora, Grobogan dan Salatiga. Jadi TMC ini kita lakukan dengan fokus utama bagaimana kita memantau percepatan penutupan tanggul yang jebol dengan mengupayakan wilayah hulu agar tidak hujan,” jelas Agus.

“TMC ini juga dilakukan sekaligus untuk deretribusi hujan di daerah yang dipastikan tidak akan mengalir di hilir. Puncak curah hujan di jawa tengah tekonsentrasi di bulan Februari. Walaupun progres tanggul ini mulai finishing, namun kita tetap antisipasi untuk di hulu. Pointnya tanggul kokoh dan mulai surut,” tambah Agus.

Kemudian fokus yang kedua menurut Agus adalah bagaimana agar wilayah pengungsian warga terdampak tidak tergenangi banjir dan dapat meringankan beban mereka. Adapun hingga hari ini masih ada 25.518 jiwa yang mengungsi di berbagai titik mulai gedung-gedung pemerintahan maupun tenda mandiri di sepanjang tanggul yang mana lokasinya masih dikelilingi oleh genangan banjir.

“Kita juga membantu mengkondusifkan di area pengungsian dari genangan. Membantu mengurangi agar tidak ada hujan agar tidak ada genangan. Sampai hari ini pengungsi ada yang tinggal di tanggul maupun gedung serbaguna yang dikelilingi genangan air,” jelas Agus.

Sesuai rencana, operasi TMC ini akan dilakukan selama tiga hari sampai tanggal 19 Februari 2024 mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang apabila memang masih dibutuhkan sesuai hasil evaluasi oleh tim yang tergabung dalam operasi TMC ini.

“Rencana awal akan kita lakukan sampai tanggal 18 Februari 2024. Namun nanti kita lihat hasil evaluasi. Jika memang masih dibutuhkan kita akan lanjut sampai waktu yang belum ditentukan,” jelas Agus.

Pendampingan Posko Darurat dan Media Center

Selain operasi TMC, BNPB juga mengirimkan sejumlah personel khusus untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka percepatan penanganan darurat bencana banjir hingga masa pemulihan dan rehabilitasi serta rekonstruksi nanti.

Tim BNPB telah diberangkatkan sejak tanggal 12 Februari 2024 dan rencananya akan ditugaskan sampai awal Maret mendatang dengan sistem estafet. Adapun personel BNPB tersebut mulai dari tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, Kedeputian Bidang Pencegahan, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan, Pusat Pengendali dan Operasi, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.

Pada hari ini, tim BNPB tersebut telah melakukan pendampingan pembentukan posko terpadu darurat bencana dan media center yang dipusatkan di kantor bupati Demak. Pembentukan posko tersebut dilakukan guna memusatkan koordinasi antar lintas KL pusat maupun daerah termasuk pendampingan media massa dalam diseminasi informasi.

“Aktivasi posko ini penting. Kita inisiasi pembentukan posko terpadu darurat bencana bersama Pemkab Demak. Hari ini setelah dibentuk tadi langsung diadakan rapat dan sudah mulai tertata pola koordinasinya,” jelas Agus Riyanto.

Banjir Demak Mulai Surut, Namun Makin Meluas

Berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Demak, kondisi banjir yang merendam sebagian besar wilayah dengan julukan “Kota Wali” itu sudah berangsur surut. Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur Pambudi dalam Program Teropong Bencana yang disiarkan LIVE melalui YouTube BNPB pada hari ini.

Menurut Agus, beberapa ruas jalan utama sudah mulai dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 dengan kecepatan terbatas. Kendati mulai surut, namun cakupan wilayah terdampak banjir justru semakin meluas.

“Untuk sore hari ini air memang sudah mulai surut. Tetapi genangan meluas menjadi tiga kecamatan saat ini, dari awalnya hanya dua kecamatan,” jelas Agus.

Kondisi surutnya genangan banjir di Demak ini menurut Agus adalah bagian dari hasil jerih payah tim gabungan, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeratunseluna yang mulai berhasil menambal tanggul-tanggul jebol setelah kehilangan kemampuan menahan debit air akibat curah hujan yang tinggi.

“Air surut ini memang keberhasilan dari teman-teman BBWS Jeratunseluna untuk menambal tanggul yang jebol,” jelas Agus.

Hingga sore ini, wilayah yang masih terdampak banjir menurut Agus meliputi 12 desa di Kecamatan Karanganyar, 7 desa di Kecamatan Gajah dan 6 desa di Kecamatan Mijen. Untuk total pengungsi ada sebanyak 25.518 jiwa.

“Jumlah pengungsi 25.518 jiwa dengan jumlah desa kurang lebih 25 desa di tiga kecamatan,” tandas Agus. (red)

Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga mencapai puncaknya pada kerancuan sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu, akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemilu bahkan pilkada selanjutnya. 

Aria Bima menilai, penguasa baik di pusat maupun di daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses pemilu, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tidak ada yang bisa melawan rezim kalau melihat betapa proses pemilu sekarang yang manipulatif sejak awal ini seolah dibiarkan terjadi. Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai. Ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa dilawan, manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu," ujar Aria Bima, dalam jumpa pers Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Dia menilai, tidak perlu ada pemilu lagi maupun pemilihan kepala daerah jika sistemnya seperti sekarang, di mana penguasa tidak netral dan menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi sistem pemilu melalui program pemerintah dan pengerahan aparat. 

"Kalau pemilu dilakukan dengan sistem seperti sekarang ini, ada politisasi bansos, subsidi pupuk, intimidasi kepada aparat desa melalui dana desa, belum lagi money politic, terus untuk apa kampanye, debat, tim narasi, tim subtansi, tim intelektual dikumpulkan. Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," ungkap dia.

Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang buruk, dan hanya menjadi ajang yang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng.

"Saya merasa tidak perlu lagi ada pemilu, bahkan pilkada juga tidak perlu. Buat apa buang-buang uang untuk penyelenggaraan pemilu, sampai rekap suara aja keliru. Kalau kondisi seperti ini, manipulatif dan tidak ada netralitas dari pemerintah, saya tanya kita masih perlu ada pemilu enggak? Karena sederhana, pakai saja dana desa, ancam kepala desa, tidak perlu paslon berdebat visi-misi, buat kampanye terbuka, dan lain-lain. Toh, hasilnya sudah ketahuan," tutur Bima. 

Pilar Keempat

Pada kesempatan itu, Aria Bima juga meminta media memainkan peran sebagai pilar keempat demokrasi untuk mengawal proses pemilu yang masih berjalan. 

Ia menyayangkan pemberitaan media massa yang seolah menggiring opini bahwa pemilu sudah selesai hanya berdasarkan hasil quick count (hitung cepat), padahal proses penghitungan suara resmi masih berjalan. 

Tak hanya itu, sejumlah pemberitaan pun sudah menanyakan tentang susunan kabinet dari pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Bahkan, PDI Perjuangan pun sudah digiring dengan pertanyaan apakah akan mengambil posisi sebagai oposisi atau akan berkoalisi dengan paslon 2. 

"Kita masih dalam proses, tapi media saja sudah menggiring seolah pemilu ini sudah selesai, sampai bertanya pilih koalisi atau oposisi. Tolonglah teman-teman media, mainkan peran kalian untuk ikut mengawal demokrasi, sebagai pilar keempat. Jangan menggiring untuk menanyakan soal pembentukan kabinet, apakah yang kalah akan berkoalisi atau tetap oposisi, ini prosesnya belum selesai. Media harus mengawal pemilu by process, jangan cuma lihat dari quick count lalu dianggap sudah selesai," kata Aria Bima. (red)

“Bawaslu menjabarkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu ini, khususnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara serta dugaan intimidasi,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Jumat (16/2/2024). 

TPN Ganjar-Mahfud, kata Todung juga memfokuskan tindakan intimidasi yang terjadi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Kenapa ini penting, menurut Todung, jika dikaitkan dengan Sirekap maka hubungannya juga dengan penyelenggara pemilu. 

Tindakan intimidasi tersebut sangat disayangkan. Situasi tersebut menggambarkan bagaimana penyelenggara pemilu di bawah berada dalam keadaan tertekan saat menjalankan tugas-tugasnya sehingga tidak maksimal. 

Dijelaskan Todung, seharusnya pimpinan KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu meminta maaf kepada publik, sebab publik juga punya hak untuk mendapatkan penjelasan atau informasi yang sangat transparan.

“Kalau memang kita perlu melakukan investigasi, DPR bisa menindaklanjuti hal ini, memanggil pimpinan KPU dan Bawaslu, dan bila perlu membentuk tim investigasi independen dalam hal ini, kenapa tidak,” ujar Todung. 

Menurut Todung, DPR punya kewajiban untuk melakukannya, agar KPU tidak melepaskan tanggungjawabnya. Sebab bila fenomena ini didiamkan, maka bisa terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. 

Pada kesempatan itu, Todung juga menyampaikan bahwa TPN Ganjar-Mahfud sudah banyak melaporkan dugaan pelanggaran maupun kecurangan kepada Bawaslu dan KPU, baik yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing wilayah.

“Sebenarnya tidak ingin komplain, tapi kondisinya banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ini mengecewakan, seandainya Bawaslu cepat tanggap, kontroversi dan gonjang-ganjing Sirekap ini tidak perlu terjadi,” paparnya.

Bahkan TPN kata Todung, telah menyurati Bawaslu namun tidak ditanggapi sama sekali. Entah apakah karena kesibukan Bawaslu, kelalaian Bawaslu atau by desain Bawaslu untuk tidak menyentuh persoalan-persoalan semacam ini.

“Nah ini hal-hal yang sering kita temukan dalam setiap laporan yang kita sampaikan kepada pihak penyelenggara pemilu,” tegasnya. (red)

Hal itu, disampaikan Pakar keamanan siber dari Lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISReC), Pratama Persadha di Jakarta, Jumat (16/2/2024). 

Menurut Pratama, kesalahan input data pada Sirekap KPU diduga masih berkaitan dengan peretasan 204 juta data pemilih di sistem KPU, yang dilakukan hacker bernama "Jimbo" yang sempat menghebohkan dunia maya, pada 27 November 2023. 

"Ada dugaan kuat kerusakan sistem keamanan KPU sudah parah akibat serangan siber dari Jimbo. Sangat mungkin, Jimbo menaruh malware-nya di sistem KPU, sehingga selain meretas data pemilih, dia juga bisa mengubah data termasuk untuk rekapitulasi suara hasil Pemilu," ujar Pratama. 

Dia mengungkapkan, sejak kebocoran data pemilih, KPU dan gugus tugas yang melibatkan BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo, belum secara lugas menjelaskan kepada masyarakat tentang kerusakan yang ditimbulkan dan apakah sistem keamanan siber KPU terjamin hingga rekapitulasi suara hasil pemilu. 

Sejauh ini, KPU dan pihak-pihak terkait tidak membeberkan bagaimana Jimbo bisa masuk ke sistem KPU, kerusakan apa saja yang ditimbulkan, dan apakah sudah tertangani kerusakannya hingga tuntas, begitu juga dengan jaminan sistem keamanan dari serangan siber selanjutnya. 

Hal itu, lanjut Pratama, menjadi jaminan bahwa hasil pemilu dapat dipertanggung jawabkan, dipercaya, dan kuat legitimasinya, serta harus diberikan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada seluruh masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta Pemilu.

Ada Malware

Pratama menyampaikan, ada kemungkinan Jimbo meletakkan malware di sistem IT KPU, dan sampai kini bebas mengakses sistem tersebut, sehingga bisa melakukan kekacauan dengan mengacak atau mengubah data yang diinginkan. 

Dari sisi keahlian siber, hingga saat ini KPU tidak menjelaskan secara lugas mengapa Sirekap salah membaca data yang terinput di dalam hasil scan formulir C1 Plano, sehingga ditemukan berbagai kesalahan seperti penggelembungan suara. 

"Hal ini bisa disebabkan 2 kemungkinan. Pertama, sistem KPU memang rusaknya agak parah, tim IT-nya tidak menemukan celah keamanannya, atau tidak menemukan di mana masalahnya," ujar Pratama. 

Dia menduga, kerusakan pada sistem KPU disebabkan oleh malware yang dimasukkan "Jimbo" dan belum teratasi sampai saat ini, sehingga terjadi error saat rekapitulasi suara pada Sirekap KPU.

Seperti diketahui, pada 27 November 2023, jagad maya dihebohkan dengan dugaan bocornya 204 juta data pemilih di laman resmi milik KPU. 

Dugaan kebocoran data KPU diungkap akun “X” milik Founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Data yang diklaim milik KPU ini, dibocorkan oleh akun bernama Jimbo di Breachforums. 

Meskipun sistem KPU dapat dipulihkan, namun tidak ada penjelasan secara terbuka tentang sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh peretasan yang dilakukan "Jimbo" dan bagaimana jaminan keamanan siber pada sistem IT KPU selanjutnya.

Penghitungan Suara Manual

Seiring kembali terjadinya error pada sistem IT KPU, dalam hal ini Sirekap, Pratama menilai, tak ada cara lain yang dapat dilakukan selain mengawal penghitungan suara manual berbasis pada form C1. 

Hal itu, disebabkan tidak ada jaminan keamanan pada sistem IT KPU meskipun error pada input data di Sirekap dapat dilakukan. Jika KPU tetap menggunakan Sirekap, maka harus ada penjelasan terbuka dan simulasi kepada publik mengenai berapa banyak data yang error, apa yang menyebabkan error terjadi, bagaimana koreksi data dilakukan, serta jaminan bahwa tidak akan ada lagi perubahan data karena sistemnya sudah dikunci. 

Dia menjelaskan, salah satu error pada Sirekap yang ditemui mengindikasikan, KPU tidak mengunci sistem untuk membaca data maksimal jumlah pemilih pada Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan sebesar 300 orang.

Itu sebabnya, bisa ditemukan jumlah suara 800 hingga 900 pada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, padahal jumlah pemilih tidak mencapai angka maksimal 300 orang.  

Sebagai contoh, Pratama menunjukkan data hasil suara Pipres di TPS 13 Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat, di Sirekap KPU. Jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT tercatat sebanyak 301 orang, tapi pengguna hak pilih sebanyak 204 orang. Pada TPS tersebut, Paslon 1 mendapat 70 suara, paslon 2 mendapat 617 suara, dan paslon 3 hanya 15 suara. 

"Ini bukan masalah siapa yang menang tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300 sistem ini harusnya error atau menolak input data karena jumlah maksimal pemilih adalah 300. Tapi ini agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal pemilih di TPS, jadi ini rawan disalahgunakan apalagi ketika tidak ada yang mengecek," tutur Pratama.  

Oleh karena itu, lanjutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk ikut mengawasi hasil real di TPS masing-masing dengan mengecek di website-nya KPU website resinya KPU di info pemilu kpu.go.id atau Pemilu 2024.kpu.go.id kemudian klik TPS-nya masing-masing untuk memastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekap sama persis dengan hasil perolehan suara yang ada di TPS masing-masing. 

"Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses ke lembar Plano C1 di TPS masing-masing, karena itu semuanya boleh melihat. Kita harus memastikan bahwa hasil suara yang diumumkan oleh KPU itulah yang benar-benar suara rakyat," ujar Pratama. (red)

Berdasarkan daftar yang dikeluarkan FIFA pada 15 Februari 2024, Indonesia kini menempati peringkat 142 dunia atau naik empat tingkat dari posisi sebelumnya.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan rangking yang cukup signifikan tersebut. Terlebih dalam lima tahun terakhir, posisi 142 FIFA merupakan peringkat terbaik Indonesia. 

Kedudukan terbaik timnas dalam setahun ini ada di posisi 145 pada 26 Oktober 2023.

"Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam lima tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas, sudah on the track," ujar Erick.

Upaya untuk terus menaikkan peringkat akan tersaji pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia yang tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina akan melakoni laga terdekat pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam partai laga home dan away lawan Vietnam. 

Sejauh ini, timnas sudah mengumpulkan 1 poin dari hasil seri melawan Filipina dan sekali kalah dari Irak.(red)

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan temuan yang dilaporkan para pengawas TPS tersebut dapat diusut sebagai dugaan tindak pidana pemilu.

"Iya (akan diusut dugaan tindak pidananya). Kan ditemukannya pada 14 Februari. Sebelum itu pasti ada kejadian. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan (pengusutan) teman-teman," ungkap Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Bagja memastikan pihaknya bersama kepolisian memiliki tenggat waktu untuk melakukan pengusutan tersebut. Dia menyebut, Bawaslu memiliki waktu 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan UU Pemilu.

"Kalau sudah ditemukan, diregister oleh Bawaslu, maka akan melanjutkan ke penyelidikan dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut," tuturnya. (red)

Ganjar menyatakan, ada anomali perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Padahal diukur dari tingkat perolehan suara, PDI Perjuangan mengungguli partai politik lainnya. 

“Ada kejanggalan perolehan suara, jika diukur dari suara PDI Perjuangan yang berada di puncak. Kan, quick count itu, penghitungan sebenarnya belum. Hasil quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi, kalau nggak salah nomor satu. Ada anomali dengan suara saya dan sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Semoga nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split ticket-nya agak terlalu lebar,” kata Ganjar di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ganjar menyatakan, TPN Ganjar-Mahfud akan menunggu keputusan resmi KPU terkait hasil Pemilu 2024, baru menentukan langkah selanjutnya.

"Kita sudah sepakat akan menunggu keputusan KPU. Sesuai apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja,” ujarnya. 

Ganjar mengungkapkan, banyak temuan dan laporan di lapangan terkait proses Pemilu 2024, yang mencakup evaluasi dari sudut pandang struktural partai dan relawan. 

Selain itu, lanjutnya, TPN juga akan mengkonfirmasi informasi dari daerah untuk memastikan tingkat keakuratan data dan menentukan apakah ada pola atau kejanggalan tertentu pada hasil penghitungan suara.

“Banyak juga. Makanya kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah pelanggaran ini terstruktur, sistematis, dan massif. Ini sifatnya laporan, tapi sekali lagi prinsip kita, kita akan menunggu keputusan KPU. Apa pun yang diputuskan KPU, kita akan ikuti. Kita menghormati proses kok,” tutur Ganjar. (red)

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam memasukkan tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri padasa melakukan pemesanan. “Rencanakan perjalan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, salah satunya dengan menerapkan system entrean Saat mavilian tiket kereta api jarak jauh. 

System entrean ini diterapkan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan layanan kepastian, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Pada jam peak season, dimana terjadi kepadatan pemesanan tiket maka calon penumpang akan diarahkan kesistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup jendela tersebut agar tetap terhubung dengan sistem. Selanjutnya pada jam berpasangan, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan mavilian tiket seperti biasa.

Sistem antrean penjualan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan Web KAI.id dersebut sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2024.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi,” kata Joni.

Untuk informasi lebih lanjut tekait penjualan tiket pada periode Angkutan Lebaran, maslamakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id , atau media sosial KAI121.

“KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada periode Lebaran 2024 melalui perjalanan kereta api yang selemat, aman, dan nyaman,” lanjut Joni.  (red)

“Saya bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan melaksanakan makan siang bersama dengan para personel pengamanan Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta Pusat,” kata Sigit dalam akun X (Twitter) resminya @listyosigitprabowo yang diunggah pada hari Kamis (15/2).

Selain itu, Sigit menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas seluruh personel TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Saya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel TNI-Polri yang telah melaksanakan pengamanan rangkaian Pemilu 2024.,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit juga berpesan untuk memperkuat sinergisitas TNI-Polri agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan menjaga situasi kondusif NKRI.

“Mari kita perkuat sinergisitas TNI-Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bangsa sehingga terpeliharanya situasi Kamtibmas aman kondusif serta dalam menjaga kedaulatan NKRI.” tutup Sigit.

Pada hari yang sama, Sigit bersama Panglima TNI memantau langsung situasi kamtibmas saat pencoblosan di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Hasilnya, seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara di seluruh Indonesia berjalan aman dan damai.

Apresiasi dan rasa terima kasih dari Kapolri dan Panglima TNI ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan profesionalisme personel TNI-Polri dalam mengamankan Pemilu 2024. Sinergitas dan dedikasi mereka menjadi kunci utama terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama proses pemungutan suara, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses. (red)

Hasilnya, ada 8 partai politik yang diprediksi lolos parlemen. Adapun syarat parpol dapat lolos ke parlemen apabila mereka berhasil melampaui ambang batas parlemen alias parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Berikut perolehan suara nasional masing-masing partai dari hasil hitung cepat CSIS yang lolos parlemen:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 16,68 persen

2. Partai Golongan Karya (Golkar): 14,75 persen

3. Partai Gerindra: 13,65 persen

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 10,63 persen

5. Partai Nasdem: 9,40 persen

6. Partai Keadilan Sosial (PKS): 8,17 persen

7. Partai Demokrat: 7,53 persen

8. Partai Amanat Nasional (PAN): 6,97 persen

Quick count CSIS menggunakan populasi 2.000 TPS yang tersebar di 38 Provinsi. Sampel dipilih dengan metode Multistage Random Sampling. Tingkat kepercayaan Quick Count ini 95 persen dengan Margin of Error ±1%. Quick Count ini paling tidak melibatkan 1 juta pemilih. (red)

"Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah," ujar usai meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Menurut Jokowi, apapun hasilnya seluruh pasangan dan pengusung capres dan cawapres diminta menunggu pengumuman resmi KPU RI. Dia juga meminta publik bersabar dan tidak terburu-buru menyimpulkan.

"Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi KPU, jadi sabar, ojo kesusu, sabar," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih terus melakukan pembaharuan atau update hasil hitung suara atau real count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis (15/2/2024) pukul 07.30 WIB, jumlah suara masuk telah mencapai 39,33 persen atau 323.807 dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia.

Adapun hasil perolehan sementara masing-masing pasangan capres-cawapres, sebagai berikut:

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah 24,56% atau 5.118.083 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 55,97% atau 11.663.413 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 19,46% atau 4.055.193 suara. (red)

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024. 

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakay sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (red)

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Cipinang, Hendrayanto mengatakan, untuk penanganan awal, ada 12 personel gabungan dari unsur Satgas Sumber Daya Air (SDA) dan PPSU yang dikerahkan ke lokasi. Yakni memotong menjadi beberapa bagian pohon angsana berdiameter 40 sentimeter dan tinggi enam meter yang tumbang tergerus longsor. Sebab batang pohon menutupi saluran air. Mereka juga mengangkat sebagian puing longsor ke daratan karena dikhawatirkan mengganggu aliran air.

"Tahap awal ada 12 personel untuk penanganan awal. Nantinya akan diturunkan alat berat untuk penanganan, karena medannya cukup terjal di kedalaman sekitar tujuh meter," ujar Hendrayanto, Rabu (14/2).

Menurutnya, agar tidak terjadi longsor susulan, lokasi kejadian akan dipasangi cerucuk menggunakan kayu dolken. Sebab hanya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi kejadian, terdapat tempat pemungutan suara (TPS) yang rutin diadakan setiap Pemilu. Namun pihaknya mengimbau warga agar jangan terlalu mendekati longsoran ketika melakukan pencoblosan hari ini.

Sementara, Ketua RT 02/04 Cipinang, Drajat menambahkan, longsor terjadi sekitar pukul 01.15 kemarin. Saat dirinya bersama warga lainnya sedang mempersiapkan tenda untuk TPS. Awalnya ada ranting pohon yangn jatuh dan tak lama kemudian disusul terjadi longsor. Turap Kali Sunter ini langsung amblas ke dasar kali dan pohon yang ada di atas ikut roboh.

"Bahkan ada satu mobil jenis Ertiga milik warga yang biasa diparkir di situ ikut terbawa longsor. Untungnya tertahan batang pohon yang tumbang sehingga mobil tidak sampai terjatuh ke dasar kali. Mobil kemudian dievakuasi menggunakan mobil crane milik Sudin Perhubungan Jakarta Timur," papar Drajat.

Menurutnya, di lokasi kejadian setiap hari ada dua mobil yang diparkir milik warga. Sebab lokasi dijadikan area "garasi" mobil warga. Kini "garasi" tersebut sudah ikut terbawa longsor turap kali. DI lokasi ini juga ada kandang ayam milik warga. Tercatat ada lima ekor ayam mati akibat tertimpa puing longsoran.

Warga berharap, lokasi longsor diperbaiki secara permanen, mengingat di lokasi sekitar sering banyak anak-anak bermain. Karena memang lokasinya di pemukiman padat penduduk. (red)

"Terkait hp dari pada tersangka, itu sudah kita sita pada saat dilakukan penangkapan," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Senin (12/2/2024).

Wira mengatakan, saat ini pihaknya meneliti bukti percakapan Yudha dengan orang lain. Termasuk chat antara Yudha dan Tamara.

"Dan saat ini masih dilakukan proses analisis terhadap digital forensik dari pada hp tersangka," ungkapnya.

Wira menambahkan, Yudha sendiri mempunyai hubungan asmara dengan Tamara. 

"Hubungan ibu korban dengan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan mereka statusnya berpacaran," katanya.

"Nanti sudah berapa lamanya akan kita periksa kembali tapi berdasarkan hasil pemeriksaan mereka adalah berpacaran," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Yudha Arfandi alias YA sebagai tersangka kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (6). Yudha merupakan kekasih Tamara.

Yudha dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, yakni Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP. Yudha pun terancam pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. (red)

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo berpesan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Presiden juga berharap masyarakat dapat menikmati gelaran pemilu sebagai pesta demokrasi.

"Kami baru saja menyampaikan surat undangan pemungutan suara untuk Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kemudian kami juga sampaikan lokasi TPS 10 RW 02 di Gedung Lembaga Administrasi Negara," kata Ketua KPPS TPS 10, Hamdy Basjar dalam keterangannya.

Menurut Hamdy, jumlah DPT di TPS tersebut ada 120 orang yang terdata. Hamdy mengatakan, TPS 10 dibuka sejak pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

"Pemungutan suara yang saya sampaikan TPS dibuka jam 8-12 WIB. Yang jam 13 WIB nanti mungkin untuk Daftar Pemilih Tambahan dan Khusus," jelasnya. (red)

“Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro,” demikian bunyi di pasal 20, seperti dikutip Selasa (13/2/2024).

Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi per 12 Februari 2024. Perpres itu bernomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Perpres itu menambah satu direktorat di Bareskrim Polri dari yang sebelumnya 6 menjadi 7 direktorat.

Adapun penambahan ini disebutkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diketahui, pada perpres terakhir terkait organisasi Polri, Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat, dan 4 biro.

Perpres terakhir itu tertulis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. (red)

Dalam laporan bernomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, pelapor dalam kasus ini adalah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Perkasa Roeslani. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago membenarkan perihal adanya laporan tersebut.

“Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri,” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Erdi menuturkan, dengan adanya laporan tersebut, penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Nantinya, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan.

“Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor,” ujar Erdi.

Dalam laporan ini, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A UURI Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UURI Nomor 1 tahun 1946. (red)

Disampaikan VP Public Relations KAI, Joni Martinus, angka penjualan tiket setara dengan 54 persen dari okupansi tempat duduk yang disediakan selama periode pemilihan umum (pemilu) atau 12-18 Februari 2024. Adapun jumlah tempat duduk yang disediakan sebanyak 984.756.

"Tiket yang sudah terjual 526.887 atau okupansi 54 persen dari tempat duduk yang disediakan," ungkap Joni.

Jumlah tertinggi penjualan tiket pada periode Pemilu terjadi pada Senin, (12/2/2024) dengan jumlah 134.856 tiket. KAI sebelumnya mencatat adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan memasuki masa pemungutan suara di pemilu tahun ini.

Berdasarkan data pada Senin (12/2/2024) pagi, sebanyak 108.218 tiket kereta api jarak jauh telah terjual, jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kondisi normal yang rata-rata sekitar sebanyak 90.000 penumpang.

Angka penjualan tiket akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Para penumpang menuju berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Solo, dan kota lainnya.

Untuk mengakomodasi pelanggan pada selama 12-18 Februari, KAI menyiapkan 1.502 KA jarak jauh atau rata-rata 214 perjalanan per hari. Menjelang masa pemungutan suara pada Pemilu 2024, KAI juga mengintensifkan upaya pengamanan di area perkeretaapian.

Langkah keamanan ini diimplementasikan untuk memastikan keselamatan pelanggan serta kelancaran operasional kereta api menjelang periode pemungutan suara pada Pemilu 2024 Joni mengatakan, KAI secara aktif bekerja sama dengan TNI/Polri untuk meningkatkan pengawasan dan optimalisasi pengamanan di kereta api, stasiun-stasiun, serta jalur kereta api dan perlintasan sebidang. (red)

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengaku masih mendalami alasan Yudha menenggelamkan Dante.

"Terkait dengan motif, kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman," kata Wira dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Senin (12/2/2024).

Wira menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu hasil analisis dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Mabes Polri.

"Jadi kami tidak bergerak sendiri dalam hal ini penyidik Polda, kami akan menggandeng Apsifor untuk natinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka," ujar Wira.

Lebih lanjut, Wira mengatakan bahwa sejumlah saksi juga bakal turut diperiksa guna mengungkap kasus tersebut.

"Nanti kami selaraskan keterangan-keterangan saksi yg ada namun dari pasal yang kita terapkan kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana pasal pembunuhan berencana," kata dia.

"Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana kami sudah terapkan, kami akan perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli, termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang, maupun ahli di bidang renang," ujarnya. (red)

“Beliau (Kabaharkam Polri) telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul, memberikan arahan kepada Dirbinmas,” kata Henry di Gedung Baharkam Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Henry pun menceritakan awal mula dirinya mengucapkan informasi adanya arahan ke Dirbinmas Polda jajaran. Saat itu dirinya menghadiri sebuah acara dan mendapatkan informasi ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh Polda.

Ia mengakui, seharusnya informasi itu ia konfirmasi langsung, Setelahnya, ia pun mendapatkan konfirmasi dari beberapa Kapolda bahwa apa yang diucapkannya tidak benar.

