Dalam diskusi yang melibatkan Kemenko PMK, Kemenko Bidang Perekonomian, BNN, Kementerian Perdagangan, BPOM, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, serta Kantor Staf Presiden tersebut, masing-masing instansi menyampaikan perspektif sesuai tugas dan kewenangannya, tersmasuk BNN.

BNN yang diwakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 BNN telah menyita total 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja serta sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfitamina cair dan 800 kilogram ketamin HCL.

Dari barang bukti tersbut 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid diunkap di Gresik, Jawa Timur pada bulan Juli. Sementara 1,3 ton ketamin diungkap di Kepualan Riau pada bulan Agustus, dan masih di bulan yang sama BNN kembali mengungkap 2,6 ton metamfetamin cair di Kepulauan Riau. Selain daerah-daerah tersebut BNN juga melakukan pengungkapan Sumatera Utara, Bali, Jambi, dan Maluku.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai salah satu sarana peredaran zat berbahaya.

“Tingginya peredaran narkotika cair tentu akan meningkatkan jumlah penyalahguna narkotika dan zat adiktif yang akan memberikan dampak buruk tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek lainnya,” ujar Aldrin.

Ia menjelaskan, peningkatan peredaran zat narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair tidak hanya berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Jika tidak segera diantisipasi, negara harus menanggung konsekuensi yang lebih besar, mulai dari kebutuhan biaya rehabilitasi bagi penyalahguna, biaya pemasyarakatan bagi kurir dan bandar, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, BNN mengusulkan adanya pelarangan total rokok elektrik melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai salah satu opsi kebijakan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk tersebut.

Meski demikian, BNN menegaskan bahwa usulan tersebut tetap menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antarkementerian dan lembaga. BNN akan menunggu hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait agar kebijakan yang nantinya ditetapkan memiliki dasar bukti dan data yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. (red/ist)

Pembersihan dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan sekaligus memastikan fasilitas penerbangan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan. 

Kegiatan dilaksanakan pada sejumlah fasilitas utama dan pendukung penerbangan, meliputi apron, runway, taxiway, serta akses operasional lainnya, Senin (7/9/2026).

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menyampaikan bahwa pembersihan dilaksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut.

"Pembersihan kami laksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik. Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh fasilitas penerbangan tetap dalam kondisi aman dan siap digunakan apabila operasional penerbangan kembali dibuka," ujar Komandan Lanud.

Sinergi antara Lanud Halim Perdanakusuma dan pengelola Bandara Halim Perdanakusuma menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengutamakan keselamatan penerbangan, menjaga kesiapan fasilitas, serta mendukung kelancaran operasional penerbangan di tengah kondisi sebaran abu vulkanik. (red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator menyampaikan bahwa delapan orang yang berada di dalam speed boat terdiri dari dua awak kapal, seorang guide, serta lima jurnalis.

Adapun delapan orang tersebut yakni Warta (55), selaku kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudhis, Daus, dan Donal yang merupakan jurnalis dari sejumlah media.

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Unit Siaga SAR Pandeglang bergerak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 14.15 WIB. Tim kemudian melakukan penyisiran menuju arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speed boat.

"Pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada pukul 14.00 WIB, jurnalis Banten bertolak dari dermaga Pagedongan Carita untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau," kata Kepala Basarnas Banten, Al Amrad, dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Salah seorang jurnalis, kata Amrad, sempat berkomunikasi dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengatakan jurnalis itu mengirim lokasi terakhir.

"Komunikasi terakhir Korban dengan jurnalis Lampung atas nama Abay bahwa pada pukul 14.42 (7/9/26) mengirim share location terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Sampai berita ini dilaporkan, korban belum ditemukan," katanya.

Selain itu, RIB 02 Banten juga melaksanakan penyisiran di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Namun, hingga penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang masih dalam pencarian.

Pada sore hari, KN SAR Tetuka 247 bertolak dari Pelabuhan BBJ menuju lokasi kejadian untuk memperkuat operasi pencarian. Kapal tersebut kemudian melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sepanjang rute pencarian.

Sekitar pukul 21.05 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba di perairan Sangiang. Namun, kapal tidak dapat lego jangkar karena kondisi arus yang cukup kencang. Selanjutnya, KN SAR Tetuka 247 bergerak menuju Pelabuhan Ciwandan sembari tetap melakukan penyisiran dan pemantauan visual dengan hasil nihil.

Pada pukul 22.12 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba dan berhasil sandar dengan aman di Dermaga Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya, pada pukul 22.46 WIB, Tim SAR Gabungan melaksanakan debriefing dan memutuskan bahwa operasi SAR akan dilanjutkan pada Rabu (9/9/2026).

Dalam operasi SAR hari pertama ini, sejumlah unsur terlibat, di antaranya personel KN SAR Tetuka, Rescuer USS Pandeglang, Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polairud Polda Banten, Polairud Mabes, Lanal, Polsek Carita, Satpol PP, Babinsa, unsur pemerintah daerah, Balawista, nelayan, masyarakat, serta unsur media.

Adapun peralatan yang digunakan meliputi KN SAR Tetuka 247, RIB 02 Banten, rescue car, truk personel, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya.

Operasi SAR hari pertama ditutup dengan hasil nihil. Tim SAR Gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan memperluas area penyisiran sesuai hasil evaluasi dan kondisi di lapangan. (red/ist)

Misteri arah sebaran abu vulkanik yang saling bertolak belakang ini terjawab melalui analisis sains atmosfer, yakni fenomena wind shear atau perubahan arah angin vertikal berdasarkan ketinggian.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa arah embusan angin di permukaan bumi berbeda 180 derajat dengan angin di lapisan udara luar. Hal inilah yang membuat material vulkanik bergerak ke dua arah yang berbeda secara simultan.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan satelit Himawari-9, kolom abu Anak Krakatau terbagi menjadi dua klaster ketinggian yang dipengaruhi oleh arus angin yang berbeda.

"Pembaruan SIGMET terkini mencatat sebaran debu bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur laut-selatan (menuju daratan Jawa), sementara debu pada ketinggian mencapai 50.000 kaki bergerak masif ke arah barat daya-barat laut menuju Samudra Hindia," ujar Andri Ramdhani dalam keterangannya.

Perbedaan lapisan angin vertikal ini lumrah terjadi pada letusan dengan daya dorong magmatik tinggi. Erupsi masif Anak Krakatau melontarkan partikel silika dengan kecepatan tinggi melampaui batas troposfer bawah. Akibatnya, material pekat di lapisan atas tersapu angin global menuju samudra, sedangkan sisa abu halus di lapisan bawah terjebak angin monsun lokal yang mengarah ke daratan pesisir Banten, DKI Jakarta, hingga Bandung.

Dampak perbedaan lapisan angin ini tidak bisa diremehkan. Fenomena wind shear ekstrem ini memaksa AirNav Indonesia menutup sementara enam bandara utama pada Minggu (6/9/2026), termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Halim Perdanakusuma (HLP) akibat risiko partikel silika yang dapat melelehkan mesin jet pesawat.

Di daratan, Kementerian Kesehatan bergerak cepat mendistribusikan logistik medis darurat berupa masker N95 dan obat-obatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ke wilayah terdampak hujan abu bawah. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan tidak terkecoh oleh visual satelit yang hanya memperlihatkan abu mengalir ke laut.

“Sekali lagi, jangan panik. Tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar, gunakan masker dan lindungi mata,” pungkas Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Hingga saat ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status Gunung Anak Krakatau pada Level III (Siaga). Masyarakat dan nelayan dilarang keras mendekati kawah aktif dalam radius aman 3 kilometer. (red/ist)

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak sebaran abu vulkanik. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa kondisi kali ini berbeda dengan erupsi tahun 2018 lalu yang memicu terjadinya tsunami akibat longsoran tubuh gunung.

Sebagai langkah pencegahan awal, Pemkab Lampung Selatan bekerja sama dengan Polres Lampung Selatan telah menutup sementara seluruh aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Larangan ini berlaku hingga situasi dinyatakan kembali normal dan aman. Selain itu, para nelayan setempat diimbau keras untuk menjauhi radius aman minimal 3 kilometer dari kawasan gunung.

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta selalu mengikuti arahan resmi dari petugas di lapangan," tulis keterangan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

Guna meminimalisir risiko kesehatan, lintas sektoral yang terdiri dari Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, dan BPBD mulai diterjunkan ke seluruh kecamatan untuk membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan. Pemantauan ketat juga dilakukan di sektor transportasi, mencakup keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti, hingga jalur penerbangan di Bandar Udara Internasional Radin Inten II.

Pemerintah daerah juga memastikan aspek pemenuhan logistik dan layanan dasar tetap aman. Dinas Ketahanan Pangan telah diinstruksikan untuk menyiagakan cadangan pangan darurat bagi warga dan nelayan yang terdampak. Sementara di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan disiagakan untuk segera menerapkan opsi pembelajaran daring atau meliburkan sekolah jika intensitas hujan abu vulkanik semakin memburuk.

Seluruh penanganan kedaruratan ini akan dikoordinasikan secara terpusat oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan. Tim penanganan bencana dijadwalkan akan melaporkan perkembangan situasi secara berkala setiap 3 jam langsung kepada Bupati. Guna mendukung operasional di lapangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga tengah menyiapkan skema alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Untuk mengantisipasi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa seluruh publikasi dan data terkait penanganan erupsi kini dipusatkan satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat dan media massa diajak untuk hanya membagikan informasi yang telah terverifikasi secara resmi.

Bagi warga yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terkini di wilayahnya dapat menghubungi pusat panggilan kedaruratan (Call Center) BPBD Lampung Selatan di nomor 0823-5892-4600. (red/ist)

Ribuan laporan tersebut menjadi gambaran masih banyaknya persoalan pertanahan yang membutuhkan penyelesaian di ibukota.

Dikutip akun resmi @dprd_dkijakarta, Ketua Pansus Dwi Rio Sambodo mengatakan, setiap pengaduan yang masuk menjadi bahan pembahasan sekaligus dasar koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dalam satu bulan, posko menerima 3.401 pengaduan masyarakat,” ujar Rio Sambodo, Kamis (3/9).

Menurut Rio, Pansus kini mematangkan langkah penyelesaian atas laporan warga, termasuk persoalan sertifikasi tanah yang belum tuntas.

Salah satu agenda yang dibahas adalah persiapan penyerahan dan penerbitan sertifikat residu PTSL kategori satu. Pansus juga meminta penjelasan BPN terkait berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat melalui posko pengaduan.

“Pengaduan masyarakat menjadi bagian penting yang kami tindak lanjuti,” kata dia.

Selain penyelesaian pengaduan, Pansus membahas peluang pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah di Jakarta.

Berdasarkan data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), terdapat 28 potensi redistribusi tanah pada gelombang pertama yang kini menjadi bahan pembahasan.

“Dari data GTRA, ada 28 potensi redistribusi tanah,” ujar Rio.

Pansus juga melakukan penegasan dan finalisasi revisi komposisi unsur tokoh dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.

Di sisi lain, Pansus menyiapkan penyerahan 111 sertifikat tanah hasil program PTSL kepada masyarakat.

Penyerahan dijadwalkan berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta dan direncanakan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Ini yang tadi kami coba koordinasikan,” kata Rio.

Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyerahan sertifikat, tetapi menjadi bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan yang diadukan masyarakat.

Pansus menilai kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi warga, sekaligus bagian penting dari pelaksanaan reforma agraria di Jakarta. (red/ist)

Helikopter tersebut diawaki Kapten Pnb A. Rahmanto dan Lettu Pnb Raga D.P. dari Skadron Udara 8. Pada hari pertama, helikopter tersebut take off dari Lanud Dhomber untuk melaksanakan operasi water bombing dan patroli udara sebanyak dua sortie dengan 15 kali penyiraman di wilayah IKN dan sekitarnya, meliputi Bukit Merdeka, Bukit Tengkorak, dan Wonotirto.

Dalam pelaksanaannya, air diambil dari embung terdekat dengan titik kebakaran untuk mendukung proses pemadaman. Penyiraman tersebut efektif mengurangi hotspot secara signifikan di wilayah sasaran.

Komandan Lanud Dhomber Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana, M.Han., mengatakan bahwa koordinasi dan informasi terkini mengenai kondisi kebakaran menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan water bombing.

“Kita membutuhkan koordinat dan informasi terkini tentang situasi kebakaran yang terjadi, sehingga diperlukan koordinasi lebih ketat agar pelaksanaan water bombing bisa lebih efektif,” ujar Komandan Lanud Dhomber.

Lebih lanjut, Komandan Lanud menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan operasi. Kondisi cuaca, pesawat, dan kru dalam keadaan baik serta siap mendukung kegiatan water bombing di wilayah IKN.

Operasi pemadaman dilaksanakan berdasarkan informasi awal dari petugas Otorita IKN yang berada di titik api serta data hotspot BMKG. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung selama lima hari, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi Karhutla serta laporan titik api dari petugas maupun masyarakat di wilayah terdampak.

“Untuk pelaksanaan ditargetkan lima hari. Namun, nanti kita update setiap harinya berdasarkan titik api ataupun laporan kejadian kebakaran dari rekan-rekan yang ada di lapangan,” pungkas Komandan Lanud Dhomber. (red)

Bertanding di depan publik Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu (5/9/2026) malam WIB, Macan Kemayoran menyudahi perlawanan Pesut Etam lewat gol tunggal penyerang anyar mereka, Alexander Jeremejeff.

Laga ini sekaligus menandai debut resmi kompetitif Shin Tae-yong sebagai juru taktik Persija Jakarta di kompetisi domestik. 

Sejak menit awal babak pertama, racikan strategi pelatih asal Korea Selatan tersebut membuat armada ibu kota tampil dominan dan mengontrol tempo permainan.Kerja keras Macan Kemayoran akhirnya membuahkan hasil pada masa injury time babak pertama (45+1'). 

Memanfaatkan umpan silang akurat dari bek sayap Kerim Memija, Alexander Jeremejeff yang berdiri di posisi tepat sukses menyundul bola ke pojok gawang Borneo FC yang dikawal Kadu. Gol debut sang striker tersebut menjadi satu-satunya pembeda hingga peluit panjang dibunyikan.

Keberhasilan Persija mematahkan keangkeran Stadion Segiri tidak lepas dari kesiapan mental yang ditanamkan oleh Shin Tae-yong sebelum laga dimulai. Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, Coach STY sempat mengungkapkan rasa percaya diri dan ketenangannya di hadapan media.Shin Tae-yong menyatakan kesiapan timnya menghadapi laga tandang yang berat serta menegaskan ketenangannya berbekal pengalaman lima tahun di Indonesia, sebagaimana dilansir dalam Persija Jakarta Website.

Pada paruh kedua, Borneo FC meningkatkan intensitas untuk mengejar ketertinggalan, namun lini belakang Persija tampil kokoh hingga skor 1-0 bertahan hingga bubaran. Kemenangan ini membawa Persija mengamankan 3 poin penting dan menjadi modal berharga jelang menjamu Persib Bandung. (red/ist)

Guyuran hujan ini secara signifikan langsung memperbaiki kualitas udara di Kota Khatulistiwa yang sebelumnya masuk dalam kategori tidak sehat. Bau menyengat fluktuasi asap yang biasanya menusuk hidung setiap pagi, kini berganti dengan aroma tanah yang segar dan udara yang jauh lebih bersih.

Di tengah kegembiraan warga, sejumlah titik jalan protokol sempat tergenang air akibat debit hujan yang sangat tinggi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur masyarakat yang sudah lama mendambakan air hujan.

Salah seorang warga Kecamatan Pontianak Tenggara, Ahmad Fauzi (42), mengungkapkan rasa leganya saat ditemui di sela-sela aktivitasnya.

"Alhamdulillah, mas, hujan ini seperti berkah yang ditunggu-tunggu. Sudah sebulan lebih kami sesak napas karena asap karhutla. Tiap pagi mau keluar rumah itu mata perih sekali. Biarpun ada genangan sedikit di jalan, kami warga Pontianak tetap sangat bersyukur udara jadi bersih lagi dan jemuran tidak bau asap lagi," ujar Ahmad Fauzi.

Berdasarkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di Pontianak pascahujan deras ini diprediksi akan didominasi oleh langit berawan tebal hingga cerah berawan dalam beberapa hari ke depan. Peluang terjadinya hujan lokal masih ada, terutama pada siang atau sore hari dengan intensitas ringan.

Pihak berwenang setempat tetap mengimbau warga untuk membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing guna mengantisipasi penyumbatan drainase jika hujan deras kembali turun sewaktu-waktu. (red/ist)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam riset BBC per 4 September 2026, terdapat 1.961 orang yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada periode 1–3 September 2026. Kasus tersebut tersebar di Bener Meriah, Aceh; Agam, Sumatera Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; Rembang, Jawa Tengah; dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai angka tersebut harus dibaca bukan semata sebagai kumpulan kasus keracunan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai alarm serius terhadap sistem manajemen risiko MBG.

“Kalau persoalan yang muncul berulang kali masih berada pada titik yang sama, seperti masa lalu saat manajemen BGN belum berubah—SOP, distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas SDM dan keamanan pangan—maka kita harus berani bertanya, apa perubahan mendasar sebenarnya yang sudah terjadi atau kita masih akan mengulang pola lama? Dan tinggal menunggu kejadian kejadian berikutnya, seperti korupsi atas wewenang dan lain lain'. Ini harus jadi alarm keras Presiden, karena persoalan lama masih terus berulang, belum berubah.

Menurut Jasra, MBG merupakan program strategis yang memiliki karakter berbeda dengan program pemerintah lainnya karena kesalahan dalam pelaksanaannya dapat langsung menyentuh keselamatan dan kesehatan anak.

“Pertaruhannya adalah tubuh dan jiwa anak. Ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan, maka negara tidak boleh hanya menghitung apakah ada yang meninggal atau tidak. Keselamatan anak tidak boleh menunggu sampai jatuh korban jiwa,” tegasnya.

Efek Jera Harus Menjadi Bagian Dari Tata Kelola

KPAI melihat salah satu persoalan yang harus segera dibenahi adalah mekanisme pertanggungjawaban penyedia, SPPG maupun pihak lain yang terbukti lalai.

Jasra mengatakan, setiap tahapan MBG memiliki titik risiko: mulai dari perencanaan menu dan bahan baku, pengadaan, pengolahan, pemasakan, pendinginan, pemorsian, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga makanan dikonsumsi anak.

“Di setiap titik itu ada SOP. Tetapi SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekadar dokumen administratif. Harus ada hubungan yang jelas antara kepatuhan, kualitas layanan, pembayaran, evaluasi kontrak, penghentian operasional dan penegakan hukum apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran,” ujar Jasra.

Ia menegaskan bahwa KPAI tidak ingin menggeneralisasi seluruh penyedia MBG sebagai bermasalah. Namun, apabila suatu penyedia terbukti melakukan kelalaian yang membahayakan anak, harus ada konsekuensi yang nyata dan terukur.

“Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai. Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban.”

BGN sendiri pada awal September menyatakan sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP. 

Jarak, Waaktu dan Taransportasi Bukan Persoalan Teknis Biasa

KPAI juga memberi perhatian serius terhadap persoalan jarak dapur dengan sekolah. BGN telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa waktu dan rantai distribusi merupakan bagian integral dari keamanan pangan, bukan persoalan administratif.

“Kalau dapur terlalu jauh, kemudian terjadi kemacetan, kondisi jalan buruk, kendaraan tidak memenuhi persyaratan, pengemudi tidak cakap, makanan harus menunggu, atau sistem penyimpanan tidak mampu menjaga kualitas makanan, maka seluruh risiko itu akhirnya bermuara pada anak,” kata Jasra.

Karena itu, menurut KPAI, pemerintah perlu mengevaluasi kembali radius pelayanan SPPG terhadap sekolah, bukan sekadar menghitung berapa banyak sekolah yang bisa dilayani oleh satu dapur.

“Jangan sampai efisiensi distribusi justru menghasilkan inefisiensi perlindungan anak. Dapur yang lebih dekat dengan sekolah bisa menjadi salah satu pilihan mitigasi, terutama di wilayah dengan kondisi jalan, cuaca, kepadatan lalu lintas dan karakter geografis tertentu,” ujarnya.

Dalam petunjuk teknis BGN sendiri telah diatur bahwa waktu penyiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan dan pendistribusian harus disesuaikan dengan situasi dan jadwal setempat, serta makanan yang telah dibuat tidak boleh melebihi zona aman empat jam. 

SLHS Tidak Boleh Berubah Menjadi Sekadar Dokumen Administratif

Jasra juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas sertifikasi laik higiene sanitasi. “Kalau sebuah dapur sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, tetapi kemudian terjadi dugaan keracunan, kita harus bertanya apakah sertifikasi tersebut benar-benar menggambarkan kondisi operasional sehari-hari,” katanya.

Menurutnya, sertifikat tidak boleh menjadi tiket permanen, melainkan harus dibarengi pengawasan berkala dan berbasis risiko.

KPAI mendorong agar terdapat mekanisme audit ulang otomatis terhadap SPPG apabila terjadi kejadian luar biasa atau dugaan keracunan, termasuk pemeriksaan terhadap sumber air, bahan baku, kebersihan peralatan, suhu makanan, waktu masak-distribusi-konsumsi, pengelolaan sampel makanan, kompetensi penjamah makanan dan rantai transportasi.

Kasus di Jombang, misalnya, telah mendorong evaluasi terhadap SLHS SPPG setelah 256 siswa dan guru mengalami dugaan keracunan. 

Anak Tidak Hanya Mengalami Gangguan Fisik, Tetapi Juga Bisa Mengalami Trauma

KPAI mengingatkan bahwa dampak MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah anak yang masuk fasilitas kesehatan.

Jasra mengatakan pengalaman keracunan dapat membentuk ingatan traumatis pada anak.

“Bayangkan anak yang melihat belatung, ulat, makanan berbau tidak sedap, atau mengalami muntah dan sakit setelah makan. Setelah itu setiap kali melihat ompreng, rantang atau makanan yang bentuknya menyerupai MBG, rasa takutnya bisa muncul kembali.”

Menurutnya, anak yang seharusnya membangun imajinasi positif terhadap makanan—sayuran segar, buah, lauk bergizi dan pola makan sehat—justru dapat merekam pengalaman sebaliknya.

“Ini yang sering tidak terlihat dalam statistik. Anak mungkin sudah pulang dari rumah sakit, tetapi rasa takutnya belum tentu pulang bersama dia.”

KPAI juga mengingatkan bahwa kondisi psikologis setiap anak berbeda. Ada anak yang cepat pulih, tetapi ada pula yang membutuhkan pendampingan lebih panjang.

Karena itu, penanganan pascakejadian harus mencakup asesmen kesehatan fisik sekaligus psikologis, termasuk terhadap anak, orang tua dan lingkungan sekolah.

Jangan Sampai ketakutan Terhadap MBG Justru Merusak Tujuan Program

MBG dirancang untuk memperbaiki pemenuhan gizi, membantu mengatasi kekurangan gizi dan mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Namun, kata Jasra, tujuan tersebut dapat terganggu apabila anak dan orang tua justru mulai membangun persepsi bahwa makanan MBG adalah sesuatu yang menakutkan.

“Jangan sampai anak yang sedang kita ajak meninggalkan makanan ultra-proses dan makanan instan justru kembali kepada makanan instan karena mereka takut mengonsumsi makanan yang disediakan negara.”

Menurutnya, kepercayaan anak dan orang tua merupakan aset penting program MBG.

“Program gizi bukan hanya soal kalori dan protein. Ada rasa aman, kepercayaan dan pengalaman psikologis anak di dalamnya.”

Pemerintah Harus Bergerak Paralel, Bukan Bergantian

Jasra mengatakan berbagai rekomendasi mengenai keamanan pangan MBG sebenarnya telah banyak disampaikan. Karena itu, persoalannya kini bukan lagi semata kekurangan rekomendasi.

“Yang kita butuhkan adalah political will untuk melakukan perubahan secara paralel: perbaikan tata kelola, pengawasan, standardisasi SPPG, distribusi, kompetensi SDM, sertifikasi, mekanisme pembayaran, transparansi dan penegakan hukum.”

BGN sendiri telah mengambil sejumlah langkah, antara lain menetapkan batas waktu konsumsi empat jam, memperkuat keterlibatan sekolah dalam pengawasan dan menutup secara permanen ratusan dapur yang dinilai tidak layak secara sanitasi. 

“Langkah-langkah itu penting, tetapi harus dipastikan menjadi sistem yang konsisten. Jangan menunggu ada kasus baru kemudian melakukan perbaikan. Mitigasi harus mendahului korban.”

KPAI juga mengapresiasi apabila kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana telah diproses aparat penegak hukum. BGN pada 4 September menyatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan MBG telah masuk penyelidikan dan sebagian sudah naik ke tahap penyidikan. 

Lima Langkah Mendesak KPAI

Untuk mencegah pengulangan kasus, KPAI mendorong pemerintah melakukan sedikitnya lima langkah:

Pertama, membangun sistem efek jera. Penyedia/SPPG yang terbukti lalai dan membahayakan anak harus mendapatkan sanksi yang jelas, terukur dan proporsional, termasuk evaluasi kelayakan operasional, kontrak dan pembayaran, serta proses hukum apabila terdapat unsur pidana.

Kedua, melakukan audit total berbasis risiko. Audit tidak berhenti pada dapur, tetapi mencakup seluruh rantai: bahan baku, pengolahan, suhu, waktu, penyimpanan, kendaraan, pengemudi, jarak, distribusi dan konsumsi.

Ketiga, mengevaluasi ulang radius dapur–sekolah. Kondisi geografis, waktu tempuh, kemacetan dan infrastruktur jalan harus menjadi parameter penentuan wilayah pelayanan SPPG.

Keempat, menjadikan setiap kejadian sebagai pemicu audit otomatis. Setiap dugaan keracunan harus menghasilkan investigasi menyeluruh dan bukan hanya penghentian sementara. Hasil investigasi harus menjadi dasar perbaikan dan pencegahan kasus berikutnya.

Kelima, menyiapkan sistem pemulihan anak. Anak korban harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemantauan lanjutan dan dukungan psikologis sesuai kebutuhan. Negara harus memastikan trauma anak tidak menjadi “biaya tersembunyi” dari program MBG.

Keselamatan Anak Harus Menjadi Indikator Keberhasilan Pertama

Jasra menegaskan bahwa KPAI mendukung program pemenuhan gizi bagi anak, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak.

“Tidak ada yang ingin MBG gagal. Justru karena kita ingin MBG berhasil, maka kita harus berani mengatakan bahwa keselamatan anak adalah indikator keberhasilan yang pertama.” ujar Jasra. (red)

Pasalnya hingga 1 September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 511 hektare lahan terbakar di Kalimantan Barat dan sekitar 348 hektare di Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Pusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi Kalimantan Barat menjadi perhatian karena kualitas udara di sejumlah wilayah masuk kategori berbahaya.

“Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah satu kilometer,” kata Berton dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (2/9)

BNPB mendeteksi 31 titik panas di Kalimantan Barat. Dari luas lahan yang terbakar, sekitar 135 hektare telah berhasil dipadamkan. Sebanyak 14.563 personel dikerahkan dalam operasi darat yang menyasar 25 lokasi prioritas di delapan kabupaten dan kota.

“Operasi darat dilakukan di 25 lokasi prioritas yang tersebar di delapan kabupaten dan kota,” ujar Berton.

Penanganan dari udara dilakukan dengan mengerahkan empat helikopter untuk water bombing. Sekitar 48 ribu liter air dijatuhkan dan berhasil memadamkan sekitar enam hektare lahan.

BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan 800 kilogram garam. Namun sayangnya upaya tersebut sia-sia karena belum menghasilkan hujan yang disebabkan pertumbuhan awan di wilayah operasi masih sedikit.

Sementara di Kalimantan Selatan, BNPB mencatat 29 titik panas dengan luas lahan terbakar sekitar 348 hektare. Lebih dari 80 hektare telah berhasil dipadamkan.

Berton mengatakan operasi pemadaman di Kalimantan Selatan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Lima helikopter dikerahkan untuk water bombing selama 10 jam 28 menit.

“Water bombing kita fokuskan di Banjar dan Banjarbaru,” kata Berton.

Dalam operasi tersebut, sekitar 1,2 juta liter air dijatuhkan dan berhasil memadamkan sekitar 58 hektare lahan. BNPB juga memantau titik karhutla di Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan.

Menurut Berton, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, di antaranya akses menuju lokasi, jarak sumber air, luas area terbakar, serta kondisi angin dan asap.

“Di lapangan (petugas) ada beberapa kendala, seperti akses yang sulit, sumber air yang cukup jauh, luasan lahan, serta pengaruh angin dan asap,” ujarnya. (red/ist)

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena pihak pemohon mengeklaim telah memenuhi seluruh dasar hukum pertanahan untuk konversi tanah adat, namun birokrasi justru terkesan mengulur-ulur waktu.Secara yuridis, Madrais dan para ahli waris sesungguhnya telah melengkapi fondasi hukum yang sangat kuat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta aturan turunannya, berikut adalah deretan pemenuhan legalitas yang mestinya membuat BPN tidak lagi menunda proses:

Bukti Dokumen Girik dan Nomor Persil yang Jelas

Pemohon mengantongi dokumen Girik asli atas nama Djimun bin Nikun lengkap dengan nomor persil yang terdaftar dan dapat dibuktikan di arsip Kelurahan. Merujuk pada aturan pendaftaran tanah lama, dokumen adat seperti girik bertindak sebagai alat bukti permulaan yang sah untuk menelusuri riwayat penguasaan lahan guna pengurusan hak milik pertama kali di BPN.

Kepatuhan Pajak Melalui PBB

Kewajiban perpajakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) selalu dipenuhi secara rutin. PBB ini memperkuat posisi pemohon bahwa negara mencatat adanya penguasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut.

Surat Keterangan Tidak Sengketa

Keluarga Madrais telah mengurus Surat Keterangan Tidak Sengketa resmi yang ditandatangani oleh Lurah setempat beserta saksi-saksi lingkungan. Secara hukum administrasi, surat ini merupakan garansi formal bahwa objek tanah bersih dari klaim hukum pihak lain saat permohonan diajukan.

Lahan Fisik Dikuasai (Sporadik) oleh Ahli Waris 

Secara fisik, sebagian lahan 5.000 meter persegi tersebut terus dikuasai dan dirawat secara damai oleh Madrais selaku ahli waris sah. Merujuk pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang yang menguasai fisik tanah secara iktikad baik selama 20 tahun atau lebih berturut-turut berhak memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut. 

Sudah Terbit Peta Bidang Tanah (PBT)

Kantah Jakarta Timur telah melakuan pengukuran dan menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang mana secara hukum luas area yang dimohonkan untuk menjadi sertifikat secara hukum tidak terbantakan bahwa obyek yang dimohon telah sesai PMNA No.3 Tahun 1997. Artinya, syarat pengurusan SHM telah terpenuhi secara hukum dan administrasi.

Ironi, ATR/BPN Memberi Ruang Klaim Sepihak Tanpa Dasar Pertanahan yang Jelas 

Meski seluruh prasyarat hukum formal di atas sudah di atas meja sejak sewindu lalu, BPN Jakarta Timur bergeming dengan alasan adanya sengketa eksternal dan mengupayakan jalur mediasi yang tidak jelas batas waktunya.

Bagi kubu Madrais, alasan sengketa yang muncul secara tiba-tiba di tengah jalan ini terasa janggal, apalagi pihak keluarga memegang dokumen orisinal yang valid dan diakui kelurahan. 

“ Aturan hukum tanpa keputusan tegas justru memicu pertanyaan besar: mengapa dokumen hukum yang diterbitkan pejabat berwenang kalah kuat dengan klaim sepihak tanpa dasar pertanahan yang jelas? “ ujar Madrais lirih.

Kini, publik dan para pencari keadilan menunggu ketegasan Kementerian ATR/BPN. Di usia senjanya, Madrais hanya menagih kepastian dari selembar kertas yang menjadi hak waris mutlak keluarganya. (red/dum)

Personel Satgas Karhutla Lanud Iskandar segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Setibanya di area kebakaran, tim langsung melaksanakan upaya pemadaman untuk mencegah meluasnya area terdampak.

"Dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, personel menghadapi kondisi medan yang cukup berat. Luasnya area kebakaran, perubahan arah angin, keterbatasan sumber air, karakteristik tanah gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan, serta tingginya ilalang menjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana S.T., M.M.

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Satgas Karhutla Lanud Iskandar terus melaksanakan pemadaman.

Komandan Lanud Iskandar Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto, M.Han., menyampaikan kesiapsiagaan personel selama 24 jam menjadi bagian dari pelaksanaan tugas satuan dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah..(red/ist)

Penguatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda. Melalui telegram tersebut, jajaran Polda diperintahkan mengambil sejumlah langkah strategis dan terpadu dalam mencegah serta menanggulangi karhutla di wilayah masing-masing.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dimulai melalui langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.

"Polri memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla dengan mengedepankan kesiapsiagaan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat. Pencegahan menjadi langkah utama agar potensi kebakaran dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas," ujar Trunoyudo.

Dalam telegram tersebut, jajaran Polda diminta menetapkan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk melakukan moratorium terhadap peraturan yang masih memberikan ruang terhadap praktik tersebut.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, serta pihak terkait lainnya diperkuat untuk melaksanakan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla.

"Koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," katanya.

Langkah pencegahan juga dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan, serta mempersiapkan relawan tanggap api yang akan dibina dan dilatih dalam pengendalian karhutla.

Di sisi kesiapsiagaan, Polri menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di masing-masing Polres untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana. Pelatihan bagi anggota Satbrimob dan Samapta juga dilakukan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi karhutla, termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa II maupun pelaksanaan operasi kontinjensi sebagai power on hand Polda.

Trunoyudo menuturkan, upaya penanganan karhutla juga memperhatikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk terhadap aktivitas pendidikan dan kondisi psikologis warga terdampak.

"Polri juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla, pembentukan kelas aman asap bagi pelajar agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan, serta pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Penanganan karhutla harus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, patroli terpadu terus dilakukan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polda juga diperintahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi karhutla.

Terhadap setiap pelanggaran, Polri akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui sanksi administratif, denda, maupun pidana secara tegas dan terukur terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Penegakan hukum tetap menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara profesional, proporsional, dan terukur," kata Trunoyudo.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pemetaan serta patroli di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.(red/ist)

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI AU melalui karya jurnalistik. 

"Kasau Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI AU kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI AU." Ujar Kasau.

Kasau juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu mengenal TNI AU tidak hanya melalui alutsista, operasi, dan latihan, tetapi juga melalui profesionalisme, inovasi, inisiatif, kegiatan kemanusiaan, serta kedekatan dengan masyarakat. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki arti penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada publik.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Juri Kasau Awards 2026 Prof. Dr. Dadang Rakhmad Hidayat, M.Si. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghargaan kepada insan pers, tetapi juga menjadi ruang bagi TNI AU untuk memahami perspektif media dalam melihat berbagai aktivitas TNI AU.

“Kasau Award 2026 yang bertemakan Pengabdian Tanpa Batas TNI AU AMPUH Indonesia Maju, merupakan wahana apresiasi TNI AU kepada para jurnalis dan insan media, sekaligus ajang yang sangat krusial untuk mengetahui konstruksi dan wacana berbagai media melalui para jurnalisnya mengenai aktivitas TNI AU dalam berbagai perspektif.” Ujar Ketua Dewan Juri.

Kasau Awards 2026 menghadirkan beragam perspektif jurnalistik, mulai dari isu strategis, isu humanis, program news TV, feature TV, hingga foto jurnalistik. Keberagaman karya tersebut menjadi bagian dari kontribusi insan pers dalam menghadirkan informasi mengenai TNI AU kepada publik secara lebih luas.

Kasau Awards 2026 mengusung tema “Pengabdian Tanpa Batas TNI AU AMPUH Indonesia Maju” dan berhasil menghimpun 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah dengan beragam kategori jurnalistik, meliputi Isu Strategis, Isu Humanis, Program News TV, Program Feature TV, serta Foto Jurnalistik.

Pada kategori Isu Strategis, juara I diraih Baharudin Al Farisi dari Kompas.com. Kategori Isu Humanis diraih Erwin Prasetio dari SinarPerbatasan.com sebagai juara I.

Sementara itu, kategori Program News TV menempatkan Iwan Hermawan dari CNN Indonesia TV sebagai juara I. Untuk kategori Program Feature TV, juara I diraih Victor Hilter Siagian dari Kompas TV. Adapun kategori Foto Jurnalistik diraih Fitra Yogi dari ANTARA sebagai juara I.

Para pemenang menerima trofi, piagam penghargaan, serta hadiah uang pembinaan. Hadiah utama diserahkan langsung oleh Kasau sebagai bentuk apresiasi atas karya dan partisipasi insan pers dalam mengangkat berbagai sisi kiprah TNI AU. (red/ist)

Pengembangan SIMEP PA V.3.0 diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang lebih tepat, valid, dan reliable mengenai kinerja penyelenggaraan perlindungan anak. Data dan informasi yang dihimpun melalui SIMEP PA diharapkan menjadi dasar bagi KPAI dalam melakukan monitoring, evaluasi, menyusun laporan hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Peluncuran SIMEP PA V.3.0 dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, 2 September 2026, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, KPAI, PUSKAPA Universitas Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan, SIMEP PA mulai diinisiasi KPAI pada 2019 dan mulai digunakan pada 2020 untuk menghimpun data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

“SIMEP Perlindungan Anak mulai diinisiasi oleh KPAI pada tahun 2019. Pada tahun 2020, SIMEP-PA mulai digunakan untuk menghimpun data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah,” jelas Jasra.

Pada tahap awal, SIMEP PA menggunakan dua instrumen. Penggunaannya kemudian semakin berkembang. Pada 2022, SIMEP PA memasuki Versi 2 dengan cakupan instrumen yang meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, sistem peradilan pidana anak, serta instrumen untuk Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Memasuki 2026, KPAI mengembangkan SIMEP PA ke Versi 3.0 bersama PUSKAPA Universitas Indonesia, dengan instrumen pengawasan yang lebih luas.

“Pada tahun 2026, pengembangan tersebut membawa SIMEP Perlindungan Anak ke versi ketiga. Instrumennya disusun berdasarkan tujuh sistem, yaitu pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana, perlindungan khusus, serta lintas sektor,” ungkap Jasra.

“Dengan pengembangan ini, SIMEP-PA versi ketiga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan KPAI,” lanjutnya.

Tentang SIMEP PA KPAI

Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) merupakan aplikasi yang dikembangkan KPAI sejak 2019 untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

SIMEP PA V.3.0 dikembangkan bersama PUSKAPA Universitas Indonesia dan diarahkan untuk memperkuat pengawasan KPAI berbasis data.

Peluncuran SIMEP PA V.3.0 juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sistem tersebut kepada masyarakat, media, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta lembaga nonpemerintah. (red/ist)

Salah satu kapal yang menjadi bagian dari pengembangan adalah Fuchangxing I. Pada 24 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan menemukan sekitar 800 kilogram barang yang berdasarkan pemeriksaan awal terindikasi mengandung Ketamine HCl. 

Barang tersebut ditemukan di bagian buritan kapal dan dikemas dalam 40 karung. Tim gabungan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan serta status hukum barang bukti tersebut.

Selain temuan ketamin pada kapal Fuchangxing I, pengembangan kasus juga mengungkap dugaan keterkaitan dengan kapal MV Ashley. 

Tim gabungan telah mengamankan MV Ashley pada 25 Agustus 2026. Kapal tersebut selanjutnya dalam perjalanan menuju Dermaga Bea dan Cukai Batam, Tanjung Uncang, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Tim gabungan juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap dokumen kapal, alat komunikasi, catatan perjalanan, serta bagian-bagian kapal yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan narkotika dan barang bukti lainnya.

Pemeriksaan terhadap Fuchangxing I dan MV Ashley dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran gelap narkotika internasional, termasuk hubungan antara kedua kapal serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Ditemukannya 800 kg ketamin ini menjadi alarm serius BNN menyusul maraknya peredaran ketamin lewat modus baru. Sepanjang tahun 2026, BNN telah menguji 1.434 sampel cairan vape, di mana 1.420 sampel (99%) di antaranya positif mengandung narkotika, termasuk ketamin.

Temuan pada sejumlah sampel cairan vape menunjukkan bahwa perangkat vape telah dimanfaatkan sebagai salah satu media dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Modus ini semakin berkembang dengan ditemukannya ketamin dalam bentuk cair pada cartridge vape, termasuk yang dicampur dengan zat narkotika lainnya.

Rangkaian temuan tersebut memperkuat urgensi penguatan kebijakan terhadap ketamin, termasuk mendorong agar ketamin dapat masuk dalam penggolongan narkotika sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap ketamin.

"Pengungkapan 800 kilogram ketamin di perairan Natuna Utara ini merupakan bukti nyata bahwa sindikat narkotika internasional terus mencari celah dan modus baru untuk menyelundupkan zat adiktif ke Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan perangkat vape yang kini marak disalahgunakan.

Temuan laboratorium kami yang menunjukkan 99% dari ribuan sampel cairan vape positif mengandung narkotika, termasuk ketamin, adalah ancaman nyata bagi generasi bangsa yang harus kita hadapi bersama secara tegas" ujar Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto. 

"Oleh karena itu, BNN secara tegas mendesak agar ketamin segera dimasukkan ke dalam golongan narkotika dalam sistem hukum nasional kita. Celah regulasi ini selama kerap dimanfaatkan oleh para bandar untuk mengelabui penegak hukum," sambung Suyudi. 

BNN bersama tim gabungan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan, menelusuri jalur distribusi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat. Seluruh proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (red/ist)

Peserta berasal dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pertemuan yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen para mantan anggota JI yang telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kapolri mendorong keluarga besar Garda Satya NKRI untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara, termasuk melalui bidang kewirausahaan, ekonomi, dan dakwah, serta turut menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan NKRI.

Kapolri menilai keputusan para mantan anggota JI untuk kembali meneguhkan komitmen kepada NKRI menunjukkan adanya kesadaran kebangsaan. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui peran positif sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Pasca-kembali ke NKRI, tentunya seluruh keluarga besar Garda Satya memiliki keterpanggilan untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kapolri, Minggu (30/6/2026). 

Kapolri mengatakan para anggota Garda Satya NKRI juga memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan kemampuan mereka di berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan, ekonomi hingga dakwah.

Ia juga memandang Garda Satya NKRI memiliki potensi untuk menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI.

Pertemuan tersebut mempertemukan ribuan mantan anggota JI dari tiga wilayah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Garda Satya NKRI menjadi wadah bagi para mantan anggota dan simpatisan JI yang telah menyatakan komitmen kebangsaan dan kembali kepada NKRI.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal proses reintegrasi sosial para mantan anggota JI sekaligus memperkuat kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI.

Densus 88 mencatat sebanyak 7.942 eks anggota JI di 28 provinsi telah mengikuti berbagai program pembinaan dan pelatihan kemandirian ekonomi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat proses reintegrasi sekaligus mendorong para eks anggota JI berperan aktif dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (red/ist)

Jalur vital yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kini dalam kondisi mencekam. Jarak pandang bagi para pengendara yang melintas menurun drastis akibat ketebalan asap yang pekat, disertai hawa panas menyengat dan hujan abu yang beterbangan bebas di sepanjang jembatan layang Tumbang Nusa.

Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan pemadam kebakaran terus berjibaku di lapangan di bawah kondisi yang ekstrem. Struktur lahan gambut yang kering dan dalam membuat api dengan cepat menjalar di bawah permukaan, sementara embusan angin kencang di malam hari terus memicu lompatan api baru hingga mendekati tepi pembatas jalan tol layang tersebut.

Di tengah situasi yang genting, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengonfirmasi bahwa seluruh kekuatan personel telah dikerahkan ke titik krusial demi menjaga agar jalur transportasi antarprovinsi ini tidak terputus total.

"Kondisi malam ini sangat dinamis dan penuh risiko. Api sangat cepat menyebar karena angin kencang dan vegetasi gambut yang sangat kering di sekitar pangkal jembatan. Prioritas utama tim gabungan saat ini adalah melakukan penyekatan basah di bahu jalan agar api tidak melompati pembatas dan langsung menjangkau aspal, sekaligus menjaga agar arus lalu lintas darurat dari kedua arah tetap bisa bergerak secara perlahan," ujar salah satu perwira lapangan tim satgas karhutla saat ditemui di lokasi pemadaman.

Kondisi "langit merah" atau the gate of hell yang sempat terekam oleh kamera pengendara dan viral di jejaring media sosial ini memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Banyak pengguna jalan terpaksa menghentikan kendaraan mereka atau melaju dengan kecepatan sangat rendah demi menghindari risiko kecelakaan akibat hilangnya jarak pandang aman.

Hingga berita ini diturunkan, tim satgas udara dan darat masih terus melakukan upaya mitigasi intensif. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara yang terpaksa melintasi jalur Tumbang Nusa untuk menyalakan lampu utama, menggunakan masker medis berlapis, dan selalu mematuhi instruksi petugas pemandu jalan di lapangan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (red/ist)

Kiai Miftah terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh sembilan ulama sepuh yang tergabung dalam tim Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Sistem AHWA ini mengandalkan kearifan para kiai sepuh yang telah dipilih sebelumnya oleh Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) se-Indonesia. Kembalinya Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini ke puncak kepemimpinan tertinggi PBNU sekaligus memperpanjang estafet pengabdiannya yang sudah berjalan sejak tahun 2018 menggantikan KH Ma'ruf Amin.

Diwarnai Dinamika "Masa Idah Politik"

Perjalanan sidang pleno di arena muktamar sempat berjalan alot dan diwarnai riak protes dari sejumlah simpatisan terkait syarat pencalonan. Muktamar ke-35 kali ini memang menerapkan aturan ketat, salah satunya regulasi mengenai "Masa Idah Politik", yakni larangan bagi pengurus parpol aktif untuk mencalonkan diri minimal satu tahun sebelum pelaksanaan muktamar.

Meski situasi di luar ruangan sempat memanas karena perbedaan persepsi, kearifan kolektif para ulama berhasil mendinginkan suasana. Musyawarah bersama muasis dan kiai-kiai sepuh tetap dikedepankan demi menjaga marwah organisasi.

Panitia Muktamar dari unsur PBNU, Prof. Dr. Munawar Fuad Noeh, M.Ag., yang bertindak sebagai Wakil Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Muktamar ke-35 NU, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan murni hasil dari tradisinya Nahdlatul Ulama.

"Pertemuan dan konsultasi dengan para muasis serta kiai sepuh bukanlah intervensi terhadap hak suara muktamirin. Ini adalah khazanah dan tradisi panjang NU dalam mengurai kebuntuan (deadlock) ketika ada dinamika forum yang menajam. Terpilihnya kembali Kiai Miftah membawa mandat besar agar syuriyah merangkul kembali seluruh potensi yang sempat berserak demi kemaslahatan umat," ujar Prof. Munawar Fuad Noeh saat diwawancarai di sela-sela rehat persidangan.

Mengembalikan Supremasi Kiai Sepuh

Muktamar Jombang 2026 ini juga mencatatkan sejarah baru karena mayoritas pemilik suara sepakat untuk mengembalikan kedaulatan penentuan tampuk kepemimpinan tertinggi PBNU sepenuhnya lewat musyawarah tertutup tim AHWA, meminimalisasi pola voting langsung yang rawan gesekan politik praktis.

Dengan ketukan palu sidang tersebut, KH Miftachul Akhyar akan resmi memimpin gerbong jajaran Syuriyah PBNU lima tahun ke depan. Sesuai dengan aturan AD/ART teranyar, posisi Rais Aam tetap tegak lurus mengemban komitmen bebas dari rangkap jabatan politik, memperkuat posisi NU sebagai jangkar moral bansa di atas kepentingan politik praktis.(red/ist)

Penangkapan dramatis tersebut terjadi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Petugas kepolisian yang telah mengendus pergerakan sang buron langsung melakukan pengadangan begitu target turun dari pesawat. 

Berdasarkan visual yang beredar, Yuwanky yang mengenakan jaket denim hitam tampak dikawal ketat oleh sejumlah aparat kepolisian berpakaian preman dan bermasker taktis saat digiring keluar dari area terminal bandara. 

Kronologi dan Jejak Pelarian ke Singapura

Kasus yang menjerat Yuwanky bermula dari penggerebekan intensif yang dilakukan oleh aparat gabungan di THM Planet Batam. 

Dalam operasi tersebut, polisi menemukan barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan serta mengamankan beberapa orang yang diduga kuat merupakan kaki tangan jaringan peredaran tersebut. Namun, Yuwanky berhasil lolos dari sergapan awal petugas dan memanfaatkan jalur laut untuk menyeberang secara ilegal ke Singapura demi menghindari kejaran hukum. 

Merespons kaburnya sang bandar, Bareskrim Polri langsung menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Yuwanky dengan nomor DPO/142/VIII/2026/Dittipidnarkoba. 

Kepolisian juga berkoordinasi secara intensif dengan divisi imigrasi dan kepolisian negara tetangga untuk memantau setiap pergerakan keluar-masuk target. Jalur pelariannya terus dipantau ketat hingga ia memutuskan kembali ke Indonesia, yang berujung pada penyergapan instan di Bandara Soetta. 

Pernyataan Resmi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

Di tengah proses penyidikan awal yang berjalan di markas kepolisian, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memberikan keterangan resmi mengenai keberhasilan operasi penangkapan ini. Pihaknya menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran gelap narkotika, sekecil atau sekuat apa pun jaringan yang mereka miliki. 

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, mengonfirmasi penangkapan DPO Yuwanky pada Kamis, 27 Agustus 2026, di Terminal 3 Bandara Soetta setelah mendarat dari Singapura, dan menyatakan bahwa tersangka langsung dibawa ke Bareskrim.

“Iya benar bahwa DPO Yuwanky telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar jam 16.47 WIB di Terminal 3 Bandara Soetta, Jakarta, sesaat setelah mendarat dengan penerbangan dari Singapura,” kata Eko melalui pesan singkat.

Pengembangan Jaringan dan Ancaman Hukuman

Setelah diamankan di Bareskrim Polri, Yuwanky menjalani pemeriksaan mendalam terkait perannya dalam peredaran narkoba dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tersangka dijerat dengan UU Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, sementara polisi berkomitmen untuk mengusut tuntas jaringan ini. (red/ist)

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa polifenol yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan meningkatkan imunitas. Agar rimpang dapur ini bisa menjadi obat alami yang efektif untuk meredakan maag, nyeri sendi, hingga menjaga kebugaran tubuh, simak cara mengolah dan menyeduh kunyit yang benar berikut ini.

Rahasia Mengaktifkan Kurkumin: Jangan Asal Seduh!

Tantangan terbesar dalam mengonsumsi kunyit adalah sifat kurkumin yang memiliki bioavailabilitas rendah—artinya, senyawa ini sulit diserap oleh tubuh manusia dan cepat dikeluarkan melalui urine.

Untuk melipatgandakan efektivitasnya hingga berkali-kali lipat, para ahli herbal menyarankan dua trik sederhana ini saat menyeduh kunyit:

Tambahkan Sejumput Lada Hitam: Kandungan piperin dalam lada hitam terbukti secara ilmiah meningkatkan penyerapan kurkumin di dalam tubuh.

Campurkan Sedikit Lemak Sehat: Kurkumin larut dalam lemak. Menambahkan setengah sendok teh minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) atau mengonsumsinya setelah makan akan membantu tubuh menyerap nutrisinya dengan jauh lebih baik.

Cara Mengolah Seduhan Kunyit dari Rimpang Segar

Jika Anda memiliki rimpang kunyit segar di rumah, metode ini adalah yang paling direkomendasikan karena kandungan nutrisinya masih murni dan tinggi.

Bahan-bahan:

1 hingga 2 ruas kunyit segar berkualitas (pilih yang teksturnya masih keras)

300 ml air bersih (sekitar 1,5 gelas)

Sejumput lada hitam bubuk

1 sendok teh madu murni (opsional, sebagai pemanis alami)

Langkah Pembuatan:

Bersihkan dan Iris: Cuci bersih kunyit dari sisa tanah, kupas kulitnya tipis-tipis, lalu iris tipis atau memarkan (geprek) agar sari-sarinya mudah keluar.

Rebus dengan Api Kecil: Masukkan air dan irisan kunyit ke dalam panci stainless atau periuk tanah (hindari panci aluminium agar tidak bereaksi kimia dengan herbal). Rebus hingga mendidih menggunakan api kecil selama 5–10 menit.

Saring ke Cangkir: Matikan api, diamkan sejenak hingga airnya menjadi hangat, lalu saring air rebusan ke dalam cangkir.

Sentuhan Akhir: Masukkan sejumput lada hitam. Tambahkan madu saat air sudah berada dalam kondisi hangat suam-suam kuku (jangan mencampur madu saat air masih mendidih karena dapat merusak enzim baik di dalamnya).

Alternatif Praktis: Menyeduh Kunyit Bubuk

Bagi Anda yang sibuk, menggunakan bubuk kunyit murni 100% adalah alternatif yang tidak kalah berkhasiat.

Langkah Pembuatan:

Masukkan 1 sendok teh bubuk kunyit ke dalam gelas.

Tuangkan air panas (bukan air yang baru mendidih, melainkan air bersuhu sekitar 80°C).

Aduk rata, tambahkan sejumput lada hitam, dan biarkan bubuknya mengendap di dasar gelas sebelum diminum.

Aturan Minum dan Waktu Terbaik

Pagi Hari Sebelum Sarapan: Sangat baik untuk proses detoksifikasi, membersihkan saluran pencernaan, dan menekan asam lambung. Namun, bagi penderita maag kronis, sebaiknya minum seduhan ini setelah makan untuk menghindari stimulasi lambung yang berlebih.

Malam Hari Sebelum Tidur: Membantu tubuh melawan peradangan dan bekerja merilekskan sistem saraf selama Anda beristirahat.

Dosis Aman: Konsumsi 1 hingga 2 cangkir sehari sudah sangat cukup untuk menjaga pemeliharaan kesehatan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik; konsumsi kunyit dosis tinggi secara terus-menerus dapat memicu mual atau gangguan perut. (red/ist)

Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU melaksanakan take off dan landing di Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar dalam rangkaian latihan SBO terintegrasi yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di Surabaya, Selasa hingga Rabu (24-26/8/2026).

Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan.

Helikopter H-3218 diterbangkan oleh Letkol Pnb Sofan Hasani, S.E. selaku Pilot in Command (PIC), dengan pelaksanaan latihan disupervisi langsung oleh Danwing Udara 2.1 Grup 2 Heli Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono, S.E.

Rangkaian latihan diawali dengan kegiatan klasikal dan ground school di Skadron Udara 400 Puspenerbal. Tahapan ini memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik take off dan landing menggunakan helideck simulator, termasuk latihan pada replika flight deck serta siluet Kapal Induk Garibaldi. Latihan simulasi tersebut menjadi tahapan untuk membangun kesiapan penerbang sebelum melaksanakan pendaratan pada kapal sebenarnya.

Setelah melalui tahapan pembekalan dan simulasi, helikopter H-3218 melaksanakan take off dan landing di flight deck LPD KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron.

" Kemampuan Ship Board Operation merupakan salah satu kompetensi yang diperlukan dalam mendukung kesiapan operasi TNI AU, khususnya pada pelaksanaan operasi gabungan yang membutuhkan integrasi antara unsur udara dan laut," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara,Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana dalam keterangan resminya.

Latihan SBO terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT TNI, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan agenda Naval Parade dan peresmian Kapal Induk Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.

Melalui latihan terintegrasi tiga matra, TNI AU terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional sekaligus memperkuat interoperabilitas dengan TNI AD dan TNI AL. Penguasaan Ship Board Operation menjadi salah satu bentuk kesiapan TNI AU dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu sesuai tuntutan tugas di masa mendatang. (red/ist)

“Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insyaallah kita tidak, dalam waktu yang tidak lama, kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum MBG. MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat,” kata Presiden pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Meskipun masih ada tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, tetapi Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan agar manfaat program dapat dirasakan secara luas. “Yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui pengoperasian puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah, kata Presiden, akan memastikan berbagai barang yang mendapatkan subsidi dapat diterima masyarakat dengan harga sesuai kebijakan subsidi.

“Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan, dan tidak akan diperdagangkan,” katanya.

Indonesia, menurut Presiden memiliki tantangan besar, termasuk dampak cuaca el nino serta kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Namun demikian, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi energi yang menjadi modal kuat untuk kebangkitan bangsa.

“Percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa, dan tidak akan ada yang bisa bendung kita,” ujarnya.

Untuk memastikan kekayaan negara memberikan manfaat besar untuk rakyat, Presiden pun kembali menekankan pentingnya keberanian dalam memberantas korupsi dan melakukan penghematan anggaran. Kepala Negara menyebut langkah tersebut telah menghasilkan ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Dari penghematan-penghematan kita, sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat, uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya,” tandasnya.(red/ist)

Lonjakan ini menjadi catatan sejarah baru bagi moda transportasi tanpa masinis tersebut. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama di tahun 2025, LRT Jabodebek melayani 15.772.638 pengguna. Peningkatan signifikan ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap keandalan, ketepatan waktu, dan kenyamanan operasional LRT.

Pertumbuhan penumpang ini terjadi merata, baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Pada hari kerja (weekday), rata-rata volume harian melonjak 21 persen dari 94.903 pengguna menjadi 115.126 orang. Sementara pada akhir pekan (weekend), rata-rata pengguna tumbuh 14 persen menjadi 46.305 orang per hari. Puncaknya terjadi pada Juli 2026, di mana LRT Jabodebek mencetak rekor bulanan tertinggi sepanjang sejarah operasi dengan melayani 3.060.436 penumpang.

Menanggapi pencapaian luar biasa ini, pihak manajemen mengapresiasi loyalitas masyarakat yang terus beralih ke transportasi publik demi mengurangi kemacetan dan polusi di ibu kota.

"Lonjakan penumpang hingga Juli 2026 ini merupakan bukti nyata bahwa LRT Jabodebek telah menjadi tulang punggung mobilitas kaum urban. Rekor tiga juta penumpang dalam satu bulan di Juli kemarin menjadi motivasi besar bagi kami. Kami berkomitmen untuk terus menjaga ketepatan waktu (headway) dan meningkatkan kenyamanan fasilitas di seluruh stasiun," ujar Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika.

Secara rinci, beberapa stasiun mencatatkan lonjakan pertumbuhan penumpang yang sangat masif. Stasiun Kampung Rambutan memimpin dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 46 persen. Disusul oleh Stasiun Ciracas yang tumbuh sebesar 28 persen, serta Stasiun Rasuna Said di kawasan pusat bisnis yang mencatatkan kenaikan 27 persen.

Di sisi lain, Stasiun Harjamukti tetap bertengger sebagai stasiun dengan volume total pengguna terbanyak, yakni mencapai 705.475 orang pada Juli 2026. Posisi stasiun terpadat berikutnya diikuti secara ketat oleh Stasiun Bekasi Barat, Stasiun Cikunir 1, dan Stasiun Jatimulya.

Integrasi antarmoda yang semakin matang di stasiun-stasiun tersebut dinilai menjadi faktor utama penarik minat warga. Dengan akses yang kian mudah menuju bus Transjakarta maupun angkutan pengumpan (feeder), masyarakat kini memiliki opsi perjalanan yang jauh lebih efisien, hemat waktu, dan bebas dari stres akibat kemacetan jalan raya. (red/ist)

Dedi menyampaikan pernyataan tersebut dari Palembang. Ia memberikan penghargaan atas keputusan Mas Botok dan teman-teman AMPB yang, setelah aspirasinya diterima, menyampaikan kepada publik kemudian meninggalkan lokasi.

Menurut Dedi, sikap tersebut dapat membedakan kelompok yang menyampaikan aspirasi untuk kepentingan bangsa dengan pihak yang dinilai justru mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan hingga berpotensi mengganggu stabilitas.

“Kita bisa membedakan mana yang bekerja dengan hati demi kepentingan bangsa, mana yang bekerja demi kepentingan kelompok, golongan,” ujar Dedi.

Ia menilai kerusuhan dapat menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.

KDM Pisahkan Aspirasi RUU Perampasan Aset dari Kerusuhan

Dedi menegaskan bahwa kegiatan kerusuhan di Jakarta harus dipisahkan dari penyampaian aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset kepada DPR RI yang disebutnya dipelopori Mas Botok.

Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi III DPR RI, serta seluruh anggota parlemen yang menangani pembahasan regulasi tersebut.

Namun, Dedi memberikan catatan mengenai potensi penyalahgunaan pasal dalam RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, sejumlah ketentuan berpotensi disalahgunakan oleh oknum penyidik terhadap pihak yang sedang menjalani pemeriksaan apabila tidak dirumuskan dengan hati-hati.

Karena itu, ia berharap potensi tersebut dapat diminimalkan dalam proses pembahasan hingga pengesahan.

RUU Perampasan Aset Harus Fokus Berantas Korupsi

Dedi menekankan, apabila RUU Perampasan Aset nantinya disahkan menjadi undang-undang, aturan tersebut harus digunakan sesuai tujuan utamanya, yakni pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan untuk kepentingan tertentu.

“Pada akhirnya setelah disahkan, RUU itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi murni untuk pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Dedi pun mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi serta salam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyampaian aspirasi dan pembahasan RUU tersebut. (red/ist)

Setibanya di tempat acara, Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama serta para peserta muktamar. Rangkaian pembukaan kemudian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Syubbanul Wathon.

Suasana khidmat semakin terasa saat ayat suci Al-Qur’an dilantunkan, dilanjutkan dengan Selawat Badar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, K.H. Hasib Wahab Chasbullah, kemudian memimpin doa mengawali rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Ketua Panitia Muktamar Syaifullah Yusuf dalam laporannya menyampaikan bahwa Muktamar ke-35 NU diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Para peserta berasal dari 38 pengurus wilayah, lebih dari 550 pengurus cabang, serta 33 pengurus cabang istimewa NU.

Selain para peserta resmi, Muktamar ke-35 NU diperkirakan turut diramaikan oleh puluhan ribu warga yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menempuh beragam cara untuk dapat hadir dan menjadi bagian dari perhelatan besar organisasi Islam tersebut.

“Kami memperkirakan Muktamar ini juga akan dimeriahkan sekitar lebih dari 50 ribu ‘romlah’, rombongan lilahi ta’ala, yang datang dari berbagai penjuru Tanah Air. Ada yang datang berombongan, ada pula yang datang seorang diri. Ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bus, menggunakan kendaraan pribadi,” ungkap Syaifullah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU. Kepala Negara menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam perjalanan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Muktamar ke-35 NU sekaligus menandai dibukanya secara resmi forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut. “Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Kamis, 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo kemudian menabuh bedug sebagai tanda resmi dibukanya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Tabuhan bedug tersebut menandai dimulainya rangkaian persidangan muktamar yang akan menjadi ruang bagi para pengurus dan peserta untuk merumuskan arah organisasi, program, serta rekomendasi bagi kemaslahatan umat dan bangsa. (red/ist)

Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa daun kelor kaya akan senyawa antioksidan seperti quercetin dan chlorogenic acid, serta berbagai vitamin esensial. 

Nutrisi makro dan mikronya terbukti efektif membantu mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol jahat (LDL), hingga menjaga kesehatan jantung.

Ahli Gizi Klinis, dr. Anita Rahmawati, Sp.GK., menjelaskan bahwa kelengkapan nutrisi daun kelor menjadikannya salah satu agen pangan fungsional terbaik saat ini. Tak hanya kaya vitamin C dan kalsium, kelor juga mengandung sembilan asam amino esensial.

"Daun kelor mengandung antioksidan kuat yang mampu menghentikan reaksi berantai radikal bebas di dalam tubuh. Senyawa aktif di dalamnya secara klinis membantu menstabilkan gula darah pascamakan dan menghambat reabsorpsi kolesterol," ujar dr. Anita saat ditemui dalam seminar kesehatan di Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan yang tepat sangat memengaruhi khasiatnya. "Masyarakat sebaiknya tidak memasak daun kelor terlalu lama dalam suhu tinggi agar kandungan vitamin C dan folatnya tidak rusak. Cukup dimasukkan saat air sayur sudah mendidih," tambahnya.

Selain dikonsumsi sebagai sayur bening tradisional, inovasi produk kelor kini semakin berkembang pesat di pasar domestik maupun global. Daun kelor mulai banyak diolah menjadi teh herbal, puding, mi sehat, hingga suplemen bubuk siap seduh.

Tingginya permintaan ini sejalan dengan melesatnya nilai pasar komoditas moringa secara global. Penguatan ekosistem produksi lokal dinilai perlu terus didorong agar potensi gizi dan ekonomi dari "pohon ajaib" ini bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.(red/ist)

Korban yang merupakan warga Bendungan Hilir ini sehari-hari mencari nafkah dengan menggelar dagangannya di pinggir jalan kawasan tersebut. Namun naas, situasi demonstrasi yang semula damai berubah menjadi bentrokan anarkis menjelang malam hari hingga dini hari, menjebak korban di lokasi kejadian.

Menurut keterangan warga sekitar, istri korban sebenarnya sudah mengkhawatirkan kondisi keamanan sejak sore hari melihat pergerakan massa yang mulai memanas.

"Istrinya itu sebenarnya sudah sempat menyuruh korban untuk tutup dagangan lebih cepat karena massa demo di jalan sudah ramai sekali dari sore. Tapi sepertinya korban terlambat mengemas barangnya sampai kericuhan pecah," ujar Hendra (42), salah seorang saksi mata di sekitar lokasi kejadian.

Nahas, saat kelompok massa mulai memblokade jalan dan melakukan tindakan destruktif, Bambang dikeroyok secara brutal oleh sekelompok pemuda tanpa alasan yang jelas. Selain Bambang, seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Faturohman juga menjadi korban penganiayaan di lokasi yang sama hingga mengalami luka parah.

Jenazah korban kini telah dievakuasi, sementara aparat kepolisian terus memperketat pengamanan di sekitar kawasan Pejompongan dan melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu para pelaku pengeroyokan. (red/ist)

Hingga Jumat (28/8/2026), data Kepolisian Nepal mencatat korban tewas melonjak drastis hingga 469 orang. Lebih dari 1.500 orang dinyatakan hilang, termasuk ratusan wisatawan asing dan peziarah Hindu yang sedang melakukan perjalanan suci ke Gunung Kailash.

Akses darat di kawasan perbatasan lumpuh total akibat hancurnya puluhan jembatan besi dan tertutupnya jalur perdagangan utama di Pelabuhan Gyirong. Di tengah kepungan lumpur tebal setinggi 1,5 meter, operasi penyelamatan berlangsung dramatis menggunakan helikopter militer.