“Saya bilang kenapa? Saya (Kapolda) sudah cek ke Dirbinmas saya tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu,” katanya.

Ia pun tidak langsung percaya hingga kemudian Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran menghubunginya guna memberikan konfirmasi.

Pada hari ini, ia pun berkesempatan bertemu langsung dengan Kabaharkam Polri untuk mengonfirmasi pernyataan dirinya.

“Saya perlu ketemu untuk menanyakan langsung gitu ya, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan lewat telepon itu memang benar tidak pernah ada arahan dari kapolri, itu saja,” katanya.

Henry pun menegaskan, apa yang disampaikannya merupakan semata-mata kecintaannya terhadap Polri. Dengan konfirmasi ini, Henry menegaskan bahwa informasi yang ia sampaikan sudah terkonfirmasi tak benar.

“Saya pun menyampaikan harapan kepada institusi Polri agar netral dalam perhelatan demokrasi ini,” katanya. (red)

“Alhamdulillah PPLN TPSLN semua berjalan lancar dan aman, tertib. Nanti akan dilaksanakan penghitungan suara serentak di tanggal 14,” ujar Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran di Lobby Gedung Baharkam Polri, Senin, (12/2/2024).

Selain kondusifitas pelaksanaan Pemilu di luar negeri, Komjen Fadil menyebut keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam negeri tetap kondusif dan terkendali. Kata dia, akan ada evaluasi terkait pergeseran personel polisi yang bertugas mengamankan TPS.

“Situasi nasional kondusif, paling kita dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terkait pergeseran anggota ke titik-titik TPS yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya (personel, red),” jelasnya.

Terkait pengamanan Pemilu, Fadil mengatakan bahwa selain menjalankan Operasi Mantap Brata (OMB), Polri melaksanakan Operasi Aman Nusa 1 dan 2. Hal tersebut sebagai antisipasi jika nantinya terjadi bencana alam dan gangguan terorisme.

“Kita juga melaksanakan operasi Aman Nusa I untuk bencana alam, Aman Nusa II untuk konflik sosial manakala terjadi gangguan terorisme. Jadi jika ada terjadi bencana seperti kan di Demak ada banjir itu kan Grobokan, Kapolda sudah menyusun operasi Aman Nusa 1 dan Aman Nusa 2 untuk mengantisipasi itu semua,” jelas Fadil.

Terkait TPS yang terletak di wilayah rawan bencana, Fadil mengatakan sudah terdata di masing-masing Polda. Termasuk untuk menghadapi banjir di musim penghujan telah disiapkan antisipasinya bersama stakeholder.

Di sisi lain, kata Fasdil, tidak ada ancaman terorisme terkait Pemilu. “Sampai saat ini tidak ada ancaman Terorisme,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas. Terlebih pemungutan suara akan dilangsungkan dua hari lagi.

“Mari kita menjaga bersama-sama kondusifitas. Dua hari lagi kita akan masuk ke tahap pemungutan suara. Itu, jauh lebih penting untuk masa depan bangsa,” katanya. (red)

Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP DKI Jakarta, Adi Krisno mengatakan pembersihan dilakukan serentak di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Rekapitulasi hasil pembersihan APK pada masa tenang Pemilu 2024 hingga Pukul 12 siang dari laporan satuan di wilayah total sudah ada 309.633 APK ditertibkan," ungkap Adi Krisno saat dikonfirmasi.

Adi merinci alat peraga kampanye yang ditertibkan antara lain spanduk sebanyak 62.616 lembar, baliho ada 26.861 lembar, banner ada 92.831 lembar, bendera sebanyak 100.941 lembar, pamflet/stiker ada 16.340 lembar, dan lainnya sekitar 10.044 lembar.

Sedangkan pelaksanaan penertiban APK dilakukan berdasarkan satuan pelaksana di masing-masing wilayah paling banyak ada di Jakarta Timur dengan 78.488 APK.

Menyusul Jakarta Selatan dengan 75.965 APK ditertibkan. Kemudian 66.102 APK di Jakarta Pusat juga sudah ditertibkan. Kemudian 52.966 APK juga sudah ditertibkan di Jakarta Barat.

Lalu APK di Jakarta Utara yang sudah ditertibkan yakni sebanyak 29.528 APK. Sedangkan penertiban APK di tingkat provinsi ada sebanyak 3.566 APK. Penertiban di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 3.018 APK.(red)

“Sejak hari Jumat, Sabtu dan Minggu sudah beberapa Polda melaksanakan apel untuk kesiapan personil dalam rangka pengamanan di TPS-TPS,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Loby Gedung Baharkam Polri, Senin (12/2/2024).

Trunoyudo menjelaskan, personel Polri tersebut akan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di TPS, serta mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan bencana alam.

“Kasatgas Ops Daerah, baik itu Tingkat Polda maupun tingkat Polres yang sudah memetakan tingkat kerawanan baik, kerawanan Kamtibmas maupun juga kerawanan geografis atau Bencana alam,” ujarnya.

Selain itu, Polri juga telah mengamankan 460 TPS di luar negeri (LN) yang tersebar di 12 wilayah dan 7 negara.

“Situasi di TPS LN saat ini masih kondusif dan akan terus dijaga hingga masa penghitungan suara pada tanggal 14 Februari,” kata Trunoyudo.

Trunoyudo mengatakan, Kasatgas Ops Daerah di tingkat Polda dan Polres telah memetakan tingkat kerawanan Kamtibmas dan geografis di wilayahnya masing-masing.

“Perlu diketahui terkait dengan logistik kelengkapan di TPS untuk logistik Pemilu, ini sudah sampai ke wilayah-wilayah dan ini juga masih berlangsung beberapa daerah jangkauan-jangkauannya agak sulit secara geografis ya ini sudah dilakukan sampai ke tempat-tempat TPS,” ujarnya.

Dia menambahkan, logistik Pemilu dalam keadaan layak dan siap digunakan pada 14 Februari 2024.

“Dari jumlah TPS kurang lebih 820.161 TPS yang diamankan termasuk tadi diantaranya ada TPS luar negeri sebanyak 460 TPS LN dan kemudian yang kotak suara keliling ada 1.455 dan juga jumlah menggunakan pos ada 375.600 yang digunakan dalam pemilihan suara atau pemungutan suara nanti,” kata Trunoyudo.

Trunoyudo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa tenang ini untuk melihat calon pemimpin nasional dengan tenang dan menjaga persatuan dan kesatuan.

“Kami juga menghimbau pada masa tenang ini lebih terkonsentrasi untuk masyarakat bisa pada masa tenang ini lebih lagi melihat calon-calon pemimpin nasional yang akan dipilihnya dengan tenang dengan baik dan tentunya kami juga menghimbau seluruhnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tadi sudah disampaikan aman, damai dan tentunya bermartabat,” pungkasnya. (red)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 112 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) 2024, sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di kota-kota di luar negeri telah menggunakan hak suaranya terlebih dahulu, dimulai pada 5 Februari 2024 lalu.

“Berdasarkan perhitungan exit poll yang kami terima, Ganjar-Mahfud unggul sangat telak di beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat,” kata Direktur Eksekutif Komunikasi, Informasi, dan Juru Bicara TPN Tomi Aryanto.

Berdasarkan hasil exit poll sementara di Melbourne, Australia, Ganjar-Mahfud beroleh 56,7 persen suara, mengalahkan pasangan Anies-Muhaimin (32,9 persen) dan Prabowo-Gibran (10,4%). Sementara di New York, Amerika Serikat, paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud mendapat 40,4 persen suara, diikuti Anies-Muhaimin 38,2 persen dan Prabowo-Gibran 21,4 persen.

Tomi menekankan, TPN Ganjar-Mahfud akan terus menjaga dan mengawal bersama suara dan hasil pemilihan ini agar aman serta benar-benar sesuai dengan aspirasi yang telah diberikan para pemilih.

“Kita berharap KPU, Bawaslu dan seluruh perangkat yang terlibat dalam pemilihan ini akan bekerja profesional dan netral, sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya.

Seiring dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu di mancanegara, TPN pun mengharapkan pemilihan umum pada 14 Februari lusa secara serentak di dalam negeri juga akan lancar serta berlangsung secara aman, damai, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tomi meminta agar semua warga ikut mengawasi proses pemilu serta tak takut melapor jika menemui kecurangan, baik saat pemungutan, penghitungan suara dan hal-hal terkait lain.

“Laporkan ke nomor hotline TPN Ganjar-Mahfud di 08001503355. Kami akan lindungi identitas pelapor,” jelas Alumnus Universitas Indonesia itu. (red)

Film ‘Dirty Vote’ berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang sangat berintegritas dan punya reputasi baik, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, menjelaskan tentang kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.

Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan. 

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, 11 Februari 2024. Dipandu oleh Aris Setiawan Yodi, Todung hadir bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Isinya sejalan dalam pemberitaan di media, misalnya soal pengarahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya dijelaskan dalam film ini. 

“Anda boleh tidak setuju dengan ‘Dirty Vote’, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan begara,” pungkas Todung.

Atas berbagai fakta yang diungkapkan dalam ‘Dirty Vote’, Todung melihat sebenarnya tak ada hal baru dalam film itu. Ia tak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.  

“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” kata Todung. 

Pada kesempatan yang sama, Hasto menekankan komitmen besar TPN Ganjar-Mahfud dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. “Kalau mau menang gampang, bagi kami enak, tinggal perpanjang saja kekuasaan Pak Jokowi. Tapi kami memilih jalan konstitusi melalui pelaksanaan pemilu yang jurdil, dan bergerak dalam jalan kebenaran,” ungkapnya.

Terkait tuduhan dalam film ‘Dirty Vote’, ia melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah. 

“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu. Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” pungkas Hasto. (red)

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan pelaku YA yang juga kekasih Tamara Tyasmara diduga menenggelamkan Dante di depan anak kandungnya sendiri.

"Kebetulan yang bersangkutan saat itu membawa anaknya yang perempuan, seumuran korban juga," ujar Wira Satya Triputra kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024).

Di sisi lain, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu juga membenarkan fakta pelaku menenggelamkan korban di depan anak kandungnya.

"Iya itu ada beberapa kali dilakukan di depan anaknya sendiri," ucap Rovan.

Diberitakan sebelumnya, Polisi mengamankan pacar artis Tamara Tyasmara. Pria berinisial YA itu ditangkap terkait dugaan kasus pembunuhan terhadap anak kekasihnya bernama Dante (6).

Dalam video yang diterima wartawan, YA dibawa ke Polda Metro Jaya dengan kondisi tangan diborgol. Pelaku mengenakan kaus berwarna navy dan sesekali menundukkan kepala.

Ade Ary menjelaskan, YA ditangkap hari ini di kediamannya daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dia menyebut, pelaku tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan.

"Tadi pagi sekitar jam 9 hari Jumat, 9 Februari. penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA kekasih dari saudari Tamara," tuturnya.

"Saudara YA ditangkap di rumah kontrakan di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. YA sedang tidur, di rumah kontrakan tersebut ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya," imbuhnya. (red)

Hal ini dikatakan oleh  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Menurutnya, Langkah ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan turunkan APK mulai nanti malam pukul 00.00 WIB sesuai dengan aturan Bawaslu," kata Heru Budi, Sabtu (10/2/2024).

Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas tersebut. Heru berpesan agar masyarakat dapat mengikuti Pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tentram.

"Kita hadapi pemilu dan demokrasi dengan senyum," paparnya.

Sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta telah meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk menurunkan sendiri APK-nya masing-masing. Apalagi mulai hari Minggu (10/2/2024) sudah memasuki periode masa tenang. (red)

PT Jasamarga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang, pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 92.868 kendaraan atau naik 25,68% dari lalu lintas normal sebanyak 73.894 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 74.277 kendaraan atau naik 24,29% dari lalu lintas normal sebanyak 59.759 kendaraan.

b. GT Banyumanik

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 136.004 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 50,88% dari lalu lintas normal sebanyak 90.142 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 94.166 kendaraan atau naik 36,28% terhadap lalu lintas normal sebanyak 69,097 kendaraan.

2. Wilayah Jawa Timur

a. GT Warugunung

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 87.582 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Warugunung atau naik 17,58% terhadap lalu lintas normal sebanyak 74.485 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Surabaya melalui GT Warugunung tercatat sebanyak 87.004 kendaraan atau naik 17,00% terhadap lalu lintas normal sebanyak 74.365 kendaraan.

b. GT Kejapanan Utama

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 139.832 kendaraan menuju Malang atau naik 39,61% dari lalu lintas normal sebanyak 100.156 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Surabaya tercatat sebanyak 124.871 kendaraan atau naik 24,01% dari lalu lintas normal sebanyak 100.692 kendaraan.

c. GT Singosari

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 68.391 kendaraan menuju Malang atau naik 26,25% dari lalu lintas normal sebanyak 54.169 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Surabaya tercatat sebanyak 59.561 kendaraan atau naik 27,64% dari lalu lintas normal sebanyak 46.663 kendaraan.

PT JTT mengimbau kepada pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol. Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. (red)

“Sudah ditahan, Kemarin (Sabtu),” ungkap Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dihubungi, Minggu (11/2/2024).

Adapun penetapan YA sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara kepolisian yang telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk tahap penyidikan polisi telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi.

Dimana dalam kasus kematian Dante, penyidik telah menyiapkan Pasal Dugaan 359 KUHP terkait kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Penahanan akan dilakukan selama 20 hari kedepan, sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP. Hal itu dilakukan selama proses untuk tingkat penyidikan sampai pelimpahan ke kejaksaan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan proses pemeriksaan masih berjalan untuk mengetahui motif dibalik peristiwa tesebut.

“Motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di situ akan dilakukan pendalaman terhadp motif,” terang Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jumat (9/2/2024).

“Nanti perkembangan akan kami sampaikat lebih lanjut,” pungkasnya. (red)

Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama. Antara lain, Gerbang Tol Cikupa, Gerbang Tol Ciawi, dan Gerbang Tol Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengatakan total volume lalu lintas ini meningkat 37,11 persen jika dibandingkan pada hari biasa yakni 267.899 kendaraan.

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 dengan baik," ujar Lisye Octaviana dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Menurut Lisye, mayoritas kendaraan bergerak menuju tiga arah antara lain Trans Jawa, Merak, dan Puncak. Tercatat 50,95 persen atau sebanyak 187.150 kendaraan bergerak menuju arah Timur, yaitu Trans Jawa dan Bandung.

Kemudian 26,38 persen atau 96.909 kendaraan kendaraan bergerak menuju arah Merak, dan 22,67 persen lainnya atau sebanyak 83.262 kendaraan menuju arah Puncak.

Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui Tol Jakarta-Cikampek meningkat sebesar 84,25 persen dibandingkan lalu lintas normal normal. Sedangkan menuju arah Bandung melalui Tol Cipularang meningkat 59,74 persen.

Adapun total lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama mencapai 187.150 kendaraan. Angka ini meningkat sebesar 71,50 persen dari lalu lintas normal.

Sementara lalu lintas kendaraan melalui Gerbang Tol Cikupa meningkat sebesar 4,42 persen dari lalu lintas normal. Sedangkan jumlah kendaraan menuju arah Puncak melalui Gerbang Tol Ciawi, Jalan Tol Jagorawi, meningkat sebesar 26,22 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas, Lisye menuturkan Jasa Marga menerapkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas jalan tol Jasa Marga Group. Pembatasan berlaku mulai 7 Februari 2024 pukul 16.00 WIB-11 Februari 2024 pukul 24.00 WIB.

Jasa Marga juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk penerapan rekayasa lalu lintas contraflow. Lisye berujar waktu rekayasa lalu lintas ini diputuskan sesuai pertimbangan dari Kepolisian berdasarkan kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional. (red)

"Motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

"Di situ akan dilakukan pendalaman terhadap motif," sambungnya.

Ade Ary menjelaskan, YA ditangkap hari ini di kediamannya daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dia menyebut, pelaku tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan.

"Tadi pagi sekitar jam 9 hari Jumat, 9 Februari. penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA kekasih dari saudari Tamara," tuturnya.

"Saudara YA ditangkap di rumah kontrakan di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. YA sedang tidur, di rumah kontrakan tersebut ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya," imbuhnya. (red)

Hal itu disampaikan Ganjar menjawab wartawan terkait Ahok yang disorot soal Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka.

“Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya,” kata Ganjar usai kampanye akbar di Banyuwangi, Kamis (8/2/2024).

Dia berharap apa yang dilakukan Ahok tak ada yang tersinggung.

“Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan (dianggap) kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan,” ungkap Ganjar.

Ganjar melanjutkan, jika apa yang disampaikan Ahok tidak benar, maka perlu diklarifikasikan saja oleh pihak yang merasa itu tak benar.

“Sama ketika kemarin saya menyampaikan cerita sebuah konsistensi dari sebuah keputusan. Kalau tidak benar, ya silahkan dilihat karena ini ada rekaman-rekaman yang pernah muncul dari beberapa tokoh begitu, itu yang kita sampaikan,” jelas Ganjar.

Dia berharap, semua pihak bisa saling menghormati dan mengerti karakter Ahok.

“Jadi mudah-mudahan ya semuanya akan bisa saling menghormati. Dan Pak Ahok karakternya memang seperti itu. Tapi Insyallah Pak Ahok itu jujur, itu yang saya kenal,” pungkasnya. (red)

“Adapun total tiket yang terjual sejauh ini untuk periode long weekend Isra Mikraj dan Imlek, Selasa (6 Februari) sd Minggu (11 Februari) yaitu sebanyak 680.542 tiket atau rata-rata 113.424 tiket per hari. Jumlah tersebut 79% dari total kesaluruhan tiket KA yang disediakan sebanyak 859.681 tiket,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Rute favorit maslamakat pada periode long weekend dersebut adalah Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Solo pp, Yogyakarta - Banyuwangi pp, Bandung - Blitar pp, Surabaya - Banyuwangi pp, dan hubungan lainnya.

Di sisi lain, Joni mengingatkan kembali ketentuan bagasi bagi pelanggan kereta api. Pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikakan bea dengan berat maksimum 20 kg volume maksimum 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 parsel (barang bagasi).

Jika watch boarding di stasiun, pelanggan diketahui membawa bagasi yang melebihi ketentuan dersebut, maka akan dikakan bea sebesar Rp10.000/kg untuk kelas eksekutif, Rp6.000/kg untuk kelas bisnis, dan Rp2.000/kg untuk kelas ekonomi.

Barang bawaan pelanggan dapat disimpan di rak bagasi di atas tempat duduk atau dilitakkan di tempat lain yang tidak mengganggu atau membahayakan pelanggan lainnya serta tidak menimbulkan kerusakan pada kereta.

“Batas barang bagasi yang berbayar yaitu dengan berat di atas 20 kg hingga maximal 40 kg dan untuk volume di atas 100 dm3 (70 x 48 x 30 cm) hingga maximal 200 dm3 (70 x 48 x 60 cm). Barang bawaan di atas ketentuan dersebut tidak diperkenankan dibawa ke dalam kabin penumpang dan disarankan untuk mengangkut barangnya dengan menggunakan jasa ekspedisi kereta api seperti KAI Logistik,” kata Joni.

Sementara barang-barang yang tidak boleh dibawa sebagai bagasi meliputi binatang, narkotika psikotropika dan zat aaktif lainnya, senjata api/tajam, benda yang mudah terbakar/meledak, benda yang berbau busuk/amis atau benda yang karena sifatnya dapat mengganggu/merusak keshatan dan mengg Anggu kenyamanan penumpang lainnya, barang yang dilarang oleh peraturan-undangan, dan barang lainnya yang menurut pertimbangan petugas boarding tidak pantas diangkut sebagai bagasi karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut sebagai bagasi.

“Kami berkomitmen memistikan perjalenen kereta api khususnya di momen long weekend ini dapat berjalan dengan selemat, aman, lancar, tertib, dan terkendali,” kata Joni. (red)

“Sikap kerihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto, ujungnya adalah lengsernya kedua presiden tersebut secara mengenaskan,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Menurutnya, sikap keprihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Jokowi merupakan koreksi total sekaligus bentuk kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang Pemilu 2024. Alasan kaum akademisi, karena pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah menyelewengkan kekuasaan, hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Peristiwa ini sama dengan era sebelum menjelang jatuhnya Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Saat itu kaum akademisi juga melakukan sikap keprihatinan, karena Sukarno dan Soeharto dianggap tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 1945,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Saat itu, lanjut Ginting, muncul gerakan pembaharuan pada 1966, karena Presiden Sukarno dianggap tidak menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sikap keprihatinan para akademisi itu kemudian diikuti dengan aksi demonstrasi mahasiswa, pemuda, pelajar, dan sejumlah komponen bangsa terhadap Presiden Sukarno. Aksi demonstrasi yang berkepanjangan itu membuat jalannya pemerintahan menjadi terganggu. Istana menjadi sasaran aksi demonstrasi, sehingga rapat-rapat kabinet tidak bisa dilaksanakan secara baik.

“Kondisi itu merupakan salah satu dampak dari peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 dan ujungnya pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada Maret 1967. Hal ini menandai jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno,” ujar Ginting.

Akhirnya, lanjut Ginting, rezim demokrasi terpimpin atau Orde Lama Sukarno digantikan Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto. Awal pemerintahannya, Soeharto berjanji akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun akhirnya malah menjadi pemerintahan otoritarian dan mengesampingkan demokrasi, hingga tudingan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Diungkapkan, hal serupa, terjadi pula pada 1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto. Sikap keprihatinan dan koreksi total kalangan akademisi diikuti aksi demonstrasi mahasiswa berhari-hari yang akhirnya menguasai Gedung DPR/MPR dan sejumlah menteri menyatakan mundur tidak bisa lagi berada dalam cabinet Presiden Soeharto.

“Presiden Soeharto seperti juga Sukarno gagal membentuk kabinet baru di ujung akhir kekuasaannya. Sehingga Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden dan digantikan Wakil Presiden BJ Habibie, sekaligus mengawali era reformasi 1998,” papar Ginting.

Menurutnya, petisi kaum akademisi menjelang Pemilu 2024 ini, atau diakhir Pemerintahan Presiden Jokowi harus ditujukan untuk kepentingan nasional, bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Petisi keprihatinan itu harus diluruskan agar pemerintahan ke depan juga tidak melakukan penyimpangan terhadap jalannya kehidupan bernegara di segala bidang agar tidak menyeleweng dari kelima dasar negara, yakni Pancasila sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.

“Ingat, para pendiri bangsa sepakat agar dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tidak ada yang berkuasa absulut,” kata ilmuwan politik itu.

Bagi Ginting, sikap keprihatianan kaum akademisi merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah terpatri dalam konstitusi UUD 1945. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara di semua lini harus senantiasa berdasarkan Pancasila. (red)

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 37,05% jika dibandingkan lalin normal (132.387 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 88.462 kendaraan (48,76%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 53.493 kendaraan (29,48%) menuju arah Barat (Merak) dan 39.476 kendaraan (21,76%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

• Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 47.112 kendaraan, meningkat sebesar 80,98% dari lalin normal.

• Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 41.350 kendaraan, meningkat sebesar 49,84% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 88.462 kendaraan, meningkat sebesar 64,95% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 53.493 kendaraan, meningkat sebesar 16,72% dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)

Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 39.476 kendaraan, meningkat sebesar 19,88% dari lalin normal.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, tetap mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker) saat berada di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. (red)

Hal tersebut dia sampaikan dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Pos Bloc yang berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada Rabu (7/2) malam. 

"Oleh sebab itu ketika saya ditanya apakah untuk menghilangkan hutang ini pemerintahan Ganjar dan Mahmud mau menaikkan pajak, tidak," tegasnya. 

Mahfud menyebut, aturan mengenai pajak saat ini sejatinya sudah baik. Sebab itu, ketimbang menaikkan pajak ke masyarakat kecil, Mahfud lebih memilih meningkatkan rasio pajak (tax ratio) bila terpilih dalam Pilpres 2024. 

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa rasio pajak di Indonesia saat ini adalah sebesar 10,5 persen. Dia pun berencana meningkatkan rasio pajak ini setidaknya hingga menyamai negara Malaysia dan Thailand. 

Mahfud menyebut, bila rasio pajak bisa meningkat hingga 15 persen, maka angkanya bisa menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kalau pajak kita tax rationya bisa disamakan dengan Malaysia, Thailand dan lainnya sampai 14 (hingga) 15 persen saja, maka keseluruhan APBN kita sebenarnya bisa ditutup. Bisa ditutup seluruhnya dari pajak," kata Mahfud. 

"Oleh sebab itu sekarang penertiban terhadap masalah perpajakan nasional ini menjadi sangat penting," tegasnya. (red)

Padahal semua prosedur telah ia lewati. Bukti kepemilikan lahan seperti Girik PBB, surat keterangan lurah, surat tidak sengketa dan syarat lainnya yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat telah ia lampirkan. Info terbaru proses pengurusan sertifikat sudah di tahap Risalah Panitia A.

Mad Rais pun bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya di tubuh ATR /BPN. Apa yang ia alami bertolak belakang dengan komitmen menteri ATR/ BPN Hadi Tjahjanto terutama dalam hal reformasi birokrasi " Bapak Menteri ATR/ BPN Hadi Cahyanto sering menegaskan bahwa pengurusan sertifikat tidak memakan waktu lama. Tidak dipersulit dan juga gratis" ujar Mad Rais.

Mad Rais berharap proses pengurusan sertifikat atas sisa tanah warisannya seluas 5000 m2 dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Hadi Tjahjanto.

Untuk diketahui Mad Rais adalah ahli waris lahan Djimun Bin Nikun di Jakarta Timur. Ia lewat kuasa hukum pada 2017 silam melaporkan mantan Direktur PT Taruma Indah Rawi Sangker ke Polisi karena menduduki lahan milik Djimun Bin Nikun. Kasus berlanjut dan tersangka Rawi Sangker dibawa ke meja hijau atas dugaan pemalsuan surat dan pencaplokan lahan milik Dimun Bin Nikun seluas (sisa) 5000 m2 di Jalan Rawa Kepiting, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur yang saat ini sedang dimohonkan penerbitan sertifikat.

" Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis (24/10/2019). Rawi Sangker pun divonis bersalah di PN Jaktim akhir tahun 2019 silam. Puncaknya Mahkamah Agung incraht memvonis bersalah Rawi Sangker" ujar Edi Wilson kuasa hukum Mad Rais.

Dengan sisa tanah seluas (sisa) 5000 m2 tersebut Mad Rais mengajukan permohonan Giriknya menjadi sertifikat ke BPN Jakarta Timur, namun hingga kini belum terbit sertifikatnya.

Saat ini, Mad Rais melalui suratnya (02/02/2024) juga berharap penuh kepada Bapak Menteri Menkopolhukam untuk dapat menyelesaikan permohonan penerbitan sertifikatnya seluas (sisa) 5000 m2 sesuai yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Jokowi. (red)

Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Hary Sudwijanto memimpin apel gelar pasukan ini. Ia menyebut, ada ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan pada Rabu (14/2) mendatang.

"Sebanyak 4.744 personel seluruhnya tergelar untuk pengamanan TPS, juga nanti dibackup oleh Satgas Pusat," kata Hary.

Hary menerangkan, kondisi geografis wilayah Polda Metro Jaya dan perubahan iklim cuaca sangat mempengaruhi pengamanan yang dilakukan, berbeda dengan Polda-Polda lainnya.

"Ini membutuhkan kerja keras dan ekstra di dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif karena pusat dari pemilu seluruhnya akan bermuara di wilayah Jakarta," ungkap Hary.

Dalam apel gelar pasukan itu, Hary juga telah melakukan pengecekan terhadap personel serta peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan. Ia memastikan, semuanya telah siap.

"Saya optimis Polda metro jaya akan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani. Demikian juga peralatan yang tadi kami cek semuanya pada kondisi prima siap digunakan untuk membantu anggota di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

"Saya yakin semua nanti akan berjalan baik dan bisa memberikan rasa aman dan kelancaran dalam kegiatan pemilu," pungkas dia.(red)

Penyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers dalam kunjugan kerjanya di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

"Yang bilang siapa (ikut berkampanye)?" ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Kendati begitu, Jokowi mengatakan presiden memang diperbolehkan kampanye dan diatur dalam undang-undang. Dia menyebut pernah menunjukkan bukti aturan tersebut.

"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," tuturnya.

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye. Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," tukasnya.(red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dengan adanya libur nasional dan cuti bersama diperkirakan akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat baik di bandara, pelabuhan, stasiun, jalan tol hingga objek wisata.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut Polri telah menyiapkan pengamanan demi kelancaran mobilitas masyarakat,” kata Trunoyudo di Jakarta, Rabu (7/2/2023).

Trunoyudo menuturkan, pihaknya juga mengantisipasi kemacetan yang disebabkan volume kendaraan yang meningkat di beberapa ruas jalan tol yang rawan kemacetan

Selain itu, kata Trunoyudo, Polri juga mengantisipasi gangguan kamtibmas lainnya dengan meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan personel di wilayah. Selain itu, Polri juga mengantisipasi bencana alam lantaran curah hujan yang tinggi.

“Polri menyiapkan pasukan atau personel baik dalam rangka keamanan termasuk diketahui sekarang cuaca hujan, maka perlu mengantisipasi adanya bencana alam dan terhadap gangguan kamtibmas Polri melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap pelaku-pelaku kejahatan untuk menciptakan kamtibmas,” ujarnya.

Dalam pengamanan ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, Polri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder terkait.

Trunoyudo juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar benar-benar menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas.

“Semoga sampai ditujuan dengan lancar, aman dan selamat sampai ditujuan dapat berkumpul dengan keluarga serta berdoa agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai, jaga persatuan dan kesatuan bangsa” katanya. (red)

Hadir sebagai narasumber Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said; Anggota Dewan Pakar TPN Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod; dan Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.

Ilham menyampaikan seluruh pihak harus menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap pemilu. Meski ada banyak perkembangan, menurut putra Presiden Ketiga RI BJ. Habibie ini menganggap pentingnya bagi anak bangsa untuk menjaga demokrasi.

"Kita memastikan bahwasanya kualitas daripada demokrasi kita itu selalu lebih baik, dan Insyaallah mudah-mudahan tidak ada kemunduran. Tetapi itu memang tidak datang dengan sendirinya. harus kita secara aktif kita berpartisipasi untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi," kata dia di Habibie & Ainun Library, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Ilham juga menyampaikan sengaja membawa para narasumber ke perpustakaan ini karena memang ingin mengeluarkan pesan dari Habibie tentang kebudayaan, politik, sejarah Indonesia.

Menurut Ilham, Habibie juga pernah berpesan kepada dirinya betapa pentingnya menjaga demokrasi. Dia menambahkan terdapat satu artikel yang sering dikutip sang ayah bahwa tiga negara demokratis di dunia ialah India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ketiganya mempunyai latar belakang budaya dan agama yang berbeda.

"Kalau di AS mungkin lebih ke Nasrani, India ke Hindu, di kita lebih ke Islam. Tapi artinya apa? Ketiga-tiganya bisa berdemokrasi, jadi affinity di antara agama dan demokrasi sebetulnya tidak sekuat orang pikir. Demokrasi bisa diwujudkan di mana pun saja," jelas dia.

Meski demikian, Ilham menilai fondasi untuk menjaga demokrasi tetap terjaga ialah menjaga hak asasi manusia.

"Bahwasanya kita mau memberikan hak universal, hak yang terdiri dari kebebasan dan juga semacam keterbukaan dan sebagainya, ada kebersamaan dari segi hak yang sama untuk semuanya. Ini adalah satu hal yang kita share dengan negara seperti India dan Amerika Serikat," jelas dia.

Sementara itu, Sudirman menambahkan Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu presiden Indonesia yang menjaga demokrasi. Menurut dia, Megawati juga turut nencetak anak bangsa terbaik untuk menjadi pemimpin.

Sudirman yang duduk di sebelah Sekjen PDIP Hasto Kriatiyanto lalu menceritakan percakapannya dengan Megawati.

"Saya sendiri mengatakan kepada Bu Mega. 'Ibu, Ibu itu diam-diam adalah talent scouter yang baik'. Pencari bakat yang luar biasa," kata Sudirman.

"Maksudnya bagaimana? Di dalam tim Ibu itu satu menjadi presiden, tiga menjadi wakil presiden itu. Pak SBY adalah menterinya Ibu Mega, Pak JK menterinya Bu Mega, Pak Boediono menterinya Bu Mega, Pak Hamzah Haz pun menterinya Bu Mega," kata Sudirman.

Tak hanya itu, lanjut Sudirman, Megawati bisa memunculkan banyak kader yang berkualitas.

Selain itu, lanjut dia, Megawati juga patut dicatat ketika berkuasa, sebenarnya bisa menggunakan instrumen kekuasaannya, tetapi waktu itu memilih untuk tidak menggunakannya dan berkompetisi dengan baik

"Dan sebetulnya Beliau juga punya hak prerogatif atau privilege yang luar biasa untuk serba memudahkan, sebab putra-putrinya sudah ikut politik, tetapi juga tidak ikut digunakan. Komitmennya pada konstitusi sangat luar biasa sampai hari ini saya kira, bukan karena saya bicara di sebelahnya Mas Hasto. Tetapi itu salah satu negarawan yang betul-betul menjaga Konstitusi," jelas Sudirman. (red)

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta acara Tabrak Prof! yang menanyakan bagaimana nasib penerapan hukuman mati bagi koruptor. 

“Saya selalu mengatakan, saya setuju koruptor dijatuhi hukuman mati,” tegasnya, saat berdialog pada acara “Tabrak Prof” di Pos Bloc, Jakarta, Rabu malam (7/2/2024).

Mahfud menambahkan, sebenarnya masalah hukuman mati sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hanya saja hukuman mati tersebut dilakukan jika ada korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis.  

Syarat dalam keadaan krisis inilah yang menurut Mahfud tidak dijelaskan, ukuran krisisnya apa. Kemudian, apakah jika krisis ekonomi apa iya? Ukurannya apa?

“Oleh karena itu jaksa tidak ada yang berani menuntut,” tegasnya. 

Mahfud menambahkan, masalahnya adalah ketika memberlakukan hukuman mati yang dalam jumlah tertentu bisa diancam mati, meskipun tidak dalam keadaan krisis. Menurutnya, kata atau diksi ‘dalam keadaan krisis’ sebaiknya dicoret saja. 

“Harusnya dicoret saja kata krisisnya itu, itu bisa,” paparnya. 

Ditambah lagi kata Mahfud, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menyebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan, tapi apabila dalam kurun waktu 10 tahun belum dilakukan eksekusi mati, kemudian berkelakukan baik, maka hukumannya bisa diubah berdasarkan hukuman pengadilan menjadi penjara seumur hidup.

“Nah itu juga hukum yang ada sekarang. Semuanya mari kita tata ke depan, pokoknya kita harus berantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” tegas Mahfud. 

Mahfud mengakui penerapan hukuman bagi koruptor mengacu pada negara China. Sekadar diketahui dulu, Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat China Zhu Rongji yang dilantik pada 1998 mengatakan untuk menyiapkan 100 peti mati bagi para koruptor, dari 99 peti mati satu peti mati disisakan untuk dirinya, jika dia korupsi. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, Siskaeee tak mengalami gangguan kejiwaan.

"Hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan," katanya kepada wartawan Rabu (7/2/2024).

Ade mengatakan, pemeriksaan kejiwaan Siskaeee meliputi psikologi dan psikiatri. Hasilnya, tak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan terhadap Siskaeee.

"Yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pemerikssan kejiwaan terhadap sudari FCN sudah selesai, hasilnya seperi itu," katanya.

Ade menambahkan, seusai hasil tes kejiwaan Siskaeee keluar, pihaknya bakal segera melengkapi berkas perkara kasus tersebut.

"Selanjutnya penyidik subdit siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melanjutkan kembali proses penyidikan guna melengkapi berkas perkaranya," ungkapnya.(red)

"Pada hari selasa tanggal 6 Februari kami telah melakukan gelar perkara terhadap kasus meninggalmya putri ibu Tamara di kolam renang duren sawit," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan Rabu (7/2/2024).

Wira menjelaskan, pihaknya menemukan unsur pidana terkait kematian Dante. Namun, Wira belum membeberkan secara rinci unsur pidana yang dimaksud.

"Hasil gelar perkara yg kita laksanakan kita simpulkan bahwa relah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan," katanya.

Wira menambahkan, nantinya pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Selain itu, dia juga masih menunggu hasil rekaman CCTV di kolam renang tersebut.

"Pemeriksaan dari ekshumasi kemarin yang mana bagian dari organ yang diambil sdh kami periksakan di lab forensik di sentul demikian juga bukti digital CCTV saat ini dilakukan pemeriksaan forensik di bareskrim polri," katanya.(red)

Tak hanya itu, Ganjar juga memenuhi permintaan foto bersama yang diminta pendukung Prabowo dalam tersebut. 

Momen itu terjadi ketika dua orang pendukung Prabowo menyambut kedatangan Ganjar ketika akan melakukan makan di rumah makan Terumbu Sultra di Jl. Syarifuddin Yoes No.22, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024).

Ganjar makan bersama rombongan seusai menghadiri acara 'Hajatan Rakyat Kalimantan Timur' di BSCC Dome Balikpapan, , Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. 

Awalnya, pendukung Prabowo itu membentangkan spanduk Prabowo-Gibran saat Ganjar melintasi rumah makan tersebut. 

Melihat hal tersebut, Ganjar kemudian menghampiri mereka. Ketika didatangi Ganjar, dua orang laki-laki itu sempat terlihat malu dan menutup spanduk tersebut, namun Ganjar mencegahnya. 

"Jangan ditutup nanti di marahin loh," ucap Ganjar kepada mereka. 

Mereka pun membentangkan spanduknya kembali. Kemudian Ganjar berinteraksi dengan mereka. Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada mereka karena telah menyambut. 

Dalam momen itu, pendukung Prabowo pun meminta foto bersama dengan Ganjar. Momen itu juga menarik perhatian masyarakat sekitar. 

"Terima kasih yang telah menyambut yah," tutur Ganjar sembari tersenyum.

"Iya, Pak," jawabnya. 

Ganjar menilai momen itu menjadi edukasi bahwa perbedaan pilihan harus dihormati dan harus tetap menjadikan pemilu aman dan damai. Setelah menyampaikan pesan itu, Ganjar mengajak makan mereka. 

"Inilah pesan damai, dan tidak marah-marah, yah. Yu ikut makan yu. Enggak di marahin Pak Prabowo kok, nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yu, makan," kata Ganjar kepada mereka. 

Salah seorang pendukung Prabowo pun mengangguk, mengiyakan ajakan Ganjar untuk makan bersama. 

Ganjar juga Ajak Makan Bersama Pahlawan Kebersihan

Selain mengajak pendukung Prabowo, Ganjar juga mengajak para ibu-ibu petugas kebersihan atau pahlawan kebersihan yang sedang membersihkan jalan di Kota Balikpapan. Mereka pun sangat antusias untuk makan dan berfoto bersama dengan Ganjar. 

Akhirnya, pahlawan kebersihan pun makan bersama Ganjar dan rombongan. Turut hadir mantan Wapolri Komnjen (Purn) Gatot Eddy, yang saat ini menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, serta sejumlah TPD Ganjar-Mahuf ditingkat Provinsi maupun Kota. (red)

"Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan rangkaian (ekshumasi jenazah anak Tamara Tyasmara). Mulai dari penggalian kubur, sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan," ungkap Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Setelah proses ini, lanjut Wira, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama tim Kedokteran Forensik RS Polri untuk mengetahui hasil ekshumasi tersebut. Dia memastikan hasilnya akan segera disampaikan dalam waktu dekat.

"Untuk hasil ekshumasi kami nanti akan mencoba akan berkoordinasi dengan ketua tim yang melakukan pemeriksaan," jelasnya.

"Kami berharap dalam waktu cepat bisa mendapatkan hasil kegiatan ekshumasi hari ini. (Proses) itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Puslabfor Polri," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi masih menyelidiki penyebab kematian anak artis Tamara Tyasmara berinisial RA alias D, yang diduga tenggelam di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini, kasus tersebut diambilalih Polda Metro Jaya.

"Kasus kematian anak artis Tamara T. Sejak hari Kamis, 1 Februari 2024, proses penyelidikannya ditangani oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Diketahui, kasus kematian tersebut sebelumnya ditangani di Polsek Duren Sawit. Menurut Ade Ary, Tamara Tyasmara sempat berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait kelanjutan kasus ini.

Ade Ary menjelaskan, pengambilalihan kasus tenggelamnya anak Tamara ini untuk memudahkan proses penyelidikan. "Untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelidikan," ucapnya. (red)

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan permohonan gugatan Aiman diterima dan teregistrasi dengan nomor perkara No.25/Praper/2024/PN.Jkt.Sel.

"PN Jaksel telah menerima permohonan praperadilan atas nama pemohon: H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. Termohon: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ungkap Djuyamto kepada wartawan, Selasa (6/2/2024)

Lebih lanjut Djuyamto menjelaskan, PN Jakarta Selatan juga telah menunjuk hakim tunggal Delta Tama untuk menyidangkan perkara ini. Adapun jadwal sidang perdana akan digelar pada Senin, 19 Februari 2024

"Hari sidang pertama Senin tanggal 19 Februari 2024,” imbuh Djuyamto.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan penyitaan ponsel milik Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono sudah sesuai prosedur karena telah mengantongi izin dari pengadilan.

"Pada tanggal 22 Januari 2024, penyidik telah mengajukan permintaan izin sita kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

"Tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW," sambungnya.

Selain handphone, penyidik Polda Metro Jaya juga menyita akun media sosial hingga e-mail Aiman Witjaksono. Menurut Ade, penyitaan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang perkara yang ada.

"Bahwa kembali lagi pada penyidikan adalah upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuang terang tidak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya," tuturnya. (red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko nota kesepahaman dengan KPU bernomor 90/PR.07-NK/01/2022 dan nomor NK/50/XII/2022 tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

“Nota kesepahaman dilakukan pada 29 Desember 2022 bertempat di Jakarta ditandatangani oleh Kapolri dan Ketua KPU,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Senin, (5/2/2024).

Trunoyudo mengatakan, dalam nota kesepahaman para pihak sepakat melanjutkan kerja sama melalui nota kesepahaman ini dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

“Salah satu nota kesepahaman adalah ruang lingkup bantuan keamanan setiap tahapan pemilu juga termasuk dalam pengamanan distribusi logistik Pemilu 2024,” katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, Polri selalu berkordinasi dengan KPU terkait pendistribusian Logistik Pemilu sampai saat ini, Senin 5 Februari 2024.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan, Polri selalu memberikan dukungan dalam pendistribusian hingga pelosok sampai ke gudang-gudang yang dituju.

Dalam pelaksanaan pendistribusian ini, kata Trunoyudo, tentunya mempunyai harapan agar terciptanya keamanan.

“Polri siap mengamankan pemilu 2024 tertib, aman, sejuk, damai dan bermartabat,” katanya. (red)

Target ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan, khususnya transformasi layanan rujukan. Salah satu program dalam transformasi rujukan, yakni program pengampuan rumah sakit yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas layanan rujukan, meningkatkan kapabilitas, serta mengembangkan SDM rumah sakit.

Program ini tidak hanya menargetkan setiap provinsi memiliki satu rumah sakit utama yang memiliki layanan kanker, tetapi juga setiap kabupaten mempunyai layanan madya. Rumah sakit madya, yakni rumah sakit yang mampu melakukan bedah tumor dasar dan kemoterapi.

Program pengampuan rumah sakit ini diwujudkan dalam perjanjian kerja sama antara RSCM dan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung, RSUP Dr. Sitanala Tangerang, RSUD Banten, RSUD Dr. Soedarso Pontianak, serta RSUD Ulin Banjarmasin.

Penandatanganan kerja sama yang memfokuskan pada layanan kanker ini dilakukan di RSCM, Jakarta pada Senin (5/2/2024). “RSCM sebagai rumah sakit pengampu regional memiliki tugas melakukan pengampuan melalui kegiatan pendampingan pelayanan tindakan maupun pelatihan untuk edukasi, promotif, dan deteksi dini. RSCM diharapkan mampu meningkatkan kompetensi rumah sakit yang diampu di bawahnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono.

“Penyakit kanker ini menjadi masalah yang esensial di Indonesia, karena angka kematiannya masih tinggi dan pembiayaannya juga tinggi. di Indonesia sendiri terdapat 400 ribu kasus kanker di tahun 2022. Sehingga, kita membuat program pengampuan di mana pelayanan kanker di daerah harus sama dengan pelayanan kanker di Pusat,” kata Prof. Dante dalam peresmian pengampuan layanan kanker jejaring regional di RSCM, Jakarta, Senin.

Pengampuan dilakukan dengan melakukan stratifikasi terhadap rumah sakit pemerintah seperti RSCM sebagai rumah sakit pengampu di tingkat paripurna. Kemudian, stratifikasi dilakukan untuk rumah sakit utama, madya, hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

Pengampuan rumah sakit juga akan diperkuat dengan penyediaan obat-obatan yang memadai, serta memastikan obat-obatan lokal memiliki kualitas yang setara dengan obat impor. Harapannya, pasien tidak perlu berobat ke luar negeri.

Transformasi layanan rujukan berupa pengampuan rumah sakit ini diharapkan memperbaiki deteksi dini pada pasien kanker. Sebab, Prof. Dante melanjutkan, banyak pasien kanker yang tidak terobati karena kurangnya deteksi dini, keterlambatan diagnosis, dan kurangnya intervensi penyakit kanker. Semua hal itu bermuara pada kurangnya akses, kualitas layanan rumah sakit belum memadai, tidak adanya alat kesehatan, tidak adanya dokter spesialis, dan kompetensi SDM yang kurang.

“Mereka datang pada saat sudah stadium lanjut. Menelusur pada aspek deteksi dini pada kanker, banyak faktor penyebabnya. Hal-hal seperti inilah yang akan kita bereskan bersama melalui sistem pengampuan yang oleh kemenkes sudah kita tetapkan sebagai salah satu program nasional untuk mengatasi beberapa penyakit yang progresif yang memakan biaya tinggi serta penting untuk dievaluasi,” lanjut Prof. Dante.

Direktur Utama (Dirut) RSCM dr. Supriyanto menyampaikan pengampuan RSCM akan fokus pada layanan empat jenis kanker prioritas, yaitu kanker payudara, serviks, paru, dan kanker pada anak.

dr. Supriyanto berharap, melalui kerja sama ini, rumah sakit ampuan pemerintah di daerah dapat memperluas jangkauan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya layanan kanker. RSCM memastikan program tersebut akan diimplementasikan secara efektif dan efisien melalui kerja keras dan kerja sama yang erat semua pihak.

“Kami yakin bahwa kita dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penanggulangan kanker di Indonesia,” tutur Dirut dr. Supriyanto. (red)

Pertandingan final kontra Jepang berjalan ketat sejak dimulainya permainan. Duet Faidan-Elga yang diturunkan pada laga ini sempat memimpin 1-0 di awal laga, namun tim Jepang yang menurunkan Aihara Tsubasa dan Hashiki Shumpei menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang memaksa laga harus dilanjutkan ke babak extra time. 2x15 menit permainan berlangsung tak ada satupun gol pembeda yang tercipta hingga laga harus dilanjutkan dalam drama adu penalti.

Skuad eGaruda pun mampu memenangkan pertandingan di leg pertama, setelah menang melalui drama adu penalti 3-2. Di leg kedua duet Faidan-Elga kembali diturunkan untuk menghadapi skuad Samurai Biru. Bermain tenang di sepanjang laga, eTimnas Indonesia pun sukses mencetak gol di laga ini sekaligus membawa mereka merengkuh gelar juara pada gelaran AFC eAsian Cup 2023.

“Pertandingan lawan Jepang hari ini cukup berat karena mereka bermain menekan sejak babak pertama. Kami sudah memakai semua game play untuk bisa menekan mereka, namun harus diakui penampilan tim Jepang berbeda saat kami menghadapi mereka di fase grup. Alhamdulillah semua bisa terlewati dan kami bisa meraih gelar juara” ujar Elga Cahya.

Hal yang sama diakui juga oleh Faidan yang bertanding penuh di setiap pertandingan eTimnas di AFC eAsian Cup 2023. Faidan mengaku hari ini kedua tim bermain dengan ngotot dan ketat agar bisa berhasil membawa trofi juara untuk pertama kali. 

"Harus diakui Jepang bermain berbeda hari ini, dan kami sedikit ditekan dengan game play mereka. Tapi kami tetap tenang di sepanjang pertandingan dan mengendalikan diri agar bisa tampil maksimal. Alhamdulillah kami bisa menang dan mencetak sejarah baru di event ini” ujar Faidan.

“Tidak bisa berkata-kata lagi atas pencapaian ini sekaligus bersyukur bisa membawa piala ini ke Indonesia untuk pertama kali. Semua perjuangan kami lakukan untuk Indonesia dan terimakasih atas dukungan keluarga dan suporter yang terus mendukung kami dari awal hingga akhir” tutup Akbar Paudie.

Indonesia pun berhasil meraih trofi sekaligus gelar AFC eAsian Cup 2023 untuk pertama kali dalam sejarah. Ini merupakan pencapaian terbaik di level Asia, apalagi turnamen ini baru pertama kali digelar bersamaan dengan gelaran AFC Asian Cup 2023 di Doha, Qatar. Usai meraih gelar juara, skuat eGaruda pun langsung kembali ke tanah air pada Selasa (6/2) pagi dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Selasa malam. (red)

Kepala Satgas Humas Damai Ops Cartenz, AKBP Bayu Suseno, menyatakan bahwa klaim tersebut hanyalah propaganda yang disebarkan secara massif oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan tersebar luas di media sosial.

“Kami tidak melakukan hal itu. Situasi Kamtibmas dalam keadaan aman terkendali,” kata Bayu kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, Sebby Sambom juga mengklaim adanya tindakan kekerasan terhadap masyarakat setempat, termasuk pemukulan dan interogasi terhadap pendeta Eriak Waker dan warganya.

Namun, Kapolres Puncak, Papua Tengah, Kompol I Nyoman Punia, menyatakan bahwa Puskesmas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, menjadi sasaran pembakaran oleh KKB OPM saat aparat TNI-Polri sedang melaksanakan patroli gabungan pada Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 12.11 WIT. (red)

“Dengan putusan dua lembaga ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan DKPP, sebenarnya alasannya cukup kuat bahwa pendaftaran Prabowo Gibran ini dapat dibatalkan. Bukan batal demi hukum, tetapi akan ada proses yang lain. Ini adalah persoalan tata negara yang serius karena pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum, tetapi tentu ada basisnya dalam hukum,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Pengacara senior itu menekankan, kalau kita ingin melihat pemilu yang konstitusional dan jurdil, maka seharusnya secara sukarela yang bersangkutan mundur sebagai capres dan cawapres. 

“Saya mengapresiasi putusan DKPP seperti juga putusan DKMK waktu itu. Ini menunjukkan pada publik bahwa kita punya persoalan tata negara yang serius terkait pemilu presiden dan wakil presiden. Kita punya kekhawatiran bahwa Pemilu dan Pilpres itu punya banyak sekali pelanggaran hukum dan etika,” ungkapnya.

Todung membeberkan, putusan DKPP pada KPU RI dijatuhkan karena semua komisioner KPU dianggap melanggar kode etik, yang hal ini berkaitan dengan Putusan MK No. 90, di mana pada waktu itu putusan MKMK menyatakan bahwa eks ketua MK Anwar Usman dan hakim MK yang lain dinyatakan melanggar kode etik.

“Sementara KPU pada 25 Oktober 2023 menerima pendaftaran Prabowo - Gibran sebagai capres - cawapres. Putusan MK keluar pada 16 Oktober 2023. Lalu menindaklanjuti putusan MK, KPU menulis surat pada semua parpol pada 17 Oktober untuk menjadikan putusan MK no. 90 itu sebagai pedoman, baru 25 Oktober pendaftaran itu dilakukan,” terangnya.

Di sisi lain, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sudah melakukan pendaftaran. Pada 26 Oktober 2023, Prabowo - Gibran melakukan medical check up di RSPAD. Apa yang menarik adalah berita acara pemeriksaan kesehatan dikeluarkan tanggal 27 Oktober.

Menurut DKPP ini yang menjadi masalah karena seharusnya berita acara dikeluarkan pada tanggal yang sama, tetapi baru tanggal 27 Oktober baik untuk Paslon 1, 2, dan 3. 

“Inilah yang menjadi masalah kita bersama apakah putusan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku?” kata Todung.

Ia membeberkan, ketika Gibran mendaftar pada 25 Oktober, Peraturan PKPU No. 23 tahun 2023 belum berubah. Jadi berdasarkan PKPU tersebut usia minimal masih 40 tahun dan belum berubah.

Todung menyatakan, putusan ini adalah ‘warning’ bagi kita, bahwa kita ada dalam bahaya konstitusional. “Kita berharap bahwa Pemilu berjalan dengan jurdil. Sama juga dengan seruan dari kampus-kampus bahwa ini bukan pemilu yang ideal, dan penuh potensi pelanggaran hukum dan etika,” jelasnya.

Menanggapi persoalan hukum menjerat seniman Butet Kartaredjasa, Todung mengatakan bahwa laporan polisi untuk Butet sudah dicabut oleh pihak kepolisian, dan encabutan laporan itu dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo. 

“Kita mengapresiasi pencabutan laporan ini, tapi seharusnya bukan hanya laporan untuk Butet saja yang dicabut. Juga bagi pelapor lain, baik untuk kasus Aiman, Palti, untuk segera mencabut laporan pada polisi. Tidak boleh ada kriminalisasi pada kritik terkait kebebasan berpendapat,” pungkasnya.(red)

Seruan para guru besar dan kampus terkait kondisi demokrasi saat ini jelang Pemilu 14 Februari mendatang adalah murni suara dari rakyat.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan media soal tudingan bahwa ada dugaan intervensi PDIP terhadap para akademisi dan kampus untuk menyerukan kritik terhadap kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Mana ada kampus bisa diintervensi," tegas Hasto menjawab wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2/2024). Turut mendampingi, politisi muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini meyakini bahwa seruan para akademisi dan kampus-kampus yang menyebar luas saat ini merupakan gerakan kebenaran.

Apalagi, Hasto menyebut jika para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri dalam menyikap persoalan bangsa.

Dia pun menduga, jika ada tudingan gerakan tersebut ada yang mendalangi, maka justru akan semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi.

"Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati dan mereka punya integritas. Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi," ungkap Hasto.

"Pak Hasto saja tidak bisa melawan gerakan mahasiswa. Itu yang kita harapkan, dan ini merupakan seruan moral, seruan moral itu efektif. Suatu gerakan damai, suatu gerakan tanpa kekerasan, gerakan menyuarakan pranata kehidupan berbangsa yang baik. Harusnya itu dilakukan," sambung dia.

Hasto pun menegaskan kembali, jika PDIP tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut.

"Karena itu sama saja mengerdilkan. Diantaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen," tegasnya.

Dia pun mengulas begaimana partai berlambang banteng moncong putih ini sangat taat pada aturan yang berlaku di kampus. Terutama terkait dengan kampanye.

"Kami kampanye di kampus aja taat aturan, harus melalui undangan, lalu kami datang. Untuk mengundang ketiga paslon saja ada prosedurnya. Jadi tidak pernah ada pemikiran sedikitpun bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ini murni muncul suara rakyat," pungkas Hasto.

Seperti diketahui, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) serta puluhan kampus lainnya yang turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi. (red)

"Itu cara Pak Jokowi untuk mengingatkan para relawan agar tidak sibuk mencari muka dan jadi penjilat. Harusnya bukan hanya saya saja yang laporannya dicabut , tapi semua yang berusaha menegakkan konstitusi dan demokrasi yang jadi korban ‘prank’-nya Pak Jokowi itu harusnya dibebaskan,” kata Butet dalam konferensi pers secara virtual di Media Centre Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Butet melanjutkan, para guru besar yang mengingatkan Presiden Joko Widodo itu juga karena cinta. Jadi mengingatkan dan mengkritik itu tanda cinta.  

“Tapi kalau Pak Jokowi tetap ‘keukeuh’ mengkhianati konstitusi dan tidak tunduk pada demokrasi, saya mohon maaf, secara manusia, kita tetap berteman, tapi secara posisi Bapak berseberangan dengan kami,” tegasnya.

Butet menyatakan bahwa secara konsisten dia tidak mencabut pernyataan yang sudah ada. “Karena saya (mengatakan) dengan sadar, (dengan) sehat kok,” ungkapnya. (red)

“Dari laporan yang sangat tebal ini, agak unik melihat ada ‘sanksi peringatan keras terakhir’, tapi poinnya adalah ada pelanggaran etik di situ,” kata Choirul Anam dalam konferensi pers di Media Centre Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Komisioner Komnas HAM 2017-2022 ini mengajak publik, khususnya 

Gen-Z, Millenial untuk bersama mempelajari dokumen keputusan DKPP ini.

 “Ada 195 halaman di sana, ayo mari kita pelajari baik-baik, apa yang diputuskan hanya sekedar peringatan keras terakhir atau ada yang lebih daripada itu. Supaya nanti kita kalau ada temuan-temuan di sana ternyata ada dokumen tidak sah misalnya,” jelasnya.

Anam mengungkapkan, ini adalah persoalan yang krusial terkait sah dan keabsahannya yang akan mempengaruhi pendaftaran calon. 

“Sehingga nanti 14 Februari kita bisa putuskan untuk memilih yang punya rekam jejak pelanggaran etik, atau yang bersih seperti di paslon 03 ini,” tegasnya.

Terkait kebebasan berpendapat, Anam menambahkan bahwa di TPN 03 jelas visi-misinya menuliskan bagaimana kebebasan berpendapat dijamin, termauk memberikan internet gratis untuk semua, agar bisa memberikan pendapatnya di media sosial.

Anam pun mengapresiasi pencabutan laporan polisi kepada seniman Butet Kartaradjasa. “Tapi tidak menjadi baik kalau hanya berhenti di Mas Butet saja. Harusnya ini berlaku bagi semua, termasuk kasus Aiman, Palti, dan siapapun yang lainnya,” tegasnya.

Aktivis 1998 ini pun menyampaikan pesan kepada rekan-rekan kepolisian yang selama ini selalu menyampaikan ke publik untuk mengajak mereka menjadi polisi profesional. 

“Kapolri selalu meminta, ‘kritik kami, bangunkan kami’, bahkan nanti akan memberikan apresiasi karena kritik dan masukan membangun sangat bermanfaat. Berkaca dari itu, seharusnya pada kasus Aiman, polisi berterima kasih telah memberi masukan, mengajak ngobrol untuk perbaikan kepada kepolisian. Dalam era keterbukaan seperti ini, tak mungkin kebebasan berekspresi warga negara dihambat,” pungkasnya. (red)

Pernyataan itu disampaikan Yanuar Nugroho saat menjadi narasumber dalam diskusi media di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Cemara, Jakarta, 5 Februari 2024 bertema ‘Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024’.

Dalam diskusi ini, Yanuar hadir bersama profesor riset LIPI Ikrar Nusa Bhakti dan Direktur Juru Kampanye TPN Choirul Anam, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Jubir TPN Tomi Aryanto.