Seorang penyintas lokal, Keshav Prasad Baral, menceritakan detik-detik mengerikan saat gelombang tsunami lumpur menghantam desanya tanpa peringatan dini.

"Suaranya menggelegar seperti gempa bumi runtuh. Air pekat bergulung-gulung langsung menerjang rumah kami dalam hitungan menit. Saya berhasil memanjat atap, tetapi istri saya tersapu lumpur di depan mata saya sendiri. Dia sudah tiada, semuanya hilang," ujar Keshav dengan suara bergetar.

Otoritas terkait kini memperluas zona pencarian di sepanjang aliran Sungai Lhende Khola dan Trishuli. Pemerintah setempat telah menetapkan status "wilayah krisis bencana" selama tiga bulan ke depan. 

Sementara itu, komunitas internasional dan badan geologi terus menyoroti dampak nyata perubahan iklim global yang kian mempercepat pencairan dan ketidakstabilan struktur es di atap dunia tersebut. (red/ist)

​Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan situasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI sempat memanas menjelang Rabu (27/8) malam akibat ulah massa susulan yang tidak lagi bertujuan menyampaikan aspirasi.

​"Aksi penyampaian aspirasi awal dari massa AMPB Pati sebenarnya sudah selesai pada sore hari dan mereka telah membubarkan diri secara tertib setelah bertemu perwakilan DPR. Namun, kemudian datang sekelompok massa lain yang memicu kericuhan dengan mencoba membakar dan mendorong pagar utama," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi menegaskan pihak kepolisian sebelumnya telah memberi peringatan agar massa menjaga ketertiban.

Mengingat eskalasi tindakan anarkis yang meningkat serta melanggar ketentuan batas waktu penyampaian pendapat di muka umum sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Polri mengambil langkah penertiban secara bertahap.

"​Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas melakukan upaya pembubaran terukur (soft approach) menggunakan armada water cannon terhadap massa yang masih bertahan dan merusak fasilitas umum," katanya.

​Budi menegaskan pihak kepolisian tidak memberikan ruang bagi segala bentuk aksi kekerasan yang merugikan publik.

​"Tindakan perusakan fasilitas umum dapat merusak keteraturan sosial dan berujung pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat luas," ujarnya.

​Polda Metro Jaya menegaskan pengamanan aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8), dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

"Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa perusakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.

Budi mengatakan langkah pengamanan ditingkatkan setelah situasi di sekitar kompleks parlemen mengalami eskalasi pada sore hingga malam hari.

Menurut dia, setelah penyampaian aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) selesai, sejumlah massa dari elemen lain masih berada dan berdatangan ke lokasi.

Sebagian massa kemudian disebut mencoba mendorong dan merusak pagar utama Gedung DPR/MPR serta melakukan pembakaran di sekitar pintu gerbang. (red/ist/ant)

Pertikaian yang melibatkan warga Desa Sagea, Desa Kia, dan Desa Fritu tersebut sempat memanas di sekitar Polsubsektor Weda Utara. Personel Satgas TNI AU yang berada di lokasi segera mengambil langkah persuasif dengan membantu mengendalikan situasi, menenangkan warga, serta mencegah keributan meluas.

Peristiwa bermula ketika seorang warga Desa Fritu mendatangi Desa Sagea menggunakan sepeda motor. Di kawasan Perempatan Magnet, warga tersebut bertemu dengan sejumlah warga yang sedang melaksanakan tradisi Cokaiba dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Perselisihan kemudian terjadi hingga menimbulkan keributan.

Warga yang terlibat selanjutnya menuju Polsubsektor Weda Utara untuk melaporkan kejadian tersebut. Situasi kembali memanas di sekitar kantor Polsubsektor. Personel Satgas TNI AU yang berada di lokasi kemudian turut membantu membubarkan keributan dan mengarahkan warga untuk menahan diri guna mencegah terjadinya pertikaian lanjutan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, Satgas TNI AU turut mendorong dilaksanakannya komunikasi dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan melalui pertemuan yang dihadiri Bupati Halmahera Tengah, Kapolres Halmahera Tengah, Camat Weda Utara, serta Kepala Desa Sagea, Kepala Desa Kia, dan Kepala Desa Fritu.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk memulihkan situasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

Bupati Halmahera Tengah bersama Kapolres Halmahera Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada personel Satgas TNI AU yang telah berperan aktif membantu meredam situasi serta mendukung proses mediasi antarwarga sehingga persoalan dapat segera diarahkan menuju penyelesaian secara damai.

Peran Satgas TNI AU tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI AU dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Halmahera Tengah.

" Kehadiran personel Satgas tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan tugas pengamanan Bandara Khusus Weda Bay, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah sekitar" Ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara,Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M, dalam rilis resminya kepada awak media.

Melalui kehadiran dan sinergi personel di lapangan, TNI AU berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Halmahera Tengah serta hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red/ist)

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono—yang akrab disapa Botok Pati—menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil murni atas pertimbangan keselamatan massa.

Pihaknya mengaku menangkap adanya sinyalemen kehadiran kelompok penyusup di tengah-tengah kerumunan demonstran yang berpotensi memicu bentrokan fisik.

"Kami bergerak atas dasar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pati. Namun, di lapangan situasi berubah cepat dan kami melihat ada indikasi pergerakan kelompok anarko yang mencoba memanaskan suasana. Demi keselamatan warga yang saya bawa, saya harus ambil keputusan cepat untuk menarik mundur seluruh pasukan," ujar Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok Pati, saat memberikan keterangan pers di area parkir Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Botok menambahkan, sesaat setelah mendeteksi ancaman tersebut, ia segera menginstruksikan para pengemudi dari lima bus rombongan warga Pati untuk merapat ke titik mobil komando. 

Seluruh massa langsung diarahkan menuju area parkir GBK guna proses evakuasi dan persiapan perjalanan pulang menuju Jawa Tengah.

Langkah evakuasi mandiri ini sempat memicu kesalahpahaman di lokasi aksi. Sejumlah elemen pengemudi ojol merasa ditinggalkan begitu saja di area demo, padahal mereka telah berkomitmen menjaga keamanan rombongan AMPB dari berbagai intervensi luar sejak awal kedatangan di ibu kota.

Merespons polemik tersebut, pihak AMPB langsung melayangkan klarifikasi resmi sekaligus menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh komunitas ojol Jabodetabek. 

Mereka menegaskan tidak ada maksud untuk mengabaikan solidaritas yang telah terbangun, melainkan murni demi memprioritaskan keamanan logistik dan nyawa anggota rombongan dari potensi kerusuhan. Pihak Botok juga mengapresiasi tinggi pengawalan ketat yang diberikan oleh para pengemudi ojol sepanjang agenda audiensi berlangsung di parlemen. (red/ist)

Kelompok ini teridentifikasi berusaha menunggangi aksi unjuk rasa terkait tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI. 

Lewat operasi pencegahan dini (preventive strike), aparat mengamankan total 65 orang sebelum mereka berhasil menyusup ke tengah-tengah massa aksi utama mahasiswa dan masyarakat.

Penyelidikan intensif menunjukkan bahwa kelompok ini bergerak secara terstruktur melalui beberapa tahapan, mulai dari penguatan narasi provokatif di media sosial hingga mobilisasi massa secara berjenjang. 

Tak main-main, polisi juga menemukan adanya skema penggalangan dana ilegal berkedok kegiatan sosial dan acara musik di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, yang dialihkan untuk membiayai gerakan operasional lapangan mereka.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, mengungkapkan bahwa pergerakan kelompok ini terpantau sangat rapi demi memicu chaos di tengah aksi damai. 

Dari hasil pemetaan siber dan lapangan, polisi membagi penanganan perkara ke dalam dua klaster utama, yakni klaster pembiayaan dan klaster pelaksana.

"Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat serta mahasiswa yang diduga terafiliasi Anarko, kami mendapati adanya proses konsolidasi yang matang. Mereka membangun kesamaan isu, lalu menyiapkan sarana dan prasarana yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan serta mengganggu keamanan umum," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.

Dari total 65 orang yang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Direktorat Reserse Siber, sebanyak 10 orang kini diperiksa intensif dalam klaster pembiayaan, sementara 53 orang berada di klaster pelaksana. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 2 orang di antaranya sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan resmi.

Selain mengamankan puluhan orang, pihak kepolisian juga menyita ratusan barang bukti berbahaya yang telah dipersiapkan. Barang bukti tersebut meliputi 39 pucuk senjata tajam, 2 pucuk senjata airsoft gun, 7 jerigen bensin, serta 201 botol kaca lengkap dengan sumbunya yang siap dirakit menjadi bom molotov. 

Saat ini, penyidik masih terus mendalami aliran dana dan memburu aktor intelektual yang memberikan perintah di balik pergerakan kelompok penyusup tersebut. (red/ist)

“Untuk masalah pengamanan, kami akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pengamanan,” ujar Dasco saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, koordinasi terkait pengamanan tersebut juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum atau pendamping AMPB. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang disampaikan dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping, nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan, supaya kita berjalan,” kata Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Respons tersebut disampaikan Dasco setelah salah satu perwakilan AMPB menyampaikan keluhan mengenai kondisi yang dialami relawan selama berada di lokasi aksi. Perwakilan tersebut meminta perhatian DPR terhadap keamanan dan kondisi para relawan yang tengah menyampaikan aspirasi.

Persoalan keamanan tersebut mencuat di tengah informasi mengenai dugaan teror terhadap rumah Koordinator AMPB Supriyono alias Botok di Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, jendela rumah Supriyono ditemukan dalam kondisi pecah dan terdapat empat peluru gotri berserakan di dalam rumah. Saat kejadian, Supriyono diketahui sedang berada di Jakarta bersama rombongan AMPB.

Hingga kini, pihak yang diduga melakukan aksi tersebut maupun motifnya belum diketahui. Aparat kepolisian masih mendalami kejadian tersebut untuk mengungkap penyebab kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, Dasco menegaskan koordinasi pengamanan perlu segera dilakukan. Ia juga meminta persoalan tersebut dikoordinasikan bersama kuasa hukum atau pendamping AMPB sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.

Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (red/ist)

Karhutla juga merupakan ujian terhadap kemampuan negara memastikan anak-anak tetap sehat, aman, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan pelayanan publik dalam situasi yang tidak pasti.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, karakter karhutla yang naik-turun dan pergerakan asap yang sangat dinamis membuat pemerintah daerah tidak cukup hanya merespons ketika kualitas udara sudah memburuk.

“Karhutla itu tidak bisa kita perlakukan seperti kejadian yang baru ditangani ketika asap sudah pekat. Ketidakpastian justru harus membuat pemerintah daerah semakin siap. Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menunggu sampai situasi memburuk baru dilindungi,” ujar Jasra Putra.

Menurut Jasra, laporan dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa dampak karhutla sudah mulai masuk ke ruang kehidupan anak.

Di Kota Pontianak, misalnya, berdasarkan laporan KPAD Kota Pontianak yang diterima KPAI, pembelajaran daring diterapkan pada 12–29 Agustus 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Dampak asap juga dirasakan meskipun sumber kebakaran berada di wilayah kabupaten sekitar, antara lain Kubu Raya dan Mempawah.

KPAD juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melihat perkembangan kasus ISPA pada anak. Pemerintah telah menyiapkan masker dan mengeluarkan imbauan pembatasan aktivitas luar ruangan.

Sementara itu, di Pekanbaru, kualitas udara yang memburuk telah mendorong pemerintah kota memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD hingga SMP sampai 28 Agustus.

Di Palembang, satuan pendidikan juga mulai melakukan penyesuaian untuk mengurangi paparan asap terhadap siswa. Pemerintah kota menyiapkan posko 24 jam serta membagikan masker kepada masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa karhutla sudah bersinggungan langsung dengan hak anak, terutama hak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat dan pelayanan publik,” kata Jasra.

Anak Tidak Boleh Menjadi Variabel yang Menunggu

KPAI menilai pemerintah daerah perlu memiliki protokol perlindungan anak dalam situasi karhutla, terutama di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Jasra meminta pemerintah daerah tidak menunggu sampai kualitas udara mencapai kondisi ekstrem untuk mengambil keputusan.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki beberapa skenario yang dapat langsung diaktifkan berdasarkan perkembangan kualitas udara, arah angin, titik panas, jarak pandang, laporan kesehatan dan kondisi lapangan.

“Kita harus bergeser dari pola reaktif menjadi pola antisipatif. Jangan menunggu anak-anak mulai banyak mengalami gangguan pernapasan baru kemudian kita bergerak. Jangan menunggu sekolah sudah tidak memungkinkan baru memikirkan pembelajaran alternatif,” ujarnya.

KPAI mendorong sedikitnya beberapa langkah dilakukan pemerintah daerah.

Pertama, membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi. Data BMKG, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan pemerintah desa/kelurahan harus terhubung sehingga keputusan perlindungan anak dapat dibuat berdasarkan kondisi aktual.

Kedua, memastikan kesiapan layanan kesehatan anak. Puskesmas dan fasilitas kesehatan harus memiliki kesiapan menghadapi peningkatan keluhan pernapasan, termasuk ketersediaan obat, tenaga kesehatan, ruang pelayanan dan mekanisme rujukan.

Ketiga, membuat protokol pendidikan yang adaptif. Ketika kualitas udara memburuk, sekolah harus memiliki pilihan yang jelas: mengurangi aktivitas luar ruangan, mengubah jam belajar, menerapkan pembelajaran jarak jauh atau mengambil langkah lain sesuai tingkat risiko.

Pengalaman Pekanbaru menunjukkan pentingnya fleksibilitas tersebut. Pemerintah kota menegaskan pembelajaran berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara berdasarkan informasi ISPU.

Keempat, menjamin hak anak atas layanan dasar tetap berjalan ketika sekolah menerapkan PJJ.

Jasra mengingatkan, jangan sampai keputusan belajar dari rumah justru memindahkan beban perlindungan kepada keluarga.

“Ketika anak belajar dari rumah, negara tidak boleh merasa tugasnya selesai. Justru harus dipastikan apakah anak memiliki ruang belajar yang aman, akses internet, pendampingan orang tua, makanan bergizi, layanan kesehatan, dan lingkungan rumah yang juga terlindungi dari paparan asap,” katanya.»

Hal ini penting karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapi situasi darurat.

Jangan Hanya Membagikan Masker

KPAI mengapresiasi berbagai langkah pemerintah daerah, termasuk pembagian masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan.

Namun Jasra mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada pembagian masker.

“Masker penting, tetapi masker bukan solusi akhir. Kita harus memutus sumber masalahnya, mengurangi paparan dan memastikan anak mendapatkan layanan kesehatan serta pendidikan yang tetap berjalan,” ujarnya.

KPAI juga meminta pemerintah memperhatikan kelompok anak yang lebih rentan, termasuk anak dengan kondisi kesehatan tertentu, anak penyandang disabilitas, anak yang tinggal di wilayah rawan kebakaran, serta anak yang keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jangan sampai kebijakan yang dibuat atas nama perlindungan justru melahirkan ketimpangan baru. Anak yang memiliki akses teknologi akan tetap belajar, sementara anak dari keluarga rentan semakin tertinggal,” kata Jasra.

Percepatan Penanganan Karhutla Harus Menjadi Prioritas

KPAI juga mendorong percepatan penanganan karhutla dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Tidak hanya pemadaman darat, tetapi juga penguatan operasi udara, koordinasi lintas wilayah, pengendalian titik panas, penanganan lahan gambut serta langkah teknologi yang memungkinkan, termasuk modifikasi cuaca untuk mempercepat turunnya hujan ketika kondisi dan kajian teknis memungkinkan.

Menurut Jasra, asap tidak mengenal batas administrasi.

Kota dapat terdampak kebakaran yang terjadi di kabupaten tetangga. Karena itu, koordinasi penanganan juga tidak boleh berhenti pada batas kewenangan pemerintahan.

“Anak di kota bisa menghirup asap yang sumber apinya berada di kabupaten lain. Karena itu, perlindungan anak juga tidak boleh berhenti pada batas administrasi,” katanya.

Kondisi ini terlihat di Kalimantan Barat, ketika Pontianak terdampak asap dari kebakaran di wilayah sekitar. KPAI menilai pola koordinasi lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi harus diperkuat.

Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Musiman

Jasra menegaskan bahwa pemerintah perlu memperlakukan karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan kesiapsiagaan permanen, bukan hanya respons musiman.

Data Kementerian Kehutanan yang diberitakan ANTARA menunjukkan karhutla masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Di Riau saja, luas karhutla Januari–Juli 2026 dilaporkan mencapai lebih dari 15.700 hektare, dengan sebagian besar berada pada ekosistem gambut.

Sementara di Sumatera Selatan, luas karhutla Januari–Juli 2026 dilaporkan mencapai 1.926 hektare.

“Kita jangan hanya menghitung berapa hektare hutan yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masa depan anak yang ikut terdampak,” tegas Jasra. Menurutnya, anak-anak tidak boleh menjadi korban yang tidak terlihat dari bencana asap.

Mereka mungkin tidak berada di lokasi kebakaran.

Namun mereka dapat kehilangan sekolah, kehilangan ruang bermain, mengalami gangguan kesehatan, terpapar udara buruk, mengalami kecemasan dan menghadapi perubahan rutinitas kehidupan sehari-hari.

Negara Harus Hadir Sebelum Krisis Membesar

Untuk itu KPAI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun satu sistem perlindungan yang memastikan:

1. Informasi kualitas udara dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah dipahami.

2. Sekolah memiliki protokol keputusan berbasis kualitas udara.

3. Layanan kesehatan anak diperkuat sebelum terjadi lonjakan kasus.

4. Masker dan kebutuhan kesehatan tersedia sebelum kondisi memburuk.

5. Kelompok anak rentan dipetakan secara khusus.

6. Pembelajaran alternatif disiapkan tanpa membebani anak dan keluarga.

7. Layanan makanan bergizi tetap berjalan ketika sekolah menerapkan PJJ.

8. Koordinasi lintas daerah diperkuat karena asap tidak mengenal batas wilayah.

9. Serta penanganan sumber karhutla dilakukan secara cepat dan terukur.

“Kita tidak boleh membiasakan anak-anak hidup dalam siklus: ada asap, sekolah diliburkan, asap hilang, sekolah dibuka, lalu asap datang lagi. Yang harus kita bangun adalah sistem yang membuat anak tetap terlindungi dalam situasi apa pun,” kata Jasra.

Ia menambahkan, perlindungan anak pada akhirnya bukan hanya tentang menyelamatkan anak ketika bencana terjadi.

Perlindungan anak adalah memastikan negara memiliki kemampuan untuk mengantisipasi sebelum bencana mengganggu kehidupan mereka.

“Anak-anak tidak boleh menjadi indikator terakhir bahwa pemerintah baru mulai bergerak. Justru kondisi anak harus menjadi salah satu indikator pertama apakah negara sudah cukup siap menghadapi karhutla.” tutup Jasra. (red/ist)

Bantuan tersebut merupakan donasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat.

Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, S.P., dan diterima oleh perwakilan BNPB yaitu Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D dan PIC Posko Aju 1 Labuan Bajo yaitu Mayjen TNI (Purn) Luthfie Beta di Posko Aju 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Selasa (25/8).

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat bersama Deputi Bidang Pencegahan BNPB mendistribusikan langsung bantuan rendang sebanyak 500 kilogram menuju Pos Kabupaten Manggarai.

Setibanya di Pos Kabupaten Manggarai, rombongan bertemu dan berdialog dengan Bupati Manggarai yaitu Herybertus G.L Nabit. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dan Deputi BNPB menyampaikan bahwa kedatangan mereka tidak hanya dengan tangan kosong, namun juga membawa bantuan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai.

“Kami membawa rendang yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai di Sumatera Barat dan masyarakat,” ucap Mahyeldi

Menurutnya, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

“Bantuan ini dukungan dari masyarakat Sumatera Barat yang juga ikut merasakan duka, Nusa Tenggara Timur tidak sendirian, masih ada saudara-saudara kita di belahan pulau lain di Indonesia turut merasakan,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan NTT cepat pulih kembali,” pungkas Mahyeldi.

Rendang dipilih sebagai bantuan bencana karena memiliki daya tahan lama, nilai gizi tinggi, dan cita rasa yang disukai masyarakat Indonesia. 

Selain itu, rendang juga mudah dipanaskan dan dikonsumsi bersama nasi, menjadikannya makanan praktis di tengah situasi sulit. 

Gubernur menegaskan bahwa ini bukan satu-satunya bantuan yang akan diberikan, namun koordinasi dan pengumpulan dukungan dari Sumatera Barat masih terus dilakukan. Ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan lanjutan yang tujuannya untuk meringankan duka dari penyintas di NTT.

Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah memfasilitasi proses distribusi bantuan, termasuk pengiriman bantuan ke Kabupaten Manggarai menggunakan pesawat.

BNPB Siap Distribusikan Bantuan ke Masyarakat Terdampak

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Ph.D menyambut baik banyaknya bantuan dari pemerintah daerah lain kepada penyintas gempa NTT M7.7 kali ini.

“Penyampaian bantuan dari masyarakat Sumatera Barat saat ini menunjukkan memang jiwa gotong royong kita sebagai bangsa, antar provinsi, kabupaten dan kota, terbangun sangat baik,” ujar Abdul Muhari.

Dirinya mengungkap bahwa semua bantuan yang didistribusikan oleh BNPB dari semua unsur bangsa, pasti akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami di BNPB bertugas menyampaikan amanah dari Sumatera Barat, provinsi lain, lembaga dan entitas lain, agar sampai di tangan masyarakat terdampak,” tuturnya.

Namun setiap penanganan bencana membutuhkan proses dan juga terdapat kendala. Para donatur atau penyumbang diharap bersabar dan percaya bahwa bantuan akan sampai ke tangan yang berhak.

“Kami terus berusaha hingga sampai di tangan masyarakat. Proses distribusi bantuan di posko kami lakukan secara bertahap,” kata Abdul.

“Semua dukungan logistik yang dititipkan kepada kami melalui Pos Halim, Labuan Bajo atau Maumere pasti kita akan sampaikan kepada masyarakat terdampak,’ tutupnya. (red/ist)

Pernyataan kontroversial tersebut viral melalui potongan video saat dirinya berbicara di depan para sukarelawan dan duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Narasi dalam video berdurasi short tersebut langsung memicu polemik luas di masyarakat, bahkan memancing reaksi bingung hingga kritik tajam dari berbagai elite partai politik karena dinilai berspekulasi negatif terhadap stabilitas pemerintahan yang berjalan.

Menanggapi gelombang polemik tersebut, Budi Arie merilis pernyataan klarifikasi resmi untuk meluruskan situasi. Dirinya menekankan bahwa apa yang disampaikan dalam forum internal tersebut murni merupakan sebuah kalkulasi analisis personal, bukan sebuah gerakan ataupun sikap kelembagaan organisasi.

"Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kok estimasi saya ini lebih cepat dari Pemilu 2029.'... Saya memohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa kurang berkenan," ujar Budi Arie saat mengutip kembali potong komparasi pernyataannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf.

Budi Arie juga memberikan penegasan penting bahwa ucapan tersebut sama sekali tidak melibatkan ataupun merepresentasikan pandangan Joko Widodo, meskipun sang mantan presiden berada di lokasi yang sama. 

Eks Menteri Koperasi ini menegaskan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas dampak politik yang timbul akibat ucapannya tersebut. Di akhir narasinya, ia mengajak masyarakat menyudahi spekulasi dan kembali fokus menjaga persatuan nasional. (red/ist)

Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa dini hari, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 02.45 WIB, di kawasan Muara Jaya, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi.

Insiden ini bermula saat jajaran Tim Tekab Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara bergerak ke sebuah lokasi hiburan organ tunggal setelah menerima laporan valid mengenai keberadaan seorang buronan. 

Target operasi tersebut adalah Popi Handika Purba (PHP), seorang pria yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) akibat kasus peredaran gelap narkotika.

Namun, proses penegakan hukum ini tidak berjalan mulus. Ketika petugas mengepung lokasi dan hendak melakukan pengamanan, pelaku memberikan perlawanan yang sangat agresif. 

Tanpa disangka, PHP mencabut senjata api rakitan tersembunyi dan langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah petugas. Rentetan tembakan tersebut memicu aksi saling tembak yang tidak terhindarkan di tengah kerumunan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, memberikan pernyataan resmi di markas kepolisian terkait kronologi serta dampak dari bentrokan bersenjata tersebut.

"Benar bahwa telah terjadi baku tembak saat tim di lapangan berupaya mengamankan seorang DPO kasus narkoba berinisial PHP. Petugas terpaksa melepaskan tembakan balasan yang terukur karena nyawa anggota di lapangan berada dalam posisi terancam. Akibat kejadian ini, tiga personel kami mengalami luka tembak dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi. Sementara itu, tersangka PHP dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian setelah terkena tindakan tegas dan terukur dari petugas," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun saat dikonfirmasi media, Selasa sore.

Berdasarkan data yang dihimpun, ketiga polisi yang terluka dalam tugas tersebut adalah Aipda Adizar yang menderita luka tembak di kaki kanan, Aipda Adi Agus Candra dengan luka gores peluru di pelipis mata, serta Brigpol Ariyadi yang mengalami luka tembak cukup serius di bagian perut. 

Karena kondisi luka perut yang dideritanya, Brigpol Ariyadi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Kota Bandarlampung untuk menjalani penanganan bedah intensif.

Dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian berhasil menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna krom dengan gagang cokelat milik pelaku. 

Selain senjata, polisi juga mengamankan dua butir amunisi aktif kaliber 9 milimeter beserta tiga selongsong peluru yang sempat diletuskan oleh pelaku.

Saat ini, pihak Polda Lampung bersama Polres Lampung Utara masih terus mendalami kasus ini guna mengusut tuntas asal-usul senjata api ilegal tersebut. Investigasi juga diarahkan untuk memetakan apakah terdapat keterlibatan jaringan pengedar narkoba maupun sindikat senjata api ilegal lainnya yang menyokong pelarian tersangka selama ini. (red/ist)

Penerbangan pertama menggunakan pesawat C-130 Hercules yang mengangkut 130 personel Satgas BKO Yonif TP 534/VD Sidodadi, Lawang. Selanjutnya, 70 personel diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing 737 untuk memperkuat Satgas Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat.

Pemberangkatan personel tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak kebakaran dan asap. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat mempercepat penanganan serta mendukung upaya perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Reza R.R. Sastranegara, S.Sos., M.A.P., MNSS., hadir langsung memastikan seluruh proses pemberangkatan dan dukungan penerbangan berlangsung aman dan lancar.

" Pemberangkatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan Lanud Abdulrachman Saleh dalam mendukung pelaksanaan misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, sekaligus memperkuat peran TNI AU dalam membantu penanganan karhutla di wilayah terdampak" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M dalam keterangan tertulisnya. . (red/ist)

Acara penting yang berlangsung di Cipeundeuy ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, bersama ratusan kader dari tingkat kecamatan hingga ranting. Kehadiran mantan Wakil Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Uu ini membakar semangat para pengurus untuk mengembalikan kejayaan partai yang sempat meredup.

Dalam arahannya, Kang Uu menekankan pentingnya evaluasi total dan penguatan organisasi di tingkat akar rumput. Ia meminta seluruh kader tidak loyo dan segera bergerak mendekati masyarakat. Target utamanya adalah merebut kembali kursi kedewanan di Kabupaten Bandung Barat pada pemilu mendatang.

"Saya mendorong penuh adanya perbaikan dan penguatan organisasi di PPP Bandung Barat. Kita harus berbenah total untuk meraih kembali kursi DPRD yang saat ini nihil perwakilan. Pengurus yang baru harus mau berkorban waktu, pikiran, dan tenaga demi membesarkan partai." ujar Uu Ruzhanul Ulum.

Sementara, Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung Barat, Ujang Rizwansyah optimis  kegiatan ini memperkuat konsolidasi partai hingga akar rumput. 

"Tentu ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal kami. Pendidikan politik dan Musancab ini adalah langkah awal menyatukan visi dari tingkat cabang hingga ranting. Insyaallah, dengan soliditas yang terjaga, kami optimis PPP KBB bisa bangkit kembali."

Melalui kegiatan ini, jajaran pengurus baru diharapkan tidak hanya sekadar nama yang terpampang di SK. Mereka dituntut melakukan aksi nyata di lapangan demi mengembalikan kepercayaan umat dan ulama di Bandung Barat. Acara berjalan dengan aman, tertib, dan penuh optimisme dari seluruh kader yang hadir. (red/ist)

Suasana yang semula tampak santai berubah riuh saat Budi Arie menyampaikan sebuah analisis politik yang sangat berani dan mengejutkan para audiens yang hadir.

Di hadapan Joko Widodo dan para kader Projo, Budi Arie secara gamblang membagikan proyeksi dan insting politiknya mengenai masa depan dinamika nasional. Ia mengisyaratkan adanya potensi perubahan besar yang bisa terjadi dalam waktu dekat, bahkan sebelum periode pemerintahan saat ini berakhir secara normal.

"Insting saya, situasi politik tidak sampai 2029. Dinamika nasional dan pergantian kekuasaan bisa terjadi lebih cepat. Kita harus siap menghadapi patahan sejarah ini."

Pernyataan menohok tersebut langsung memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Banyak warganet dan pengamat politik mempertanyakan maksud di balik istilah "lebih cepat dari 2029" dan "patahan sejarah" yang dilontarkan oleh mantan Menteri Kominfo tersebut. 

Menanggapi kegaduhan yang terjadi di media sosial, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo segera memberikan klarifikasi. 

Mereka menegaskan bahwa ucapan Budi Arie bukanlah sebuah bentuk manuver politik praktis untuk mengganggu stabilitas negara. 

Projo menyatakan bahwa pernyataan tersebut murni merupakan diskusi internal dan bagian dari analisis kader untuk selalu siap menghadapi segala dinamika politik di masa depan. Meskipun demikian, video ini tetap menjadi salah satu topik paling hangat dibicarakan netizen hari ini. (red/ist)

Operasi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi TNI AU bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Otorita IKN. 

Koordinasi dilakukan untuk menentukan wilayah sasaran penyemaian berdasarkan kondisi cuaca, potensi pertumbuhan awan, dan kebutuhan curah hujan di lapangan.

OMC menggunakan pesawat Casa NC-212 dengan tail number A-2105 yang terbang dari Lanud Dhomber menuju wilayah sasaran. Pesawat melaksanakan dua sortie penyemaian awan di sekitar Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur.

Pada sortie pertama, penyemaian dilakukan di wilayah selatan Bendungan Sepaku Semoi yang berada di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 10.000 kaki dengan menggunakan 800 kilogram natrium klorida (NaCl) sebagai bahan semai.

Selanjutnya, pesawat melaksanakan sortie kedua dengan sasaran area barat daya hingga barat Bendungan Sepaku Semoi. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 7.000 kaki menggunakan 800 kilogram NaCl. Total bahan semai yang digunakan dalam dua sortie tersebut mencapai 1,6 ton NaCl.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M. mengatakan, pelaksanaan OMC diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan agar penyemaian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan peluang hujan.

“Pelaksanaan OMC terus disesuaikan dengan kondisi cuaca dan keberadaan awan di wilayah sasaran. Melalui penyemaian pada area yang berpotensi menghasilkan hujan, kami berupaya membantu membasahi wilayah yang terdampak dan mengurangi potensi meluasnya karhutla,” ujar Kadispenau. (red/ist)

Korban mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Bajawa pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kematian balita ini memicu alarm keras terkait buruknya kondisi sanitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, posko pengungsian di Bukit Puta, Desa Marapokot, masih sangat kekurangan tenda yang layak, selimut, pakaian hangat, hingga air bersih. 

Angin kencang yang melanda wilayah perbukitan tersebut membuat suhu malam hari merosot tajam, hingga menyebabkan korban mengalami demam tinggi dan kejang-kejang sebelum dilarikan ke fasilitas medis.

Pemerintah daerah setempat membenarkan adanya kendala besar dalam distribusi logistik ke titik-titik pengungsian yang terisolasi. 

Medan yang sulit dan terbatasnya stok bantuan menjadi pemicu utama keterlambatan penanganan para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Kami menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa ananda Mario. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Saat ini, jalur logistik memang terhambat karena beberapa akses jalan mengalami keretakan akibat gempa utama dan susulan. Namun, kami memastikan bahwa evakuasi medis dan pemenuhan tenda protektif kini menjadi prioritas mutlak agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Ir. Yohanes Munawar, M.Si. saat diwawancarai di posko utama, Jumat (21/8/2026).

Sementara itu, pihak kepolisian setempat langsung turun tangan untuk membantu percepatan pengamanan serta distribusi bantuan di area terdampak guna mencegah jatuhnya korban jiwa baru akibat cuaca buruk.

"Personel kami bersama TNI telah dikerahkan sejak semalam untuk mendirikan tenda-tenda pleton tambahan yang lebih tertutup di Bukit Puta. Kami juga mengimbau seluruh pihak, baik swasta maupun relawan, untuk memprioritaskan bantuan berupa pakaian bayi, susu, selimut, dan obat-obatan. Kami tidak ingin ada lagi anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa melawan dingin di atas bukit tanpa perlindungan yang layak." ujar Kapolres Nagekeo, AKBP Heribertus Sulistyo, S.I.K.

Kini, jenazah Mario telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Di sisi lain, ribuan pengungsi di Pulau Flores masih bertahan di tenda seadanya sambil menaruh harapan pada percepatan distribusi bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. (red/ist)

Tindakan hukum ini memicu perhatian publik karena rekening pribadi tersebut menampung dana donasi warga sebesar Rp80,9 juta yang rencananya akan digunakan untuk membiayai operasional, logistik, serta sewa bus massa aksi unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Untuk mendalami legalitas pengumpulan dana dalam jumlah besar oleh perorangan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik rekening serta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah penyidikan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran aturan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin resmi badan usaha.

Di tengah bergulirnya penyelidikan, pihak kepolisian memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar terkait status pembekuan akun bank tersebut.

"Surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi, bukan pemblokiran permanen atau penyitaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat memberikan keterangan resmi kepada media. "Tindakan ini berlaku selama lima hari kerja untuk mendalami aliran dana, karena penghimpunan dana besar melanggar Pasal 237 UU P2SK yang mewajibkan adanya izin badan usaha." sambungnya.

Meskipun akses keuangan operasional mereka tertahan, pihak pendemo menegaskan bahwa agenda penyampaian aspirasi rakyat akan tetap berjalan sesuai rencana awal. Pihak penyelenggara aksi menyayangkan penundaan transaksi yang dinilai mendadak dan mengganggu persiapan teknis keberangkatan logistik dari daerah.

"Uang di rekening itu murni hasil patungan sukarela warga dan uang pribadi saya untuk sewa bus, bukan hasil kriminal," ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok dalam pernyataan klarifikasinya. "Penundaan transaksi ini membuat kami terzalimi dan kebingungan memenuhi kebutuhan akomodasi massa yang akan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset di Jakarta."

Polda Metro Jaya menjamin uang di dalam rekening tersebut aman dan akan dipulihkan sepenuhnya setelah proses klarifikasi selesai pada Jumat, 28 Agustus 2026. (red/ist)

Sejak pagi hari, kesibukan luar biasa terlihat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Puluhan petugas berseragam oranye bergotong-royong memindahkan ratusan kardus logistik. 

Logistik tersebut dimuat dari truk merah ke dalam lambung pesawat angkut militer milik TNI Angkatan Udara. Bantuan pangan siap saji, air mineral, tenda darurat, hingga perlengkapan bayi menjadi prioritas utama pengiriman. 

Hal ini guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi.Di tengah proses pemuatan logistik, otoritas penanggulangan bencana menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan tanpa hambatan ke titik-titik krusial.

"Kami memastikan distribusi terus berjalan ke wilayah terisolasi, termasuk melalui jalur laut dan udara, agar kebutuhan dasar warga di pengungsian dan daerah terdampak terpenuhi," ujar Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga saat ini, ratusan ton paket bantuan telah berhasil diterbangkan secara bertahap menuju posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. 

Operasi kemanusiaan udara ini didukung penuh oleh armada pesawat angkut berat TNI AU. Armada tersebut dikerahkan khusus untuk menembus batas geografis dan mempercepat waktu tanggap darurat di lapangan. (red/ist)

Pencapaian luar biasa ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun bagi sektor tunggal putra Indonesia.

Kepastian takhta tertinggi ini didapat setelah runtuhnya para pesaing teratas di Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini sejatinya terhenti pada babak 16 besar setelah kalah dari wakil Denmark, Rasmus Gemke. Namun, kekalahan mengejutkan sang peringkat satu sebelumnya, Shi Yu Qi, di babak awal, serta tumbangnya Chou Tien Chen di semifinal dari Kodai Naraoka, resmi membuka jalan Jojo menuju puncak. 

Melalui simulasi perhitungan, Jonatan bakal mengoleksi 87.631 poin, unggul tipis dari atlet Prancis, Christo Popov, di posisi kedua.

Keberhasilan ini menjadi pembuktian nyata dari konsistensi Jojo dalam merangkai prestasi sepanjang musim. Terakhir kali tunggal putra Merah Putih menguasai takhta nomor satu dunia adalah saat era legenda Taufik Hidayat pada Agustus 2000 silam.

Meskipun lajunya terhenti lebih awal di Kejuaraan Dunia, performa Jojo pada laga-laga sebelumnya tetap menjadi pondasi kokoh. Melansir rilis resmi PBSI, saat melewati babak-babak awal yang penuh tekanan di India, Jojo sempat mengungkapkan evaluasi mendalam atas performanya di lapangan.

"Tadi mainnya masih terlalu tegang, agak panik dan tidak percaya buat penggunaan strategi. Pola yang sudah disiapkan jadi serba ragu sampai pertengahan gim pertama," ungkap Jonatan Christie usai laga ketat di babak awal turnamen.

Pencapaian peringkat satu dunia ini menjadi milestone baru yang melengkapi koleksi gelar prestisius Jojo terdahulu, mulai dari emas Asian Games hingga trofi All England. 

Pengumuman resmi posisi baru sang raja bulu tangkis tunggal putra Indonesia ini akan dikonfirmasi secara komprehensif pada Selasa, 25 Agustus 2026. (red/ist)

Peristiwa tragis ini bermula saat anjing pitbull milik Firmansyah (40) sedang dijemur dalam kondisi terikat di teras rumah. 

Namun, hewan tersebut mendadak lepas dan masuk ke area perumahan. Di saat bersamaan, korban sedang asyik bermain di luar rumah dan langsung diserang secara membabi buta.

Kapolsek Pameungpeuk, Kompol Asep Dedi, memberikan keterangan resmi mengenai kronologi insiden tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin, 24 Agustus 2026.

"Pada saat anjing pitbull peliharaan sedang dijemur, terlepas dari patok pengikat, kemudian masuk ke dalam komplek dan menyerang anak yang sedang bermain di luar rumah korban," ujar Kompol Asep Dedi.

Warga sekitar sempat berupaya menolong korban dan mengusir hewan agresif tersebut. Korban yang bersimbah darah segera dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya dan pemilik anjing untuk penanganan medis darurat. Akibat serangan ini, korban menderita luka serius di kepala serta telinga dan harus menjalani operasi.

Saat ini, polisi berkoordinasi dengan Puskesmas Ciparay untuk penanganan lanjutan, sementara anjing pitbull tersebut telah diamankan dan dikarantina. Polisi menegaskan akan mendalami unsur kelalaian pemilik hewan yang dapat dijerat pasal pidana. (red/ist)

Sebagai Dansubsatgasops Udara wilayah Sumatera Selatan, Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, M.M.S., menekankan kepada seluruh personel Lanud SMH dan awak pesawat yang terlibat agar senantiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan operasi.

“Utamakan keselamatan terbang dan kerja dalam setiap kegiatan penanganan karhutla,” pesan Danlanud SMH.

Selain aspek keselamatan, Danlanud SMH menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran TNI Angkatan Udara melalui koordinasi dan sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Forkopimda, serta seluruh instansi terkait.

“Peran TNI Angkatan Udara harus dioptimalkan dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan, dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi hari ini, patroli udara menggunakan helikopter dilakukan untuk memantau kondisi wilayah dan mengidentifikasi titik api. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah titik api di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Titik-titik api tersebut selanjutnya ditindaklanjuti secara bertahap melalui upaya pemadaman.

Dukungan operasi udara ini menjadi wujud komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah daerah menangani karhutla secara cepat, terpadu, dan terukur. Melalui pemantauan dari udara dan koordinasi lintas instansi, TNI AU terus berupaya mendukung pengendalian karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (red/ist)

Insiden naas yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 03.20 WIB tersebut merenggut empat korban jiwa dan menyebabkan satu orang mengalami luka-luka akibat terjebak kepulan asap pekat.

Disebut kobaran api dengan cepat membesar karena area bangunan yang padat. 

Korban meninggal dunia teridentifikasi sebagai RA (68), SH (77), RPW (40), serta seorang pria penghuni kos yang identitasnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. 

Sementara itu, seorang pemuda berinisial G (25) dilaporkan terluka dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit terdekat untuk penanganan medis darurat.

Salah satu saksi mata sekaligus warga sekitar yang berada di lokasi saat api pertama kali berkobar menceritakan kepanikan luar biasa yang terjadi dini hari itu.

"Waktu kejadian sekitar jam tiga lewat, saya kaget dengar orang-orang teriak kebakaran dari luar. Pas saya buka pintu, kepulan asap hitam pekat sudah masuk ke dalam kamar. Semua panik berhamburan menyelamatkan diri karena api cepat sekali membesar dari arah lantai bawah toko fotokopi," ujar seorang saksi di lokasi evakuasi.

Petugas pemadam kebakaran mengerahkan sedikitnya 21 unit mobil pompa beserta 86 personel untuk menjinakkan si jago merah yang melahap area seluas 1.200 meter persegi tersebut. Proses lokalisir dan pemadaman rampung total sekitar pukul 06.03 WIB. 

Dugaan awal dari tim investigasi lapangan menyebutkan bahwa api dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik yang berasal dari area mesin fotokopi bawah, kemudian merambat cepat ke bagian lantai dua bangunan. Saat ini, lokasi kejadian telah dipasang garis polisi guna penyelidikan mendalam oleh pihak berwajib. (red/ist)

Operasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang terdampak karhutla dan kawasan sekitarnya, sehingga kondisi lahan dapat lebih cepat basah dan penyebaran api dapat ditekan.

Dalam pelaksanaannya, TNI AU mengerahkan pesawat Casa NC-212 dengan tail number A-2105 yang terbang dari Lanud Dhomber menuju wilayah sasaran, Sabtu (22/8/2026). 

Penyemaian awan dilakukan di wilayah utara dan utara DAS Sepaku Semoi pada ketinggian 8.000 kaki. Awan yang menjadi sasaran memiliki ketinggian puncak sekitar 8.000–8.500 kaki. Sebanyak 800 kilogram natrium klorida (NaCl) digunakan sebagai bahan semai untuk mendukung proses modifikasi cuaca.

Pelaksanaan OMC dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara TNI AU, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Otorita IKN. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan operasi dapat berlangsung secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M. mengatakan, OMC merupakan salah satu upaya yang ditempuh TNI AU untuk membantu mempercepat penanganan karhutla melalui peningkatan peluang hujan di wilayah terdampak.

Kadispenau juga menyampaikan bahwa OMC menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla, khususnya melalui upaya memperbesar peluang turunnya hujan di wilayah sasaran.

“OMC dilaksanakan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengurangi risiko karhutla dengan meningkatkan peluang terjadinya hujan pada wilayah yang membutuhkan. TNI AU bersama BMKG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita IKN terus berkoordinasi agar pelaksanaan operasi dapat berlangsung secara tepat sasaran dan mendukung penanganan karhutla,” ujar Kadispenau.

Melalui penyemaian awan pada area yang telah ditentukan, OMC diharapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan sehingga kondisi lahan menjadi lebih basah dan potensi penyebaran karhutla dapat ditekan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan TNI AU terhadap penanganan karhutla di wilayah IKN dan Provinsi Kalimantan Timur. (red/ist)

Langkah tegas ini sempat diwarnai aksi adu mulut antara petugas dan para pedagang. Sejumlah oknum PKL melayangkan protes keras karena merasa sudah membayar uang koordinasi kepada pihak tertentu agar bisa berjualan. 

Namun, pemerintah daerah menyatakan tidak pernah memberikan izin resmi berjualan di zona steril olahraga tersebut.

Di tengah situasi yang memanas, Tri Adhianto dengan nada bicara yang tegas langsung meredam perdebatan di lokasi kejadian. Beliau menekankan bahwa aturan tata ruang kota tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun.

"Angkat aja angkat! Cepat angkat aja! Kenapa? Karena nggak ada pengunjung di sini, nggak ada keramaian! Bayar sama siapa? Siapa-siapa yang bayar? Tidak ada hak yang ngatur pemerintah!" tegas Wali Kota Bekasi di hadapan para pedagang yang memprotes penertiban.

Sidak ini sengaja digencarkan demi mempersiapkan kenyamanan fasilitas publik menjelang gelaran besar Festival Olahraga Masyarakat Kota Bekasi (FORKOT) 2026.

Pemkot Bekasi menegaskan tidak melarang aktivitas ekonomi warga. Melalui dinas terkait, para pedagang diarahkan untuk menempati zona kuliner yang legal di sepanjang lorong luar stadion. Langkah relokasi ini diambil agar fungsi utama plaza sebagai tempat olahraga, bermain, dan rekreasi warga tidak terganggu oleh semrawutnya lapak liar. (red/ist)

Insiden mematikan yang terjadi pada Jumat sore ini menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai lebih dari 130 orang lainnya, termasuk puluhan anak-anak.

Rusia menggunakan taktik keji bernama "double-tap". Taktik ini berupa serangan gelombang kedua yang dijatuhkan sengara sengaja sekitar 30 menit setelah ledakan pertama, tepat saat tim medis dan petugas penyelamat (first responders) tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengutuk keras serangan di kampung halamannya tersebut. Melalui pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa aksi pengeboman di tengah hari saat mall sedang ramai merupakan tindakan teror murni.

"Serangan seperti ini tidak lain adalah tindakan teroris. Dunia harus meresponsnya dengan tekanan nyata terhadap agresor. Rusia harus menghadapi akuntabilitas yang nyata agar perdamaian bisa terwujud," tegas Zelenskyy lewat akun Telegram resminya.

Kepala Dewan Pertahanan Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, menjelaskan bahwa sistem pertahanan udara sempat kesulitan mendeteksi datangnya ancaman karena unit drone diledakkan dalam mode senyap.

"Drone jenis Shahed bertenaga jet ini terbang dengan ketinggian yang sangat rendah, sehingga berhasil menghindari radar pertahanan udara kami sebelum menghantam atap kompleks," ujar Vilkul kepada media setempat.

Kondisi di lapangan dilaporkan sangat kritis dengan asap hitam pekat yang membubung tinggi dari puing-puing bangunan komersial yang runtuh. 

Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, turut mendesak komunitas internasional untuk segera mengirimkan tambahan sistem pencegat rudal guna melindungi warga sipil.

"Serangan "double-tap" yang biadab ini sengaja dirancang untuk memaksimalkan jumlah korban sipil. Ini membuktikan status Rusia sebagai negara teroris," pungkas Sybiha. (red/ist)

Menggunakan pesawat taktis khusus, petugas menyemai ratusan kilogram garam atau Natrium Klorida (NaCl) ke dalam awan potensial hujan pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.

Langkah cepat ini diambil menyusul penurunan curah hujan yang memicu kemunculan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah rawan gambut. 

Berdasarkan pantaun instrumen navigasi udara pada pertengahan Agustus, operasi ini difokuskan pada area yang memiliki tingkat kekeringan paling kritis agar hujan buatan dapat segera membasahi lahan.

Operasi udara ini didukung penuh oleh pangkalan militer setempat guna memastikan distribusi logistik bahan semai berjalan lancar dan aman. Komandan Lanud Supadio, Marsekal Pertama TNI Jajang Setiawan, menyatakan bahwa sinergi lintas instansi ini sangat krusial demi keselamatan masyarakat.

"Kami mengerahkan seluruh personel pendukung dan fasilitas pangkalan secara maksimal agar pesawat penyemai bisa mengudara tepat waktu ke koordinat target. Keberhasilan operasi udara ini adalah kunci utama untuk membasahi kubah gambut yang mulai mengering sebelum api meluas," tegas Jajang saat meninjau kesiapan logistik di apron bandara.

Melalui intervensi teknologi ini, hujan dengan intensitas sedang mulai membasahi beberapa wilayah tangkapan air. 

Upaya preventif ini diharapkan mampu menjaga kelembapan tanah gambut dan mencegah bencana kabut asap yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi serta kesehatan warga di wilayah Kalimantan Barat. (red)

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menyatakan praktik rasuah ini terbagi dalam tiga klaster. Pada klaster pertama, Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo diduga mematok "mahar" masuk Fakultas Kedokteran sebesar Rp650 juta per calon mahasiswa atas sepengetahuan Rektor. Tragisnya, maba yang sudah menyetor uang tersebut tetap tidak diloloskan dalam seleksi.

"Tindakan ini kami kategorikan pemerasan karena ada penyalahgunaan kekuasaan. Orang tua calon mahasiswa dipaksa membayar biaya besar di luar ketentuan resmi demi kelulusan anaknya," ujar Plt. Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Klaster kedua mengungkap dugaan aliran dana gratifikasi senilai Rp680 juta kepada Rektor Akhmad Sodiq. Uang haram tersebut disinyalir dialihkan untuk membeli aset berupa tiga bidang tanah. Pembelian properti disamarkan menggunakan nama keponakannya.

Sementara itu, klaster ketiga membongkar keterlibatan oknum guru SMA yang bertindak sebagai pengepul. Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto terekam melakukan tawar-menawar kuota maba melalui pesan singkat WhatsApp. 

Satu "kursi" haram di sejumlah fakultas ditransaksikan dengan tarif Rp50 juta hingga Rp500 juta.

KPK menemukan bukti bahwa Rektor memberikan akses user ID elektroniknya agar panitia bisa mengonfirmasi kelulusan maba penyetor secara instan. 

Total 73 kursi mandiri sengaja dikondisikan untuk diperjualbelikan. Saat OTT, penyidik menyita uang tunai Rp665 juta dan saldo rekening penampung Rp99 juta. Para tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK. (red/ist)

Penangkapan ini terkait erat dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi pada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun ajaran 2025/2026.

Operasi senyap yang digelar serentak di wilayah Purwokerto dan Jakarta ini berhasil mengamankan total 14 orang. 

Dalam penindakan tersebut, tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta saldo rekening. Seluruh aset tersebut diduga kuat sebagai dana "mahar" ilegal yang dipatok dari orang tua calon mahasiswa baru demi mendapatkan kursi kuota di Fakultas Kedokteran Unsoed.

Merespons peristiwa mencoreng ini, lembaga antirasuah menyatakan keprihatinan mendalam atas suburnya komersialisasi ilegal di lingkungan akademik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan tindakan tegas harus diambil karena praktik lancung ini mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan secara adil dan transparan.

“Terlebih dugaan korupsi terjadi saat proses awal, proses penerimaan. Artinya, transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus. Gerbang yang semestinya menjadi gapura cita-cita dan masa depan bangsa,” ujar Budi Prasetyo, menekankan betapa krusialnya momen ini bagi masa depan pendidikan.

Kasus ini memicu protes keras mahasiswa yang menuntut transparansi total dan evaluasi seleksi mandiri. Pihak kementerian pun menghormati proses hukum KPK dan menyiapkan pejabat sementara untuk menjaga stabilitas kampus. Saat ini, Rektor Akhmad Sodiq dan pejabat terkait ditahan di Gedung Merah Putih KPK. (red/ist)

Almarhum dilaporkan meninggal dunia pada Jumat (21/8) akibat kelelahan parah hingga memicu serangan jantung. Merespons kejadian tersebut, Basarnas langsung bergerak cepat mengerahkan jalur udara. 

Medan darat menuju lokasi bencana di Kabupaten Manggarai Timur dikenal sangat sulit dijangkau. Sebuah Helikopter Dauphin dikerahkan tim SAR guna mempercepat proses evakuasi jenazah agar bisa segera dipulangkan kepada pihak keluarga di Jakarta.

Pada Sabtu (22/8) pagi pukul 07.04 WITA, helikopter milik pemerintah tersebut berhasil mendarat di Helipad Kampung Ronting, Desa Satar Kampas. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, memimpin langsung koordinasi evakuasi medis darurat ini.

"Pukul 07.04 Wita, Tim Heli Dauphin Basarnas telah mendarat di Helipad Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan langsung memproses evakuasi jenazah almarhum Ahmad Zaki Ali," ujar Mayjen Edy Prakoso dalam keterangan resminya kepada media. 

"Dedikasi Ahmad Zaki Ali dalam misi kemanusiaan menjadi bagian dari perjuangan bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi bencana." sambung Edy.

Setelah berhasil dievakuasi dari Manggarai Timur, jenazah diterbangkan langsung menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. 

Tim medis membawa almarhum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Komodo untuk menjalani proses pemulasaraan jenazah secara layak. 

Siang harinya, peti jenazah pejuang kemanusiaan ini diterbangkan ke rumah duka di Jakarta.

Meskipun diselimuti duka mendalam, pihak Basarnas memastikan operasional kemanusiaan di wilayah Flores tidak akan kendur. 

Seluruh jajaran potensi SAR tetap bersiaga penuh melayani kebutuhan pengungsi. Pendistribusian bahan pokok, tenda, serta obat-obatan terus dipasok melalui jalur darat maupun udara demi memastikan jangkauan bantuan merata bagi warga NTT. (red)

Pria yang karib disapa Bang Zaki ini mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (21/8/2026) di tengah perjuangannya mendistribusikan logistik bagi para penyintas bencana gempa bumi.

Insiden ini terjadi di wilayah Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, almarhum bersama tim relawan sedang menempuh perjalanan berat demi menjangkau daerah pelosok yang terdampak parah oleh guncangan gempa NTT 2026. 

Dedikasi tinggi yang tanpa batas ini menjadi saksi akhir hayat sang pejuang kemanusiaan di tanah Flores.

Kepergian Bang Zaki meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan sejawat dan keluarga besar relawan di seluruh tanah air. 

Di mata para kolega, ia bukan sekadar seorang pemimpin yayasan, melainkan sosok teladan yang selalu berdiri di garis depan setiap kali bencana melanda negeri.

"Kami sangat kehilangan sosok guru, abang, dan teladan kemanusiaan. Almarhum adalah orang yang tidak pernah berpikir dua kali untuk berangkat ke lokasi bencana. Beliau selalu berpesan agar kami menjaga amanah para donatur dan memastikan bantuan sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan, sekecil apa pun itu," ujar perwakilan manajemen Yayasan Gerak Bareng saat dikonfirmasi, Sabtu (22/8/2026).

Saat ini, pihak yayasan berfokus pada proses pemulangan jenazah almarhum dari NTT menuju rumah duka. Meski kehilangan figur sentral, komitmen kemanusiaan tidak akan padam. 

Tim relawan di lapangan menegaskan akan tetap melanjutkan distribusi bantuan kemanusiaan serta program pemulihan darurat bagi masyarakat NTT sesuai dengan amanah terakhir yang ditinggalkan oleh almarhum.

Selamat jalan, Ahmad Zaki Ali. Dedikasi, keringat, dan perjuanganmu untuk mengukir senyum di wajah para penyintas bencana akan selalu abadi dan menginspirasi generasi relawan masa depan Indonesia. (red/ist)

Menanggapi situasi kritis tersebut, tim gabungan darat langsung bergerak cepat menerjang kepulan asap pekat demi memadamkan kobaran api yang melahap semak belukar dan lahan gambut yang mengering.

Di garis depan pemadaman, personel Manggala Agni dengan seragam merah khasnya berdiri bahu-membahu bersama prajurit TNI yang mengenakan pakaian loreng. 

Menggunakan pompa air portabel serta peralatan manual, mereka menyusuri vegetasi lebat untuk menyemprotkan air langsung ke pusat bara api guna mencegah perluasan area yang terbakar. 

Tantangan di lapangan tidaklah mudah; selain hawa panas yang menyengat ekstrem, arah angin yang sering berubah mendadak serta minimnya sumber air di lokasi terbuka menjadi hambatan utama dalam proses lokalisir api.

Komandan regu Manggala Agni di lapangan mengungkapkan beratnya perjuangan yang harus dihadapi oleh para petugas setiap harinya.

"Kondisi di lapangan sangat dinamis karena angin kencang cepat sekali memicu kepala api baru di semak belukar yang kering. Kami bersama rekan-rekan TNI fokus melakukan penyekatan dan proses mopping up (pendinginan) secara detail agar sisa bara di bawah permukaan tanah tidak kembali menyala saat malam hari. Stamina tim terus diuji, tapi kami tetap bertahan demi mengembalikan langit biru," ujarnya saat ditemui di sela-sela pemadaman.

Guna memperkuat penanganan darat ini, Mabes TNI telah mengerahkan total 14.167 prajurit di berbagai wilayah terdampak karhutla di Indonesia. 

Sinergi masif ini didukung pula oleh operasi udara melalui pesawat Cassa TNI AU untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta helikopter water bombing yang menyasar titik-titik terisolasi. 

Melalui komitmen gotong royong lintas sektor ini, pemerintah berharap seluruh titik api dapat segera dikendalikan sebelum menimbulkan dampak kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat luas. (red/ist)

Evakuasi melibatkan prajurit Batalyon Kesehatan TNI Angkatan Udara (Yonkesau), Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) dan BNPB. Dukungan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemindahan pasien dari wilayah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut menuju fasilitas kesehatan rujukan.

Sarana yang digunakan dalam evakuasi berupa helikopter BNPB jenis Airbus Helicopters H125 dengan nomor registrasi PK-DBM. Helikopter tersebut membawa tiga pasien dari pick-up point Reruwairere, Palue, Kabupaten Sikka, menuju RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere.

Ketiga pasien yang dievakuasi terdiri atas Ny. Maria Heri, 71 tahun, dengan diagnosis fraktur tertutup tulang paha kiri, Ny. Maria Anyela Ngei, 30 tahun, dengan kondisi kehamilan anak ke-4 usia kehamilan 39–40 minggu, serta Tn. Rusli, 52 tahun, dengan diagnosis cedera kepala ringan disertai luka robek pada kepala dan siku kanan.

Setelah tiba di RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere, ketiga pasien selanjutnya mendapatkan penanganan dari tim medis rumah sakit. Proses evakuasi berjalan sebagai bagian dari dukungan penanggulangan bencana alam di wilayah Provinsi NTT, khususnya dalam memastikan pasien dari daerah terdampak dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan.

" Kolaborasi unsur TNI AU dan BNPB melalui dukungan evakuasi medis udara menjadi salah satu upaya mempercepat akses pertolongan bagi masyarakat maupun personel yang membutuhkan penanganan medis, terutama dari wilayah yang memiliki tantangan akses dan kondisi geografis dalam proses evakuasi" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Marsekal Pertama TNI Angkatan Udara, I Nyoman Suadnyana, dalam keterangan tertulis kepada awak media. (red/ist)

Para petugas pemadam kebakaran dan relawan yang sedang berjuang menjinakkan si jago merah, dikejutkan dengan penemuan singkong matang di dalam tanah yang hangus terbakar. 

Suhu ekstrem akibat karhutla ternyata mampu membakar umbi-umbian di dalam tanah hingga matang sempurna tanpa perlu dimasak secara sengaja.

Momen ironis ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun media sosial Voxnetizens. Dalam potongan video singkat tersebut, terlihat seorang petugas yang mengenakan seragam pemadam dan topi pelindung sedang berjongkok di atas tanah yang hitam legam. 

Dengan tangan kosong yang kotor berlumpur, ia menggali tanah sisa bakaran dan menarik keluar sepotong singkong. Kulit singkong itu nampak mengelupas, sementara bagian dalamnya terlihat putih empuk, siap untuk disantap.

Saat dikonfirmasi di lapangan, salah seorang relawan pemadam kebakaran, Kadam, menceritakan bagaimana momen unik itu terjadi secara spontan di sela-sela perjuangan mereka melawan kobaran api.

"Waktu itu kami sedang istirahat setelah beberapa jam nonstop menyemprotkan air ke titik api. Tiba-tiba salah satu teman melihat ada batang singkong yang ikut gosong. Iseng-iseng kami gali tanahnya menggunakan ranting pohon. Ternyata di bawahnya ada singkong yang sudah matang sempurna karena panas tanah di sini luar biasa tinggi. Rasanya campur aduk, lapar dan sedih melihat lahan warga habis terbakar," ujar Kadam saat diwawancarai.

Kejadian ini menggambarkan sisi lain yang sangat kontras dari bencana karhutla tahunan di Kalimantan. Di satu sisi, pemandangan singkong bakar alami ini memicu senyum kecil di wajah para petugas yang kelelahan setelah berjam-jam bertaruh nyawa. 

Namun di sisi lain, fenomena ini menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya suhu panas yang melanda wilayah perkebunan warga akibat amukan api. 

Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi tungku pembakar raksasa yang merusak ekosistem hutan dan memusnahkan mata pencaharian masyarakat lokal.

Hingga saat ini, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan terus bersiaga penuh di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api baru. 

Meski harus menghadapi medan yang sulit dan ancaman ISPA, para petugas tetap bertahan demi menyelamatkan paru-paru hijau Kalimantan dari kehancuran total. (red)

Berdasarkan pantauan di lapangan, pemandangan kering kerontang ini terlihat sangat jelas di bawah kawasan Jembatan Kalahien, Kabupaten Barito Selatan. Area yang biasanya dipenuhi aliran air sedalam belasan meter kini berubah menjadi daratan pasir dan lumpur mengeras. 

Fenomena ini bahkan dimanfaatkan warga sekitar untuk berjalan kaki hingga ke tengah jalur sungai yang mengering.

Kondisi kritis ini langsung memukul sektor logistik dan perekonomian regional. Alur transportasi air komersial, termasuk kapal-kapal barang dan tongkang pengangkut komoditas utama seperti batu bara, kini dilaporkan lumpuh total. Banyak armada kapal terpaksa lego jangkar atau kandas karena kedalaman air tidak lagi aman untuk pelayaran.

Seorang warga setempat mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi alam yang kian memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

"Surutnya Sungai Barito kali ini adalah yang paling parah sejak awal Agustus. Kondisi kering ini mengubah bentang alam dan otomatis menghentikan aktivitas transportasi air. Banyak kapal barang dan tongkang besar yang terjebak, tidak bisa melintas karena kedalaman air tidak lagi mencukupi untuk dilewati," ujar Rudi Hermansyah, salah satu warga terdampak.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan bahwa fenomena surut ekstrem ini dipicu oleh intensitas curah hujan di wilayah hulu yang masuk kategori sangat rendah atau di bawah normal. Keadaan diperparah oleh tingginya sedimentasi di dasar sungai yang membuat pendangkalan terjadi jauh lebih cepat saat debit air berkurang.

Pemerintah daerah setempat mengimbau masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito untuk menghemat penggunaan air bersih. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rentan meluas di tengah cuaca panas ekstrem ini. (red/ist)

Kebakaran besar melanda komplek pertokoan padat tersebut, menghanguskan sekitar 50 ruko menjadi arang dan berdampak langsung pada 39 kepala keluarga.

Api dilaporkan mulai berkobar sekitar pukul 18.15 WIB. Embusan angin kencang serta struktur bangunan tua yang didominasi material kayu membuat api menjalar dengan sangat cepat. 

Kobaran api yang membubung tinggi bahkan sempat menyeberang dan membakar ruko di kedua sisi jalan nasional. 

Kondisi ini menyebabkan jalur utama yang menghubungkan Pontianak dan Singkawang lumpuh total karena ditutup demi keselamatan.

Ratusan warga panik berlarian menyelamatkan barang berharga di tengah kepulan asap hitam pekat. 

Sebanyak 33 unit armada pemadam kebakaran swasta dari berbagai wilayah, seperti Mempawah, Singkawang, hingga Pontianak, dikerahkan untuk memadamkan api.

Di tengah kepanikan warga, seorang saksi mata sekaligus warga setempat menceritakan situasi menegangkan saat api mulai berpindah arah akibat angin kencang.

"Api sangat cepat membesar karena angin kencang sekali. Kami semua panik karena dalam hitungan menit, api sudah menyeberang ke rumah toko di seberang jalan," ujar Suci, salah satu warga di lokasi kejadian.

Api baru berhasil dikendalikan total pada Jumat (21/8/2026) dini hari setelah petugas gabungan TNI-Polri dan damkar berjibaku selama berjam-jam. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkayang melaporkan total 119 jiwa terdampak. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian materiil sementara ditaksir mencapai Rp70 miliar. 

Pihak desa kini telah mendirikan posko pengungsian darurat di aula kantor Desa Sungai Duri untuk membantu para korban. (red/ist)

Memasuki pertengahan Agustus 2026, kondisi di lapangan makin memprihatinkan karena asap tebal mulai merenggut hak anak-anak untuk menghirup udara bersih secara bebas.Bau menyengat belerang dan kayu terbakar kini menjadi hidangan sehari-hari yang harus dihirup warga. 

Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jarak pandang pada pagi hari merosot tajam hingga di bawah 500 meter. Suasana kota tampak mencekam, mirip kota mati berselimut kabut putih yang perih di mata. 

Anak-anak sekolah terpaksa berangkat menembus pekatnya asap dengan wajah tertutup masker, sementara ruang-ruang kelas harus ditutup rapat agar debu sisa pembakaran tidak masuk.

Kondisi memprihatinkan ini ditegaskan oleh pihak berwenang yang terus berjibaku di lapangan. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran kini harus bekerja ekstra keras karena api sudah masuk ke dalam lapisan tanah gambut yang sangat dalam.

"Tim Satgas penanganan karhutla, baik tim darat maupun udara, terus berupaya memadamkan api di sejumlah provinsi terdampak," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (20/8/2026).

Disebut Puskesmas dan rumah sakit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mulai kebanjiran pasien anak yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Mereka datang dengan keluhan batuk tanpa henti, mata merah, hingga sesak napas akut. Jika hujan tidak kunjung turun dalam minggu ini, para orang tua khawatir anak-anak mereka akan menghadapi krisis kesehatan yang jauh lebih fatal. (red)

Hadiah ini menjadi berkah besar setelah ia mengalami kejadian tidak menyenangkan di jalan raya. Sebelumnya, kendaraan yang biasa ia gunakan untuk mencari nafkah dirusak secara brutal oleh seorang sopir mobil Toyota Alphard bernama Didi di kawasan Pesanggrahan. 

Rekaman video amatir yang memperlihatkan pelaku memukul bagian depan motor Mulyadi menggunakan batu besar sempat viral di berbagai platform media sosial dan memicu kemarahan luas dari netizen.

Kasus penyerangan dan perusakan tersebut langsung ditangani secara responsif oleh pihak kepolisian setempat. Melalui mediasi ketat di Mapolsek Pesanggrahan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalan damai secara kekeluargaan. 