 “Jadi kalau gagasan bernama Indonesia yang seharusnya dibangun melalui demokrasi dirusak, kita seharusnya melawan. Rangkaian penyelewengan etika dan moral itu terjadi misalnya dari intimidasi jelang pentas Butet Kartaredjasa hingga ramai-ramai terkait politisasi bantuan sosial,” ungkapnya.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2019 ini mengingatkan, narasi bahwa bansos diasosiasikan dengan pasangan calon tertentu yang kemudian tersebar rumor kalau mereka tidak terpilih maka bansos akan dihentikan, bukan hanya pembodohan dan pembohongan publik tapi juga manipulasi.  

“Di sinilah akademisi dan intelektual yang setia pada gagasan pasti bersuara. Apalagi saat ini berkembang narasi untuk ‘membunuh demokrasi dengan dalih demokrasi’,” jelasnya. 

Mengutip filsuf Italia Antonio Gramsci, ada dua jenis intelektual, yakni intelektual intelektual tradisional yang hidup di menara gading keilmuannya dan intelektual organik yang komit pada panggilan membela kepentingan masyarakat korban hegemoni dan dominasi penguasa serta kaum oligarki.

“Inilah saatnya para intelektual melebur bersama masyarakat warga menjaga nyala api demokrasi,” tegasnya.

Yanuar mengajak agar masyarakat berani menjaga dan memastikan pemilu ini berjalan dengan benar. Apalagi, selama 10 hari ke depan adalah hari-hari kampanye terakhir, habis-habisan rebutan suara, lalu pada hari H kita harus memastikan apa yang terjadi di bilik suara. 

“Saya meminta semua partai dan masyarakat sipil, mengawal proses pemilu yang jurdil. Kalau ada kecurangan, laporkan. Inilah saatnya masyarakat sipil karena kita berada dalam keadaan darurat demokrasi,” serunya. (red)

Ahok menegaskan hal itu saat menyampaikan pidato pertamanya usai mundur dari Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD pada Minggu (4/2/2024).

Pertemuan itu digagas para pendukungnya saat masih bersama Joko Widodo (Jokowi) ikut kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Ahoker yang identik dengan kemeja kotak-kotak ini berperan penting dalam kemenangan Jokowi dan Ahok pada saat itu.

Mengenakan kemeja kotak-kotak putih hitam dipadukan dengan jeans, Ahok dengan lantang mengatakan, bahwa Bansos itu hanya pada zaman Kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan seorang raja, dan raja yang menentukan siapa yang perlu dikasihani.

“Republik ini milik kita semua. Kita berhak atas setiap sen dari pajak yang kita bayar. Ini punya kita,” ujar Ahok.

Dia juga megatakan, tidak mau membagi-bagikan sembako, uang atau kaos saat mengikuti kontestasi politik. 

Alasannya karena Ahok tidak memiliki cukup uang untuk berbagi kepada semua orang, sehingga jika semua tidak kebagian akan ada yang iri.

Mantan Bupati Belitung ini menegaskan ingin menduduki suatu jabatan publik karena memiliki ‘nilai’ untuk memperjuangkan hak rakyat dan akan menggunakan sepenuhnya waktu yang ada untuk mengurus rakyat.

“Misalnya, saya kasih untuk 50 orang untuk duduk di suatu jabatan, maka untuk berikutnya saya harus memikirkan untuk 75 orang supaya bisa menjabat lagi. Dari awal saya di Belitung, saya minta dipilih karena nilai saya, kasih kesempatan untuk memperjuangkan hak Anda, saya jamin tidak curi uang Anda, saya jamin gunakan watu penuh untuk Anda tapi kalau Anda suka pada orang yang bagi-bagi, saya bertertima kasih kepada Tuhan bahwa saya tidak memimpin orang seperti itu,” lanjut Ahok.

Saat berpidato, Ahok tidak menyebut -pihak tertentu yang kerap membagikan Bansos menjelang Pilpres 2024.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini disorot karena turun ke berbagai daerah untuk membagikan bansos yang berasal dari uang rakyat.

Aksi Jokowi membagi-bagikan Bansos membuat sejumlah perguruan tinggi menyatakan sikap seperti Petisi Bulaksumur merupakan petisi yang dilayangkan secara terbuka oleh sivitas akademika UGM kepada Presiden Jokowi pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu. 

Mereka adalah guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni yang berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan peringatan kepada Kepala Negara.

Teguran diberikan kepada Jokowi lantaran dinilai menyimpang.

Petisi Bulaksumur antara lain berisi tentang penyesalan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. (red)

Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia, menyatakan bahwa sebelumnya, aparat menerima laporan bahwa Puskesmas Omukia di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, telah menjadi sasaran pembakaran oleh kelompok KKB wilayah Kepala Air. Aparat gabungan TNI-Polri segera merespons dengan menuju Puskesmas Omukia untuk melakukan pengecekan.

“Suara tembakan terdengar dari belakang Puskesmas Omukia, dan terjadi kontak tembak antara personel TNI-Polri dengan kelompok KKB wilayah Kepala Air,” ungkap Kapolres.

“Dalam pengejaran yang dilakukan, aparat berhasil mengamankan satu anggota KKB yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Ilaga. “Warinus Murib, seorang anggota KKB, tewas dalam kejadian. Sedangkan dua orang lainnya, AM dan DK, diduga merupakan anggota KKB kelompok Numbuk Telenggen,” tambah Nyoman.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024. AKBP Dr. Bayu Suseno memberikan rincian barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat selama pengejaran.

“Dari tadi malam kami bersama2 dengan Satgas TNI Polri yg ada di ilaga telah melakukan pengejaran dan penegakan hukum, kami berhasil menangkap 3 KKB beserta barang buktinya antara lain 1 pucuk senjata api jenis mouser, 2 pucuk senapan angin, 1 lembar bendera BK, 1 buah handphone, 1 magazen jenis SS1 dan 17 butir amunusi kaliber 5,56. Perlu diketahui bahwa dari 3 KKB didapati 1 KKB dalam keadaan tewas, sedangkan 2 KKB lainnya dalam keadaan terluka.” Ujar Bayu

Beberapa jam setelah kejadian, tepatnya pukul 20.15 WIT, KKB terpantau melakukan pembakaran gedung puskesmas di Erobaga.

Kepala Operasi Damai Cartenz (Ka Ops), Kombes Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan komitmen untuk terus mengejar KKB yang melakukan gangguan Kamtibmas, termasuk pembakaran puskesmas.

“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap KKB di Ilaga yang selama ini melakukan gangguan Kamtibmas berupa pembakaran puskesmas dan lain-lain. Apabila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait KKB di Ilaga, jangan segan untuk memberi informasi kepada kami,” pungkas Faisal. (red)

Hal itu, dibuktikan Ahok dengan menghadiri Konser Salam Metal (Menang Mutlak), di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024). 

Ahok yang baru saja mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) datang bebarengan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dia mengenakan kemeja dan jas berwarna hitam. 

Ahok mengungkapkan, keputusannya mendukung Ganjar-Mahfud karena menilainya sebagai kesempatan sekali seumur hidup, yang layak diperjuangkan.

"Iya, saya kira ini kesempatan saya seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, kita akan menyesal seumur hidup nanti," ucap Ahok, saat ditemui di GBK.

Dia menyampaikan, Ganjar adalah calon presiden yang paling pantas menjadi presiden 2024. Untuk itu, Ahok memilih mundur agar bisa ikut memperjuangkan Ganjar dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ahok menjelaskan, jika tidak mundur tak bisa ikut kampanye. Pasalnya, konstitusi mensyaratkan semua pejabat BUMN wajib mundur jika mendukung pasangan calon tertentu dan ikut kampanye.

"Kita selalu diajari untuk taat konstitusi. Konstitusi mengatur siapapun yang ikut kampanye dan anggota BUMN wajib mundur. Saya taat pada konstitusi, saya memutuskan keluar untuk memperjuangkan Ma Ganjar," tutur Ahok.

Tunggu RUPS Pertamina

Saat ditanya kenapa baru mundur saat ini, ketika masa kampanye akan segera berakhir dan menuju minggu tenang, Ahok mengatakan, sebenarnya sudah ingin mundur sejak lama, namun ia menunggu sampai RUPS Pertamina selesai. 

Hal itu, merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang harus memastikan BUMN migas itu dikelola sesuai aturan yang berlaku.

Ahok menyatakan, harus memastikan bahwa rencana kerja perusahaan dan KPI sudah di RUPS-kan. Ia juga harus memastikan Pertamina menghemat minimal 45 persen dari pengadaan barang. 

"Makanya harus saya pastikan dulu di RUPS. Dan saya juga ingin ada Direktur Risiko di Pertamina. Kemarin sudah dilantik, makanya saya berani melepas," tutur Ahok.

Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan akan fokus kampanye untuk Ganjar-Mahfid di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia akan total bergerak memenangkan Ganjar-Mahfud di sisa hari menuju pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Mengenai pejabat lain yang ikut kampanye mendukung paslon lain, namun tidak mundur, Ahok berpendapat, seharusnya semua taat pada konstitusi.

Ahok enggan berkomentar terkait menteri dan kepala daerah yang saat ini ikut kontestasi pada Pilpres 2024, apakah sebaiknya mundur atau tidak.

"Kalau menteri dan kepala daerah kan katanya enggak perlu mundur, meskipun Pak Mahfud MD memilih mundur, karena mempertimbangan etika dan menghindari conflict of interest," tutur Ahok. (red)

“Kasus ini terbongkar setelah polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban,” ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Kamis (1/2/2024).

Kapolres mengatakan, setelah pelaku melakukan pencabulan terhadap korban, korban mengadu ke ibunya.

Kemudian, Ibu korban langsung mendatangi pelaku dan mengkonfrontasi pengakuan anaknya soal pencabulan tersebut.

“Dari pengakuan pelaku setelah didesak diketahui juga bahwa pelaku sudah melakukan perbuatan cabul tersebut secara berulang kepada korban B, N, dan V,” ungkap Zain.

Kepada polisi pelaku mengaku bahwa dirinya terakhir kali melakukan pencabulan tersebut di sebuah rumah kontrakan kosong.

Saat itu, pelaku mencoba menyekap korban dengan mengunci pintu rumah kontrakan tersebut. Namun, korban berhasil melarikan diri.

“Usai melancarkan aksi pencabulan tersebut pelaku meninggalkan korban sendirian dan dikunci di dalam kontrakan kosong itu, tapi akhirnya korban berhasil melarikan diri,” ujarnya.

Setelah berhasil kabur, korban pulang dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya dan membuat laporan ke polisi.

Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi atas kasus pencabulan.

“Pelaku sekarang sudah ditahan di Rutan Polres Metro Tangerang Kota, dari unit PPA juga telah berkomunikasi dengan instansi terkait seperti Komnas Anak, Dinas DP3AP2KB dan satgas P2TP2A kota Tangerang, untuk menangani dan mendampingi para korban,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, pelaku diancam Pasal 76 D UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. (red) 

“Adapun yang diturunkan sebanyak 2.579 personel gabungan yang terdiri dari jajaran polda, polres, TNI hingga pemprov dan pemkot,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Sabtu (3/2/2024) di Jakarta.

“Polda Metro Jaya juga akan tetap menempatkan personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jay untuk melakukan pengaturan lalu lintas yang bersifat situasional,” sambungnya.

Ade menghimbau kepada masyarakat agar tertib jelang penyelenggaraan kampanye akbar Ganjar-Mahfud.

“Diharapakan untuk seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut agar tertib untuk menjaga konfusifitas selama acara berlangsung,” pungkasnya. (red)

Ia memberitahukan kepada para koleganya agar berhati-hati jika mendapatkan pesan mencurigakan yang mengatasnamakan dirinya.

Lewat akun X nya Melki Sadek Huang mengabarkan apa yang ia alami. " Kawan-kawan, dini hari ini, akun whatsapp saya diretas. Jika ada whatsapp mencurigakan yang mengatasnamakan saya beberapa saat ke depan, harap diinformasikan karena akun whatsapp saya sedang tidak dalam kontrol saya. Terima kasih! " cuit Melki Sedek Huang di akun X milimnya, @namasayamelki, Jumat (2/2/2024).

Melki meminta jika ada pesan mencurigakan agar segera diinformasikan. "Jika ada whatsapp mencurigakan yang mengatasnamakan saya beberapa saat ke depan, harap diinformasikan karena akun whatsapp saya sedang tidak dalam kontrol saya. Terima kasih!" tulisnya. (red)

"Pada tanggal 22 Januari 2024, penyidik telah mengajukan permintaan izin sita kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

"Tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW," sambungnya.

Selain handphone, penyidik Polda Metro Jaya juga menyita akun media sosial hingga e-mail Aiman Witjaksono. Menurut Ade, penyitaan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang perkara yang ada.

"Bahwa kembali lagi pada penyidikan adalah upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuang terang tidak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya," tuturnya.

Ade Safri menjamin penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menyatakan penyidik siap mempertanggungjawabkan terkait aduan Aiman ke Kompolnas soal penyitaan tersebut.

"Kami jamin penyidikan yang dilakukan berjalan secara profesional transparan dan akuntabel, bebas dari segala bentuk intervensi ataupun apapun juga yang mengganggu jalannya penyidikan yang dilakukan dalam penanganan perkara a quo," jelasnya.

"Ya dipersilakan (aduan Kompolnas) itu hak konstitusional pak AW, dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan," tukasnya.(red)

Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH Phd, mengatakan siap mengawal pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan tidak akan tinggal diam dengan berbagai tekanan terhadap masyarakat. 

"Saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat ditekan, rakyat yang berpendapat untuk mendukung calon presiden yang lain diintimidasi. Saya kira sudah saatnya lah kita semua, alumni UI dan juga spirit dari Akademi UI bersuara," kata Harkristuti. 

Pernyataan serupa disampaikan Guru besar Antropologi dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto.

Menurut dia, UI memiliki jejak panjang dalam peta berdirinya Indonesia, dan senantiasa menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Salah satunya melalui keterlibatan Rektor UI, Supomo, yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa.

Dia menjelaskan, Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada sivitas akademika Universitas Indonesia kita harus merebut kembali zaman kejayaan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. 

"Karena itu jangan rusak Indonesia hanya untuk kepentingan politik sesaat hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga," ujar Sulis. 

Dia mengungkapkan, sivitas akademika UI tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil, tanpa ada tekanan atau intimidasi. 

"Kami tidak akan tinggal diam kami civitas Akademi UI akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana terima kasih," kata Sulis. 

Salah satu alumni UI juga menyampaikan kondisi politik saat ini mengingatkannya pada masa Orde Baru di mana kebebeasan berpendapat dan berdemokrasi dikerangkeng. 

Sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti itu justru muncul di ujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lahir dari era reformasi. 

"Kami bereaksi setelah Pak Jokowi berubah. Apa yang terjadi sekarang sungguh menggelikan. Kita semua yang berdiri di sini sudah merasakan Orde Baru, saya bahkan dipenjara di masa Orde baru. Tapi rasanya pada saat itu kita masih lebih bisa bicara walaupun bisa penjara, tapi saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat juga ditekan, maka Akademi UI saatnya bersuara untuk menentang ketidakbenaran ini," ujar alumni UI itu. 

Harkristuti menambahkan, Dewan Guru Besar UI berkomitmen mengawal jalannya Pemilu dan telah berkomunikasi dengan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). 

"Kami telah mencanangkan akan melakukan pengawalan terhadap Pemilu jujur dan adil pada 2 bulan yang lalu. Jadi kami akan melanjutkan apa yang sudah diikrarkan pada saat itu bersama-sama seluruh PTNBH di seluruh Indonesia. Kami masing-masing akademi maupun bersama-sama juga akan terus mengawal untuk memastikan pemilu berlangsung luber," tutur Harkristuti. (red)

Selama 8 tahun menjadi dokter gadungan sejak 2013-2021 sudah ada sejumlah klub dan PSSI yang pernah dikelabuhinya.

‘’PSSI tentu senang dan terima kasih dengan kepolisian akhirnya bisa menangkap Elwizan Aminuddin. Bukan hanya PSSI, tetapi juga banyak klub yang kena tipu. Dia pernah menjadi dokter timnas sebelum covid melanda Indonesia. Modusnya adalah memalsukan ijazah kedokteran dari Universitas Syahkuala, Banda Aceh, sehingga klub percaya saat itu,’’ ujar Yunus Nusi.

Setidaknya ada Persita Tangerang, Barito Putra, timnas U-19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, kembali ke timnas U-19, Kalteng Putra, dan terakhir PSS Sleman.

‘’Kasus ini pasti akan menjadi perhatian PSSI. Saat ini kalau masuk offisial timnas akan diselidiki asal usul yang bersangkutan. Contoh kalau dia lulusan FKUI, kita akan tanyakan ke FKUI. Benar atau tidak. Kita juga tanyakan ke Ikatan Dokter Indonesia (ID). Kita juga tanyakan ke lembaga-lembaga terkait. Kemudian pengalaman dia,’’ imbuh Yunus.

‘’Sekarang setiap dokter dan fisio yang mau bertugas di klub Liga 1 ,2 dan 3, apalagi di timnas indonesia harus terlebih dulu menyerahkan foto kopi ijazah dokter yang sudah di legalisir oleh Fakultas Kedokteran tempat dia kuliah. ‘’

Menurut Yunus, selain mempunyai surat tanda register (STR), baik untuk dokter maupun fisioterapis juga harus mempunyai surat izin praktik (SIP) yang masih berlaku.(red)

Hal itu disampaikan oleh Ahok dalam akun Instagramnnya."Unggahan ini merupakan PP 1 bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata dia. 

Dia menuturkan dirinya ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Ahok juga menegaskan langkah itu merupakan jawaban atas kebingungan sebagian orang terhadap arah politik dirinya. (red)

Mahfud datang ke Gedung Kemenko Polhukam untuk berpamitan setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Melansir akun X @mohmahfudmd, Cawapres Nomor 3 itu mengaku, selama 3,5 bulan sejak resmi menjadi Cawapres, merasa gamang jika masuk kantor.

Dia khawatir, kalau tanpa sengaja menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. 

“Saya khawatir pejabat dan pegawai Polhukam tidak netral dan melayani kepentingan politik saya karena saja jadi paslon,” ujarnya. 

Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu menyebut, menolak untuk tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju (KIM), sejak 3,5 bulan.

Pada 1 Februari 2024), akhirnya Mahfud menemukan waktu yang tepat untuk menghadap Presiden Jokowi dan meminta berhenti sebagai menteri. 

Pria asal Madura, Jawa Timur itu mengaku bangga kepada jajaran pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam yang selama ini telah bersikap netral, meski dia menjadi pasangan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

“Saya bangga pejabat-pejabat dan pegawai Polhukam bersikap netral. Saya benar-benar plong di Jumat yang penuh barokah ini,” tutup Mahfud.

Secara terpisah, Direktur Setara Institute Halili Hasan mengapresiasi keputusan Mahfud mengundurkan diri dari kabinet. Halili menyatakan adalah langkat tepat bagi Mahfud untuk menghindari penggunaan fasilitas negara.

“Juga untuk memberikan contoh kepada pejabat negara yang lain agar mereka mundur dari jabatannya dan tidak menggunakan fasilitas dan kebijakan negara untuk kepentingan politik electoral,” ujarnya.

Saat ini, ada 3 paslon yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari 2024.

Mereka adalah, pasangan Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), pasangan Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Setelah Mahfud mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, kini tersisa Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan dan Gibran sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah. (red)

“SIP yang saat ini ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sehingga tetap ada legalitas praktikny walaupun STR sudah diubah menjadi seumur hidup,” ungkap juru bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril, Kamis (01/02/2024).

STR atau Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Awalnya, STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun. Namun, UU Kesehatan yang baru mengubah masa berlaku STR menjadi seumur hidup.

Sementara, SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan peralihan pada pasal 449 menyebutkan bahwa STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP tersebut.

Sementara itu, STR dan SIP yang telah selesai proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diterbitkan dan dinyatakan berlaku hingga masa berlakunya habis.

“Jadi meskipun STR sudah berlaku seumur hidup, tidak perlu langsung memperbaharui SIP, kecuali masa berlakunya sudah berakhir,” tegas dr. Syahril. (red)

Fadil memastikan Polri telah siap mengamankan jalannya pemilihan pada 14 Februari mendatang.

“Memang situasi ke depan ini siaga,” kata Fadil Imran kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Hal itu dikatakan langsung Kabaharkam Polri, Komjen Polisi Fadil Imran usai meninjau langsung kesiapan personel Polda Jabar dalam rencana pengamanan Pilpres mendatang.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut, selama dua pekan ke depan situasi dalam kondisi siaga menghadapi hari pencoblosan atau Pemilu 2024.

Untuk itu, Fadil Imran meminta seluruh jajarannya untuk siaga dalam menjaga kondusivitas jelang pemilihan nanti. Agar tahapan Pemilu mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga hari pencoblosan berjalan aman dan lancar. (red)

Menurut Syarif, mundurnya Mahfud bukan hanya untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan), juga menjadi bukti konsistensinya terhadap penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Ketika mundur dari Menko Polhukam itu tindakan nyata dari beliau agar tidak ada konflik kepentingan

dalam melaksanakan kampanye," kata Syarif dalam video pendek yang diunggah Mahfud MD di akun Instagram pribadinya, Kamis (1/2/2024).

Syarif menjelaskan, korupsi bukan hanya soal menerima suap atau menggunakan uang negara, tetapi juga memanfaatkan fasilitas negara dan membiarkan konflik kepentingan.  

Itu sebabnya, pengunduran diri Mahfud seharusnya dicontoh atau diikuti oleh pejabat pemerintah aktif yang ikut dalam kontestasi pemilu, dalam hal ini pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Saya pikir pengunduran diri Pak Mahfud hal yang positif untuk dicontoh oleh kandidat lain yang masih yang ikut kontestasi Pemilu 2024 agar tidak ada conflict of interest dan memanfaatkan fasilitas negara," tutur Syarif. 

Dalam video tersebut, Syarif juga memaparkan sosok Mahfud MD yang dikenalnya sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. 

Syarif mengungkapkan, semakin mengenal dekat Mahfud MD ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2008-2013 dan terakhir saat menjadi Syarif telibat sebagai Wakil Ketua Tim Reformasi Hukum di Indonesia. 

"Kami menghasilkan beberapa rekomendasi yang baik untuk perbaikan tata kelola hukum, anti korupsi, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan sistem perundang-undangan di Indonesia, dan semuanya telah diberikan kepada Presiden Joko Widodo," ungkap Syarif. 

Dia menambahkan, Mahfud telah menyelesaikan tugasnya dengan baik meskipun mundur sebelum selesai masa tugas sebagai Menko Polhukam. 

"Saya mengucapkan selamat kepada Prof Mahfud yang mengundurkan diri dan kalau di akhir masa jabatan berarti khusnul qotimah," ujar Syarif. (red)

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Iya tadi dengan Pak Jokowi saya gurau-gurau saja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, nggak ada ketegangan apapun, tadi nggak bicara soal sidang kabinet," ungkap Mahfud.

"Ya tentu lah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet," ucapnya.

Mahfud telah bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam secara langsung sore tadi. Mahfud mengatakan Jokowi telah menerima surat tersebut.

"Intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal," ucapnya.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi telah mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam. Kedua, substansi surat yang berisi permohonan berhenti kepada Jokowi.

"Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," tukasnya. (red)

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) tahun 2017-2022," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

"Pengadaan kerjasama ini diduga fiktif dengan modus adanya kerjasama penyediaan financing untuk project data center," sambungnya.

Lebih lanjut Ali memperkirakan kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Menurut dia, angka itu berdasarkan perhitungan sementara dari Tim Auditor BPKP.

"Kami belum dapat menyampaikan detail lengkap konstruksi perkaranya, pihak siapa saja yang ditetapkan tersangka dan uraian unsur pasalnya hingga proses pengumpulan alat bukti dianggap cukup," jelasnya.

"Lengkapnya nanti akan kami informasikan saat dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan. Perkembangannya akan kami sampaikan bertahap pada publik," imbuhnya. (red)

“Jadi kita tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama. Keberadaan Fredy Pratama masih kita yakinkan ada di Thailand,” kata Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Fredy Pratama merupakan buron polisi sejak 2014. Pria yang memiliki nama samaran ‘The Cassanova’ ini juga telah dimasukkan dalam red notice oleh Interpol melalui Divisi Hubinter Polri.

Bareskrim Polri berkoordinasi intens dengan badan antinarkoba Amerika Serikat (DEA) serta Kepolisian Thailand (Royal Thai Police) untuk melacak keberadaan Fredy Pratama ini.

“Mohon doanya insyaallah di 2024 ini Fredy Pratama dan asetnya bisa diungkap,” imbuhnya.

Sembunyikan Uang Pakai Crypto Currency

Sebelumnya, Brigjen Mukti mengungkapkan modus operandi jaringan Fredy Pratama dala menyembunyikan uang hasil kejahatan. Bukan pakai rekening di bank, tapi menggunakan crypto currency.

“Memang banyak operandi baru seperti modus keuangan mereka sudah lakukan dengan cara lain tidak lagi melalui rekening, tapi jalur melalui crypto currency, ini kita sedang dalami kembali,” jelas Mukti Juharsa.

Polisi juga saat ini masih menelusuri aset-aset jaringan Fredy Pratama lainnya. Polisi meyakini masih banyak aset jaringan Fredy Pratama yang disembunyikan para pelaku.

“Tim ini tidak akan pernah berhenti untuk terus menghalau barang-barang yang masuk melalui jaringan Fredy Pratama, termasuk aset-asetnya akan kita tracing terus,” imbuhnya.

Mukti mengatakan pihaknya akan terus melacak aset kekayaan hasil penjualan narkoba jaringan Fredy Pratama, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kami mohon doanya insyaallah di tahun 2024 semua aset jaringan Fredy Pratama baik di dalam maupun luar kita akan lakukan penyitaan,” tuturnya.

Hingga saat ini Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah menangkap 46 orang tersangka dalam jaringan Fredy Pratama. Fredy Pratama saat ini masih terus dikejar. (red)

Hasto berpandangan bahwa sikap ini buah hasil dari pencermatan atas berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi Tanah Air belakangan ini.

Dimana, hal itu ditandai dengan keterlibatan oknum-oknum aparat Negara untuk melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat hingga pernyataan Presiden tentang keterlibatan pejabat publik terkait keberpihakan di masa kampanye.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para Guru Bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung," kata Hasto di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Politisi asal Yogyakarta itu berpandangan, bukan tidak mungkin, sikap yang telah disampaikan Guru Besar bersama dosen dan mahasiswa UGM ini akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya yang ingin menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," ujarnya.

Hasto mengingatkan kembali bahwa Pemilu ini menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana semua pihak sudah seharusnya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting.

"Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT," tuturnya menegaskan.

Untuk diketahui, sejumlah civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.

Dalam petisi 'Bulaksumur' yang dibacakan pada Rabu (31/01/2024), mereka menyampaikan berdasarkan hasil pencermatan dinamika perpolitikan tanah air yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Melalui petisi itu, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Presiden Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi dalam petisi 'Bulaksumur' yang dikutip, Rabu (31/01/2024). (red)

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024). Awalnya, Presiden menjawab pertanyaan terkait rencana pengunduran diri Mahfud Md.

"Ya itu hak, saya sangat menghargai," ujar Jokowi seperti dilihat dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati begitu, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci lokasi pertemuannya dan Mahfud akan dilangsungkan."Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud," lanjutnya. (red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

“Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883. (red)

Maka, Hasto menilai, keputusan yang bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.

Secara khusus, Hasto menyebut nama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Hasto.

Namun, politisi asal Yogyakarta ini menduga, bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye. Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

Sayangnya, sikap negarawan tersebut tak diikuti dengan komitmen pemimpin tertinggi.

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.

Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Pra Peradilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.

Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.

"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di PraPeradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK," ungkap Hasto.

"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD resmi memberikan keterangan terkait keputusannya mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (31/1/2024).

Mahfud MD menilai, dengan segala pertimbangan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk pamit dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski belum resmi mundur, namun surat pengunduran Mahfud MD telah siap di tangan.

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung, tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik," ungkap Mahfud MD, Rabu, dikutip dari kanal YouTube miliknya.

Mahfud menyebut, surat itu akan disampaikan setelah mendapatkan jadwal bertemu dengan presiden.

"(Surat pengunduran diri) saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, saya langsung sampaikan," ungkap Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan alasannya ingin menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Jokowi.

"Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan, saya dipercaya oleh beliau dan saya percaya kepada beliau."

"Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan selama 4,5 tahun ini Insyaallah baik, oleh sebab itu kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang, colong pelayu, saya akan pamit baik-baik," ungkap Mahfud. (red)

Dalam pidatonya, Yenny menyebut Mahfud ibarat peluru yang tidak terkendali dalam pemberantasan korupsi. Mahfud disebutnya juga tidak pernah menerima sogokan apapun sewaktu menjabat. 

"Mahfud MD peluru tidak terkendali dalam memberantas korupsi. Rekam jejaknya terlihat nyata. Ketika jabat ketua MK, tidak bisa disogok oleh orang-orang kaya dan bersuara untuk memenangkan kasusnya," kata Yenny pada Rabu (31/1).

Ketegasan Mahfud di bidang hukum dinilai Yenny telah teruji dan tidak membeda-bedakan orang saat menegakkan hukum. 

"Bagi Pak Mahfud, hukum harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," katanya. 

Yenny pun mengajak warga Lampung untuk memilih Ganjar-Mahfud pada pilpres 2024. Sebab menurutnya, Ganjar-Mahfud merupakan duet yang paling mengerti berbagai permasalahan masyarakat. 

Dia juga menyosialisasikan berbagai program unggulan Ganjar-Mahfud. Salah satunya menciptakan 17 juta lapangan kerja baru untuk membantu masyarakat. 

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya komitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, 17 juta lapangan pekerjaan. Supaya anak-anak muda tidak menganggur," paparnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mahfud berpidato bahwa salah satu permasalahan yang ada di masyarakat adalah adanya oknum aparat hukum yang tidak bisa menegakkan keadilan. 

Padahal, menurutnya hukum merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat. Sebab itu, dia menjanjikan akan memberantas para oknum aparat yang kerap tidak menegakkan hukum secara adil. 

"Hukum itu menjadi kunci dari kesejahteraan rakyat. Karena kalau hukum tidak ditegakkan maka hak-hak rakyat akan terlanggar. Misalnya kalau ada masalah hukum terkadang dipermainkan aparat. Sudah lapor di polisi, tidak diproses," pungkasnya. (red)

" Dalam sejarah politik di berbagai negara, perlu ratusan tahun utk meruntuhkan kekuasaan sebuah dinasti. Di negara yg bersistem demokrasi seperti Indonesia pun perlu kerja keras puluhan tahun utk meruntuhkan dinasti kekuasaan di tingkat propinsi atau kabupaten. Apalagi negara? " ujar Cak Islah dalam cuitannya di akun X nya baru baru ini.

Cak Islah mengajak semua pihak bersatu melawan setiap upaya membangun dinasti kekuasaan di Indonesia. 

" Maka, kita harusnya melawan setiap upaya untuk membangun dinasti kekuasaan di Indonesia. Karena kekuasaan turun temurun hanya akan mematikan kesempatan bagi orang lain yang justeru lebih layak secara keilmuan, kinerja, maupun secara moral" sambung Cak Islah.

Cak Islah menyebut calon pemimpin bangsa tidak boleh dipilih hanya karena ia anak Presiden. Jika ini terjadi maka kerugian yang didapat rakyat

" Jika calon pemimpin ditentukan hanya karena ia anak presiden: yang bener aja, rugi dong..! " tutup Cak Islah. (red)

Dalam rekaman tersebut, pria yang diketahui Komika Rais Marasabessy tersebut tampak tenang sembari mengunyah makanannya. Namun kekacauan terjadi di sekitarnya. Pemuda saling kejar dengan membawa senjata dan balok.

Rais memberikan komentar unik terkait suasana yang terjadi di sekitarnya.

"Ya begini lah kalau didaerah sini makan bubur hiburannya begini tawuran," kata Rais dikutip pada Selasa (30/1/2024).

"Buat teman-teman yang mau makan bubur hiburannya tawuran, bisa info di DM. Emang seru nih, namanya apa bubur ribut, makan bubur hiburannya orang ribut," tambahnya dengan nada santai.

Video tersebut segera menyebar di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan netizen. Beberapa netizen memberikan komentar kocak dan menyambut dengan tawa atas tingkah pria tersebut, sementara yang lain mempertanyakan seriusitasnya terhadap kejadian tawuran yang sebenarnya cukup serius. (red)

Cuitan itu dikomentari lebih dari 400 komentar dan di retweet lebih dari 8000 kali. Netizen mempertanyakan progres perbaikan eskalator.

"Halo @CommuterLine ini perbaikannya butuh berapa tahun ya? " tanya akun @ketibanuang " Ya Allah lama bener, sekalian ada haul nya" sambung akun netizen lain @dAsalbantani.

Cuitan @tfjakarta pun dikomentari PT KAI. PT KAI lewat akun @Commuterline mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya perbaikan.

" Selamat malam. Perihal kendala eskalator di pintu utara Stasiun Bekasi saat ini kami terus berkoordinasi dengan DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) @perkeretaapian untuk upaya perbaikan. Bagi penumpang Commuterline silakan dapat melewati akses jalur lain seperti tangga manual dan lift yang beroperasi selama eskalator dalam perbaikan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima Kasih" tulis akun @cummuterline. (red)

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyitaan dalam rangka pembuktian penyidikan.

"Tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa handphone (HP) Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan," ungkap Ade Safri dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut Ade Safri menjelaskan, penyitaan barang milik Aiman Witjaksono tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP.

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, wujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan," ucapnya.

Ade menambahkan, penyitaan juga sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Pasal itu menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Menurut Ade, penyidik sudah mendapatkan surat penetapan sita dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 24 Januari 2024 lalu. Dia menyebut ada pasal tambahan berupa Pasal 39 KUHAP ayat 1 huruf e.

"Permintaan izin penyitaan terhadap handphone yang di maksud tertanggal 22 Januari 2024," ujarnya.

"Penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan perundangan. Dan saya jamin penyidik profesional, transparan, dan akuntabel bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi," umbuhnya.(red)

“Update terbaru, ditangkap dua orang. Satu di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur. Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Meski demikian, Trunoyudo belum mengungkap identitas termasuk jaringan para terduga teroris itu.

Namun diduga, kedua teroris ini masih memiliki kaitannya dengan 10 teroris yang lebih dulu ditangkap di wilayah Solo Raya.

“Masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya,” jelasnya.

Penangkapan terhadap 10 teroris itu sebelumnya dilakukan di Solo Raya tepatnya di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali, pada Kamis (25/1) kemarin.

Para terduga teroris itu berinisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU. Mereka tergabung dalam jaringan Jemaah Islamiyah.

Para terduga teroris ini memiliki peran yang berbeda-beda. Mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam, hingga aspek pengembangan kapasitas dan keahlian. (red)

Mahfud akan bertemu Kepala Negara setibanya dari kunjungan kerja di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengkonfirmasikan pengunduran dirinya itu di sela kunjungan ke Pura Ulun Danu di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (31/1/2024).

Mahfud menegaskan, sudah mempersiapkan dan selalu membawa surat pengunduran dirinya dari Kabinet. Namun, belum sempat diserahkan kepada Jokowi karena masih berada di luar kota.

“Saya akan mundur secara terhormat, dan saya akan sampaikan langsung ketika bertemu Presiden,” ujar Mahfud.

Menangapi kabar Mahfud akan mundur dari kabinet, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam merespons positif rencana pengunduran diri Mahfud. 

Hikam mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu jelas memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan.

“Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur, ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/1/2024).

Hikam menyatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan Capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet, bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik. 

Rencana Mahfud mundur dari Kabinet telah disampaikan di depan warga Kota Semarang Jawa Tengah pada acara ‘Tabrak Prof’ yang berlangsung pada Selasa (23/1/2024) malam.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” tegas Mahfud kala itu.

Tanda-tanda akan mundur dari Kabinet disampaikan Mahfud pada pernyataan penutupan debat keempat Pilpres 2024. Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat dirinya menjadi Menko Polhukam 4,5 tahun lalu. 

“Saya percaya dia punya niat baik ketika mengangkat saya sebagai Menkopolhukam dan saya membantunya,” ujarnya. 

Sekarang pun, ujar mantan Ketua MK ini, dirinya bersedia bersama Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena Ganjar dinilainya adalah capres yang bentul betul prorakyat. (red)

"Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar hakim Estiono dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Dalam sidang tersebut, hakim tunggal Estiono juga menolak seluruh eksepsi KPK. "Mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucapnya.

Seperti diketahui, Eddy Hiariej dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan Eddy yang pertama dicabut lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi selaku pemohon.

Selanjutnya, Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan untuk kedua kalinya. Di mana hanya dia yang menjadi pemohon dalam gugatan tersebut. (red)

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekaligus menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, alasannya sangat jelas.

Sebab bansos  muncul dari kebijakan negara. Policy tersebut hadir setelah dibahas lintas partai politik di DPR RI, termasuk oleh PDIP yang terus memperjuangkan kebijakan bansos.

“PDI Perjuangan bahkan satu-satunya partai yang menggelar rakernas ada membahas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara,” ujarnya menekankan, Selasa (30/1/2024).

Oleh karena itu, kebijakan bansos bisa dikatakan sebagai instrumen dari implementas Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian hal tersebut diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif (pemerintah).

“Ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari PDI Perjuangan, kemudian dibahas dan mendapat dukungan partai politik lainnya, sehingga bansos  bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik, dari politik anggaran yang ada di DPR RI,” kata Hasto menegaskan. 

Dengan demikian, lanjut Hasto, pembagian bansos jangan dipolitisasi. Bansos sudah seharusnya diposisikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di ruang lingkup Kementerian Sosial (Kemensos).

Terkait Mensos Risma

Hasto pun dimintai tanggapannya mengenai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani yang tidak dilibatkan dalam pembagian bansos oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo). Hasto menanggapi bahwa Risma menceritakan kalau suasana di dalam rapat kabinet sudah ada unsur-unsur yang menimbulkan ketidaknyamanan. 

Tetapi demi tugas bangsa dan negara, ketidaknyamanan itu harus dilepaskan. “Karena untuk mengurusi rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip. Itulah yang dilakukan Bu Risma,” kata Hasto. 

Hasto menambahkan, Risma tidak ingin data-data bansos dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Menurut Hasto, sikap Risma yang kokoh dengan integritas itulah yang akhirnya mendorong Mensos tidak diajak. 

“Termasuk dalam kebijakan raskin (beras miskin). Sehingg raskin dari Bulog yang kemudian muncul gambar pasangan Prabowo-Gibran," ungkapnya (red)

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau kegiatan Sembako Murah di Kantor Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dan Kantor Kelurahan Galur, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/1).

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Heru mengapresiasi keterlibatan sektor swasta, yaitu PT Suri Nusantara Jaya, yang telah mendukung penyediaan kebutuhan pangan warga secara mandiri.

"Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana melalui dukungan penuh program CSR dari  PT Suri Nusantara Jaya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga langkah yang dilakukan PT Suri Nusantara Jaya bisa menginspirasi sektor lainnya," ujar Pj. Gubernur Heru.

Kegiatan Sembako Murah di Kantor Kecamatan Makassar dan Kantor Kelurahan Galur ini merupakan lokasi keenam dan ketujuh yang telah diselenggarakan di Jakarta. Sebelumnya, lokasi Program Sembako Murah telah dihadirkan di Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Mampang Prapatan, dan Kelurahan Jembatan Lima. Pj. Gubernur Heru mengimbau kepada seluruh pihak swasta lainnya untuk bersinergi dalam program Sembako Murah ini. 

"Kami terus mengajak berbagai pihak untuk menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan Sembako Murah Pemprov DKI Jakarta. Harapannya, kemitraan ini tidak hanya menjadi ladang amal bagi yang berbuat, tetapi dampaknya juga dirasakan bagi yang membutuhkan," tambah Pj. Gubernur Heru. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati berharap, program Sembako Murah ini tidak hanya membantu kebutuhan sembako warga, tetapi juga bisa memperkuat sinergi Pemprov DKI Jakarta dengan BUMD dan sektor swasta.

Eliawati mengungkapkan, paket Sembako Murah dibanderol dengan harga Rp 100.000 berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan tepung terigu 1 kilogram. Sementara, bahan pangan eceran yang disediakan yaitu empat kiligram beras premium Rp 50.000, dua liter minyak goreng Rp 25.000, satu kilogram gula pasir Rp 15.000, dan tujuh bungkus mi instan Rp 10.000.

"Kegiatan ini juga dapat mengedukasi masyarakat untuk berbelanja bahan pangan dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Jika semakin banyak pihak mendukung kegiatan ini, maka jenis pangan yang disediakan bisa semakin melengkapi kebutuhan warga. Harapannya, warga dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan mudah diakses," pungkas Suharini.(red)

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, Cemara, Jakarta, 30 Januari 2024. 

“Saya tetap memegang teguh komitmen saya untuk tidak pernah membuka identitas narasumber saya, dengan risiko apapun. Saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang menjaga kredibilitasnya, sehingga saya wajib melindungi identitas mereka, walaupun ada risiko saya atas itu,” kata Aiman.

Dalam konferensi pers ini, Aiman didampingi Wakil Direktur Eksekutif Hukum TPN Finsensius Mendrofa, dan Wakil Direktur Hukum dan Kajian TPN Heru Muzaki.

Aiman menegaskan, ini bukan soal Aiman, Palty, atau Butet, tetapi merupakan haknya sebagai warga negara mengingatkan kekuasaan agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, jujur, dan adil.

Pada kesempatan ini, Finsensius Mendrofa menyampaikan, Tim Kedeputian Hukum TPN sudah datang ke Dewan Pers dan memberikan verifikasi atas validitas Aiman sebagai jurnalis saat kasus itu terjadi, November 2023 lalu.

“Kami memberi klairifikasi atas permohonan perlindungan kepada Dewan Pers. Baik validiitas Aiman sebagai jurnalis, maupun verifikasi data narasumber juga sudah kami sampaikan,” paparnya.

Tim Hukum TPN pun mendukung Aiman memegang hak tolak sebagai jurnalis, sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 Ayat 4, “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Hal ini karena dalam proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan oleh di Polda Metro Jaya, penyidik lebih menekankan keingintahuan terkait data narasumber pada pernyataan Aiman.

Wakil Direktur Hukum dan Kajian TPN Heru Muzaki menyampaikan hari ini, pihaknya sudah datang ke Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas) selaku pengawas eksternal kepolisian. Selain itu, Tim Hukum TPN juga tengah menyiapkan berkas pelaporan penyidik kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, sebagai pengawas internal kepolisian.

“Kami meminta perlindungan hukum atas Aiman karena penyitaan ponsel, sim card, email, dan Instagram yang dilakukan tak sesuai hukum yang berlaku,” kata Heru.

Di akhir konferensi pers, Aiman memberikan seruan kepada seluruh pihak, terutama kepada pendukung pasangan calon presiden – calon wakil presiden manapun yang mengalami intimidasi. 

“Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Suarakan kebenaran kendati itu pahit. Teruslah berani mengingatkan kekuasaan agar negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, dan pemilunya jurdil, sehingga siapapun pemenangnya nanti punya legitimiasi kuat untuk memimpin dan membangun negeri ini,” pungkasnya. (red)

Penegasan itu disampaikan Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, Cemara, Jakarta, 30 Januari 2024. Dalam konferensi pers ini, Adian didampingi Wakil Ketua TPN Andi Gani Nena Wea dan Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima.

“Ini perintah negara dan keputusan negara. Tak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat di satu sisi, dan kehendak negara di sisi lain,” kata anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini.

Adian menambahkan, siapa saja boleh datang pada ‘Hajatan Rakyat’ 3 Februari 2024 nanti. Dari capres, cawapres, ketua partai, tokoh buruh, petani, tukang ojek, sopir angkot, dan siapa saja yang merasa bagian dari rakyat Indonesia untuk berkumpul menciptakan politik yang riang gembira. 

“Ini benar-benar ‘Hajatan Rakyat’ yang bukan hanya slogan, tapi betul-betul hajatan rakyat, sekaligus menjalankan perintah undang-undang untuk berkampanye,” tukas Adian.

Ia menambahkan, kalau penggunaan bus dipersulit, para pendukung Ganjar-Mahfud akan memakai sarana lain, seperti motor, sepeda, kereta api, hingga jalan kaki. Pihaknya ingin membuktikan, tak boleh ada satu kekuatan apapun yang akan menghalang-halangi kehendak rakyat dan tak boleh ada kekuatan apapun yang mencoba menghambat apa yang menjadi kewajiban partai politik dan calon presiden – calon wakil presiden dalam proses kampanye ini. 

“Mau sesulit apapun jalan itu akan kami tempuh. Dalam istilah pergerakan dulu, kalau tak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tak ada peluru, pakailah batu. Kalau tak ada batu, pakailah kayu, kalau tak ada kayu, pakailah tinju. Segala pilihan cara akan kami lakukan, sampai yang terberat sekalipun,” urai aktivis 1998 ini.

Adian berkeyakinan, proses ini bukan hanya soal memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. “Perjuangan kita jauh melewati itu, melampaui dari sekadar berebut kursi kepresidenan. Ini untik memastikan Indonesia berada dalam koridor demokrasi yang sehat, hak-hak dasar rakyat terlindungi. Tak ada pengulangan masa lalu yang kelam menyakitkan kita,” tukasnya.

Bagi Adian, perjuangan para kader, relawan, dan pendukung Ganjar – Mahfud adalah untuk bersama-sama menjaga Indonesia, memastikan semua rakyat Indonesia bisa bekerja, mendapat bahan pokok murah, serta tidak ada lagi tanah yang dikuasai hanya oleh segelintir orang dalam jumlah banyak, dan juga bagaimana berlaku adil terhadap semua warga negara.

“Itu perjuangan besarnya. Cara menuju ke sana hanya dengan memenangkan Ganjar-Mahfud. Dan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, kita sudah menyatukan tekad, tak bisa dihalangi oleh apapun,” tegas Adian.

Adian menekankan, Pemilu merupakan momentum untuk menguji kita semua, dari presiden, menteri, kepala desa, partai politik hingga rakyat sendiri. 

“Pemilu menguji rakyat, apakah harga suara mereka sebatas harga paket sembako atau seharga ‘serangan fajar’, atau lebih tinggi dari itu. Termasuk untuk menguji siapa yang sebenarnya yang berdaulat di negeri ini, di setiap level dan di setiap tempat,” pungkasnya. (red)

"Dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam Mahfud Md belum menyampaikan surat pengunduran diri," ujar Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Diketahui, pertemuan antara Mahfud dan Pratikno itu berlangsung pada Senin (29/1) pukul 19.15 WIB. Dalam pertemuan itu, Mahfud meminta izin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Pak Mensesneg menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam bahwa bapak Presiden sedang berada di luar kota dalam kunjungan kerja ke daerah," tuturnya.

Menurut Ari, pihaknya akan menginfokan terkait permohonan Mahfud Md setelah Presiden Jokowi kembali ke Jakarta. Dia menyebut Jokowi kembali ke Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

"Setelah beliau kembali, pasti akan disampaikan kepada bapak, untuk bisa diatur di kesempatan berikutnya, pertemuan (dengan Mahfud) itu," tukasnya. (red)

"Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U-23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027," ujar Erick di Bali, Selasa (30/1).

Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja STY, pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani Indonesia sejak 2019 itu.

"Oleh karenanya di Piala Asia U-23, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U-23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting eleven. Itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan," tambah Erick.

Tercatat dari 26 line up timnas senior Piala Asia lalu, terdapat 11 pemain U-23. Tak hanya itu, sebanyak lima hingga enam pemain U-23 sering jadi starting eleven, seperti Ernando Ari, Justin Hubner, Elkan Baggott, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, dan Witan Sulaeman, serta Rafael Struick.

"Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai," jelas Erick.

Di Piala Asia U-23 nanti, Indonesia bergabung di Grup A yang terdiri dari tuan rumah, Qatar, Jordania, dan Australia. Persaingan di Piala Asia U-23 lebih berat.

Turnamen yang diikuti 16 negara yang dibagi dalam empat grup itu hanya akan meloloskan peringkat pertama dan kedua setiap grup untuk langsung bertanding di babak knock out. (red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara pengurus DID adalah pengembangan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Mengenai pelimpahan penanganan perkara pemberi suap dari KPK ke Polri kata Trunoyudo merupakan hal yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Trunoyudo.

Trunoyudo membeberkan bahwa kasus dugaan suap naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024 lalu. Ia mengungkapkan pada Maret 2017 lalu, dimana RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Akhirnya FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa membantu mengurus dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terang Trunoyudo.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU nya dijabat oleh TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Truno.

Namun dalam pengurusan tersebut, ada permintaan fee dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar dari jumlahDID yang diberikan. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya TA mengiyakan permintaan fee yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya. (red)

Penjelasan tersebut dikemukakan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud. 

“Dan ini merupakan momentum yang sangat baik, terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada gerakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi. Itulah yang kemudian kami cermati,” kata Hasto, Selasa (30/1/2024).

Namun demikian, menurut Hasto pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud sebagai 'pendekar hukum' tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Di mana sejumlah persoalan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.

Dia mencontohkan kasus Rempang, konflik agraria, hingga kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi. Kasus-kasus tersebut menurut Hasto memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikannya. Setidaknya Mahfud masih dapat memberikan suatu rekomendasi dalam menyelesaikan persoalan hukum tersebut sebagai Menkopolhukam.

“Pinjaman online, asuransi dan lainnya. Hingga kini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk bisa diselesaikan,” tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Hasto, siapapun nanti yang akan menggantikan Mahfud, masih dalam satu spirit yang sama untuk membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru. 

“Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,” ujarnya. 

Hasto menambahkan, mundur tidaknya Mahfud dari jabatannya sebagai Menkopolhukam sudah disepakati bersama. Hanya masalah penegakkan hukum untuk rakyat inilah yang menjadi pertimbangan utama dan dikebut untuk segera diselesaikan.

Bahkan rencana tersebut sudah lama mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Sudah-sudah lama diberikan restu," tukasnya (red)

Namun dalam pandangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir banyak pembelajaran yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas timnas senior di masa depan.

"Artinya, tim yang mayoritas berusia muda ini telah melakoni empat laga dengan lawan-lawan yang punya kualitas di atas. Ada pengalaman yang diperoleh, ada mental yang levelnya seharusnya naik karena melawan tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Australia.

“Ini modal yang baik. Ibaratnya, jika kali ini 16 besar dan itu sudah sejarah, berikutnya harus lebih tinggi,” ujar Erick Thohir yang menonton langsung perjuangan timnas di Qatar, Minggu (28/1) malam.

Dalam laga bersejarah itu, Indonesia tertinggal, 0-2 di babak pertama setelah pemain belakang Merah Putih, Elkan Baggot melakukan gol bunuh diri di menit 12 dan pemain Australia, Boyle menambah gol di menit ke 45. 

Tim kangguru memperbanyak jumlah gol di akhir-akhir babak kedua melalui dua pemainnya, Goodwin dan Souttar.

"Di luar soal skor, saya nilai pemain sudah maksimal, ingin berikan yang terbaik, tampil lepas, semangat, dan tidak takut. Artinya, dari segi materi pemain inilah timnas terbaik kita. Tapi kita butuh lebih untuk penyempurnaan taktik dan strategi agar tim ini makin berprestasi," ucap Erick.

Hal utama yang membuat Erick optimistis akan masa depan tim karena Indonesia tercatat menjadi tim termuda yang berpartisipasi di Piala Asia 2023. Pemain tertua pada skuad Indonesia saat ini adalah Jordi Amat dengan 31 tahun. Sementara itu, pemain termuda adalah Marselino Ferdinan dengan 19 tahun 2 bulan.

Berdasarkan data Transfermarkt, rata-rata usia pemain yang membela Indonesia di Piala Asia 2023 sebesar 22,5 tahun per 9 Januari 2024. 

Posisinya diikuti Vietnam lantaran dengan rata-rata pemain berusia 23,3 tahun. Kemudian, pemain Jepang berusia 23,7 tahun. Setelahnya ada Uzbekistan dengan usia pemain mayoritas 23,9 tahun.

"Modal usia muda dengan tambahan pengalaman di Piala Asia ini seharusnya menjadi suatu yang lebih besar prestasinya di Piala Asia mendatang. 

“Saya berharap, kekalahan dari Australia tidak perlu diratapi. Masih ada target prestasi yang harus ditunjukkan bagi pemain dan juga pelatih. Saya percaya tim U-23 bisa masuk, 8 besar,” pungkas Erick dengan optimistis. (red)

ES dan FM kini harus mendekam di balik jeruji besi usai kedapatan menerima paket ganja siap edar. Keduanya diamankan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Dari tangan keduanya, anggota Satresnarkoba Polres Cimahi mengamankan barang bukti paket ganja siap edar seberat 25 kilogram.

"Sepanjang Januari 2024 ini, ada kasus menonjol yakni pengungkapan peredaran ganja seberat 25 kilogram. Kami amankan 2 tersangka, yakni ES dan FM," ujar Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono saat konferensi pers di Mapolres Cimahi, Senin (29/1/2024).

Polisi menangkap terlebih dahulu tersangka FM pada April 2023 lalu. Dari tangan FM, polisi menyita barang bukti ganja siap edar seberat 4 kilogram. Dari situ, polisi melakukan pengembangan.

"Dari FM itu merujuk satu nama yakni ES yang merupakan pengedar juga. ES diamankan Kamis 25 Januari di Jalan Baros. Dari ES awalnya kita amankan 2 kilogram ganja. Lalu kita geledah rumahnya dan ditemukan lagi 23 kilogram paket ganja," kata Kasat Resnarkoba Polres Cimahi, AKP Tanwin Nopiansah.

Tanwin mengatakan tersangka ES mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari wilayah Padang, Sumatera Barat yang dikirim melalui jalur darat.

"Dia ngaku dapat pasokan dari Padang, Sumatera Barat. Jadi pengirimannya itu menggunakan bus, nanti dia ambil sesuai arahan dari pengirimnya," ucap Tanwin.

Sementara barang haram itu kemudian dibagi-bagi lagi menjadi paket kecil siap edar. Paket ganja itu lalu diedarkan ke beberapa wilayah seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Transaksinya itu dilakukan dengan sistem tempel, dengan sistem COD atau transaksi langsung, dan media online," kata Tanwin.

Sementara itu, tersangka ES mengaku baru melakukan bisnis haram selama 2 bulan. Ia mendapatkan keuntungan Rp1 juta dari setiap satu kilogram ganja yang berhasil diedarkan.

"Baru 2 bulan, sebelumnya kerja di pabrik. Keuntungannya itu Rp1 juta setiap antar paket atau menjual barangnya," kata ES. Polisi terus mendalami dan mengembangkan kasus ini. (red)

"Kita akan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dalam 15 hari lagi. Penting untuk memahami bahwa proses pemilihan ini adalah upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi," ujar Pj. Gubernur Heru mengawali sambutannya.

Pj. Gubernur Heru menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung.

Adapun fasilitas yang disediakan, seperti penyediaan gedung sekretariat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan/kecamatan, gudang logistik dan tempat rekapitulasi suara, jaringan internet di 44 tempat rekapitulasi suara, serta dukungan tenaga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik.

"Upaya optimalisasi pengamanan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat. Tentunya, turut mencegah potensi kecurangan maupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Jakarta," katanya.

Tidak hanya itu, ia juga menekankan beberapa hal, seperti pentingnya sinergi antara aparat keamanan, dengan menempatkan personel keamanan di titik-titik strategis guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah potensi gangguan atau ancaman lainnya. Selain itu, melibatkan tenaga kesehatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya petugas yang kelelahan.

Pj. Gubernur Heru juga mengimbau agar koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta instansi terkait lainnya diperkuat, demi memastikan semua tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dengan pertemuan ini, semakin mematangkan persiapan kita dalam mendeteksi dan mengantisipasi segala kemungkinan ancaman maupun tantangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Bersama kita perkuat sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai bentuk komitmen mewujudkan Sukses Jakarta untuk Indonesia," pungkasnya. (red)

Bersama personel Slank lainnya, Bimbim mengharapkan Ganjar sebagai sosok paling tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada periode 2024-2029.

Ganjar-Mahfud berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari 2024, didukung partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Kita melihat Jokowi dari nilainya. Jadi selama nilainya nggak berubah, ya kita harus terus sayang. Buktinya, di lirik lagunya ada. Masih kita omongin nama Jokowi. Sampai terakhir bertemu pun, kita masih seperti biasa," kata Bimbim pada peluncuran lagu “Salam M3tal” di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/1/2024). 

Ia mengungkapkan, sesuai lirik lagu, Slank merasakan bahwa sosok yang paling tepat untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah duet Ganjar-Mahfud. Kalau dulu, kata Bimbim, adalah zaman Jokowi, sekarang adalah era Ganjar-Mahfud, bukan yang lain. 

“Sesuai lagunya, yang bisa nerusin Jokowi, ya Ganjar-Mahfud. Jadi dulu Jokowi, sekarang zaman Ganjar-Mahfud. Keberhasilan yang sudah kita rasakan sekarang, apa pun yang kurang, yang bisa nerusin, ya Ganjar-Mahfud. Kasih yang lain? Nanggung, bisa-bisa back to Nol. Percuma jika harus mengulang dari awal,” jelas Bimbim

Pria kelahiran 1966 itu mengaku, bahwa dulu dukungan Slank kepada Jokowi berdasarkan nilai dan Slank tegak lurus pad perjuangan dan cita-cita Reformasi ‘98.

Kepedulian pada perjuangan Reformasi ’98 juga yang mendorong Slank aktif menjaga NKRI melalui kegiatan seni. Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Slank aktif berkampanye untuk mendukung Jokowi. Dan, sekarang Slank telah mendeklarasikan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. 

“Sekarang, kalau kita nggak pilih Ganjar-Mahfud rugi banget. Rugi dong. Ada tujuh ide Slank untuk negara dan ini telah kami sepakati bersama. Dan, ini tidak akan pernah kami publikasikan. Hanya antara Slank dan Pak Jokowi yang tahu. Makanya, sekarang ada nilai yang dibawa Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami mencatat ada 21 nilai kemanusian, itu yang mau kita dorong untuk dijalankan. Kenapa kita turun gunung? Kami melek mata dan hati atas apa yang terjadi belakangan ini,” imbuhnya.

Pria dengan nama lengkap Bimo Setiawan Almachzumi itu kemudian menceritakan pembicaraan terakhir antara Slank dan Jokowi pada 2023 lalu. Menurutnya, pada pembicaraan itu, Jokowi secara terbuka menyatakan masih mendukung pencalonan Ganjar Pranowo. Pembicaraan saat itu mengalir seperti biasanya.

“Nggak tahunya Jokowi nganggepnya udah nggak biasa lagi, ya kan? Ha-ha-ha," pungkas Bimbim.

Hal senada juga diungkapkan gitaris Slank, Ridho. Ia mengaku, Slank tetap pada prinsipnya saat mendukung Jokowi.

"Kita sih masih di sini, Jokowi aja yang pergi. Kita masih dengan perjuangan kita. Dia (Jokowi) aja yang ninggalin kita. Kita jalan terus," tegas Ridho. (red)

Ratusan personel itu akan bertugas mengawal Pemilu 2024 bagi WNI yang berada di Malaysia, Singapura hingga Belanda.

“Hari ini bertempat di Pusat Pelatihan Misi Internasional Polri Div Hubinter Polri, saya melepas teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan inti pemilu TPSLN,” ujar Kabaharkam.

Fadil mengatakan 111 personel tersebut akan disebarkan ke tujuh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, Belanda, Hongkong, dan Taiwan. Dia mengatakan titik pengamanan terbanyak berada di Malaysia.