Pelaku Didi mengaku khilaf karena emosi sesaat dan berkomitmen penuh untuk menanggung semua biaya perbaikan aset milik korban yang telah rusak.

Di tengah proses penyelesaian hukum tersebut, Uya Kuya bersama Putri Zulhas datang membawa kejutan manis berupa satu unit motor gres. Mereka bergerak cepat karena peduli terhadap kelangsungan hidup dan kondisi finansial keluarga sang pengemudi ojek.

"Tadi saya dengan Bu Putri berinisiatif memberikan motor baru. Sudah happy ya Pak ya. Jadi motornya bisa dua, yang lama bisa dibetulin buat anaknya, Bapak bisa pakai motor baru untuk kerja," ujar Uya Kuya saat diwawancarai media di Mapolsek Pesanggrahan.

Mulyadi menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa haru dan menyatakan ikhlas memaafkan tindakan pelaku. Kini, dengan adanya armada baru, Mulyadi dapat langsung kembali turun ke jalan untuk menarik penumpang demi mengais rezeki tanpa harus menunggu proses perbaikan motor lamanya selesai. (red)

Pengungkapan luar biasa ini dilakukan di perairan Tanjung Parit, Karimun, Kepulauan Riau pada periode Hari Kemerdekaan, 17-18 Agustus 2026. Selain narkoba, petugas juga menyita 1,57 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dari China yang berada di dalam kapal kargo tersebut.

Pengungkapan Berawal dari Anomali Rute Kapal

Operasi ini bermula dari informasi intelijen internasional mengenai kapal kargo bernama MV Ocean Porter. Kapal berbendera Tanzania tersebut terdeteksi melakukan pergerakan mencurigakan sejak melintasi perairan Taiwan, Thailand, hingga masuk ke Selat Malaka. Demi mengelabui petugas di laut, sindikat ini sengaja memalsukan identitas kapal dari nama aslinya, MV Rain Maker, menjadi MV Ocean Porter.

Petugas gabungan yang sigap langsung melakukan penyergapan (intercept) di tengah laut. Kapal berukuran 1.480 DWT itu kemudian digiring ke Dermaga Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam menggunakan anjing pelacak (K9) dan alat deteksi canggih. Di dalam palka kapal, petugas menemukan kompartemen tersembunyi yang menyimpan 8 drum dan 1 tangki air besar berkapasitas 1.000 liter.

Setelah diuji lewat sistem identifikasi narkotika (NIS), cairan pekat di dalamnya positif merupakan methamphetamine atau sabu cair. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya keberhasilan operasi ini bagi masa depan bangsa.

"Maka pada hari ini negara telah berhasil menyelamatkan lebih dari 14,1 juta jiwa generasi bangsa Indonesia dari ancaman kerusakan neurologis permanen dan kehancuran masa depan. Sinergi dan ketajaman intelijen menjadi kunci utama kami untuk terus memutus rantai peredaran narkotika jaringan internasional yang mencoba memanfaatkan wilayah laut kita." ungkap Suyudi.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, juga menambahkan keterangan terkait komitmen jajarannya dalam menjaga perbatasan negara.

"Pengungkapan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) serta rokok tanpa pita cukai di MV Ocean Porter menjadi bukti nyata bahwa aparat gabungan mampu menghalau barang ilegal berlapis. Kami akan terus berada di garis terdepan sebagai pelindung masyarakat guna memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh sehat." ujar Djaka.

Ancaman Vape Narkoba dan Jaringan Myanmar

Sebanyak 10 orang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Myanmar langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, cairan sabu pekat senilai triliunan rupiah ini rencananya akan diolah menjadi vape narkoba (liquid vape). 

Dari 2,6 ton sabu cair tersebut, sindikat ini diperkirakan mampu memproduksi hingga 2,8 juta cartridge vape narkotika siap edar. 

Jika sampai lolos ke pasar gelap, liquid vape ini akan menyasar generasi muda di kota-kota besar Indonesia.

Petugas mendeteksi bahwa penyelundupan raksasa ini masih berkaitan erat dengan jaringan internasional yang membawa 1,3 ton ketamin yang berhasil digagalkan oleh aparat beberapa minggu sebelumnya di awal Agustus 2026. 

Pengawasan ketat di sepanjang wilayah perairan Kepulauan Riau kini terus ditingkatkan demi membongkar sisa-sisa sel jaringan lintas negara tersebut. (red/ist)

Tersangka yang sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) ini tiba di Jakarta dengan pengawalan ekstra ketat.

Akhir Pelarian Sang Bandar di Malaysia

Penangkapan Basri Lewaimang merupakan hasil kerja sama intelijen internasional yang solid. Basri diketahui kabur dari Batam menggunakan kapal feri menuju Malaysia hanya sehari setelah tempat usahanya digerebek petugas pada Senin, 10 Agustus 2026. Langkahnya terhenti setelah posisinya di Johor Bahru terendus oleh kepolisian.

Saat ditangkap, petugas menyita sejumlah barang bukti krusial dari tangan tersangka. Di antaranya adalah dua unit alat komunikasi, mata uang asing (Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia), serta tiga lembar catatan rekapan transaksi peredaran barang haram.

Pihak Bareskrim Polri menegaskan bahwa pemeriksaan intensif masih terus berjalan untuk menguliti struktur jaringan ini hingga ke akar-akarnya.

"Jadi untuk DPO Basri ini diamankan bersama-sama dari Divhubinter Polri dan Interpol di daerah Johor Bahru, Malaysia," ujar Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago, dalam sesi wawancara resmi di Mabes Polri. 

"Dari pemeriksaan saksi dan tersangka lain, peran Basri diduga kuat sebagai koordinator sekaligus bandar utama yang mengendalikan peredaran narkotika di tempat hiburan Planet 1, Planet 2, dan Planet 3 di Batam." tambah Kompol Drago.

Jaringan Besar dan Penyitaan Aset Mewah

Berdasarkan hasil data penyidikan, peredaran ekstasi yang dikendalikan oleh Basri di kawasan hiburan malam Batam tergolong sangat masif. 

Setiap bulannya, kelab malam di bawah jaringannya mampu mengedarkan minimal 40.000 butir ekstasi kepada para pengunjung. Angka transaksi haram ini bahkan melonjak drastis saat akhir pekan atau ketika kelab berada dalam kapasitas maksimal.

Selain hukuman pidana narkotika, Bareskrim Polri juga menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Polisi bergerak cepat menyegel dan menyita aset bernilai fantastis milik tersangka yang diduga kuat bersumber dari bisnis gelap ini. 

Deretan aset mewah yang telah dipasang garis polisi meliputi:

- Mobil mewah seperti Hummer, Rubicon, Land Cruiser, Pajero Sport, Fortuner, dan Jeep Wrangler.

- Properti tidak bergerak berupa rumah mewah dan beberapa ruko di kawasan Batam Kota.

- Empat unit apartemen eksklusif di Pollux Habibie Meisterstadt.

- Dua unit kapal cepat (speedboat) serta bisnis restoran di Punggur.

Kini, dengan foto wajah yang telah diperjelas, identitas sang bandar semakin benderang di mata publik. Kepolisian memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan distribusi narkoba Batam-Malaysia. (red/ist)

Hal yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat adalah nominal sumbangan yang tertera dinilai terlalu besar untuk skala lingkungan rukun tetangga.

Dalam lembaran dokumen tersebut, panitia meminta partisipasi dana dengan nilai tertulis sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dokumen tertanggal 29 Juni 2026 ini dilengkapi dengan tanda tangan resmi dari ketua panitia, sekretaris, ketua Karang Taruna, hingga cap stempel basah Mengetahui Ketua RT setempat. 

Banyak warga mengeluhkan beban biaya tersebut karena dinilai bersifat memaksa bagi sebagian kelompok ekonomi.

Menanggapi polemik yang terjadi, salah satu perwakilan panitia pelaksana memberikan klarifikasinya mengenai nominal fantastis tersebut.

"Kami mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan redaksi surat yang tersebar. Angka satu juta rupiah itu sebenarnya adalah total target anggaran keseluruhan yang kami butuhkan untuk menyelenggarakan lomba-lomba warga, bukan nilai minimal iuran per kepala keluarga," ujar perwakilan pelaku panitia saat ditemui di lokasi.

Pihak berwajib pun segera turun tangan guna meredam keresahan publik dan mencegah potensi pungutan liar di lingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa segala bentuk penggalangan dana di tingkat rukun tetangga harus mengedepankan asas sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan nominal.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengurus lingkungan agar melakukan evaluasi ulang terhadap surat edaran tersebut. Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas kami, dan kami meminta panitia untuk segera meluruskan kesalahpahaman ini dengan warga agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas," tegas perwakilan aparat penegak hukum setempat.

Saat ini situasi di Karang Timur sudah kondusif setelah pengurus RT berjanji akan merevisi surat edaran tersebut. Perayaan kemerdekaan diharapkan tetap berjalan meriah tanpa membebani keuangan warga. (red/ist)

Dampak krisis air ini kini mulai mengancam ketahanan pangan nasional akibat risiko gagal panen serta menyulitkan pasokan air bersih harian bagi jutaan warga.Berdasarkan data terkini dari BMKG, sebanyak 76,5 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah resmi memasuki masa kemarau. 

Kondisi paling parah tercatat di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem dilaporkan telah berlangsung selama puluhan hari. Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, misalnya, durasi wilayah tanpa hujan bahkan telah menembus angka 84 hari berturut-turut.

"Kombinasi antara anomali suhu muka laut Pasifik yang mengindikasikan fenomena El Niño kuat serta IOD positif di Samudra Hindia secara drastis menekan suplai uap air di atmosfer kita. Akibatnya, pertumbuhan awan hujan menjadi sangat minim, dan musim kemarau tahun ini terasa jauh lebih kering sekaligus lebih membara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam konferensi pers daring di Jakarta.

Dampak dari cuaca ekstrem ini dirasakan langsung oleh masyarakat di sektor pertanian dan kebutuhan domestik. Ribuan hektare lahan sawah di Pulau Jawa kini mengalami retak-retak akibat tidak mendapatkan pasokan irigasi yang memadai. 

Sementara itu, warga di daerah pelosok terpaksa mengantre hingga berjam-jam atau berjalan kaki sejauh beberapa kilometer demi mendapatkan bantuan air bersih dari tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sumur-sumur galian milik penduduk setempat dilaporkan telah mengering total sejak awal bulan ini.

Pemerintah bersama BMKG kini tengah mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian awan buatan untuk memicu hujan di sekitar area waduk dan bendungan strategis. 

Selain krisis air, otoritas terkait meminta warga mengantisipasi lonjakan penyakit saluran pernapasan (ISPA) akibat debu yang pekat dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah kebakaran hutan yang mengintai lahan-lahan kering. (red/ist)

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., mengatakan pengerahan tiga pesawat Casa NC-212 tersebut merupakan dukungan TNI AU dalam pelaksanaan OMC untuk membantu penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan.

“Pengerahan tiga pesawat Casa NC-212 ini merupakan bentuk dukungan TNI AU dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Kalimantan. Pesawat tersebut akan memperkuat unsur udara yang sudah berada di wilayah Kalimantan,” ujar Kadispenau.

Tiga pesawat tersebut menambah kekuatan armada yang telah berada di Kalimantan. Saat ini, sebanyak 20 pesawat berbagai jenis yang dikerahkan oleh BPBD telah beroperasi di wilayah Kalimantan, terdiri atas lima helikopter, tiga pesawat untuk modifikasi cuaca, dan 12 helikopter besar untuk operasi water bombing.

"Dengan tambahan tiga pesawat Cassa ini, dukungan TNI AU diharapkan dapat semakin optimal, khususnya dalam pelaksanaan OMC untuk membantu mengurangi dampak kabut asap di wilayah Kalimantan,” kata Kadispenau.

Sebelumnya, sebanyak 42 pesawat telah dikerahkan ke enam provinsi yang menjadi wilayah dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, 20 pesawat berpusat di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya berpusat di Sumatra.

Pengerahan kekuatan udara tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI AU bersama unsur terkait dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk melalui pelaksanaan OMC dan operasi water bombing di wilayah yang terdampak. (red/ist)

Langkah taktis ini diambil menyusul adanya laporan mengenai potensi kemunculan awan hujan di langit ibu kota, yang diharapkan mampu mereduksi polusi udara serta mengatasi kekeringan yang melanda wilayah metropolitan akhir-akhir ini.

Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi teknis terkait untuk memantau pergerakan radar cuaca. 

Pramono menegaskan bahwa momentum kemunculan awan potensial pada hari Jumat harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyemaian garam (NaCl) di udara guna mempercepat proses kondensasi.

"Saya sudah minta hari Jumat besok dilakukan OMC lagi. Berdasarkan pantauan, besok ada potensi awan yang cukup baik di langit Jakarta. Kalau enggak ada awan, ya enggak mungkin bisa untuk di-OMC. Jadi begitu radar menangkap ada potensi, tim harus langsung bergerak menerbangkan pesawat penyemai," ujar Pramono Anung saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Mantan Sekretaris Kabinet itu menjelaskan bahwa OMC kali ini menargetkan penguatan intensitas curah hujan. Jika radar cuaca menunjukkan adanya indikasi hujan gerimis, intervensi teknologi modifikasi cuaca diharapkan mampu memicu hujan menjadi lebih deras. 

Guyuran air hujan berskala besar dinilai sangat krusial untuk mencuci polutan padat yang mengendap di atmosfer Jakarta dalam beberapa pekan terakhir.

Kendati demikian, Pramono juga memberikan catatan khusus kepada seluruh tim pelaksana lapangan agar tetap memperhitungkan ambang batas curah hujan. Pemprov DKI tidak ingin volume air yang turun justru memicu masalah baru seperti genangan atau banjir di titik-titik rawan ibu kota. 

Manajemen risiko dan kalkulasi parameter meteorologi yang presisi menjadi tuntutan utama dalam operasi esok hari.Sebelumnya, pada Rabu (19/8/2026), sebagian wilayah Jakarta sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang. 

Pramono mengklaim bahwa hujan tersebut merupakan hasil dari intervensi OMC yang digelar beberapa hari sebelumnya. Namun, ia mengakui hasilnya belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah kota karena faktor ketebalan awan yang sering berubah-ubah akibat hembusan angin kencang di lapisan atas atmosfer.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa OMC merupakan salah satu ikhtiar ilmiah untuk mengintervensi alam demi kepentingan kesehatan publik dan stabilitas lingkungan. Meski teknologi rekayasa ini terus dimatangkan, keberhasilan totalnya di lapangan tetap bergantung pada kesiapan logistik, akurasi data real-time, serta dinamika arah angin saat proses penyemaian berlangsung. (red/ist)

Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya kecelakaan lalu lintas fatal yang merenggut nyawa seorang pelajar berinisial HH (18) di Jalan Raya Bogor, depan kawasan pasar tersebut.

Korban dilaporkan terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan jalan yang sangat licin karena ceceran air dari aktivitas pedagang, sebelum akhirnya tertabrak oleh truk dinas yang melintas. Insiden maut ini menjadi kecelakaan fatal kedua yang terjadi di lokasi yang sama dalam kurun waktu kurang dari satu bulan terakhir.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pemanfaatan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan untuk aktivitas dagang yang mengancam keselamatan publik. Ia meminta seluruh pedagang kaki lima (PKL), terutama pedagang ikan dan komoditas basah, segera dipindahkan ke dalam area pasar yang telah disediakan.

Menegaskan instruksi tersebut, Gubernur Pramono Anung memerintahkan jajaran terkait untuk berkoordinasi guna memindahkan pedagang ke dalam pasar demi mencegah terulangnya kecelakaan fatal, terutama karena aktivitas dagang di luar area membuat jalan licin dan mengganggu lalu lintas. "Karena bagaimanapun ini nggak boleh terulang kembali," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, 110 personel gabungan dari Satpol PP, Dishub, dan TNI/Polri dikerahkan untuk sterilisasi Jalan Raya Bogor, dengan fokus mengembalikan fungsi jalan dan menjaga kebersihan, ujar Wali Kota Jakarta Timur Munjirin. 

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melakukan relokasi secara humanis namun tegas untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan publik. (red/ist)

Selain angka kematian yang terus bertambah, jumlah korban luka-luka tercatat menyentuh angka 907 orang. Sebagian besar korban mengalami patah tulang dan cedera kepala akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah saat gempa utama terjadi pada Sabtu (15/8/2026) lalu.

Situasi di lapangan kian darurat seiring melonjaknya jumlah pengungsi yang kini menembus 92.735 jiwa. Berdasarkan laporan berkala tim gabungan, wilayah Kabupaten Nagekeo menjadi penampung pengungsi terbanyak dengan tambahan penambahan signifikan, disusul oleh Manggarai dan Manggarai Barat. 

Ribuan warga terpaksa tidur di tenda darurat karena rumah mereka hancur, serta dipicu rasa trauma mendalam akibat aktivitas kegempaan yang belum stabil.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, mengonfirmasi bahwa penanganan puluhan ribu pengungsi mandiri di posko-posko terpencil saat ini menjadi tantangan terberat tim penyelamat. Adanya ribuan gempa susulan yang masih terus bergolak membuat warga takut kembali ke rumah mereka.

"Hingga hari kelima pascagempa, kami mencatat sudah terjadi sebanyak 3.752 kali gempa susulan di wilayah NTT. Aktivitas pengungsian yang masif dan menyebar secara mandiri di area perbukitan memicu keterlambatan distribusi bantuan logistik ke beberapa titik darurat. Namun, pemerintah terus mengoptimalkan jalur udara menggunakan helikopter milik TNI dan Basarnas untuk menjangkau desa pesisir serta wilayah pelosok yang terisolasi akibat longsor," ujar Berton Suar Pelita Panjaitan dalam konferensi pers virtual pada Kamis sore.

Sejauh ini, BNPB bersama instansi terkait telah mendistribusikan total 729 ton bantuan logistik ke area bencana. 

Bantuan pangan, tenda keluarga, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi diprioritaskan melalui jalur udara via Bandara Labuan Bajo dan Maumere, serta jalur laut menggunakan kapal militer. 

Penilaian kerusakan infrastruktur juga terus berjalan dengan total kerusakan bangunan rumah kini terdata mencapai 36.163 unit rumah di seluruh wilayah terdampak.(red/ist)

Mengenakan pakaian adat dan seragam rapi, mereka membuktikan bahwa keterbatasan mental bukan penghalang untuk mencintai tanah air.Menariknya, seluruh petugas upacara—mulai dari komandan, pengibar bendera, hingga pembaca teks Proklamasi—adalah para pasien itu sendiri. 

Mereka yang terlibat merupakan pasien "zona hijau" atau mereka yang kondisinya sudah stabil dan dalam proses pemulihan untuk kembali ke masyarakat. Suasana haru menyeruak saat bendera Merah Putih perlahan dinaikkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan lantang oleh para peserta.

Tentu saja, melatih para penyandang disabilitas mental ini bukan perkara mudah. Dibutuhkan kesabaran ekstra untuk memandu mereka agar bisa berbaris dengan tertib dan menghafal seluruh rangkaian acara tata upacara bendera. 

Faktor emosi dan fokus yang mudah terdistraksi menjadi tantangan terbesar bagi para pendamping panti selama masa persiapan.

Suhartono, Pendiri Yayasan Jamrud Biru, mengungkapkan perjuangan berat sekaligus rasa bangganya saat diwawancarai di lokasi acara.

"Tantangan terbesarnya ada pada ingatan mereka. Kami harus melatih mereka enam kali seminggu karena ingatan mereka sering hilang-timbul. Kadang saat latihan mereka tiba-tiba berhalusinasi atau lupa harus melangkah ke mana. Tapi antusiasme mereka luar biasa, bahkan mereka sampai berebut untuk bisa jadi petugas upacara hari ini. Ini bukti mereka punya semangat pulih yang tinggi." ujarnya.

Bagi pihak yayasan, upacara bendera ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari terapi psikososial. 

Kegiatan ini dirancang untuk melatih kembali daya ingat, konsentrasi, kedisiplinan, serta kemampuan motorik pasien dalam merespons instruksi. 

Suksesnya upacara ini menjadi modal kepercayaan diri yang besar bagi para pasien untuk bersosialisasi kembali. 

Setelah upacara selesai, keceriaan mereka berlanjut dengan mengikuti berbagai lomba khas 17-an, seperti lomba makan kerupuk dan catur, yang disambut dengan gelak tawa bahagia. (red/ist)

Menanggapi keluhan masyarakat mengenai serbuan nyamuk, jajaran pemerintah daerah langsung mengintensifkan pengasapan (fogging) massal di pemukiman padat.

Asap putih tampak membumbung tinggi menyusuri gang sempit di kawasan Jakarta. Suara deru mesin fogging terdengar bersahut-sahutan sejak pagi hari demi memutus rantai penularan nyamuk dewasa.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan langkah responsif ini menjadi prioritas utama. "Pemprov DKI terus memantau situasi secara intensif. Kami bergerak cepat melakukan fogging berdasarkan laporan warga demi memastikan keselamatan lingkungan dari ancaman DBD di musim kemarau," ujar Chico Hakim.

Meski pengasapan gencar dilakukan, peran aktif warga tetap menjadi kunci. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, namun tidak menyentuh sarang jentik-jentik yang tersembunyi di penampungan air rumah tangga.

Budiman, seorang warga setempat, mengaku lega dengan langkah cepat petugas meski sadar kebersihan rumah adalah hal utama. "Nyamuk belakangan ini terasa makin banyak dan gigitannya bikin khawatir. Syukur hari ini ada fogging, tapi kami di rumah juga langsung kerja bakti menguras bak air dan membersihkan barang bekas," ungkap Budiman.

Lewat sinergi tindakan cepat pemerintah dan kesadaran mandiri warga melalui gerakan 3M Plus, Jakarta diharapkan mampu meredam potensi lonjakan kasus DBD secara efektif selama musim kemarau ini. (red/ist)

Status hukum ini diputuskan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa hari lalu.Kasus mencuat dari laporan polisi nomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025. 

Pelapor berinisial P mengadukan kerugian yang dialami korban berinisial DM. Perkara ini bermula saat Ruben menawarkan investasi bisnis produk kepada korban. 

Korban yang tergiur lalu menyerahkan sejumlah uang modal. Namun, janji keuntungan tidak pernah terwujud. Modal pokok korban pun tidak dikembalikan.

Penyidik menaikkan kasus ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Polisi juga telah memeriksa lebih dari enam orang saksi serta saksi ahli.Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, menjelaskan kronologi perkara tersebut kepada media.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini," ujar AKP Joko Adi Wibowo di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia menambahkan bahwa status hukum sang artis diubah berdasarkan kesepakatan hasil gelar perkara. 

"Peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," jelas Joko.

Polisi kini menjadwalkan panggilan resmi kepada Ruben Onsu. Ia akan diperiksa perdana sebagai tersangka pada pekan depan. Hingga saat ini, pihak Ruben Onsu belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi mengenai kasus investasi tersebut. (red/ist)

Berdasarkan dokumen belanja instansi pemerintah pusat tahun 2027, alokasi terbesar dipimpin oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menorehkan rekor sebesar Rp240,20 triliun, disusul Kementerian Pertahanan (Rp189,01 triliun) dan Kepolisian Negara RI (Rp139,19 triliun).

Di sisi lain, dua instansi utama yang memegang kendali mutu pendidikan nasional—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)—justru terlempar ke urutan bawah dalam daftar 10 besar. Kemendiktisaintek mengantongi alokasi Rp65,17 triliun di peringkat ke-8, sementara Kemendikdasmen mengekor di posisi ke-9 dengan Rp61,10 triliun.

Porsi anggaran langsung untuk kementerian pendidikan ini memantik perhatian para pengamat kebijakan publik dan pengamat pendidikan. Komposisi ini dinilai memperlihatkan pergeseran penekanan program unggulan pemerintah pusat yang kini lebih bertumpu pada intervensi fisik dan ketahanan pangan gizi masyarakat dibanding belanja operasional institusi pendidikan.

"Kita mendukung peningkatan kualitas gizi anak bangsa, namun membiarkan porsi belanja langsung bagi kementerian pendidikan berada di peringkat terbawah dalam jajaran kementerian strategis adalah pertaruhan besar bagi kualitas SDM jangka panjang," ujar Analis Kebijakan Publik dari Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman.

"Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pendidikan 20 persen yang diamanatkan konstitusi tidak habis di jalur transfer daerah atau program pendukung semata, tetapi benar-benar menyentuh perbaikan fasilitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pengajar secara berimbang," lanjutnya.

Meski demikian, Kementerian Keuangan mengingatkan bahwa porsi postur anggaran yang tercatat di daftar kementerian tidak menggambarkan keseluruhan anggaran pendidikan nasional. Berdasarkan ketentuan undang-undang, mandatory spending untuk fungsi pendidikan tetap dijaga minimal 20 persen dari total belanja negara, yang pemanfaatannya disebar melalui Transfer ke Daerah (TKD), dana abadi pendidikan, serta berbagai skema prioritas lintas sektor.

Kendati demikian, sorotan terhadap efektivitas dan keberpihakan anggaran tetap bergulir. Publik berharap agar pengalokasian dana besar pada program gizi dapat berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur pendidikan modern dan mutu pengajaran yang setara di seluruh wilayah Indonesia.(red/ist)

Pesawat berbadan besar ini berhasil diperbarui melalui kolaborasi apik industri lokal, salah satunya lewat pengerjaan oleh PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia. Ke depan, proyek besar pemeliharaan ini juga akan dilanjutkan oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Di sela-sela peninjauan fisik alutsista tersebut, awak media sempat melakukan wawancara pencegatan (doorstop interview) dengan Menhan. Beliau menegaskan betapa krusialnya momen ini bagi kedaulatan dirgantara nasional.

"Hari ini adalah satu garis awal bahwa modernisasi pesawat transport yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, C-130, merupakan hal yang pertama kita angkat bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri di dalam modernisasi alat angkut transportasi," ujar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di lokasi penyerahan.

Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk tidak lagi bergantung pada bengkel luar negeri demi menjaga keamanan langit nusantara.

"Itu akan dipelihara oleh negara kita sendiri dan menggunakan tenaga teknis dari putra-putra bangsa yang sudah kita persiapkan," tegasnya secara optimistis.

Terbang Lebih Lama hingga 20 Tahun

Modernisasi pesawat ini bukan sekadar servis berkala biasa. Komponen vital pesawat dibongkar dan diganti dengan teknologi paling mutakhir.

Melalui peremajaan total ini, masa pakai pesawat Hercules TNI AU resmi bertambah panjang antara 15 hingga 20 tahun ke depan.

Kertajati Jadi Bengkel Masa Depan

Tidak berhenti sampai di sini, Kemenhan sudah menyusun rencana jangka panjang untuk memperkuat armada transportasi udara. Pemerintah berencana menyulap aset negara di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat perawatan besar (Maintenance, Repair, and Overhaul).

Tempat tersebut nantinya diplot menjadi bengkel utama sekaligus pangkalan penyimpanan berbagai jenis pesawat. Mulai dari pesawat angkut logistik hingga jet tempur taktis milik TNI AU yang jumlahnya diprediksi akan terus bertambah di masa mendatang. (red/ist)

Keterbatasan bahan pangan, krisis air bersih, dan ketiadaan tempat beralih yang layak memaksa warga memasang papan darurat di tepi jalan utama. Papan tersebut menjadi jeritan langsung mereka yang tertulis jelas: "KAMI SANGAT2 BUTUH BANTUAN".

Kondisi kritis ini turut menarik perhatian dunia internasional. Reporter lapangan stasiun televisi Al Jazeera, Jessica Washington, yang turun langsung ke lokasi bencana menggambarkan situasi pilu di titik pengungsian mandiri tersebut.

"Bantuan memang sudah mencapai beberapa komunitas di Manggarai, tetapi tidak untuk semuanya. Warga di desa ini mengaku belum menerima bantuan apa pun. Mereka sangat kekurangan makanan, obat-obatan, dan terutama air bersih," lapor Jessica Washington dalam siaran langsungnya dari lokasi terdampak.

Penyintas di Desa Riung kini terpaksa membangun tenda seadanya dari bambu dan terpal plastik berlubang. Mereka berjuang melawan cuaca ekstrem, di mana suhu sangat menyengat saat siang hari dan dingin menusuk pada malam hari. 

Keterbatasan ini membuat kelompok rentan, khususnya anak-anak, mulai terserang berbagai penyakit. Sementara itu, stok beras milik warga terus menipis.

Menanggapi situasi darurat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama jajaran pemerintah daerah terus mempercepat proses penanganan. 

Pemerintah pusat telah memobilisasi personel gabungan yang terdiri atas sekitar 1.800 anggota TNI dan Polri ke titik-titik bencana. Tugas utama tim gabungan ini adalah mengawal, memverifikasi data korban, serta mempercepat distribusi bantuan logistik ke area terisolasi.

Namun, operasi kemanusiaan ini menghadapi tantangan geografis yang berat. Akses jalan darat menuju pelosok Manggarai banyak yang terputus akibat longsoran batu besar. Jarak antar-komunitas pengungsi yang berjauhan juga memperlambat pergerakan truk pembawa bantuan. 

Pemerintah berjanji akan terus memaksimalkan jalur alternatif guna memastikan seluruh logistik darurat dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.(red/ist)

Jantung masinis dan kru kabin seketika berdegup kencang saat melihat siluet raksasa bergerak di kejauhan. Sebuah gerombolan gajah liar berukuran besar terpantau sedang berjalan beriringan melintasi jalur rel aktif yang membelah zona hijau tersebut.

Detik-Detik Menegangkan di Atas Rel

Peristiwa menegangkan ini bermula ketika kereta api cepat sedang melaju dalam kecepatan operasional normal melintasi koridor hijau perlintasan Alipurduar.

Wilayah hutan ini memang dikenal secara global sebagai salah satu titik perlintasan rawan sekaligus jalur migrasi alami yang penting bagi kawanan satwa berbelalai tersebut. 

Beruntung, kewaspadaan tinggi dari petugas kehutanan setempat dan kru perkeretaapian di lapangan berhasil mencegah terjadinya potensi kecelakaan fatal yang kerap mengancam populasi gajah.

Petugas pos jaga kehutanan yang bersiaga di dekat perbatasan hutan langsung menyadari pergerakan dari puluhan gajah yang hendak menyeberang rel. 

Tanpa membuang waktu, petugas lapangan tersebut segera memberikan isyarat bahaya dan mengibarkan tanda darurat ke arah datangnya kereta. Sinyal kilat dari pinggir jalur ini langsung direspons cepat oleh masinis dengan menarik tuas rem darurat guna memperlambat laju rangkaian besi yang sangat berat tersebut.

Di tengah ketegangan proses pengereman darurat, koordinasi intensif terus dilakukan demi memastikan jarak aman yang mutlak antara moncong lokomotif dan kawanan satwa langka dilindungi tersebut.

"Saat melihat isyarat bahaya dari petugas kehutanan di pinggir jalur Alipurduar, fokus utama saya hanya satu, yaitu menghentikan kereta seaman mungkin," ujar sang masinis utama saat diwawancarai di stasiun pemberhentian berikutnya.

Akhir yang Melegakan bagi Semua Pihak

Berkat kehati-hatian, ketenangan, dan aksi sigap para petugas di lapangan, kereta api Rajdhani Express berhasil berhenti total dalam jarak yang sangat aman dari posisi kawanan gajah. 

Seluruh penumpang di dalam gerbong sempat merasakan guncangan halus akibat proses pengereman darurat yang mendadak, namun situasi di dalam kabin tetap kondusif, tenang, dan terkendali setelah kru memberikan pengumuman.

Setelah memastikan seluruh gerombolan gajah berhasil menyeberang rel dengan selamat tanpa ada satu pun yang terluka, petugas kehutanan segera memberikan sinyal aman kembali kepada masinis. 

Laju kereta api penumpang pun akhirnya dapat dilanjutkan menuju kota tujuan dengan membawa cerita hangat mengenai harmoni kehidupan manusia dan satwa liar di tengah modernisasi zaman.(red)

Namun, teka-teki mengenai turunnya hujan mendadak tersebut segera terjawab oleh otoritas daerah.Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi mengonfirmasi bahwa hujan yang membasahi jalanan ibu kota bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan hasil dari intervensi teknologi. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). 

Strategi ini sengaja ditempuh sebagai langkah taktis untuk menekan dampak buruk kekeringan dan menyegarkan kualitas udara di wilayah Jakarta yang belakangan memburuk.

Di tengah proses peninjauan di Balai Kota Jakarta, Pramono memberikan pernyataan langsung kepada awak media mengenai keberhasilan sekaligus tantangan teknis dari pelaksanaan hujan buatan ini.

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memaksimalkan setiap awan yang ada guna menciptakan hujan buatan, meskipun diakui hasil saat ini belum maksimal karena keterbatasan awan.

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI berupaya memaksimalkan setiap potensi awan untuk dijadikan hujan buatan. Meskipun hujan sempat turun dua kali, ia mengakui hasilnya belum maksimal karena keterbatasan awan yang ada.

"Sehingga dengan demikian, minimal ini membuat ada lebih segar sedikit walaupun belum maksimal karena memang awannya enggak ada. Problemnya itu," jelas Pramono.

Hujan buatan ini terpantau di sebagian Jakarta Timur, Selatan, dan Bekasi, di mana tim OMC terus memantau radar untuk penyemaian bahan higroskopis demi mengatasi kekeringan dan kualitas udara.(red)

Aksi ini merupakan buntut dari polemik video viral mengenai tantangan menghafal Al-Qur'an berhadiah minuman beralkohol di sebuah festival musik yang memicu kemarahan umat Islam. 

Massa mendesak penghentian total aktivitas produksi.Dalam mediasi, pihak pabrik meminta waktu penundaan selama tujuh hari untuk menghentikan operasional secara bertahap. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Habib Bahar yang menuntut penutupan seketika demi menjaga moral bangsa.

Suasana semakin memanas ketika Habib Bahar melontarkan ancaman keras di hadapan massa dan pengelola pabrik. Beliau menegaskan tidak akan mundur dalam memberantas peredaran miras yang dinilainya sebagai akar dari segala kemaksiatan di masyarakat.

"Kalau enggak ditutup, kalian duduk diam, saya yang bakar. Habis saya bakar, saya menyerahkan diri ke kepolisian," tegas Habib Bahar di tengah orasinya yang disambut takbir dari pendukung di lokasi.

Pernyataan berani ini menegaskan posisinya yang siap menghadapi konsekuensi hukum demi menutup tempat tersebut. Beliau menambahkan bahwa memberantas kemaksiatan tidak butuh kompromi waktu.

Baginya, miras adalah induk dari segala kejahatan yang merusak generasi muda bangsa.Aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI ini berjalan dengan pengawasan penuh guna mencegah terjadinya tindakan anarkis. 

Hingga kini, aparat masih berjaga di sekitar lokasi pabrik untuk mengantisipasi pergerakan massa lanjutan dan memastikan situasi wilayah tetap aman terkendali.

(red)

Rencana besar ini disampaikan Menhan usai menghadiri serah terima pesawat Hercules C-130H nomor ekor A-1319. Pesawat tersebut sukses menjalani modernisasi besar-besaran di dalam negeri oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Di tengah acara tersebut, Menhan menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pertahanan udara Indonesia di masa depan. "Ke depan kita akan mendapatkan jumlah pesawat transportasi dan juga pesawat tempur yang lebih besar," kata Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Hanggar GMF, Tangerang.

Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa pengadaan alutsista masa depan tidak sekadar membeli unit fisik dari luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk membeli sistem utuh serta membawa pulang alih teknologi demi kemandirian bangsa."Jadi kita tidak hanya membeli alatnya, tapi kita beli sistemnya. Ini yang akan kita terapkan di Indonesia," jelas Sjafrie Sjamsoeddin lebih lanjut.

Langkah ini diambil agar Indonesia tidak lagi bergantung pada perusahaan asing untuk merawat jet tempur baru. Melalui keberhasilan proyek pesawat Hercules oleh GMF AeroAsia, teknisi lokal terbukti mampu mengemban tugas berat ini. Tahun depan, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga dijadwalkan meluncurkan hasil modernisasi alutsista buatan dalam negeri lainnya.(red)

Insiden ini melibatkan tabrakan beruntun adu banteng antara truk car carrier pengangkut puluhan sepeda motor baru bernomor polisi DA 8790 CO dengan sebuah truk fuso bernomor polisi KH 8294 SD.

Pekatnya kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat jarak pandang pengemudi di jalur Trans Kalimantan tersebut menurun drastis hingga tersisa 5 sampai 10 meter saja. 

Akibat visibilitas yang buruk, kedua kendaraan besar gagal mengantisipasi ruang gerak aman. Hantaman keras membuat truk pengangkut sepeda motor oleng lalu terbalik ke bahu jalan, menyebabkan puluhan motor matik baru berserakan dan ringsek di sepanjang jalan.

"Ada dua truk yang mengalami insiden, kendaraan yang mengangkut motor terbalik sedangkan truk satunya ringsek di bagian depan," kata Kasat Lantas Polres Banjar Iptu Agung Iswahyudi saat diwawancarai wartawan.

Beliau menambahkan, "Kami memastikan tidak ada korban jiwa dari peristiwa laka itu, namun kedua sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dilarikan petugas ke Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Banjarbaru."

Dampak dari kecelakaan ini sempat melumpuhkan total arus lalu lintas Trans Kalimantan. 

Relawan setempat, Syahrani, menyebutkan evakuasi berjalan dramatis karena salah satu sopir sempat terjepit di dalam kabin kemudi. Antrean kendaraan dilaporkan mengular panjang hingga sepanjang 5 kilometer sebelum akhirnya polisi berhasil mengamankan jalur jalan. 

Pihak Satlantas Polres Banjar mengimbau seluruh pengguna jalan yang melintasi kawasan rawan karhutla agar selalu menyalakan lampu utama dan mengurangi kecepatan.(red)

Pesawat C-130H Hercules tail number A-1319 hasil modernisasi Garuda Maintenance Facility (GMF) diserahkan Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin di Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), Cengkareng, Tangerang, Rabu (19/8/2026). Selanjutnya, pesawat diserahkan kepada TNI AU dan diterima Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M.

Modernisasi C-130H A-1319 mencakup penggantian Center Wing Box Replacement (CWBR), Avionics Upgrade Program (AUP), dan Structural Integrity Program (SIP). Pelaksanaannya melibatkan TNI AU, GMF, dan PTDI dengan dukungan personel teknis yang memiliki kompetensi serta pengalaman dalam pemeliharaan pesawat Hercules.

" Modernisasi C-130H menjadi bagian dari sejarah baru pembangunan kekuatan pertahanan yang selaras dengan pengembangan industri pertahanan dan industri dirgantara nasional.

kemampuan melaksanakan modernisasi pesawat angkut di dalam negeri menunjukkan langkah maju menuju kemandirian pemeliharaan alutsista TNI AU" ujar Menhan dikutip dari rilis tertulis Dispen TNI AU.

Sementara itu, Kasau menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan atas dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta kemampuan alutsista TNI AU.

Modernisasi C-130H A-1319 menjadi salah satu wujud penguatan kemampuan industri dirgantara nasional dalam mendukung kesiapan operasional sekaligus meningkatkan kemandirian pemeliharaan alutsista TNI AU di dalam negeri. (red/ist)

Sindikat yang dikendalikan warga negara India ini menjadikan sebuah ruko di Jakarta Utara sebagai pusat operasi, dengan pembagian fungsi yang terorganisir dari lantai satu untuk transaksi hingga lantai empat sebagai ruang peleburan. 

Modus operandi yang digunakan tergolong rapi, emas batangan diolah menjadi bubuk, dicampur zat kimia, dan disembunyikan dalam pakaian dalam yang dimodifikasi untuk mengelabui x-ray bandara.

"Lantai satu untuk transaksi emas, lantai dua gudang dan brankas, lantai tiga tempat istirahat, dan lantai empat tempat pengolahan emas menjadi bubuk untuk menghindari pemeriksaan bandara, rekan-rekan," jelas Brigjen Pol Mohamad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan dua WNA India dan berbagai barang bukti, termasuk emas batangan, alat peleburan, dan pakaian dalam modifikasi. Sindikat ini ditaksir mampu mengolah 30 kilogram emas per hari dan telah beroperasi selama delapan bulan dengan nilai perputaran uang mencapai Rp3 triliun per bulan.

Bareskrim Polri menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini dengan berkoordinasi bersama Imigrasi, Bea Cukai, dan PPATK untuk memburu pelaku lainnya serta melacak aliran dana. (red)

Pengadangan Massa di Jantung Ibu Kota

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia menjadi saksi bisu benturan antara aspirasi mahasiswa dan barikade ketat aparat kepolisian. Massa unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang bergerak dari arah Jalan Jenderal Sudirman mendadak tertahan. 

Langkah kaki seribu mahasiswa bermantel kuning itu terhenti karena polisi memblokade jalan masuk menuju pusat. Suasana yang awalnya tertib berubah menjadi penuh tekanan. Pekikan orasi dari atas pengeras suara mulai bersahutan dengan deru mesin kendaraan petugas yang berjaga.

Ketegangan memuncak saat jajaran kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat menghentikan laju mobil komando milik mahasiswa. 

Petugas dengan tegas memerintahkan sopir kendaraan tersebut untuk segera memutar balik. Perintah sepihak ini spontan menyulut protes keras dari barisan garda depan mahasiswa. Mereka merasa hak menyuarakan pendapat di ruang publik sedang dibatasi.

Perdebatan Sengit di Depan Barikade

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, selaku Wakil Ketua BEM UI langsung turun tangan. Perempuan berjaket kuning itu berjalan cepat menembus kerumunan massa. Ia langsung berdiri berhadapan langsung dengan Kapolres di depan barikade berlapis.

Adu mulut yang panas pun tidak terhindarkan di tengah riuhnya kepungan massa. Fathimah dengan nada tinggi mempertanyakan alasan pemblokiran jalan tersebut. Saking emosionalnya, ia bahkan sempat melepas paksa alat dengar (earpiece) yang menempel di telinga sang petugas kepolisian agar suaranya didengar jelas.

Berikut adalah petikan dialog ketegangan yang terjadi di tengah aksi:

Fathimah Azzahra: "Bapak bisa dengar saya enggak! Kenapa mobil komando kami diadang?"

Kapolres: "Kalian tidak boleh masuk ke area ini. Jalan ini harus steril, silakan mobilnya putar balik!"

Fathimah Azzahra: "Siapa yang terganggu, Pak? Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara damai!"

Kapolres: "Ini demi ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas jalan raya!"

Fathimah Azzahra: "Kami punya hak konstitusi untuk bersuara! Tolong jangan halangi kami!"

Tangis di Tengah Tekanan Massa

Adu argumen yang berjalan alot itu berlangsung selama beberapa menit. Tekanan situasi yang sangat masif, himpitan barikade polisi, serta tanggung jawab besar menjaga keselamatan rekan-rekannya membuat emosi Fathimah campur aduk.

Di tengah bentakan dan ketegangan tersebut, Fathimah tidak mampu membendung air matanya. Ia menangis spontan saat terus berdebat mempertahankan posisi mobil komando mahasiswa.

Meskipun matanya berkaca-kaca, ia tetap menolak untuk mundur. Fathimah tetap berdiri kokoh memegang mikrofon komando demi memastikan tidak ada tindakan represif dari aparat kepada barisan mahasiswa di belakangnya. 

Aksi berani sang Wakil Ketua BEM UI ini pun langsung viral di berbagai platform media sosial. Rekaman video tersebut menuai banyak simpati publik yang mengagumi keberanian mahasiswa dalam mengawal demokrasi. (red/ist)

Langkah ini merupakan pengembangan strategis setelah polisi berhasil membekuk dua warga negara asing (WNA) asal India yang berperan sebagai pengontrol sindikat.

Ruko empat lantai tersebut ternyata berfungsi layaknya sebuah pabrik pengolahan logistik yang terorganisir rapi. Di lantai pertama, komplotan ini menerima pasokan batangan emas hasil kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dari pelosok Indonesia. Lantai kedua menjadi tempat penyimpanan logistik, lantai tiga untuk istirahat, dan lantai paling atas disulap menjadi laboratorium pemurnian.

Di sela-sela pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), pimpinan operasi memberikan keterangan langsung terkait kecanggihan modus operandi para pelaku yang memanfaatkan reaksi kimia. Emas murni mula-mula dihancurkan menggunakan mesin blender khusus menjadi serbuk halus.

"Emas batangan dihancurkan dengan alat menjadi bubuk. Setelah itu diberikan pewarna sesuai jenis kainnya, lalu dicampur obat kimia khusus hingga teksturnya berubah menyerupai gel. Ketika diselipkan di dalam celana dalam pria atau bra wanita yang dimodifikasi, gel emas ini tidak akan terdeteksi sebagai logam saat melewati mesin x-ray bandara, bahkan terasa kenyal seperti kulit biasa saat diraba petugas," ujar Brigjen Pol. Mohamad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri.

Dari penggeledahan ruko ini, petugas menyita sejumlah barang bukti krusial. Mulai dari timbangan digital, alat uji kadar, tungku peleburan induksi, satu set mesin jahit merek Typist, hingga satu batang emas murni seberat 1 kilogram yang disimpan di dalam brankas. 

Temuan ini melengkapi barang bukti sebelumnya di Apartemen Fontana lantai 28 berupa uang tunai Rp1,1 miliar serta 2,5 kilogram emas murni.

Bareskrim Polri memperkirakan sindikat ini memiliki kapasitas produksi fantastis hingga 30 kilogram emas per hari, atau setara dengan 1 ton dalam sebulan. Jika ditotal, potensi kerugian negara akibat hilangnya pendapatan ekspor dan royalti pertambangan mencapai Rp2,5 triliun setiap bulannya.

Guna menelusuri seluruh aliran dana dan memburu kaki tangan lokal yang masih buron, Polri kini bersinergi erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pihak Imigrasi, serta Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. (red/ist)

Jaringan ini mampu memproduksi emas ilegal berbentuk gel hingga 30 kilogram per hari. Modus kejahatan dilakukan di dalam dua unit apartemen mewah untuk mengelabui aparat hukum sebelum diselundupkan ke Dubai. 

Kejahatan terstruktur ini tidak hanya merugikan negara secara masif, tetapi juga merusak kedaulatan ekonomi bangsa.

Merespons pembongkaran skandal besar tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni langsung melayangkan kecaman keras. Ia menilai aktivitas ilegal berskala besar tersebut mustahil berjalan mulus tanpa adanya kontribusi dari aktor dalam negeri. 

Sahroni mendesak Polri tidak sekadar menangkap pelaku asing di permukaan, melainkan membongkar seluruh akar konspirasi hingga tuntas ke bawah.

"Aktivitas ilegal dengan kapasitas sebesar ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya perlindungan atau keterlibatan pihak lokal di lapangan. Saya meminta Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat atau pembeking lokal yang turut melancarkan aksi mereka. Ini bukan lagi sekadar pencurian biasa, ini adalah penjarahan kekayaan alam Indonesia secara terang-terangan yang terstruktur dan merusak sistem ekonomi kita," tegas Ahmad Sahroni.

Langkah Bareskrim ini dinilai sangat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kebocoran sumber daya alam. Sahroni mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional akan rapuh jika aset berharga negara terus dikuras secara ilegal oleh pihak asing melalui jalur penyelundupan tersembunya. (red/ist)

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dedy Tabrani, dengan melibatkan 35 personel gabungan BNN Provinsi Aceh dan Polres Nagan Raya. Tim harus menempuh medan pegunungan yang berat hingga mencapai lokasi pada ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut (MDPL). Penindakan ini menjadi langkah nyata BNN dalam memutus mata rantai produksi dan peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dua titik lahan ganja tersebut ditemukan di Dusun Alue Jring, Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Tanaman ganja yang ditemukan memiliki ketinggian sekitar 1,5 hingga 3,5 meter dengan jarak tanam sekitar 80 sentimeter. Tanaman diperkirakan telah berusia empat bulan dan berada dalam kondisi siap panen.

Setibanya di lokasi, personel gabungan langsung mencabut seluruh tanaman ganja hingga ke akarnya. Selanjutnya, tanaman tersebut dimusnahkan di tempat dengan cara dibakar sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tanaman ganja tidak kembali dimanfaatkan serta mencegahnya masuk ke dalam mata rantai peredaran gelap narkotika.

Pemusnahan lahan ganja tersebut merupakan bagian dari upaya BNN memberantas narkotika dari hulu dengan menyasar sumber produksinya. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah pasokan narkotika berkembang dan menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga melalui pengabdian nyata untuk menjaga bangsa dan negara. Pemberantasan narkotika menjadi salah satu bentuk pengabdian tersebut, mengingat ancaman narkotika dapat merusak kesehatan, masa depan generasi muda, serta ketahanan sosial masyarakat.

"Medan yang sangat berat dan ketinggian ekstrem 1.800 MDPL ini membuktikan bahwa para pelaku sengaja memanfaatkan isolasi geografis hutan lindung untuk mengelabui hukum. Namun, tidak ada ruang yang terlalu terpencil bagi BNN. Pemusnahan 30.000 batang pohon siap panen ini bukan sekadar angka statistik, melainkan langkah nyata menyelamatkan jutaan generasi muda dari jerat narkoba," ujar Brigjen Pol Dedy Tabrani di lokasi pemusnahan.

Melalui penindakan ini, BNN menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Semangat cinta tanah air diwujudkan melalui kerja nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkotika.

Sinergi BNNP Aceh dan Polres Nagan Raya juga menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kekuatan dan komitmen bersama. Dengan semangat War On Drugs for Humanity, BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga bangsa dan negara dari ancaman narkotika demi melindungi generasi penerus dan mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. (red/ist)

Mereka adalah petugas kebersihan, petani, dan ojek online. Langkah kaki mereka tegap mengikuti parade, memecah keheningan pelataran pusat pemerintahan Jawa Barat.

Pemandangan ini menyisakan haru sekaligus keprihatinan mendalam. Selama puluhan tahun, mereka yang berkeringat di jalanan selalu berada di pinggiran sejarah. Tubuh mereka legam terbakar matahari demi memastikan kota tetap bersih. 

Namun, nama mereka jarang disebut dalam pidato kenegaraan. Mereka kerap terlupakan di tengah riuhnya pesta kemerdekaan. Hari ini, Kang Dedi Mulyadi (KDM) membalikkan keadaan. 

Kursi empuk pejabat diserahkan kepada pahlawan tanpa tanda jasa ini. Sebuah tamparan keras bagi sistem yang sering abai pada rakyat kecil.

Di tengah jalannya parade, seorang petugas kebersihan menyeka keringat dengan haru. Matanya berkaca-kaca menatap panggung utama.

"Saya biasa bersihkan sampah di depan gedung ini tiap subuh. Tidak pernah mimpi bisa duduk di kursi empuk VIP dan ikut parade. Merdeka itu ternyata begini, saat kami yang kecil akhirnya dianggap ada dan dihargai," ujarnya dengan suara bergetar menahan tangis.

Narasi ini bukan sekadar panggung politik. Ini adalah cermin besar bagi kita semua. Mengapa butuh waktu lama hanya untuk memberikan tempat layak bagi mereka yang berjasa. Keprihatinan ini harus jadi momentum perubahan. Kemerdekaan sejati bukan milik mereka yang berdasi, melainkan milik setiap jiwa yang tulus membangun negeri dari bawah.(red/ist)

KM Queen Mary telah bersandar tenang di dermaga Desa Gufasa. Di kejauhan, KM Permata Obi mendekat, bersiap manuver untuk merapat ke sisi pelabuhan. Besi terapung itu bergerak anggun, membelah ombak dalam rutinitas yang seharusnya berjalan sempurna.

Namun takdir berkata lain pada pukul 08.30 WIT. Tanpa peringatan, alam merobek ketenangan. Angin kencang bertiup beringas, bersekongkol dengan arus laut yang mendadak bergolak dahsyat. KM Permata Obi tiba-tiba kehilangan kendali. 

Mesin menderu, namun kemudi tak berdaya melawan amukan alam. Kapal raksasa itu terombang-ambing, terseret tak terkendali menuju buritan KM Queen Mary yang tak sempat menghindar.

"Di tengah amukan angin, besi-besi raksasa itu seolah kehilangan jiwanya. Kami hanya bisa berserah saat alam mengambil alih kendali," kenang seorang saksi mata saat diwawancarai di lokasi.Kepanikan pecah seketika.

Pekikan peluit berbaur dengan teriakan histeris dari daratan. Detik mencekam terasa berjalan lambat saat lambung KM Permata Obi kian merapat dalam kecepatan mengerikan. Benturan keras tak terhindarkan. 

Suara hantaman besi memecah keheningan pelabuhan, memicu getaran hebat yang merontokkan fasilitas dermaga. Karet penahan benturan terlepas seiring robeknya bagian belakang KM Queen Mary.

Dalam balutan ombak, keajaiban masih menyertai karena tidak ada darah yang tumpah atau nyawa yang terenggut. Ketika badai mereda, yang tersisa hanyalah luka pada dinding baja yang terkoyak. 

Pekatnya ketakutan kini berganti rasa syukur mendalam. Di balik kerusakan material, perdamaian akhirnya dirajut secara kekeluargaan di atas tanah Maluku Utara. (red/ist)

Demo udara tersebut melibatkan pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, hingga pesawat intai. Penampilan tersebut menjadi gambaran kemampuan personel dan kesiapan alutsista TNI AU dalam melaksanakan tugas.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan demo udara.

Kasau menilai keberhasilan demo udara tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi personel sejak tahap persiapan, latihan hingga pelaksanaan.

Lebih lanjut Kasau menyebutkan keterlibatan TNI AU dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI juga menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan Angkatan Udara kepada masyarakat.

“Angkatan Udara adalah milik rakyat. Dan melalui kegiatan ini kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa Angkatan Udara memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas,” tegas Kasau.

Demo udara tersebut sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan wujud kesiapan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (red)

Bantuan yang dibawa berupa kebutuhan pokok, antara lain makanan dan berbagai perlengkapan yang diperlukan masyarakat terdampak. Setibanya di Maumere, bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengiriman melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat bantuan tiba di wilayah terdampak. Dengan menggunakan C-130J Super Hercules, bantuan dalam jumlah besar dapat diangkut dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Maumere untuk segera didistribusikan.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AU kepada masyarakat terdampak pascagempa di Maumere.

“Bantuan yang dikirim berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Kadispenau.

Pengiriman bantuan menggunakan C-130J Super Hercules tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI AU dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pascagempa di Maumere. (red/ist)

Curah hujan yang memecahkan rekor hingga melampaui 800 mm dalam tiga hari berturut-turut telah melumpuhkan total seluruh aktivitas publik dan menenggelamkan puluhan kendaraan warga.

Pemandangan kota kini sangat memprihatinkan, dipenuhi oleh kepungan air cokelat pekat berarus sangat deras yang menghanyutkan apa saja di jalanan. 

Bencana ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur kota, tetapi juga membawa duka mendalam yang menyayat hati akibat munculnya korban jiwa. Sebuah tanah longsor yang dipicu oleh kejenuhan tanah secara mendadak runtuh dan menghantam sebuah kompleks apartemen di Okpo-dong, mengubur lantai dasar dan merenggut satu nyawa penduduk setempat.

Di tengah situasi darurat yang mencekam dan penuh kepanikan tersebut, tangisan serta kekhawatiran mendalam menyelimuti para korban yang terisolasi. 

Salah satu organisasi kemanusiaan global yang bergerak cepat di lokasi, World Water Council (WWC), langsung menyuarakan keprihatinan mendalam mereka terkait bencana hidrometeorologi ini.

"Tragedi memilukan di Geoje adalah alarm keras bagi kita semua mengenai ancaman nyata krisis iklim global. Diperlukan sinergi konkret dalam pengelolaan sumber daya air darurat dan penguatan infrastruktur kota yang tangguh agar keselamatan jiwa manusia tidak terus menjadi taruhan di masa depan" ujar perwakilan lembaga tersebut.

Hingga saat ini, ratusan warga masih terjebak di dalam rumah serta kendaraan mereka yang terkepung banjir. 

Tim penyelamat dan pemadam kebakaran terus berpacu dengan waktu di bawah guyuran hujan yang belum mereda demi mengevakuasi lansia dan anak-anak ke tempat pengungsian yang lebih aman.(red/ist)

Di balik megahnya Pesta Rakyat HUT ke-81 RI, jejak kemerdekaan justru ternoda oleh lautan sampah yang berserakan di setiap sudut ikon bangsa ini.

Plastik pembungkus, botol minuman, dan sisa makanan menjadi saksi bisu runtuhnya kesadaran lingkungan di tengah euforia. Ironis, saat kita merayakan kebebasan dari penjajahan, kita justru menjajah ruang publik dengan keegoisan. 

Monas yang seharusnya menjadi simbol martabat bangsa, mendadak berubah menjadi tempat pembuangan raksasa akibat tangan-tangan pengunjung yang enggan bertanggung jawab atas limbah mereka sendiri.

Di tengah situasi memprihatinkan ini, para petugas kebersihan bertaruh dengan waktu dan rasa lelah. Tanpa seragam dinas yang megah, mereka adalah pahlawan sunyi yang memungut sisa kesenangan warga yang memadati kawasan sejak siang hari.

"Sangat sedih melihat ini terjadi setiap tahun. Kami merayakan kemerdekaan dengan bekerja melayani ego orang-orang yang mengaku sudah merdeka tapi membuang sampah sembarangan," ujar Supriatna (42), salah satu petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saat diwawancarai di sela-sela menyapu area pelataran Monas.

Narasi keprihatinan ini menjadi tamparan keras bagi kita semua sebagai bangsa. Kemerdekaan sejati bukan hanya soal kebebasan berpesta, melainkan tentang kedewasaan dalam bersikap dan menjaga milik bersama. 

Selama kita masih acuh terhadap kebersihan lingkungan, selama itu pula kita belum sepenuhnya merdeka dari belenggu keegoisan diri. Monas malam ini tidak hanya butuh dibersihkan secara fisik, tetapi juga membutuhkan refleksi mendalam dari setiap jiwa yang mengaku mencintai tanah air ini.(red)

Massa yang dimotori oleh BEM UI di bawah kepemimpinan Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengajak aliansi mahasiswa serta masyarakat sipil untuk turun ke jalan. 

Mereka menilai momentum kemerdekaan saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil akibat kebijakan pusat yang dinilai tidak berpihak pada publik.Di tengah persiapan konsolidasi, Ketua BEM UI menyampaikan seruan tegas agar seluruh elemen bergerak bersama. 

"Hari ini kita melihat kedaulatan rakyat dikebiri kekuasaan. Kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan hak atas keadilan yang harus direbut kembali. Kami memanggil seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil: rapatkan barisan, turun ke jalan esok hari, dan suarakan kebenaran demi bangsa!" tegas Athof, Senin (17/8).

Dalam aksi ini, mahasiswa membawa delapan tuntutan krusial untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Poin utamanya meliputi pemberantasan KKN, pelaksanaan reforma agraria, penurunan harga pangan dan BBM, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai memboroskan anggaran daerah.

Pihak BEM UI menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta atas potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Sudirman-Thamrin dan mengimbau pengendara mencari rute alternatif selama aksi. (red/ist)

Keputusan mendadak ini diambil sebagai wujud simpati, empati, dan solidaritas mendalam terhadap korban bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pembatalan ini mencakup panggung hiburan rakyat, panggung DJ, konser musik, lomba rakyat, hingga agenda pembagian doorprize yang telah disiapkan jauh-jauh hari oleh panitia daerah.

Meski upacara pengibaran dan penurunan bendera tetap berjalan khidmat, gemerlap pesta rakyat yang dinanti-nanti terpaksa ditiadakan. Langkah ini menegaskan bahwa esensi kemerdekaan bukan sekadar kemeriahan fisik semata, melainkan ketajaman rasa kemanusiaan serta persatuan antardaerah di tengah ujian berat yang melanda belahan wilayah Indonesia lainnya.

Terkait kebijakan tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, memberikan pernyataan resminya. "Kami memutuskan meniadakan panggung hiburan malam ini sebagai wujud duka mendalam bagi saudara kita di Flores, NTT, yang tertimpa musibah gempa. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu merasakan penderitaan sesama bangsa dan mengulurkan doa terbaik untuk mereka," ujar Aditya Halindra Faridzky.

Kebijakan ini memicu respons beragam di tengah masyarakat Tuban. Sebagian warga sempat mengaku kecewa karena telah mengosongkan waktu untuk menyaksikan panggung hiburan akhir pekan. 

Namun, setelah mengetahui alasan kemanusiaan yang mendalam di baliknya, masyarakat luas memberikan apresiasi tinggi atas kepekaan sosial pemerintah daerah.

Anggaran serta fokus perhatian yang semula dialokasikan untuk pesta pora kini dialihkan pada penggalangan donasi dan doa bersama. Pemkab Tuban berharap langkah ini mampu memicu gerakan kepedulian daerah lain untuk membantu pemulihan di Flores. Solidaritas nasional ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh elemen bangsa tetap bersatu menghadapi cobaan.(red)

Artinya, semua orang yang datang diperlakukan sama rata. Mulai dari pelajar sekolah, pegawai negeri, anggota TNI-Polri, sampai jajaran Forkopimda. Mereka semua berdiri berjejer di lapangan terbuka dan sama-sama merasakan teriknya sengatan matahari pagi. 

Satu-satunya pengecualian hanyalah kursi khusus untuk para veteran perang dan sesepuh sebagai bentuk hormat.

Di tengah suasana yang gerah namun tetap khidmat itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, angkat bicara soal alasan di balik keputusan berani ini.

"Untuk pelaksanaan di Kulon Progo, kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah pada seluruh tamu undangan dan juga para peserta upacara," ungkap Agung seusai memimpin jalannya upacara.

Agung jujur mengakui, meski kaki pegal berdiri hampir dua jam di panas terik, langkah ini penting untuk meruntuhkan jarak psikologis dengan warga. Pemkab ingin menghapus pemandangan lama di mana pejabat nyaman berteduh sementara peserta lain kepanasan. 

Aksi nekat yang bikin salut ini akhirnya menuai pujian warga, membuktikan bahwa kemerdekaan sejati adalah soal kebersamaan dan senasib sepenanggungan, bukan fasilitas VIP. (red/ist)

Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Setelahnya, 17 dentuman meriam menggema di kawasan Istana Merdeka, disertai bunyi sirene panjang. Dentuman tersebut menjadi penanda dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi, membawa suasana halaman Istana Merdeka ke dalam nuansa khidmat dan penuh penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Presiden Prabowo membacakan langsung naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai membacakan Proklamasi, Presiden Prabowo kemudian memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air. “Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengheningkan cipta, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rangkaian upacara kemudian memasuki prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim “Indonesia Berdaulat”.

Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya membawa Bendera Merah Putih. Ia didampingi M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu sebagai pembentang, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengerek, serta Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi sebagai Komandan Kelompok 8.

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih perlahan bergerak naik menuju puncak tiang. Bendera kemudian berkibar gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut dengan sikap sempurna dan rasa bangga oleh seluruh peserta serta tamu undangan yang hadir.

Setelah bendera berkibar sempurna, Komandan Upacara kembali menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Laporan terakhir tersebut sekaligus menandai berakhirnya prosesi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan persembahan lagu “Hari Merdeka” karya Husein Mutahar. Lagu tersebut dibawakan oleh Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara (GBN), menghadirkan semangat kebangsaan sekaligus kegembiraan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan sarat makna, meneguhkan kembali semangat perjuangan dan persatuan bangsa dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Berkibarnya Sang Merah Putih, lantunan lagu kebangsaan, serta persembahan “Hari Merdeka” menjadi penutup yang menyatukan suasana haru, kebanggaan, dan semangat kebangsaan. (red/ist)

Di antara Narapidana yang dipercaya menjadi Pasukan Pengibar Bendera terdapat (MH), (EF) dan (AM), tiga Warga Binaan tindak pidana terorisme yang tengah menapaki proses perubahan, Senin (17/8).

ketiganya berada pada tahapan pembinaan yang berbeda. (AM) telah menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara (EF) dan (MH) menuju proses ikrar NKRI. 

Bersama Narapidana lainnya, ketiganya mengambil bagian dalam pengibaran Merah Putih sebagai ruang untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, sekaligus memperkuat nilai kebangsaan.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, mengatakan bahwa perubahan Warga Binaan tindak pidana terorisme tidak cukup berhenti pada pernyataan formal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran yang tercermin dalam sikap dan tindakan.

“Kembali kepada NKRI bukan sekadar pernyataan, tetapi sebuah proses. Ketika nilai kebangsaan tumbuh dan diwujudkan melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, serta kemauan memberikan manfaat kepada orang lain, di situlah pembinaan menemukan maknanya,” ujar Dr. Syarpani.

Perjalanan (MH) memiliki cerita tersendiri. Setelah menjalani pembinaan dan menuju proses setia kepada NKRI, kepercayaan untuk mengambil bagian dalam pengibaran Merah Putih menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai kebangsaan yang pernah tergerus.

“Bagi saya, bisa berdiri bersama teman-teman dan ikut mengibarkan Merah Putih memiliki makna yang dalam. Saya pernah berada pada jalan yang keliru. Setelah menjalani pembinaan, saya ingin membuktikan komitmen itu melalui sikap dan perbuatan, serta nantinya kembali memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkap (MH).

Sementara itu, proses perubahan (EF) mulai terlihat melalui pilihan yang tumbuh dari kesadaran pribadi. Di tengah proses menuju ikrar NKRI, atas inisiatif sendiri ia mulai terlibat sebagai relawan pendidikan di PKBM Warga Mandiri Lapas Cipinang, membantu kegiatan pendidikan kesetaraan bagi sesama warga binaan.

Perubahan tersebut turut dirasakan keluarganya. Meski tidak dapat menyaksikan langsung (EF) berada dalam barisan Paskibra, ibundanya mengaku bangga dan terharu mengetahui sang anak dipercaya mengambil bagian dalam pengibaran Merah Putih sekaligus mulai aktif membantu kegiatan pendidikan.

“Sebagai ibu saya terharu dan bangga mendengar (EF) dipercaya menjadi bagian dari pasukan pengibar Merah Putih. Saya juga senang mengetahui sekarang dia mau membantu kegiatan pendidikan. Saya berharap ini menjadi jalan bagi (EF) untuk terus berubah, menjadi lebih baik, dan nantinya kembali kepada keluarga serta masyarakat sebagai orang yang bermanfaat,” ungkap (ESE), ibunda dari (EF)

Bagi Lapas Cipinang, perjalanan (MH) dan (EF) menunjukkan bahwa pembinaan Warga Binaan tindak pidana terorisme membutuhkan proses berkelanjutan melalui penguatan kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan sosial. Perubahan tidak hanya dilihat dari ikrar yang diucapkan, tetapi juga dari kesediaan menjalani proses dan mengambil peran positif dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan HUT Ke-81 RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” pun menghadirkan makna lebih dari sebuah seremoni. Di balik Merah Putih yang berkibar terdapat proses meneguhkan kembali rasa kebangsaan, di ruang pendidikan tumbuh keinginan untuk bermanfaat, dan di tengah keluarga tumbuh harapan agar perubahan itu terus terjaga.