“Malaysia merupakan negara terbesar titik pengamanan TPS karena hampir semua negara bagian ada TPSLN,” ucapnya.

Fadil berpesan agar para anggotanya melaksanakan tugas dengan baik. Dia mengingatkan personel Polri untuk terus berkoordinasi dengan PPLN dan Kedubes di wilayah kerja masing-masing.

“Pesan bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik ditambah dengan koordinasi karena tugas teman-teman di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas PPLN dan Kedutaan Besar RI dan Konjen RI di tempat bertugasnya agar bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Fadil berharap proses pemungutan suara di luar negeri bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, ada 2,3 juta DPT luar negeri yang akan melaksanakan pencoblosan.

“Mudah-mudahan angka ini akurat sehingga semua terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Fadil juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Ia meminta agar mereka dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. (red)

Modalnya cuma satu yaitu bukti hukum yang kuat. Dengan bukti hukum yang kuat ia juga memenangkan kasus melawan mantan Menteri selaku kuasa hukum dari R-S mantan Direktur PT. Tarumah Indah. R-S dinyatakan terbukti menggunakan surat palsu atas tanah milik Madrais Cs yang terletak di Jalan Rawa Kepiting RT 009/ RW 010 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Putusan R-S dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Edy Wilson Iskandar Harahap, SH merupakan putra kelahiran Betawi dan Medan yang juga Kader HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam) ini. Didalam hatinya, ia hanya ingin membantu masyarakat mendapatkan haknya dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya.    

Saat ini, ia sedang menangani tanah milik ahli waris Siti Hadidjah yang notabenenya keturunan dari Pangeran Djakarta. " Ini kasus aneh. Tanah milik warga yang diakui milik oleh PT. Pulogadung Steel seluas + 2,1 Ha. Namun belum ada penggantian pembayaran atas tanah tersebut" ujar Edy Wilson. 

Menurut Edy Wilson, tanah milik ahli waris Siti Hadidjah terletak di Jalan Rawa Kepiting dengan dua wilayah yaitu Kelurahan Rawaterate dan Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

" Seluruh ahli waris yang memiliki hak atas tanah seluas + 2,1 Ha yang diakui milik oleh PT. Pulogadung Steel berharap permasalahan ini segera dapat diselesaikan secara kekeluargaan" sambung Edy Wilson.

Sampai saat ini, Edy Wilson menyebut ahli waris Siti Hadidjah dan tanah-tanah milik ahli waris lainnya masih memegang Girik asli dan surat-surat pendukung lainnya yang diakui oleh negara.

" PT Pulogadung Steel harus mengkaji ulang proses mereka menempati lahan milik warga. Sebab ahli waris tidak pernah menjual tanahnya. Maka kami mempertanyakan hal ini" tutup Edy Wilson. (ist)

Pernyataan yang jadi polemik netizen ini disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan seorang hadirin dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).  

Mahfud pun menjelaskan, yang berdosa adalah kita (pemerintah) jika membiarkan ibu-ibu tak mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik. Jadi, bukan ibunya yang berdosa. 

"Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan. Pak gimana, kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tak berakhlak, kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa," tegas Mahfud sebelum acara pertemuan tokoh adat dan agama Melayu di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, Senin (29/1/2024). 

Oleh sebab itu, menurut Mahfud, ibu-ibu perlu diberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai. Supaya bisa menumbuhkembangkan generasi yang terdidik. 

"Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, jangan sampai kerja pagi pulang sore. Upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara, sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan tidak dididik," papar Mahfud sambil meminta wartawan untuk melihat video asli kegiatan di Bandar Lampung tersebut. 

Mahfud kembali menegaskan, maksud pernyataan tersebut adalah agar ibu-ibu diberi kesejahteraan dalam pekerjaan. Dengan begitu, anak akan terdidik dengan baik jika kesejahteraan di rumah tercipta.

"Kami katakan, besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenagakerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak," paparnya. 

Sebelumnya, netizen yang salah tangkap dan mispersepsi ini ramai menyerang Mahfud. Mahfud dianggap mengeluarkan pernyataan, dosa besar bagi seorang Ibu melahirkan anaknya yang tak berakhlak. 

Padahal, jika diteliti dengan seksama, pernyataan Mahfud saat menjawab pertanyaan hadirin dalam acara Tabrak Prof di Lampung, Kamis (25/1/2024), tak seperti yang dituding netizen.

"Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak," kata Mahfud saat itu. (red)

Lebih dari 724.000 kasus TBC baru ditemukan pada 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus pada 2023. Jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus sebelum pandemic yang rata-rata penemuannya dibawah 600.000 per tahun.

Deteksi TBC mirip dengan deteksi Covid-19, yakni jika tidak dites, dideteksi, dan dilaporkan maka angkanya terlihat rendah sehingga terjadi under reporting, yang mengakibatkan pengidap TBC berkeliaran dan berpotensi menularkan karena tidak diobati.

“Sebelum pandemi, penemuan kasus TBC hanya mencapai 40-45% dari estimasi kasus TBC jadi masih banyak kasus yang belum ditemukan atau juga belum dilaporkan,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dr. Imran Pambudi di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Jika lebih banyak lagi yang terdeteksi maka potensi pengidap dapat disembuhkan akan meningkat dan daya tular dapat ditekan.

Sebagai upaya perbaikan, Kementerian Kesehatan melakukan perbaikan sistem deteksi dan pelaporan agar data menjadi real time. Selain itu, laboratorium/fasilitas kesehatan dapat melaporkan langsung dari sehingga data dan penemuan kasus menjadi lebih baik.

“Hasilnya, dari 60% kasus yang tadinya tidak temukan, saat ini hanya 32% kasus yang belum ditemukan. Oleh karena itu, laporan atau notifikasi kasus juga menjadi lebih baik karena menemukan lebih banyak sesuai angka perkiraan yang diberikan WHO,” kata dr. Imran

Kementerian Kesehatan melakukan percepatan secara masif sehingga mencatatkan sejumlah keberhasilan. Petama, Kementerian Kesehatan berhasil menemukan 90% kasus baru. Dari kasus baru itu, pasien yang mendapatkan pengobatan mencapai 100%, termasuk 90% pasien sudah mendapatkan pengobatan sampai tuntas. Pencapaian lainnya, yakni 58% orang dengan kontak erat tuberkulosis telah mendapatkan terapi pencegahan TB (TPT).

dr. Imran menjelaskan perbaikan sistem pelaporan data ini dilakukan dengan pembentukan sistem pelaporan khusus untuk TBC, yaitu Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Perbaikan juga dilakukan melalui penerapan program Public Private Mix (PPM) untuk meningkatkan pelibatan fasyankes baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan TBC.

Dengan langkah intervensi tersebut, dr. Imran menjelaskan, fasyankes dapat segera melaporkan terduga TBC yang ditemukan melalui SITB. Kemudahan pelaporan itu mengakibatkan data penemuan kasus TBC meningkat.

Peningkatan kasus juga berarti ada lebih banyak orang dengan TBC dapat dideteksi dan diobati. “Kenaikan insiden TBC di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 sekitar 14,9 persen per tahun, sementara di tahun 2021 dan 2022, peningkatan insiden mencapai 42,3 persen per tahun,” ujar dr Imran.

Ia menambahkan insiden TBC meningkat pada 2023 ini tetapi diperkirakan akan menurun pada 2024. “Jika penemuan kasus dan pengobatan TBC terus dilakukan terhadap saudara-saudara kita yang sakit TBC, maka diharapkan jumlah kasus TBC di Indonesia dapat semakin berkurang jumlahnya di tahun-tahun mendatang,” lanjutnya

Sebagai pencegahan TBC, dr. Imran mengimbau masyarakat untuk disiplin melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, menghindari kontak dengan orang yang menderita TBC, dan menjaga kekebalan tubuh dengan pola makan seimbang dan olahraga. Jika berisiko tinggi, masyarakat diminta mempertimbangkan vaksinasi BCG dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“TBC tetap menjadi tantangan global dalam dunia kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran, akses ke perawatan, dan langkah-langkah pencegahan, kita dapat bersama-sama mengatasi penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan masyarakat,” ucapnya. (red)

Empat gol Australia dicetak oleh Elkan Baggott (12' OG), Martin Boyle (45'), Craig Goodwin (89'), dan Harry Souttar (90+1').

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai anak-anak asuhnya sudah berjuang maksimal dan luar biasa. Dia meyakini jika tidak ada gol bunuh diri, hasil akan berbeda.

"Ada unsur unlucky goal dari pemain kami. Mungkin jika itu tidak terjadi maka permainan kami akan berbeda. Tapi saya berterima kasih pada pemain saya, lega dengan penampilan mereka hari ini. Saya harap tim akan lebih baik dan selalu berkembang di kesempatan selanjutnya," kata Shin Tae-yong seusai laga. 

Secara permainan timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Skuad Garuda justru unggul penguasaan bola terutama di babak pertama. Namun meski sudah berjuang keras, Indonesia harus kalah.

Bagi Indonesia meski harus tersingkir, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 merupakan sejarah tersendiri, apalagi terakhir kali bermain di ajang bergengsi tersebut pada tahun 2007 lalu. (red)

"Ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

Ditambahkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron bahwa Siska diduga melakukan pemotongan insentif pada 2023. Insentif itu seharusnya didapatkan oleh para pegawai BPPD Sidoarjo atas perolehan pajak Rp1,3 triliun. Namun, Siska diduga memotong 10-30 persen.

"Diduga pemotongan hak dari jasa pungut pegawai BPPD, di antaranya mereka punya tugas dan fungsi pemotongan pajak daerah dan retribusi. Di 2023 pendapat pajak Rp 1,3 triliun. Tiap ASN yang pungut pajak dan retribusi daerah dapat jasa pungut pajak," tutur Ghufron.

Dia menyebut uang hasil pemotongan ASN itu diserahkan secara tunai. Dalam OTT di Pemkah Sidoarjo, KPK menemukan uang Rp69,9 juta dari total Rp2,7 miliar yang dikumpulkan SW.

"Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," jelas Ghufron.

Atas perbuatannya, Siska dijerat Pasal 12 f UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo itu juga sudah langsung ditahan KPK. (red)

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menjelaskan, pelat nomor khusus tersebut hanya boleh dipasang di kendaraan dinas saja, dengan jabatan minimal eselon 1 dan eselon 2.

“Pelat nomor khusus dengan kode ini (ZZ) cuma boleh dipakai di kendaraan dinas, bukan kendaraan pribadi,” kata Yusri kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

Yusri menambahkan, karena hanya boleh digunakan kendaraan dinas, model dan jenis dari kendaraan tersebut juga akan dijadikan acuan. Menurut dia, mobil yang memiliki spesifikasi terlalu tinggi atau banderol sangat mahal tentu tidak bisa digolongkan sebagai kendaraan dinas, dan tidak diperkenankan memakai pelat nomor khusus

“Kalau lihat land cruiser yang harganya Miliaran tapi pakai pelat nomor ZZP, ZZT, atau ZZ lain, itu saya nyatakan tidak benar itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena hanya untuk kendaraan dinas,” kata Yusri.

Jika dijumpai ada indikasi pelanggaran, maka kepolisian akan melakukan penelusuran dan pemeriksaan menyeluruh, untuk mencari tahu data pemilik dan status Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bersangkutan. (red)

Oleh karena itu, menjadi tugas setiap caleg turun ke bawah, bukan untuk menebarkan janji, tapi menjelaskan kepada rakyat dan membuktikan kepada rakyat siapa yang paling mau berjuang untuk rakyat.

Caleg dari derah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) V ini menyebut bahwa PDI-Perjuanhan mengajarkan kepada dirinya bahwa rakyat tidak untuk diperbincangkan, rakyat tidak untuk menjadi teman ngobrol saat minum kopi pada sore hari.

“Rakyat adalah yang harus kita perjuangkan. Jadi, jangan pernah tinggalkan rakyat. Terus bersama dengan rakyat dan jadikan dirimu sedekat mungkin sampai kamu mendengar denyut nadi rakyat,” tegas Adrian pada akun Instagram @adian_napitupulu pada Minggu (28/1/2024).

Lebih lanjut, saat berbicara di hadapan warga pada video yang diunggahnya, Anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan bahwa uang yang dibayar rakyat dalam bentuk pajak harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, pembangunan jalan.

“Jadi kalau ibu minta yang gratis dari negara bukan karena ibu mengemis ke negara, bukan karena ibu-ibu meminta-minta ke negara, karena bapak ibu meminta kepada negara agar apa yang bapak ibu bayarkan setiap hari dikembalikan dalam bentuk jalan desa, dalam bentuk pengobatan dan pendidikan,” jelas aktivis 1998 ini.

Diketahui, Adian menjadi Caleg dari PDI-Perjuangan bersama musisi Anang Hermansyah di Dapil Jabar V yang mencakup Kabupaten Bogor. (red)

Pada laga tersebut, Indonesia menguasai jalannya laga dari awal laga. Skuad Garuda menggebrak pertahanan Australia.

Timnas Indonesia sudah mendapat peluang melalui sontekan Rafael Struick. Sayang, bola sontekannya masih tipis di atas mistar gawang Australia.

Australia menjebol gawang timnas Indonesia pada menit ke-12. Bola umpan tarik pemain Australia mengenai Elkan Baggott, dan masuk ke dalam gawang. Skor 1-0 untuk Australia.

Timnas Indonesia pun mengunci Australia. Berkali-kali Australia menahan gempuran skuad Garuda.

Yakob Sayuri hampir membobol gawang Australia. Sayang, bola tendangan first time kaki kirinya masih melebar, padahal umpan Marselino Ferdinan sangat matang.

Australia mencetak gol melalui tandukan Martin Boyle pada menit ke-45. Bola umpan tarik disambut Boyle dengan tandukan. Skor 2-0 untuk Australia bertahan hingga laga usai.

Pada babak kedua, Australia keluar menyerang. Timnas Indonesia diperkuat Witan Sulaeman menggantikan Asnawi, untuk menambah daya gedor.

Australia dan timnas Indonesia terus menekan secara bergantian. Namun, The Socceroos lebih efektif. Australia menambah gol melalui tendangan kaki kiri Craig Goodwin.

Goodwin memanfaatkan bola muntah dari tandukan rekannya yang ditepis Ernando Ari Sutaryadi. Skor 3-0 untuk Australia.

Australia akhirnya menutup kemenangan melalui gol tandukan Harry Souttar pada meit ke-90+1, setelah memanfaatkan set piece dari sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Skor 4-0 untuk kemenangan Australia.

Australia menunggu lawan di perempat final, pemenang antara Arab Saudi menantang Korea Selatan. Bagi Indonesia meski harus tersingkir, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 merupakan sejarah tersendiri, apalagi terakhir kali bermain di ajang bergengsi tersebut pada tahun 2007 lalu. (red)

Keresahannya itu ia ungkapkan pada acara “All Out Ganjar Mahfud” yang diadakan Alumni SMA TOP GAN, gabungan SMA Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, Santa Ursula, St Theresia, Gonzaga, dan Loyola di Jakarta, Minggu (28/1/2024). 

“Saya sedikit mau menjelaskan situasi itu genting. Kemarin saya ditanya sahabat saya, Din Samsyudin, jawabnya saya pegang perinsip saya. Pokoknya jangan yang terburuk. Terus terang saya tidak punya masalah dengan pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud,” ujarnya.

Ia kemudian merefleksikan situasi hari ini dengan era Reformasi 98. Romo Magnis mengungkapkan, perjuangan atas demokrasi yang telah dicapai, justru kini ternoda.

“Kalau gentingnya situasi, bagi saya sederhana. Kita dalam reformasi dengan mengorbankan orang banyak, akhirnya menginstal demokrasi dan HAM atas dasar Pancasila. Dan, sekarang kita menghadapi etika _ndasmu._ Apakah kita dipimpin dengan orang tanpa etika? Saya melihat ada tanda-tanda sekarang bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi penguasa, tapi ada tanda-tanda mau dimanipulasi. Kita berada di situasi gawat sejak sebelum reformasi,” ujar Romo Magnis. 

Pada kesempatan itu, ia juga mengaku bahwa keraguannya terhadap presiden muncul pada tahun 2014, usai terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa Paniai Papua, menurut Frans seharusnya diselesaikan oleh Presiden, tapi tidak. 

“Saya sebetulnya mulai ragu-ragu sejak peristiwa Paniai, ketika orang Papua dibunuh. Padahal presiden bisa berbuat sesuatu. Kemudian, saya ragu-ragu lagi waktu pengebirian Komisi Pemerantasan Korupsi dengan akibatnya seluruh DPR mendukung pemerintah. Aduh, aduh tanpa komentar apa pun. Kita ini berjalan kemana? Saya juga mendengar desas-desus ada intimidasi. Ya teman-teman saya kira, kita dalam situasi berbahaya,” pungkasnya. (red)

Dua tersangka tersebut yakni Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa. Keduanya ditangkap pada Kamis, 25 Januari 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

“Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2024).

Setelah adanya persetujuan para korban tersebut dibuatkan paspor dan diberikan uang fee yang bervariasi dari Rp 3 juta-13 juta. Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya.

Para korban diberangkatkan ke Turki dengan mengunakan visa wisata, dan saat berada di Turki para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh orang bernama Yakub.

“Barang milik korban seperti paspor, handphone dan juga pakain para korban di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub,” katanya.

Saat di penampungan tersebut, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara. Jika ada yang berbicara akan dihukum.

“Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 mingguan sampai 2 bulan, dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk dipekerjakan karena masih menunggu visa,” ucapnya.

Karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

“Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia,” katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan peran tersangka Tika adalah menampung para korban sebelum di terbangkan ke luar negeri. Sedangkan tersangka Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka pun dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan atau Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (red)

“Memang tersedia regulasi, bahwa presiden boleh berkampanye bagi pasangan tertentu, namun ini persoalannya lebih pada etika, bahwa di atas hukum masih ada etika,” ujar Wakil Ketua TPN, Ammarsjah Purba saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/01/2024). 

Ammar berpendapat, bahwa keberpihakan presiden akan berdampak secara substansial pada Pemilu 2024, salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi penyelewengan anggaran publik. 

“Dalam konteks anggaran publik, presiden memiliki otoritas pemanfaatan anggaran untuk perlindungan sosial periode 2019-2024 sejumlah Rp 2.668 triliun, dan anggaran bansos sebesar Rp 953,9 triliun. Ini hanya salah satu contoh ketidakadilan dari sisi logistik capres-cawapres, ketika presiden benar-benar berkampanye. Itu sebabnya kita paham sekarang, mengapa akhir-akhir ini Presiden Jokowi sering terjun ke daerah, dan kemudian bagi-bagi bansos,” tambah Ammar.

Menurutnya, netralitas presiden adalah sesuatu yang prinsipil, mengingat posisi presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, membawahi Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara). Ammar mengkhawatirkan, bila presiden tidak netral, bisa memanfaatkan aparat lembaga negara yang sesuai undang-undang, diperkenankan menggunakan alat kekerasan. 

“Ini seolah-olah menjadi pembenaran bila aparat mendukung paslon tertentu, dan negara menjadi permisif bila ada aparat melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang sedang arak-arakan saat kampanye massal, kenyataan ini menjadi keprihatinan kita semua, atas realitas yang benar-benar tidak adil,” tegasnya. 

Ammar juga menyoroti dampak kampanye presiden di tingkat daerah, di mana pejabat daerah dapat terlibat dalam mempengaruhi opini publik terhadap paslon tertentu. Ini menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap perilaku pejabat publik dalam proses politik, untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika yang merugikan demokrasi.

“Niat presiden untuk kampanye akan berdampak di daerah, seperti di provinsi, kabupaten dan kota. Menjadi keprihatinan kita bersama, ketika pejabat daerah mengajak publik memilih paslon tertentu, yang sudah sering terjadi, terlebih di pelosok luar Jawa, ketika gerakan masyarakat sipil belum sekuat di Jawa,” jelas Ammar. 

 “Memang tidak ada solusi instan, karena sekali lagi ini soal etika, bila pejabat publik sudah tidak memiliki etika, masyarakat hanya bisa mengelus dada. Artinya perjuangan kita masih panjang, bagaimana menghentikan politik dinasti di depan mata yang mencederai demokrasi,” pungkas Ammar. (red)

Di hadapan massa yang memadati Stadion Utama Bima di Cirebon, Ganjar menceritakan ada salah satu pendukungnya yakni Aiman Wicaksono diperiksa polisi hanya karena menyampaikan fakta yang ia peroleh dari kerja jurnalisnya. 

“Tadi malam kami komunikasi, karena ada tim Ganjar-Mahfud yang pada saat belum secara resmi bergabung, tim Ganjar-Mahfud memberikan catatan kepada pemerintah, bahwa tidak ada yang boleh satupun mengintervensi rakyat, dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian, namanya Aiman Witjaksono, kami akan bela Aiman,” kata Ganjar, disambut tepuk tangan meriah dari puluhan ribu masyarakat Jabar yang hadir di acara Hajatan Rakyat Cirebon, Sabtu (27/1/2024). 

"Lawan! Lawan ! Lawan! Ganjar Mahfud menang, menang, menang," teriak mereka kompak.

Menurut Ganjar, Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya, cara melawannya bukan dengan menangkap, bukan memeriksa, tapi silahkan memberikan hak jawab.

“Silahkan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan di era reformasi. Tim Ganjar-Mahfud akan mendampingi, kita akan tanyakan kepada penegak hukum apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Selain Aiman, Ganjar juga menyampaikan kasus Palty Hutabarat, seorang pegiat sosial media yang memposting kejadian yang ada di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Maka ketika ada orang yang memposting kemudian diperiksa, kata Ganjar, rasa-rasanya model seperti itu tidak boleh. Ganjar yakin, rakyat akan menentukan sendiri caranya, melawan dengan caranya.

Pasangan Ganjar-Mahfud, lanjut Ganjar, memberikan catatan kepada pemerintah untuk tidak mengintervensi rakyat dalam melaksanakan hak-haknya. 

"Menjelang pesta demokrasi, saya ingatkan bahwa hak demokrasi dan hak memilih itu ada pada rakyat. Panjenengan semua punya hak dan kebebasan untuk memilih siapa yang anda pilih. Maka kalau ada yang mengintimidasi, jangan pernah takut," tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan, para pendukungnya tidak boleh takut jika ada intimidasi dan harus berani melawan dengan cara yang benar sesuai konstitusi.

"Biarkan rakyat menentukan caranya sendiri. Lawanlah dengan cara yang paling konstitusional dan cara yang benar. Kita yakinkan, bahwa seluruh pendukung Ganjar Mahfud taat aturan," ucapnya.

Praktik intimidasi lanjut Ganjar saat ini sudah terjadi. Mulai kepala desa, kepala daerah dan sejumlah pihak lain yang ditekan dan ditelpon, ada yang diancam bahkan ada juga yang sudah ditangkap polisi.

"Rakyat tidak boleh takut. Tidak boleh ada satupun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menekan rakyat," tegasnya.

Ganjar menegaskan, bahwa kepemimpinan Ganjar Mahfud ke depan akan memegang teguh konstitusi. Ganjar Mahfud juga akan menjadikan integritas yang paling utama. (red)

"Dari kurang lebih 12 jam ini ada memang istirahat dan ada 59 pertanyaan dan telah dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang kita miliki," ungkap kuasa hukum Aiman, Finsensius Mendrofa di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024) malam.

Disisi lain, Aiman Witjaksono menambahkan ponsel miliknya sempat disita penyidik usai pemeriksaan. Dia pun keberatan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

Aiman mengaku khawatir narasumber yang memberitahukan informasi terkait 'polisi tak netral' terungkap. Sebagai jurnalis, lanjut Aiman, dia mempunyai hak tolak untuk tidak memberitahukan narasumber tersebut.

"Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber, karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting, tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan," tuturnya.

Sementara Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penyitaan dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan. Dia menegaskan hal tersebut seusai dengan aturan yang ada.

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan," jelas Ade Safri.(red)

Ridho berharap saat menghadapi Australia besok siang waktu Doha, dia bisa bermain lebih baik. Ridho pun belajar banyak dari laga kontra Jepang.

"Untuk persiapannya sendiri, lebih fokus saja. Sama mental lebih dikuatkan karena menurut saya sendiri saat melawan Jepang, saya bermain kurang baik. Jadi saya akan evaluasi diri," kata Rizky Ridho.

Ridho juga mengantisipasi keunggulan postur para pemain Australia. Saat menghadapi Irak di laga pertama Grup D, Ridho kalah duel dengan Aymen Hussein, sehingga Singa Mesopotamia berhasil mencetak gol ketiga ke gawang Indonesia.

"Kalau dari saya, belajar dari kesalahan itu tadi. Jangan sampai kalah lagi dalam duel seperti itu," ujarnya.

Seperti dikehaui, timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat tiga terbaik. Ada empat tim yang mendapatkan tiket via jalur itu.

Selain Indonesia, tiga tim lainnya adalah Yordania, Palestina, dan Suriah. Di babak penyisihan, dari tiga laga, skuad Garuda mendapatkan tiga poin berkat kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam. Sementara itu, pertemuan kontra Irak dan Jepang sama-sama berakhir dengan kekalahan 1-3.(red)

Kombes Pol. Samsul Arifin selaku Wadirtipideksus Bareskrim Polri, mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap Putra Wibowo alias PW di Bangkok, Thailand.

“Kemarin telah melakukan penangkapan PW atas dugaan tindak pidana memperdagangkan investasi ilegal robot trading”, ujar Kombes Pol. Samsul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

“PW ditangkap di Bangkok dan sempat melarikan diri, kami terus berkoordinasi terus dengan atase kepolisian Bangkok dan Divhubinter kemudian melakukan penjemputan paksa di Bangkok, hari ini akan menjalani masa penahanan di rutan Bareskrim”, tambah Kombes Pol. Samsul.

Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari penangkapan tiga tersangka lainnya pada tahun 2022.

Kombes Pol. Samsul mengatakan PW ditangkap atas dugaan tindak pidana memperdagangkan investasi ilegal robot trading. Ia sempat melarikan diri ke Thailand pada tahun 2022.

“Kerugian akibat kasus ini mencapai Rp1,8 triliun. Tiga tersangka lainnya yang telah ditangkap telah divonis hukuman penjara masing-masing 20 tahun dan 16 tahun,” kata Kombes Pol. Samsul.

Kombes Pol. Samsul menambahkan, PW menjanjikan keuntungan besar kepada para investor, tetapi ternyata tidak ada keuntungan yang diberikan. Ia juga tidak memiliki izin usaha perdagangan berjangka komoditi.

“Hasil investasi mendapat keterangan tersangka dan istrinya tinggal di Bangkok, jadi kami meminta bantuan untuk pencarian tersangka dengan berkoordinasi ke atase kepolisian dan tim Divhubinter”, ungkap Kombes Pol. Samsul.

Untuk selanjutnya Polri akan melakukan pemeriksaan terkait aset yang dimiliki oleh PW. (red)

Jika Presiden tidak segera cuti atau mundur, maka potensi kecurangan pemilu akan semakin tinggi dan besar.

Hal itu Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024) merespons pernyataan Jokowi bahwa menteri hingga presiden boleh berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri atas Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, dan Transparency International oIndonesia (TII).

Selanjutnya, Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC)2024 Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Inklusif.

Kemudian, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi kKesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.

Halili menyebut, seharusnya Jokowi menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara dan memastikan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu 2024.

Semua yang terlibat dalam pencalonan dan tim pendukung seharusnya mundur dari jabatannya karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik electoral,” ujar Halili.

Namun, alih-alih melakukan koreksi dan memberi sanksi yang keras dan tegas kepada pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kecurangan pemilu, Presiden Jokowi justru mengambil sikap politik yang mendorong berbagai praktik kecurangan akan semakin terbuka dan bahkan mendapat legitimasi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pernyataan presiden akan semakin membuka ruang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemenangan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024.

Penggunaan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politik jelas menyalahi prinsip pemilu yang seharusnya dijalankan secara jujur, adil, bebas dan demokratis. Karena itu, setiap pejabat dan aparat negara tidak bisa dan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik elektoral menjelang pemilu, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 281 ayat (1) UU No. 7/2017.

“Penting bagi semua pihak, terutama dalam hal ini adalah presiden untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan demokratis dan mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas. Hal ini sesungguhnya hanya dapat diwujudkan jika semua pihak, khususnya aparatur negara berupaya mencegah dan meminimalisasi setiap potensi ketidaknetralan dan kecurangan pemilu, termasuk melalui penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan kandidat dalam Pemilu 2024,” tegas Halili.

Ditambahkan, penting bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres, tim pemenangan paslon untuk mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Empat Tuntutan

 Koalisi Masyarakat Sipil juga mengeluarkan empat tuntutan

Pertama, presiden segera melakukan cuti dan memberikan kewenangan kepada wapres untuk menjalankan aktivitas presiden.

Akan jauh lebih baik lagi jika presiden sadar diri untuk mundur dari jabatan presiden dan membuat dirinya bebas dalam berpolitik pemenangan pemilu.

“Jika Presiden tidak segera mengajukan cuti atau mundur sejak pernyataanya hari ini maka potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi,” lanjut Halili.

Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim pemenangan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara.

Ketiga, mencopot pejabat negara (menteri) yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral.

Keempat, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk berani mengambil langkah tegas dalam menindak setiap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas untuk kepentingan pemilu.(red)

Dalam wawancara ekslusif dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang ditayangkan Kamis (25/1/2024), Karni menyampaikan, bahwa dalam dua kali polling yang diadakan TVOne, Ganjar Pranowo selalu juara atau menempati peringkat pertama dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. 

Namun hal itu berbanding terbalik dengan data dari sejumlah lembaga Survei yang menempatkan Ganjar sebagai Capres di peringkat terbawah dibandingkan Prabowo yang berada di peringkat 1, dan Anies di peringkat 2. 