Melalui pembinaan yang konsisten dan humanis, Lapas Cipinang terus membuka ruang bagi setiap Warga Binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Sebab kembali kepada Indonesia bukan hanya tentang sebuah ikrar, tetapi bagaimana nilai kebangsaan kembali hidup dalam sikap, pilihan, dan tindakan. (Red/ist)

Hanya dalam hitungan menit, jalanan berubah menjadi sungai berarus deras, memicu banjir bandang perkotaan yang melumpuhkan aktivitas warga. Di tengah kekacauan itu, sebuah drama taruhan nyawa yang mengharukan terekam di sebuah terowongan bawah rel kereta yang terendam air setinggi dada orang dewasa.

Sebuah mobil sedan putih nekat menerobos banjir dan langsung terjebak di tengah pusaran air lumpur yang keruh. Air dengan cepat naik, menenggelamkan bagian kap depan dan mulai merangsek masuk ke dalam kabin. 

Di dalamnya, empat orang penumpang—termasuk wanita dan pengemudi—panik luar biasa ketika pintu mobil terkunci otomatis akibat korsleting listrik. Jeritan minta tolong mereka sayup-sayup terdengar di tengah gemuruh hujan, memicu keputusasaan yang mencekam.

Namun, ketakutan itu runtuh ketika kemanusiaan memanggil. Shen Xiong, seorang petugas polisi lalu lintas pembantu, bersama Li Yong-an, seorang kurir pengantar makanan yang kebetulan melintas, langsung melompat ke dalam air banjir tanpa memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Sambil berenang melawan arus yang kuat, mereka bergegas mendekati mobil yang mulai bergoyang terseret air.

Para penumpang yang panik mencoba merangkak keluar dari jendela belakang yang berhasil dibuka sedikit. Dengan sigap, kedua pria ini menyambut mereka satu per satu di tengah genangan air yang terus meninggi.

"Saat itu air sangat dingin dan arusnya begitu kuat, saya bahkan hampir kehilangan pijakan. Namun, melihat wajah-wajah ketakutan di dalam mobil, saya tahu setiap detik sangat berharga bagi nyawa mereka," ujar Li Yong-an, sang kurir pengantar makanan, saat diwawancarai oleh media setempat pasca-kejadian.

Sambil menggendong seorang wanita di punggungnya, Shen Xiong menuntun korban lainnya berpegangan pada pagar pembatas jalan di dekat terowongan untuk dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Warga sekitar yang menyaksikan momen tersebut dari atas jembatan berteriak histeris, memberikan arahan dan semangat bagi kedua penyelamat. 

Kerja sama estafet yang dramatis itu membuahkan hasil luar biasa; keempat penumpang berhasil ditarik keluar dengan selamat tepat sebelum air menenggelamkan seluruh badan mobil.

Pihak berwenang dari Kepolisian Changxing memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pahlawan jalanan ini.

"Aksi cepat dan keberanian tanpa ragu dari petugas kami bersama warga sipil di lapangan telah mencegah tragedi besar hari ini. Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah bencana paling gelap sekalipun, kepedulian antarsesama tetap menjadi cahaya penyelamat," tegas perwakilan kepolisian setempat dalam pernyataan resminya.

Kisah heroik ini kini viral di berbagai platform media sosial dan menyentuh hati jutaan orang. Di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda wilayah Tiongkok timur, keberanian Shen Xiong dan Li Yong-an menjadi pengingat berharga bahwa pahlawan sejati sering kali lahir dari orang-orang biasa di sekitar kita yang menolak untuk menutup mata saat sesamanya terancam bahaya. (red)

Pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan negara kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti proses pembinaan. Bagi 35 Narapidana yang langsung bebas, momentum tersebut sekaligus menjadi awal untuk melanjutkan proses perubahan di tengah keluarga dan masyarakat.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, menegaskan bahwa remisi tidak semata dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi harus menjadi motivasi untuk menjaga perubahan yang telah dibangun selama menjalani pembinaan.

“Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk berubah. Bagi yang memperoleh remisi, jadikan ini motivasi untuk semakin sungguh-sungguh menjalani pembinaan. Kepada 35 orang yang hari ini langsung bebas, buktikan bahwa kesempatan kedua ini dapat menjadi awal untuk hidup lebih baik, produktif, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat,” ujar Dr. Syarpani.

Pesan tersebut selaras dengan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menempatkan remisi sebagai penghargaan atas kesungguhan Narapidana mengikuti pembinaan. Bagi mereka yang memperoleh kebebasan, momentum tersebut diharapkan menjadi awal kehidupan baru untuk kembali kepada keluarga, menaati hukum, dan berkontribusi positif di masyarakat.

Makna kemerdekaan juga tergambar dalam pelaksanaan upacara. Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Lapas Cipinang turut melibatkan Warga Binaan tindak pidana terorisme, salah satunya MHR. Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan untuk menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperkuat nilai kebangsaan.

Keterlibatan Warga Binaan dalam pengibaran Merah Putih mempertegas bahwa Pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana. Pembinaan diarahkan untuk membuka ruang perubahan dan mempersiapkan setiap Warga Binaan agar mampu kembali menjadi bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.

Salah seorang penerima remisi yang langsung bebas, FZI, mengaku momentum kemerdekaan memiliki makna tersendiri karena menjadi awal baginya untuk kembali berkumpul bersama keluarga.

“Hari ini bukan hanya tentang saya bisa pulang, tetapi kesempatan untuk memulai kembali. Saya ingin menjaga apa yang sudah saya pelajari selama menjalani pembinaan, membahagiakan keluarga, dan membuktikan bahwa saya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.

Peringatan HUT Ke-81 RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” di Lapas Cipinang akhirnya tidak hanya dimaknai melalui upacara dan pengibaran Merah Putih.Momentum kemerdekaan menjadi refleksi atas perubahan, penghargaan terhadap proses pembinaan, dan kesempatan kedua bagi Warga Binaan untuk kembali memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.(red/ist)

Arus liar langsung meruntuhkan keceriaan hari itu dan menjebak puluhan turis dalam hitungan detik.Di tengah kepanikan, suara peluit petugas berbunyi sangat nyaring. 

Air setinggi dada mengamuk dan menyeret beberapa orang yang sedang asyik berfoto. Beberapa turis asing tampak bertahan hidup dengan mencengkeram erat batu-batu licin. Tubuh mereka gemetar melawan derasnya arus sungai yang siap menenggelamkan mimpi mereka.

"Semua terjadi sangat cepat. Air yang semula jernih berubah menjadi gulungan lumpur dalam sekejap. Saya mendengar teriakan minta tolong yang menyayat hati di mana-mana," ujar Art, seorang saksi mata yang merekam kejadian tersebut dengan tangan yang gemetar.

Melihat kepasrahan di wajah para korban yang terjebak, petugas Taman Nasional Doi Suthep-Pui tidak tinggal diam. Tanpa memedulikan keselamatan diri, mereka bersama warga lokal langsung melemparkan tali ke tengah pusaran air. Mereka membentuk rantai manusia untuk menarik para korban yang hampir kehilangan sisa kekuatan.

"Tugas kami adalah memastikan tidak ada satu pun nyawa yang hilang di sini. Saat melihat mereka menangis di atas batu, kami hanya berpikir bagaimana cara menarik mereka secepatnya ke daratan," kata salah satu petugas penyelamat dengan mata berkaca-kaca setelah aksi evakuasi.

Ajaib, mukjizat sore itu nyata. Semua wisatawan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, meski beberapa orang mengalami luka ringan. Peristiwa ini meninggalkan rasa haru yang mendalam tentang indahnya aksi saling menyelamatkan di tengah amukan alam. (red)

Tangisan itu pecah, bercampur rasa takut dan amarah mendalam. "Anak saya pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk terbaring lemas seperti ini!" serunya dengan suara bergetar saat melihat rombongan pejabat datang menjenguk.

Di hadapan pemandangan pilu itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berdiri terpaku dengan gestur tertunduk dalam. Di balik sorot matanya, ada badai perasaan berkecamuk hebat—perpaduan rasa sedih melihat anak menderita dan marah besar atas kelalaian fatal di lapangan. 

Di ruang sunyi itu, ego jabatan runtuh. Yang tersisa hanyalah empati mendalam seorang pemimpin yang merasakan hancurnya hati orang tua korban.

Melihat kondisi kritis tersebut, wartawan segera menghampiri Kepala BGN untuk meminta keterangan langsung. 

"Pak, bagaimana tanggapan Anda melihat kondisi korban dan luapan emosi keluarga?" tanya wartawan dengan nada mendesak. 

Dengan wajah sedih, Kepala BGN menjawab, "Hati saya hancur. Perasaan saya campur aduk antara sedih melihat anak-anak kita seperti ini, dan marah besar atas kelalaian yang terjadi. Saya tidak menoleransi kecerobohan sekecil apa pun." 

Wartawan kemudian mengejar dengan pertanyaan krusial, "Langkah konkret apa yang langsung diambil?" 

Kepala BGN menegaskan, "Hari ini juga, dapur SPPG terkait kami tutup total. Kepala satuannya saya copot untuk proses pemberhentian tidak hormat. Ini pelajaran sangat keras bagi kami. Nyawa anak-anak adalah hukum tertinggi. Kami merombak total pengawasan rantai pasok makanan agar tidak ada lagi air mata orang tua yang tumpah karena kelalaian." ujar Kepala BGN tegas.

Tetes air mata di ruang PICU menjadi alarm keras bagi program nasional. Ini bukan lagi soal angka distribusi, melainkan tentang menjaga amanah dan masa depan generasi bangsa. 

Sebelumnya sebanyak hampir 361 siswa di Berastagi diduga kuat mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis (13/8). Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga sesak napas. (red)

Operasi penangkapan yang berlangsung pada Kamis (13/8) lalu ini sempat diwarnai aksi ketegangan setelah sekelompok massa loyalis pelaku mencoba menyerang petugas menggunakan petasan dan mercon.

Meski mendapatkan perlawanan sengit, petugas BNN tetap berhasil mengamankan Bos Gendut beserta sejumlah provokator aksi penyerangan. Operasi tegas ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

"Saya mengapresiasi ketegasan BNN dalam menangkap Bos Gendut di Kampung Bahari. Wilayah tersebut memang memerlukan perhatian khusus dan tindakan tanpa kompromi. Namun, jangan berhenti di sini. Aparat harus terus mengejar dan menangkap bandar-bandar besar lainnya yang masih berkeliaran dan merusak generasi muda," ujar Sahroni saat memberikan keterangannya kepada media.

Legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta pihak kepolisian dan BNN untuk memperketat pengamanan di titik-titik rawan Jakarta Utara. 

Menurutnya, serangan mercon terhadap petugas membuktikan bahwa para pelaku jaringan narkoba sudah berani bertindak nekat, sehingga diperlukan efek jera yang jauh lebih kuat dari penegak hukum.

Saat ini, Bos Gendut bersama para kaki tangannya telah ditahan oleh pihak BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga tengah mendalami jaringan pemasok utama guna memutus total mata rantai peredaran barang haram tersebut dari wilayah Kampung Bahari. (red)

Upacara dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendedikasikan jiwa dan raga bagi bangsa dan negara. Setibanya di TMP Kalibata, Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dari gerbang utama, Presiden Prabowo selanjutnya menuju area Monumen Pahlawan setelah menerima laporan dari perwira upacara sebelum memulai prosesi penghormatan. Dengan suasana khidmat, Kepala Negara meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

Setelahnya, Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa.

“Marilah kita menundukkan kepala kita, mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta mulai,” ujar Kepala Negara.

Dalam suasana malam yang hening, para peserta upacara menundukkan kepala seraya memanjatkan doa bagi para pahlawan. Penghormatan kemudian diberikan kepada arwah para pahlawan dengan iringan terompet “Last Post” yang menandai penghujung rangkaian ziarah nasional dan renungan suci.

Usai seluruh rangkaian upacara selesai, Kepala Negara tampak berjabat tangan dengan sejumlah undangan yang hadir sebelum kemudian meninggalkan TMP Nasional Utama Kalibata.

Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan Lembaga Negara, sejumlah jajaran anggota kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Upacara ziarah nasional tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum penghormatan untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa. (red/ist)

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi perhatian pemerintah dan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian.

“Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden juga menegaskan untuk memberantas judi dan judi online,” kata Trunoyudo.

Ia menegaskan Kapolri juga konsisten mendorong jajaran Polri untuk mengungkap praktik perjudian online yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran.

“Maka Bapak Kapolri juga konsisten dan komitmen untuk mengungkap semua ini melalui Bareskrim dan seluruh jajaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan dilakukan setelah penyidik menerima informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian online. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh Subdit III Jatanras Dittipidum dan Satresmob Bareskrim Polri bersama jajaran Polda.

Kasus pertama berkaitan dengan situs judi online Ujangbet yang menggunakan skema deposit pulsa. Penindakan dilakukan secara serentak di tujuh lokasi, yakni Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Pekanbaru Riau, Medan Johor, Medan Kota, serta Lubuk Baja Batam.

Dari penindakan tersebut, penyidik mengamankan sembilan tersangka. Polisi juga menyita 28 unit handphone, empat laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM/debit, uang dalam berbagai mata uang asing, enam item perhiasan emas dan perak, serta uang tunai sekitar Rp10 miliar.

Wira menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, server situs Ujangbet berada di Kamboja. Jaringan yang berada di Indonesia berperan menyediakan rekening dan nomor telepon yang digunakan sebagai sarana deposit pulsa.

Pulsa yang dikirimkan pemain kemudian dikumpulkan oleh admin di Kamboja. Pulsa tersebut selanjutnya dikonversi kembali menjadi uang rupiah melalui jaringan agen dan distributor pulsa di Indonesia yang berada di Batam, Medan, dan Pekanbaru.

Pulsa tersebut kemudian dijual kembali kepada agen maupun toko pulsa dengan harga tertentu sehingga aktivitas bisnis pulsa tersebut digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PPATK, penyidik menemukan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam periode April 2025 hingga April 2026.

“Setelah dilakukan akumulasi terhadap transaksi ataupun yang mungkin kita kategorikan sebagai pembelian pulsa yang dilakukan oleh para tersangka pada periode April 2025 sampai dengan April 2026, terhadap para pelaku ini telah melakukan transaksi kurang lebih sebesar Rp890 miliar lebih,” jelas Wira.

Dalam jaringan tersebut, para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari penyedia rekening, pengendali rekening penampung, admin transfer pulsa, pengendali admin pulsa, penyedia nomor handphone, agen, hingga penampung pembelian pulsa hasil pengisian dari aktivitas perjudian online.

Wira kemudian menjelaskan pengungkapan kasus kedua yang dilakukan Satresmob Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 14 tersangka dari tiga lokasi di wilayah Tangerang.

Lokasi pertama berada di Perumahan Amelio Village, Pagedangan, Tangerang. Empat tersangka di lokasi tersebut berperan sebagai telemarketing dan bagian keuangan. Lokasi kedua berada di Ruko Alam Sutera Town Square, Pakulonan, Serpong Utara, dengan empat tersangka yang berperan sebagai customer service.

Sementara lokasi ketiga berada di Perumahan Tesla Utara, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut diamankan enam tersangka yang berperan sebagai streamer, teknisi IT, dan admin judi online.

Dari tiga lokasi tersebut, polisi menyita 46 unit handphone, dua laptop, dua buku tabungan, 45 kartu ATM, enam unit komputer/PC, uang tunai sekitar Rp100 juta, sejumlah mata uang asing, serta perhiasan emas.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai penawaran dan penyelenggaraan perjudian online di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Setelah melakukan pendalaman, observasi, dan pemetaan lokasi, tim melakukan penindakan pada 31 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.

Para tersangka diketahui mengelola sejumlah situs judi online, di antaranya Desa, Nonstop, Badut, Tawaslot, Miabislot, Doremi, Tobrut, Miagacor, dan Top Global.

Menurut Wira, jaringan tersebut juga memiliki kantor operasional di Kamboja yang mempekerjakan WNI sebagai admin maupun operator. Berdasarkan keterangan sementara para pelaku, omzet perjudian dari jaringan tersebut mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per bulan.

“Berdasarkan keterangan para pelaku, omzet daripada perjudian yang diungkap oleh Satresmob Bareskrim ini antara Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar per bulan,” ujarnya.

Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online tersebut melalui koordinasi dengan Komdigi. Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri aset hasil tindak pidana dengan menggandeng PPATK.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasubdit III Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Dony Alexander menjelaskan modus deposit pulsa pada situs Ujangbet. Menurutnya, pemain cukup memasukkan sejumlah pulsa ke nomor telepon yang tercantum dalam situs judi online. Setelah pulsa masuk, pemain memperoleh koin yang kemudian digunakan untuk bermain.

“Nomor telepon yang tertera dalam website tersebut, kemudian kita akan memasukkan top up pulsa yang dimiliki oleh para pemain. Setelah masuk ke dalam rekening ataupun juga top up pulsanya, akan mendapatkan koin. Koin inilah yang dipergunakan untuk melakukan permainan perjudian online tersebut,” jelas Dony.

Polri menilai penggunaan pulsa sebagai metode deposit perlu menjadi perhatian karena dapat semakin memudahkan akses perjudian online, termasuk bagi anak-anak dan pelajar yang memiliki handphone.

Polri mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan keluarga dari ancaman kejahatan digital yang semakin berkembang.

“Semakin berkembangnya kejahatan dan semakin memudahkannya dalam sistem pembayaran, bahkan nilainya yang semakin kecil sehingga berpotensi semua bisa terlibat, maka tentunya kita saling menjaga anak-anak kita, lingkungan kita,” tutur Trunoyudo.

Polri menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik perjudian online sekaligus mengajak masyarakat, khususnya orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan handphone dan pulsa anak agar tidak disalahgunakan untuk mengakses perjudian online.(red/ist)

Sebanyak 33,7 ton bantuan diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo dan Maumere menggunkan pesawat Airbus A400M dan C-130J Super Hercules, Minggu (16/8/2026).

Bantuan menuju Labuan Bajo diangkut menggunakan Airbus A400M dengan total berat 20.227 kilogram. Sementara itu, bantuan menuju Maumere diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules dengan total berat 13.500 kilogram.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., mengatakan pengiriman bantuan tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pascagempa di NTT.

“Pengiriman melalui jalur udara diharapkan dapat mempercepat bantuan tiba di wilayah terdampak, sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kadispenau. 

Sebelumnya TNI Angkatan Udara telah bergerak menyalurkan bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Sebanyak 27,09 ton bantuan tahap pertama langsung diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Komodo, NTT, menggunakan dua pesawat Hercules.

Bantuan berupa kebutuhan pokok tersebut diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules dengan muatan 14.000 kilogram dan C-130 Hercules dengan muatan 13.090 kilogram.(red)

Seorang pria berbaju tahanan duduk terpaku, menatap pintu masuk. Di sana, langkah kaki kecil berlari riang tanpa beban. Itu adalah anaknya, buah hati yang sudah tak ia dekap. Sang anak tak pernah tahu bahwa ayahnya sedang tersandung masalah hukum.

Melihat momen tersebut, hati Brigpol Muhammad Taufiq tergerak. Sebagai penegak hukum, ia tahu persis setiap tahanan wajib terikat prosedur keamanan yang ketat. 

Namun, sebagai seorang manusia dan seorang ayah, ia tak tega membiarkan mata polos bocah kecil itu merekam trauma mendalam: melihat tangan sang ayah terbelenggu rantai besi.

Tanpa ragu namun tetap waspada, Brigpol Taufiq melangkah mendekat. Ia mengambil kunci, lalu membuka borgol besi. Tindakan ini murni sebuah diskresi kemanusiaan. 

Sebuah keputusan berani demi menjaga psikologis seorang anak agar ingatan indahnya tentang sosok ayah tidak cacat oleh kenyataan pahit.

"Jangan menangis, bersikaplah biasa di depan anakmu," bisik Brigpol Taufiq lirih kepada tersangka.

Seketika, ruang pemeriksaan yang dingin berubah hangat. Begitu borgol terlepas, sang ayah langsung bersimpuh dan mendekap erat tubuh mungil anaknya. Ia mencium pucuk kepala sang anak. 

Detik-detik itu terasa begitu magis. Sang anak tertawa renyah, memeluk leher ayahnya dengan manja, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik punggung ayahnya, ada para petugas yang berjaga dengan mata berkaca-kaca.

Kisah humanis anggota ini sempat viral dijagat maya dan mendapat simpatik publik. Polisi tidak sedang melunakkan hukum. Mereka hanya sedang merawat sisi paling rapuh dari kemanusiaan: masa depan seorang anak. (red)

Guncangan gempa menyebabkan sejumlah bagian dan fasilitas RSUD Manggarai mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan pasien dan kegiatan administrasi rumah sakit yang untuk sementara dilakukan di area halaman rumah sakit.

Kondisi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. saat mengunjungi RSUD Manggarai, Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama masa penanganan darurat pascagempa.

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK berdialog dengan jajaran rumah sakit dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil peninjauan, Menko PMK mengarahkan BNPB untuk segera mendirikan rumah sakit lapangan yang direncanakan berlokasi di Stadion Golo Dukal. Lokasi tersebut dinilai cukup aman dan strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan sementara.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB akan segera membangun rumah sakit lapangan sebagai solusi alternatif layanan kesehatan sementara RSUD Manggarai,” ujar Pratikno.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BNPB akan segera menyiapkan dan membangun rumah sakit lapangan sekaligus memberikan dukungan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan. BNPB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan pihak terkait agar layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dapat berlangsung secara optimal.

“Kita segera bangun dan akan terus berkoordinasi. Sesuai arahan Bapak Menko, kita juga akan memberikan dukungan lainnya, termasuk kebutuhan dasar bagi warga terdampak,” kata Suharyanto.

Selain menyiapkan rumah sakit lapangan, BNPB secara paralel akan mendukung penanganan terhadap infrastruktur RSUD Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas kesehatan dapat kembali berfungsi secara bertahap dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera dipulihkan.

Menko PMK menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pasien dan masyarakat terdampak menjadi prioritas dalam penanganan pascagempa. Untuk memastikan dukungan pemerintah tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Manggarai diminta segera melakukan pendataan secara akurat terhadap dampak dan kebutuhan masyarakat maupun fasilitas pelayanan publik.

“Kami minta pendataan ini segera dilakukan secara akurat, sehingga berbagai dukungan yang dibutuhkan dapat segera kita laksanakan,” tutur Pratikno.

BNPB bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait akan terus melakukan penanganan secara terpadu guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan kesehatan, serta fasilitas publik yang terdampak gempa dapat segera dipulihkan. (red)

Data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis pada Minggu sore menunjukkan sebaran korban jiwa paling banyak berada di Kabupaten Manggarai dengan 25 jiwa, disusul Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 20 jiwa. 

“Pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore hari ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia,” ungkap Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari pada Minggu, (16/8/2026).

Abdul Muhari juga mengungkapkan jumlah korban luka yang saat ini sedang dirawat berjumlah 135 orang.

Gempa yang berpusat di laut ini memicu kerusakan parah pada ribuan bangunan rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum di enam kabupaten terdampak. 

Proses evakuasi dan pembersihan material bangunan masih terus berjalan di bawah komando tim SAR gabungan. Hingga saat ini, pihak berwenang memastikan tidak ada lagi laporan mengenai warga yang hilang atau tertimbun reruntuhan bangunan.

Seorang warga yang selamat dari bencana tersebut, Maria, menceritakan detik-detik mencekam saat guncangan hebat itu merubuhkan permukimannya.

"Guncangannya sangat kuat dan terjadi tiba-tiba. Kami semua langsung lari keluar rumah sambil berteriak. Rumah saya retak besar dan hampir roboh, sekarang kami mengungsi di lapangan terbuka karena takut ada gempa susulan," ungkap Maria. 

Pemda setempat bersama relawan kini terus menyalurkan bantuan makanan siap saji, obat-obatan, dan air bersih untuk kebutuhan pokok pengungsi. (red)

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. saat memimpin brief penerbangan di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/8/2026).

Dalam arahannya, Kasau menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerbang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik selama rangkaian persiapan dan geladi upacara Kemerdekaan RI. Kesempatan tampil pada upacara kenegaraan, menurut Kasau, merupakan kehormatan yang harus dijaga dengan profesionalisme dan disiplin.

" Aspek formasi, narasi, dan ketinggian penerbangan berada di bawah kendali Mission Director dan para komandan. Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar" ujar Kasau dikutip dari rilis resmi Dispen AU.

Selain itu seluruh penerbang diminta melaksanakan tugas sesuai prosedur, menjaga disiplin penerbangan, dan terus berkoordinasi apabila menghadapi kendala di lapangan. Antisipasi terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan juga menjadi perhatian utama.

Menutup arahannya, Kasau mengajak seluruh penerbang menjalankan tugas dengan penuh kebanggaan, percaya diri, dan tanggung jawab. Keselamatan harus menjadi pegangan utama dalam setiap tahap pelaksanaan misi.(red)

Berdasarkan hasil resmi visum et repertum medis, tim penyidik Ditres PPA dan PPO menemukan bukti nyata berupa cedera fisik pada tubuh korban. 

"Ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang menurut kesimpulan medis disebabkan kekerasan tumpul," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto seperti dikutip Eraid.com.

Temuan medis ini selaras dengan pengakuan korban yang diseret, dipukul, hingga kepalanya dibenturkan ke dinding setelah dua kali menolak paksaan kontak fisik dari pelaku.

Hingga saat ini, polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memeriksa korban, saksi-saksi, dan terlapor berinisial TI.

Guna memastikan kecocokan antara karakteristik waktu luka dan kronologi kejadian, penyidik dijadwalkan segera meminta keterangan tambahan dari dokter ahli.

Langkah hukum ini menjadi atensi publik setelah DJ Anggun melakukan aksi buka suara (speak up) melalui media sosial.

Korban membagikan bukti surat tanda terima laporan bernomor LP/B/1266/II/SPKT/POLDA METRO JAYA yang ia layangkan sejak 15 Februari 2026. (red)

Pada Minggu (16/8/2026), Polri resmi memberangkatkan tim Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) dari Bandara Pondok Cabe menuju Labuan Bajo guna mempercepat evakuasi warga yang menjadi korban bencana alam tersebut.

Langkah taktis ini dipimpin langsung oleh Mabes Polri dengan mengerahkan 21 personel terlatih dan 10 ekor anjing pelacak unit K9. Pasukan satwa ini memiliki keahlian khusus atau spesifikasi SAR (Search and Rescue) untuk mengendus keberadaan korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan ataupun material tanah akibat gempa.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan keterangan resmi mengenai urgensi pengiriman unit satwa ini ke lapangan.

"Kecepatan adalah faktor yang paling utama dalam operasi darurat ini. Saudara-saudara kita di NTT saat ini sangat membutuhkan pertolongan cepat," ungkap Trunoyudo dalam wawancara tertulisnya. 

Selain membawa pasukan penyelamat, pesawat milik Polri juga mengangkut bantuan logistik seberat 2,5 ton. Bantuan tersebut meliputi tenda darurat, obat-obatan, bahan makanan, peralatan SAR, serta 10 unit perangkat Wi-Fi portable untuk memulihkan jaringan komunikasi yang terputus di area bencana.

"Unit K9 dikirim karena memiliki kemampuan spesifik yang sangat diandalkan untuk mendeteksi korban di medan-medan sulit yang tidak bisa dijangkau oleh manusia atau alat berat sendirian. 

Prioritas kami adalah menyelamatkan nyawa dan mengevakuasi korban selamat secepat mungkin" sambung Trunoyudo.

Setibanya di Bandara Labuan Bajo, tim K9 dan personel Polsatwa akan langsung berkoordinasi dengan Polda NTT. Berdasarkan pemetaan darurat, tim evakuasi satwa ini akan langsung disebar ke tiga wilayah yang menjadi prioritas utama pencarian akibat dampak kerusakan paling parah, yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.

Operasi ini diharapkan mampu memangkas waktu pencarian korban di tengah kondisi infrastruktur jalanan yang dilaporkan banyak mengalami kerusakan berat. (red)

Hingga Minggu (16/8) pukul 09.00 WITA, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengonfirmasi korban tewas melonjak mencapai 51 jiwa. 

Wilayah Kabupaten Manggarai menjadi daerah paling parah dengan temuan 24 korban jiwa, diikuti Kabupaten Manggarai Timur dengan 17 jiwa. 

Sisanya tersebar di wilayah Sikka, Nagekeo, Ende, dan Ngada.Operasi evakuasi di lapangan berjalan dramatis karena terkendala infrastruktur hancur. 

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menegaskan bahwa tim penyelamat terus berpacu dengan waktu di tengah ancaman longsor susulan.

"Prioritas utama kami saat ini adalah membuka akses jalan tertimbun longsor, terutama di jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo. Banyak warga dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan, dan kami mengerahkan alat berat serta personel tambahan dari luar NTT untuk mempercepat evakuasi," ujarnya saat memberikan keterangan pers.

Selain menelan korban jiwa, bencana akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores ini menyebabkan 64 warga luka berat dan memaksa 9.290 jiwa mengungsi. 

Alarm peringatan dini sempat berbunyi setelah tsunami kecil terdeteksi di 10 titik pesisir, sebelum akhirnya status waspada dicabut. Kerusakan fasilitas publik juga meluas, termasuk dampak minor pada 5 bangunan terminal bandara serta kerusakan di Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere.

Aparat berwenang mengimbau warga di posko pengungsian mandiri maupun darurat untuk tetap tenang namun waspada terhadap gempa susulan. Bantuan logistik berupa tenda, makanan, dan obat-obatan kini mulai disalurkan secara bertahap melalui jalur laut guna menembus wilayah terisolasi. (red)

Pertarungan yang berlangsung sengit pada Minggu (16/8/2026) ini membuat sang juara bertahan harus mandi darah untuk mempertahankan sabuk emas kelas welter miliknya. Rekor kemenangan beruntun miliknya kini resmi menyentuh angka 17 laga.

Mandi Darah Demi Sejarah

Sejak awal ronde, Makhachev langsung tancap gas dengan gaya gulat andalannya. Pada ronde kedua, sebuah tendangan kepala keras dari petarung Dagestan ini sempat membuat Ian Garry tersungkur jatuh. Namun, si "Bulletproof" dari Irlandia itu membuktikan bahwa dirinya bukan lawan yang mudah tumbang.

Memasuki ronde ketiga dan keempat, Ian Garry bangkit memberikan perlawanan luar biasa. Pukulan jarak dekat yang dilepaskan Garry sukses mendarat telak hingga membuat wajah Islam Makhachev bersimbah darah. Beruntung, kematangan strategi gulat Makhachev di ronde penentu sukses mengunci kemenangan tipis lewat skor 49-46, 49-46, dan 48-47.

Kata Islam Makhachev Pasca-Menang

Usai duel brutal yang menguras energi tersebut, Makhachev langsung memberikan pernyataan emosional di atas oktagon. Dirinya mengaku bangga bisa melewati ujian terberat dalam kariernya dan siap mengincar rekor-rekor baru lainnya di masa depan.

"Kami akan memecahkan semua rekor, semuanya. Ini pertarungan yang sangat berat, tetapi saya membuktikan mengapa saya adalah yang terbaik di dunia saat ini."

Kemenangan ini membuat takhta kelas welter UFC masih aman di genggaman sang raja.(red)

Dalam rapat koordinasi bersama seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8), Kepala BNPB menetapkan delapan fokus langkah strategis yang wajib segera dieksekusi demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.

Sebagai langkah pertama, Kepala BNPB mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah (Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka) serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menerbitkan penetapan status darurat resmi. Menurutnya, kepastian status hukum kedaruratan ini sangat vital agar BNPB, Kementerian PU, dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Sejalan dengan penetapan status tersebut, pada poin kedua Kepala BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas. Pembentukan posko kedaruratan daerah ini krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," instruksinya.

Untuk mendukung penanganan di tingkat daerah, poin ketiga menetapkan bahwa Kepala BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," paparnya.

Guna memastikan ketersediaan bantuan logistik dari luar daerah, pada poin keempat Kepala BNPB mengordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat luas secara langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," jelas Kepala BNPB.

Sementara itu pada poin kelima, terkait keselamatan warga, Kepala BNPB menginstruksikan seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin pencarian dan pertolongan (SAR) hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang. Operasi penyisiran reruntuhan ini terus dipacu bersama unsur TNI, Polri, dan relawan sampai lokasi terdampak dinyatakan benar-benar aman.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," katanya.

Menanggapi pemulihan layanan dasar di poin keenam, Kepala BNPB menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat berfungsi normal secara terbatas dalam waktu 7 hari, sekaligus menegaskan agar pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai. Pendataan awal yang cepat sangat dibutuhkan agar skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau perbaikan rumah dapat langsung dieksekusi.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," imbaunya.

Mendukung kelancaran distribusi logistik ke daerah terisolasi, pada poin ketujuh Kepala BNPB mengordinasikan pengerahan alutsista lintas lembaga, termasuk armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB. Seluruh alutsista udara dan laut ini difokuskan penuh untuk menembus titik-titik tersulit demi mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.

“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ungkapnya.

Sebagai poin penutup, Kepala BNPB menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA. Kehadiran media center ini ditujukan untuk menyajikan pembaruan data secara transparan dari hari ke hari (day-to-day) sekaligus meredam simpang siur informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutup Suharyanto. (red)

Pada hari yang sama, Sabtu (15/8/2026), sebanyak 27,09 ton bantuan tahap pertama langsung diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Komodo, NTT, menggunakan dua pesawat Hercules.

Bantuan berupa kebutuhan pokok tersebut diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules dengan muatan 14.000 kilogram dan C-130 Hercules dengan muatan 13.090 kilogram.

Selain mengerahkan dua pesawat Hercules untuk membawa bantuan, TNI AU turut mengerahkan pesawat Boeing 737-800 untuk mengangkut personel yang akan membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.

Pengiriman bantuan melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat terdampak gempa. Kapasitas angkut pesawat Hercules memungkinkan ribuan paket bantuan diberangkatkan dalam satu rangkaian penerbangan menuju NTT untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, kesiapan penerbangan ditinjau langsung oleh Komandan Grup 1 Angkut, Marsma TNI I Gusti Putu Setia Darma, S.T., M.M., M.Han., di Apron Baseops Lanud Halim Perdanakusuma.

"Seluruh personel tetap fokus menjalankan tugas dengan mengutamakan keselamatan penerbangan. Pengiriman bantuan melalui jalur udara ini memperkuat dukungan TNI Angkatan Udara dalam mempercepat penanganan dampak gempa serta memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak NTT," ujar Marsma TNI I Gusti Putu Setia Darma dalam rilis tertulisnya. (red)

Sepanjang Semester I 2026, KCIC mengoperasikan 10.640 perjalanan Whoosh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.574 perjalanan berhasil beroperasi tepat waktu. Tingginya tingkat ketepatan waktu tersebut menjadi salah satu indikator keandalan operasional Whoosh dalam memberikan kepastian perjalanan kepada pelanggan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, ketepatan waktu merupakan salah satu keunggulan utama Whoosh yang terus dijaga karena berkaitan langsung dengan kepastian perjalanan pelanggan.

“Ketepatan waktu memberikan kepastian bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan dan aktivitasnya. Capaian ini merupakan hasil dari kesiapan serta sinergi seluruh unsur operasional dalam memastikan perjalanan Whoosh dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Eva.

Ketepatan waktu Whoosh didukung oleh penerapan sistem operasi kereta cepat yang terintegrasi, mulai dari pengaturan perjalanan, sistem persinyalan, jaringan listrik aliran atas, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Perjalanan Whoosh dikendalikan dan dipantau secara terpusat melalui Operation Control Center (OCC) secara real time sehingga pergerakan kereta dapat diatur sesuai jadwal dan kondisi operasional.

Untuk menjaga keandalan sistem tersebut, KCIC juga melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana maupun prasarana secara rutin dan terjadwal. Pemeriksaan mencakup rangkaian Whoosh, jalur kereta cepat, sistem persinyalan, jaringan listrik aliran atas, serta berbagai perangkat pendukung operasi. Kesiapan seluruh sistem menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan.

Selain ketepatan waktu, hasil CSAT Semester I 2026 menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Whoosh secara keseluruhan mencapai rata-rata 95,79%. Keramahan dan profesionalitas petugas di kereta memperoleh tingkat kepuasan 97,35%, sementara aspek keamanan mencapai 97,18%. Hasil tersebut menunjukkan tingginya apresiasi pelanggan terhadap berbagai aspek pelayanan Whoosh.

Survei CSAT menjadi salah satu instrumen yang digunakan KCIC untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan. Penilaian mencakup berbagai aspek perjalanan, mulai dari pelayanan petugas, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, hingga fasilitas yang digunakan pelanggan. Hasil survei serta berbagai masukan yang diterima menjadi dasar bagi KCIC untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

Eva menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan dengan mengacu pada standar pelayanan perkeretaapian yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.

“Kami akan terus mempertahankan capaian yang sudah baik sekaligus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pada berbagai aspek pelayanan. Kepercayaan dan masukan penumpang menjadi bagian penting bagi KCIC untuk terus menghadirkan Whoosh sebagai transportasi publik yang cepat, aman, nyaman, tepat waktu, dan andal,” tutup Eva. (red)

Sejumlah perahu motor berukuran sedang dilaporkan kandas massal dan tertahan di perairan dangkal. Bahkan, beberapa armada air sempat karam akibat bagian bawah lambungnya menghantam tanah keras dan kayu di dasar danau. 

Tak mau pasrah menunggu bantuan datang, warga setempat berinisiatif turun langsung ke dasar danau untuk bergotong royong. Berbekal sekop dan cangkul seadanya, mereka mengeruk lumpur demi membuka jalur lintasan darurat.

Aktivitas pengerukan manual ini tentu menguras banyak tenaga dan waktu perjalanan warga. Berdasarkan rekaman video warga yang beredar di media sosial, medan pelayaran tampak sangat gersang. 

Salah seorang warga setempat membagikan keluh kesahnya saat ditemui di tengah aksi gotong royong tersebut.

"Ini kami lagi proses penggalian badan danau karena air sudah terlalu surut. Sangat melelahkan bagi kami yang sehari-hari lalu lalang lewat sini. Kemarin bahkan sudah ada korban dua buah perahu yang karam dan tertimpa tanah tebing. Kalau ada bapak perwakilan pemerintah atau instansi terkait yang mendengar berita ini, kami sangat memohon bantuan alat berat seperti ekskavator amfibi agar akses kami bisa lancar lagi," ujar Memen, salah satu warga terdampak di lokasi.

Hingga saat ini, jalur air tersebut masih belum bisa dilalui secara normal. Warga berharap pemerintah provinsi maupun daerah segera menurunkan bantuan alat pengeruk mekanis. Jika penanganan lambat, dikhawatirkan pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah perbatasan akan macet total dan memicu lonjakan harga barang. (red)

Sebagai bentuk tanggap darurat, Polri memberangkatkan tim gabungan kemanusiaan ke lokasi terdampak bencana pada Minggu (16/8).Polri menerjunkan sebanyak 137 personel terpadu melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat CN-295. 

Tim ini terdiri dari satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Pelopor Korps Brimob dengan keahlian pencarian dan penyelamatan (SAR), tim medis darurat, tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk identifikasi, serta Unit K9 atau anjing pelacak.

Selain personel, Polri mengirim bantuan logistik berupa 10 set tenda pleton besar, 240 dus makanan siap saji, serta perlengkapan teknologi berupa 10 unit wifi portabel untuk mengatasi lumpuhnya jaringan komunikasi di daratan Flores.

Pimpinan Mabes Polri menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam operasi kemanusiaan ini. Seluruh jajaran di wilayah terdampak langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi secara masif.

"Sesuai instruksi Kapolri, fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan nyawa warga. Kehadiran personel di lapangan, lengkap dengan perlengkapan komunikasi darurat, diharapkan mampu memulihkan jalur koordinasi yang sempat terputus akibat gempa," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P saat melepas tim di bandara.

Mabes Polri juga menginstruksikan jajaran Polda NTT, Polda NTB, dan Polda Bali untuk bersinergi erat bersama TNI, Basarnas, dan pemerintah daerah. Wilayah tetangga kini dalam status siaga penuh guna memberikan bantuan berlapis jika situasi di lapangan memerlukan penanganan medis atau personel tambahan. (red)

Mendengar kabar yang langsung ramai di media sosial ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung angkat bicara di Istana Negara, Jakarta. Menanggapi kehebohan publik tersebut, Mensesneg merespons dengan santai sambil tersenyum. "Nanti kita cek ya," ujarnya singkat kepada para wartawan yang meminta klarifikasi terkait nominal fantastis itu.

Usut punya usut, angka Rp700 ribu per kilogram itu diduga kuat merupakan momen salah sebut atau typo dalam penyusunan teks pidato.

Faktanya, upah riil para pekerja pengupas bawang di lapangan biasanya berkisar di angka Rp700 saja per kilogramnya, bukan Rp700 ribu. Selisih "ribu" ini tentu sangat jauh dan mengubah makna kondisi ekonomi sang buruh harian asal Kabupaten Bogor tersebut yang sebenarnya diundang ke Senayan sebagai simbol perjuangan rakyat kecil.

Meski ada kekeliruan data yang memicu perdebatan, langkah Presiden Prabowo membawa langsung perwakilan rakyat kecil ke gedung DPR tetap menuai pujian karena dinilai humanis. 

Nah, pihak istana sendiri berjanji akan segera memeriksa kembali detail laporan tersebut agar tidak memicu salah paham yang berlarut-larut di masyarakat. Kita tunggu saja ya kelanjutan update resminya dari pihak Mensesneg! (red)

Guncangan kuat ini dirasakan meluas hingga skala V MMI di Tebingtinggi dan Kabanjahe, serta skala III MMI di Kota Medan dan Banda Aceh.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc., menjelaskan bahwa gempa ini masuk kategori menengah yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng tektonik. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan adanya sesar geser turun (oblique normal fault)," ujar Wijayanto yang bertanggung jawab penuh dalam pengamatan seismik dan peringatan dini nasional.

Wijayanto menegaskan masyarakat tidak perlu panik mengenai ancaman gelombang pasang. "Kami pastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Lokasinya berada di bawah daratan dan posisi hiposenternya terlalu dalam, sehingga tidak memicu deformasi dasar laut," tambahnya. 

Hingga Sabtu malam, sistem monitoring BMKG juga belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

Pihak BMKG mengimbau warga agar tetap tenang dan memeriksa kondisi struktur rumah masing-masing. Warga diminta menghindari bangunan yang tampak retak atau rusak akibat guncangan. 

Sementara itu, tim reaksi cepat dari BNPB dan BPBD telah diterjunkan ke lokasi episenter untuk mendata dampak kerusakan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang parah. (Red)

Prabowo memperkenalkan Susanah kepada ratusan anggota DPR RI sebagai buruh harian pengupas bawang yang disebut mendapatkan upah sebesar Rp700 ribu per kilogram. 

"Hari ini, hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memperkenalkan sosok Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Margarelitha disebut Prabowo berdagang untuk merawat bibinya yang sudah berusia senja. 

"Hadir pula Ibu Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI menjadi penopang keluarganya," tutur Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam agenda tersebut, Presiden juga menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengelolaan sumber daya alam.

Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah lama dihadapi Indonesia. (red)

Kondisi ini menjadi pertanda munculnya gelombang tsunami kecil yang melanda kawasan wisata tersebut.

Berdasarkan data BMKG, tsunami setinggi 0,36 meter terdeteksi masuk ke daratan Labuan Bajo pada pukul 06.26 WITA. Air laut yang semula berada di kisaran 3 meter menyusut jauh dalam waktu singkat, terutama di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Waterfront. 

Fenomena surutnya air laut secara mendadak ini langsung memicu alarm bahaya bagi warga pesisir.Ribuan warga yang bermukim di sepanjang Jalan Pantai Pede langsung berhamburan keluar rumah.

Mereka berlari dan berkendara mencari tempat yang lebih tinggi demi menghindari ancaman gelombang laut."Awalnya gempa terasa sangat kuat sampai barang di rumah berjatuhan. Pas saya lari ke arah pantai, air laut sudah surut jauh sekali dari garis normal. Kami semua langsung teriak 'tsunami' dan lari sekencang mungkin ke arah perbukitan," ujar Maria (34), warga pesisir Labuan Bajo yang ikut mengungsi.

Hingga saat ini, pihak berwenang terus memantau situasi di lapangan. Warga diimbau untuk tetap tenang namun waspada di lokasi pengungsian, serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi secara resmi dari lembaga terkait. (red)

Tensi konferensi pers kemarin bahkan sempat pecah akibat momen canggung. Ian Garry sebenarnya berniat memuji rekam jejak Islam di hadapan media dengan berkata, "Lihat apa yang sudah dia lakukan di olahraga ini. Dia memenangi dua sabuk juara dunia... Dia adalah petarung terbaik di planet ini." Tapi dasar Islam, dia malah memotong pembicaraan dengan dingin sambil menyahut, "Bro, diam saja (shut up)." Momen itu langsung viral di media sosial.

Islam sendiri sangat percaya diri menyambut laga ini. Petarung Dagestan itu sesumbar di sesi wawancara, "Ini bukan tantangan terbesar dalam karier saya. Dia bagus, saya menghormatinya. Tapi semua orang tahu gaya bertarung saya. Kita lihat saja bagaimana dia bersiap menghadapi itu."

Di sudut lain, Ian Garry tidak gentar dengan dominasi sang raja pound-for-pound. Menanggapi gertakan Islam, petarung Irlandia tersebut membalas dengan pesan berani, "Sebesar apa pun saya menghormati Islam dan tahu betapa hebatnya dia, saya tahu saya bisa mengalahkannya jika saya bertarung sesuai rencana."

Duel besok pagi dipastikan jadi benturan dua gaya kontras antara gulat Sambo elit melawan serangan berdiri (striking) cepat. Kalian bisa menyaksikan tayangan langsungnya secara resmi melalui streaming di platform Vidio Sports. Apakah dominasi Dagestan berlanjut, atau sang penantang yang akan menciptakan kejutan besar? Jangan sampai kelewatan! (red)

Di hadapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat acara Penerimaan Mahasiswa Baru di Muladi Dome Semarang, Kamis (6/8), pemuda yang akrab disapa Dede ini menyuarakan jeritan hati masyarakat Alor terkait krisis pangan.

Dengan suara bergetar menahan tangis, Dede membeberkan kondisi sulit di kampung halamannya. 

"Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Kabupaten Alor. Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal," ungkap Dede langsung di hadapan ribuan pasang mata.

Ketergantungan tersebut membuat harga beras di pedalaman Alor melonjak hingga Rp25.000–Rp30.000 per kilogram saat cuaca buruk melanda jalur laut.

Mendengar laporan konkret itu, Mentan Amran langsung merespons di tempat. Di atas panggung, ia langsung menelepon Direktur Utama Perum Bulog. 

"Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, kirim beras ke sana dulu. Bisa bangun satu gudang di sana ya," tegas Mentan dalam sambungan teleponnya. 

Tak hanya itu, Mentan juga mengapresiasi Dede dengan memberikan bantuan tempat tinggal. "Kos-kosanmu dua tahun nak, ya," imbuhnya.

Aksi nyata pemerintah berlanjut cepat. Pada Sabtu (8/8), Mentan bersama Bulog membatalkan agenda di Jakarta dan terbang langsung ke Alor untuk menyalurkan bantuan pangan. 

"Ini luar biasa, ini adalah mahasiswa teladan yang memperjuangkan rakyat kecil. Mereka membaca denyut nadi masyarakat," puji Mentan Amran saat mendarat di NTT.

Rektor Undip, Prof. Dr. Suharnomo, turut bangga dan menghadiahkan beasiswa double degree S2 ke University of Sheffield, Inggris. "Generasi muda memang harus memiliki keberanian menyampaikan pendapat secara santun, bertanggung jawab, dan berdasarkan kondisi nyata," pungkas Rektor. 

Dede sendiri mengaku terharu atas dampak besar dari suaranya. "Kesannya pasti saya senang ya, walaupun saya sebenarnya tidak expect akan seserius ini," ucap Dede dengan senyuman syukur. (red)

Ketegangan bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika rombongan pejabat kepolisian berniat memasuki halaman masjid untuk mengikuti rangkaian acara. Namun, sebelum sempat melangkah menuju panggung utama, kehadiran perwira tinggi polisi tersebut langsung dihadang oleh ratusan warga. Situasi dengan cepat memanas ketika massa mulai melayangkan seruan penolakan dan meminta aparat keamanan segera meninggalkan area suci.

Massa yang emosional kemudian mendesak dan memukul mundur pihak kepolisian hingga ke luar dari gerbang Masjid Raya Baiturrahman.

Di tengah riuhnya aksi penolakan tersebut, sejumlah warga juga terlihat mengibarkan bendera Bulan Bintang, bendera putih, serta bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sembari meneriakkan aspirasi politik mereka. Imbas dari gesekan ini, satu unit mobil dilaporkan mengalami kerusakan dan sebuah sepeda motor dibakar oleh massa di luar pekarangan masjid. Pihak Kepolisian Daerah (Poda) Aceh menyayangkan insiden pengusiran tersebut.

Perwakilan Humas Polda Aceh meminta semua pihak untuk dapat menahan diri. "Kami sangat menyayangkan adanya aksi anarkis dan tindakan pengusiran ini. Kehadiran Bapak Wakapolda ke Masjid Raya Baiturrahman murni untuk ikut serta dalam zikir dan doa bersama demi kedamaian tanah Aceh. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama merawat perdamaian yang sudah terjaga," ujar Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, selaku Kabid Humas Polda Aceh saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, salah satu koordinator lapangan aksi massa menyatakan bahwa tindakan spontan tersebut lahir karena ketidakpuasan warga terhadap pemenuhan poin-poin perdamaian. "Kami datang ke sini dengan damai untuk zikir sekaligus menyuarakan hak-hak rakyat Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki. Kehadiran aparat kepolisian dalam jumlah besar di tengah acara keagamaan justru memicu kembali trauma masa lalu. Kami hanya ingin beribadah dan beraspirasi dengan tenang tanpa intervensi," tegas perwakilan warga tersebut.

Hingga sore hari, situasi di sekitar Masjid Raya Baiturrahman berangsur kondusif, meski sejumlah personel keamanan tetap disiagakan di luar area untuk mengantisipasi ketegangan susulan. (red)

Seorang ibu ditemukan meninggal dunia dalam posisi memeluk erat buah hatinya di bawah reruntuhan rumah mereka yang roboh.

Ibu tersebut berusaha melindungi anaknya dari hantaman material beton saat guncangan hebat meruntuhkan tempat tinggal mereka. Upaya evakuasi oleh warga dan petugas berlangsung dramatis. 

Namun, nyawa ibu dan anak tersebut tidak dapat tertolong akibat luka berat akibat tertimbun material bangunan.

Pihak kepolisian langsung turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi korban. Otoritas setempat membenarkan adanya korban jiwa dalam kondisi memilukan tersebut. Warga sekitar pun histeris saat menyaksikan jasad kedua korban diangkat dari sela-sela beton yang runtuh.

Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Iptu Ahmad Zacky Shodri, memberikan keterangan resmi mengenai tragedi ini. 

"Kami mengonfirmasi bahwa telah ditemukan korban meninggal dunia akibat gempa, yaitu seorang ibu dan anaknya yang terjebak di dalam rumah. Saat dievakuasi, posisi sang ibu sedang memeluk erat anaknya di bawah runtuhan tembok. Anggota kami bersama warga langsung mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat," ujarnya. (red)

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Nasional HUT ke-81 Kemerdekaan RI usai seluruh unsur mengikuti gladi bersih yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Ya insyaallah 99 persen. 1 persen kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi insyaallah bismillah,” ujar Menteri Pras.

Selain itu, Menteri Pras mengatakan gladi bersih menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh unsur yang akan terlibat dalam upacara dapat menjalankan perannya sesuai dengan rencana.

“Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insyaAllah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, mulai proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini,” ujar Menteri Pras.

Menteri Pras menjelaskan bahwa seluruh aspek pelaksanaan gladi bersih diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat dan seluruh rangkaian peringatan pada 17 Agustus dapat berlangsung dengan lancar. Selain kesiapan teknis upacara, Menteri Pras juga mengapresiasi penampilan seni dan budaya yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Menteri Pras mengaku terharu melihat semangat nasionalisme yang ditunjukkan para penampil, terutama generasi muda dari berbagai daerah.

“Terakhir yang mau kami sampaikan tadi di penutup pagelaran, atau seni budaya yang ditampilkan oleh seluruh penampil, yang terutama banyak juga adik-adik, yaitu menggambarkan bagi kami, kalau kita perhatikan semangat nasionalisme yang sebagai anak-anak Indonesia mempertahankan budaya bangsa ini, memberikan yang terbaik kalau diberikan kesempatan untuk bisa tampil masuk di pencak silat semuanya, kami merasa sangat terharu,” imbuh Menteri Pras.

Lebih lanjut Menteri Pras menilai semangat tersebut menjadi gambaran penting mengenai tanggung jawab setiap anak bangsa untuk terus memberikan yang terbaik melalui peran dan profesinya masing-masing

“Dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan seluruh amanah, menjalankan profesi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk hari ini maupun masa depan generasi yang akan datang,” lanjut Menteri Pras.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras juga menyampaikan perkembangan terkait undangan kepada para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menteri Pras mengatakan undangan telah disampaikan kepada seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, termasuk kepada keluarga para Presiden dan Wakil Presiden yang telah wafat.

“Kepada seluruh presiden terdahulu atau wakil presiden terdahulu ini juga kadang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya, memang banyak ditanyakan presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7. Wapres (wakil presiden) juga ada wapres ke-10 dan ke-12, ke-11, semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra-putri proklamator kita. keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari tadi presiden dan wakil presiden terdahulu semua sudah tersampaikan,” jelas Menteri Pras. (red)

Guncangan keras akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores ini memicu kepanikan luar biasa dan merusak puluhan infrastruktur penting di pesisir Flores.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Sabtu siang, korban meninggal dunia mencapai 14 orang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. 

Korban jiwa tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 6 orang, Manggarai Timur 5 orang, dan Sikka 3 orang. Selain itu, dua warga luka berat dan belasan lainnya luka ringan. Ribuan warga di Nagekeo juga memilih mengungsi ke dataran tinggi demi keselamatan.

Gempa ini sempat memicu Peringatan Dini Tsunami dari BMKG.  Berdasarkan pemantauan instrumen, tsunami kecil setinggi hingga 0,94 meter terdeteksi mendarat di Maurole, Ende, serta beberapa titik lain seperti Sikka dan Labuan Bajo sebelum akhirnya status peringatan dini resmi diakhiri pada pukul 07.30 WIB.

Pemerintah meminta warga tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. "Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Hindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa utama. Pastikan informasi hanya bersumber dari BMKG dan BNPB, jangan percaya hoaks," ujar perwakilan pihak berwenang dalam konferensi pers darurat.

Saat ini, tim SAR gabungan terus dikerahkan ke lokasi terdampak untuk mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan logistik. (red)

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. 

“BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8). 

Lebih lanjut stasiun pemantauan BMKG mencatat gelombang tsunami tiba di sepuluh titik pesisir, antara lain: Sikka: Ketinggian 0,20 meter (pukul 05.03 WIB); Pelabuhan Kewapante-Sikka: Ketinggian 0,38 meter (pukul 05.16 WIB); Flores Timur: Ketinggian 0,25 meter (pukul 05.24 WIB); Labuan Bajo: Ketinggian 0,36 meter (pukul 05.26 WIB); Maurole-Ende: Ketinggian 0,94 meter (pukul 05.27 WIB); Dompu: Ketinggian 0,17 meter (pukul 05.29 WIB); Bakalang-Alor: Ketinggian 0,14 meter (pukul 05.41 WIB); Baubau: Ketinggian 0,30 meter (pukul 05.47 WIB); Bulukumba: Ketinggian 0,54 meter (pukul 05.58 WIB); dan Kolaka: Ketinggian 0,23 meter (pukul 06.27 WIB)

Di sisi lain, masyarakat merasakan dampak guncangan gempa tersebut dalam beberapa tingkat skala intensitas Modified Mercalli Intensity (MMI). Skala V MMI (membangunkan banyak orang tidur dan terasa oleh hampir semua penduduk): berdampak pada masyarakat di Kota Ende, Kota Borong, serta Kota Ruteng dan Skala VI MMI (mengejutkan semua penduduk hingga berlari keluar): berdampak pada masyarakat di Wolowae (Kabupaten Nagekeo) dan Kota Bajawa.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan hingga pukul 07.07 WIB, BMKG mendeteksi sebanyak 37 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan rentang magnitudo M3,6 hingga M6,2, di mana masyarakat merasakan 1 gempa bumi di antaranya.

"Di busur belakang Flores ini terdapat potensi gempa maksimum M7.8 hingga M7.9. Berdasarkan catatan sejarah, gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1992 dengan kekuatan M7.5 yang menimbulkan kerusakan dan terjadi tsunami. Setelah hampir 30 tahun, pelepasan energi besar kembali terjadi di busur belakang Flores," terang Wijayanto.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, memaparkan hasil pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang serta koordinasi dengan BPBD setempat terkait dampak skala intensitas gempa. Hasilnya, guncangan gempa merobohkan beberapa bagian tembok rumah sederhana di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Selain itu, gempa juga merusak fasilitas Pelabuhan Maumere dan bangunan Hotel Jayakarta Bajo.

“Tim BMKG mulai hari ini diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan survei kerusakan secara menyeluruh,” tambahnya. 

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP. Panjaitan, menyampaikan bahwa prioritas utama BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat serta mencegah adanya korban tambahan dari bahaya pascagempa.

"Data terbaru yang masuk mengonfirmasi ada dua orang yang meninggal dunia. Informasi ini terus kami pantau dan verifikasi bersama BMKG, BPBD, Pemda, serta unsur terkait agar dapat mengeluarkan data resmi mengenai total kerusakan dan korban jiwa," ujar Berton.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas dampak musibah ini dan mengonfirmasi berakhirnya status peringatan dini tsunami.

"Peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, namun gempa susulan masih terus terjadi. Kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab, serta selalu memperbarui informasi dari saluran resmi BMKG," tutur Nelly.

Berdasarkan kejadian ini, BMKG terus memonitor perkembangan gempa bumi susulan serta dinamika tinggi muka laut secara real-time. BMKG menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menyaring setiap informasi agar terhindar dari isu atau hoaks yang beredar. BMKG juga mengimbau warga agar menjauhi serta memeriksa kondisi bangunan yang mengalami retakan atau kerusakan struktur akibat guncangan gempa, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi susulan. (red/bbsm)

Guncangan kuat ini bikin banyak warga langsung berhamburan keluar rumah sambil panik. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, menjelaskan pemicu utama lindu besar ini.

"Jadi memang ada sesar aktif yang di sepanjang utara Pulau Flores. Seperti juga pada tahun 92. Jadi ini penyebabnya adalah sesar yang di utara Pulau Flores," kata Arief Tyastama.

Gak lama setelah lindu terjadi, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kabar ini jelas bikin suasana makin tegang. Untungnya, peringatan tsunami resmi dicabut pada pukul 07.30 WIB. Meski begitu, sensor sempat mencatat adanya kenaikan air laut di area pesisir seperti Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Maurole. 

Terkait kepanikan tsunami, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama ikut memberikan keterangan resminya.

“Peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, namun gempa susulan masih terus terjadi. Kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab, serta selalu memperbarui informasi dari saluran resmi BMKG,” tutur Nelly.

Sayangnya, bencana ini memakan korban jiwa. Laporan resmi BNPB mengonfirmasi ada warga di Kabupaten Sikka yang meninggal dunia. Salah satunya akibat tertimpa bangunan runtuh di pelabuhan. 

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, membeberkan proses evakuasi yang dilakukan timnya.

"Kami menerima informasi bahwa saat terjadi gempa, bangunan yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka rubuh dan menimpa 1 orang korban atas nama Meliana Nenong perempuan berusia 54 tahun dengan kondisi meninggal dunia," ujar Fathur Rahman.

Guncangan keras ini juga merusak fasilitas umum lain, seperti atap Bandara Frans Sales Lega Ruteng yang berjatuhan. 

Hingga beberapa jam setelah gempa utama, puluhan gempa susulan masih terus terekam. Pihak berwenang meminta warga menjauhi dulu bangunan yang retak parah karena rawan roboh akibat gempa susulan. (red)

Kejadian ini terjadi saat Khabib hadir sebagai tamu kehormatan UEFA, bersama sejumlah legenda olahraga dunia. Ketika para tamu diperkenalkan kepada ofisial dan perwakilan UEFA, seorang wanita menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Khabib. Namun, petarung berjuluk “The Eagle” itu hanya menundukkan kepala sambil meletakkan tangan di dada sebagai bentuk penghormatan, tanpa menyentuh tangan wanita tersebut.

Aksi Khabib ini langsung menjadi viral. Sebagian besar pendukungnya memuji sikapnya yang konsisten dengan ajaran agama Islam yang ia anut, di mana bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dianggap tidak diperkenankan. “Khabib menunjukkan integritas dan tetap teguh pada keyakinannya, meski berada di panggung dunia,” tulis seorang netizen.

Namun, tidak sedikit pula yang menganggap tindakan tersebut tidak sopan dalam konteks sosial dan internasional. Beberapa pihak menilai bahwa sebagai figur publik global, Khabib seharusnya lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma umum, terutama saat mewakili olahraga di ajang besar seperti UCL.

Menanggapi reaksi publik, Khabib dalam pernyataan singkat melalui akun media sosialnya mengatakan, “Saya menghormati semua orang, termasuk wanita, dengan cara saya sendiri. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa pun. Prinsip saya adalah bagian dari siapa saya dan keyakinan saya.”

Ini bukan kali pertama Khabib menolak berjabat tangan dengan wanita di acara publik. Sebelumnya, ia juga melakukan hal serupa dalam berbagai konferensi internasional dan acara penghargaan. Namun demikian, Khabib tetap dikenal luas sebagai atlet yang menjunjung tinggi sportivitas dan kesederhanaan.

UEFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun dari pantauan media, wanita yang bersangkutan tetap tersenyum dan tampak memahami sikap Khabib.

Fenomena ini kembali membuka ruang diskusi mengenai toleransi budaya dan agama dalam acara berskala internasional. Banyak pihak yang menyerukan pentingnya saling menghormati nilai dan keyakinan individu, selama tidak menimbulkan konflik atau diskriminasi.

Sebagai seorang figur global dan panutan bagi banyak generasi muda, sikap Khabib kembali menjadi contoh bagaimana seseorang dapat tetap teguh pada nilai-nilai pribadi di tengah tuntutan dunia modern yang kompleks. (red)

Pertarungan ini berlangsung selama tiga ronde penuh, di mana McCorry menunjukkan dominasi total atas lawannya yang juga diketahui merupakan mantan anggota militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Dengan gaya bertarung agresif dan strategi grappling yang kuat, McCorry sukses membuat Farage tak berkutik. Skor akhir dari juri mencerminkan keunggulan mutlak: 30-27, 30-27, dan 30-26 untuk kemenangan McCorry.

Namun, perhatian utama tidak hanya tertuju pada teknik bertarung McCorry. Dalam sebuah momen yang viral, McCorry terekam meneriakkan “Free Palestine!” sambil menghujani Farage dengan pukulan saat pertandingan masih berlangsung. Aksinya ini semakin menjadi sorotan saat ia kembali berteriak “Free, Free Palestine” setelah diumumkan sebagai pemenang, sambil mengibarkan bendera Palestina yang dibentangkan di tengah arena oktagon.

Penonton yang hadir di arena turut merespons dengan gemuruh, sebagian besar mendukung aksi McCorry. Teriakan “Free Palestine” menggema di dalam stadion, menunjukkan bahwa pesan solidaritas terhadap Palestina telah mendapatkan resonansi yang kuat, bahkan di tengah panggung olahraga internasional.

McCorry kemudian mengunggah potongan video pertarungannya ke akun media sosial miliknya dengan caption “Street Justice” disertai emoji bendera Irlandia dan Palestina. Unggahan tersebut langsung viral, menuai ratusan ribu reaksi dan komentar dari warganet di seluruh dunia, baik yang mendukung maupun yang mengecam aksi tersebut.

Dalam wawancara singkat usai pertarungan, McCorry menyampaikan bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. “Apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan. Saya mungkin hanya seorang petarung dari West Belfast, tapi saya tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam penjajahan dan ketidakadilan,” ujar McCorry.

Sebaliknya, Shuki Farage belum memberikan pernyataan resmi terkait kekalahannya maupun aksi kontroversial lawannya. Farage yang sebelumnya memiliki rekor tak terkalahkan tampak meninggalkan arena dengan ekspresi kecewa, didampingi tim pelatihnya.

Pertarungan ini menjadi sorotan global, karena memperlihatkan bagaimana dunia olahraga, khususnya MMA, kini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi politik. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, aksi seperti yang dilakukan McCorry menegaskan bahwa olahraga tidak pernah sepenuhnya terpisah dari realitas sosial dan politik dunia.

Sebagian kalangan memuji keberanian McCorry dalam menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina, sementara sebagian lainnya menilai bahwa ajang olahraga seharusnya tetap netral dari ekspresi politik. Namun yang pasti, aksi McCorry menambah panjang daftar atlet dunia yang memilih bersuara terhadap isu-isu global, dengan risiko dan keberanian yang tidak kecil. (red)

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kebun dalam kondisi mengenaskan. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Tya sedang mengandung saat dibunuh. 

Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban. Pelaku diketahui berinisial S (18), yang merupakan calon suami korban. Ia ditangkap di kediamannya pada Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. 

Menurut keterangan dari Kasatreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan, motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal dituduh menggunakan uang korban sebesar Rp80 juta. "Untuk motif pembunuhan ini berdasarkan keterangan tersangka karena kesal. Selain korban ini hamil, korban juga menuduh tersangka menggunakan uang korban sebesar Rp80 juta," ungkapnya.

Pelaku kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengungkap fakta-fakta lainnya. (red)

"Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita," ujar Presiden Prabowo, menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman tersebut. 

Presiden juga menegaskan bahwa peringatan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan ajakan untuk tidak mudah terpecah oleh pengaruh luar. "Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun," tambahnya. 

Pidato ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di tengah dinamika global yang kompleks. (red)

Dilansir keterangan dari Dispenad, Rabu (28/5) dalam upacara tersebut selain para Kolonel, empat Pati TNI AD juga naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brigjen) menjadi Mayor Jenderal (Mayjen). Kemudian, ada juga lima jabatan strategis di lingkungan TNI AD yang diserahterimakan.