"Dari survei-survei, itu angkanya masih paling bawah, dari mayoritas, walaupun ketika saya melakukan polling, 2 kali polling Mas Ganjar itu juara. Apa tanggapannya?" kata Karni.

Menanggapi pertanyaan Karni, Ganjar menyatakan, menerima setiap hasil polling dan survei sebagai data untuk mengoreksi kerja dan strategi Pasangan Calon (Paslon) 3 dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Menurut Ganjar, ketika polling dan survei dilakukan, hasilnya diterima Pasangan Calon (Paslon) 3 sebagai data dari pollster yang disajikan. 

"Sikap kita satu adalah enggak usah emosi biasa saja, tanggapin seperti kondisi yang ada. Toh di antara para pollster, hasilnya juga beda-beda," kata Ganjar. 

Dia menjelaskan, hasil polling dan survei dijadikan sebagai koreksi bagi tim Paslon 3 untuk meningkatkan upaya menjaring dukungan dari masyarakat secara real dengan langsung turun ke lapangan. 

"Yang kita perlukan hari ini adalah bagaimana kita semakin banyak bertemu masyarakat untuk meyakinkan bahwa Ganjar-Mahfud adalah pilihan yang benar," jelas Ganjar. 

Bertemu Masyarakat

Dia menyampaikan, dengan turun ke masyarakat, Paslon 3 dapat berdiskusi secara langsung, menyampaikan program yang diusung, dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. 

"Seperti ketika saya ketemu masyarakat, saya tanya, apakah pembagian BLT, PKH sudah tepat sasaran? Anda tanya, pasti jawabannya akan serentak “Belum.” Apakah pupuk tersedia dengan cukup? Pasti jawabannya “Tidak.” Apakah harga beras sekarang murah? “Tidak.” Nah, dari cerita ini, sebenarnya kita bisa melihat kondisi riil dan suasana kebatinan yang ada di hati rakyat," tutur Ganjar. 

Dengan berkeliling, bahkan menginap di rumah rakyat, Ganjar juga dapat melihat kondisi masyarakat yang ada di lapangan, dan dijadikan sebagai cara, juga metode untuk mengkonfirmasi survei.

Hasil survei yang selalu menempatkan Ganjar-Mahfud di posisi bawah justru menjadi pemacu untuk terus bekerja lebih bersemangat. 

"Jadi soal hasil surveinya, biarkan saja, itu koreksi buat kita untuk memacu kerja kita ke bawah. Tapi suasana yang saya rasakan di masyarakat, mungkin-mungkin sama dengan data yang Bang Karni sampaikan tadi, polling," ungkap Ganjar. 

Ganjar mengaku pernah bertanya kepada ahli polling bahwa hal itu belum tentu mewakili kondisi di lapangan, karena bergantung pada metode yang dipakai, bagaimana cara mengambil sampel. 

"Karena pernah ada presedennya, kami ya biasa saja, jadi silahkan angka ditampilkan itu tidak pernah menggetarkan kami, karena kami terus kerja," kata Ganjar.

Dia menambahkan, kekuatan Ganjar-Mahfud ada pada militansi seluruh tim pemenangan dan relawan yang melakukan door-to- door untuk mengimbangi berbagai tekanan dan kampanye terselubung mendukung paslon tertentu. 

Itu sebabnya, berbagai hasil survei tidak meruntuhkan semangat melainkan menjadi data untuk dikonfirmasi oleh seluruh relawan dan partai pendukung ganjar-Mahfud untuk mengukur persaingan dan elektabilitas. 

"Soal survei, dua Pilpres sebelumnya, survei semua

memenangkan Pak Prabowo. Silahkan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak mungkin. Nah ini ada tiga, tiga itu lebih complicated kan," ujar Ganjar. (red)

Ini merupakan kali pertama tim Merah Putih tembus ke babak gugur dalam lima edisi keikutsertaan.

Oman unggul pada menit kedelapan lewat Muhsen Al Ghassani. Kirgistan baru bisa membalasnya pada menit ke-80 lewat Joel Kojo.

Hasil imbang ini membuat Oman finis di posisi ketiga Grup F dengan nilai dua. Oman berada di bawah Indonesia, tim peringkat ketiga Grup D yang mengumpulkan nilai tiga.

Piala Asia 2023 memberikan jatah empat tim peringkat ketiga terbaik dari enam grup yang ada untuk lolos ke babak gugur. Indonesia menempati peringkat keempat tim peringkat ketiga terbaik sehingga berhak tampil di 16 besar. (red)

"Alhamdulillah, saya percaya kita bisa membangun prestasi sepakbola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita yang lolos 16 besar," ungkap Jokowi dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Selain kepada para punggawa Timnas, Presiden juga mengucapkan selamat kepada PSSI. Jokowi menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan sejarah baru bagi sepakbola Indonesia.

"Tentu saja selamat juga untuk PSSI, ini adalah sejarah buat sepakbola Indonesia," ujarnya.

Tak sampai disitu, Jokowi berharap Timnas Indonesia dapat mendulang poin di fase 16 besar Piala Asia. Di babak knock out ini, tim asuhan Shin Tae-Yong akan bertemu dengan Australia.

"Dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar pertama dengan Australia juga bisa memetik poin. Selamat," tukasnya. (red) 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, 10 orang terduga teroris ditangkap di wilayah berbeda.

“10 terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Trunoyudo menuturkan, 10 terduga teroris tersebut merupakan jaringan Jamaah Islam (JI) wilayah Jawa Tengah.

“10 orang kelompok JI ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI,” ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, 10 terduga teroris ini memiliki fungsi pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pegembangan personel (kapasitas dan keahlian).

Saat ini, kata Trunoyudo, penyidik masih mendalami peran dan keterlibatan masing-masing tersangka.

“Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, meminta keterangan ahli terhadap barang bukti yang disita dan melakukan penahanan terhadap tersangka,” katanya.(red)

Hal itu ditegaskan Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Bento Kopi Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024).

Awalnya, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari seorang pemuda Lampung bernama Roma. Roma bertanya apakah Mahfud akan punya sikap yang jelas dan tidak didikte siapapun saat menjadi wapres.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud menegaskan bahwa sikapnya tidak akan bisa didikte siapapun. Mahfud sebagai pendekar hukum menyatakan sikap tegak lurus menegakkan konstitusi.

“Jadi, apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD,” kata Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud pun bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika hendak dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.

Dalam ceritanya, Mahfud dan seluruh partai pengusung bersepakat untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan yang dibangun adalah menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsinya masing-masing.

Sementara, Mahfud menegaskan bahwa partai politik tugasnya adalah menegakkan hukum dan konstitusi dengan mengirim kader-kader terbaiknya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud berkomitmen tetap pada sikapnya untuk menjalankan konstitusi, menegakkan hukum, serta menyikat korupsi apabila diberi mandat oleh rakyat sebagai wapres RI tahun 2024-2029. (red)

Kabagops Densus 88, Kombes Aswin Siregar menyatakan tim masih bekerja intensif di lapangan untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini penyidik Densus 88 masih bekerja secara intensif. Info selengkapnya akan kami update melalui Humas Polri ya,” kata Aswin kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Diketahui salah satu dari 10 teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di Solo Raya merupakan warga RT 06 /RW 03, Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.

Petugas keamanan kampung setempat Suprapto (59), mengaku kaget dengan penangkapan itu.

“Saya sebagai petugas keamanan kampung juga kaget. Selama ini orangnya terbuka dan menjabat ketua RT setempat,” ungkapnya. (red)

" Kejanggalan terjadi ketika warganet melakukan pencarian. Unggahan terkini dari akun X @mohmahfudmd tidak dapat ditemukan jika pengguna mencari menggunakan keyword 'mahfud' di tab _’latest’_. Sementara, unggahan paslon lain banyak ditemukan" ujar Karaniya Dharmasaputra Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Pencarian unggahan melalui tab _’latest’_ tersebut sudah dicoba menggunakan akun X Premium, melalui berbagai gawai dan alamat protokol internet _(ip address)_. Hasilnya tidak konsisten, tampil sangat sedikit, bahkan sering kali nihil, dan bukan berasal dari unggahan langsung akun @mohmahfudmd.

Ganjar Pranowo memiliki pengikut sebanyak lebih dari 3,5 juta, sementara Mahfud MD memiliki pengikut sebanyak lebih dari 4,4 juta. Atas kejanggalan ini, TPN telah melayangkan surat resmi kepada X--platform yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan dimiliki Elon Musk--untuk mendapatkan penjelasan dan mendesak agar dapat segera diatasi demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. (red)

Secara etika, pernyataan Presiden Jokowi, dinilai tidak tepat. Publik akan meninjau ulang kredibilitas Jokowi sebagai presiden, karena beberapa waktu lalu ia pernah mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri harus netral. Ironisnya, kini Jokowi mengatakan hal sebaliknya. 

" etika dia mengatakan sebaliknya, masyarakat jadi ingat perkataannya yang sering berkata sebaliknya. Kalau sudah persoalan etika, ya sanksi hukumnya memang tidak ada. Tapi, publik akan menilai kredibilitas Jokowi dan mendorong masyarakat semakin mencurigai adanya politik dinasti,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (24/1/2024).

Secara terpisah, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menanggapi pernyataan Jokowi sebagai pelanggaran hukum dan etika. Menurut Bivitri, anggapan regulasi membolehkan presiden dan menteri berpihak, itu salah. 

"Mungkin Pak Jokowi mengacu pada e Pasal 282 UU Pemilu, tapi sebenarnya ada Pasal 280, Pasal 304, sampai 307," ujar Bivitri.

Lebih lanjut Hikam mengungkapkan, dari sudut pandang politik dinasti, sangatlah sulit memisahkan fakta Jokowi sebagai Presiden dan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Apalagi Jokowi mengatakan, hal ini saat menghadiri acara di Kementerian Pertahanan, yang dipimpin Prabowo Subianto, yang adalah Capres Nomor Urut 2. 

“Publik semakin disodori bukti keberpihakan dan publik akan mencatat. Saya kira, nggak pas kalau seorang presiden dan kepala pemerintahan memihak. Persoalannya sekarang ada pada kata memihak. Bukan soal kampanye, karena kalau kampanye, legalitasnya ada,” tegasnya. 

*Membatasi Kekuasaan*

Menristek pada era kepemimpinan Presiden Abrurrahman Wahid (Gus Dur) itu, juga mengungkapkan, Jokowi merasa nyaman bermain dengan caranya sendiri, karena tidak pernah bertarung pada Reformasi ‘98.

“Negara ini, idealnya seperti yang diinginkan Reformasi 98. Terbuka peluang bagi siapa saja untuk memimpin. Jokowi nggak pernah mengalami pertarungan reformasi. Dia nyaman dan dia bermain dengan caranya sendiri,” ujarnya.

Hikam merefleksikan situasi ini dengan teori demokrasi. Ketika berada di puncak kekuasaan, manusia cenderung bertahan dan memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Hikam, perangkat demokrasi adalah membatasi kekuasaan. 

“Demokrasi dibutuhkan karena para filsuf demokrasi sadar tidak mungkin orang berkuasa tanpa bertahan dan memperluas kekuasaannya. Makanya perangkat demokrasinya adalah membatasi,” kata penulis buku berjudul “Demokrasi dan Civil Society“ itu. 

Sementara itu, dari sudut pandang legal formalitas, Hikam berpendapat siapa pun bisa saja merujuk norma dan pasal sebagai dasar tindakannya. Namun, hal itu juga bisa dibantah menggunakan pasal lain.

“Kalau melihat dari legal form, siapa pun bisa saja memilih norma atau mengkritik menggunakan pasal lain. Jangan lupa, ada pasal lain juga yang bisa mengkritisi pendapat itu. Memang, akan selalu begitu. Jokowi kan punya penasihat hukum dan punya sandaran yang kuat kalau dari sisi legal formal. Dua sarjana hukum, bisa tiga pandangannya,” papar Hikam. (red)

Dalam rekaman yang beredar luas, sejumlah warga menggeruduk kediaman terduga pelaku. Dinarasikan dugaan pencabulan ini terjadi di pinggir kali Cipinang, Ciracas, Jakarta Timur.

" Unit PPA merespon dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara yang ternyata benar bahwa ada terjadi pencabulan anak di bawah umur di mana pelakunya adalah anak umur 14 tahun dan korbannya adalah anak umur 6 tahun" ujar Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Lilipaly.

Kejadian ini bermula dari saat korban sedang bermain dengan temannya di samping rumahnya dekat kali Cipinang. Selanjutnya pelaku yang sedang mencari ikan melihat korban sedang bermain. Korban saat itu dipanggil selanjutnya pelaku menurunkan celana yang dipakai oleh korban.

Setelah celana diturunkan pelaku langsung juga menurunkan celana yang dipakainya dan setelah itu dia tidur telentang dan selanjutnya pelaku mengajak korban untuk menaik di atas perutnya. 

Selanjutnya langkah dari unit PPA Polres Metro Jakarta Timur adalah melakukan penyelidikan di TKP dengan membawa korban dan didampingi oleh orang tua korban. 

Selanjutnya orang untuk korban membuat laporan polisi dan saat ini dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan untuk pelaku saat ini sudah diserahkan di Central Handayani Cipayung. 

Hasil pemeriksaan pelaku melakukan aksinya karena beberapa kali nonton video porno.

" untuk saat ini pelaku sudah diperlakukan sebagai tersangka dan kita kenakan pasal 76 E juncto 82 undang-undang nomor 17 tahun 2016 terkait dengan kekerasan undang-undang perlindungan Anak dengan ancaman 5 sampai 15 tahun" sambung Kombes Pol Nicolas Lilipaly. (red)

Video direkam oleh seorang warga yang sedang hamil setelah warga tersebut menegur pelaku namun tidak diindahkan oleh pelaku. Karena tidak kuat untuk turun kebawah untuk menegur pelaku warga tersebut terpaksa memvideokan untuk membutikan bahwa terjadi perbuatan tidak senonoh terhadap bocah TK tersebut.

"Warga sekitar yang melihat video langsung mendatangi rumah pelaku yang berada di daerah Depok sementara korban warga Cibubur Jakarta Timur" ujar Deden salah satu warga setempat.

Orang tua pelaku setelah diperlihatkan video tersebut membenarkan bahwa pelajar tersebut anak mereka dan dipersilakan untuk memproses secara hukum.

Akhirnya pelaku diamankan ke kantor PPA Polres Jakarta timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. (red)

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno saat dikofirmasi mengatakan, bahwa Sekitar pukul 16.27 WIT, telah terjadi kontak tembak antara Satgas Tindak Ops Damai Cartenz-2024 dari Brimob Resimen dengan KKB di Pos Tower Dusun Tigamajigi

"Dalam Kontak tembak itu, 1 anggota KKB atas nama Harisatu Nambagani tewas ditembak, namun jenazah dan senjatanya dibawa kabur oleh KKB lainnya ke arah Kampung Jalai.”, ujar Kasatgas Humas

Ka Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, pada kesempatan yang terpisah mengkofirmasi bahwa, Sebelumnya Aparat gabungan TNI-Polri telah berhasil menembak 5 anggota KKB dan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 satgas tindak Ops Damai Cartenz-2024 kembali lagi berhasil menembak 1 anggota KKB atas nama, Harisatu Nambagani.

Tertembaknya 1 anggota KKB atas nama Harisatu Nambagani itu juga turut dibenarkan oleh Penanggung jawab KKB Kodap VII Intan Jaya, Obet Japugau melalui seruan Duka Nasional melalui media sosial milik KKB.

Kaops menghimbau agar warga masyarakat di Sugapa, Intan Jaya agar tetap waspada dan jangan mudah terprovokasi oleh proganda dari KKB dan KKP

“Sampai saat ini situasi di Sugapa, Intan Jaya masih rawan terkendali. Saya himbau kepada masyarakat agar tetap waspada” pungkas Faisal.(red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pria berinisial AA ternyata menghamili perempuan lain, yang masih di bawah umur. Namun, dia tidak merinci identitas korban.

“Ada temuan baru dalam proses penyidikan. Tersangka juga dilaporkan soal kasus persetubuhan anak atau terhadap pacarnya di Polres Metro Depok tertanggal 3 Januari 2024,” ungkap Ade Ary dalam keterangannya, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Ade, temuan tersebut berdasarkan keterangan tersangka saat diperiksa oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Tersangka mengakui bahwa pernah memaksa dan mengancam pacarnya untuk berhubungan badan,” ujarnya.

Ade menjelaskan, korban saat dipaksa melakukan hubungan badan masih belum dewasa atau di bawah 18 tahun. Dia menyebut korban saat ini telah hamil besar.

“Saat ini hamil 9 bulan dan dalam persiapan melahirkan,” tukasnya.(red)

Cawapres nomor 3 ini dengan tegas menyebut bahwa tindakan para menteri itu sebagai dosa politik yang akan meracuni anak muda. 

Sebagai Cawapres yang merangkap Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Pilpres 2024. 

Hal itu dilakukan Mahfud, sekalipun dia mengenal pejabat daerah seperti pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati dan komandan distrik militer (dandim).

“Saya ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi cawapres masih merangkap jabatan, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memakai fasilitas negara atau tidak?” ujar Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan bahwa dirinya sudah 3 bulan tidak menggunakan fasilitas negara dan masih berkantor di Polhukam secara rutin.

“Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas dan surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun cawapres,” lanjutnya.

Ternyata, contoh yang diperlihatkan Mahfud tidak membuahkan hasil. Para menteri yang masuk dalam tim sukses paslon tertentu masih menggunakan fasilitas negara,

“Situasinya tidak berimbang, pihak lain menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik sudah ikut tim sukses,” papar mantan hakim MK itu.

Oleh karena itu, Mahfud merasa contoh yang diperlihatkannya sudah cukup. Dia pun memutuskan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada waktu yang tepat. Selain itu, ada tugas negara yang harus dijaga olehnya dalam masa transisi. 

 “Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga dalam masa transisi dan menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun dengan ketulusan dan berdasarkan ketulusan seperti itu saya akan meneruskan tugas dengan Ganjar Pranowo,” lanjutnya.

Diketahui, Mahfud memutuskan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada saat yang tepat. (red)

Korban mengalami luka luka dan dibawa warga ke klinik terdekat untuk mendapat pengobatan.

Peristiwa ini terjadi senin siang saat dua orang ibu berboncengan sepeda motor hendak mengantar makanan Catering di kawasan Kalimalang Jakarta Timur.

Disaat melintasi jalan kondisi angin kencang dan merubuhkan baliho berukuran empat kali dua meter.Korban tak sempat menghindar hingga baliho menimpa sepeda motor korban.

" Tadi korbannya ada dua, satu motor dua orang. Kejadiannya sekitar jam 11 an boncengan. Yang bonceng dekat motor, nah yang bawa motor terpental kedepan. Yang supir motornya luka luka" ujar Wirman saksi di lokasi kejadian.

Akibat kejadian ini kedua korban mengalami luka luka dan dibawa kerabatnya ke Klinik terdekat untuk mendapat pengobatan.

sementara Baliho yang sempat menutup sebagian ruas jalan telah diangkar warga ke trotoar jalan. (red)

Dengan detail ia memaparkan satu persatu visi dan misinya sebagai calon wakil rakyat dari Partai Buruh. Menjadi driver ojol sejak tahun 2016 Rusli kini memilih jalan lain untuk memperbaiki nasib nya dan rekan rekannya sesama ojol dan kaum buruh umumnya.

Ia merasa nasib ojol dan kaum buruh harus lebih baik. Untuk mengubah nasib ojol menurut Rusli tidak bisa hanya ber unjuk rasa turun kejalan. Rusli meyakini perjuangan di Parlemenlah yang dapat mengubah nasib ojol dan buruh pada umumnya.

Bapak tiga anak ini mengaku tidak punya modal untuk maju sebagai caleg. Alat peraga kampanye seperti spanduk dan stiker ia beli dari tabungan pribadi hasil ojek online. Selain itu bantuan datang dari sumbangan warga yang simpati terhadap cita cita politiknya.

"Saya ingin perjuangkan nasib kawan saya sesama ojol khususnya dan buruh di Jakarta pada umumnya" Ujar Rusli.

Rusli yakin tingkat keterpilihan caleg tidak diukur dari berapa uang yang dimiliki namun faktor kedekatan dengan rakyat lah yang menjadi penentu.

Rusli pun rajin masuk ke kampung kampung di dapilnya untuk meyakinkan warga akan keberpihakannya terhadap kaum ojol dan buruh pada umumnya.

" Pilu di hati begitu turun di dapil ada warga yg curhat dikasih caleg lain ini itu. Kalo saya memang gak ada uang. Saya hanya punya Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Saya akan perjuangkan nasib buruh. Saya bikin alat peraga kampanye itu ngumpulin uang. tapi ada juga yg bantu" sambung Rusli.

Selain bekerja sebagai ojol Rusli tercatat aktif sebagai pimpinan serikat buruh yang membawahi bidang dirgantara digital dan transportasi.

Untuk lolos ke DPRD DKI Rusli butuh 15 ribu suara rakyat dari tiga Kecamatan yakni Matraman, Pulogadung dan Cakung. Meski hanya bermodal semangat pria lulusan SMA itu yakin terpilih jadi wakil rakyat kelak. Rusli bertekat memperjuangkan nasib rakyat. (red)

Polda Metro Jaya merespon atas apa yang dilakukan Firli Bahuri. Ditegaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, pihaknya yakin dapat kembali memenangkan gugatan praperadilan tersebut. Pasalnya, materi gugatan yang diajukan Firli Bahuri dinilai tidak berbeda dari yang pertama.

"Kembali kami tegaskan bahwa penyidik optimis, pengadilan kembali akan menolak gugatan praperadilan tersangka FB atau kuasa hukumnya," tegas Ade Safri, Selasa (23/1/2024).

"Penetapan status tersangka oleh penyidik terhadap saudara FB telah didasarkan atas minimal dua alat bukti yang sah, bahkan dalam penanganan perkara a quo penetapan FB sebagai tersangka didasarkan atas lebih dari dua alat bukti yang sah," sambungnya.

Polda Metro Jaya juga sudah siap melawan gugatan praperadilan Firli Bahuri di pengadilan PN Jaksel. Terlebih, seluruh proses hukum dilakukan secara transparan demi menuntaskan kasus korupsi, dalam hal ini pemerasan yang dilakukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terhadal eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

"Dan kembali saya tegaskan dan pastikan bahwa upaya penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri yang menangani perkara a quo telah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel," pungkas Ade Safri. (red)

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

“Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi,” kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

“Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan,” tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. “Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis,” kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

“Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris,” ucapnya

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri. (red)

Justin mengatakan semua pemain menatap serius pertandingan tersebut. Meski di atas kertas Jepang lebih diunggulkan, Justin tidak mau inferior. 

"Kami sekarang akan bersiap untuk pertandingan melawan Jepang. Kami akan berlatih keras dan memastikan bahwa kami siap menghadapi mereka," kata Justin Hubner.

Menurut Justin, skuad Garuda harus fokus terhadap persiapan sendiri tanpa perlu memikirkan kekuatan Jepang. Bahkan, Justin berharap Skuad Garuda sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar sebelum bertanding melawan Jepang.

Skenario itu bisa terjadi seandainya laga Suriah kontra India dan Palestina melawan Hongkong malam nanti berakhir tanpa pemenang alias imbang. Sebab, tim peringkat tiga dari Grup A, China, yang sudah menyelesaikan seluruh pertandingan hanya meraih dua poin, yang artinya sudah tidak mungkin finis di atas Indonesia (tiga poin).

"Pertama, kita perlu fokus dengan diri sendiri untuk pertandingan besok. Kami harus mendapat hasil yang baik melawan Jepang," tambahnya. 

"Tentu kami juga menargetkan lolos ke babak selanjutnya dan saya harap kami bisa lolos sebelum bertanding (lawan Jepang). Kita lihat apa yang akan terjadi," ujar pemain Wolverhampton Wanderers U-21 tersebut.

Soal kekuatan Jepang, Justin Hubner tidak menampik fakta bahwa Tim Samurai Biru diperkuat pemain-pemain kelas dunia. Beberapa di antaranya bermain di Liga Inggris, kompetisi sepak bola yang kerap dianggap terbaik, seperti Wataru Endo (Liverpool), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) dan Takehiru Tomiyasu (Arsenal).

"Kami menyaksikan pertandingan mereka pekan lalu. Mereka tim kuat, terdiri dari pemain-pemain kelas dunia. Banyak yang bermain di Liga Primer Inggris. Pasti ini akan jadi pertandingan sulit," ujar Justin.

Namun, Justin percaya dengan kualitas yang dimiliki Indonesia. Skuad Garuda diperkuat pemain-pemain potensial yang juga bermain di Eropa, seperti Justin sendiri di Wolves U-21, Elkan Baggott (Ipswich Town), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Marselino Ferdinan (KMSK Deinze). Ada juga Jordi Amat yang pernah berseragam Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea City, dan KAS Eupen.

"Kami juga punya pemain-pemain kuat, jadi kami akan melakukan apa pun untuk indonesia dan semoga berakhir dengan baik," tukas Justin. (red)

Pada kunjungan ini, Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ingin melihat lebih dekat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

“Pagi hari ini, saya datang ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ingin memastikan bahwa Puskesmas memiliki USG untuk cek kehamilan,” kata Presiden Joko Widodo.

Usai peninjauan, Presiden menyampaikan bahwa secara keseluruhan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas sudah bagus. Puskesmas telah memiliki alat USG yang digunakan untuk deteksi dini masalah kehamilan maupun masalah stunting atau kekurangan gizi kronis yang menyebabkan bayi gagal tumbuh seperti bertubuh pendek dan berat badannya kurang.

“Tadi saya sudah cek sistemnya bagus, alatnya ada dan ini sudah diberikan pada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Kita harapkan nanti semuanya punya USG sehingga kehamilan ibu dan kesehatan bayi bisa dideteksi lebih dini,” tutur Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, pemeriksaan USG di Puskesmas terhubung dengan SATUSEHAT dan hasilnya secara otomatis diterima oleh ibu hamil melalui Whatsapp. Seluruh data penimbangan balita dari Posyandu secara by name by address juga sudah terhubung dengan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) di level nasional dan hasil penimbangan balita diterima oleh orang tua secara otomatis disertai dengan grafik pertumbuhan dan informasi status gizi balita. Dengan demikian, setiap bayi dan anak yang berisiko-stunting atau sudah mengalami stunting dapat diketahui sejak dini untuk selanjutnya diintervensi.

“Data masuk ke pusat ke Jakarta, ini penting untuk mengatasi stunting,” ucap Presiden.

Selain alat USG di puskesmas, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah juga melengkapi setiap puskesmas dan posyandu dengan alat antropometri digital.

Alat yang berfungsi untuk menstandardisasi pengukuran berat dan tinggi badan anak tersebut telah didistribusikan ke 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia sejak 2022-2023.

“Juga memberikan timbangan bayi yang kita berikan ke posyandu-posyandu, ada 300 ribu timbangan yang sudah kita berikan. Yang sebelumnya tidak ada, semuanya sekarang diberikan timbangan. Untuk cek berat badan bayi, panjang dan semuanya,” imbuh Presiden.

Dari pengukuran tersebut, nantinya diketahui status gizi anak sejak dini, termasuk apakah kebutuhan gizinya telah terpenuhi sesuai kebutuhan atau belum.

Dari status gizi tersebut, selanjutnya dilakukan intervensi agar tidak menimbulkan sejumlah masalah gizi pada balita seperti weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.

Pertama, anak-anak yang mengalami weight faltering apabila dibiarkan akan menjadi berat badan kurang (underweight) dan berlanjut menjadi gizi kurang (wasted). Penanganan weight faltering adalah dengan merujuk balita ke puskesmas untuk ditangani oleh dokter, diberikan makanan tambahan kaya protein selama 14 hari, dan diberikan konseling oleh dokter umum.

Kedua, gizi buruk terjadi karena kurangnya asupan gizi yang mana anak tampak kurus. Kondisi ini apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.

Penanganan anak dengan gizi buruk adalah dengan merujuknya ke puskesmas dan memberikan makanan tambahan kaya akan protein hewani selama 90 hari. Namun, apabila balita memiliki indikasi penyakit berat seperti jantung bawaan maka wajib dirujuk ke rumah sakit.

Ketiga, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang menyebabkan berat dan tinggi anak di bawah rata-rata. Keadaan ini diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, yakni sejak dalam kandungan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Penanganan anak stunting dengan merujuknya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis anak serta konseling dan pemberian PKMK (Pangan dengan Keperluan Medis Khusus) sesuai indikasi dan resep dokter anak.

Sementara itu, untuk balita dengan berat dan tinggi badan normal, tetap harus diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal berisi protein hewani dan susu. Langkah ini bisa mencegah weight faltering sampai dengan 54%.

Untuk pencegahan stunting di tahapan selanjutnya, harus diberikan Pangan Olahan untuk Diet Khusus (PDK) seharga Rp 150 ribu selama 16 hari, yang bisa mencegah stunting 90%. (red)

Kaops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa informasi terbaru menunjukkan bahwa sebelumnya dilaporkan terdapat 3 anggota KKB yang tewas dalam kontak tembak, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata jumlah korban tewas mencapai 4 orang.

“Adapun identitas KKB yang tewas yakni, Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones,” ujar Kaops.

Senada dengan hal tersebut, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, melaporkan kejadian terbaru, Selasa (23/01/2024) sekitar pukul 09.30 WIT, ketika Satgas Gakkum ODC-2024 akan mendarat di Intan Jaya, pesawat ditembaki oleh KKB sampai dengan pesawat mendarat dan setelah pesawat mendarat, Kami mendapat bantuan dari Pos Perimeter TNI Yon 330/TD.

“Diduga tembakan berasal arah dari gereja Katolik Santo Misael, Bilogai, ” ungkap Bayu.

Dalam upaya pembalasan, kata Bayu, aparat kemanan dari Pos Perimeter TNI Yonif 330/TD meresponsnya dengan melakukan serangan balasan terhadap aksi KKB tersebut.

“Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB, bernama Melkias Maisani, tewas dalam serangan tersebut, baik jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya,” jelas Kasatgas.

AKBP Bayu menegaskan, peristiwa ini menunjukkan upaya keras pasukan keamanan dalam menanggapi serangan dari kelompok bersenjata yang terus mengancam keamanan di wilayah Intan Jaya.

“Pihak berwenang terus mengintensifkan upaya untuk menangani situasi keamanan di daerah tersebut, sambil terus memantau perkembangan dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat setempat,” tutur Kastgas Humas Ops Damai Cartenz-2024.

“Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan yang mungkin datang dari sumber yang tidak jelas.” Tutupnya. (red)

Dia menyampaikan hal itu pada acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” tegas Mahfud.

Dikatakan, pada pernyataan penutupan Debat Keempat Pilpres 2024, Mahfud mengaku telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya menjadi Menko Polhukam, pada 4,5 tahun lalu. 

“Saya percaya dia punya niat baik ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” lanjutnya. 

Saat ini, lanjut mantan Ketua MK, bersedia bersama Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena Ganjar dinilai adalah capres yang betul- betul prorakyat.

Mahfud mengatakan belum mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena peraturan yang berlaku tidak mengharuskan menteri mundur jika ikut Pilpres.

Kedua, ujarnya, Mahfud ingin memberi contoh kepada Capres-Cawapres bahwa merangkap jabatan tidak memanfaatkan jabatan untuk menggunakab fasilitas negara.

“Ini sudah 3 bulan saya lakukan, dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Gesung Kemenko Polhukanm secara rutin. Semua tugas dan surat-surat di meja saya selesai tidak sampai seminggu meskipun saya Cawapres,” kata Mahfud. (red)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan hal itu termasuk ke Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan penyelenggara pemilu yang aman dan damai.

“Dan kemudian dalam konsep operasi tersebut terkait dengan sasaran operasi, ada beberapa hal yang menjadi sasaran,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Trunoyudo memerinci mengenai sasaran operasi tersebut yaitu mulai dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tempat pemungutan suara (TPS).

“Kantor-kantor yang menjadi bagian penting untuk menjadi penyelenggaraan pemilu dan salah satunya adalah logistik pemilu, termasuk distribusinya,” ucapnya.

Selanjutnya, satgas tersebut masuk pada bagian Operasi Mantap Brata terdiri dari satgas preventif yang bersifat pencegahan yang mulai dari satgas pusat sampai dengan satgas daerah, polda, dan Satgas Res Polres.

“Terkait lokasi lokasi tertentu tentunya berdasarkan dari analisis kerawanan masing-masing daerah sampai dengan Polres, dengan lingkup tugasnya tetap zonasi daerah daerah tersebut dibackup oleh pusat, oleh daerah sampai dengan ke polres,” imbuhnya.

Trunoyudo menerangkan, bagi daerah seperti kepulauan dalam hal ini Polri memiliki Satgas Bantuan Operasi di antaranya polisi udara dan polisi perairan atau polisi air.

Nantinya, tugas fungsi polisi perairan itu untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya, yaitu Satgas Operasi Mantap Brata termasuk juga untuk kepentingan pemilu dan distribusi logistik pemilu. (red)

“Alhamdulillah penyidikan ini berjalan dengan lancar dan sehingga kemarin tanggal 16 Januari 2024 proses penyidikan kita telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Sehingga kewajiban kami sebagai penyidik adalah untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua kepada jaksa penuntut umum,” ujar Kasubdit II Dittipisiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfis Suhaili dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, sesuai aturan KUHAP, penyidik harus melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dalam rangka pembuktian di persidangan.

Alfis mengatakan, pihaknya kini melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap 2 ke Kejari Sleman. Total, ada 7 orang tersangka yang diserahkan.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/15/IX/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim Polri, tanggal 5 September 2023, penyidikan perkara match fixing pada pertandingan sepak bola Liga 2 tanggal 06 November 2018, telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Agung dan diterima 5 (lima) surat P.21 untuk 7 (tujuh) tersangka oleh penyidik pada hari Rabu, tanggal 17 januari 2024.

Seluruh 7 tersangka berperan sebagai pemberi suap dan penerima suap, dianataranya 4 sebagai penerima suap adalah AS selaku wasit cadangan, R selaku asisten wasit, MRP selaku wasit utama dan K selaku asisten wasit.

Selain itu 3 diantaranya sebagai pemberi suap antara lain VW selaku perantara pengatur skor, KM selaku LO wasit dan DRN selaku asisten manajer.

Adapun pelimpahan tahap II dilakukan di Kejari Sleman dikarenakan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana di wilayah tersebut.

“Karena tempat kejadian perkara, saksi-saksi dan proses peradilan nanti akan dilaksanakan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan besok (red:Kamis, tanggal 18 Januari 2024) akan kita serahkan kepada jaksa penuntut umum di sana di Kejaksaan Negeri Sleman,” tutup Kombes Pol. Alfis. (red)

Ganjar mengungkapkan latar belakang komitmen itu lantaran adanya keluhan dari anak muda terkait lowongan kerja yang menetapkan batas maksimal usia pelamar kerja 24 tahun.

"Jadi hari ini banyak yang menyampaikan 'pak saya masih muda, kok kemudian saya tidak bisa masuk kerja' rasanya tidak fair. Kan ukuran kerja bisa dilihat dari tes fisiknya, tes kemampuannya," ujar Ganjar, ditemui di Hotel Owabong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).

Menurut Ganjar, peraturan tersebut tidak adil dikarenakan usia tidak bisa menjadi patokan kemampuan dan keahlian seseorang.

"Bukan berarti yang muda selalu bisa dan yang tua kemudian dianggap tidak bisa. Belum tentu kan," ucap Ganjar.

Berdasarkan hal itu, Ganjar-Mahfud mengaku akan mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk menjadi keputusan nantinya jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2024-2029.

Ganjar menyebutkan, komitmen menghapus batas usia pelamar kerja merupakan upaya untuk memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Maka kita akan pertimbangkan masukan itu. Saya kira memberikan suasana yang fair karena kerja itu adalah hak setiap warga negara. Maka dia berhak tanpa dibatasi aturan," 

Sebelumnya, dalam akun X pribadi @ganjarpranowo mengutip salah satu pemberitaan yang berjudul 'Ganjar-Mahfud Janji Hapus Batas Usia Pelamar Kerja'.

Ganjar mengutip berita tersebut dengan balasan "Ini komitmen kami," dan mendapatkan sambutan dan komentar positif dari netizen, khususnya anak muda. (red)

Pemberian imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) menargetkan 8,4 juta anak berusia 0- 7 tahun. Rinciannya, Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,4 juta anak, Provinsi Jawa Tengah 3,9 anak, dan Kabupaten Sleman sebanyak 149 ribu. Pelaksanaan Sub PIN akan dilaksanakan selama 1 pekan, diikuti sweeping selama 5 hari.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan Sub PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Artinya, meski status imunisasi sudah lengkap, anak tetap harus mengikuti program Sub PIN Polio.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran dan merata di setiap tingkatkan, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten,” ucapnya.

Direktur Jenderal P2P bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mencanangkan kegiatan Sub PIN Polio di MINU Kapasan Sidoarjo, Jawa Timur. Pencanangan diikuti dengan pemberian imunisasi tetes nOPV2 pada 144 anak.

Dirjen Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua akan berlangsung mulai 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarputaran minimal satu bulan.

Wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Pemberian imunisasi tambahan juga dilakukan di Kabupaten Sleman DIY, yakni daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.

Sebagai penutup, Dirjen Maxi meminta komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Sub PIN Polio.

“Peran Bapak dan Ibu semua sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan ini, karena itu kami sangat berharap adanya komitmen dari Bapak/Ibu dalam mendukung kegiatan ini,” kata dia. (red)

Perintah ini dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram (ST) Nomor ST/2869/XII/REN.2.2/2023. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kritikan yang disampaikan seniman Sujiwo Tejo terkait lampu warna biru pada kendaraan dinas polisi yang mengganggu penglihatan pengguna kendaraan lain saat berlalu lintas di jalan raya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telegram itu bersifat perintah untuk dilaksanakan seluruh jajaran Polri.

“Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran Polri terhadap semua kendaraan dinas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (15/1).

Dalam telegram tersebut, Kapolri juga memerintahkan agar kendaraan yang hanya bertugas mengawal diminta mematikan rotator bagian belakang.

“Salah satu penyebab terganggunya penglihatan dan konsentrasi pengendara lainnnya terpecah karena pancaran lampu rotator bagian belakang kendaraan dinas yang berpotensi terjadinya laka lantas,” demikian dikutip dari Telegram tersebut.

Telegram itu diteken Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan atas nama Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo. Dalam surat telegram tersebut disampaikan bahwa instruksi ini berdasarkan hasil analisis dan evaluasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang dilakukan Korlantas Polri.

Selain itu, Kapolri juga meminta dilakukan pengawasan dalam dan pengawasan melekat secara berjenjang dalam pelaksanaan instruksi tersebut, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Korlantas serta Dirgakkum Korlantas Polri. (red)

Hal ini karena, Syahrul Trisna mengalami cedera. Nadeo akan bertolak ke Qatar pada Minggu (14/1) malam ini.

Ini merupakan perubahan skuad final kedua timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya juga terjadi perubahan dengan masuknya Adam Alis yang menggantikan Saddil Ramdani.

Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana pada Senin (15/1) melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Doha.

Pada ajang Piala Asia 2023, Indonesia berada di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

PSSI dan pelatih Shin Tae-yong optimistis skuad Garuda lolos ke babak 16 besar sesuai target yang diinginkan. (red)

Pada laga tersebut, Ivar berpotensi untuk saling berhadapan dengan rekan satu timnya di FC Utrecht yang membela Irak, yakni Zidane Iqbal.

Ivar yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan bakal bertugas untuk mengawal pergerakan Iqbal. Sebab, lulusan akademi Manchester United tersebut dikenal sebagai gelandang yang kreatif.

"Ya, dia teman saya. Saya bermain dengan dia di tim yang sama, di Utrecht. Saya pikir dia pemain yang berbahaya. Tapi, saya (bermain di posisi) nomor 6, dan dia di nomor 10. Jadi, kita lihat saja," kata Ivar Jenner.

Selain itu, ada alasan lain yang membuat Ivar sangat antusias menyambut laga melawan Irak. Pasalnya, saat timnas Indonesia bertandang ke markas Singa Mesopotamia itu pada laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua 16 November 2023 , Ivar dan Iqbal sama-sama absen.

Namun, Ivar bercerita kalau saat itu Iqbal sempat menghubunginya melalui telepon. Mereka membahas pertandingan tersebut yang berakhir dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Irak.

"Dia melontarkan candaan tentang permainan, karena dia menang, dan saya kalah. Jadi, sekarang giliran kami untuk menang dari Irak," ucap Ivar.

Ivar bahkan mengirimkan pesan kepada Iqbal jelang laga timnas Indonesia melawan Irak. Ia meminta Iqbal dan rekan-rekannya mempersiapkan diri untuk menghadapi Tim Merah-Putih.

"Tentu saja, (pesannya) semoga beruntung. Dan, ya, persiapkan diri Anda sebaik mungkin," tutur pemain berusia 20 tahun tersebut. (red)

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, AWK merupakan pemilik akun tiktok @calonistri71600 yang ditangkap tim gabungan Polda Jatim dan Bareskrim Polri di Jawa Timur.

“Benar. (Ditangkap di) Jatim,” kata Trunoyudo saat kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Pelaku ditangkap hari ini di di wilayah Dusun Kerajan, Desa Ambulu, Kecamtan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur sekitar pukul 09.30 WIB. Pemilik akun TikTok @calonistri71600 ditangkap melalui kerja tim gabungan yang dilakukan Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim dan di-backup oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri.

Pelaku sudah dibawa petugas kepolisian dari Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Belum ada informasi lebih lanjut terkait sosok pelaku tersebut. 

Sebelumnya ancaman penembakan muncul dalam kolom komentar TikTok saat Anies sedang Live di platform tersebut pada akhir Desember 2023. Foto tangkapan layar ancaman itu lantas ramai beredar di media sosial beberapa waktu terakhir.

Anies Baswedan juga sudah merespons hal itu. Dia berharap ancaman penembakan itu tak benar-benar terjadi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat penegak hukum tak tinggal diam jika benar ancaman tersebut mengancam keselamatan dirinya.

"Ya, mudah-mudahan tidak kejadian, kalau itu dianggap ancaman ya biar pihak penegak hukum bisa menindaklanjuti," kata Anies kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur. (Red)

“Pemerintah bersama Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespons KLB dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN Polio),” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu saat konferensi pers update penanganan polio, Jumat (12/1/2024).

Dirjen Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua akan berlangsung mulai 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarputaran minimal satu bulan.

Wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Pemberian imunisasi tambahan juga dilakukan di Kabupaten Sleman DIY, yakni daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.

“Sekalipun di DIY tidak ada kasus, tapi yang kita takuti itu, sirkulasi virusnya ada di kabupaten tetangga, sama seperti di Aceh, imunisasi tambahan juga kita lakukan di Sumatera Utara,” terangnya.

Dirjen Maxi membeberkan Sub PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Artinya, meski status imunisasi sudah lengkap, anak tetap harus mengikuti program Sub PIN Polio.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran dan merata di setiap tingkatkan, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten,” ucapnya.

Soal vaksin, Dirjen Maxi mengungkapkan bahwa jenis vaksin yang akan digunakan pada Sub PIN Polio kali ini adalah vaksin generasi terbaru, yaitu Novel Oral Polio Vaksin tipe 2 atau nOPV2, yang diberikan sebanyak dua tetes dengan interval minimal satu bulan.

Imunisasi dapat didapatkan masyarakat secara gratis di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, satuan pendidikan seperti PAUD, TK, SD/sederajat serta pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi puskesmas.

“Walaupun ada Sub PIN Polio, pelayanan Imunisasi rutin di fasyankes tetap berjalan seperti biasa,” tutup Dirjen Maxi. (red)

“Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Trunoyudo mengatakan, sampai saat ini pihak Polri belum menerima laporan atas dugaan pengancaman tersebut dari pihak manapun.

“Sejauh ini belum ada laporannya,” kata Truno.

Terlepas dari itu, Truno mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Sebagai informasi, salah satu calon presiden .endapat ancaman penembakan oleh netizen saat sedang live di aplikasi TikTok. Akun medsos Instagram @rifanariansyah, yang diindikasi sebagai pengancam, kini tak bisa ditemukan, diduga dihapus oleh penggunanya.(red)

Menkes dalam sambutannya menyampaikan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk berkonsentrasi menerapkan dan melakukan transformasi pilar ketujuh, yaitu transformasi dari organisasi dan budaya Kementerian Kesehatan.

“Budaya kita sudah disusun oleh Kementerian PANRB, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” kata Menkes Budi.

Kemenkes telah berkomitmen untuk melakukan transformasi kesehatan melalui 7 pilar, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, transformasi teknologi kesehatan, serta transformasi organisasi dan budaya kerja.

Program untuk mengimplementasikan transformasi budaya memang tidak mudah, tetapi harus tetap dilakukan oleh setiap lembaga negara. Selain tidak mudah, transformasi budaya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Setelah melewati masalah pandemi dan UU (Kesehatan), sudah saatnya kita berkonsentrasi agar Kementerian Kesehatan menjadi kementerian yang diteladani, dikagumi masyarakat, dan dapat menjadi contoh bagi kementerian lain,” jelas Menkes Budi.

Menkes Budi melanjutkan, program-program transformasi organisasi dan budaya kerja harus lebih dulu dilakukan oleh atasan, khususnya setiap pejabat eselon II Kementerian Kesehatan, sebagai contoh dan teladan di tempat kerja. Ia menambahkan, transformasi hanya bisa dilakukan, diajarkan, diteladani oleh atasan dan bukan oleh motivator, guru, atau profesor dari luar Kementerian Kesehatan.

Karena itu, kemampuan pejabat eselon II akan dinilai berdasarkan tanggung jawabnya melaksanakan transformasi organisasi dan budaya. “Semua perilaku organisasi akan ditentukan oleh perilaku kita, apakah semua tugas yang kita lakukan memang demi kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi, apakah kita sudah bekerja dengan harmonis dengan melibatkan semua pihak bukan melibatkan tempat kita saja, itu adalah tanggung jawab teman-teman sekalian,” kata Menkes Budi.

Rotasi di lingkungan Kementerian Kesehatan akan sering dilaksanakan hingga 6-9 bulan mendatang. Secara objektif, rotasi untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pemimpin terbaik memiliki kriteria seperti mampu memimpin, mencontohkan, meneladani transformasi pilar ketujuh Kementerian Kesehatan.

Menkes menutup sambutannya dengan ucapan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Berikut 13 pejabat pimpinan tinggi pratama dan dua direksi rumah sakit:

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama

Ahmad Hidayat sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam;

Anak Agung Ngurah Kusumajaya sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar;

Agus Jamaluddin sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;

Jefri Hasurungan Sitorus sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan;

Heri Saputra sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;

Naning Nugrahini sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta;

Rosidi Roslan sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya;

Ahmad Saikhu sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Lingkungan Salatiga

Mujaddid sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;

Darmawali Handoko sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan masyarakat Yogyakarta;

Muhammad Budi Hidayat sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;

Irene sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta;

Priagung Adhi Bawono sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru.

Direksi Rumah Sakit

Eka Jusup Singka sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar;

Andi Tenrisanna Devi Indira sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Mata Makassar.

Dikatakan Anggota Dewas KPK Albertina Ho, kasus ini rencananya akan disidangkan oleh Majelis Etik Dewas KPK dalam waktu dekat. Albertina merencanakan sidang akan dilaksanakan di Januari 2024 ini.

"Pungli rutan kami akan segera sidangkan, ada 93 (orang) yang akan disidangkan. Tapi enggak bisa sekaligus, 93 akan dibagi menjadi beberapa kelompok," kata Albertina, Jumat (12/1/2024).

Albertina mengungkapkan, 93 pegawai yang akan disidang secara etik merupakan terduga penerima pungli. Albertina tak bisa memastikan nilai uang yang diterima oleh masing-masing dari mereka.

"Iya (93 orang penerima). (Nilai uang yang diterima) beda-beda," singkat Albertina.

Ia juga tak menampik dari 93 pegawai yang akan menghadapi sidang etik di antaranya yakni Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Namun Albertina tak menjelaskan apakah Ahmad Fauzi termasuk menerima uang pungli atau tidak. Albertina hanya menyebut Ahmad Fauzi terlibat secara etik dalam skandal pungli tersebut.

"93 yang akan kami sidangkan, termasuk (Ahmad Fauzi). Diduga terlibat dalam arti etik. Etiknya yang pasal mana kita lihat lagi," papar Albertina.

Albertina memastikan, keterlibatan Ahmad Fauzi dalam dugaan pelanggaran etik ini karena sebagai pimpinan Rutan, Ahmad Fauzi tak bisa membina bawahannya agar tak melakukan pungli.

"Itu kan bukan hanya penerima, sebagai pimpinan, dia (Ahmad Fauzi) tidak bisa melakukan pembinaan, itu termasuk etik, kan macam-macam," kata Albertina.

"Kalau kami dari etik lebih melihat terkait mereka menerima sesuatu yang bukan haknya, menyalahgunakan kewenangan dia sebagai pegawai Rutan, itu sudah jadi masalah," tandasnya. (red)

Dua pemain yakni Arkhan Fikri (Arema FC) dan Saddil Ramdani (Sabah FA) akhirnya dipulangkan oleh pelatih asal Korea Selatan karena pertimbangan teknis. 

Sebelum berlaga di Piala Asia, timnas Indonesia melakoni tiga laga uji coba di Turki dan Qatar. Saat di Turki, dua kali melawan Libya dan harus mengakui keunggulan mereka dengan skor 0-4 dan 1-2. Setelah itu melawan Iran di Qatar kalah 0-5. 

Uji coba tersebut tentu menjadi patokan dan bahan evaluasi pelatih Shin Tae-yong dalam memilih pemain. Apalagi di Piala Asia 2023 yang berlangsung mulai tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang, Indonesia ditarget lolos ke babak 16 besar. 

Pada ajang bergengsi tersebut, Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Laga perdana akan dihadapi Indonesia melawan Irak pada 15 Januari, lalu Vietnam 19 Januari dan terakhir melawan Jepang pada 24 Januari. 

26 Pemain Timnas Indonesia Piala Asia 2023

Kiper:

1. Syahrul Trisna - Persikabo

2. Muhamad Riyandi - Persis Solo

3. Ernando Ari - Persebaya Surabaya

Belakang:

4. Justin Hubner - Wolverhampton

5. M. Edo Febriansah - Persib Bandung

6. Wahyu Prasetyo - PSIS Semarang

7. Rizky Ridho - Persija Jakarta

8. Jordi Amat - Johor Darul Tazim FC

9. Elkan Baggott - Ipswich Town

10. Sandy Walsh - KV Mechelen

11. Shayne Pattynama - Viking FK

12. Asnawi Mangkualam - Jeonnam Dragons

13. Pratama Arhan - Tokyo Verdy

Tengah:

14. Adam Alis - Borneo FC

15. Marc Klok - Persib Bandung

16. Ricky Kambuaya - Dewa United

17. Witan Sulaeman - Persija Jakarta

18. Egy Maulana - Dewa United

19. Yakob Sayuri - PSM Makassar

20. Marselino Ferdinan - KMSK Deinze

21. Ivar Jenner - Jong Utrecht

Depan:

22. Hokky Caraka - PSS Sleman

23. Ramadhan Sananta - Persis Solo

24. Dendy Sulistyawan - Bhayangkara Presisi FC

25. Dimas Drajad - Persikabo

26. Rafael Struick - ADO Den Haag

Hal itu menanggapi temuan PPATK soal adanya transaksi hingga Rp 80,6 triliun dengan angka paling tinggi untuk satu parpol mencapai Rp9,4 triliun, termasuk aliran dana Rp7,7 triliun ke para caleg yang bersumber dari luar negeri.

“Nanti saya koordinasi dengan PPATK,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Namun hingga saat ini, Whisnu mengaku masih belum mendapat laporan soal temuan PPATK itu. Sehingga, ia belum bisa bicara lebih lanjut soal temuan tersebut.

“Tapi sampai sekarang saya belum dapat,” katanya.

Diketahui, PPATK menemukan adanya tren peningkatan pembukaan rekening baru menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tak tanggung-tanggung, tercatat ada 704 juta pembukaan rekening baru.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan acuan pembukaan rekening terlihat dari Customer Identification Form (CIF). Dia menduga pembukaan rekening ini berkaitan dengan kontestasi politik.

“Kita melihat ada total 704.068.458 CIF terbuka di 2022 sampai trimester 3 di 2023 sampai September. Jadi totalnya ada 704 juta rekening baru terbuka. Itu dibuka oleh korporasi 53 juta, lalu oleh individu 650 juta. Ini tidak ada yang salah,” ungkap Ivan dalam Konferensi Pers, di Kantor PPATK, Jakarta, dikutip Kamis (11/1/2024). (red)

"Sejauh ini ada 10 orang lebih yang ditangkap. Di antaranya Bupati Kabupaten Labuhanbatu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta," ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Menurut Ali, para pihak yang terjaring OTT itu saat ini masih diperiksa di Sumut. Mereka akan dibawa ke gedung KPK pada Jumat (12/1) pagi. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang sebagai barang bukti.

"Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK," tuturnya.

Adapun para pihak yang diamankan dalam OTT masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (red)

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan para tersangka mendapatkan kendaraan roda empat maupun roda dua dari hasil pencurian atau barang leasing. Rata-rata tidak dilengkapi STNK maupun BPKB.

"Modus operandi dari para tersangka ini dengan cara membeli dan menampung, baik kendaraan roda empat maupun roda dua, yang didapat dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan," ungkap Wira Satya Triputra kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

“Kendaraan tersebut itu ditampung di sebuah gudang di Sidoarjo, untuk mempersiapkan kontainer yang akan dimuat nantinya melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan diberangkatkan menuju ke Timor Leste. Di mana di Timor Leste ini sudah ada pemesan," sambungnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, lanjut Wira, pengiriman kendaraan ke Timor Leste bisa dilakukan sebulan atau dua bulan sekali melalui Pelabuhan Tanjung Perak ke Timor Leste dengan pengiriman menggunakan kontainer.

"Tersangka menyewa lahan untuk menyimpan kendaraan barang bukti dengan membayar setiap jasa parkir kontainer Rp2 juta, hingga estimasi per bulannya membayar Rp20 juta sampai dengan Rp30 juta," tuturnya.

Wira mengatakan, aksi tersebut sudah dilakukan sejak awal 2022. Kendaraan roda dua rata-rata dibeli dengan harga Rp8-10 juta yang kemudian akan dijual ke Timor Leste pada seharga Rp15-20 juta.

Sementara untuk kendaraan roda empat bodong atau tanpa STNK dan BPKB dibeli dengan harga kisaran Rp60-120 juta. Kemudian akan dijual dengan harga Rp100-200 juta.

"Dari hasil tersebut, para tersangka setiap bulan diperkirakan mendapat penghasilan sekitar Rp 400 juta. Berdasarkan hasil penelitian sementara, kami mencoba menghitung besaran keuntungan dari pelaku per tahunnya bisa mencapai angka Rp3-4 miliar," tukasnya. (red)

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani menyebut perpanjangan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Operasi ini terus berfokus pada penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua.

“Operasi Damai Cartenz 2024 tetap memiliki fokus utama pada penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua,” kata Faizal dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).

Faizal menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan masih sejalan dengan pola kerja tahun-tahun sebelumnya. Fungsi operasi mencakup pembinaan masyarakat, deteksi, dan hubungan masyarakat, didukung oleh satuan tugas penegakan hukum.

Sasaran operasi meliputi wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan fokus pada sembilan kabupaten tertentu.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa fokus Operasi Damai Cartenz tahun 2024 tetap pada penegakan hukum terhadap KKB dan KKP.

Adapun tantangan yang masih dihadapi, lanjut dia, termasuk kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, oleh Pimpinan KKB Nduga Egianus Kogoya.

Diharapkan dalam operasi tahun ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

“Dengan perpanjangan operasi ini, diharapkan situasi keamanan di Papua dapat terus ditingkatkan, sementara upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dan politik dapat menciptakan Papua yang lebih aman dan Damai,” kata Bayu.

Operasi Damai Cartenz menggunakan upaya hard approach yang menjunjung tinggi HAM dalam menanggulangi gangguan KKB, KKP dan jaringannya.

Selama 2023, sebanyak 19 orang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dilumpuhkan, 124 orang dilakukan penegakan hukum, di antaranya sebanyak 25 orang sudah tahap P-21 (berkas perkara lengkap), 34 orang tahap penyidikan dan 65 tahap penyelidikan.

Dalam operasi tersebut, Personel Satgas Damai Cartenz 2023 berhasil mengamankan 32 pucuk senjata, 1.279 butir peluru, 25 magasin, 107 alat komunikasi, 31 senjata tajam, 334 barang bukti lainnya. Kemudian, Satgas Damai Cartenz selama 2023 berhasil menduduki 47 titik markas KKB. (red)

Adapun Jadwal Seleksi Penerimaan SIPSS Tahun 2024 sebagai berikut:

8-16 Januari pendataan (pendaftaran online dan verifikasi) calon siswa SIPSS

15 Januari penandatangan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, peserta SIPSS tahun anggaran 2024 serta orang tua/wali

15 – 16 Januari pemeriksaan administrasi awal ukur tinggi dan berat badan calon siswa SIPSS oleh tim rikmin, tim rikkes dan tim uji jasmani pengumuman dan kirim hasil 16 januari 2024

17 – 18 Januari pemeriksaan kesehatan tahap I, pengumuman dan kirim hasil tanggal 18 januari 2024

19 – 20 Januari pemeriksaan psikologi tahap I, pengumuman dan kirim hasil tgl 20 januari 2024

21 – 22 Januari uji TKK aspek pengetahuan, pengumuman dan kirim hasil tgl 22 januari 2024

23 – 24 Januari uji jasmani dan rik antrophometrik, pengumuman dan kirim hasil 24 januari

26 Januari sidang terbuka menuju rikkes tahap II tingkat panda, melalui vicon diikuti seluruh panda

28 – 29 Januari pemeriksaan kesehatan tahap II, pengumuman dan kirim hasil tgl 29 januari 2024

30 – 31 Januari penelusuran mental kepribadian (PMK), pengumuman dan kirim hasil tanggal 31 januari 2024

1 – 2 Februari pemeriksaan administrasi akhir, pengumuman dan kirim hasil 2 februari 2024

6 Februari sidang penetapan kelulusan tingkat panda melalui vicon diikuti seluruh panda bersama panitia pusat.

untuk informasi dan pendaftaran dapat mengunjungi tautan berikut https://penerimaan.polri.go.id/daftar/2

Ponpes tersebut memiliki beragam program santri, yakni Tahfidz Qur'an, Tahsin Qur'an, Tahfidz hadits, dan Kajian kitab kuning.

Lalu memiliki program tambahan meliputi pelatihan hadroh dan pelatihan pengurusan jenazah.

Ponpes tersebut diresmikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chaldun dan dihadiri diantaranya pihak Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta, Polsek Jatinegara, dan Danramil.

Ibnu mengatakan sementara terdapat 40 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang dipastikan menjadi santri di Ponpes tersebut.

“Tahap awal ini ada 40 assessment santrinya, dan nanti tiga bulan itu akan dievaluasi tentang proses pengajarannya, tentang pemahamannya, serta tingkat keilmuannya, dari evaluasi itu nanti dari kantor Kemenag memberikan sertifikasi,” kata Ibnu saat doorstop di lokasi, Selasa (9/1/2024).