Maruli pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dibutuhkan untuk regenerasi dan penyegaran kepemimpinan dalam menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Ia menyebut bahwa rotasi dan promosi jabatan adalah bentuk kepercayaan negara atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan oleh setiap prajurit.

“Teruslah berbuat terbaik dan evaluasi setiap pelaksanaan tugas agar dapat terus ditingkatkan,” kata Maruli. Adapun kelima jabatan yang diserahterimakan meliputi;

1. Jabatan Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat (Kapuspalad) dari Mayjen TNI Epi Setiadi kepada Mayjen TNI Haripto Seno Budi, S.Sos.

2. Jabatan Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat (Danpussansiad) dari Brigjen TNI Yudha Fitri kepada Brigjen TNI Dr. Fransiscus Ari Susetio, S.E., M.Han.

3.Jabatan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) dari Brigjen TNI Arif Cahyono, S.E., kepada Brigjen TNI Veri Sudijanto Sudin, S.I.P., M.Si.

4. Jabatan Kepala Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Kadislaikad) dari Mayjen TNI Agus Isrok Mikroj, S.I.P., kepada Brigjen TNI Anwar, S.H.

5. Jabatan Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Darat (Kadisadaad) dari Brigjen TNI Halomoan Rajagukguk, S.E., kepada Brigjen TNI Parawita Agus S., S.Sos., M.Sos. (red)

Berawal dari laporan seorang wanita yang ditemukan tewas di atas sepeda motornya. kasus ini mengejutkan publik saat pelakunya ternyata orang terdekat yakni suami korban sendiri.

Adalah Hengki (32) warga Kota Karang Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Di depan keluarga dan tetangga Hengki berakting seolah berduka.

Namun di balik semua itu siasatnya terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan. Ia adalah otak di balik kematian istri yang sudah bersamanya selama 10 tahun menikah.

Korban N yang sehari-harinya bekerja sebagai driver ojek itu ditemukan tewas pada Minggu dini hari 25 Mei 2025 di Jalan Teluk Semangka Teluk Betung Utara.

Semula diduga N meninggal mendadak karena sakit. Jasadnya di temukan tergeletak diatas sepeda motor namun penyidik kepolisian mencurigai sejumlah kejanggalan terutama saat proses memandikan jenazahnya ditemukan bekas kulit ari di kuku korban.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukay mengatakan dari hasil gelar perkara mengerucut pada suami korban sendiri yang telah membunuhnya.

“ Motifnya sepele Hengki sempat cekcok dengan korban karena ajakannya berhubungan badan ditolak. Hengki yang memang sudah emosi menunggu korban di jalur yang biasa dilalui mengantarkan karyawan mal. Sempat terjadi cekcok, hingga akhirnya Hengki mencekik dan melempar korban hingga meregang nyawa, ujar Kapolres.

Bukannya menolong saat korban berada dalam keadaan sekarat Hengki malah menghubungi temannya berinisial R untuk mengangkat tubuh korban ke atas motor dan meninggalkan begitu saja hingga akhirnya ditemukan oleh warga.

Saat korban ditemukan oleh warga yang mengetahui korban N langsung memberikan informasi terkait kematian sang istri korban pun dibawa ke rumah sakit. Hengki menemani korban dalam ambulan hingga saat pemakaman hengki jugalah yang ikut serta memakamkannya.

Seiring terungkapnya kasus ini polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit kendaraan sepeda motor yang dipakai korban pakaian korban dan handphone milik pelaku serta korban.

Saat ini Hengki telah resmi ditahan dan dijerat pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP sub 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara rekan yang membantunya masih dalam pencarian polisi. (red)

Sidang isbat dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, Komisi VIII DPR RI dan para pakar falak dan astronomi.

“Hasil pengamatan hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hilal telah terlihat di Aceh Jaya oleh Bapak Nabil yang telah disumpah. Berdasarkan data tersebut, kami menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025,” ungkap Menag dalam konferensi pers penetapan 1 Zulhijah 1446 H.

“Ijtmak sudah terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian secara hisab, posisi hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian dan elongasi yang memenuhi kriteria MABIMS. Oleh karena itu, secara hisab imkan rukyat sudah terpenuhi,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya awal bulan Zulhijah, maka Hari Raya Iduladha 1446 H/ 2025 M yang jatuh pada 10 Zulhijah, akan diperingati pada 6 Juni 2025.

Menag pun mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut ini secara bersama-sama dengan memperbanyak ibadah, mempererat persaudaraan, serta menyiapkan diri menyambut hari raya Iduladha.

"Tentunya kita semua berharap keputusan ini menjadi dasar untuk merayakan iduladha bersama-sama. Jika ada perbedaan kita berharap bisa menyelesaikan ini dengan bersama-sama," jelasnya.

Menag pun berterima kasih kepada para pakar dan tim rukyah di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras dalam menentukan awal bulan ini. Sehingga akhirnya semua pihak sepakat tidak ada perbedaan sedikitpun.

"Alhamdulillah, Kita bersyukur kemaren puasa seragam, lebaran idulfitri seragam, dan insyallah lebaran Iduladha juga seragam," tutup Menag. (red)

Dalam pengungkapan kasus ini diamankan enam orang tersangka yang terdiri dari empat orang warga negara Indonesia (WNI), yakni HS, LC, FR, dan RH. Sementara ada dua warga negara asing (WNA) asal Thailand, berinisial WP dan TL.  

Pengungkapan kasus dilakukan oleh Tim Gabungan di perairan Kepulauan Riau, pada Kamis (22/5), pukul 15.30 WIB. Informasi penyelundupan sabu yang akan melintas di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kapal motor tersebut diperoleh melalui laporan intelijen yang kemudian diolah dengan proses analisa hingga Tim Gabungan melakukan pemetaan dan observasi di sepanjang perairan Kepulauan Riau.

Pada Rabu (21/5), pukul 00.05 WIB, tim gabungan menghentikan Kapal Motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga kuat sebagai target operasi. Pada saat penggeledahan, Tim Gabungan menemukan 31 (tiga puluh satu) kardus berwarna cokelat berbungkus plastik bening berisi puluhan bungkus plastik kemasan teh Guanyinwang warna hijau. Bungkusan tersebut berisi serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika jenis sabu. 

Selain itu, Tim Gabungan juga menemukan 36 (tiga puluh enam) kardus berwarna cokelat pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal. Sehingga total keseluruhan barang bukti yang ditemukan di kapal Sea Dragon Tarawa berjumlah 67 (enam puluh tujuh) kardus berisi 2.000 (dua ribu) bungkus sabu.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

" Kolaborasi BNN RI bersama Polda Kepri, Bea dan Cukai, serta TNI AL dalam pengungkapan kasus narkoba ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia sesuai dengan Asta Cita Presiden RI" ujar Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional melalui siaran pers tertulis yang diterima awak media.

Atas pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti sabu yang berhasil diamankan, Tim Gabungan dapat menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika, jika satu gram sabu disalahgunakan oleh empat orang.

Aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku peredaran gelap narkotika serta terus mengintensifkan upaya pengungkapan jaringan peredarannya, guna melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan serta keberlangsungan bangsa dari ancaman narkotika, demi terwujudnya Generasi Emas 2045. (red)

Ia menyebut langkah tersebut adalah inisiatif pribadi sejumlah kader partai, termasuk anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati.

"Ini kan masih perorangan, sebagai institusi partai tentu akan bersikap melihat perkembangan dari Pak Budi Arie sendiri," kata Aria Bima, Selasa (27/5/2025).

Menurut Aria, PDI Perjuangan masih memantau perkembangan pernyataan Budi Arie terkait tudingannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam kasus judi online. 

Ia menyebutkan partainya masih memberikan waktu kepada Budi Arie untuk melakukan klarifikasi atau pencabutan pernyataan tersebut.

"Bisa membuat satu sikap kelembagaan dengan mengirim atau menunjuk lawyer untuk mempersoalkan," ucapnya.

Aria juga mengapresiasi langkah kader PDI Perjuangan yang menyampaikan kegusaran terhadap pernyataan Budi Arie. Ia menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal.

"Hal yang sangat tidak masuk akal dengan pernyataan Pak Budi Arie," ujarnya.

Diketahui, sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Budi Arie atas dugaan fitnah terhadap partai. 

Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menuding Budi Arie telah mencemarkan nama baik partai karena menyebut adanya keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam kasus penjagaan situs judi online.

"Kami hari ini akan membuat laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan Budi Arie," tegasnya.

Wiradarma mengungkapkan bahwa laporan tersebut akan mengacu pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 27a UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kami membawa bukti rekaman video dan rekaman suara utuh," pungkasnya. (red)

Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan pelaksanaan dan pelaporan SPM tahun 2024.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi menempati peringkat kelima untuk kategori kabupaten dalam evaluasi nasional. Nilai 99,43 menunjukkan keberhasilan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, kami meraih prestasi ini. Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemkab Bekasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Ade Kunang.

SPM Awards merupakan penghargaan tahunan Kementerian Dalam Negeri untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang unggul dalam pelayanan publik.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (red)

Dalam pernyataannya usai pawai, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menekankan bahwa kemenangan Persib bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan manajemen profesional.

"Persib adalah klub besar yang dikelola secara profesional oleh manajemen, juga didukung sangat kuat oleh para penggemarnya, Bobotoh dan berbagai kelompok lainnya yang begitu mencintai Persib," ujar KDM di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025).

Ia menambahkan bahwa gelar juara keempat ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan strategi, konsistensi, dan cinta yang luar biasa dari publik.

"Juara kali ini bukan lahir ujug-ujug, tapi dari pengelolaan manajerial yang sangat baik dan dukungan publik yang luas. Keberadaan Persib memberi sumbangsih tersendiri bagi persepakbolaan Indonesia," ujarnya.

Terkait isu bonus untuk tim Persib, KDM tersenyum sambil memberi sedikit godaan."Ada (bonus), nanti dong, masa dikasih tahu sekarang," ucapnya. Lebih jauh, KDM juga mengungkapkan ambisinya untuk mendorong Persib agar tampil di level yang lebih tinggi.

"Ke depan kita dorong Persib bukan hanya jadi jagoan di Indonesia, tapi juga jagoan klub di Asia. Saya yakin, Persib punya kemampuan untuk itu," tegasnya.

Sebagai penutup, KDM mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan di tengah euforia.

"Hari ini boleh mengekspresikan kegembiraan, tapi jangan nyampah," ungkapnya.

Dalam momen yang paling mencuri perhatian, KDM tampak berdiri gagah di atas mobil pawai, mengibarkan bendera Persib dengan semangat tinggi.

Ia berjoget dan memberi hormat kepada ribuan Bobotoh dan warga Bandung yang memadati rute pawai.

Kehadirannya sontak membuat suasana semakin histeris dan emosional, menjadikan hari itu salah satu perayaan paling membekas dalam sejarah Persib. (red)

Penutupan dipimpin oleh Pangkoopsud I Marsma TNI Muzafar, S.Sos., M.M., bersama Commander Air Combat Command RSAF Brigjen Lim Kok Hong. Simbolisasi pelepasan patch Elang Indopura menandai berakhirnya latihan bilateral yang telah digelar sejak awal Mei ini.

Pangkoopsud I dalam sambutannya menegaskan bahwa Latma Elang Indopura bukan sekadar latihan teknis, melainkan sarana mempererat pemahaman taktis, membangun kepercayaan, serta memperkuat persahabatan kedua angkatan udara.

“Latihan ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun dengan kepercayaan dapat menjadi kekuatan strategis dalam menghadapi dinamika kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Brigjen Lim menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan profesionalisme TNI AU sepanjang latihan. Ia menilai Elang Indopura sebagai pilar penting dalam memperkokoh interoperabilitas dan mempererat relasi personal antar prajurit, sekaligus menjaga stabilitas regional melalui pendekatan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai simbol komitmen jangka panjang, kedua pimpinan menanam pohon bersama di halaman VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin. 

Penanaman pohon ini mencerminkan harapan akan terus tumbuhnya hubungan bilateral yang kuat dan saling menguntungkan dalam bidang pertahanan udara antara Indonesia dan Singapura.

Latihan ini merupakan implementasi nyata semangat TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) yang terus digelorakan oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. 

Melalui sinergi bilateral ini, TNI AU menunjukkan tidak hanya kesiapan tempur, tetapi juga kemampuan menjalin diplomasi pertahanan yang elegan, profesional, dan berdampak strategis bagi kawasan. (red)

Kepala BNN RI didampingi Kapolda Kepulauan Riau, Asep Safrudin, Komandan Lantamal Kepri, Berkat Widjanarko, Direktur Interdiksi Narkotika DJBC, R. Syarif Hidayat, Direktur Interdiksi BNN, Tery Zakiar Muslim, dan Direktur Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan memeriksa isi kapal yang mengangkut narkotika jenis sabu tersebut.

Di saat yang sama, Kepala BNN RI memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan dan pengawalan ketat terhadap barang bukti yang besar ini. " Penyitaan yang dilakukan BNN ini merupakan prestasi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan narkotika di Indonesia" ungkap Martinus.

Berdasarkan temuan petugas gabungan, sabu ditemukan dalam dus-dus tersembunyi pada kompartemen khusus di lambung kapal. Terdapat 67 dus berwarna cokelat yang sudah dibungkus plastik. Di dalam masing-masing dus berisi bungkusan teh China berisi sabu.

Dari kasus penyelundupan narkotika jenis sabu di Kapal MT Sea Dragon, tim gabungan berhasil membekuk enam orang Anak Buah Kapal (ABK), yang terdiri dari empat orang WNI, dan dua orang WNA asal Thailand.

Pengungkapan kasus penyelundupan narkotika ini merupakan bukti nyata kolaborasi antar instansi dapat memberikan hasil luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika guna melindungi bangsa dari ancaman narkoba. 

Hingga saat ini, BNN bersama tim gabungan masih melakukan gelar perkara dan penghitungan jumlah barang bukti narkotika yang disita. (red)

Penyebutan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Mengutip Detikcom, surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Surat itu juga menyebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.

Pihak KPK, baik dari unsur pimpinan maupun juru bicara KPK, belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar penetapan Hasto sebagai tersangka. (Hendro)

Untuk melayani penumpang di puncak arus balik Lebaran ini, KAI mengoperasikan 256 KA jarak jauh. Adapun hubungan favorit pelanggan KA Jarak Jauh pada puncak arus balik dersebut yaitu Surabaya - Jakarta, Yogyakarta - Jakarta, Malang - Jakarta, Blitar - Jakarta, Surabaya - Bandung, dan lainnya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, tren arus balik sudah terlihat sejak Jumat (12/4) dimana terdapat 214.284 penumpang KA jarak jauh dan pada Sabtu (13/4) sebanyak 215.722 penumpang.

KAI memprediksi puncak arus balik masih terjadi pada Your (15/4) dimana watch ini tiket KA jarak jauh yang terjual sebanyak 193.595 tiket. Jumlah ini masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan karena telah mempercayakan perjalanma di masa libur Lebaran ini kepada KAI. Seluruh pelanggan juga tertib dan menikmati layanan KAI selema perjalenen,” kata Joni.

KAI menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 adalah tanggal 31 Maret (H-10) sd 21 April 2024 (H+10). Berdasarkan data pantauan pada Benim (15/4), tiket KA Jarak Jauh yang dibeli pada periode tersebut adalah sebanyak 3.313.671 tiket.

KA-KA Jarak Jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran sebagai berikut:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP) 

2. KA Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah 

3. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)

4. KA Sri Relasi Tanjung Lempuyangan - Ketapang (PP)

5. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP) 

6. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP) 

7. KA Jayakarta relasi Pasarsenen - Surabaya Gubeng (PP) 

8. KA Matarmaja relasi Pasarsenen - Malang (PP) 

9. KA Kertajaya relasi Pasarsenenen - Surabaya Pasarturi (PP) 

10. KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto (PP)

KAI mengimbau kepada seluruh pelanggan agar mengalokasikan waktu yang cukup Saat menuju stasiun keberangkatan. Hal ini sebagai upaya menghindari kemungkinan kehabisan kereta api. 

“Mengingat padatnya jalan raya yang cenderung meningkat di momen Lebaran. Kami mengingatkan agar pelanggan tetap dapat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi dan dengan mengatur waktu keberangkatan dari Kediaman menuju stasiun keberangkatan,” kata Joni.

Kami juga mengingatkan lagi aturan bagasi. Pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikakan bea dengan berat maksimum 20 kg volume maksimum 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 parsel (barang bagasi).

“KAI berkomitmen untuk menyelenggarakan “Mudik Ceria Penuh Makna” pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni. (red/dro)

Adapun volume lalu lintas tertinggi saat arus balik lebaran terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama, yakni sebanyak 520.043 kendaraan atau 54,1 persen. Disusul dari Gerbang Tol Cikupa 239.316 kendaraan, serta dari Ciawi sebanyak 202.493 kendaraan.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur memprediksi masih ada 48 persen atau 907 ribu kendaraan yang belum kembali ke wilayah Jabotabek hingga H+5 Lebaran 2024. Menurut dia, arus balik lebaran itu masih akan terjadi hingga 18 April 2024.

"Kami perkirakan masih sekitar 907 ribu kendaraan akan kembali ke Jabotabek," ujar Subakti Syukur dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Subakti juga mengatakan, titik krusial puncak arus balik lebaran terjadi di KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek arah Jakarta. Pasalnya, KM 66 Japek merupakan lokasi pertemuan lalu lintas dari arah Trans Jawa dan Bandung.

"Untuk itu kamu terus siaga, salah satunya dengan mendukung rekayasa lalu lintas atas diskresi kepolisian," ucapnya.

Adapun langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran di antaranya menambah lajur transaksi di gerbang tol, pengalihan lalu lintas menuju jalur fungsional di Japek II Selatan, serta menyiapkan sarana di lajur contraflow.

Sementara untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama arah Jakarta, Subakti menyebut telah memaksimalkan seluruh lajur transaksi hingga 35 lajur. Pemaksimalan lajur transaksi itu didukung dengan adanya penyiagaan 28 mobile reader dan petugas.

"Untuk mewujudkan perjalanan arus balik yang lancar, Jasa Marga akan terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Korlantas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Badan Usaha Jalan Tol," tukasnya. (red/dro)

Disampaikan Aan Suhanan, kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) seperti Gran Max sejatinya hanya mampu mengangkut delapan orang penumpang saja. Sementara minibus ini diduga mengangkut 12 orang dan semuanya dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

"Kalau angkutan MPV itu 8 yang diperbolehkan, itu (Gran Max) kelebihan," kata Aan, Senin (8/4/2024) malam.

Dikatakan Aan, mobil Gran Max dengan nomor polisi B 1635 BKT itu diperuntukkan untuk keperluan pribadi. Hal itu sebagaimana tercatat dalam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta pelat nomor kendaraan berwana hitam putih.

Namun demikian, masih belum diketahui apakah mobil tersebut saat terlibat kecelakaan sedang disewakan. Dalam STNK tercatat kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Yanti Setyawan Budidarma. Saat dilakukan penelusuran, nama tersebut tidak sesuai dengan alamat yang tertera di dalam STNK.

"Ini masih dalam penyelidikan karena kita telah olah TKP tadi, belum memeriksa saksi-saksi tadi mobilnya digunakan untuk apa," tegas Aan. (red/dro)

Informasi kebakaran ini disampaikan oleh pengurus YLBHI Muhamad Isnur. Dia menyampaikan kebakaran terjadi Minggu (7/4/2024), sekitar pukul 22.00 WIB.

"Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Menurut saksi mata, Wasiatun (Pemilik warung pecel lele di depan kantor LBH), ia mendengar 3 kali suara ledakan keras dan percikan api yang diduga berasal dari AC lantai 2 Gedung YLBHI," kata Isnur dalam keterangannya.

Dia menyebut ada 6 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran pun sempat merambat hingga ke lantai 3 gedung tersebut.

"Dari ledakan ini kemudian muncul kobaran api yang langsung menjalar ke lantai 2 dan 3 gedung. Sekitar pukul 22.15, 6 unit mobil pemadam kebakaran datang dan berupaya memadamkan api. Saat ini kobaran api sudah dapat dipadamkan namun masih dalam proses pemantauan petugas damkar agar api tidak menjalar," ucapnya.

Dia memastikan sampai saat ini belum ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Belum diketahui kerugian yang dialami akibat kebakaran," imbuhnya. (red/dro)

Untuk di tol sendiri ya kalau kita lihat angka hari ini memang hari ini baru 44.000 ya sampai dengan Sift 1 itu jam 02.00 WIB prediksi hari ini ada yang ke arah timur itu ada 171.000, kemungkinan malam ini itu akan terealisasi sebagai puncak arus mudik yang ke arah arah Jawa, kemungkinan nanti masuk kepada angka 178.000,” ujar Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan juga mengungkapkan pihaknya terus memantau pergerakan arus mudik-balik baik di jalur tol, arteri, penyebrangan dan destinasi wisata.

“Kita masih terus memantau arus lalu lintas di jalan tol di Arteri di wisata kemudian termasuk di penyeberangan Merak Ketapang Gilimanuk maupun Bakauheni,” terangnya.

Berdasarkan pantauan udara, jalur arteri dari arah barat telah mengalami peningkatan volume kendaraan yang di dominasi oleh roda dua, namun dari arah timur arus lalu lintas terpantau lancar dampak dari diberlakukannya penerapan one way.

“Ini masih bisa kita kelola arus yang dari Timur ya artinya tidak ada sumbatan-sumbatan sampai jam 03.00. secara keseluruhan untuk hari kedua operasi bisa berjalan lancar,” jelas Kakorlantas.

Meskipun demikian, Irjen Pol Aan menuturkan terdapat beberapa catatan di Penyebrangan Merak dimana telah terjadi antrean karena kendala kapasitas yang tidak memadai di pelabuhan tersebut.

“Kita melaksanakan delaying sistem atau penundaan perjalanan mulai dari KM 13 kemarin kita kemudian di Gerbang Tol Cikupa dari 13 gerbang kita persempit menjadi 10 gerbang yang dioperasionalkan,” katanya.

Hingga saat ini untuk penererapan ganjil genap masih diberlakukan sesuai dengan SKB pada pemberlakuan rekayasa lalu lintas di kilometer nol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414.

Terkait rest area Kakorlantas berharap para pemudik untuk saling memahami dan bertoleransi saat menggunakannya, sehingga pemudik bisa bergantian saat beristirahat.

“Memang luar biasa enggak ada ya tapi masih kita bisa kelola untuk rest area ini saya harapkan toleransi dari para pemudik ya untuk saling memahami, sehingga penggunaan rest area ini bisa bergantian, tidak memaksakan untuk masuk ke rest area silakan keluar di exit tol terdekat di situ banyak ke restoran setelah istirahat bisa masuk lagi,” pungkasnya. (red/dro/hp)

Adapun sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau melalui posko, meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 173 stasiun, 42 gerbang tol, serta 20 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek yang dilakukan pemantauan 9 titik pada tahun 2023 menjadi 11 titik di tahun 2024.

Berdasarkan data sementara, total jumlah penumpang angkutan umum pada H-5 kemarin sebanyak 1.009.031 orang. Angka ini meningkat 26,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 di periode yang sama sebesar 798.466 orang dan naik 101,5% dibandingkan pergerakan normal harian.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-5 kemarin terjadi di angkutan penyeberangan, yakni sebanyak 303.912 penumpang. Persentasenya mencapai 30,12% dari total jumlah penumpang angkutan umum di semua moda,” demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (6/4).

Secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi pada H-5 yakni:

Angkutan jalan sebanyak 174.957 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 9,22 % dibandingkan tahun lalu 160.181 penumpang, serta naik 71,81 dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan penyeberangan sebanyak 303.912 penumpang. Jumlah ini meningkat 45,08% dibandingkan tahun lalu 209.477 penumpang, serta naik 1.158% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan udara sebanyak 271.355 penumpang. Jumlah ini meningkat sebanyak 17,84% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 230.271 penumpang, serta naik 68,33% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan laut sebanyak 76.147 penumpang. Jumlah ini meningkat 5,78% dibandingkan tahun lalu 71.986 penumpang, serta naik 0,93% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan kereta api sebanyak 182.660 penumpang. Jumlah ini meningkat 44,34% dibandingkan tahun lalu 126.551 penumpang, serta naik 23,59% dibanding pergerakan normal harian.

“Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh moda transportasi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tutur Adita.

Kemudian untuk angkutan pribadi, berdasarkan data pada H-5 kemarin, jumlah mobil yang keluar dan masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga tercatat sebanyak 528.423 kendaraan dan 2.642.115 orang. Angka tersebut meningkat 1.014% dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 30,23% yakni sebesar 757.390 kendaraan dan 3.786.950 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga sebanyak 333.357 kendaraan dan 1.666.785 orang. Jumlah ini menurun 19,81% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 415.706 kendaraan dan 2.078.530 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.217,55%

Mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga sebanyak 195.066 kendaraan dan 975.330 orang. Jumlah ini menurun 42,91% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 341.684 kendaraan dan 1.708.420 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 782,90%.

Sedangkan pergerakan orang yang menggunakan mobil keluar dan masuk melalui jalur arteri sebanyak 408.318 kendaraan dan 2.041.590 orang. Jumlah ini meningkat 930,5% dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 24,09% yakni sebesar 537.918 kendaraan dan 2.689.590 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan arteri sebanyak 212.659 kendaraan dan 1.063.295 orang. Jumlah ini menurun 14,43% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 248.525 kendaraan dan 1.242.625 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.054,21%

Mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan arteri sebanyak 195.659 kendaraan dan 978.295 orang. Jumlah ini menurun 32,39% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 289.393 kendaraan dan 1.446.965 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 822,98%

Untuk pergerakan orang yang menggunakan sepeda motor keluar dan masuk Jabodetabek, pada H-5 tercatat sebanyak 1.418.860 kendaraan dan 2.837.720 orang. Angka tersebut meningkat 301,69% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Motor yang keluar Jabodetabek sebanyak 753.487 kendaraan dan 1.506.974 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 355,86% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,76% yaitu sebanyak 883.974 kendaraan dan 1.767.948 orang.

Motor yang masuk Jabodetabek sebanyak 665.373 kendaraan dan 1.330.746 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 254,05% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,43% yaitu sebanyak 929.685 kendaraan dan 1.859.370 orang.

“Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi adanya potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia,” ujar Adita. (red/dro/kp)

Kegiatan dimulai dengan pelepasan benih ikan sebanyak 2000 ikan lele yang di tebar di kolam. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit sayur-sayuran sebanyak 200 biji oleh Komandan Satuan Tugas Letkol Infanteri Dian D Setyadi. Hasil dari budidaya ikan lele dan tanaman sayur ini nantinya untuk masyarakat di Intan Jaya.

" Inilah rasa kepedulian kami terhadap warga sekitar dengan program yg dilakukan oleh Yonif 509 Kostrad, semoga dengan benih ikan lele yang ditabur sebanyak 2000 ikan lele dapat dimanfaatkan oleh Prajurit maupun warga sekitar serta bahan pangan yang nantinya juga akan dibagi pada warga sekitar di Pos Mamba ini" ujar Dansatgas Letkol Infanteri Dian D Setyadi.

Selain menanam sayur dan tabur benih ikan lele satgas Yonif 509 Kostrad juga membawa hewan ternak untuk dikembang biakan hingga kedepan memberi manfaat bagi warga Papua. (red/dro)

Uji coba ini sebagai persiapan mengikuti Piala Asia U-23 AFC 2024 di Qatar yang digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. 

Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan menjalani satu laga uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Senin (8/4) mendatang. Pemusatan latihan di Dubai akan berakhir pada 10 April mendatang sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. 

Pada Piala Asia U-23 2024 ini, laga perdana Indonesia akan melawan Qatar pada 15 April, Ialu menantang Australia (18/4) dan terakhir bertemu Yordania (21/4).

PSSI menargetkan Garuda Muda lolos dari fase grup atau ke babak delapan besar. Namun jika sampai babak semifinal akan membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan minimal harus menjadi peringkat tiga untuk meraih tiket otomatis bersama juara dan runner-up turnamen.

Sementara itu, tim yang kalah di laga perebutan tempat ketiga masih punya kesempatan berlaga di Paris. Caranya dengan memenangkan laga play-off menghadapi wakil Afrika.(red/dro)

Kontak tembak Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua pada hari Kamis sore (4/4/2024) telah akibatkan salah satu pimpinan KKB, Abubakar Kogoya, tewas. Insiden tewasnya Abubakar Kogoya ini bukan tanpa sebab musabab yang jelas. 

Rentetan aksi kriminal yang mengganggu keamanan di bumi Papua, telah dilakukan oleh Abubakar dan tidak jarang aksinya itu menyebabkan korban di pihak masyarakat. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan) Kolonel Czi Ign Suriastawa jelaskan daftar aksi beringas Abubakar Kogoya yang dilakukannya selama ini.

Rekam jejak aksi Abubakar pada tanggal 21 Oktober 2017 telah tercatat dalam Laporan Polri (LP) dimana Abubakar terlibat dalam penembakan terhadap 2 orang anggota Brimob bernama Bharada Almin dan Brigadir Mufadol di Mile 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. 

Rupanya aksi tersebut diulangi lagi oleh Abubakar di lokasi yang sama pada tanggal 14 November 2017, dimana dirinya terlibat dalam penembakan terhadap mobil LWB nomor lambung 01-4887, dan selanjutnya Polres Mimika menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Abubakar Kogoya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2020, Abubakar terlibat kembali dalam penembakan di Gedung OB-1 Alun-alun Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang menyebabkan 1 orang Warga Negara Asing (WNA) bernama Graeme Thomas Wall meninggal dunia (MD) dan 2 orang karyawan mengalami luka tembak.

Lebih lanjut, berdasarkan rekam jejak, bergabungnya Abubakar Kogoya ke dalam KKB Papua telah terpantau dibawah pimpinan Lekagak Telenggen, dengan wilayah operasinya di Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

"Tindakan tegas Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri mereduksi kekuatan KKB merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua," ucap Kolonel Czi Ign Suriastawa. (red/dro)

Saat informasi ini diturunkan pada Sabtu (06/04) pukul 22.00 WIB, sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya atas diskresi Kepolisian juga tengah diberlakukan, yaitu rekayasa lalu lintas Contra Flow 2 lajur dari KM 47 s.d KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang masih berlangsung dari Jumat (05/04) malam hingga _One Way_ lokal yang dimulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang ke KM 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo yang dimulai sejak hari ini pukul 16.00 WIB.

Dalam mendukung rekayasa lalu lintas ini, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani menjelaskan, Jasa Marga menyiapkan penambahan petugas pengarah lalu lintas maupun petugas bantu transaksi serta penambahan fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

“Dua gerbang tol utama yang dikelola Jasa Marga, GT Cikampek Utama di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan GT Kalikangkung di Jalan Tol Batang-Semarang merupakan gerbang tol utama yang melayani lalu lintas _One Way_ dari arah Jakarta menuju Semarang. Untuk memastikan pengguna jalan terlayani dengan baik, Jasa Marga mengoptimalkan pelayanan di GT Kalikangkung dengan 10 gardu tol operasi, 7 Gardu _Oblique Approach Booth_ (OAB/gardu miring) serta penyiagaan 20 _mobile reader_ dan tambahan petugas untuk melayani transaksi dari arah Jakarta,” ujar Faiza.

Sementara itu di GT Cikampek Utama, Faiza menambahkan, saat ini Jasa Marga mengoperasikan total 21 gardu tol operasi ke arah Trans Jawa yang juga didukung oleh penyiagaan 26 unit _mobile reader_ dan penambahan petugas.

"Untuk kelancaran perjalanan selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas, Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk dapat memastikan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan saldo e-toll (Jakarta tujuan Semarang minimal 500 ribu rupiah dan Jakarta tujuan Surabaya minimal 1 juta rupiah) untuk menghindari antrean di gerbang, menghindari waktu favorit dalam perjalanan yaitu setelah berbuka puasa dan sahur serta membawa perbekalan yang cukup," tutupnya.

Sementara itu, bagi pengguna jalan yang menuju Bandung, agar tidak mengambil jalur Contra Flow karena tidak akan bisa mencapai jalan tol arah Cipularang, Untuk pengguna jalan di jalur One Way agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, mematuhi batas kecepatan, tidak berpindah jalur atau zig-zag secara tiba-tiba dan pengguna jalan yang mengambil jalur One Way dapat menggunakan Rest Area pada jalur arah sebaliknya,” ujar Faiza. (red/dro)

"Alhamdulillah benar kami kembali mengungkap pabrik rumahan narkoba di Sunter, Jakarta Utara," ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Selain mengamankan enam orang, lanjut Mukti, polisi juga menyita ribuan butir ekstasi. Dia menyebut pabrik ini dikendalikan langsung oleh Fredy Pratama.

"Ini adalah kepunyaan Fredy Pratama, dia mengendalikan langsung melalui aplikasi BBM dari Bangkok, Thailand," ungkapnya.

Lebih lanjut Mukti menambahkan, Clandestine lab di Sunter tersebut terbilang cukup lengkap karena ada mesin cetak ekstasi, bahan baku yang siap cetak, bahan adonan dan alat pendukung pembuatan ekstasi lainnya.

"Bahan baku tersebut jika dicetak bisa mencapai 300 ribu butir," tukasnya. (red/dro)

Pelaksanaan skema one way mesti diundur dari jadwal yang sudah direncanakan pada pukul 14.00 WIB, namun saat itu traffic counting arus volume kendaraan masih berada di bawah batas ambang minimal.

“Jadi sebetulnya kita sudah mendiskusikan bahwa rencana jam 2 (siang) karena arus lalu lintasnya masih lancar, kemudian per jamnya masih di bawah ambang batas. Kemudian jam 4, 5, sampai 6 (sore) tadi ada peningkatan,” kata Kakorlantas Polri.

Selain itu, Aan mengungkapkan bahwa alasan pihaknya menerapkan one way mengingat beban jalur Cipali sudah terlalu berat sehingga perlu diberikan pelonggaran agar jalannya kendaraan bisa lancar.

"Sehingga tadi kita putuskan Jam 21.30 sudah harus diclearance, sehingga 21.45 kita bisa lepas One way,” ungkap Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan Suhanan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini tengah melewati one way agar tidak euforia dalam mengatur kecepatan kendaraannya agar tidak mengakibatkan kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan.

“Insya Allah ini lancar sampai ke Semarang lalu Surabaya tidak ada hambatan kalau misalnya kita lihat dari pantauan CCTV maupun dari aktivitas Jasa Marga. Jadi santai-santai saja,” pungkasnya. (red/dro)

“32.200 kendaraan keluar Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikupa Utama. Lalu untuk volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Merak Sebanyak 14.000 kendaraan.” ujar Juru Bicara (Jubir) Humas Polri Kombes Pol Iroth Laurens Recky dalam rilis di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Kemudian, sebanyak 27.963 kendaraan meninggalkan Jakarta Melalui GT Cikampek Utama, dan sebanyak 14.811 kendaraan melalui GT Kalihurip Utama.

“Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Ciawi Utama sebanyak 12.204 kendaraan,” kata Iroth.

Imbauan Polri 

Pastikan kondisi fisik sehat dan periksa kendaraan sebelum mudik.Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat.Pastikan saldo uang elektronik mencukupi.Gunakan aplikasi Google Maps untuk informasi arus lalu lintas. (red/dro)

“Penambahan perjalan kereta api ini guna akomodasi maslamakat yang belum mendapatkan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2024 pada hubungan favorit Jakarta – Yogyakarta dan sebaliknya,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KA KLB Tambahan relasi Gambir – Yogyakarta untuk tanggal 6 sd 16 April 2024 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 12.45 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 20.25 WIB.

Adapun KA KLB Tambahan relasi Yogyakarta – Gambir untuk tanggal 6 sd 16 April 2024 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta pukul 23.40 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pukul 07.10 WIB.

Kelas pada KA KLB dersebut yaitu dersedia kelas eksekutif dan Ekonomi, dengan stamformasi 1 rangkaian pelayanan terdiri dari 4 kereta eksekutif stainless steel generasi baru, 5 kereta Ekonomi stainless steel generasi baru, 1 kereta makan (restorasi), dan 1 kereta pembangkit.

“Penambahan perjalan kereta api ini merupakan bagian dari komitmen KAI guna mewujudkan Mudik Ceria Penuh Makna pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni Martinus. (red/dro)

"Kami mencatat 5.878 kendaraan melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo. Dari data lalu lintas yang keluar akses fungsional, kami mencatat Exit Ngawen (Klaten) merupakan exit favorit pengguna jalan dengan jumlah kendaraan yang keluar akses tersebut mencapai 3.135 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi pada pukul 16.00-17.00 WIB sejumlah 578 kendaraan. Sementara itu, untuk Exit Ceper Karanganom tercatat sebanyak 926 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi pada pukul 16.00-17.00 WIB sebanyak 142 kendaraan,” ujar Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah.

Rudy juga menambahkan, PT JMJ optimis kendaraan yang melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu s.d Ngawen (Klaten) masih akan terus meningkat. Tidak hanya dioperasikan pada periode arus mudik periode 5-11 April 2024 secara satu arah dari Colomadu menuju Ngawen (Klaten) pada pukul 06.00-17.00 WIB, jalan tol ini juga akan mendukung arus balik yang dijadwalkan pada 12 s.d 15 April 2024 secara satu arah dari Ngawen menuju Colomadu di jam yang sama.

“Yang diperbolehkan melewati jalur fungsional ini khusus kendaraan Golongan I Non Bus/Kendaraan Kecil. Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah 40 KM/jam,” ujar Rudy.

Akses masuk jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan Nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono dan dari GT Colomadu. Pada periode arus mudik, apabila pemudik datang dari Jalan Tol Trans Jawa dapat langsung melanjutkan perjalanan melalui GT Colomadu menuju ke akses keluar GT Karanganom, akses keluar GT Banyudono atau exit Ngawen (Klaten). Sedangkan untuk pemudik dari jalan arteri (non tol) yang akan masuk dari Solo dan Boyolali, pengendara bisa masuk melalui akses GT Banyudono. Sementara itu sebaliknya saat periode arus balik, pengendara dapat masuk ke jalur fungsional dari akses Ngawen (Klaten) dan GT Karanganom menuju GT Banyundono atau GT Colomadu.

Di luar tanggal dan jam pemberlakuan jalur fungsional yang telah ditentukan, arus lalu lintas menuju dan keluar GT Colomadu kembali normal menggunakan akses eksisting.

PT Jasamarga Jogja Solo menyiapkan petugas untuk mengawal operasional jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo agar berjalan lancar yaitu dengan menyediakan Posko Lebaran 2024 di GT Banyudono, Pos Pantau di KM 13+000 DAN KM 19+000 serta Posko Kepolisian dan Dishub di Akses Colomadu, Akses Banyudono, Akses Karanganom serta Akses Ngawen (Klaten).

"Untuk pengguna jalan yang ingin rehat sejenak atau ingin ke toilet, kami juga menyediakan layanan toilet dan SPBU mobile di sepanjang jalur fungsional. Apabila pengguna jalan mengalami keadaan darurat kami juga menyediakan sarana parasarana dan fasilitas pendukung seperti Mobile Customer Service (MCS), ambulance, rescue, serta layanan derek gratis hingga exit tol terdekat. Selain itu PT JMJ juga telah menyiapkan rambu-rambu petunjuk dan peringatan seperti batas kecepatan, rambu penunjuk arah dan rambu informasi lainnya” tutup Rudy.

Untuk keselamatan bersama, semua pengendara yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 diharapkan untuk berkendara dalam kondisi prima, mematuhi rambu lalu lintas, dan mematuhi batas kecepatan 40 km/jam. Sebanyak enam Posko Lebaran 2024 beserta Posko Kepolisian dan Dishub juga telah disiapkan bagi pengendara yang membutuhkan informasi atau bantuan di sepanjang Jalan Tol Fungsional Jogja–Solo. (red/dro)

Menurutnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

“Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud dikutip dari Podcast Prof Rhenald Kasali, Senin (25/3/2024).

Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

“Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” tukasnya.

Saksi Ketakutan

Pada kesempatan itu, Mahfud menyatakan, telah mempersiapkan bukti dan saksi ke persidangan yang diperkirakan akan dimulai, pekan ini. Namun, sejumlah saksi mengundurkan diri karena banyak yang takut bersaksi di persidangan. 

Mantan hakim konstitusi itu menyebut, MK di beberapa negara pernah membatalkan hasil pemilu dan setidaknya 7 negara membatalkan seorang presiden terpilih, misalnya di Kenya, Bolivia, Thailand, dan Ukraina. Faktor pembatalan umumnya dilandasi faktor kecurangan.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, pengajuan permohonan PHPU dilatarbelakangi nepotisme dan _abuse of power_ yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal itu menjadikan Pilpres 2024 sebagai pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

"Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia," kata Todung di Gedung Mk, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Demi memastikan demokrasi tetap ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), MK sebagai pelindung demokrasi dan konstitusi perlu bersikap tegas. 

Sikap itu, jelas Todung, pertama mendiskualifikasi paslon nomor urut 02, yang menjadi sumber dari segala nepotisme yang terjadi di Pilpres 2024. Kedua, melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah NKRI. 

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mencatat pelanggaran prosedur dalam setiap tahapan Pilpres 2024. Paling jelas, kata Todung, yakni penerimaan pendaftaran pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun, yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023.

Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah tercoblos.

Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidak sesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih.

Selain itu, terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh. Todung menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). (red/dro)

Landmark decision adalah putusan yang dibuat sebagai _precedent_ karena tidak ditampung peraturan yang ada. Keputusan monumental diyakini akan berdampak positif bagi MK di tengah citra lembaga ini yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, ada hakim dan pegawai MK yang dijebloskan ke penjara, dan ada yang diberi sanksi Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena melanggar etik. 

Padahal, pada tahun 2012, MK Indonesia termasuk 10 MK terbaik di dunia menurut Harvard Handbook karya Alex Tomsay. Buku itu mencatat MK Indonesia sebagai lembaga yudisial yang paling efektif. 

“Saya harap MK sekarang ini bisa melakukan itu. Modalnya hanya satu, berani. Apa yang ditakuti? Putusan kita serahkan kepada hakim. Tetapi ini akan kita jadikan sebagai panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu seharusnya begini, bahwa moral mendasari setiap kegiatan penegakan hukum, dan kegiatan politik. Bukan soal prosedur semata-mata,” tegas Mahfud dikutip dari Podcast Prof Rhenald Kasali, Senin (25/3/2024).

Ketua MK periode 2008-2013 itu berharap para hakim di MK kini memiliki kesadaran dan kemauan untuk membuat putusan monumental di tengah keraguan publik terhadap MK.

Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu mengatakan, siap mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan di MK pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. 

Diketahui, tim hukum Ganjar-Mahfud yang diketuai Todung Mulya Lubis telah mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke MK, pada Sabtu (23/3/2024).

Batalkan Presiden Terpilih

Menurut Mahfud, yang juga mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, logika tuntutan atau permohonan yang diajukan sangat kuat dan logis serta didukung fakta pengadilan sebelumnya di beberapa negara yang membatalkan hasil pemilihan umum (pemilu).

“Didukung juga oleh sekurang-kurangnya tujuh negara yang sudah membatalkan keterpilihan seorang presiden misalnya di Kenya, Bolivia, Thailand, Ukraina. Tinggal hakim punya keberanian atau tidak? Kita akan adu argumen di pengadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, jalur hukum ditempuh di MK untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata kemenangan. Dan, kebenaran itu tidak harus melalui vonis hakim, tetapi pada kesadaran publik.

“Kalau hakimnya memutuskan berbeda menjadi soal lain karena ada faktor yang bisa mempengaruhi hakim, seperti faktor intervensi,” tukasnya.

Dia menekankan, proses hukum di MK akan menjadi edukasi bagi publik agar pada masa depan tidak timbul kepercayaan di kalangan generasi penerus bahwa jabatan politik sulit diraih orang yang hanya punya bakat dan keinginan. 

Kalau melihat situasi saat ini, ujarnya, jabatan politik bisa diraih oleh seseorang yang dekat kekuasaan, berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan atau mempunyai teman yang sedang berkuasa. Faktor keuangan pun berperan. 

“Kita tidak boleh membiarkan ada kesan di mata generasi muda untuk menjadi Presiden, Wapres, anggota DPR, menteri dan pejabat bisa ditempuh hanya kalau ada kekuasaan atau dekat kekuasaan dan punya uang. Kalau sekarang, jika tidak punya uang jangan berharap. Tidak dekat kekuasaan jangan berharap. Harus hilangkan kesan seperti ini, sehingga nilai etik dan moral dibangun agar tidak membahayakan masa depan kita,” pungkasnya. (red/dro)

Surya Paloh mengatakan pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu merupakan kunjungan silaturahmi dalam rangka mengenang sebuah perjalanan panjang diantara hubungan personal keduanya yang sudah terjalin puluhan tahun.

“Jadi hal yang amat wajar ketika bagi saya pribadi tentunya juga pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan selama 40 tahun ini bisa terjaga baik,” kata Surya Paloh sebagaimana diberitakan web resmi Nasdem.

Pada kesempatan itu Surya Paloh juga kembali menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil Pemilu 2024.

Pada kesempatan yang sama Prabowo Subianto menyampaikan, kedatangannya ke keluarga besar NasDem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Surya Paloh begitu KPU mengumumkan keputusan hasil Pemilu 2024.

“Ketua Umum Partai NasDem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai NasDem,” kata Prabowo.

Dalam kunjungan silaturahmi dua tokoh bangsa itu Prabowo Subianto hadir bersama sejumlah fungsionaris DPP Gerindra antara lain Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani. Hadir pula sejumlah pengurus DPP NasDem antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum (Bendum) Ahmad Sahroni, Willy Aditya, Viktor Laiskodat, Jan Darmadi, IGK Manila dan Lestari Moerdijat. (red/dro)

Kendati demikian, Syaikhu menuturkan PKS memberikan catatan terkait banyaknya pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung. 

"Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ucap Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2024). 

"Namun, kami juga merasa perlu memberikan catatan atas proses Pemilu yang baru saja berlangsung. Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," tambah Syaikhu. 

Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyoroti praktik money politic yang masih menjamur jelang pencoblosan, ia mendorong agar hal tersebut harusnya ditindak tegas. 

"Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan," ujar Syaikhu. 

"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," imbuhnya. 

Di samping itu, masih banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP; ketidak profesional KPU terkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.

Syaikhu kemudian mengapresiasi tim hukum Amin yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. 

"Kami juga mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. 

PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," kata Syaikhu. 

"Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (red/dro)

Kedatangan Ganjar ke Desa Cangkring, Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, membuat para pengungsi bahagia. Mereka sangat antusias saat mantan Gubernur Jateng itu tiba di lokasi banjir sekitar pukul 15.00 WIB. 

Saat Ganjar turun dari mobil, dia langsung disambut warga yang sedang istirahat di tenda pengungsian. Sebagian di antaranya berlari menyambut kedatangan Ganjar.

"Pak Ganjar, terima kasih sudah menengok kami," ucap warga.

Ganjar kemudian menengok tenda-tenda pengungsian yang berdiri di sepanjang jalan Pantura Demak-Kudus itu. Dia juga melihat kondisi dapur umum dan mengobrol dengan ibu-ibu yang sedang memasak.

"Di sini ada beberapa dapur umum. Yang ini masak untuk 500 warga, tadi sebelah sana 200 warga. Terima kasih ya Pak Ganjar sudah membantu bahan makanan," kata Lurah Cangkring Rembang, Asrofah.

Dia menyatakan, masih mengharapkan bantuan dan bantuan yang paling diharapkan adalah berbagai kebutuhan untuk lansia, ibu dan anak.

"Yang kami butuhkan dan masih kekurangan di sini pampers untuk manula Pak Ganjar, juga susu ibu hamil, susu balita, dan fasilitas MCK manula, semoga bisa dibantu Pak," katanya.

Capres berambut putih itu pun mendengarkan semua keluhan dari Asrofah maupun dari pengungsi lainnya. 

Pada kesempatan itu, Ganjar menyempatkan bercanda dengan sejumlah anak di tenda pengungsian. Suasana semakin meriah ketika Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD ini membagikan mainan kepada anak-anak itu.

Bawa Bantuan

Ganjar mengaku sengaja menjenguk warga korban banjir di Demak dan membawa bantuan yang dibutuhkan para pengungsi.

"Saudara-saudara kita ini butuh banyak bantuan. Kalau sembako cukup, makanan relatif punya. Ada masukan bagus tadi, 'Pak kami yang lansia dan difabel butuh tempat MCK, maka akan kami bangun yang portabel dengan bantuan para aktivis di sini, nanti material saya yang kirim," ucap Ganjar.

Kader PDI Perjuangan itu mencatat segala kebutuhan para pengungsi dan akan menggerakkan masyarakat untuk saling membantu.

"Secara keseluruhan kondisi para pengungsi bagus, sudah enam hari di pengungsian. Hanya saja ada beberapa lansia yang sudah berusia 80 tahun, saya minta jadi perhatian dan dicek rutin," pungkasnya.

Banjir Meluas

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menuturkan, wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak meluas ke dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Bonang. 

Dengan demikian, total wilayah terdampak banjir berdasarkan Laporan Pos Komando Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Demak pada Jumat (22/3/2024) menjadi 13 kecamatan. 

Limpahan genangan air dari Kecamatan Karanganyar meluap hingga Kecamatan Mijen dan menggenangi beberapa lahan pertanian warga. Sementara itu, Kecamatan Bonang terdampak limpahan air banjir dari wilayah sekitarnya ditambah dengan banjir rob.

Sebanyak delapan kecamatan masih tergenang banjir hingga hari ini antara lain Kecamatan Karanganyar, Sayung, Demak, Wonosalam, Karangtengah, Gajah, Mijen, dan Bonang.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak mencatat terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah pengungsi. 

“Per hari ini, jumlah pengungsi yang masih bertahan di pos pengungsian sebanyak 17.078 jiwa di 97 titik pengungsian. Adapun empat kecamatan terdata sudah nol pengungsi antara lain Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, dan Kecamatan Dempet,” jelasnya.

Dia menambahkan, BPBD Kabupaten Demak masih meneruskan upaya pemompaan air di wilayah Kecamatan Demak dengan melibatkan bantuan mobil pompa dari BPBD Kota Pekalongan, BPBD Kabupaten Jepara dan BPBD Kabupaten Pemalang.

Seperti diketahui, enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3/2024). Kejadian ini memicu banjir di wilayah Kabupaten Demak. (red/dro)

"Saya sudah cek ke atase pertahanan di sana, tidak ada data tersebut. Kita kan di Indonesia tidak menganut tentara bayaran, karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi militer wajib," tegas Jenderal Agus Subiyanto, Kamis (21/3/2024).

Dikatakannya, di Indonesia tidak menganut tentara bayaran sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. “Ya kita kan enggak menganut tentara bayaran, tidak ada. Itu hanya, kita sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoax itu," jelasnya memastikan.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengaku, belum bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh Rusia itu merupakan WNI atau bukan.

"Itu kan orang Indonesia sudah ke mana-mana, ada yang sudah jadi TNI di Amerika, atau di mana. Kita belum tahu nih orang ini, itu berangkatnya dari mana berangkatnya," kata Maruli.

"(WNI) Belum bisa dibuktikan, karena mereka yang bicara. Enggak ada, belum tentu (WNI). Kalau kita enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan apalagi ke sana. Mungkin dia jadi tentara sana mungkin dulu background-nya datanya ada segala macam kemungkinan ada," kata Maruli.

"Pasti (bukan dari TNI). Tidak mungkin kalau dari TNI sudah teroganisir pakai tiket kan pasti ketahuan. (Hukumannya) Dia disersi melawan ini enggak ada perintah. Berapa orang itu kemarin? 10 orang, cuma 10 orang pasti ketahuanlah kita kan apel pagi," tandasnya. (red/dro)

PDI Perjuangan (PDIP) sebagai mitra koalisi di Pemilu 2024 mendukung PPP untuk menggugat hasil perolehan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, partai berlambang banteng siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK. 

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2023).

Hasto menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke Parlemen. Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.  

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto. 

Menurut Hasto, PPP yang berlambang Ka'bah mendukung pencalonan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

“Jangan sampai partai Ka'bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tandas Hasto. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengatakan partainya sedang mempersiapkan gugatan hasil pemilu ke MK. 

“Kenapa kami melakukan itu karena hasil dari yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04,” tuturnya. 

Oleh sebab itu, Mansyur menegaskan dalam konteks Pileg, PPP belum bisa menerima hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dia menegaskan gugatakan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP. 

“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (red/dro)

“Alhamdulillah pada pagi menuju siang ini, kita bersama di markas Timnas AMIN berkumpul bersama Tim Hukum Nasional yang dipimpin oleh bapak Ari Yusuf Amir, beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung,” ungkap Anies

Anies menegaskan bahwa upaya yang dikerjakan THN AMIN ini adalah untuk meluruskan kembali proses demokrasi bangsa ini menjadi lebih baik. Sehingga berbagai ketidaknormalan dalam berdemokrasi tidak terulang di kemudian hari.

“Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti yang kami sampaikan tadi malam bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita lebih baik. Harapannya dengan adanya proses di MK bisa jadi pembelajaran bagi kita semua,” jelasnya

“Kemudian kedua, saya tegaskan proses dan hasil sama-sama penting karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Maka kita tegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem. Kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi,” tambahnya

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai bukti dan telah mengumpulkan pakar serta ahli dalam pengajuan gugatan ke MK ini

“Ini kerja yang sudah cukup lama satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli, sehingga kajiannya sangat matang insyaallah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti dan saksi saksi juga yang sudah kami siapkan insyaallah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK,” tandasnya.(red/dro)

“Operasi Ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari yaitu dimulai 4 April sampai dengan 16 April 2024,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (20/3/2024).

Brigjen Trunoyudo memperkirakan masyarakat yang akan mudik lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Oleh sebab itu, Polri menyiagakan 145.161 personel gabungan untuk mengamankan mudik.

“Jumlah personel yang terlibat sebanyak 145.161 orang, diantaranya Polri sebanyak 76.192 personel, Instansi terkait sebanyak 68.969 personel,” terangnya.

Saat Operasi Ketupat, kata Karopenmas, ribuan titik akan diamankan oleh Polri. Diantaranya masjid, terminal, pelabuhan, hingga bandara.

“Polri akan melakukan pengamanan di 68.611 masjid, 1.054 terminal, 792 pelabuhan, 317 bandara, 414 stasiun kereta api, 4.398 pusat perbelanjaan, dan 5.165 objek wisata,” terangnya. (red/dro)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membacakan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota secara nasional pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasil Pilpres 2024 itu didasarkan pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2024, dimana Prabowo-Gibran berhasil meraup suara sebanyak 96.214.691 suara.

"Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional berdasarkan berita acara nasional berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ujar Hasyim di Gedung KPU Jakarta, Rabu (20/3/2024) sebagaimana dikabarkan Bisnis.com.

Kemudian, di urutan kedua diikuti oleh pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Lalu, jumlah suara sah pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

Adapun pengumuman itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti di antaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Hasil Pilpres 2024 Berdasarkan Ketetapan KPU

1. Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,94%)

2. ⁠Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara (58,58%)

3. ⁠Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 27.040.878 suara (16,47%)

Masing-masing Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Pengesahan tiga Perda tersebut ditandai dengan persetujuan lisan dari seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani.

“Tiga rancangan peraturan daerah yang dimaksud akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan harapan saudara penjabat gubernur dapat memerhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD,” ujar Rany di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo merinci satu persatu hasil pembahasan terhadap tiga Raperda tersebut.

Untuk pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikarenakan ada beberapa kebijakan administrasi kependudukan yang sudah berjalan namun belum diakomodir dalam Perda tersebut. Diantaranya terkait pemberlakuan KTP elektronik Warga Negara Indonesia (WNI) seumur hidup.

Lalu, Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara dikarenakan ada beberapa kebutuhan mendesak demi terwujudnya harmonisasi peraturan dalam proses pengelolaan dan penataan Kepulauan Seribu. Sehingga pembangunan berkelanjutan dan menjadi landasan hukum perizinan yang optimal.

Sementara untuk Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dilatarbelakangi karena kurang efektif dan efisiennya kinerja LMK. Salah satunya berkaitan dengan adanya ketentuan yang belum menjamin kepastian hukum dan dapat membuat kinerja anggota LMK menjadi kurang optimal.

“Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengharapkan dengan disahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat

mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kesejahteran dan tentunya kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Dwi Rio.

Selanjutnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan siap mempertimbangkan seluruh saran, pendapat dan rekomendasi dari jajaran legislatif untuk mengoptimalkan ketiga Raperda yang sudah disahkan melalui Rapat Paripurna pada hari ini.

“Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI selama ini dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Jakarta,” pungkas dia. (red/dro)

Disebutkan, dukungan civil society sangat diperlukan karena selain intimidasi terhadap partai politik, saat ini ada dorongan agar pemilu dianggap sudah selesai dan semua pihak diharapkan legowo menerima hasilnya. 

Padahal Pemilu 2024 yang disebut sarat kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) itu sangat serius implikasinya bagi penyalahgunaan kekuasaan, keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilu, dan pilkada, juga kebebasan berpendapat. 

"Ya angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR, tapi kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata. Ini juga hak rakyat untuk menjaga kedaulatannya, agar rakyat jangan direpresentasikan dengan sembako, agar rakyat jangan direpresentasikan dengan tidak memiliki suatu sikap sehingga intimidasi dibiarkan, agar rakyat kemudian mampu menyampaikan seluruh kehendaknya. Kalau ini tidak kita lakukan, maka inilah yang menjadi ancaman untuk kita, bangsa kita ke depan," kata Hasto dalam dialog "Uncensored" di YouTube Channel Akbar Faisal, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, secara prosedural hak angket mudah dilakukan karena hanya perlu diusung 2 fraksi dan minimal 25 anggota legislatif. PDI Perjuangan memiliki 129 anggota di DPR, sehingga cukup menambah satu fraksi untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024. 

Meski demikian, lanjut Hasto, yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama, bagaimana civil society membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 sudah dianggap beres, meskipun ada intimidasi, money politic, dan kecurangan dalam penyelenggaraannya hingga ke rekapitulasi suara. 

"Bagi kami, hak angket itu adalah hak konstitusional dewan DPR RI yang juga harus di-back up oleh kesadaran rakyat, kesadaran kelompok prodemokrasi, kesadaran civil society," ujar Hasto. 

Dia menyampaikan, PDI Perjuangan sudah matang dalam mengajukan hak angket dengan menyiapkan segala sesuatu, baik naskah akademiknya, bukti-bukti, hingga pergerakan partai untuk menghadapi penghadangan atau penjegalan terhadap pengajuan hak angket. 

Hasto mengungkapkan, upaya untuk menghadang hak angket diajukan di DPR sudah terlihat dari konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan memasukkan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, ada kecurigaan bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan bergeser ke partai pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Hasto menyampaikan, upaya menekan partai politik dilakukan penguasa dengan menggunakan instrumen hukum, sama seperti yang dilakukan pemerintahan otoriter zaman Presiden Soeharto. 

Hal itu menjadi ujian bagi partai politik tetapi juga bagi gerakan civil society untuk melihat secara kritis apakah hak angket perlu diproses untuk menyelamatkan masa depan pemilu dan nilai-nilai demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai aspek terpenting bukan ditentukan oleh satu orang saja. 

"Nah, makanya ini ujian politik bagi kita semua untuk menyampaikan suatu sikap, meskipun itu menentang arus karena kebenaran di dalam politik itu seringkali diuji oleh waktu keadilan dan kebenaran tidak datang tiba-tiba," ungkap Hasto.

Dia menjelaskan, harus dibangun kesadaran bersama tentang apakah masih perlu hak angket untuk memproses kecurangan pemilu? Atau masih perlukah Pemilu atau Pilkada ke depan karena semua sudah di-setting, diatur, dan direplikasi. 

"Berbicara tentang angket itu sebenarnya juga berbicara tentang suatu nilai-nilai apakah kedaulatan rakyat yang kemudian ditampilkan di dalam setiap Pemilu itu masih perlu atau kita masuk di dalam suatu spirit Machiavelli yang menginginkan kekuasaan diatur oleh elit dan rakyat cukup dikasih Bansos ini kan yang harus kita koreksi," ujar Hasto. 

Sekjen PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa secara material hak angket yang akan diajukan di DPR sangat lengkap dengan membaca suasana kebatinan dan memegang prinsip sesuai konstitusi. 

Hasto menyadari ada risiko yang harus dihadapi partai pengusung hak angket di tengah kekuasaan saat ini. Meski demikian PDI Perjuangan berani menghadapi risiko tersebut. 

"Kalau dulu saat melawan pemerintahan otoriter Pak Harti saja berani, masa sekarang kita enggak berani menghadapi risiko. Paling saya nanti ditekan masalah Harun Masiku. Saya mau katakan, sekiranya saya karena memperjuangkan apa yang juga menjadi keyakinan Ibu Megawati, apa yang menjadi marwah dari PDI Perjuangan lalu tiba-tiba harus dikriminalisasi ya itu mungkin jalan yang harus saya lalui," jelas Hasto. 

Dia menambahkan, secara material hak angket yang akan diajukan PDI perjuangan sudah matang dan melalui beberapa kali revisi oleh pakar hukum. Kemudian, beberapa dalil-dalilnya akan diperkuat agar senafas dengan pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

"Kami tahu bahwa kami akan dihadapkan pada berbagai kepungan dan ini yang kami harapkan ada kesadaran bersama dari rakyat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi ini," ujar Hasto.

Ketika ditanya bagaimana kalau pada ujungnya hanya PDI Perjuangan yang berdiri sendiri untuk mengusung hak angket, Hasto menyampaikan bahwa hal itu pun tetap akan menjadi ujian yang justru akan mengkristalkan nilai-nilai yang diperjuangkan partai tersebut.  

"Kalau kita lihat jangankan dalam kehidupan nyata di dalam cerita-cerita film yang namanya pejuang itu, ya memang kadang-kadang harus menghadapi kesendirian, harus menghadapi jatuh bangun menghadapi ujian-ujian, tapi disitulah akan terjadi kristalisasi nilai," kata Hasto. (red/dro)

Berdasarkan keterangan petugas, pada jam KA akan melintas di perlintasan, mobile truk memecahkan pelet dengan Nopol BK 9223 YQ menerobos palang pintu perlintasan yang water tertutup dan mengalami patah di tengah jalur KA sehingga terjadi temperan.

Akibat kejadian ini, petugas masinis dan asisten masinis KA Putri Deli (U76A) mengalami luka-luka karena terjepit dan telah dibawa ke rumah sakit Sultan Sulaiman Rampah untuk berobat. Sementara itu seluruh penumpang KA Putri Deli yang berjumlah 317 orang dalam kondisi selektif.

KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KA atas ketidaknyamanan dan keterlambatan yang ditimbulkan akibat temperan truk dengan KA Putri Deli.

KAI Divre I Sumut menyesali kejadian der tersebut, serta menghimbau kepada seluruh maslamakat pengguna jalan raya agar disiplin serta mengutamakan keslamatan dalam lalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu dan mendahulukan perjalan kereta api.

Kejadian kecelakaan ini menyebabkan KA Putri Deli tidak dapat melanjutkan perjalenen Karena kerusakan lokomotif dan kondisi truk masih berada di jalur KA. 

Dari kejadian dersebut, terdapat beberapa KA yang mengalami keterlambatan akibat jalur yang belum dapat dilalui.

Saat ini tim KAI bersama kewilayahan melakukan evakuasi badan truk yang berada di rel agar jalur segera dapat dilalui. Tim KAI juga telah mengirimkan penolong lokomotif menuju lokasi untuk proses evakuasi.

KAI juga telah memberikan layanan service recovery kepada penumpang KA Putri Deli yang perjalanmanya terlambat.

KAI Divre I SU juga akan menuntut ganti rugi atas kejadian temperan truk dengan KA Putri Deli. KAI akan menghitung kerugian materiil maupun immateriil akibat kejadian temperan der tersebut.

“Kita akan tuntut sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku”, gelas Anwar Solikhin, Manager Humas Divre I SU. (red/dro)

Salah satu syarat wajib untuk dipenuhi bagi calon ketua RT dan RW yakni, berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

Syarat lainnya, cakap berbicara, membaca, serta menulis, dalam Bahasa Indonesia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 huruf d.

“Patokannya, sesuai dengan Pergub yang berlaku saja, minimal SMA,” ujar Mujiyono saat dihubungi sebagaimana diberitaka web DPRD DKI Jakarta, Senin (18/3).

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu menambahkan, untuk menjadi ketua RT dan RW harus memiliki kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah, serta berwawasan luas. Sehingga dapat menentramkan wilayah, maju, dan sejahtera.

“Menurut Pergub itu SMA, ini kan soal kemampuan memimpin. Kalau mau jadi RT tuh dia harus punya kemampuan memimpin, mengorganisir, kemudian dia menjadi orang yang ditokohkan lalu disukai oleh warganya,” ucap Simon.

Lantas mengenai pemilihan ketua RT dan RW, Simon juga menegaskan, agar mengacu pada Pasal 21 yakni dengan mekanisme musyawarah hingga mencapai kata mufakat.

Harapannya agar tercipta koordinasi serta komunikasi yang baik antara warga dengan Ketua RT maupun Ketua RW setempat.

“Agar ada kepatuhan, koordinasinya, komunikasinya bisa berjalan dengan baik,” pungkas Simon. (red/dro)

Menurut Anshori, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan RUU baru yang diusulkan.

“RUU ini merupakan respons dari UU Ibukota Negara atau UU yang telah disahkan tahun lalu. UU IKN menjadikan Ibukota dipindahkan dari Jakarta ke Daerah Otorita IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Pemindahan ibukota ini, kata Anshori, menjadikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tidak lagi relevan. Sehingga perlu ada aturan hukum terbaru, dengan mengganti UU No. 29 Tahun 2007 Tentang DKI Jakarta, dengan UU yang lebih up to date dan sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada.

“Meski ibukota tidak lagi berada di Jakarta, kondisi Jakarta tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Jakarta dengan luas wilayah 661,5 km² memiliki penduduk sebesar 10.562.088 orang, dengan tingkat kepadatan mencapai 14.555/km2, tertinggi se-Indonesia. Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) berpenduduk sekitar 28 juta jiwa.

Jakarta merupakan kota yang menjadi pusat ekonomi di Indonesia, sebab Jakarta berkontribusi sebesar 17,23% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp 4.175,8 triliun pada kuartal II-2021. PDB Jakarta sendiri mencapai 300 miliar USD, terbesar di Indonesia. UMR Jakarta merupakan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai Rp4.901.798. Outstanding kredit di DKI Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat di DKI Jakarta mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.

“Selain itu, markas besar BUMN dan Perusahaan Multinasional rata-rata berada di Jakarta, begitupula dengan bursa saham dan bank sentral. Jakarta merupakan kota yang memiliki tantangan yang hebat. Kepadatan penduduk yang besar telah menciptakan banyak masalah, mulai dari kemacetan (kota termacet ke 29 di dunia), hingga tantangan geografis seperti penurunan tanah, pencemaran lingkungan dan banjir. Diyakini, Jakarta akan terendam pada tahun 2030,” jelasnya.

Berbagai masalah yang kompleks ini, lanjut Anshori, tentu tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang biasa dan dengan penyusunan serta pembahasan yang cepat. Apalagi, masalah Jakarta tidak hanya terkait dengan daerahnya sendiri, melainkan terkait dengan kota-kota lainnya yang menjadi penyangga, seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi. Wilayah Jabodetabek sangat terkait satu sama lain karena kondisi geografis yang berdekatan.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa karena seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya UU Ibu Kota Negara berpotensi menimbulkan banyak permasalahan karena penerapan UU Pemerintahan Daerah pada Jakarta membutuhkan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang,” tandasnya.

Kedua, imbuh Anshori, Fraksi PKS berpendapat bahwa masih perlu dikaji lebih mendalam tentang posisi Jakarta yang dalam RUU ini bertumpuk-tumpuk dengan berbagai sebutan dan posisi.

“Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation),” tegas Anggota Komisi IX DPRI ini.

Keempat, lanjutnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa Memaksakan pembahasan bermasalah secara hukum pembentukan perundang-undangan karena sudah lewat waktu sejak UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022.

“Terdapatnya cacat procedural termasuk mempertaruhkan substansi pengaturan, juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang Jakarta. Ketiadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan lemahnya legitimasi undang-undang tersebut,” tegasnya.

Kelima, lanjut Anshori, Fraksi PKS berpendapat apabila status ibukota negara beralih dari Jakarta, maka sudah seharusnya Jakarta terdiri atas wilayah kota otonom yang semula bersifat administratif.

“Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa klausul tentang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dipertahankan yakni Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” urai Anshori.

Ketujuh, imbuhnya, Fraksi PKS berpendapat banyak permasalahan dalam pengaturan subtansi yang penting.

“Fraksi PKS memandang bahwa pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi ini sangatlah penting dalam upaya pemajuan kebudayaan Betawi dan menjadi lembaga yang punya peran strategis dalam memperkuat ketahanan budaya di tengah derasnya arus budaya asing yang masuk ke tengah-tengah masyarakat,” terang Anshori.

Kedelapan, lanjut Anshori, Fraksi PKS berpendapat bahwa belum terlihat aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta.

Fraksi PKS, kata Anshori, menginginkan terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

“Untuk itu, RUU tentang Daerah Khusus Jakarta telah lewat waktu dan perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta wewenang khusus pada Pemerintah Provinsi Jakarta. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan pertentangan dan kecemburuan dari daerah-daerah lainnya dan tidak menambah permasalahan yang kompleks di Jakarta,” ungkapnya.

Menimbang hal yang dipaparkan, imbuh Anshori, yakni waktu yang mepet karena seharusnya kajiannya mesti seksama. Beberapa pembahasan maju mundur, misalnya Gubernur yang diangkat atau ditunjuk Presiden dan sekarang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), awalnya Pilkada dengan suara terbanyak sekarang mesti 50%+1.

“Terdapat aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi keinginan untuk memiliki Walikota dan Bupati serta DPRD Tingkat Kota dan Kabupaten, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan MENOLAK Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta,” tegas Anshori Siregar. (red/dro)

Laga melawan Vietnam akan berlangsung sebanyak dua kali pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan 26 Maret di Stadion My Dinh, Hanoi.

Sebelumnya pelatih Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk persiapan pertandingan tersebut.

Arkhan Fikri dari Arema FC pun dipanggil untuk menambah skuad yang ada dengan total 26 pemain saat ini.

Saat ini, skuad Garuda sudah datang di Jakarta sejak Minggu (17/3) dan sudah melakukan latihan ringan di hotel tempat menginap hari ini.  Latihan perdana di lapangan akan dilakukan pada Senin (18/3) malam ini.

Pada pemanggilan ini, Muhammad Adisatryo (PSIS Semarang) kembali mendapat panggilan. Selain itu, ada nama-nama seperti Witan Sulaeman (Bhayangkara FC), Rizky Ridho (Persija), Egy Maulana (Dewa United), Yakob Sayuri (PSM) dan lain-lain.

Untuk pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam (Port FC), Pratama Arhan (Suwon FC), Sandy Walsh (KV Mechelen), dan Rafael Struick (ADO Den Haag), masih tetap menghiasi skuad Garuda.

Sementara itu, empat nama yaitu Jay Idzes (Venezia), Thom Haye (Heerenveen), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard), dan Nathan Tjoe Aon (Swansea City) juga mendapat panggilan untuk pertama kalinya bersama skuad Garuda.

Daftar 26 Pemain timnas Indonesia melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Kiper

1. Nadeo Argawinata - Borneo FC

2. Muhamad Riyandi - Persis Solo

3. Adi Satryo - PSIS Semarang

Belakang

4. Nathan Tjoe-A-On - SC Heerenveen5. Sandy Walsh - K.V. Mechelen

6. Rizky Ridho - Persija Jakarta

7. Edo Febriansah - Persib Bandung

8. Asnawi Mangkualam - Port FC

9. Wahyu Prasetyo - PSIS Semarang

10. Yakob Sayuri - PSM Makassar

11. Jay Idzes - Venezia FC

12. Justin Hubner - Wolverhampton Wanderers

13. Pratama Arhan - Suwon FC

Tengah

14. Thom Haye - SC Heerenveen

15. Arkhan Fikri- Arema FC

16. Marselino Ferdinan - KMSK Deinze

17. Ricky Kambuaya - Dewa United

18. Marc Klok - Persib Bandung

19. Ivar Jenner - Jong Utrecht

Depan:

20. Ragnar Oratmangoen - Fortuna Sittard

21. Rafael Struick - ADO Den Haag

22. Witan Sulaeman - Bhayangkara Presisi FC

23. Egy Maulana - Dewa United

24. Dimas Drajad - Persikabo

25. Ramadhan Sananta - Persis Solo

26. Hokky Caraka - PSS Sleman

“Kami melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dikutip dari laman Kemenhub, Senin (18/03/2024).

Budi mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Kemenhub, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi pada Lebaran 2024 mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yang sebesar 123,8 juta orang.

“Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik, di mana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen,” ujarnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan, pengaturan lalu lintas yang dilakukan pemerintah meliputi pembatasan angkutan barang, sistem satu arah, hingga sistem ganjil genap.

“Di samping adanya pembatasan angkutan barang, saat libur Lebaran 2024 nanti, akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), dan sistem ganjil-genap,” ujar Hendro.

Hendro menekankan, pengaturan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dengan mengedepankan kenyamanan dan keamanan serta mengutamakan keselamatan para pemudik.

Berikut ketentuan pengaturan lalu lintas selama libur Lebaran 2024:

A. Sistem Satu Arah (One-Way System)

Pengaturan sistem satu arah pada arus mudik dan balik, adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

2. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

3. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) dengan ketentuan:

a. Jumat, 5 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan

b. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat.

4. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) pada Senin – Rabu, 8 – 10 April 2024 masing-masing pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.

Arus Balik:

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

3. Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

4. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang – Batang dengan ketentuan:

a. Jumat, 12 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;

b. Sabtu, 13 April 2024 pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat; dan

c. Minggu, 14 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

5. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang – Batang:

a. Sabtu dan Minggu, 13 dan 14 April 2024 masing-masing pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat;

b. Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 10.00 waktu setempat.

“Adapun saat pemberlakuan sistem satu arah pada ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan ketika arus mudik dan balik kendaraan bermotor dari ruas Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan yang menuju arah Jakarta ataupun Semarang dapat keluar di Gerbang Tol Cimalaka dan Gerbang Tol Cisumdawu Jaya,” kata Hendro.

B. System Contra Flow

Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Kamis, 11 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

Arus Balik:

Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

C. Sistem Ganjil Genap

Penerapan sistem ganjil – genap adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

2. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

Arus Balik:

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

3. Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

“Untuk sistem ganjil-genap pada umumnya, untuk kendaraan penumpang, bus dan angkutan barang dengan nomor kendaraan genap dilarang melintas pada tanggal ganjil, begitupun sebaliknya,” kata Hendro

Hendro menambahkan, ketentuan sistem ganjil-genap dikecualikan untuk kendaraan pimpinan negara, kendaraan dinas berwarna merah, pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum berplat kuning, kendaraan listrik, kendaraan operasional pengelola jalan tol, dan kendaraan barang pokok.

D. Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Ruas Tol

Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih; mobil barang dengan kereta tempelan; mobil barang dengan kereta gandengan; serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM)/bahan bakar gas (BBG), hantaran uang, logistik pemilu/pemilihan, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok. Angkutan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan:

– diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;

– surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang; dan

– ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

“Pembatasan mobilitas angkutan barang saat libur Lebaran nanti dilakukan agar kelancaran lalu lintas terjamin. Jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ujar Hendro.

Adapun waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol diberlakukan mulai hari Jumat, 5 April 2024 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Ruas Jalan Tol yang Dibatasi

Berikut daftar ruas jalan tol yang dibatasi:

1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung

2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak

3. DKI Jakarta:

a. Prof. DR. Ir. Sedyatmo

b. Jakarta Outer Ring Road (JORR)

c. Dalam Kota Jakarta

4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak

b. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

c. Jakarta – Cikampek

5. Jawa Barat:

a. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi

b. Cileunyi – Cimalaka – Dawua

c. Cikampek – Palimanan – Kanci

d. Jakarta – Cikampek II Selatan (fungsional)

6. Jawa Barat – Jawa Tengah: Kanci – Pejagan

7. Jawa Tengah:

a. Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang

b. Krapyak – Jatingaleh (Semarang)

c. Jatingaleh – Srondol (Semarang)

d. Jatingaleh – Muktiharjo (Semarang)

e. Semarang – Solo – Ngawi

f. Semarang – Demak

g. Jogja – Solo (fungsional).

8. Jawa Timur:

a. Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo

b. Surabaya – Gresik

c. Pandaan – Malang

Ruas Jalan Nontol yang Berlaku Pembatasan

Berikut daftar ruas jalan nontol yang diberlakukan pembatasan:

1. Sumatera Utara:

a. Medan – Berastagi

b. Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

2. Jambi dan Sumatera Barat:

a. Jambi – Sarolangun – Padang

b. Jambi – Tebo – Padang

c. Jambi – Sengeti – Padang

d. Padang – Bukit Tinggi

3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung

4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

5. Banten:

a. Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

b. Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

c. Serang – Pandeglang – Labuhan

6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi -Cikampek – Pamanukan – Cirebon

7. Jawa Barat:

a. Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

b. Bandung – Sumedang – Majalengka

c. Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur

8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes

9. Jawa Tengah:

a. Solo – Klaten – Yogyakarta

b. Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

c. Bawen – Magelang – Yogyakarta

d. Tegal – Purwokerto

10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

11. Yogyakarta:

a. Jogja – Wates

b. Jogja – Sleman – Magelang

c. Jogja – Wonosari

d. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

12. Jawa Timur:

a. Pandaan – Malang

b. Probolinggo – Lumajang

c. Madiun – Caruban – Jombang

d. Banyuwangi – Jember

13. Bali: Denpasar – Gilimanuk

“Promo ini sebagai wujud kolaborasi sekaligus penghargaan kepada money agen travel dan pelanggan seta KAI yang seta menggunakan layanan kereta api. Kami yang telah pelaku usaha agen travel dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya dan kepada maslamakat yang akan memanfaatkan kesempatan ini dapat segera menghubungi agen travel kepercayaannya,” kata EVP Pemasaran dan Penjualan Angkutan Penumpang KAI Ririn Widi Astutik.

Program Yuk Lebaran di Jakarta aja merupakan program berkelanjutan KAI dalam mengoptimalkan aksesibilitas kereta api di tengah momentum liburan. Tidak hanya bagi mereka yang bertolak tepeng halaman, melainkan juga bagi maslamakat dari daerah yang ingin mengunjungi kerabat sekaligus menikmati momen Lebaran di Jakarta. 

Program ini merupakan wujud kolaborasi KAI dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dalam rangka mendukung pencapaian target pergerakan wisatawan Nusantara tahun 2024 sebesar 1,2 sd 1,5 miliar melalui penawaran paket paket perjalan lengkap dengan penginapan hotel, drop off/pick up, makan serta wisata.

Berikut kereta api, rute dan tanggal keberangkatan yang dapat digunakan pada Program Yuk Lebaran di Jakarta aja.

A. Kelas Eksekutif:

1. KA (107) Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 1 - 3 April

2. KA (108) Jayabaya relasi Pasarsenen - Malang. Tanggal 17 - 21 April

3. KA (57) Brawijaya relasi Malang - Gambir. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

4. KA (58) Relasi Brawijaya Gambir – Malang. Tanggal 13 - 21 April. 

5. KA (55) Gajayana relasi Malang – Gambir. Tanggal 31 Maret - 10 April. 

6. KA (56) Gajayana relasi Gambir – Malang. Tanggal 13 - 21 April. 

7. KA (111) Brantas relasi Blitar - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

8. KA (112) Brantas relasi Pasarsenen – Blitar. Tanggal 16 - 21 April. 

9. KA (103) Relasi Singasari Blitar - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

10. KA (104) Relasi Singasari Pasarsenen – Blitar. Tanggal 15 - 21 April. 

11. KA (77F) Pandalungan relasi Jember - Gambir. Tanggal 1 - 4 April. 

12. KA (78F) Pandalungan relasi Gambir - Jember. Tanggal 16 - 21 April. 

13. KA (71) Purwojaya relasi Cilacap – Gambir. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

14. KA (72) Purwojaya relasi Gambir – Cilacap. Tanggal 11 -21 April. 

15. KA (11) Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

16. KA (12) Argo Sindoro relasi Gambir - Bank Jateng Semarang Tawang. 

17. KA (13) Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

18. KA (15) Argo Muria relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

19. KA (14) Argo Muria relasi Gambir - Bank Jateng Semarang Tawang. Tanggal 12 - 21 April. 

20. KA (16) Argo Muria relasi Gambir – Bank Jateng Semarang Tawang. Tanggal 12 - 21 April. 

21. KA (19F) Argo Merbabu relasi Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

22. KA (20F) Argo Merbabu relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 12-21 April.

23. KA (151) Tawang Jaya Relasi Premium Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

24. KA (152) Tawang Jaya Relasi Premium Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 15 - 21 April. 

25. KA (147) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

26. KA (149) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

27. KA (148) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

28. KA (150) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

29. KA (123) Bangunkarta hubungan Jombang/Nganjuk - Pasarsenen. Tanggal 1 - 5; 7 - 11 April. 

30. KA (124) Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang/Nganjuk. Tanggal 16 - 21 April. 

B. Kelas Ekonomi :

1. KA (233) Matarmaja relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

2. KA (234) Matarmaja relasi Pasarsenen – Malang. Tanggal 15 - 21 April. 

3. KA (107) Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 1 - 3 April. 

4. KA (108) Relasi Jayabaya Pasarsenen – Malang. Tanggal 17 - 21 April. 

5. KA (215) Relasi Majapahit Malang - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

6. KA (216) Relasi Majapahit Pasarsenen - Malang. Tanggal 12 - 21 April. 

7. KA (111) Brantas relasi Blitar - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

8. KA (112) Brantas relasi Pasarsenen – Blitar. Tanggal 16 - 21 April. 

9. KA (103) Relasi Singasari Blitar - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

10. KA (104) Relasi Singasari Pasarsenen – Blitar. Tanggal 15 - 21 April. 

11. KA (151) Tawang Jaya Relasi Premium Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

12. KA (152) Tawang Jaya Relasi Premium Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 15 - 21 April. 

13. KA (257) Tawang Jaya relasi Semarang Poncol – Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

14. KA (258) Relasi Tawang Jaya Pasarsenen - Semarang Poncol. Tanggal 12 - 21 April. 

15. KA (225F) Menoreh relasi Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

16. KA (226F) Menoreh relasi Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 12 - 21 April. 

17. KA (147) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April

18. KA (149) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

19. KA (148) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

20. KA (150) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

21. KA (223) Kutojaya Utara relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

22. KA (224) Kutojaya Utara relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 14 - 21 April. 

23. KA (123) Bangunkarta relasi Jombang/Nganjuk - Pasarsenen. Tanggal 1 - 5; 7 - 11 April. 

24. KA (124) Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang/Nganjuk. Tanggal 16 - 21 April. 

25. KA (217) Relasi Jayakarta Madiun – Pasarsenen. Tanggal 1 – 5 ; 7 - 11 April. 

26. KA (218) Relasi Jayakarta Pasarsenen - Madiun. Tanggal 13 - 21 April. 

27. KA (221) Jaka Tingkir hubungan Purwosari/Klaten - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 10 April. 

28. KA (222) Jaka Tingkir hubungan Pasarsenen - Purwosari/Klaten. Tanggal 15 - 21 April. 

Adapun Program Wisata Benim - Kamis yaitu upaya kami untuk meningkatkan tingkat keterisian kereta api utamanya di hari kerja melalui mavirian diskon khusus sampai dengan 30 persen pada hari Benim - Kamis kepada agen travel yang mem-bundling layanannya dengan kereta api pada periode pasca angkutan Lebaran 2024. 

“Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan aktivitas wisata pada weekday, jadi tidak hanya ditampilkan pada weekend saja. Program ini juga sekaligus menjadi bentuk peran serta KAI dalam mendukung peningkatan Pariwisata Nasional,” kata Ririn. (red/dro)

PDI Perjuangan mengaku telah melakukan kajian secara komprehensif mengenai periode pemilu tersebut.

"Betul. Kajian saya. Saya udah baca, dan saya coba bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Harto yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat ini disebut Neo Orde Baru," kata Hasto dalam acara sebuah stasiun televisi yang dikutip Minggu (17/3).

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan perbandingan antara Pemilu 2009 dan 2024 dan hasilnya merupakan perpaduan antara Pemilu 1971 dan 2009.

Ia juga bertanggung jawab dengan hasil risetnya tersebut lantaran melihat pemilu tahun ini jauh dari prinsip demokrasi.

"Saya pertanggungjawabkan secara akademis, karena saya melakukan banyak riset, dan ini mengganggu proses pelembagaan partai. Ini menjadi hal-hal yang mereduksi bahkan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi," katanya.

"Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis, karena Indonesia ini dibangun dengan cita-cita besar," sambungnya.

Hasto juga mengutip pernyataan tokoh politik nasional Profesor Ikrar Nusa Bakti yang menyebutkan bahwa Indonesia dibangun untuk melanjutkan perjuangan para pejuang bangsa, bukan menghalalkan dinasti politik era Orde Baru.

"Kata Prof Ikrar Nusa Bhakti kita ini pemilik republik yang melanjutkan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa para pejuang kita. Masak kemudian kita kalah sama satu keluarga yang hanya terdiri dari 5 orang yang membungkam seluruh nilai-nilai demokrasi dengan cara-cara yang populis!" demikian Hasto. (red/dro)

"Kami sudah lakukan pemeriksaan (urine)," ujar Kapolsek Teluk Naga, AKP Wahyu Hidayat Sabtu (16/3/2024).

Wahyu menjelaskan, berdasarkan hasil tes urine menunjukan SJ negatif narkoba. Menurut dia, sopir Xpander itu dipastikan mabuk usai mengonsumsi Vodka sebelum kejadian.

"Yang bersangkutan negatif (narkoba) urine-nya," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil Mitsubishi Xpander menyeruduk showroom dan menabrak mobil mewah Porsche seharga Rp9 miliar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (14/3) ini sempat viral di media sosial.

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil Xpander berinisial SJ kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut saat kejadian sopir dalam kondisi mabuk.

Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat menjelaskan polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka. "(Pengemudi) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Hidayat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Wahyu, polisi langsung melakukan penahanan terhadap SJ. Tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP tentang perusakan bangunan dan atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.

"Pasal 200 KUHP dan atau 406 KUHP," ucapnya. (red/dro)

Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang. Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menhub di Jakarta, Selasa (12/3).

Menhub menyampaikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," lanjut Menhub.

Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang). Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang).

Sedangkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3% (39,32 juta), bus 19,4% (37,51 juta), mobil pribadi 18,3% (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07% (31,12 juta). Minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya COVID-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.

Perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (dimulainya cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7%). Sedangkan perkiraan puncak hari balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2%).

Setiap tahun Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan selalu mengeluarkan survei potensi pergerakan masyarakat dalam masa angkutan lebaran. Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik dimana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen.(red/dro)

Public Relations PT KAI, Joni Martinus mengatakan artinya okupansi penjualan tiket KA sudah mencapai 45 persen dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.209.991.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," ujar Joni Martinus dalam keterangannya.

Lebih lanjut Joni menjelaskan, tiket yang sudah terjual itu merupakan tiket periode H-10 Lebaran atau 31 Maret 2024 hingga H+10 Lebaran atau 21 April 2024.

Dia menambahkan, ada sejumlah rute favorit perjalanan kereta api (KA) jarak menengah/jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran di antaranya:

• - KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
• - KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari (PP)
• - KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang (PP)
• - KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP)
• - KA Pasundan relasi Kiaracondong-Surabaya Gubeng (PP)
• - KA Matarmaja relasi Pasarsenen-Malang (PP)
• - KA Kertajaya relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (PP)
• - KA Jayakarta relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng (PP)

• KA Progo relasi Pasar Senen-Lempuyangan (PP)
• KA Logawa relasi Purwokerto -Jember (PP).

"Sejauh yang saya tangkap koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Dia enggan berkomentar lebih jauh soal. Mahfud menunggu perkembangan berikutnya dan menyerahkannya kepada pemerintah mendatang.

"Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak, nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," ucapnya.

Wacana koalisi permanen 'Barisan Nasional' atau 'Barisan Rakyat' sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie. Dia mengaku ingin meniru Malaysia.

Dalam koalisi itu, Jeffrie mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua. Menurut dia, koalisi permanen harus terhubung pada partai tingkat pusat hingga daerah.

"Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti barisan nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah 1 Maret lalu.

Menurut Jeffrie, gagasan ini bisa dipelopori terlebih dulu oleh partai-partai besar dan bisa harus menyisakan satu atau dua parpol yang menjadi oposisi. (red/dro)

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (15/03) kemarin, Trunoyudo menegaskan komitmen Polri untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar dan harga terjaga. Kolaborasi dengan Korlantas Polri dipertegas untuk memastikan kelancaran kendaraan yang mengangkut komoditas pangan dari sentra produksi hingga sampai ke pasar dan masyarakat.

Menurut Trunoyudo, permintaan bahan pokok seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng meningkat selama Bulan Ramadhan. Namun, Polri melalui Satgas Pangan memastikan pasokan tersebut terpenuhi dengan baik.

“Pihak distributor telah menyuplai bahan pokok ke toko-toko untuk pemenuhan kebutuhan beberapa minggu ke depan,” kata Trunoyudo.

Sementara itu, harga beberapa bahan pokok di daerah cenderung stabil. Meskipun terjadi kenaikan, seperti telur ayam seharga Rp32 ribu per kilogram dan cabai rawit merah, namun tidak signifikan.

Pemerintah daerah juga aktif melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok di wilayah masing-masing menjelang Bulan Ramadhan.

Dengan demikian, upaya Polri dan kerjasama lintas sektoral memberikan keyakinan bahwa masyarakat akan tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan mudah dan harga terjangkau selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. (red/dro)

Pasalnya, pada pelaksanaan Pileg 2024 ini partai berlambang pohon beringin ini berhasil meraih suara terbanyak di Banten.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Banten, Golkar berhasil meraih 922.670 suara.

Disusul oleh Gerindra dengan perolehan 886.453 suara, PDIP 810.719 suara, lalu PKS 735.075 suara dan Demokrat 587.620 suara.

Bahkan kemenangan itu tak hanya untuk DPRD tingkat Provinsi Banten saja melainkan juga di DPRD tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Banten.

Dari data yang diterima, Partai Golkar hanya kalah di Kabupaten Lebak saja oleh PDI Perjuangan.

Sementara untuk wilayah lain di Banten, Golkar berhasil mengunci kemenangan dan sukses mengunci kursi pimpinan DPRD.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, prestasi yang berhasil dicapai oleh Partai Golkar merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat yang berasal dari Partai Golkar.

Tentunya kepercayaan ini haruslah dijawab oleh para wakil rakyat dengan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu adalah kepercayaan sekaligus amanah bagi seluruh kader Partai Golkar, terutama bagi yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD di semua tingkatan. Amanah ini harus dijalankan dengan baik, penuh komitmen karya kekaryaan,” katanya, Kamis 14 Maret 2024.

Tatu mengatakan, kemenangan ini haruslah menjadi semangat dan kekuatan bagi Partai Golkar untuk menyongsong satu lagi tahapan demokrasi yakni Pilkada yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Kita bulatkan kemenangan, menang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kuncinya adalah yakinkan masyarakat akan kerja dan karya kader Golkar di eksekutif dan legislatif, dan perkuat kebersamaan,” terangnya.

Lebih lanjut Tatu berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar pada Pileg 2024 ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Golkar di seluruh Provinsi Banten. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan insya Allah, kami akan terus perkuat kebersamaan untuk mewujudkan kemajuan dan masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.

Diketahui, Partai berlogo pohon beringin ini mendapatkan suara paling banyak di dapil Banten 9 yakni 138.170 suara dan Banten 2 sebanyak 112.050 suara.

Selanjutnya di dapil Banten 1 meraih 52.570 suara, Banten 3 meraih 52.557 suara, Banten 4 meraih 98.377 suara, Banten 5 meraih 98.204 suara.

Kemudian Banten 6 Golkar mendapatkan 46.194 suara, Banten 7 mendapatkan 80.079 suara, Banten 8 mendapatkan 45.447 suara.

Lalu, Banten 10 meraup suara 74.992, Banten 11 meraup 81.249 suara, dan Banten 12 meraup 42.781 suara. (red/dro)

Pemerintah Daerah dan masyarakat dimbau untuk siaga dan waspada menghadapi cuaca ekstrem berupa hujan yang disertai angin kencang. Cuaca esktrem dapat menimbulkan banyak kerugian, baik secara materil dan imateril. Selain itu, cuaca ekstrem dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Tiga bibit sikon tersebut masing-masing, bibit siklon tropis 91S, 94S, dan 93P yang termonitor berada di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia. Ketiganya, menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan.

Berdasarkan Analisis BMKG, Bibit Siklon Tropis 91S memiliki kecepatan angin maksimum 30-35 knots (56 - 65 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori SEDANG-TINGGI dalam 24 jam kedepan.

Kedua, Bibit Siklon Tropis 94S yang memiliki kecepatan angin maksimum 15 - 20 knots (28 - 37 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 999.9 hPa, pergerakan ke arah timur-tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori RENDAH dalam 24 jam ke depan.

Ketiga, Bibit Siklon Tropis 93P memiliki kecepatan angin maksimum 20 - 25 knots (37 - 46 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori RENDAH dalam 24 jam ke depan.

"Kemunculan tiga bibit siklon tropis ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

"Selain akibat bibit siklon, Aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial juga berpengaruh terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari kedepan," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengungkapkan kombinasi pengaruh fenomena-fenomena tersebut diprakirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas SEDANG-LEBAT yang disertai kilat/angin kencang di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret 2024, yaitu:

Bengkulu

Lampung

Banten

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua Barat

Papua

Peningkatan curah hujan hingga kategori lebat pada wilayah tersebut memicu potensi dampak bencana hidrometeorologi untuk tanggal 14 - 16 Maret 2024 dengan Kategori SIAGA meliputi :

Banten

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

Adapun wilayah dengan Kategori WASPADA meliputi :

Bengkulu

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua

Lebih lanjut, Guswanto menerangkan bahwa Bibit Siklon Tropis 91S di selatan Jawa dan Bibit Siklon Tropis 94S di Laut Timor - tenggara NTT memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 35 knot. Kondisi ini, kata dia, mempengaruhi peningkatan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Tidak hanya itu, tambah Guswanto, fenomena Super New Moon atau fase Bulan Baru yang bersamaan dengan Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) memberikan dampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

"Potensi Tinggi Gelombang Periode 14 -18 Maret 2024 dengan ketinggian 4.0 - 6.0 m (Very Rough Sea) dapat terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTB," paparnya.

Namun demikian, lanjut Guswanto, masyarakat dihimbau untuk tidak panik terkait dengan informasi Bibit Siklon Tropis 91S 94S, dan 93P, namun tetap waspada akan kemungkinan potensi cuaca ekstrem yang ditimbulkannya.

"Tetap waspada terutama di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, jangan lupa untuk terus melakukan monitoring perkembangan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG," pungkasnya. (red/dro)

Mendag mengungkapkan bahwa harga beras lokal belum turun. Hal tersebut dikarenakan El Nino yang mengkibatkan musim panen bergeser.

Pemerintah telah menyiapkan alternatif berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Mendag menyampaikan bahwa pasokannya tersedia cukup banyak dan harga bapok relatif stabil, meskipun ada yang naik seperti cabai.

Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Kramat Jati, tercatat beras medium Rp14.000/kg, beras premium Rp17.000/kg, beras SPHP Bulog Rp10.900/kg, gula pasir Rp18.000/kg, minyak goreng curah Rp14.900/liter, MINYAKITA Rp15.000/liter, minyak goreng kemasan Rp28.000/liter, tepung terigu Rp10.000/kg, telur ayam ras Rp32.000/kg, daging ayam ras Rp45.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, dan bawang putih honan Rp48.000/kg.

Sementara itu, dibanding pekan lalu, harga cabai merah besar turun 10 persen menjadi Rp90.000/kg dan cabai rawit merah turun 6,67 persen menjadi Rp70.000/kg. Di sisi lain, cabai merah keriting naik 11,1 persen menjadi Rp80.000/kg.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim; Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo; dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Muhammad Alexander. (red/dro)

“Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13,” katanya.

Mendagri menjelaskan, regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

“Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur. “Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti,” tegasnya.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menegaskan, besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

“Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalin transfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen,” ungkapnya. (red/dro)

Dia mengatakan bersyukur bisa menyelesaikan semua proses naturalisasi yang dijalaninya. “Saya senang akhirnya bisa selesai dan berjalan lancar,” buka Nathan.

Di balik proses naturalisasi, dukungan dari keluarga menjadi motivasinya. Menurut keluarganya, keputusan Nathan ini adalah suatu lompatan besar bagi karirnya. “Keluarga sangat senang, karena sebelumnya saya banyak membicarakan tentang hal ini. Sebuah langkah yang besar untuk saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, dan saya ingin menjadi bagian dari itu,” ungkapnya.

Nathan pun berpandangan kalau dua atau lima tahun ke depan sepak bola Indonesia akan maju pesat. Dia pun ingin menjadi bagian dari proses tersebut.

“Melihat sepak bola Indonesia di dua hingga lima tahun kedepan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain muda. Sepak bola disini bisa berkembang pesat, saya harap bisa membantu perkembangan tim nasional Indonesia dan juga dengan kemampuan yang saya punya akan lebih maju lagi,” jelasnya.

Terakhir, dia sudah tidak sabar untuk bermain bersama timnas Indonesia, karena melihat para suporternya yang sangat fanatik. “Fans sepak bola di Indonesia sangat hebat, dan sangat baik. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, dimana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung, itu membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia,” tutupnya. (red/dro)

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Ia menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.

“Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

“Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” ucap Presiden.

Presiden turut mengatakan bahwa bantuan beras telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.

“Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin. (red/dro)

“Kementerian PANRB mendukung langkah-langkah penguatan dan transformasi kelembagaan Polri. Tentu organisasi bersifat dinamis sesuai tantangan zaman, termasuk Polri. Misalnya soal tindak pidana perdagangan orang serta pelindungan perempuan dan anak yang membutuhkan kerja lebih strategis dan kolaboratif, maka Kementerian PANRB mendukung hadirnya direktorat baru di kepolisian. Juga soal dukungan penataan kelembagaan Polri untuk tugas pencegahan korupsi,” ujar MenPAN-RB di Mabes Polri, dikutip Jumat (15/3/2024).

Perlu diketahui, sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Aturan tersebut memungkinkan prajurit TNI dan Polri dapat menjabat pada struktur organisasi instansi sipil tertentu dan hanya pada jabatan tertentu.

MenPAN-RB menjelaskan, skema TNI/Polri yang menempati jabatan ASN sebenarnya masih sama dengan konsep PP 11/2017. Jadi sebenarnya bukan hal baru, karena memang ada beberapa jabatan di ASN yang membutuhkan peran serta kompetensi TNI/Polri seperti soal keamanan, kecepatan penanganan bencana, penanganan narkotika, pengawasan terkait aspek hukum, dan sejenisnya.

"Jadi perlu kami garis bawahi, itu hanya di instansi pusat tertentu, dan pada jabatan tertentu, tidak semua jabatan dan tidak semua instansi ASN bisa diisi TNI/Polri. Itu sudah diatur sejak beberapa tahun lalu. Yang justru baru sekarang adalah aspek resiprokal, di mana ASN dapat mengisi jabatan TNI/Polri, yang menurut kami sangat bagus,” jelas Menteri Anas usai bertemu Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kamis (14/03).

Resiprokal sendiri bermakna saling berbalasan. Artinya, kini ASN dengan klasifikasi tertentu bisa menduduki jabatan tertentu pada lingkungan Polri dan TNI sesuai dengan permintaan berdasarkan kebutuhan organisasi TNI/Polri.

Hal ini, menurut MenPAN-RB, sejalan dengan konsep reformasi birokrasi berdampak. Birokrasi baik dalam jabatan Polri, TNI, maupun sipil, perlu diskema untuk menghasilkan dampak yang semakin di masyarakat. “Ini mendorong upaya-upaya percepatan pelayanan di berbagai lini, termasuk pelayanan publik di kepolisian yang sudah bagus dan inovatif saat ini menjadi semakin akseleratif,” jelas Anas.

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Manajemen ASN yang mengatur hal tersebut telah didiskusikan dengan berbagai pihak, misalnya dengan para pakar, akademisi, hingga parlemen. Terkait itu, Jenderal Listyo Sigit menjelaskan aturan terkait tersebut telah ada, dan Polri akan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

“Aturan-aturannya sudah ada, dan kami diskusikan agar semuanya sesuai dengan prinsip prinsip yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Adapun terkait strategi dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Polri, khususnya terkait peran Polri dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kapolri menyampaikan bahwa upaya peningkatan peran tersebut penting untuk segera dilakukan agar Polri bersama dengan aparat penegak hukum lainya dapat berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia. (dro/red)

"Ada kapal nelayan tenggelam baru 12 orang ditemukan selamat di Kepulauan Selayar, sedangkan RIB di Selayar itu hanya satu buah saja. Padahal di situ laut bebas," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala Basarnas dan Kepala BMKG di Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2024).

Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun meminta Basarnas agar membicarakan kebutuhan yang diperlukan kepada Komisi V untuk persiapan Minimum Essential Force (MEF).

"Basarnas berapa lagi RIB yang akan dibeli untuk persiapan Minimum Essential Force-nya. Apa belum bisa tercapai? Mari kita bicarakan agar maksimal dalam melakukan pembelian alat," katanya.

"Apa yang harus dilakukan? Basarnas diminta untuk menggunakan teknologi tinggi?," Hamka B Kady menambahkan.

Sebelumnya, Basarnas Makassar mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR Kamajaya 104 untuk mencari korban tenggelamnya KM Yuiee Jaya II yang mengangkut 21 anak buah kapal (ABK). KM Yuiee Jaya 2 dilaporkan tenggelam setelah beberapa ABK ditemukan terdampar di Jampea, Kepulauan Selayar Senin (11/3/2024).

Mereka kemudian menyampaikan kapalnya dengan 35 orang POB terbalik dan tenggelam setelah dihantam badai, Sabtu (9/3/2024) dini hari, sekira 52 nautical mil dari Pelabuhan Benteng Selayar. (red/dro)

"Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran," kata Rio kepada wartawan, Sabtu (9/3).

Rio lantas meminta Pemprov DKI berhati-hati dan peka terhadap kondisi warga saat ini. Sekalipun, Pemprov DKI tengah menggencarkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan bertenaga listrik.

"Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini, apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Rio memandang belanja motor listrik yang anggarannya bersumber dari APBD mesti mempertimbangkan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apabila tak berdampak terhadap masyarakat, ia mengusulkan sebaiknya anggaran Rp 6,3 M itu dialihkan ke pos anggaran lain.

"Pembelanjaan Motor Listrik baru tersebut bersumber dari APBD, yang tentunya harus mempertimbangkan dampak langsung ke masyarakat. Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya Anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Jika dianggap perlu dapat dialihkan namun sekali lagi semuanya patut di kaji teknis kekiniaan," ucapnya.

Ia juga mendorong agar Dishub mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang sudah ada ketimbang mengadakan baru.

"Dishub harus mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang saat ini sudah ada. Artinya pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya nya mengalami disfungsi penggunaan yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan," jelasnya. (red/dro)

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil Xpander berinisial SJ kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut saat kejadian sopir dalam kondisi mabuk.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan pengemudi Xpander merupakan warga sekitar PIK 2. SJ diketahui pada pagi harinya mengonsumsi minuman keras.

"Pagi harinya minum mirasnya di rumahnya di sekitar lokasi dan pada saat keluar rumah membawa mobil dalam pengaruh miras. Pada saat melewati jalan di depan showroom tidak bisa mengendalikan mobil, sehingga menabrak showroom," ungkap Zain, Jumat (15/3/2024).

Terpisah, Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat menjelaskan polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka. "(Pengemudi) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Hidayat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Wahyu, polisi langsung melakukan penahanan terhadap SJ. Tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP tentang perusakan bangunan dan atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.

"Pasal 200 KUHP dan atau 406 KUHP," ucapnya. (red/dro)

Guna mengantisipasi hal der tersebut, per Kamis (14/3) pukul 04.30, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pembatalan sejumlah perjalan kereta api mavirangkatan awal dari Daop 4 Semarang dan melaksanakan rekayasa pola operasi bagi perjalan kereta api lainnya. 

Adapun KA- KA yang dibatalkan pada Kamis (14/3) pagi ini yaitu:

1) KA Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol - Pasarturi Surabaya.

2) KA Blora Jaya relasi Cepu - Semarang Poncol.

3) KA Kedungsepur relasi Semarang Poncol - Ngrombo.

4) KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan.

“KAI menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan KA-KA tersebut. Bagi para penumpang yang telah memiliki tiket, bisa membatalkan tiket di loket stasiun bea dan akan dikembalikan 100% di luar bea pesan,” kata EVP Sekretaris Perusahaan KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Untuk syarat dan ketentuan detail selengkapnya, maslamakat dapat menghubungi Customer Service di Stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id , atau media sosial KAI121.

Selain itu, KAI juga melakukan rekayasa pola operasi jalan memutar untuk 14 KA yang melintas di jalur utara ke jalur selatan, yakni:

1) KA Pandalungan sebanyak 2 KA

2) KA Argo Bromo Anggrek sebanyak 2 KA

3) KA Majapahit sebanyak 2 KA 4) KA Majapahit sebanyak 2 KA

4) KA Kertajaya sebanyak 2 KA 

5). KA Sembrani 

6) KA Brawijaya

7) KA Harina

8) KA Darmawangsa

9) KA Gumarang

10) KA Jayabaya

“Rekayasa pola opera jalan memutar bagi KA-KA tersebut untuk mengurangi dampak kelambatan lebih banyak lagi,” kata Agus.

KAI memberikan service recovery kepada penumpang yang terdampak kelambatan tinggi perjalan KA akibat banjir dersebut berupa minuman, makanan ringan, dan makanan berat.

Selanjutnya, KAI menyiapkan petugas yang bersiaga di titik-titik banjir untuk memastican keslamatan dan menyiapkan materi yang diperlukan untuk normalisasi jalur bisa melewati kereta api.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyampaikan, Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng Saat ini tidak melayani naik dan turun penumpang sampai dengan kondisi banjir teratasi.

“Kami atas nama manajemen dan seluruh jajaran KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dan kami sedang berupaya maksimal agar seluruh perjalan KA dapat kembali normal,” tutup Agustus. (red/dro)

Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikkan tarif PPN selain akan lebih melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.

“Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja, daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? Otomatis masyarakat akan menjadi korban,” ungkap Ecky.

Salah satu poin dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Setelah PPN dinaikkan tersebut, langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang makin menurun.

Pada 2022, imbuhnya, menurunnya daya beli masyarakat terlihat dari porsi konsumsi rumah tangga yang sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai, artinya pendapatan yang diperoleh hampir seluruhnya untuk beli makanan dan perlengkapan rumah tangga.

Kemudian pada 2023, tren penurunan daya beli masyarakat masih berlanjut.

“Fenomena ‘mantab’ (makan tabungan) masyarakat menengah pada 2023 menjadi isu yang hangat,” lanjut Ecky.

Adanya hal tersebut sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan BI, di mana rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta – Rp 3 juta, diikuti kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta – Rp 5 juta.

Tarif baru PPN justru malah akan mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Pada kelanjutannya akan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk.

“Para pelaku industri dari golongan ekonomi atas akan dengan mudah menaikan harga barangnya ketika tarif PPN bahan baku industrinya meningkat, pada akhirnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai konsumen yang akan menanggung secara langsung kenaikan tarif PPN,” tutup Ecky. (red/dro)

Hal ini disampaikan Adian saat hadir di program Indonesia Lawyer’s Club, seperti dikutip dari tayangan YouTube ILC, Kamis (14/3/2024).

“Langkah mundur itu tidak ada. Perhari ini tidak ada. Tidak pernah diminta ke kami. Tidak pernah dibicarakan.”

Sebaliknya, kata Adian, PDI Perjuangan makin memantapkan persiapan menggulirkan hak angket.

Naskah akademik yang memperkuat legitimasi angket tengah dirampungkan. Komunikasi, baik internal maupun dengan partai koalisi, makin intens.

“Sekarang kita sedang memperkuat seluruh argumentasinya. Argumentasi hukumnya, argumentasi konstitusionalnya, argumentasi intelektualnya dan sudah on progres.”

Hampir sebulan setelah pertama kali disuarakan oleh Ganjar Pranowo, usulan hak angket belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

PDI Perjuangan yang diharapkan menjadi garda terdepan mengusulkan hak angket, sampai sejauh ini belum juga “bergerak.”

Menurut Adian, ada dua alasan. Pertama, karena naskah akademiknya sedang dirampungkan.

Naskah akademik perlu dimatangkan “supaya (hak angket) tidak menjadi langkah yang setengah hati.”

Kedua, karena masih menanti rekapitulasi final suara Pilpres dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU akan mengumumkan hasil final pada Rabu (20/3/2024) mendatang. (red/dro)

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun," bunyi amar putusan banding kasus Rafael Alun sebagaimana dilihat di laman resmi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Putusan itu disampaikan dalam sidang terbuka pada Kamis, 7 Maret 2024 lalu dengan Nomor Perkara 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. Putusan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba dan Hakim Anggota dari PT DKI Tony Pribadi dan Erwan Munawar, serta Hakim Ad Hoc Tipikor Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo dengan Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.

Terdakwa Rafael Alun juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp500.000.000 subsider tiga bulan kurungan. Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp10.079.095.519 subsider tiga tahun penjara. Rafael dinilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ia terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," bunyi amar putusan itu lagi.

Dalam kasus Gratifikasi dan TPUU itu, Rafeal disebut bersama istirnya, Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebanyak Rp16,6 miliar. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, yang mana berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael. Bahkan, keduanya disebut melakukan TPPU hingga puluhan miliar sejak 2003-2023. (red/dro)

Bagaimana fenomena di Indonesia, catatan KPAI pada Desk Kelompok Kerja Pengaduan pengaduan untuk kluster keluarga dan pengasuhan alternatif selalu masuk menjadi angka tertinggi, yang menandakan kekerasan di ranah privat selalu menghadapi hambatan untuk di cegah.

Jasra menyebut angka perceraian termasuk tinggi di Indonesia dan laju angka kelahiran anak 5 juta per tahun. Ini perlu penyangga, memastikan anak anak tetap dengan orang tua. Angka perceraian yang di sumbang, karena masalah kemiskinan, disfungsi keluarga dan ketidaktahuan mengurus anak, diharap dapat dikurangi dengan cuti ayah.

"Jadi pentingnya intervensi Negara untuk ikut masuk. Sehingga KPAI sangat mengapresiasi bila Negara melakukan intervensi langsung dengan cuti ayah" ujar Jasra.

Jasra mennambahkan dengan cuti ayah, Negara terus bergerak ke arah penyelenggaraan sistem perlindungan anak nasional, dimana intervensi primer lebih di kedepankan, yaitu memperluas dan memperbaharui layanan pencegahan secara umum.

"Kita berharap ada perubahan perilaku social kedepan, dengan penguatan peran ayah di keluarga," sambung Jasra.

Lebih lanjut Jasra mengungkapkan salah satu konsen penting dunia, termasuk Indonesia, tentang pencapaian target stunting dan wasting dari Presiden ke Presiden lainnya yang masih terus menjadi target program pembangunan dalam RPJMN tiap 5 tahunan. WHO menegaskan Indonesia belum mencapai target dalam mengatasi masalah ini. 

Jasra menyebut Negara yang tidak konsen terhadap program ini, generasinya akan terancam di masa produktif. 

"Cuti ayah ini, dapat mengkonsentrasikan pasangan dalam mengawasi kondisi bayi, terutama saat perencanan, jelang dinyatakan hamil, mulai mengkapasitasi diri pada bayi berumur 0 bulan, yang sebenarnya diharapkan ada program sampai 2 tahun atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Yang di sebut periode emas tumbuh kembang anak" jelas Jasra.

Perubahan yang terjadi pada bumil, mendatangkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Sehingga cuti ayah dapat mengurangi dampak mental, emosi, tekanan psikologis, dampak kesendirian bumil membesarkan anaknya dalam kandungan.

Berbagai kisah tantrum, atau baby blues, yang terjadi pada ibu, yang menyebabkan ancaman dan kerentanan untuk anak. Dengan cuti ayah kita berharap ada peran kuat, kohesi, bounding yang dilakukan ayah, dengan ikut mengendong, memandikan, mengganti popok bayi, bangun malam dalam ikut mendukung tumbuh kembang.

Dengan cuti ayah, disfungsi keluarga dapat dikurangi; karena ini menjadi sumber pemicu kekerasan anak di dalam keluarga, akibat tidak ikut proses bersama sejak awal. Cuti ayah ini, benar benar dibuat skema program terarah, karena ini adalah cuti dalam tanggungan Negara, sehingga dapat mengatasi masalah ketelantaran bayi. 

" Kita ingin ada bounding dan kohesi yang di bentuk sejak awal, sehingga ada penanaman rasa tanggung jawab lebih. Adanya cuti ayah, seperti membayar hutang peradaban, pada fenomena kekerasan anak yang terus meningkat" ujar Jasra. (red/dro)

Salah satu bahan pokok yang ditinjau Presiden Jokowi adalah beras. Menurut Presiden, harga beras di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara, cukup baik dan stabil.

“Beras yang SPHP Bulog stoknya ada, harganya Rp57 ribu untuk 5 kilo, kemudian beras lokal, medium, harga masih di Rp12.800 saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Sementara itu, Presiden menyebut bahwa harga cabai masih mengalami kenaikan. Namun, Presiden meyakini bahwa jika stabilitas harga tersebut dapat dikendalikan, maka akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Saya kira menjelang Ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Kawat. Pemilik kedai rempah Haji Sokon mengatakan bahwa ia akan menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan modal usahanya.

“Rencananya untuk dimodalkan kembali untuk dagang rempah-rempah,” ucapnya.

Ia pun sangat mengapresiasi kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Tanjungbalai. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kunjungan kepala negara yang pertama sejak kemerdekaan Republik Indonesia

“Alhamdulillah sangat senang sekali karena Bapak itu membawa keberkahan bagi Kota Tanjungbalai tercinta ini. Baru seumur-umur sejak kemerdekaan RI, presiden baru inilah datang ke Tanjungbalai,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib. (red/dro)

“Tahun 2023 di Provinsi Sumatra Utara telah dianggarkan Rp868 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 209 kilometer untuk 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dengan total anggaran sebesar Rp868 miliar, pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke daerah terisolasi dan konektivitas dengan jalan nasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur di daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ditangani melalui Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pembangunan ini mencakup 30 ruas jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Utara. Beberapa di antaranya termasuk Kabupaten Asahan dengan dua ruas jalan sepanjang 14 km dan biaya Rp71,4 miliar, Kabupaten Dairi dengan dua ruas jalan sepanjang 13 km dan biaya Rp53,2 miliar, Kabupaten Deli Serdang dengan dua ruas sepanjang 8,9 km dan biaya Rp49,3 miliar, serta Kabupaten Karo dengan lima ruas jalan sepanjang 34,4 km dan biaya Rp113,1 miliar.

Selain itu perbaikan juga mencakup dua ruas jalan sepanjang 8 km dengan biaya Rp70,9 miliar di Kabupaten Labuhan Batu Utara, satu ruas jalan sepanjang 0,5 km dengan biaya Rp15 miliar di Kabupaten Langkat, dua ruas jalan sepanjang 17 km dengan biaya Rp95,8 miliar di Kabupaten Mandailing Natal, dua ruas jalan sepanjang 9,4 km dengan biaya Rp50,1 miliar di Kabupaten Nias, satu ruas jalan sepanjang 16,6 km dengan biaya Rp49,4 miliar di Kabupaten Nias Selatan, dan dua ruas jalan sepanjang 21,5 km dengan biaya Rp56,1 miliar di Kabupaten Nias Utara.

Selanjutnya, satu ruas jalan sepanjang 13,5 km dengan biaya Rp58,5 miliar di Kabupaten Pakpak Bharat, satu ruas jalan sepanjang 2,6 km dengan biaya Rp14,3 miliar di Kabupaten Samosir, dua ruas jalan sepanjang 10,6 km dengan biaya Rp32 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai, serta dua ruas jalan sepanjang 14 km dengan biaya Rp70,6 miliar di Kabupaten Simalungun.

Berikutnya, satu ruas jalan sepanjang 9,2 km dengan biaya Rp27,9 miliar di Kabupaten Tapanuli Tengah, satu ruas jalan sepanjang 9,9 km dengan biaya Rp16,8 miliar di Kabupaten Tapanuli Utara, satu ruas jalan sepanjang 4,4 km dengan biaya Rp16,6 miliar di Kota Gunung Sitoli, serta satu ruas jalan sepanjang 0,9 km dengan biaya Rp5,8 miliar di Kota Tanjungbalai.

Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur wilayah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memudahkan akses transportasi dan distribusi barang.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” ujar Presiden dalam keterangannya saat mengunjungi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, (17/05/2023) lalu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib. (red/dro)

Kepala Baharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, rencana pengamanan sudah disiapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Preventif yang merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024.

“Di dalamnya adalah tim intinya Korsabhara Baharkam Polri bersama dengan Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamananc,” kata Fadil di Mako Korps Sabhara Baharkam Polri, Depok, Kamis (14/3/2024).

Adapun Korps Sabhara Baharkam Polri memiliki tiga direktorat, yakni Samapta, Pengamanan Obyek Vital, dan Polisi Satwa.

Namun, ia tidak memerinci soal rencana pengamanan itu. Fadil hanya memastikan akan mengawal tuntas proses penetapan hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Kita akan kawal tuntas pleno penetapan hasil Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada 20 Maret 2024 ini,” kata dia.

Selain itu, Fadil menyampaikan, jajaran Baharkam Polri juga semakin dipersiapkan untuk memberikan pertolongan dalam situasi bencana. (dro/red)

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 133.787 kendaraan (48,84%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 76.216 kendaraan (27,82%) dari arah Barat (Merak), dan 63.948 kendaraan (23,34%) dari arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

* Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 61.667 kendaraan, meningkat sebesar 26,29% dari lalin normal.

* Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 72.120 kendaraan, meningkat sebesar 28,84% dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 133.787 kendaraan, meningkat sebesar 27,65% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 76.216 kendaraan, lebih rendah 16,67% dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)

Sementara itu, jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 63.948 kendaraan, meningkat sebesar 4,09% dari lalin normal.

Jasa Marga terus mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun kondisi pengendara dalam keadaan prima, pastikan juga kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas. (dro/red)

Kedua tim akan saling berhadapan pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan 26 Maret 2024 di Vietnam.

Beberapa pemicu optimisme STY antara lain karena persiapan yang telah dilakukan Indonesia. Termasuk di antaranya karena skuad Garuda telah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru.

STY pun telah mengumumkan 28 pemain yang disiapkan untuk menghadapi laga ini. Dari 28 nama tersebut ada sejumlah wajah baru seperti Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Nathan Tjoe A On, dan Jay Idzes. Meski demikian starting eleven akan ditentukan jelang laga dimulai.

"Sebagai pelatih kepala saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang meawan Vietnam," ujar STY saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/3).

STY juga menyatakan kemenangan melawan Vietnam, baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Meski demikian, STY tidak bersedia menyebutkan skornya. Alasannya adalah karena sepak bola tidak dapat diperkirakan.

"Terakhir kami menang satu gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor. Namun yang pasti, saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GBK ataupun Vietnam," tutup STY. (dro/red)

Jay Idzes resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023. Jay mengucap sumpah setia pewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta.

Proses perpindahan federasi Jay Idzes dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia) juga sudah rampung sejak Februari lalu. Karena itu, Jay tinggal melakukan debut untuk timnas Indonesia.

Jay Idzes berpeluang tampil perdana untuk tim Merah-Putih pada laga lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F kontra Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi The Golden Star Warriors pada 21 dan 26 Maret 2024.

Yang menjadi lebih spesial, Jay berpeluang debut di markas timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. SUGBK jadi venue yang dipilih PSSI saat Skuad Garuda menjamu Vietnam pada 21 Maret.

"Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini (membela timnas Indonesia) merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya," kata Jay Idzes.

"Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan (rekan-rekan di dalam) tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa," tambahnya.

Jay Idzes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi Vietnam. Selain Jay, ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Para pemain tersebut dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret. Sebelum itu, untuk Jay Idzes, dia masih harus melakoni laga lanjutan Serie-B Italia kontra Palermo di Renzo Barbera, Sabtu (16/3). (red/dro)

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan tim tersebut terdiri dari penembak bius. Selain itu, kementerian juga meminta bantuan Taman Safari.

"Sekarang kita menurunkan tim ya, termasuk penembak-penembak bius. Jadi ya memang harus dilokalisir, harus dicari, harus diambil. Ada kita dari Kementerian, kita juga minta bantuan dari Taman Safari, ada banyak orang, ada satgasnya," ungkap Siti Nurbaya, Kamis (14/3/2024).

Menurut Siti Nurbaya, peristiwa serupa pernah terjadi di Riau. Dia pun menerangkan bahwa harimau memiliki karakter yang kuat, apalagi ketika berusia remaja.

"Harimau itu memang punya karakter dia pada usia remaja. Dia kan umurnya kira-kira bisa sampai 20-30 tahun ya. Jadi umur 5-6 tahun, dia remaja, biasanya suka keluar keluar dia, dia lihat, dia cari, itu ada karakternya," tuturnya.

Siti Nurbaya juga menyebut akan menyediakan pusat penyelamatan satwa setelah harimau tersebut berhasil ditangkap. Dia juga telah meminta Kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Resort Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kembali dibangun.

"(Harimau) punya wilayah jelajah, dia di zona inti biasanya dan kadang-kadang memang kita menyiapkan rescue ya, rescue center, suakanya," tukasnya. (red/dro)

"Sebenarnya kalau dalam perubahan UU yang baru ini, UU Nomor 20 Tahun 2023 ini, terkait masalah TNI-Polri itu tidak ada bedanya dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024) sebagaimana dikutip web resmi DPR-RI.

Doli menjelaskan, terdapat batasan dalam penempatan personel TNI dan Polri di jabatan ASN yang diatur dalam RPP itu. Dia mengatakan personel TNI dan Polri hanya akan dapat mengisi posisi eselon I dan di level pemerintah pusat.

"Jadi boleh TNI-Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan pada level tertentu. Jadi tidak semua," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Doli mengatakan ada sejumlah kementerian yang membutuhkan kualifikasi personel TNI dan Polri. Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Aspek substansi dalam aturan RPP tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024

"Karena apa, karena memang ada posisi-posisi di ASN yang memang memerlukan posisi dari TNI-Polri. Misalnya di lingkungan Kemenkumham, Kemenhan. Jadi memang ada institusi atau kementerian yang memang bisa membutuhkan fungsi mereka," kata dia.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menekankan pembahasan RPP tentang Manajemen ASN telah mendekati tahap akhir. Dia mengatakan aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024. Anas berharap dengan adanya RPP Manajemen ASN bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.

"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Diketahui terdapat total 22 bab dalam RPP Manajemen ASN, yang terdiri atas 305 pasal. Adapun substansi yang dibahas di antaranya pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Anas menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. (red/dro)

“Untuk Koalisi Indonesia Maju Insya Allah tetap solid. Dalam beberapa percakapan dengan teman-teman koalisi, tercetus tekad untuk melanjutkan kebersamaan ini sampai agenda-agenda politik berikutnya, termasuk Pilkada Jakarta di akhir tahun 2024,” kata Adhinusa.

Lebih lanjut, Adhinusa menyebutkan bahwa kekompakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Adhinusa menegaskan, bersama dengan relawan-relawan, telah membuktikan keefektifan mereka dalam mendongkrak perolehan suara Paslon 02 di Jakarta.

“Kekompakan ini dianggap sebagai kunci kesuksesan yang akan dipertahankan dalam kontestasi politik mendatang,” tegasnya. (red/dro)

Habiburokhman yang bertarung di Jakarta Timur, lolos ke DPR RI dengan perolehan 96.914 suara. Habiburokhman melenggang ke DPR RI bersama petahana lain seperti Mardani Ali Sera (PKS), Putra Nababan (PDIP) hingga Eko Hendro Purnomo (PAN).

Dapil DKI I mengalokasikan 6 kursi DPR RI. Dua nama lain yang bakal menduduki kursi DPR 2024-2024 yakni Anis Byarwati (PKS) dan Hasbiallah Ilyas (PKB).

Untuk DPRD DKI Jakarta, Habiburokhman membeberkan Gerindra Jakarta Timur berhasil mendapatkan masing-masing 1 kursi di Dapil Jakarta 4 (Matraman, Pulogadung, Cakung), Dapil Jakarta 5 (Jatinegara, Kramat Jati, Duren Sawit), dan Dapil Jakarta 6 (Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, Cipayung).

Berdasarkan dari form Model D hasil, Adnan Taufik mendapatkan 16.603 suara di Dapil Jakarta 4, Ali Lubis mendapatkan 9.619 suara di Dapil Jakarta 5, dan Ryan Kurnia mendapatkan 19.956 suara di Dapil Jakarta 6.

“Dapil 4 DPRD Gerindra Adnan Taufik, Dapil 5 DPRD Gerindra Ali Hakim Lubis, Dapil 6 DPRD Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman,” ucap Wakil Ketua Umum Gerindra itu. (red/dro)

“Airlangga Hartato lebih berpeluang terpilih mengingat dia sukses memimpin Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 kemarin. Dengan kesuksesan tersebut, semestinya para ketua DPD Provinsi dan Kabupaten mendukungnya,” kata Lili kepada wartawan, Selasa, 12 Maret 2024.

Namun demikian, Lili menyebut keberhasilan seseorang untuk menjadi ketua partai kadang tergantung pada dukungan penguasa.

Padahal hal-hal seperti itu tidak harus terjadi karena sejenis praktek buruk masa orde baru.

“Dengan kata lain kadang dalam suksesi kepemimpinan partai mesti harus ada restu dari penguasa. Semoga saja itu tidak terjadi praktek restu-restuan,” ungkap Lili.

Jika masih ada praktek tersebut, Lili mengemukakan calon ketum Golkar akan semakin terlihat dari siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Dari empat nama yang beredar, tiga orang merupakan bagian dari pemerintahan.

“Jika di lihat dari empat calon, ada tiga calon yang menjadi pembantu presiden. Ketiganya, yakni Airlangga, Bambang Soesatyo hingga Bahlil Lahadalia,” ujar dia. (red/dro)

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar saat bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertaradjasa, di Yogyakarta, Senin (11/3/2024). 

Menurut dia, melalui hak angket diharapkan semua cerita mengenai dugaan kecurangan dapat dibuka untuk disaksikan publik, dan penyelenggaraan pemilu yang normal dapat dikembalikan ke relnya.

"Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menyalurkan ini, agar pemilu bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan," kata Ganjar. 

Kehadiran Ganjar dan Mahfud MD yang berkunjung ke ke rumah Butet Kartaredjasa, di Bantul, Yogyakarta sekaligus menepis isu tentang sikap keduanya yang berseberangan soal hak angket.

Di sela acara santai dan nyanyi bersama, Ganjar-Mahfud menyempatkan diri menjawab pertanyaan dari sejumlah seniman dan akademisi tentang langkah yang akan diambil usai pengumumah hasil penghitungan suara Pemilu 2024. 

Baik Ganjar maupun Mahfud menyampaikan, sepenuhnya menyerahkan pengajuan hak angket kepada parpol pengusung dan anggota legislatif dari parpol pengusung di DPR. 

Seperti diketahui, partai pengusung Ganjar-Mahfud yang saat ini berada di DPR adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDI Perjuangan memiliki 128 anggota legislatif, sedangkan PPP 19 kursi. 

Adapun syarat mengajukan hak angket adalah berasal dari minimal 25 anggota DPR dari 2 partai. Selain PDI Perjuangan dan PPP, parpol pengusung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (red/dro)

Lebih lanjut Khoirudin menjelaskan, informasi tersebut didapat Sabtu (9/3/2024) dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi dengan form Model D. Hasil Prov-DPR dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.

“Pertama tentunya kami mengucapkan syukur Alhamdulillah yang telah mendapatkan amanah yang begitu besar dari warga Jakarta untuk DPR RI sebesar 1.143.912 suara atau 19,01% dari 6.016.877 suara sah,” jelas putra asli Betawi ini.

Selanjutnya, Khoirudin yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, untuk DPRD, PKS mendapatkan suara sebesar 1.012.028 atau sekitar 16,68% dari total 6.067.241 suara sah.

“Sekali lagi setelah bersyukur kepada Allah yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah mempercayakan dan mengamanahkan suaranya kepada PKS, sehingga PKS menjadi partai pemenang di DKI Jakarta, juga tentunya kepada para Saksi yang menjaga suara PKS sampai terjaga dengan baik,” ujarnya.

“Tentunya dalam membangun Kota Jakarta tercinta ini, PKS akan terus bergandengan tangan bersama partai politik lainnya dan Pemprov DKI dalam menjalankan Good dan Clean Government sesuai dengan cita-cita reformasi,” sambung Khoirudin.

Terlebih nanti di November 2024, masih menurut Khoirudin, warga Jakarta juga akan memilih Kepala Daerahnya, dan PKS tentunya memohon dukungan kembali dari warga Jakarta dalam pesta demokrasi Pilkada 2024 tersebut.

Khoirudin juga memaparkan terkait jumlah kursi untuk DPR RI, PKS di Jakarta masih mempertahankan 5 kursi, sebagai berikut;

Dapil DKI I

1.⁠ ⁠Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng sebesar ⁠176.584 suara

2.⁠ ⁠Dr. Hj. Anis Byarwati sebesar ⁠64.304 suara

Dapil DKI II

1.⁠ ⁠Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. sebesar 205.545 suara

2.⁠ ⁠Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. sebesar ⁠56.982 suara

Dapil DKI III

1.⁠ ⁠Drs. H. Adang Daradjatun sebesar 95.773 suara

Sementara itu, untuk DPRD, PKS berhasil menambah 2 kursi menjadi 18 kursi, yang pada periode 2019-2024 hanya mendapatkan 16 kursi, dan yang terpilih diantaranya;

Dapil 1

1.⁠ ⁠Muhammad Hasan Abdillah sebesar 19.363 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Ismail, S.Pd., M.H. sebesar 14.480 suara

Dapil 2

1.⁠ ⁠Suhud Alynudin, S.I.P., M.Sc. sebesar 12.326 suara

Dapil 3

1.⁠ ⁠⁠KH. Muhammad Subki, Lc. Sebesar 12.378 suara

Dapil 4

1.⁠ ⁠⁠Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, M.M. sebesar 28.531 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Ghozi Zulazmi, S.I.P. sebesar 13.329 suara

Dapil 5

1.⁠ ⁠⁠H. Nasdiyanto sebesar 19.596 suara

2.⁠ ⁠⁠Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A. sebesar 19.721 suara

Dapil 6

1.⁠ ⁠⁠Drs. KH. M. Thamrin, M.M. sebesar 36.274 suara

2.⁠ ⁠⁠Muhammad Al-Fatih, S.Ak. sebesar 12.844 suara

Dapil 7

1.⁠ ⁠⁠Drs. H. Khoirudin, M.Si. sebesar 23.377 suara

2.⁠ ⁠⁠Hj. Zahrina Nurbaiti, M.M. sebesar 14.197 suara

Dapil 8

1.⁠ ⁠Hj. Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, M.Si. sebesar 26.344 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Achmad Yani, S.I.P., M.Pd. sebesar 18.885 suara

3.⁠ ⁠⁠H. Ade Suherman, S.Kom. sebesar 16.490 suara

Dapil 9

1.⁠ ⁠⁠Hj. Sholikhah, S.Sos.I. sebesar 18.958 suara

Dapil 10

1.⁠ ⁠⁠Ir. H. Abdul Aziz, S.Si. sebesar 22.006 suara

2.⁠ ⁠⁠Hj. Inad Luciawaty, S.E. sebesar 12.331 suara

Khoirudin berharap kepada para Caleg yang sudah terpilih dapat lebih melayani dan membela warga Jakarta, yang suaranya dititipkan ke 5 orang Aleg DPR RI dan 18 orang Aleg DPRD DKI Jakarta.

“Semoga warga Jakarta dapat betul-betul mendapatkan pelayanan dan pembelaan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilihnya terutama dari PKS,” pungkasnya. (red/dro)

Hal itu disampaikan saat para tokoh menemui Mahfud MD, Megawati, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat 8 Maret 2024.

Para tokoh itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi.

Calon wakil presiden nomor urut 03 ini mengatakan, dalam pertemuan itu, guru besar Prof Sulistyowati sempat menangis sambil mengatakan demokrasi di Indonesia telah hancur.

Untuk itu, mereka meminta agar Megawati segera memimpin perbaikan demokrasi.

"Jadi Prof Sulis waktu itu berbicara sambil menangis. Ini menangis beneran, sedih karena Indonesia porak-poranda. Indonesia yang dibangun baik-baik dan reformasi berjalan 24 tahun dengan baik, ternyata (hancur) berkeping-keping dalam waktu sekejap. Ini Bu Sulis yang katakan," kata Mahfud MD, saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (11/3/2024).

"Mereka semua meminta, 'Ibu sekarang harapan kami, (ibu) untuk memimpin gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi Indonesia. Sekarang Bu Megawati memimpin, karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan enggak ada demokrasi'," kata Mahfud MD menirukan ucapan Prof Sulistyowati.

Mahfud MD mengatakan, para tokoh menilai, saat ini, jika ini menang Pemilu, maka terlebih dahulu harus jadi penguasa, dekat dengan penguasa, atau punya uang.

"Rakyat tidak akan bisa menentukan karena semua sudah bisa dibeli oleh penguasa melaui macam-macam. Melalui politik gentong babi, politik pegang kerah leher. Maka mari kita perbaiki, jangan sampai berlanjut," kata Mahfud MD.

Terkait permintaan itu, kata Mahfud MD, Megawati belum mau menjawab. Namun, Megawati sempat menyinggung soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024.

"Tapi waktu itu jawaban Bu Mega, 'saya belum waktunya menjawab itu, tapi gerakan mengajukan ke MK sebagai langkah hukum dan angket bisa diteruskan," kata Mahfud MD.

"Tidak harus terlalu resmi, ada pimpinan, itu kan haknya anggota DPR. Nanti pada saat yang tepat, kalau situasi sudah kita baca semua. Pendekatan, nah, Bu Mega ini spritual, pendekatan spiritual sudah ketemu, baru kita (bergerak). Situasi sekarang, silakan jalan, tanpa saya (Mega) kan tidak terhalang," kata Mahfud MD. (red/dro)

Mereka santap bersama aneka menu seperti ndaskilung (ndas, sikil, balung), satai, hingga iwak Kali Progo.

Usai santap siang, keduanya juga mengobrol hingga bernyanyi bersama para seniman yang turut hadir ke kediaman Butet.

"Hayo mau tanya apa, siapa yang bilang Pak Mahfud dan Pak Ganjar jarang ketemu," kata Mahfud usai acara.

Sementara itu, Butet juga mengatakan selama ini hubungan Ganjar dan Mahfud selalu harmonis.

"Selama ini saya melihatnya harmonis saja, enggak ada masalah. Itu, kan, cuma pelintiran-pelintiran aja itu ketidakharmonisan," kata Butet.

"Saya tahu persis, berdua (Ganjar-Mahfud) jalan terus, berinteraksi terus," bebernya.

Momen pertemuan hari ini pun hanya makan siang biasa kata Butet.

"Intinya makan siang," kata Butet. (red/dro)

"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa. Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua," pungkas Doli dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.

“Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota”

"Soal siapa yang mengurus itu, ini konsepnya diambil dari soal Papua sebenarnya. Kan kemarin Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, kemudian kan dibuat semacam dewan pengarah atau apa gitu yang dia sifatnya administratif aja melaporkan ke presiden. Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota," katanya.

Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.

"Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden," kata dia.

"Sama dengan Papua kayak gitu, soal kan masalah di Papua politik tinggi, masalah luar negeri tinggi, tapi masalah kesejahteraan gini. Nah maka harus kemudian diambil, nggak cukup hanya satu menko yang menangani masalah seperti Papua, sama juga tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden," imbuhnya.

Ahmad Doli menambahkan banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta. Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, lanjut Doli, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.

"Memang wilayah DKI ini, atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai, PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam. Dan ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu," tuturnya. (red/dro)

Mantan Menko Polhukam itu pun, memastikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini. Termasuk menyiapkan berkas kelengkapan. 

“Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti kuat. Angket sudah digarap. Saya bukan orang partai, enggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan. Saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya,” tegasnya, Jumat (1/3/2024).

Meski begitu, Mahfud menyadari saat ini masih tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sesuai aturan, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024. Oleh karenanya, Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Sejalan dengan itu, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan. 

Dengan begitu Mahfud memastikan pihaknya terus bergerak, dan serius dengan langkah hukum, dan politik yang akan diajukan menyikapi hasil pemilu 2024. 

Selain gugatan ke MK, Mahfud mengatakan, pihaknya juga tengah bersiap untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, karena bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket. Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini. 

Saat ini, Mahfud mengatakan, pihaknya masih menunggu masa sidang DPR dimulai untuk menggulirkan usulan tentang hak angket. Saat ini DPR tengah dalam masa reses, sehingga tidak ada kegiatan persidangan. 

Ia mengatakan, pengajuan hak angket ke DPR, bukan gertakan, seperti diklaim pihak tertentu. Kalau sekarang belum diajukan, karena memang belum waktunya. (red/dro)

"Upaya pembunuhan karakter Mas Ganjar," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Dia juga curiga laporan tersebut sebagai upaya menekan Ganjar karena menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Upaya menekan Mas Ganjar soal hak angket melalui isu hukum seperti dulu yang terjadi pada Anies Baswedan," ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menganggap laporan ini upaya pengalihan isu soal lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak wajar.

Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu diadukan oleh Indonesia Police Watch (IPW). (red/dro)

Merespon hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024) menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.

“Jadi kalau terkait dengan persoalan tambang penggunaan jalan mestinya jalan tambang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba. Dan pada Pasal 91 baik ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan jelas disebutkan bahwa kalau pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,” ujar Supriansa usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum.

"Pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,”

Oleh karena itu, wajar bilamana masyarakat yang diwakili Gerakan Masyarakat Parung Panjang itu datang ke rumah rakyat dalam hal ini khususnya Komisi III DPR RI untuk meminta perlindungan. “Apalagi mereka ini sudah merasakan banyaknya kekhawatiran-kekhawatiran, kecelakaan-kecelakaan, kemudian rusaknya jalan, kemudian banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan adanya mobil-mobil besar, mobil-mobil tronton kemudian tidak mengenal jam operasinya,” ungkapnya.

Melalui audiensi tersebut, tuturnya, dapat semakin memberikan gambaran kepada Komisi III DPR RI bahwa kondisi masyarakat di Parung Panjang sangat terganggu dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi tambang disana. Menindaklanjuti hal itu, Supriansa berpandangan bahwa Komisi III DPR RI kedepan perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk menyamakan pandangan antara aduan masyarakat dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

“Misalnya, apa izin tambangnya sudah ada. Kedua, apakah benar jalan tambang disana tidak ada yang dimiliki oleh penambang itu, kalau tidak ada berarti melakukan pelanggaran tadi Pasal 91. Kemudian, selanjutnya apa benar tronton atau mobil-mobil besar itu bahkan tidak peduli lagi jam operasinya. Nah itu memberikan gambaran bahwa betapa terganggunya masyarakat yang ada,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan Saeful Anwar mengeluhkan beroperasinya truk tambang di Parung Panjang yang melintas hingga 24 jam setiap hari hingga menimbulkan permasalahan. Belum lagi, ditambah banyaknya permasalahan antara lain seperti supir-supir truk tronton yang masih dibawah umur hingga dugaan terjadinya pungli di jalur perbatasan.

“Kami mohon kepada Komisi III untuk dapat menindaklanjuti sekian akar masalah di Parung Panjang. Mohon kiranya Komisi III untuk dapat tergerak mendengarkan dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Parung Panjang untuk dapat menindaklanjuti dengan stakeholder terkait agar jalan provinsi itu tidak boleh dilintasi tronton dan agar jalur tambang tidak melintasi pemukiman penduduk,” harapnya. (red/dro)

.

"PDI Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademik sudah disiapkan," kata anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). 

Aria mengaku belum ada komunikasi dengan partai politik (parpol) lain perihal ikut barisan hak angket. Ia ikut menanti parpol lain yang juga menyatakan siap mendukung hak angket.

"Kita lihat sikapnya seperti apa, apakah NasDem, PKB. Nah sikap itu nanti akan terlihat yaitu tidak hanya sekadar mendukung, tetapi ikut mengusulkan, ya minimal dua fraksi," ucap Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan PDI Perjuangan masih fokus dalam pengkajian hak angket. Khususnya terkait hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam kajian hak angket.

"Kita masih betul-betul mengkaji mana wilayah angket, secara akademis. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan hal politis," ujar Aria.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDI Perjuangan, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDI Perjuangan. (red/dro)

Hak angket akan mengungkap secara terang benderang dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kecurangan yang berjenjang, dan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan dalam perhitungan suara pada pemilu legislatif (pileg) dan pilpres.

Demikian benang merah yang disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali dan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dikutip dari Program Rakyat Bersuara, Rabu (6/3/2024).

Menurut Effendi, hak angket bisa dilakukan dan merupakan hak anggota DPR, hanya saja belum tahu siapa yang akan menjadi pengemudi untuk menggulirkannya di DPR.

“Apakah Megawati atau Surya Paloh dan siapa yang akan turut mengusung hak angket tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 digaungkan Capre Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan PPP. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan, parpol pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar akan mendukung hak angket, dan menunggu tindak lanjut PDI Perjuangan perihal rencana hak angket itu.

Namun, pada rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024), ada tiga fraksi yang menyampaikan usulan hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam Pemilu 2024 yakni: PKB, PDI Perjuangan dan PKS.

Effendi menilai, hak angket akan sulit karena parpol pendukung paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 akan solid. Dia memprediksi hal itu akan terjadi hal-hal yang menghadang seperti ancaman terhadap wakil rakyat.

Keberanian Parpol

Feri menegaskan bahwa kecurangan Pemilu 2024 adalah terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan penyelenggara. 

Dikatakan, dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dan Jokowi terpampang terang benderang. Pihaknya pernah menyampaikan dugaan keterlibatan KPU sebelum pemungutan suara berlangsung ke Komisi II DPR yang disertai 38 barang bukti berupa rekaman dan video.

Adapun, dugaan keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 antara lain menyatakan cawe-cawe pada Pemilu 2024, menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapur parpol lain dan mengampanyekan Capres Prabowo Subianto melalui agenda makan bakso bersama. 

"Ada alat bukti bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungannya. Bahkan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk proses kecurangan bisa dilakukan, ini sudah sistemik berdampak luas dan strategis, padahal pemilu tempat kekuasaan dinobatkan,” ujarnya.

“Kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja, ini tergantung parpol, karena parpol tahu ini, apalagi syaratnya mudah sekali,” lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Syarat untuk mengajukan hak angket adalah minimal usulan ditekan 25 anggota DPR dari dua fraksi berbeda. Jika hak angket berjalan, tambahnya, maka publik akan tahu apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. (red/dro)

“Dari dulu kita memang ingin 7%, supaya, ya mohon maaf kita harus realistis, tidak semua orang lantas bikin partai politik sedemikian rupa. Kalau memang seide, seideologi. seplatform, kenapa enggak jadi satu?” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto seperti dilansir Medcom Selasa (5/3).

Ketua Komisi VII DPR itu menilai saat ini jumlah parpol terlalu banyak. Idealnya, kata dia, jumlah parpol hanya sembilan.

“Kita terlalu banyak partai politik sehingga semakin banyak suara yang tidak tertampung. Sekarang yang tidak masuk PT berapa, itu bukan berarti lantas kita menghapus PT-nya,” kata Sugeng.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Perludem terkait ketentuan parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. (red/dro)

“Dalam interupsi di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket. Kemudian (rapat) kita lanjutkan dengan (pembahasan) yang lain karena hak angket kan ada mekanismenya,” ujar Dasco dikutip dari kanal Parlementaria, Jakarta, Selasa (5/3/2024)

Diketahui, pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah anggota DPR dari sejumlah partai politik. Sejumlah pihak menilai wacana ini muncul untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2029 hingga isu pemakzulan. Meski demikian, ia menekankan prasyarat pengajuan hak angket tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Kemudian diajukan ke pimpinan DPR,”   sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Diketahui, Syarat pengajuan hak angket DPR tercantum dalam Pasal 199 Undang-Undang MD3. Ayat (1) menyebutkan hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Ayat (2) menyebutkan pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Adapun ayat (3) menyatakan usulan tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Sedangkan Pasal 200 undang-undang ini mengatur perihal tata cara pengusulan hak angket. Menurut aturan ini, pengusul menyampaikan usulannya kepada pimpinan DPR. Setelah itu, usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.

Badan Musyawarah kemudian membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas. Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali. (red/dro)

“Akhir-akhir ini, saya prihatin saat terdengar wacana perbincangan tentang Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikaitkan dengan program Makan Siang Gratis,” ucapnya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03).

Fahmy menyebut bahwa perbincangan soal Makan Siang Gratis yang merupakan janji dari capres/cawapres sebenarnya belum layak diperbincangkan.

“Apalagi, kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan anggaran BOS. BOS adalah biaya yang kita pahami sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masih banyak persoalan-persoalan di pendidikan kita, persoalan kesejahteraan guru, persoalan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih memerlukan pendanaan,” jelas Anggota DPR RI dari Kab. Bogor ini.

Ia pun menyampaikan bahwa 20% anggaran APBN untuk pendidikan harus dijalankan sepenuhnya dengan dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Fahmy, wacana penggunaan dana BOS ini sudah sangat menggelisahkan banyak pihak, terutama para tenaga pendidik dan guru.

“Mereka gelisah, mereka khawatir, apabila dana BOS tergerus untuk program Makan Siang Gratis, padahal sebagian dananya digunakan sebagai penunjang honor mereka, maka mereka akan mengalami kerugian,” ujarnya lagi.

“Oleh karena itu, kami sampaikan protes atau kritik, jangan sampai janji kampanye berupa Makan Siang Gratis itu menggerus, menganggu, dan mengotak-atik program BOS yang seharusnya fokus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” pungkasnya. (red/dro)

Todung menyampaikan, ada wind of change atau angin perubahan di tubuh MK seiring dikeluarkannya 3 putusan terkait jadwal Pilkada serentak, independensi Jaksa Agung, dan parliamentary treshold (ambang batas parlemen). 

"Saya melihat dari 3 putusan tersebut, MK telah kembali ke jati dirinya sebagai penjaga konstitusi bukan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," kata Todung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Menurut dia, independensi dan profesionalisme MK sebagai penjaga konstitusi sangat penting karena MK telah banyak disorot publik, bahkan hampir kehilangan kepercayaan dari rakyat pasca putusan Nomor 90 yang memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. 

Todung menjelaskan, kembalinya MK pada jati dirinya akan teruji ketika MK menghadapi ujian lebih berat untuk mengadili sengketa pemilu. 

"Saya menyampaikan ini, karena Paslon 3 pasti akan mengajukan permohonan PHPU ke MK setelah selesai perhitungan manual yang dibuat KPU pada 20 Maret 2024, dan saya hakul yakin Paslon 1 juga akan mengajukan gugatan PHPU ke MK," ungkap Todung. 

Masyarakat, kata dia, sangat membutuhkan MK yang independen, MK yang profesional dalam menjalankan fungsinya atau marwahnya dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. 

Sengketa Pilpres

Todung mengungkapkan, dia sangat mengharapkan MK akan memeriksa permohonan sengketa pilpres secara teliti dan seksama, profesional penuh dengan integritas, dan tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara. 

"Karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, tidak parsial. Pemilu itu proses panjang dari pra pemilihan, pemilihan atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Semua proses ini disebut sebagai Pemilu atau Pilpres," ujar Todung. 

Dia mengatakan, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dikatakan hanya saat pencoblosan atau penghitungan suara. Justru berdasarkan hukum, proses justru lebih penting ketimbang hasil. 

"Dengan demikian, pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang disebut terstruktur, sistematis, dan massif itu harus diteliti, harus dipelototi, dan dianalisa oleh MK," kata Todung. 

Dia menambahkan, ada contoh yang ditunjukkan MK di Austria, Kenya, dan Malawi yang berani membuat putusan tegas soal pemilu, dengan melihat pemilu secara holistik, tidak parsial atau hanya melihat hasil perhitungan suara. 

Hal itu, bisa diikuti oleh MK Indonesia dalam mengadili perselisihan pemilu tanpa mengabaikan keseluruhan tahapan atau prosesnya yang bermasalah. 

Sebab, jika hanya melihat hasil perhitungan suara maka proses sebelum pencoblosan bisa dianggap tidak bermasalah. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri punya catatan ribuan masalah sebelum hari pencoblosan hingga pasca pencoblosan yakni ketika rekapitulasi suara dilakukan melalui Sirekap. 

"Bawaslu saja mencatat banyak masalah apalagi kita sebagai paslon, parpol, dan civil society. Jadi apakah ini harus diputihkan dan dianggap yang perlu diselidiki hanya perolehan suara," ungkap Todung. (red/dro)

“Tolong garis bawahi, tanpa PDIP, NasDem akan mengambil jalan atau akan angket,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Dilansir Medcom, Ketua Komisi VII DPR RI itu menegaskan NasDem masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara KPU pada 20 Maret 2024. NasDem juga dipastikan bakal proaktif.

“Jelas angket kita akan usul pasca 21 Maret. Nanti NasDem akan proaktif,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menambahkan dengan komposisi bersama PKB dan PKS sudah cukup untuk mengajukan hak angket. Syarat hak angket yang tertuang pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 minimal diajukan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi di DPR.

“Angket itu kan relatif mudah. Sebetulnya 25 orang anggota DPR beda fraksi, cukup dua fraksi menandatangani untuk setuju angket lalu mengajukan kepada pimpinan DPR. Tergantung pimpinan DPR apakah akan merespons usulan,” ucap Sugeng.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk menyelidik pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat mengajukan hak angket. Poros pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu masih menunggu tindak lanjut dari PDIP. (red/dro)

Ia menyatakan bahwa dirinya tak pernah menerima pemberian berupa cashback dari perusahaan asuransi.Bantahan itu disampaikan Ganjar Pranowo sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Wartakotalive.com, Selasa 5 Maret 2024.

Untuk diketahui, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan terima gratifikasi dari Bank Jateng.

Ganjar Pranowo diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Atas laporan tersebut, Ganjar pun menepisnya. Ia menyebutkan tidak pernah menerima pemberian uang atau gratifikasi seperti yang dituduhkan IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi itu dari yang dituduhkan," katanya, dilansir WartakotaLive.com, Selasa 5 Maret 2024.

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan gratifikasi itu, perusahaan asuransi tersebut memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Cashback itu dapat diduga mencapai 16 persen dan dibagikan kepada tiga pihak, masing-masing lima persen untuk operasional Bank Jateng, 5,5 persen diberikan pada pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah. Dan 5,5 persen lainnya diberikan pada pemegang saham pengendali Bank Jateng.

Sugeng menyebut, kepala daerah yang menerima cashback tersebut diduga adalah kepala daerah di Jawa Tengah dengan inisial GP. (red/dro)

Ketiga putusan MK itu adalah, pertama, putusan MK terkait jadwal Pilkada 2024 yang menolak gugatan dimajukan jadwal Pilkada serentak.

Kemudian yang kedua, putusan MK terkait independensi Jaksa Agung dan aparat hukum lainnya. Ketiga, putusan MK terkait ambang batas parlemen.

“Kami mengapresiasi putusan MK, bahwa Pilkada 2024 tetap berjalan di bulan November. Seyogyanya putusan itu bersifat final,” ujar Todung pada konferensi pers di Media Lounge Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pilkada 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Pilkada, yakni pada November 2024. MK menyatakan, perubahan jadwal dapat mengganggu tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Hal tersebut ditegaskan MK dalam putusan nomor 12/PUU-XXII/2024.

Terkait putusan kedua soal independensi Jaksa Agung, Todung mengatakan, hal ini sangat penting dan seharusnya Kejaksaan dan Kepolisian memiliki peran yang independen. 

Diketahui, dalam putusannya, MK menyebutkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terkait syarat Jaksa Agung. Menurut MK, pengurus partai politik tidak bisa diangkat menjadi Jaksa Agung.

MK menyebutkan pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Secara pribadi, Todung juga mengapresiasi putusan MK terkait ambang batas parlemen. Namun ia mengkhawatirkan zero treshold akan menambah jumlah partai di Indonesia.

“Pasca reformasi, Pemilu 1999 partai politiknya itu ada 48. Dalam negara presidensil saya kira hal ini bisa menjadi masalah. Ini yang perlu dikaji secara mendalam dan jernih”, ungkapnya.

MK juga telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam amar putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pleno pada Kamis, 29 Februari 2024 itu, Mahkamah meminta DPR RI mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu agar lebih rasional. (red)

Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres)," demikian ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024). Menurut analisis Yohan, berdasarkan survei, sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut. Melainkan juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket.

Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8 persen.

Litbang Kompas juga menyebut bahwa proses hak angket oleh DPR tidak lah mudah. "Ada proses politik yang harus dilalui meskipun jika mengacu jumlah kursi atau fraksi yang merujuk konstelasi politik saat ini, kubu yang cenderung setuju hak angket relatif lebih banyak menguasai kursi di DPR," tulis Yohan.

Pengajuan hak angket, menurut Yohan, harus memenuhi tiga syarat jika merujuk Pasal 199 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Syarat pertama, diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Kedua, pengusulan hak angket disertai dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

Ketiga, mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir," tulis Yohan.

Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas menggunakan 512 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas ini sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. (red/dro)

Sedikitnya tiga anggota DPR dari tiga fraksi mengusulkan wacana tersebut. Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

"Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat," kata Luluk dalam interupsinya.

Dikutip laman CNN Indonesia Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.

Dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu. Sebab, pemilu, kata dia, tak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga prosesnya yang harus jujur dan adil.

"Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu," kata dia.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Menurut, masyarakat saat ini mulai was-was atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung curang.

Oleh karena itu, dia menilai hak angket bisa menjadi instrumen yang bisa digunakan DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," kata Hidayat Nur.

Usulan hak angket juga didukung anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Dalam interupsinya di tengah Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

"Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi," kata Bima.(red/dro)

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dijadwalkan membahas dua agenda utama. Pertama, adalah pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024. Kedua, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan MPR RI, pada sisa masa jabatan 2019–2024.

“Rapat paripurna DPR RI menjadi awal dari usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024,” kata Hikam di Jakarta, Selasa (5/3/2024).  

Ia mengatakan, apabila wacana hak angket benar-benar digulirkan pada sidang paripurna, satu harapan rakyat kepada DPR perlahan mulai terjawab. 

“Hak Angket merupakan hak DPR untuk memberikan penilaian kepada pemerintah, dalam hal ini presiden yang bertanggungjawab sebagai kepala negara saat berjalannya proses pemilu. Setelah itu, rakyat akan melihat bagaimana indikasi kecurangan Pemilu ini diselesaikan,” kata dia. 

Mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga menyoroti reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan ‘nonchalant’ alias ‘cuek bebek’ setiap wartawan melontarkan pertanyaan terkait hak angket. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi ini bisa saja mencerminkan dua hal berbeda. 

Pertama, bisa jadi sikap itu merupakan ekspresi tingkat kepedean yang tinggi terhadap kemampuan Istana menghadapi dan memitigasi dampak hak angket. 

“Ini didasarkan pada sejarah kesuksesan manuver politik Istana yang terlihat dalam berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik, terutama partai politik di DPR, melalui iming-iming dan sanksi yang efektif. 

Hikam menganggap sikap ‘cuek bebek’ Presiden Jokowi merupakan bagian dari strategi untuk menenangkan para pendukungnya dan masyarakat umum.

“Kedua, sikap ‘nonchalant’ adalah upaya menyembunyikan kegalauan dan kecemasan terhadap potensi Hak Angket yang berujung pada perubahan signifikan dalam proyek-proyek politik yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir,” kata Hikam.

Mencermati kemungkinan ini, Hikam menilai hal ini mencakup upaya untuk mempertahankan pengaruh Presiden Jokowi dan dinasti politiknya. 

“Sikap ‘nonchalant’ mungkin hanyalah sebuah fasad diplomatik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para pendukungnya dan masyarakat umum, serta untuk menutupi potensi perlawanan yang muncul terhadap Istana. Kekhawatiran atas munculnya gelombang besar perlawanan terhadap Istana coba ditutupi dengan gestur ‘nonchalant’ ini,” kata Hikam. (red)

Sirekap menimbulkan kekisruhan, sehingga disarankan KPU menayangkan hasil perhitungan suara secara manual untuk memudahkan para calon anggota legislatif (Caleg) memantau perolehan suara masing-masing melalui C Hasil.

“Saya belum bisa pastikan kenaikan suara PSI sebagai penggelembungan, tapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar, apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar, ini masih perlu dicermati,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu boleh jadi karena kesengajaan atau kesalahan teknis. Kalau jumlah suara meningkat karena kesengajaan, ujarnya, akan menjadi bahaya besar. Sementara itu, jika persoalan teknis maka yang bermasalah adalah mesin Sirekap belum berjalan.

Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif,” katanya. 

Selain mengusulkan pemberhentian total Sirekap, Ray berpendapat agar tidak terjadi kekacauan dan potensi kecurangan pada perhitungan berjenjang (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), sebaiknya perhitungan suara di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) langsung masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Dia menilai sistem perhitungan berjenjang justru memperlambat perhitungan suara, dan berpotensi terjadi kecurangan. Oleh karena itu, tegasnya, tidak perlu ada PPK.

Diketahui, PSI mendapat 3% atau jumlah suara 2.291.882 saat pengumpulan data 540.231 dari 823236 (65,62%). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97%.

Kenaikan dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS. 

Hal itu, menurutnya, tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.

“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya. (red)

“Dengan perolehan kursi PKB yang naik signifikan, ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon kader terbaik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda seperti diberitakan web resmi PKB Senin, 4 Maret 2024.

Dengan penambahan perolehan kursi di tingkat, kabupaten, kota dan provinsi, serta DPR, akan menguatkan konsolidasi untuk memenangkan pilkada serentak 2024.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, PKB sedang mempersiapkan forum dengan keterlibatan publik secara maksimal. Publik akan ikut menentukan calon yang diusung PKB pada pilkada nanti.

“Kami menyebutnya forum ini sebagai public meetup PKB. Jadi pertemuan umum publik yang berpartisipasi secara langsung, memberikan masukan, terkait dengan sosok yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka untuk menguatkan agenda perubahan,” katanya.

Menurut Syaiful Huda, pertemuan umum publik ini akan dipersiapkan dengan sisa waktu yang tersisa sekitar empat bulan lagi.

“Karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Empat bulan akan dimanfaatkan PKB untuk menyelenggarakan public meet up di seluruh Indonesia,” katanya.

Syaiful Huda menambahkan, bahwa PKB akan menggunakan forum Slepet Imin dan Desak Anies, sebagai model baru kampanye pilkada.

Dengan program tersebut, yang telah dilakukan pada Pilpres 2024, akan membuat pilkada lebih banyak diwarnai dengan partisipasi publik, dan bukan dengan menggunakan mobilisasi publik.

“Kami yakin dengan forum Slepet Imin dan Desak Anies, yang sudah terselenggara dengan baik dalam pilpres. Terjadi adu gagasan, agenda perubahan diuji oleh publik secara langsung,” katanya. (red/dro)

“Putusan MK itu memang bukan menghilangkan sama sekali parliamentary threshold, tetapi agar penetapan angka ambang batas itu menggunakan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional dan demokratis. Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untuk presidential threshold yang berlaku saat ini yakni 20 persen,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (02/03/2024).

HNW sapaan akrabnya mengatakan walaupun putusan MK ini agak berbeda dengan pakem pada putusan-putusan sebelumnya, dimana MK akan menyerahkan sepenuhnya terkait dengan angka ambang batas kepada pembentuk undang-undang, melalui open legal policy (kebijakan terbuka pembentuk undang-undang), tetapi kini MK justru mendesak DPR untuk mempertimbangkan koreksi angka 4 persen parliamentary threshold tersebut.

“Ini tentu juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa MK bisa memiliki pendapat yang berbeda dibanding pakem sebelumnya? Sama seperti ketika MK memutuskan terkait usia pencalonan calon wakil presiden (cawapres) yang berujung kepada sanksi pelanggaran kode etik Ketua MK saat itu, karena keputusan itu dinilai sebagai menghidupkan nepotisme karena menguntungkan putra Presiden yang adalah juga keponakan Ketua MK,” ujarnya.

Terkait putusan parliamentary threshold kali ini, lanjut HNW, sangat wajar bila masyarakat kembali mempertanyakan putusan MK yang di luar dari pakem yang telah mereka ciptakan sendiri.

Apalagi, lanjutnya, publik juga memahami bahwa pada pemilu 2024, salah satu partai yang terancam tidak lolos parliamentary threshold 4 persen adalah partai yang kini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar MK juga berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia yang negara hukum, serta menyelamatkan kedaulatan rakyat, agar kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada 2029 ke depan, dengan memerintahkan kepada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait koreksi 4 persen parliamentary threshold tersebut.

“Apabila MK memerintahkan pembentuk UU untuk mengkoreksi 4 persen parliemantary threshold, dan agar menetapkan angka parliamentary threshold berbasis kajian ilmiah dan argumentasi yang rasional dan demokratis, maka seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkan presidential threshold, sehingga mengkoreksi presidential threshorld 20 persen sebelum Pemilu/pilpres 2029,” ujarnya.

HNW mengatakan bahwa banyak pihak telah mengajukan permohonan agar presidential threshold 20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi. Apalagi, teori-teori atau rumusan yang digunakan oleh para pemohon dalam perkara parliamentary threshold itu tidak jauh berbeda dengan teori atau rumus yang digunakan PKS dalam permohonannya yang lalu.

“Ketika itu, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential threshold di angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen. Dan itulah seharusnya yang perlu diputuskan oleh MK agar dilakukan oleh DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang ketika menetapkan angka-angka ambang batas parliamentary threshold maupun presidential threshold. Laku konsisten dan adil dari MK itu yang akan menyelamatkan kepercayaan Publik terhadap MK dan putusan-putusannya,” pungkas HNW.(red/dro)

“Apabila ada hal-hal lain seperti diusulkan oleh DPRD kemudian diserahkan kepada Presiden untuk memilih satu nama, kita akan tolak. Kita akan tetap meminta agar pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat,” ungkap anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin (4/3).

Taufik mengatakan, meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, masyarakat yang hidup di Jakarta berhak menentukan secara langsung siapa yang menjadi pemimpinnya. Apalagi, pemilihan langsung di Jakarta sudah digelar sejak lama.

“Suatu demokrasi harusnya menunjukkan kemajuan, ini malah kemunduran,” tukasnya.

Partai NasDem, tambah Taufik, ingin menjaga demokrasi tetap hidup di Jakarta, serta memastikan tidak ada kemunduran terhadap demokrasi.

Diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada ayat 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan RUU DKJ yang berisi 12 Bab dan 72 pasal telah disahkan menjadi usulan DPR. Pengesahan itu dilakukan saat rapat paripurna DPR pada Selasa (5/12/2023). (red/dro)

"Sedang mempersiapkan dokumen/materi angket. Soal dokumen apa, nanti ketika dibagikan ke anggota inisiator baru diketahui," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Andreas Hugo Pareira seperti yang dikutip melalui laman KBR, Senin (4/3).

Andreas belum bisa memastikan apakah hak angket bakal diajukan saat rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3).

"Soal besok atau kapan (angket digulirkan), kontak ketua fraksi," jelas Andreas.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan perjuangan hak angket bakal terus dlakukan lewat tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar-Mahfud.

Hak angket digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Tim khusus yag telah dibentuk sekarang sedang menumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Hasto kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Menurut dia, jika paslon nomor 02 didiskualifikasi berdasarkan keputusan DPR, keputusan itu harus dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, paslon yang akan berkompetisi hanya dua, yakni paslon nomor 01 dan paslon nomor 03. 

“DPR bisa memutuskan pemilu diulang tanpa harus melalui proses ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena merupakan keputusan DPR sebagai institusi,” ujar Bivitri saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada Podcast “Speak Up” yang tayang di kanal Youtube, Minggu (3/3/2024).

Dia menegaskan, hasil hak angket bisa dua kemungkinan, yakni DPR merekomendasikan pemilu ulang karena terbukti kecurangan secara terstruktur, sistematif, dan massif (TSM) dan pemakzulan presiden. Namun, untuk memakzulkan presiden tidak cukup hanya rekomendasi, harus dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat (interpelasi), dan dibawa ke MK. Jika MK menyatakan presiden bersalah, maka MPR akan menggelar sidang.Tapi, untuk memberhentikan presiden harus memenuhi kourum yakni 2/3 dari anggota harus hadir dan dari yang hadir harus ada persetujuan 2/3 anggota.

Pemeran pada film dokumenter “Dirty Vote” ini mendorong agar parpol menggulirkan hak angket untuk membuat terang benderang dugaan kecurangan pemilu sejak dari masa sebelum pemungutan suara hingga setelah pemungutan suara.

Dia menekankan bahwa tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan untuk menjegal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pemilu berikutnya.

Kecurangan TSM

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan, dugaan kecurangan TSM telah muncul pasca-pemilu pada Orde Baru, tetapi belum pernah terbukti. Bobot dugaan kecurangan pemilu pada tahun ini luar biasa besar, dibandingkan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini terbukti pada pembusukan MK, yang dilakukan orang dalam yang memegang kekuasaan.

“Kita bukan mau menjegal paslon tertentu, tetapi untuk mengoreksi presiden sebagai pemeang kekuasaan tetinggi di negeri ini, seakan-akan bisa saja presiden melakukan politik gentong babi, bagi-bagi bansos. Ini merusak demorasi, maka hak angket harus dilaksanakan untuk membuat terang TSM,” bebernya.

Dia mengingatkan, jangan sampai budaya feodal dilestarikan, menganggap presiden seperti seorang raja dan dikultuskan serta bisa melakukan abuse of power yang pada akhirnya akan memunculkan otokratisme.

Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini mengatakan, otokratisme berlangsung pada masa pemerintahan Jokowi karena pemimpin tidak bisa dicek atau diawasi. Padahal, demokrasi yang baik adalah adanya oposisi di dalam menjalankan pemerintahan.

“Hak angket bisa saja tidak sampai ke pengadilan tapi proses politik harus ada, kekuasaan itu harus bisa diawasi, ini poin penting dalam demokrasi,” tukasnya.

Bivitri menuturkan, presiden bisa dibawa ke persidangan bila diduga melakukan penyuapan, korupsi, dan perbuatan tercela, sehingga tidak ada impunitas.

Hak Angket Pasti Bergulir

Pada kesempatan itu, Bivitri yakin bahwa hak angket akan bergulir di DPR, karena syarat untuk menggulirkan tidak terlalu berat yakni diteken oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi.

“Saya yakin terbentuk seperti tahun 2009, lakukan saja dulu gulirkan saja, masalah nanti di ujungnya tidak merekomendasikan sesuatu, ya tidak masalah. Biarkan itu berproses yang penting kita bangunkan DPR dari tidur yang kelamaan,” katanya.

Dia juga menyentil anggota DPR sudah cukup lama tidak memanfaatkan hak angket, karena cenderung meloloskan apa yang diinginkan pemerintah di DPR seperti revisi UU KPK, UU Minerba hingga UU Cipta Kerja.

Tapi, Bivitri mengungkap kekhawatirannya atas dua parpol yakni Partai NasDem dan PKB. Dia melihat dua parpol ini masih goyang atau belum solid terkait usulan hak angket. 

“Saya sejujurnya tidak yakin mereka konsisten, karena manuver untuk membuat koalisi pemerintahan yang baru sudah dilakukan. Tapi saya masih punya harapan sepanjang dorongan dari masyarakat sipil juga kuat dan benar-benar kita berikan beban sejarah kepada mereka. Ingatkan bahwa jika mereka tidak mendukung hak angket, ya mereka sudah teruji kebobrokannya, hanya menanti supaya dikasih kursi dalam pemerintahan yang baru,” pungkasnya. 

Jika empat parpol solid mengusung hak angket, suara yang pro-angket akan mayoritas, terdiri atas PDI Perjuangan 128 kursi, Partai NasDem 59 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 52 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 kursi, sehingga total ada 292 kursi. 

Sementara itu, di pihak pemerintah ada Partai Golkar 85 kursi, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 44 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 261 kursi. (red/dro)

Pria yang juga merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 itu juga menyebut masyarakat harus tetap menolak dan mengawal RUU DKJ, yang kini sudah disetujui menjadi RUU usulan DPR. Menurutnya, ada satu rancangan aturan dalam RUU DKJ yang berpotensi mengecohkan masyarakat. 

Isi rancangan itu berisikan bahwa DPR nantinya bakal memilih dua nama yang akan menjadi calon gubernur DKJ. Setelah itu, nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden.

"Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak, di mana ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe, tidak jujur di dalam pemilihan Gubernur Jakarta," kata Mahfud, Jumat (1/3/2024). 

Oleh sebab itu, Mahfud mendorong masyarakat untuk mengawal dan bagi parpol untuk menolak penujukan langsung kepala daerah untuk Jakarta.  Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sikap pemerintah tidak setuju dengan salah satu isi dari draf RUU DKJ, yakni penunjukkan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden. 

Untuk diketahui, salah satu isi draf tersebut menyebutkan bahwa nantinya gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh presiden. Rancangan aturan ini merupakan inisiatif DPR.  "Kalau saya, kalau tanya saya, [saya setuju] Gubernur dipilih langsung [oleh masyarakat]," ujarnya kepada wartawan usai melakukan peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).

Sekadar informasi, apabila mengacu Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ menyatakan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dengan memperhatikan pendapat atau usulan DPRD. RUU DKJ itu pun sudah disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).(red)

Peroleh suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir. Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat. 

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Sabtu (2/3/2024) pukul 13.00 WIB, total suara PSI sudah mencapai 2.402.268 atau 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim, dan tidak masuk akal. 

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, Minggu (3/3/2024).

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Halili menegaskan Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. 

“Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi,” lanjut Halili.

Menurut Halili, tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).

Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, lanjut Halili, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. 

Pada saat yang sama, Halili menilai pembajakan Pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna.

Oleh karena itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusionalnya. Ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.

Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral. Hal ini untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti-demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari: PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC).

Kemudian, Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia.

Selanjutnya, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI. (red)

Hal itu disampaikan oleh Romahurmuziy melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu (2/3/2024). Pria yang akrab disapa Romy itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami PPP.

Ia bahkan menyenggol akun KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di akun Instagram pribadinya.

Romy mempertanyakan apakah hal ini ada kaitannya dengan yang disebutnya sebagai operasi sayang anak.

"Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi 'sayang anak' lagi?" ucap Romy di akun @romahurmuziy pada Sabtu (2/3).

Kemudian di unggahan berikutnya, ia memperlihatkan pola kenaikan dari suara PSI.

Romy menyebut bahwa pola tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal menurut beberapa surveyor.

Sebab ia menyebut lonjakan semacam itu hanya bisa terjadi bila PSI mengantongi 50 persen suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Romy pun mendesak agar KPU dan Bawaslu mengusut kejanggalan ini.

Bahkan ia mengancam akan menyeret persoalan ini ke dalam penggunaan hak angket.

"Kalau ini tidak dikoreksi, @dpp.ppp akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!" tuntut Romy. (red/dro)

Menurut dia KPU adalah salah satu penyebab Pemilu 2024 rusak, yang dimulai dari kebijakan KPU sejak Pemilu 2024 belum dimulai. Oleh karena itu, yang bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi dalam Pemilu 2024 adalah KPU.

Hadar yang juga Koordinator JagaSuara2024 menyebut, bahwa kekacauan perhitungan Pemilu 2024 (pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif) pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU merupakan ujung dari permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024, karena persoalan sudah terjadi sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Sirekap hanya di ujung permasalahan, ini lebih pada persoalan teknis. KPU bukan penyelenggara yang mandiri, akhirnya kerja mereka banyak yang tidak seharusnya, bahkan memanipulasi data,” tegas Hadar di Jakarta, pada Sabtu (2/3/2024).

Lebih lanjut, dia membeberkan, sejumlah tindakan KPU yang membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 rusak di antaranya memanipulasi data parpol pada saat verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Ada parpol yang semestinya tidak lolos syarat tetapi diloloskan dan akhirnya ikut Pemilu 2024.

Dalam hal ini, KPU RI memerintahkan KPU di daerah (KPUD) untuk mengubah data hasil verifikasi faktual agar sejumlah parpol lolos menjadi perserta Pemilu 2024.

Mantan Komisioner KPU itu menyebut, bahwa hal itu telah disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyerahkan sejumlah bukti dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR pada Rabu (11/1/2023).

Salah satu bukti yang diserahkan ke Komisi II DPR adalah bukti KPU mengubah status sebuah partai yang awalnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) sebagai peserta pemilu. Perubahan status itu terjadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan dalam berita acara rekapitulasi vaktual.

Langgar Putusan MK

Kemudian, KPU menetapkan ribuan daftar calon tetap (DCT) yang diajuikan parpol untuk Pemilu 2024 tapi tidak memenuhi syarat memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

“Angka 30% ini bukan dari total caleg dari satu parpol, tapi pada satu daerah pemilihan atau dapil. Tiga puluh persen itu harus ada di setiap dapil, sebetulnya komisioner KPU tahu itu tetapi mereka tidak mampu menolak parpol dan DPR, akhirnya diloloskan,” ujar Hadar.

Selain itu, KPU tidak menata dapil anggota DPR yang bermasalah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, KPU tidak mampu menyiapkan Sirekap yang layak pakai.

“Seharusnya tidak banyak parpol yang bisa mengajukan daftar caleg. Maka saya titip betul angket di DPR menyelidiki KPU, bagaimana kerjanya, tidak mandiri, tidak professional, harus dijadikan materi angket,” tuturnya.

Hadar juga mendorong audit atas Sirekap, karena menurut dia adalah hal yang aneh bila suara di satu tempat pemungutan suara (TPS) melebihi dari 300, padahal sesuai UU Pemilu bahwa pada satu TPS maksimal jumlah pemilih 300 orang.

Dia tidak menduga akan terjadi penggelembungan suara, karena sejak lama telah mengingatkan KPU untuk mempersiapkan sistem perhitungan suara Pemilu 2024 dengan baik.

Penggunaan teknologi, katanya, bukan hal baru karena Sirekap telah digunakan saat Pilkada tahun 2020. 

Beda Pemilu dan Pilkada

Dia mengakui penyelenggaraan pemilu berbeda dengan pilkada, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi KPU untuk tidak siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Pasalnya, KPU memiliki dana yang besar.

Hadar mengatakan, persoalan lain yang patut menjadi sorotan bila hak angket digulirkan adalah politisasi bantuan sosial (Bansos), cawe-cawe presiden, ketidaknetralan ASN, TNI-Polri.

Dikatakan, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendorong parpol untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 untuk membenahi persoalan besar pada penyelenggaraan pemilu.

Dia menambahkan, hak angket pernah digulirkan pada Pemilu 2009 untuk menyelidiki persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Hasilnya, DPR merekomendasikan komisioner KPU diberhentikan dengan cara memperpendek masa jabatan, yang seharusnya berakhir pada Oktober 2012 menjadi April 2012. (red/dro)

Pada Sabtu (2/3/2024), suara PSI naik sebesar 72.441 ribu dari 2.319.968 suara pada pukul 16.00 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.  

Mencermati kenaikan itu, pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang. Padahal, menurutnya pencocokan data sangat penting. 

Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count (hitung cepat) ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Kenaikan angka mendadak ini cukup aneh, kemarin kan penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Partai Gelora juga ikut naik walaupun tidak setinggi PSI,” tutur Ikrar di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

“Teman-teman yang melakukan quick count harus bersuara karena selama ini hitungan mereka hampir tak pernah meleset. Kemudian, kalau data tersebut ternyata sama dengan yang dimiliki KPU, maka harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Hanya melalui hal itu, kita bisa melihat dari mana suara itu masuk,” ujarnya.

Ikrar mengaku, mendapatkan info ini dari Whatsapp Group (WAG) dan hal ini cukup mengejutkan bagi teman-temannya, seperti Goenawan Mohammad dan Burhanuddin Muhtadi.

“Mereka surprise aja dan di antara mereka sebetulnya ada juga yang ikut menjadi lembaga survei quick count Burhanuddin, misalnya. Waktu itu mereka melakukan quick count dan saat ini mereka sedang kembali berupaya mencocokan antara data KPU dan TPS,” kata pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. 

Ikrar juga mengungkapkan, satu-satunya lembaga sekarang yang memiliki akses tersebut di luar KPU hanya polisi. Polisi menurut Ikrar memiliki jaringan khusus di TPS. 

Ledakan suara PSI juga terjadi dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1-2 Maret 2024. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukkan ledakan suara, pada Jumat (1/3/2024).

Data Sirekap pada pukul 14.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen selang 24 jam ledakan suara. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.402.026 suara atau 3,13 persen, pada 2 Maret pukul 14.00 WIB. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 541.298 dari 823.236 tempat pemungutan suara (65.75 persen). (red/dro)

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” tegas Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/2/2024).

Perlu diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Fikri menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

Sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan. “Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silahkan, pakai anggaran lain,” serunya

Politisi Fraksi PKS itu juga menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

"Kebijakan seperti ini tinggal tunggu bom waktu saja,”  cemasnya.

Dirinya mendesak pemerintah terutama Kemendikbudristek dan Kemenag untuk memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.    

“Apalagi ini program non-pemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat, semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan," tandas Fikri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). 

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga. (red)

“Demo hari ini, sebagai kelanjutan reaksi protes berbagai sivitas akademika sebelum Pemilu 2024 untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap berbagai penyimpangan dalam praktik berdemokrasi, khususnya Presiden Jokowi,” kata Dewan Pakar Politik TPN, Muhammad AS Hikam di Jakarta.

Ia mengatakan, gerakan ini menunjukkan, masyarakat menyadari bahwa ada masalah serius dalam Pemilu 2024 dan menandakan urgensi Hak Angket di DPR RI.

Disebutkan, aksi demo pasca Pemilu 2024, bisa menjadi awal sebuah gerakan protes masyarakat sipil yang secara lambat laun akan menguat dan meluas, apabila tidak digubris penguasa serta elite politik.

“Tuntutan pengunduran diri dan, pemakzulan Presiden Jokowi mungkin masih merupakan sebuah call tinggi, juga akan berubah menjadi serius sehingga berpotensi mengganggu stabilitas politik. Saya berharap DPR wajib menanggapi secara bijak aspirasi masyarakat melalui hak angket. Bagaimana hasil akhirnya? Akan tergantung dinamika dan kemauan politik di parlemen dan Istana,” tegasnya.

Menurut Hikam, hak angket merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas demokrasi. Apalagi gerakan masyarakat sipil ini terjadi di berbagai daerah karena masyarakat merasa demokrasi di Indonesia telah terlukai.

“Rezim ini ditengararai banyak pihak berpotensi merusak sistem demokrasi di Indonesia. Terus terang, saya tak setuju pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi, hak angket itu justru sangat perlu untuk menghentikan abuse of power dan kembalinya 

otoritarianisme. Jadi, menurut saya, hak angket sifatnya wajib,” ujar penulis buku “Civil Society dan Demokrasi” itu. (red)

Menurut dia, pembahasan dan simulasi makan siang gratis untuk anak sekolah itu tidak dibicarakan sekarang. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui siapa yang memenangkan Pilpres 2024.

Seperti diketahui ada tiga paslon yang maju pada Pilpres 2024: paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Seharusnya program itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu presiden baru dilantik, apakah Anies, Prabowo, dan Ganjar yang memenangkan Pilpres,” ujarnya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Lebih lanjut, Mahfud menyinggung tentang pernyataan yang berbeda antara presiden dan menteri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah membahas program makan siang gratis, sementara menteri membenarkan.

“Sekarang bicaranya beda-beda, presiden bilang tidak bicarakan itu, sementara menterinya bilang iya. Sekarang mulai tidak terkoordinasi isunya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi membantah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025.

Sementara itu, pada Senin (26/2/2024), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil resmi pilpres dari KPU, meski demikian program ikonik dari presiden terpilih akan masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025, termasuk program makan siang gratis.

Kemudian, pada Kamis (29/2/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. (red)

Hal itu, diungkapkan Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, dan Jubir Pemenangan Amin, Pipin Sophian, di acara Indonesia Lawyer’s Club pada Kamis (29/2/2024) yang mengangkat tema "Hak angket DPR Seampuh Apa: Bisakah Hak Angket Membatalkan Pemilu?. 

Deddy mengatakan, saat ini tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar-Mahfud untuk mencari bukti-bukti terkait pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024 sudah menemukan sejumlah indikasi kuat yang dapat menjadi dasar pengajuan hak angket di DPR. Salah satunya terkait penyaluran bansos El Nino yang jumlah penerimanya bertambah melampaui data Kementerian Sosial (Kemensos), bahkan disertai amplop di dalam kantong bansos. 

"Menurut data yang ada Kemensos penerima bansos itu sekitar 18 juta sampai 20 juta warga miskin, tapi untuk Bansos El Nino penerimanya hampir 50 juta orang," kata Deddy.

Lebih lanjut dikatakan, politisasi bansos terkait Pemilu 2024 layak diselidiki untuk mengungkap kebenarannya, dan hal itu hanya bisa diproses melalui hak angket di DPR. Pasalnya, anggaran dan penyaluran bansos berkaitan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Bansos itu ada kaitannya dengan UU APBN dan ini hanya bisa diproses di Hak Angket DPR, bukan Mahkamah Konstitusi," kata Deddy. 

Melalui hak angket DPR, berbagai pertanyaan mengenai kejanggalan anggaran dan penyaluran bansos dapat diselidiki, antara lain bolehkah yang namanya untuk bansos itu diperpanjang padahal sudah lewat masa El Nino?. 

Selain itu, pertanyaan mengapa anggaran bansos Elnino melebihi bansos saat pandemi Covid-19? Apa urgensinya sehingga harus seorang presiden yang membagikan bansos di mana-mana bahkan di depan istana tanpa melibatkan Kementerian Sosial? Juga dapat diselidiki. 

Intervensi Presiden

Pernyataan senada disampaikan Jubir Pemenangan Amin, Pipin Sophian. Menurutnya, ada sejumlah temuan yang menunjukkan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam politisasi bansos. 

Pertama, pemerintah menyampaikan bansos ini untuk bantuan El Nino. Kenyataannya El Nino di tahun 2015 lebih panjang dan lebih meluas dampaknya dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya berlangsung sekitar 2-3 bulan. 

"Tapi anggaran bansos di tahun 2015 tidak sebesar tahun 2023 yang bahkan diperpanjang sampai pertengahan 2024," kata Pipin. 

Kedua, kantong bansos yang dibagikan di wilayah Jakarta warnanya biru sama dengan kaos kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Ketiga, di dalam kantong Bansos ada amplop dengan nilai sebesar Rp 300.000, yang ternyata sama di temuannya di sejumlah daerah pemilihan (dapil). 

"Saya juga kaget kok ada amplop dan nilainya bisa sama di dapil saya (Jabar VII) dan dapil mas Deddy (Kalimantan Utara). Inilah yang kita bangun komunikasi agar ini diproses melalui hak angket, bukan MK," ungkap Pipin. 

Keempat, penyaluran Bansos El Nino tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, padahal Kemensos yang memiliki data terkait keluarga miskin atau penerima manfaat yang layak mendapat bansos. 

"Persoalannya ketika tidak melibatkan Mensos, datanya Kementerian Sosial tidak digunakan, lalu menggunakan data siapa?" ujar Pipin. 

Terkait dengan berbagai temuan mengenai kejanggalan penyaluran bansos tersebut, Tim Pemenangan Amin menilai hal ini perlu diusut agar rakyat mengetahui tentang berbagai kejanggalan terkait penyelenggaraan pemilu secara terbuka. 

"Rakyat perlu mengetahui tentang masalah ini, pertanyaan-pertanyaan atas kejanggalan ini, dan itu sebabnya perlu hak angket sebagai forum terbuka yang lebih transparan sangat tepat untuk membuka hal ini," tutur Pipin. 

Dia menambahkan, hal itu sekaligus untuk menjawab dugaan apakah benar ada intervensi atau by design oleh pemerintah terhadap anggaran dan penyaluran Bansos terkait Pemilu 2024. (red)

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut kegiatan akan mulai berlaku sejak 4-17 Maret 2024

“Korlantas Polri akan menggelar Operasi Keselamatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4-17 Maret 2024,” ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (29/2/2024)

Eddy pun merincikan 11 pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi target sasaran penindakan oleh petugas yakni berkendara menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.

Kemudian, berkendara sambil membawa lebih dari satu orang pada sepeda motor, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Selanjutnya ada berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan.

Selain itu, ada juga penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, kendaraan yang melebihi muatan, penggunaan strobo yang tidak sesuai peruntukan, dan penggunaan plat khusus palsu.

Eddy menekankan nantinya seluruh pelanggaran tersebut akan ditindak oleh petugas secara manual ataupun elektronik dengan menggunakan electronic traffic law enforcement (ETLE) statis maupun mobile.

Terakhir, Eddy mengimbau para pengendara untuk selalu menaati peraturan dan rambu lalu lintas.

“Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara,” tambah dia. (red)

Selain itu, dia menyatakan, Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud akan memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan paslon yang meraih suara terbanyak pada Pilpres 2024.

KPU rencananya mengumumkan hasil final penghitungan suara pada 20 Maret yang akan datang. Dengan demian, TDK Ganjar-Mahfud akan mendaftarkan gugatan ke MK pada 24 Maret.

“Soal angket ini banyak masyarakat yang bertanya, angket dan gugatan ke MK kok belum berjalan? Itu semua ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa berjalan pada 24 Maret 2024, kalau jadwal KPU mengumumkan pada 20 Maret, kan berarti 3 hari setelah itu,” ujar Mahfud saat joging di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Oleh karena sudah ada jadwal, TDK belum mengajukan gugatan, meski demikian tim hukum paslon 03 sudah siap dan telah melengkapi alat bukti yang diperlukan pada sidang sengketa pilpres nanti.

“TPN sudah siap dan sudah lengkap. Sekarang MK buka kami bisa daftar. Jadi jangan dibilang kok diam saja, kami memang menunggu putusan resmi KPU. Siapa yang suaranya terbanyak, kemudian setelah 3 hari baru sidang,” lanjutnya.

Hak Angket

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan, bahwa parpol pengusung paslon 03 tidak gembos dalam persiapan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke DPR.

Dia memastikan parpol pengusung Ganjar-Mahfud yakni PPP dan PDI-P solid dan tidak ada yang gembos. Kedua parpol akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan di DPR kembali dibuka.

Seperti diketahui, masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 ditutup pada 6 Februari 2024. Kemudian, masa reses DPR berlangsung mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024. 

Tim 03, ujarnya, akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka.

“Tim tetap jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan saja tidak diajukan. Diajukan ke mana kalau tidak ada sidang?” ujarnya.

Mahfud menambahkan, bahwa hak angket merupakan jalur politik, sehingga dirinya tidak turut serta dalam pengajuan hak angket.

“Kalau angket saya tidak ikut, karena bukan orang parpol tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, saya hanya memberikan saran tentang substansinya,” tambahnya.

Diketahui, bukan hanya parpol di paslon nomor 03 yang berencana mengajukan hak angket. Parpol di kubu paslon nomor 01 juga akan mengajukannya.

Kedua kubu berencana bekerja sama untuk menggulirkan hak angket di DPR. (red)

Ahli Vulkanologi Pusat Vukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dr. Devy Kamil Syahbana mengatakan bahwa fenomena itu dapat diindikasikan adanya sistem terbuka, yang mana dengan begitu maka magma dapat dengan mudah naik ke permukaan. Diharapkan hal itu menjadi pertanda energi dapat berangsur dikeluarkan dan cepat habis.

“(Fenomena-red) Ini volcanic glow, cahaya yang diakibatkan panas dari magma yang keluar permukaan, membakar udara di sekitar, sehingga tampak terang. Ini mengindikasikan sistem terbuka, dengan sistem terbuka, magma bisa dengan mudah naik ke permukaan, mudah2an saja dengan cara seperti itu energinya cepat habis,” jelas Devy dalam keterangan tertulis.

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Ditutup Sementara

Erupsi Gunungapi Marapi yang kembali terjadi hari ini telah menyemburkan abu vulkanik dan terbawa angin mengarah ke wilayah Padang Pariaman hingga menyentuh Bandara Internasional Minangkabau. Atas peristiwa itu, Otoritas Bandara Wilayah VI Padang memutuskan untuk menutup sementara bandara yang menjadi pintu masuk wilayah Sumatera Barat terhitung sejak pukul 18.00 WIB selama enam jam kemudian.

“Dikarenakan sebaran abu vulkanik hari ini Kamis, 29 Februari 2024, telah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka kami Otoritas Bandar Udara Wilayah VI memerintahkan AP 2 BIM utk menghentikan operasinya per pukul 18.00 WIB. Durasi NOTAM berlaku 6 jam sejak diterbitkan,” jelas Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI, Capt. Megi H. Helmiadi, melalui keterangan tertulis.

Penutupan sementara Bandara BIM itu tentunya berdampak kepada seluruh penerbangan baik dari maupun menuju Sumatera Barat. Saat siaran pers ini diturunkan, ada delapan jadwal penerbangan yang terganggu. Seluruhnya merupakan penerbangan domestik dengan total penumpang 1.166 pax.

Penutupan Bandara BIM akibat dampak erupsi Gunungapi Marapi yang kini berstatus “Siaga” atau level III itu sudah dilakukan keempat kalinya. Sebelumnya hal yang sama juga dilakukan pada 22 Desember 2023, 5 Januari 2024, 19 Januari 2024 dan hari ini.

Marapi Meletus 60 Kali di Bulan Februari

Menurut data akumulasi yang dicatat PVMBG per Kamis (29/2) pukul 18.11 WIB , Gunungapi Marapi telah meletus sebanyak 60 kali selama bulan Februari 2024. Adapun hembusan tercatat sebanyak 1.093 kali. Kendati demikian, Gunungapi Marapi juga kembali terpantau mengalami erupsi pada pukul 19.25 dan 19.38 WIB.

Hasil perekaman data instrumental PVMBG per pukul 19.38 WIB disimpulkan bawah letusan Gunungapi Marapi ditandai dengan adanya kolom abu, namun tingginya tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 4.5 mm dan durasi sementara ini ± 1 menit 15 detik. Bahkan erupsi masih berlangsung saat tim PVMBG dan Pos Pengamat Gunungapi Marapi membuat laporan.

“Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” jelas tim PVMBG melalui keterangan tertulis.

Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, PVMBG telah memberikan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunungapi Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan diminta tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunungapi Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Apabila terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh

Kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

PVMBG juga meminta Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan G. Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunungapi Marapi.(red)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan, kehidupan harus berjalan dan perjuangan harus diteruskan untuk Indonesia.  

“Orang lain bisa ambil peran di bidang ekonomi, kebudayaan, dan berbagai dimensi. Saya memilih gerakan di bidang demokrasi dan keadilan. Tentu landasannya konstitusi,” kata Mahfud disela-sela melakukan jogging di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), mengutip akun Instagram @mohmahfudmd, Jumat (1/3/2024).

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu telah bertemu dengan sejumlah relawan secara bergantian untuk terus berjuang bersama-sama. 

“Kita harus lewat semacam gerakan masyarakat, penyadaran masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Mahfud bercerita perihal kegiatannya pasca Pilpres 2024. Sepekan setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024, dia beristirahat di rumah, karena selama empat bulan berturut-turut siang dan malam melakukan banyak perjalanan ke luar kota terkait kampanye.

“Sesudah itu saya seminggu di rumah dan ini hampir masuk minggu ketiga. Sejak minggu kedua awal saya sudah keluar rumah. Sudah ke kampus, sudah ke daerah, sudah ketemu relawan, dan sekarang olahraga di tempat terbuka,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Mahfud dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Pria kelahiran Sampang, Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. 

Dia adalah dosen di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, pernah berada di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Di level eksekutif, Mahfud pernah menjabat Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM.

Kemudian, di bidang yudikatif, dia pernah menjadi hakim konstitusi dan ketua MK. Di tingkat legislatif, dia pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004 hingga 2008. (red)

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Kini, pihaknya tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

“Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini,” ujar Diana.

Selain itu, Diana menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya. Diana berharap, Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu. “Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya,” ungkapnya.

Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

“Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (red)

Gelombang kedua ini dimulai dari 26 hingga 29 Februari 2024. Sedangkan untuk gelombang pertama berlangsung 22-25 Februari 2024.

Selama kursus di gelombang kedua ini, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menjadi pemberi materi dan dibantu oleh Pratap Singh, Jimmy Napitupulu, dan Agus Hariyono.

Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria dan anggota Exco PSSI Rudi Yulianto turut hadir di acara terakhir kursus gelombang kedua ini.

“Saya berpesan kepada para penilai wasit, laporan yang ditulis hanya untuk konsumsi mereka dan komite wasit dan tidak untuk disebarkan ke mana-mana. Wasit perlu kita lindungi. Kedua, mereka harus hati-hati dan konsentrasi dalam bertugas. Saya berharap seusai kursus, para penilai wasit ini bisa terus berlatih dengan komputer dan sistem refer,” imbuh Ratu Tisha Destria .

Senada dengan Waketum PSSI, anggota Komite Eksekutif PSSI Rudi Yulianto juga berharap penilai wasit ini bisa terus belajar dan dekat dengan computer  seusai kursus.

“Saya berharap apa yang sudah diberikan oleh para instruktur selama beberapa hari ini, para penilai wasit bisa cepat beradaptasi dengan sistem refer. Karena memang saat ini zamannya digitalisasi,” kata Rudi Yulianto.

Dalam kegiatan ini, para penilai wasit juga mendapat bimbingan melalui zoom meeting dan dipandu oleh Raymond Olivier (AFC Referee Instructor) dan Jeremy Kerner (Sports Fusion CEO).

Di hari terakhir ini, materi yang dibawakan antara lain adalah analisis pertandingan, membuat laporan atas insiden yang terkonfirmasi untuk dilakukannya pembuktian lebih lanjut. Laporannya dalam bentuk Google Form. Kemudian setelah itu, ada berbagi evaluasi mengenai refer system selama kursus berlangsung. (red)

"Tadi malam terus hujan dan hari ini masih cuaca mendung. Kita memastikan semua pompa berjalan baik. Dari hasil diskusi di lapangan memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi," ungkap Pj. Gubernur Heru didampingi Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji.

Meksi demikian, Pj. Gubernur Heru menyampaikan, ketiga pompa yang terdapat di Rumah Pompa Ancol bekerja dengan optimal. Menurut Pj. Gubernur Heru, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi beban di Stasiun Pompa Ancol adalah membangun rumah pompa baru di Kali Sunter yang saat ini masih dalam tahap kajian dan evaluasi.

"Khusus untuk di Stasiun Pompa Ancol, semua mesin sudah ganti baru, tiga-tiganya. Hari ini sekaligus mengecek apakah berfungsi dengan baik. Jadi evaluasinya 2025 nanti ditambahkan di Kali Sunter," ungkapnya. 

Ia juga mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan dengan mempertimbangkan curah hujan yang tidak menentu. Untuk itu ia mengimbau agar seluruh pompa dipastikan kelayakannya agar dapat berjalan baik.

"Pak Kepala BPBD DKI Jakarta juga memonitor, kalau perlu buka dapur darurat dengan Dinas Sosial (Dinsos). Tapi mudah-mudahan itu tidak mengarah ke sana. Kemudian, Kepala Dinas SDA dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang dikoordinasi oleh BPBD dapat membantu di titik-titik lokasi yang tergenang," ujarnya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin memastikan, pompa yang sudah disiagakan dapat bekerja dengan baik, sehingga air dapat cepat surut. Seperti pompa di Rumah Pompa Ancol yang dapat menyedot air dengan kapasitas 15m³/detik. Persiapan baik Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan petugas Dinas dan Suku Dinas SDA terus diupayakan.

"Yang jelas pompa-pompa mobile itu kita jalan. Satgas juga jalan. Ketika hujan, berpindah semua ke operasional pompa dan pompa mobile. Kami ada pompa stasioner sekitar 500 unit di 200 lokasi, terus pompa mobile kita juga sekitar 200-an pompa mobile, itu semua sudah bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak akan surut tadi pagi," tegasnya. (red)

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri momor ST/429/II/KEP./2024 tanggal 28 Februari 2024.

“Benar telah adanya telegram perihal mutasi yaitu ada beberapa nama. Tentunya secara konseptual mutasi adalah tour of duty, pembinaan karir dan kemudian menjadi bagian dari perkembangan organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hari kemarin,” ujar Truno saat ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Angesta Romano Yoyol dimutasi dari jabatan Kapolda Gorontalo menjadi Pati Polda Gorontalo dalam rangka persiapan purna tugas. Posisinya pun digantikan Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi yang semula menduduki jabatan Wakapolda Gorontalo.

Kapolri kemudian memutasi Dirintel Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Simson Zet Ringu sebagai Wakapolda Gorontalo.

Berikut daftar lengkap 11 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi:

1. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, dimutasi sebagai Pati Polda Gorontalo (dalam rangka pensiun).

2. Wakapolda Gorontalo, Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, dimutasikan sebagai Kapolda Gorontalo

3. Dirintel Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol Simson Zet Ringu, dimutasi sebagai Wakapolda Gorontalo

4. Wakapolda Sulut, Irjen Pol Jan De Fretes dimutasi sebagai Pati Polda Sulut (dalam rangka pensiun)

5. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bahagia Dachi, dimutasi sebagai Wakapolda Sulut.

6. Dircegah Densus 88 AT Polri, Brigjem Tubagus Ami Prindani, dimutasi sebagai Dirintel Densus 88 AT Polri

7. Kalemdianmas Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri, Kombes Pol John Weynart Hutagalung dimutasi sebagai Dircegah Densus 88 AT Polri

8. Kabaganev Robinops Sops Polri, Kombes Pol Muhammad Firman, dimutasi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri

9. Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Wiraga Dimas Tama, dimutasi sebagai Assesor SDM TK III

10. Kapolres Mojokerto, AKBP Wahyudi, menjadi Wakapolres Jakarta Utara

11. Kanit 5 Subdit 1 Dittipideksus Bareskrim Polri, AKBP Ihram Kustarto dimutasi sebagai Kapolres Mojokerto.

Penambahan fasilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna LRT Jabodebek. Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan penambahan ini juga didasarkan pada tren jumlah pengguna yang semakin meningkat.

“KAI melihat bahwa sejak bul Desember tahun lalu, ada pertumbuhan jumlah pengguna LRT Jabodebek, terutama pada hari kerja (weekday),” ungkap Mahendro.

Dari catatan KAI, jumlah pengguna LRT Jabodebek pada bul Desember 2023 mencapai 1.029.686 pengguna. Sedangkan, pada bulan Januari dan Februari 2024, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna menjadi sebanyak 1.200.399 pengguna (Januari) dan 1.202.087 pengguna (28 Februari).

Pertumbuhan jumlah pengguna ini menunjukkan semakin dipercayanya LRT Jabodebek sebagai moda transportasi harian oleh maslamakat. Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan selema ini oleh Kementerian Perhubungan, KAI serta pemangku kepentingan tekait, LRT Jabodebek telah berhasil menjawab keinginan dan kebutuhan para penggunanya.

Selain itu, penambahan jumlah perjalan LRT Jabodebek juga dilakukan pada akhir pekan (weekend). Pada akhir pekan, jumlah perjalan LRT Jabodebek mulai 1 Maret nanti akan menjadi 260 perjalan, dari sebelumnya 240 perjalan.

"Penambahan jumlah perjalan itu membuat waktu tunggu antar kereta (headway) menjadi lebih singkat. Per 1 Maret nanti, headway LRT Jabodebek akan menjadi 6 menit pada lintas Cawang - Dukuh Atas dan 12,5 menit pada lintas Harjamukti - Cawang serta Jatimulya - Cawang, " tambah Mahendro.

KAI berharap dengan bertambahnya jumlah perjalan ini, minat maslamakat menggunakan LRT Jabodebek juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin semakin banyak maslamakat yang beralih dari transportasi pribadi ke LRT Jabodebek sehingga dapat mengurangi kemacetan serta polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. (red)

Pernyataan itu, disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, terkait program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bhima mengatakan, program makan siang gratis memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Proyeksi defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial," kata Bhima, di Jakarta, Kamis (29/2/2023). 

Imbasnya, lanjut Bhima, tentu ke peningkatan penerbitan SUN baru, dan jika dibiayai dari pajak maka akan menyasar masyarakat kelas menengah, dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan. 

Bhima mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah pun bukan tanpa risiko. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada tekanan daya beli. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat. 

"Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah makin sulit," ujar Bhima. 

Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia. 

"Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN," ungkap Bhima.

Peringkat utang yang rendah juga akan menurunkan minat investor terhadap SUN. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini, investor cenderung memindahkan investasi dari negara-negara berkembang. 

Hal itu, sudah terlihat dari tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu. Dengan demikian, Bhima menilai program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk di APBN 2025. 

Seperti diketahui, program makan siang gratis disebut-sebut telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/2024), mengakui adanya pembahasan tersebut. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah rincian terkait program makan siang gratis. 

Menurut Airlangga, ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis, yang terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah Aliyah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15.000, di luar susu.

Tidak Paksakan Program

Bhima mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis untuk segera dimasukan dalam APBN 2025. 

Jika tetap dimasukkan, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN. 

"Sebaiknya makan siang gratis hanya boleh maksimum Rp5 triliun untuk tahun pertama, jadi jangan APBN terlalu di berikan beban berat untuk program populis," tutur Bhima.

Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp5 triliun tersebut bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis di kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi. 

"Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap di evaluasi jangan langsung jor-joran," kata Bhima. 

Dia menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.

"Intinya jangan maksain program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi," ungkap Bhima. (red)

“Berdasarkan tren data kasus mingguan tahun 2024, tercatat sudah terjadi peningkatan kasus jika dibandingkan pada minggu awal bulan Januari. Saat ini sudah masuk minggu ke-9, data kasus menunjukkan peningkatan yang tajam mulai minggu ke-5, yaitu di awal bulan Februari. Kami mengimbau warga waspada dan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus (kegiatan lain yang mencegah perkembangbiakan dan gigitan nyamuk Aedes aegypti),” papar Ani, di Jakarta, Kamis (29/2).

Lebih lanjut, Ani menjelaskan, data sebaran kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat sebanyak 34 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Barat sebanyak 208 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 145 kasus, Jakarta Timur sebanyak 161 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 5 kasus.

“Kami terus memantau perkembangan kasus DBD di setiap wilayah Jakarta. Sejauh ini, tidak tercatat kematian atas kasus tersebut,” tutur Ani.

Kemudian, Ani menyampaikan gejala yang dirasakan penderita apabila tertular DBD, yaitu ditandai dengan demam 2–7 hari yang disertai manifestasi pendarahan, penurunan trombosit (trombositopenia), adanya hemakonsentrasi yang ditandai kebocoran plasma (peningkatan hematokrit, asitesis, efusi pleura, hipoalbuminemia), serta beberapa gejala lainnya, seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata. 

“Tidak semua yang terinfeksi virus dengue akan menunjukkan manifestasi DBD berat. Ada yang hanya demam ringan yang akan sembuh dengan sendirinya atau bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala sakit (asimtomatik). Sebagian lagi menderita demam dengue saja yang tidak menimbulkan kebocoran plasma dan mengakibatkan kematian,” terangnya. 

Ani menambahkan, kelembaban yang tinggi dan meningkatnya curah hujan, berpotensi pada peningkatan vektor penular DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Sehingga, perlu adanya upaya pengendalian vektor DBD secara masif dengan melibatkan peran serta seluruh aspek masyarakat pada tujuh tatanan, yakni permukiman, perkantoran, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga. 

Ani pun telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta untuk dapat melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar, serta menyiapkan ketersediaan ruang rawat dan logistik untuk perawatan pasien. “Seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta siap melayani masyarakat jika tertular DBD,” ucapnya. 

Adapun program Pengendalian Vektor DBD dilaksanakan dengan:

a. Melakukan peningkatan PSN 3M Plus.

b. Meningkatkan pemantauan jentik oleh juru pemantau jentik (jumantik) dengan menambahkan frekuensi pemantauan menjadi dua kali dalam seminggu.

c. Peningkatan peran jumantik cilik/jumantik sekolah dalam kegiatan PSN, baik di sekolah maupun tempat tinggalnya.

d. Pemutusan mata rantai penularan dengan fogging yang fokus pada kasus DBD dengan hasil penyelidikan epidemiologi (PE) positif.

e. Peningkatan kerja sama lintas sektoral, khususnya pengelola gedung pada tujuh tatanan (permukiman, perkantoran, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga).

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dan melaksanakan PSN 3M Plus di tempat tinggal masing-masing minimal seminggu sekali. Beberapa hal yang juga bisa dilakukan, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk (lavender, sereh, jeruk nipis dan lainnya), mengupayakan ventilasi dan pencahayaan yang cukup dalam ruangan, menghindari kebiasaan menggantung pakaian, serta memakai lotion antinyamuk yang dapat mencegah gigitan nyamuk,” tutupnya. (red)

Adian menyampaikan itu pada keterangan video pemberhentian Prabowo dari dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diunggahnya pada akun Instagram @ adian_napitupulu pada Rabu (28/2/2024).

Video pemberhentian Prabowo dari ABRI yang dibagikan kanal YouTube AP Archive, menjadi sorotan setelah Jokowi memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada menteri pertahanan itu pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

“Pemberian pangkat jenderal kehormatan pada Prabowo adalah upaya Jokowi menanamkan investasi politik. Tujuannya agar Prabowo ingat bahwa Jokowi yang telah memuliakan jenderal pecatan ini menjadi pemenang Pilpres dan sekarang bisa menjadi jenderal bintang 4 kehormatan,” tulis Adrian.

“Saya yakin Jokowi sadar, pemberian gelar jenderal ini memunculkan reaksi dan banyak menyakiti para korban HAM masa lalu. Tapi karena “disetujui” oleh mantan-mantan jenderal di sekeliling Jokowi. keputusan yang melecehkan sejarah itupun tetap dilakukan,” lanjutnya. 

Menurut Anggota Legislatif Fraksi PDI Perjuangan di parlemen itu, pemberian gelar jenderal kehormatan itu merupakan upaya Jokowi agar Prabowo benar-benar merasa berutang budi, tunduk, dan tidak lupa kalau sudah berkuasa nanti. 

“Prabowo telah dimuliakan secara total oleh Jokowi, sampai harus melakukan upaya menghapus noda hitam sejarah pelanggaran HAM masa lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian mengatakan, pemberian gelar jenderal kehormatan merupakan “kebaikan hati” Jokowi kepada Prabowo untuk kepentingan mengamankan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), agar juga dihormati Prabowo nantinya. 

“Dengan tidak melupakan orang tuanya yang secara total telah melakukan segala upaya untuk “memuliakan” Prabowo,” tukas Adian.

Namun bisa juga dimaknai, Jokowi sebenarnya mulai tersandera dengan ketakutan dan kekhawatiran pada pilihannya sendiri. Khawatir kalau setelah dia tidak jadi presiden, Prabowo akan melupakan jasanya. 

Adian menyebut, pemberian gelar jenderal ini tentu sangat berarti bagi Prabowo, karena bagi tentara, pangkat adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi. 

“Prabowo yang pernah merasa kehilangan harapan saat dipecat, tentu sangat merasa terhormat dapat kehormatan diberi bintang 4. Sentuhan hati inilah yang diharapkan Jokowi agar Prabowo tidak akan mengkhianati dirinya nanti,” ujarnya.

Momen pemberhentian Prabowo dari ABRI kembali disorot publik setelah Jokowi memberikan pangkat jenderal bintang empat kepada menteri pertahanan itu.

Video pemberhentian Prabowo dari ABRI terlihat dalam arsip di kanal YouTube AP Archive. Video itu menampilkan upacara pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari ABRI saat menjabat Panglima Kostrad pada 25 Agustus 1998. (red)

Berita tersebut menggambarkan TNI akan menambah 37 Kodam  baru, hal tersebut merupakan salah mengartikan dari rencana TNI yang akan menambah jumlah  Kodam yang akan diimplementasikan secara bertahap.

Kapuspen TNI meluruskan agar masyarakat tidak salah menafsirkan terkait rencana TNI (TNI AD) yang akan menambah jumlah Kodam yang  akan di gelar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Ibu Kota Negara (IKN). "Yang benar menambah menjadi 37 dari sebelumnya 15 Kodam, jadi penambahannya 22 Kodam," pungkasnya. (red)

“Terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor, saat ini juga sudah sampai di meja Presiden serta melalui proses mengharmonisasi,” kata Kapolri kepada wartawan di sela Rapim Polri 2024 di Gedung Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Mereka juga sudah melakukan pemetaan situasi dan evaluasi terkait pelayanan terbaik. Ini termasuk terhadap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO), yang juga diwacanakan menjadi Direktorat baru di Polri.

“Kita lakukan evaluasi, harapan semua, kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus,” tegas Kapolri.

Pada wacana awalnya, pembentukan Kortas Tipikor ini untuk menampung 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lalu diangkat menjadi ASN Polri.

Kortas Tipikor nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang dua. Bagian baru ini merupakan peningkatan tugas dari Dittipikor Bareskrim Polri yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Bintang satu. (red)

Video berdurasi 33 menit itu diunggah di akun Mbah Den (Sariden), pada 25 Februari 2024, dengan judul 'Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga'.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Baharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Blitar untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Polres Blitar melakukan investigasi khusus terhadap Samsudin, yang mengakui bahwa video tersebut hanya rekaan semata demi meningkatkan jumlah pengikut dan penonton," ungkap Baharudin dikutip dari laman Kemenag, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut Baharuddin menjelaskan, Polres Blitar telah meminta pengelola kanal untuk menghapus video tersebut agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat.

"Setelah investigasi, Kasat Polres Blitar telah menginformasikan kepada kami bahwa video tersebut direkam di Jawa Barat dengan pelibatan aktor figuran. Bagian sensitif dari video tersebut terkait kebolehan melakukan hubungan intim secara bebas dan saling tukar pasangan, dipotong dan diunggah secara terpisah oleh beberapa pihak," tuturnya.

"Hal ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah praktik tersebut terjadi di Kabupaten Blitar," sambungnya.

Baharuddin mengungkapkan, pihaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk memberi pembinaan kepada Samsudin.

Baharuddin juga memastikan bahwa lembaga yang dikelola Samsudin tidak memiliki legalitas sejak akhir 2022.

"Kemenag Kabupaten Blitar terus bersinergi dengan MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat Blitar," terangnya. (red)

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengungkapkan, predikat itu patut disandang menyusul berbagai keriuhan yang tampak sejak penyusunan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, yang kemudian diwarnai pembagian bansos dan perang di medsos, yang berujung pada penghitungan suara yang amburadul. 

“Yang muncul ke permukaan sejak awal, bermula dari komposisi komisioner KPU dan Bawaslu, yang sarat nuansa politiknya sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Ini orang-orang sakti semua. Dari persiapan saja sudah banyak yang janggal, nggak bisa dikoreksi. Pada saat pelaksanaan, sebobrok apapun mereka nggak akan bisa dikoreksi,” kata Julius saat menjadi pembicara pada diskusi media bertajuk “Save Election, Save Democracy” yang diadakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Faktor-faktor inilah yang mendorong PBHI bergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan Para Syndicate mendesak 30 anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024. 

Pada kesempatan itu, Julius juga menyampaikan, bahwa PBHI menjadi himpunan masyarakat sipil pertama yang berdiri di Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik dan memprotes gagatan atau permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebelum permohonan Almas terkait syarat usia kepala daerah. 

“Permohonan PSI sudah kita protes pada gelombang pertama. Jadi urutannya agak panjang, kemudian tetap bergulir tanpa ada satu legal standing yang jelas. Saat itu, kami katakan, nanti pasti akan ada proxy lain di antara berbagai macam proxy ini. Salah satunya akan dikabulkan dan ternyata benar sehingga keluar Putusan MK Nomor 90 dan dinyatakan terjadi pelanggaran etik berat. Salah satu poin yang saya sebut ada intervensi kekuasan yang kuat dan tertinggi untuk memutuskan putusan MK Nomor 90,” jelasnya. 

Menurut Julius, intervensi itu terlihat pada hasil investigasi, di mana dua dalil pertama ini digunakan untuk Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, yang kedua adalah legal standing dari pemohon untuk legal standing Gibran sudah jelas. Tetapi, saat pendaftaran pencalonan Gibran masih menggunakan PKPU Nomor 19 yang mana syarat masih 40 tahun, namun lolos pendaftaran juga.

“Secara keseluruhan masalah Pemilu, ditambah pra kondisi. Kita tahu ada pengerahan TNI dan Polri, bahkan ada perintah hingga ke bawah untuk memenangkan paslon 02, sampai pengerahan aparat desa. Kemudian, fasilitas gaji, pensiun naik, dan sampai terakhir yang kita tahu terjadi kebobrokan secara sistemik dalam proses rekapitulasi baik dalam hal rekapitulasi C1 melalui aplikasi Sirekap,” ungkap Julius. 

Pada hasil hitung cepat, Julius menyimpulkan peran medsos dan bansos menutup segala kejanggalan Pemilu 2024, yang tidak bisa dijawab siapa pun. 

“Pemilu 2024 akan dikenang oleh komponen rakyat yang paling besar jumlahnya yaitu, Gen Z dan Milenial. Karena mereka, Pemilu 2024 menjadi pemilu yang besar dengan dua kata. Pertama, medsos, dan yang kedua bansos. Jadi, Pemilu 2024 itu akan dikenang karena medsos dan bansos. Tidak ada yang substantif, tapi inilah kondisi bobroknya sistem kita. Bobroknya pemilu kita dan hasilnya. Sudah pasti hasilnya boncos ” pungkas Julius. (red)

Tanpa disadari, kritik telah dibungkam selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena popularitas Jokowi yang bahkan seolah tanpa cela di mata publik. 

Itu sebabnya, berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, dianggap sebagai serangan, bahkan diframing seolah Jokowi dizalimi dan direndahkan. 

Hamid mengugkapkan, ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya kritik dalam menjaga demokrasi inilah yang membuat penguasa semakin leluasa melakukan berbagai ketidakadilan dan berlindung dibalik popularitas untuk membuat masyarakat bias terhadap persoalan yang sebenarnya. 

Sebagai contoh, ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik Jokowi dan mengingatkan tentang posisinya sebagai kader partai, publik bereaksi dengan menyuarakan PDI Perjuangan tanpa Jokowi bukan apa-apa, bahkan ada gerakan untuk menggemboskan suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024. 

Padahal, lanjut Hamid, sebagai politisi yang banyak makan asam-garam politik, Megawati tentu memiliki radar dan intuisi yang sangat sensitif terhadap perkembangan politik, dan sudah melihat ada gelagat yang tidak beres dalam roda kekuasaan. 

"Ibu Mega itu pendiam dalam politiknya, tidak mengkritik terang-terangan di publik dan diliput media, tapi mendadak ibu Mega mengguntur. Saya melihat hal itu karena beliau menyaksikan adanya kecenderungan kekuasaan saat ini menginjak-nginjak demokrasi dan konstitusi yang ia perjuangkan berpuluh-puluh tahun," ujar Hamid Awaluddin.  

Tak hanya itu, ketika para guru besar universitas ternama, seperti Universitas Indonesia (UI), dan Univeritas Gajah Mada (UGM) mengkritik pemerintahan Jokowi dan jalannya Pemilu yang tidak jujur dan adil sehingga membahayakan demokrasi, publik juga bereaksi dengan merendahkan para guru besar yang dianggap bak orkestrasi elektoral pesanan. 

Menurut Hamid, kritik terhadap demokrasi yang terinjak seiring rentetan sirkus politik yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seharusnya menjadi kritik publik, bukan hanya kritik seorang Megawati atau para guru besar. 

Masyarakat, lanjutnya, justru harus bersikap kritis terhadap rentetas sirkus politik yang mengancam demokrasi. Ada sirkus Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia calon wakil presiden (cawapres) kemudian muncul anak presiden sebagai wapres. 

Selain itu, ada sirkus partai politik yang tiba-tiba mencalonkan orang yang tidak memiliki hubungan politik, ada juga sirkus politik seorang ketua partai sudah bertahun-tahun mengiklankan diri menjadi capres atau cawapres tiba-tiba memberikannya kepada orang lain. 

"Nah teman-teman semua, agar kita tidak ikut-ikut keinjak, agar kita tidak ikut-ikut kehimpit oleh adegan politik yang tidak lucu ini, Anda harus tetap berpikir kritis. Dalam demokrasi, hanya kritiklah yang bisa menjaga kehidupan demokrasi. Kalau kritik sudah dibungkam, itu adalah awal malapetaka demokrasi," kata Hamid, dalam tayangan Hamid on Talk (HOT), dikutip Rabu (28/2/2024). 

Asas Keadilan

Hamid juga mengingatkan bahwa demokrasi juga berdiri di atas keadilan, di mana kesempatan terbuka bagi semua orang dan tidak ada yang mendapatkan hak istimewa atau diistimewakan (priviledge). 

Pernyataan itu, disampaikan Hamid untuk mengkritisi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres paslon nomor urut 2, yang diframing seolah-olah ada penolakan elit politik terhadap orang muda untuk memimpin Indonesia. 

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan Susi Susanti yang menjadi juara tunggal putri di Olimpiade saat berusia 21 tahun.

 Begitu juga dengan Lionel Messi yang membawa Argentina menjadi juara dunia saat berusia 35 tahun. 

Publik mengagumi pencapaian Susi Susanti dan Lionel Messi bukan karena usia mereka yang masih muda, melainkan karena prestasi yang ditorehkan merupakan buah dari perjuangan panjang yang dilakukan keduanya.

"Ironisnya proses naiknya Gibran menjadi wapres tidak melalui jalur prestasi, tetapi tiba-tiba melejit dan mengorbankan atau menutup pintu bagi orang lain yang telah berkeringat atau berinvestasi politik," ungkap Hamid.

Dia mengungkapkan, orang-orang Golkar yang tiba-tiba mencalonkan Gibran padahal Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sudah 2 tahun mengiklankan diri mau maju di Pilpres 2024, bukan hanya menimbulkan tanda tanya, tetapi juga melahirkan ketidakadilan dalam demokrasi. 

"Kira-kira fair enggak dalam demokrasi? Ya tidak dong, masa ada orang yang tidak investasi di partai politik itu tiba-tiba ke atas sementara orang yang berinvestasi tidak dapat apa-apa? fairness-nya tidak ada," kata Hamid.

Menurut dia, pencalonan Gibran jangan disepelekan dengan framing seolah-olah para elit politik tidak senang kalau anak muda menjadi pemimpin negara, sehingga persoalan mendasar jadi terlupakan. 

Mantan Dubes RI untuk Rusia itu menjelaskan, persoalan mendasar dari pencalonan Gibran sebagai wapres adalah prestasi, investasi sosial, dan politik yang tidak digubris, sehingga Gibran mendapatkan hak-hak istimewa melampaui warga negara yang lain yang sudah melakukan investasi politik untuk kontestasi pemilu. 

"Ingat ya, demokrasi itu adalah soal fairness karena kesempatan terbuka bagi semua orang, tidak boleh ada orang mendapatkan hak istimewa dan menutup peluang orang lain. Itu yang ingin saya katakan dan itu pekik saya terhadap situasi yang ada saat ini," tutur Hamid. (red)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satria Triputra mengatakan tersangka Yudha Arfandi memperagakan total 115 adegan

Menurut dia, kegiatan rekonstruksi ini berdasarkan hasil keterangan saksi. Selain itu, didukung bukti petunjuk termasuk keterangan ahli diharapkan mrnggambarkan kejadian sebenarnya.

"Jadi total adegan yang kita laksanakan sebanyak 115 adegan. Rekonstruksi dihadiri tim jaksa penuntut umum, Kejati DKI Jakarta, dengan menghadirkan tim penyidik harapannya memberikan gambaran kronologis peristiwa yang terjadi," ungkap Wira kepada wartawan.

Pada kesempatan yang sama, Wira menjelaskan proses penyidikan total saksi yang diperiksa hingga kini telah mencapai 29 orang. "Kemudian kita juga memeriksa pemeriksaan saksi ahli 9 orang, dan pemeriksaan tersangka," ujarnya.

Dengan selesainya serangkaian reka ulang ini, Wira berharap kasus pembunuhan dengan cara menenggelamkan Dante ini dapat diselesaikan secara tuntas.

"Ke depan kita akan lakukan pemberkasan dan melakukan pendalaman untuk pemeriksaan lanjutan. Besar harapan kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas," tukasnya.(red)

Ternyata saksi Tamara Tyasmara tidak bertemu dengan tersangka Yudha Arfandi saat mengantar anaknya Dante, ke rumahnya di Jalan Kelapa Kopyor.

Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Bara Libra mengatakan bahwa pada reka adegan ketiga rekonstruksi, kejadian bermula pada Sabtu, 27 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Tamara bersama korban Dante berangkat ke rumah tersangka.

“Tamara bersama dengan korban Dante yang disupiri oleh Farhan didampingi oleh Karel berangkat dari rumahnya menuju ke rumah (tersangka) Yudha Arfandi dengan tujuan mau mengantarkan korban anak Dante ketemu dengan Moura,” kata Bara Libra, di Mapolda Metro Jaya, pada Rabu (28/2).

Kemudian pada adegan keempat yakni saksi Tamara Tyasmara bersama dengan korban Dante tiba di rumah tersangka Yudha Arfandi sekitar pukul 12.00 WIB.

“Adegan kelima saksi Tamara Tyasmara mengantar korban anak Dange kedalam rumah (tersangka) dan menaruh barang kelengkapan baju renang didalam tas,” jelas Bara Libra.

Selanjutnya saksi Tamara saat berada di rumah tersangka Yudha, menitipkan korban Dante ke asisten rumah tangga (ART) Yudha yang bernama Ahmad. Kemudian Tamara menghubungi tersangka Yudha dan memberitahukan bahwa korban Dante telah tiba dengan membawa perlengkapan renang.

“Adegan ketujuh saksi Tamara menghubungi tersangka Yudha untuk menjelaskan bahwa sudah sampai dirumah dan untuk baju serta perlengkapan korban sudah ditaruh di meja makan,” ungkap Bara Libra. (red)

Penolakan itu, disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL,

IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), ELSAM, HRWG, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 

Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute, Migrant CARE, The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), dan Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM).   

Dalam pernyataan bersama, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Prabowo Subianto. Hal ini selain tidak tepat, juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998. 

"Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru. Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karir militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu. Pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis transaksi elektoral dari Presiden Joko Widodo yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," demikian bunyi pernyataan bersama Koalisi Masyarakat Sipil, pada Rabu (28/2/2024).

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan menyebut alasan pemberian tanda kehormatan tersebut adalah karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. 

Mabes TNI dikabarkan merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo Subianto dan diklaim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M. Hendropriyono, hingga Sarwo Edhie Wibowo. 

Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo Subianto telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro demokrasi pada tahun 1998. 

Berdasarkan surat keputusan itu, Prabowo Subianto kemudian dijatuhkan hukuman berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah dipecat secara tidak hormat oleh TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI. 

"Selain itu, apresiasi berupa pemberian kenaikan pangkat kehormatan inipun justru bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya untuk menuntaskan berbagai kasus Pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak kampanye Pemilu di tahun 2014," kata Azharul Husna, dari Kontras Aceh, atas nama Koalisi Masyarakat Sipil. 

Terlebih, pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pidato pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat salah satunya kasus penculikan dan penghilangan paksa yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006. 

Dengan demikian, hal ini haruslah beriringan dengan konsistensi, komitmen, dan langkah nyata dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengadili para pelaku alih-alih melindungi mereka dengan tembok impunitas dan memberikan kedudukan istimewa dalam tatanan pemerintahan negara ini.

Koalisi Masyarakat sipil menyampaikan, pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998. 

"Kebebasan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan para martir dari Gerakan Reformasi 1998. Bagaimana mungkin, mereka yang dulu ditumbangkan oleh Reformasi 1998 justru, pada Rabu (28/2/2024) diberikan penghargaan," sebut pernyataan itu. 

Daftar Hitam

Ditegaskan, Prabowo Subianto belum pernah diadili atas tuduhan kejahatan yang dia lakukan, sehingga masih masuk dalam daftar hitam pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Jadi, nama Prabowo Subianto masih masuk dalam daftar hitam terduga pelaku kejahatan kemanusiaan karena belum pernah diputihkan atau dibersihkan melalui sidang pengadilan yang terbuka melalui Pengadilan HAM ad hoc yang digelar untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998," ungkap Azharul. 

Dia memaparkan, serangkaian tindakan Presiden Jokowi yang kerap kali memberikan apresiasi dan karpet merah bagi terduga pelaku kejahatan HAM di Indonesia tentu turut memperkuat belenggu impunitas di bumi pertiwi. 

Hal ini kembali menunjukan, bahwa human rights vetting mechanism tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

Padahal, memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik atau yang disebut juga vetting mechanism, merupakan elemen kunci dari reformasi sektor keamanan yang efektif, tapi tidak pernah berjalan di Indonesia sejak Indonesia bertransisi dari kepemimpinan otoriter ke demokrasi dan supremasi sipil pada 1998. 

Azharul mengungkapkan, soft law internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni dalam Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity pada Februari 2005 (Rangkaian Prinsip yang Diperbarui untuk Perlindungan dan Promosi HAM Melalui Tindakan Memerangi Impunitas). 

Dalam Prinsip 36 menyebutkan, public officials and employees who are personally responsible for gross violations of human rights, in particular those involved in military, security, police, intelligence, and judicial sectors, shall not continue to serve in state institutions.

"Artinya, pejabat dan pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, khususnya yang terlibat di bidang militer, keamanan, polisi, intelijen, dan peradilan, tidak boleh terus bertugas di lembaga negara)," tutur Azharul.

Lebih dari itu, lanjutnya, pemberian gelar kehormatan terhadap Prabowo Subianto jelas-jelas akan merusak nama baik institusi TNI. Bagaimana mungkin orang yang diberhentikan oleh TNI pada masa lalu karena terlibat atau bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan, pada Rabu (28/2/2024) diberi gelar kehormatan. 

Hal ini berarti, Presiden Jokowi telah memaksa institusi TNI untuk menjilat ludah mereka sendiri demi kepentingan politik keluarga Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi tidak hanya mempolitisasi TNI, melainkan meruntuhkan marwah dan martabat TNI yang telah dibangun oleh banyak prajurit dengan darah dan air mata. Kami memandang sudah seyogyanya TNI tidak ditarik-tarik dan dilibatkan dalam “cawe-cawe” politik praktis dengan melantik seorang jenderal pelanggar HAM dengan pangkat kehormatan," ujar Azharul.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mengingatkan agar alat pertahanan keamanan negara seperti TNI dan Polri untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam aras politik apapun. Pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto akan semakin memperpanjang rantai impunitas. 

Dengan pemberian gelar tersebut, maka tindakan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan prajurit militer akan dianggap sebagai hal "normal" karena terduga pelakunya alih-alih diproses hukum tapi justru diberi gelar jenderal kehormatan.

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 5 butir desakan. Pertama, Presiden Jokowi diminta membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Kedua, Komnas HAM RI mengusut secara serius kasus kejahatan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan memanggil serta memeriksa Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Ketiga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat dalam hal ini kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Keempat, Pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajarannya menjalankan rekomendasi DPR RI tahun 2009 yakni untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Kelima, TNI-POLRI untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. (red)

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024.

“Pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” ucap Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut ia setujui usai diusulkan Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, selain Prabowo Subianto, sebelumnya sejumlah tokoh juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (red)

Andre menilai, pengangkatan AHY hanya sebagai salah satu strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat cengkraman koalisinya. Padahal selama ini, AHY gencar mengkritik pemerintahan Jokowi, terutama terkait kasus Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau. 

“Rekrutmen menteri merupakan hak prerogatif presiden, tapi ini menyiratkan politik praktis secara terang-terangan. Harus diingat Mas AHY mundur dari TNI karena kekhawatiran ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atas karier AHY sebagai anggota terbaik TNI. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat sebelumnya keras mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang,” kata Andre di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Andre menegaskan, manuver politik praktis kerap dipraktikkan kalangan elite karena ketegangan yang terjadi di antar elite politik sangat kuat, apalagi di antara mereka yang ingin setia pada misi dan yang merindukan jabatan di pemerintahan. 

Menurutnya, politik praktis tidak sejalan dengan cita-cita bangsa yang bersifat dinamis dan krusial. 

“Demi modernisasi lembaga-lembaga politik tradisional atau kolonial dan konsolidasi negara-negara baru, atau yang bangkit kembali, dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah menghasilkan banyak sekali pemikir politik di Asia Tenggara. Apakah mereka terlibat pada perjuangan nasionalis di dalam negeri atau di pengasingan, baik dalam keadaan bebas atau dalam tahanan, para pemimpin nasional menyiapkan diri dan memimpin perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan secara sistematis,” jelasnya.

Menurut Andre perumusan prinsip-prinsip teoritis yang akan mengatur eksistensi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seharusnya berjalan baik setelah tahun-tahun pencapaian kedaulatan.

Saat ini, lanjut Andre, politik di Asia Tenggara tidak memiliki kejelasan tujuan dan ketegasan arah. Lembaga-lembaga yang diadopsi, baik atas dasar penerimaan eksplisit terhadap teori-teori politik asing atau tanpa perenungan mendalam tentang filosofi implisit. Setelah beberapa tahun berupaya membuat teori berhasil, terungkap adanya ketidaksesuaian pandangan dunia yang tertanam dalam budaya rakyat di suatu negara. 

“Daerah dan kebiasaan yang dibentuk sejarah mengakibatkan pemikiran atas anggapan mendasar, diabaikan selama bertahun-tahun karena persiapan dan perjuangan. Ini harus dilakukan di bawah tekanan seiring meningkatnya kesulitan dalam negeri dan tantangan ideologis dari negara-negara Barat,” ungkapnya.

Fakta sekarang ini, kata Andre, para elite politik seolah-olah mengklaim hak untuk menentukan nasib bagi negaranya. 

“Ini menyiratkan mereka sebagai pemimpin yang terpisah dari rakyat. Akhirnya, para pemimpin mempunyai kualifikasi sama dengan kaum imperialis, pada masa lalu. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita atas politik praktis” pungkas Andre. (red)

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 terjadi secara kasat mata bahkan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di berbagai tahapan pemilihan. 

Ryaas menjelaskan, kecurangan terjadi bukan hanya saat pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga pada pelanggaran hukum pada aturan main pemilu, pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) termasuk presiden dan para menteri, serta pelanggaran kebijakan oleh penyelenggara pemilu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Itu sebabnya, lanjut Ryaas, dorongan hak angket yang disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang didukung oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan merupakan langkah yang tepat. 

"Itu satu ide yang baik, karena kecurangan yang terjadi secara TSM dan kasat mata ini tidak bisa didiamkan atau diabaikan begitu saja. Semua orang tahu ada kecurangan dan Ganjar mendorong hak angket untuk membuktikan benar tidaknya kecurangan itu, jadi harus ada hak angket," kata Ryaas saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada acara “Speak Up” yang ditayangkan kanal YouTube, pada Minggu (25/2/2024).

Dia menjelaskan, Ganjar tak mungkin mendorong hak angket tanpa didukung partai pengusungnya, yang memiliki kursi di DPR saat ini, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Meskipun ada kendala pada pelaksanaan hak angket yang membutuhkan waktu panjang, Ryaas menilai, langkah tersebut sudah benar untuk menunjukkan keseriusan partai politik di DPR dalam mengkritisi hasil pemilu yang jelas-jelas sarat kecurangan. 

"Ada yang bilang Hak Angket waktunya lama untuk sampai pada kesimpulan belum lagi proses pemakzulannya. Ada yang bilang harus melalui Mahkamah Konstitusi segala macam. Apapun cara yang dipilih, semua itu menunjukkan kita semua sepakat ada kecurangan pemilu dan kecurangan tidak bisa didiamkan gitu loh," ujar Ryaas Rasyid.

Dia menjelaskan, hak angket maupun gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dasar pengakuan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024, sarat kecurangan dan tentu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diterima. 

"Jadi keputusan yang dihasilkan dari Hak Angket maupun gugatan kecurangan pemilu di MK hanya ada 2, yakni Pemilu 2024 dinyatakan batal seluruhnya, atau dinyatakan batal bagi yang diuntungkan oleh kecurangan tersebut," ungkap Ryaas. 

Menurut dia, proses kecurangan pemilu melalui hak angket di DPR dan peoses hukum di MK atau pengadilan harus berjalan secara simultan. Tujuannya untuk membuka kotak pandora siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan tersebut sehingga legitimasi hasil pemilu dipertanyakan. 

"Ini harus dilakukan agar jangan sampai sekali lagi terjadi pemilu dengan kecurangan yang didiamkan. Jangan sampai kita memiliki Presiden sebagai hasil dari pemilu yang curang, itu kan cacat," tutur Ryaas.

Dia menegaskan, kecurangan pemilu adalah tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum, dan hasil dari pemilu yang curang adalah pemimpin yang kehilangan legitimasi atau tidak memenuhi syarat untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Pemilu yang curang bukan hanya pantas dipertanyakan, tetapi juga pantas digugat dan ditolak. Konsekuensi dari pemilu yang curang adalah pemimpin yang dihasilkan tidak punya basis moral secara politik etika, dan tidak punya legitimasi," ujar Ryaas. (Red)

Salah satunya Thailand. Islah menyebut Thailand bahkan hanya sedikit lebih besar dari pulau Sumatera namun bisa ekspor beras ke berbagai negara.

“Thailand, negara lebih besar sedikit dari luas Sumatera, bisa jualan beras hingga ke Eropa,” ungkapnya dikutip dari unggahannya di X, Senin (26/2/2024).

“India, negara yang juga pemakan nasi dengan 1.4 Milyar penduduk, bisa mengekspor beras hampir ke semua benua,” terangnya.

Di sisi lain, Indonesia. Alih-alih mengekspor, malah mengimpor beras.

“Kehebatan kita nampaknya hanya menumpuk utang untuk beli beras dari mereka,” pungkasnya. (red)

Untuk diketahui, saat ini tim U-16 sedang mengadakan seleksi pemain untuk gelombang ketiga yang telah dimulai sejak 25-28 Februari.

Sebelumnya, Nova pernah mengatakan kalau kriteria pemain yang dicari salah satunya adalah tinggi badan dan postur tubuh.

“Kriteria yang pasti tinggi badan ya karena sekali lagi kalau saya ingin bermain di level Asia. Tinggi badan menjadi hal yang sangat utama, terutama kalau pemain belakang, kiper, dan striker saya harapkan memiliki postur di atas 175 cm," jelasnya.

Menurut Nova, kalau dirinya menyiapkan gen tim nasional untuk ke depannya di tim U-16 ini.

“Saya menyiapkan gen tim nasional ke depannya dengan postur yang tinggi. Karena alasannya minimal pemain itu akan naik 1cm pertahunnya,” jelas Nova, Senin (26/2).

“Ambil contoh, pemain saat ini tingginya 175 cm, dia akan naik sekitar (minimal) 4 cm atau tinggi 179-180 cm saat usianya genap 20 tahun. Karena tinggi pemain di umur 20 itu sudah maksimal. Itulah mengapa saya mencari pemain dengan minimal tinggi 175 cm.’’

Faktor yang mendasari Nova untuk mencari pemain tinggi adalah pengalamannya di Piala Asia 2023. Kala itu, Indonesia menghadapi tim dengan pemain yang posturnya jauh lebih tinggi, seperti Irak dan Australia. Hal tersebut, cukup menjadi kendala dalam memberi perlawanan di lapangan. (red)

Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menerangkan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini lantaran keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah dan penerapan kebijakan publik. 

“Sejak September 2023, kami telah menyosialisasikan tertib administrasi kependudukan ini. Mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, dan lainnya,” ujar Budi, di Jakarta, pada Senin (26/2).

Sedangkan, lanjut Budi, bagi warga yang bertugas/dinas, serta belajar di luar kota maupun luar negeri, tidak dikenakan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Begitu pula bagi warga yang masih mempunyai aset/rumah di Jakarta. 

“Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca-Pemilu. Saat ini, kami masih menunggu hasil resmi dari KPU,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Budi memaparkan, penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan secara bertahap setiap bulan. Dari sosialisasi yang telah berlangsung, tercatat sebanyak 81.000 warga sudah meninggal dunia dan 13.000 warga menempati RT yang mengalami perubahan, namun masih tertera di KTP, sehingga perlu adanya pembaharuan. 

Hingga saat ini, terpantau sejumlah warga telah memindahkan data kependudukan sesuai tempat tinggal. Sepanjang tahun 2023, penduduk yang keluar dari Jakarta tercatat sebanyak 243.160 orang, sedangkan penduduk/pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang. 

“Masyarakat dapat melihat status kependudukannya melalui portal https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/. Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya. Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tutup Budi. (red)

Keputusan ini diambil setelah ETH dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap dua orang bawahannya.

Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yoga Satrio mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menonaktifkan ETH sebagai rektor.

"Tidak mencopot, tapi menonaktifkan sampai berakhirnya masa bakti Rektor tanggal 14 Maret 2024," ujar Yoga Satrio kepada wartawan di Universitas Pancasila, Selasa (27/2/2024).

Selain menonaktifkan ETH, lanjut Yoga, Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila juga meminta kepada terduga pelaku agar kooperatif menjalani proses hukum dari kepolisian.

"Yayasan minta Pak Rektor kooperatif, ikuti proses di kepolisian. Jadi yayasan mendukung proses kepolisian," ujarnya.

Yoga juga menjamin proses tersebut tanpa intervensi dari pihak mana pun. "Jadi ikuti saja prosesnya, jadi kita jamin proses itu tetap berlangsung tanpa ada intervensi," ucapnya. (red)

"Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan beberapa ahli, untuk dimintai keterangannya berdasarkan keahliannya masing-masing. Jadi proses penyidikan masih berjalan," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono. Diketahui, dia dilaporkan terkait penyataan 'polisi tak netral'.

"Pastinya (bakal periksa lagi). Nanti kita update kapan waktunya," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Ade menjelaskan, pihaknya saat ini masih memeriksa sejumlah saksi ahli. Mulai dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum dan tiga orang lainya saksi pidana.

"Tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi lainnya dan termasuk para ahli Dalam penanganan perkara a quo, penyidik memeriksa tujuh orang ahli," tukasnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual itu akan ditangani juga oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Benar (telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya). Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari Mabes untuk melimpahkan, karena dalam proses penanganan penyelidikan atau penyidikan ada lapis kemampuan," ungkap Ade Ary Syam Indradi dikutip pada Selasa (27/2/2024).

Lebih lanjut Ade menjelaskan, pelimpahan penyidikan ini merupakan hal yang bisas. Diketahui, Polda Metro Jaya juga menangani kasus serupa dengan pelapor yang berbeda.

"Ada kasus-kasus yang dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Polsek, Polres, Polda hingga Mabes," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan tersebut dengan terlapor berinisial ETH.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada hari Senin, 26 Februari 2024.

"Betul (Terlapor ETH akan diperiksa Senin)," ujar Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Ade menambahkan, pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita berinisial R. (red)

“Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol, yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR mempunyai legal standing untuk menuntut angket. Adalah salah mereka yang mengatakan, bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” tegas Mahfud dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd, Senin (26/2/2024).

Cawapres nomor 03 itu menuturkan, bahwa sebagai paslon tidak bisa menempuh jalur politik dan hanya melalui jalur hukum, yakni lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi, ujarnya, Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bisa langsung menggugat hasil Pemilu 2024 melalui dua jalur, yakni jalur politik dan hukum karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol.

Diketahui, Cak Imin yang berpasangan dengan Capres Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.

“Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa melalui dua jalur, karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, bahwa minimal ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan Pemilu 2024. Pertama, jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. 

Kedua, jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden. Wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu disampaikan Ganjar menyikapi hasil perhitungan suara yang anomali.

Wacana ini disambut baik parpol pendukung paslon momor 01 yakni PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pengajuan hak angket itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan, relawan paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 membuka komunikasi untuk rencana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Aktivis 1998 itu menekankan, fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid mendukung usul hak angket. Demikian juga relawan paslon nomor 01 dan paslon nomor 03.

 “Siapa yang mendiamkan kecurangan, dia berlaku curang. Siapa yang mendiamkan kejahatan juga akan berlaku jahat. Siapa yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga melakukan kekerasan,” tegas Adian dalam pertemuan relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Terpisah, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berharap, hak angket didorong di DPR untuk menginvestigasi kemungkinan penyalahgunaan bansos dan aparat negara oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Usulan angket ini sebetulnya tidak sulit, karena hanya butuh 25 kursi dari dua fraksi. Sejauh ini PKS dan PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk mengusulkan hak angket. (red)

“Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai saat ini masih lanjut dua orang,” ujar As SDM di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (25/2/24).

As SDM mengatakan, kedua peserta difabel tersebut memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir.

Nantinya, ujar As SDM, satu difabel akan bertugas sebagai dokter. Kemudian, satu lainnya sebagai operator di bidang IT.

“Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator,” ungkap As SDM.

Selanjutnya, calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, termasuk difabel, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024. Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan difabel. Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para difabel dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan Bintara mulai tahun ini.

SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen Bintara ke kelompok-kelompok disabilitas. (red)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan selain penghitungan suara pilpres, pihaknya juga telah memperbaiki anomali data penghitungan suara pada aplikasi Sirekap terkait pemilihan umum legislatif (Pileg) DPR sebanyak 14.651 TPS, dan untuk Pileg DPD RI sejumlah 10.512 TPS.

"Sedangkan data anomali dalam Sirekap untuk Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD

Kabupaten/Kota dilakukan proses perbaikan data oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," papar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Pada kesempatan itu, Hasyim menjelaskan data Sirekap telah mengimplementasikan layanan komputasi cloud (awan) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021. Penggunaan layanan komputasi awan (cloud) dalam manajemen data Sirekap, menurut Hasyim, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengolahan data Pemilu. 

Ia juga menyampaikan, bahwa penghitungan suara berjenjang pun sudah dilakukan secara bertahap. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan akan berlangsung hingga 2 Maret mendatang.

Kemudian hingga 5 Maret mendatang dijadwalkan adanya rapat pleno kabupaten/kota. Sementara itu, pleno provinsi berlangsung hingga 10 Maret 2024, pleno nasional dilakukan sejak 22 Februari hingga 20 Maret 2024. Sementara rapat pleno PPLN berlangsung hingga 22 Februari 2024.

"Bisa dikatakan temen-teman di luar negeri sudah selesai semua di 128 PPLN, hanya satu yang ditunda yaitu PPLN di Kuala Lumpur," tegasnya.

Secara terpisah, pada Kamis (22/2) lalu di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memaparkan 6 masalah penghitungan suara Pemilu 2024. 

Menurut Bagja, enam masalah penghitungan suara Pemilu 2024 yakni pertama, ada 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.

Kedua, sebanyak 3.463 TPS yang didapati melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai. Ketiga, ada 2.162 TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Keempat, ada 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C Hasil Salinan. Kelima, sebanyak 1.888 TPS yang didapati Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terakhir, ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. (red)

Di sisi lain, parpol yang berada di luar pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, akan memanfaatkan hak angket untuk meningkatkan posisi tawar, yang seolah-olah tersandera Jokowi dan mendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berkaca pada hak angket Bank Century tahun 2009, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), parpol pendukung pemerintahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar juga mendukung hak angket. Hak angket digulirkan Tim 9 untuk mengungkap pencairan dana talangan (bailout) Rp 6,76 triliun ke Bank Century. 

“Misalnya, Golkar akan menghadang, tapi mungklin begitu diputuskan mau atau tidak mau terlibat juga. Dalam konteks terlibat itu boleh jadi melakukan banyak pertanyaan, aktivitas bertanya, tetapi itu bisa jadi strategi tawar menawar pada Jokowi, yang kalau sebelumnya dilihat seperti tersandera Jokowi dan boleh jadi situasinya sekarang berbeda,” kata Ray melansir kanal Youtube Kaisar TV, Minggu (25/2/2024).

Dikatakan, pada saat angket Century digulirkan, Partai Golkar, PKS, dan PAN adalah pendukung pemerintahan SBY. Hak angket Bank Century didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 fraksi kala itu.

Sejauh ini, Ray meyakini dua fraksi di DPR yakni PDI-P dan PKS akan mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, parpol pendukung paslon 01 telah menyatakan akan mendukung hak angket tersebut.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Dikatakan, pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Lebih kanjut, Koalisi Perubahan akan mendukung secara natural pengajuan hak angket itu. 

Surya menghormati langkah Anies Baswedan sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan, yang beberapa waktu lalu merespons positif wacana yang digulirkan Ganjar tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Menurutnya semangat mereka senada seperti yang dikatakan oleh Anies soal hak angket.

"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta (22/2/2024). (red)

"Hari ini, 32 pemain yang ada di gelombang pertama akan dipulangkan, kemudian masuk lagi 32 pemain lain untuk gelombang kedua. Mereka akan memulai seleksi satu hari setelah mereka kumpul lebih dahulu," ungkap Nova, Rabu (21/2).

Nova berharap, di gelombang kedua nanti di bisa mendapatkan lebih banyak pilihan pemain.

"Saya berharap bisa lebih banyak pilihan pemain di gelombang kedua, tentu dengan kriteria yang saya maksud sebelumnya, dari postur tinggi badan, kemampuan dan lain sebagainya," tuturnya.

Untuk pemilihan pemainnya sendiri, Nova mengungkapkan lebih tepat langsung mengkalkulasi semua pemain dari gelombang pertama hingga ketiga.

"Saya akan kalkulasikan lebih dahulu dari semua gelombang, karena kita masih melihat semua pemainnya dari gelombang satu hingga tiga. Nanti ya setelah gelombang ketiga selesai, baru kita bisa dapatkan pemainnya," jelas Nova.

Sebagai informasi, dalam proses seleksi ini, para pemain sudah ditanamkan kedisiplinan, seperti dilarang telat saat makan siang dan aturan tidak boleh terlambat ini juga berlaku untuk kegiatan lainnya.

Selain soal aturan jam makan, Nova Arianto juga mengaku mengumpulkan ponsel pemain saat malam hari. “Ada aturan, salah satunya HP kami kumpulkan setiap malam pukul 21.30 WIB,” ujar Nova Arianto.

“Saya juga tekankan kepada mereka masalah kedisiplinan karena tadi ada pemain yang telat datang makan siang,” ucapnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa aturan ini diterapkan dengan ketat karena memang tidak bagus apabila ada pemain yang telat.

Aturan ini diterapkan dengan ketat karena memang tidak bagus apabila ada pemain yang telat. Untuk itu, dengan adanya aturan ini, pemain-pemain muda diharapkan bisa menerapkan kedisiplinan sejak dini. Dengan begitu, para pemain akan terbiasa hingga dewasa nanti.

“Itu tidak baik,” tegas mantan pemain Persib Bandung tersebut. “Di usia muda kalau tidak disiplin itu susah.”

“Jadi saya pastikan kalau dia melakukan lagi, bisa-bisa dia kami pulangkan,” kata Nova.

Seperti gelombang pertama, gelombang kedua ini juga akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai dari tanggal 22 hingga 24 Februari 2024.

32 Pemain Seleksi Tim U-16 Gelombang Kedua:

Kiper

1. Robertus Andy Setiawan

2. Muhammad Nur Ichsan

3. Dafa Al Gasemi

4. Muhammad Rizxie Afdillah

Belakang

5. Djone Alexandre Natanael

6. Sulthan Bagas

7. Fathi Hafiz Algisa

8. Magentha Ibrahimovic

9. Raihan Apriansyah

10. Andi Faith Jamaludin

11. Azizu Milanesta

12. Jerry Santoso

13. Muzzaki Afif Indra

14. Ridhwan Hidayat

15. Tristan Lontoh

16. Miraj Rizky Sulaiman

Tengah

17. Muhammad Fauzan

18. Vidic Zlatan

19. Muhammad Tri Akbar

20. Tristan Raisa Ibrahim

21. Muhammad Akma Fadil

22. Gilang Alviqi

23. Nabil Khoiron

Depan

24. Sigit Rizqullah

25. Fahri Bahtiar

26. Muhammad Ridwan

27. Faiz Fauzan

28. Daniel Alfredo

29. Fattan Gaza Witito

30. Fardan Ary Setiawan

31. M Aldiansyah Taher

32. Raditya Gusti Firmansyah

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif menjelang Pemilu 2024. Dia menilai perlunya mengatur Undang-Undang (UU) Kepresidenan secara rinci agar politisasi bansos tidak terjadi lagi. 

“Ini yang perlu kita atur kedepannya. Soal-soal seperti ini supaya tidak terjadi lagi politisasi bansos. Saya kira kita perlu mengatur UU Kepresidenan secara rinci. UU Pemilu kita sekarang ini kan nggak rinci. Presiden, kepala negara harus berdiri di atas golongan kelompok masyarakat,” ujar Valina dalam orasi akademisnya pada seminar Kebijakan Publik Dies Natalis FISIP UI ke-56 di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/02/2024).

Cawe-cawe presiden dalam pembagian bansos telah menyiratkan keberpihakan presiden terhadap paslon tertentu. Menurut Valina, politisasi bansos efektif dalam mendulang suara.

“Kita mengetahui persoalan demokrasi kita adalah ketidaksetaraan dalam akses sumber daya ekonomi maupun sumber daya politik. Hal ini kemudian menyebabkan mereka yang menguasai kapital mempunyai akses lebih luas terhadap politik,” tuturnya.

Meninjau hal ini, Valina berpendapat, bahwa ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi justru dieksploitasi oleh mereka yang lebih mengerti tentang pemilihan umum. 

“Bayangkan saja-bukan merendahkan- tapi beras itu sekarang harganya Rp 20.000 per kg. Kemudian dikasih beras satu karung dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang jumlahnya dirapel dan dimajukan sehingga nilai BLT menjadi Rp 600.000, tentu ini merupakan jumlah yang banyak bagi masyarakat di desa,” ujar Valina.

Perencanaan & Implementasi Dilembagakan

Secara terpisah, peneliti pusat riset kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menyoroti pembagian bansos di sekitar istana oleh Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. Menurutnya pembagian seperti ini tidak tepat sasaran karena tidak berdasarkan data.

“Perencanaan dan implementasi bansos sebaiknya dilembagakan pada suatu kekuatan. Kemarin kita melihat Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di sekitar istana, cara seperti ini kan tidak tepat,” papar Yanu yang merupakan salah satu penulis buku ‘Dilema Bansos’.

Yanu mengungkapkan kunjungan kerja Presiden Jokowi yang membagikan bansos semakin terpola sejak penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebanyak 36 titik kunjungan kerja Presiden Jokowi tersebut dimulai sejak 13 November 2023 hingga awal Februari 2024. 

Saat melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi selain membagikan bantuan pangan (CBP beras 10 kg), juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sembako, menyambangi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi-bagi sertifikat tanah, mendistribusikan Bantuan Tunai Langsung (BTL) pedagang pasar, dan BLT Puso untuk petani.

Yanu mengungkapkan, 36 titik kunjungan kerja Presiden ini dapat diakses secara terbuka di laman resmi Presiden Republik Indonesia, https://www.presidenri.go.id. Disebutkan, agenda Presiden sebelum penetapan paslon Pilpres 2024 biasanya cukup beragam.

“Tetapi, sejak 13 November 2023, setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden sampai jelang pencoblosan, kunjungan kerja Presiden cenderung memiliki pola yang seragam, misalnya datang untuk membagikan Bansos, PIP, cadangan pangan (BLT Puso), BLT pedagang pasar dan sertifikat tanah,” lanjutnya.

Menurut Yanu, titik yang selalu didatangi Presiden Jokowi untuk membagikan bansos yaitu, Gudang Bulog, sekolah atau lembaga pendidikan, pasar dan ruang pertemuan (terbuka/tertutup) berskala cukup besar seperti lapangan atau kantor kecamatan.

Melalui buku yang disusun berdasarkan tata kelola bansos pada masa pandemi, Yanu bersama enam penulis lain mendorong urgensi reformasi bansos secara menyeluruh. Sebab, menurut Yanu, sejak reformasi 98, bansos sebagai jaring pengaman sosial saat krisis moneter 97-98 tidak memiliki road map yang jelas. (red)

Tersangka sebelumnya berhasil diamankan oleh Satgas Ops Damai Cartenz-2024 pada minggu 18 februari 2024, di depan Puskesmas Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP. Dr. Bayu Suseno saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini tersangka Alenus Tabuni alias Kobuter telah dipindahkan dari Ilaga Kabupaten Puncak ke Kabupaten Mimika, pada Kamis (22/4/2024) pukul 06.00 WIT menggunakan pesawat Caravan PK-NGA.

“Tersangka tiba pukul 08.15 WIT dan dikawal oleh personel Sat Reskrim Polres Puncak dipimpin Kasat Reskrim Puncak Iptu Nur Kholis, SH., M.H,” jelas kasatgas Humas.

AKBP Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan intensif yang saat ini tengah dilakukan oleh personel Satgas Gakkum Unit Investigasi Ops Damai Cartenz di Timika untuk mengungkap sejumlah catatan kriminal yang dimiliki oleh Alenus Tabuni alias Kobuter.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi para korban,” ungkapnya.

Perlu diktahui, anggota KKB Alenus Tabuni alias Kobuter, mempunyai sejumlah catatan kriminal dari aksi-aksi yang terjadi di Kabupaten Puncak, antara lain:

1. Pada tanggal 11 Februari 2021, terlibat dalam pembakaran basecame milik PT.Unggul di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

2. Pada tanggal 14 April 2021, terlibat dalam penembakan tukang ojek A.n UDIN di dekat Balai kampung Eromaga yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Pada tanggal tanggal 24 April 2021, melakukan pemukulan terhadap kepala Distrik Gome, saudara NIUS TABUNI, di Distrik Gome, Kabupaten Puncak.

4. Pada tanggal 3 Mei 2021, terlibat dalam peristiwa penembakan anggota TNI dikampung Undome Distrik Gome Kabupaten Puncak dari peristiwa tersebut korban selamat.

5. Pada tanggal 9 Mei 2021, terlibat dalam pembakaran bangunan pariwisata di seputaran bandara udara Aminggaru, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

6. Pada tanggal 11 Mei 2021, hendak melakukan pembakaran terhadap truck yang digunakan oleh aparat TNI-Polri di sekitar lokasi bagunan parawisata seputaran bandara udara Aminggaru, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, namun niatnya itu tidak terlaksana dikarenakan truck tersebut telah berpindah tempat.

7. Pada tanggal 3 Juni 2021, terlibat dalam penembakan terhadap saudara HABEL ALENGPEN yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

8. Kemudian, pada tanggal yang sama pula yaitu, 3 juni 2021, kembali melakukan perusakan dan pembakaran rumah warga dan sejumlah fasilitas di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak

9. Pada tanggal 16 Agustus 2021, terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di Kampung Welenggaru dan kampung Kugibur, Distrik Gome Utara, kabupaten puncak

10. Pada tanggal 18 Agustus 2021, terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di kampung Mundidok dan kampung Tuanggi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban.

11. Dan pada tanggal 4 Februari 2024, terlibat lagi dalam kontak tembak dengan aparat keamanan TNI-POLRI pada area PT. Unggul, di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban.

Bayu Suseno menambahkan bahwa Alenus Tabuni alias Kobuter juga terlibat dalam membantu pimpinan KKB, Numbuk Telenggen, dengan membawakan amunisi dan senjata api saat terjadi kontak tembak, serta menyimpan serta mengamankan amunisi beserta senjata api.

Kasatgas Humas menyampaikan, saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan di posko Ops Damai Cartenz 2024 wilayah timika terkait dengan aksi-aksi Kriminal yang pernah dilakukan bersama barang bukti lainnya yang belum terungkap, masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik Ops Damai Cartenz-2024.

Pemeriksaan intensif terhadap Alenus Tabuni alias Kobuter merupakan langkah serius dari aparat keamanan untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan aksi kriminal yang telah dilakukan.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Ops Damai Cartenz-2024 dalam menegakkan hukum dan menciptakan keamanan di wilayah Papua,” tegasnya.

Bayu Suseno juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada upaya aparat keamanan dalam menanggulangi kegiatan kriminal KKB. Dukungan dan kerjasama dari masyarakat sangat dihargai untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Papua.

“Polri melalui Ops Damai Cartenz-2024 akan terus bekerja keras dalam mengusut tuntas tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya penegakan hukum demi keamanan dan kesejahteraan bersama,” tutup Kasatgas Humas AKBP. Dr. Bayu Suseno.(red)

"Berkas perkara sudah dikirim (proses tahap 1) ke Kejaksaan Agung sejak Rabu tanggal 21 Februari 2024," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada wartawan Jumat (23/2/2024).

Lebih lanjut Whisnu mengatakan, saat ini berkas perkara kasus dugaan TPPU tersebut tengah diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU). "Masih proses penelitian berkas oleh JPU Kejagung," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan status tersangka tersebut naik setelah sebelumnya sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Whisnu menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang itu merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan pihaknya hari ini bersama dengan sejumlah ahli dan juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan berdasarkan hasil temuan penyidik yang menemukan fakta adanya ratusan rekening dan juga ribuan transaksi.

Lebih lanjut, Whisnu menyampaikan bahwa penyidik juga menemukan adanya pinjaman dari Bank sekitar Rp 73 miliar yang masuk rekening pribadi dan untuk kepentingan pribadi, namun dicicil dengan menggunakan dana rekening yayasan.

“Sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan,” ucapnya.

“Dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar Rp 900 miliar. Dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih Rp13 miliar dan (Rp) 223,” imbuhnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombe Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan tersebut dengan terlapor berinisial ETH.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada hari Senin, 26 Februari 2024.

"Betul (Terlapor ETH akan diperiksa Senin)," ujar Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Ade menambahkan, pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita berinisial R. (red)

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

“Dari hasil gelar perkara penetapan tersangkapada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Erdi

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya.(red)

Dalam pandangan Hikam, ada alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa Pemilu 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, upaya itu menghadapi jalan buntu karena keraguan masyarakat terhadap rekam jejak lembaga-lembaga itu.

“Skeptisme itu ada. Tapi jangan lupa kita belum memasukkan elemen masyarakat sipil yang prodemokrasi. Saya kira, tidak ada keraguan bahwa jalan melalui hak angket di DPR adalah sebuah keniscayaan,” ujar Hikam di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, untuk melalui proses hak angket, ada dua jalur yang harus ditempuh. Pertama, jalur elektoral dan yang kedua adalah hukum formal.  

“Hak angket, saya kira, lebih elegan ketimbang ribut-ribut di luar. Apalagi dibandingkan dengan pilihan masyarakat sipil untuk mengambil jalan satunya lagi, yaitu gerakan masyarakat. Nah, kalau memang masyarakat sipil yang sekarang sudah melihatnya sebagai sesuatu keniscayaan, kemudian dari kalangan partai politik masih ada sakwasangka atau keraguan, dinamikanya akan menjadi semakin kompleks,” tuturnya. 

Di sisi lain, apabila kalangan partai politik cenderung wait and see, dikhawatirkan akan terjadi perlombaan antara komunitas politik dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya, kata dia, hak angket adalah wajar, baik dari sudut pandang legalitas formal politik maupun etik. 

“Saya tidak mengatakan seluruh masyarakat sipil sepakat ya. Tetapi mayoritas yang prodemokrasi, cenderung memastikan bahwa hak angket sebagai alternatif utama,” kata Hikam. 

Hikam mengingatkan, bahwa secara teknis jalan yang akan ditempuh para pendukung hak angket tidak mudah, sebab ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. 

“Tanpa Partai NasDem, misalnya, berdasarkan persyaratan jumlah anggota yang mengajukan hak angket, belum dapat dipastikan cukup. Tetapi, pada akhirnya, langkah politik Pak Jokowi, termasuk pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri ditambah pertemuan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bisa dilihat sebagai upaya mengamankan posisi Pak Jokowi, di tengah bergulirnya penggunaan hak angket begitu kuat,” kata Hikam. (red)

Seiring derasnya gelombang kritik yang ditujukan kepada KPU RI, Rahmat berharap, KPU menjelaskan secara terbuka kebijakan terkait penyelengaraan Pemilu kepada para peserta Pemilu dan masyarakat luas. 

“Namanya komunikasi, itu kan menginginkan transparansi. Misalnya, kami nggak bisa tahu jika ada calon legislatif yang bermasalah ijazahnya. Baru kemudian kalau ada masalah di masyarakat, kami meminta KPU membuka data kepada kami. Ini jelas, Bawaslu tidak berhak mengawasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,” kata Bagja usai menghadiri seminar Kebijakan Publik, dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Bagja mengatakan, aplikasi Sirekap yang bermasalah, seharusnya KPU menjelaskan kepada publik pemberlakuan dan persoalan yang dihadapi sistem itu. 

Ia mengaku, Bawaslu telah meminta pemberhentian sementara untuk mengkonversi gambar menjadi teks.

“KPU harus terus-menerus menjelaskan kepada publik, bagaimana sistem informasi itu berlaku, kenapa ada kebijakan A dan kebijakan B. Dan, kami sudah meminta pemberhentian sementara konversi gambar ke teks. Kita fokus pada rekapitulasi berjenjang tapi dengan catatan, Formulir C Hasil harus diunggah ke Sirekap,” jelasnya. 

Sementara itu, perihal rekapitulasi berjenjang, Bagja mengingatkan semua pihak agar mencermati dan mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sebab, menurutnya pada tahapan ini, rekapitulasi berjalan berdasarkan sinkronisasi antara foto dan hasil konversi suara melalui aplikasi Sirekap. 

Selain itu, pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, anggota PPK akan membuka kotak suara dan mengeluarkan Formulir C Hasil dari TPS. Data pada formulir itu, kemudian akan dicocokkan dengan data di Sirekap. (red)

Adapun 3 partai pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Menurut dia, dukungan sekjen dari 3 parpol pengusung Anies-Muhaimin, untuk menggulirkan hak angket di DPR merupakan cara terbaik untuk mengklarifikasi berbagai bentuk kecurangan Pemilu 2024 . 

"Kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini," kata Ganjar, usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Meski sama-sama mendorong DPR menggulirkan Hak Angket, Ganjar mengaku belum pernah berkomunikasi pribadi dengan kubu Anies-Muhaimin terkait langkah itu. 

"saya belum berkomunikasi secara pribadi," kata capres berambut putih yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar berpendapat, hak angket bukan hanya menjadi kepetingan dari partai pengusung paslon 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) saja, melainkan seluruh partai peserta pemilu yang berkontestasi, termasuk dari kubu Amin. 

Apalagi sudah ada klaim kemenangan dari paslon 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara resmi. 

Selain itu, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik) yang menjadi basis data penghitungan suara hasil Pemilu 2024 juga mengalami error bahkan failed, sehingga sangat wajar untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki masalah tersebut. 

Bahkan, ada kecurangan lainnya yang juga ditemukan selama tahapan pemilu termasuk proses pemungutan suara yang melibatkan aparatur negara. 

"Untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan melalui hak angket itu paling bagus, paling fair," tutur Ganjar. 

Dia menambahkan, dengan diproses melalui hak angket, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat dan menilai kecurangan di Pemilu 2024.

"Nanti bisa dilihat siapa yang benar, jadi Hak Angket menurut saya cara yang paling pas lah," ungkap Ganjar. (red)

Hal itu diungkapkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu usai bertemu  Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024),

Seperti diketahui, JK adalah pendukung pasangan calon (paslon) nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara  PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini muncul wacana meluncurkan hak angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024. Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu,  Adian belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.

Pada kesempatan itu, aktivis 1998 itu memastikan, bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid dalam rencana menggulirkan hak angket di DPR. Hal itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian merespons kabar bahwa PDI Perjuangan tidak solid dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 03  sudah mulai menjalin komunikasi. 

Sebelumnya, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan siap mendukung dan membantu PDI Perjuangan jika menggulirkan hak angket.

Hal itu disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (* Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (red)

Usulan hak angket, yang merupakan ranah DPR RI, disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.  

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” ujar Rahmat usai pemaparan Hasil Pengawasan Bawaslu pada seminar Kebijakan Publik, Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024). 

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bagja mengatakan, fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket. 

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” paparnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” lanjut Bagja. 

Pada kesempatan itu, Bagja juga mengungkapkan, bahwa telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” jelas dia. 

Menurut Bagja, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya. 

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja menyatakan, telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. 

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya. (red)

“Sebenarnya anomali berasnya mahal. Kemarin saya tanya mencapai Rp19 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram. Mestinya yang dilakukan ya operasi pasar,” ujar Ganjar saat ditanya awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Capres berambut putih itu juga menyinggung soal bantuan sosial (Bansos) yang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Bansos dapat meringankan beban masyarakat, namun jika dilakukan di saat momentum Pemilu akan memunculkan interpretasi yang berbeda.

“Kalau Bansos itu untuk menolong masyarakat itu cerita baik tapi momentum pas Pemilu akan menjadi interpretasi yang berbeda,” paparnya.

Ganjar pun menegaskan solusi untuk mengatasi kenaikan harga beras adalah dengan menurunkan semua instrumen terkait dan segera melakukan operasi pasar.

“Kalau hari ini harga beras naik solusinya bukan Bansos tapi operasi pasar. Kalau tidak, maka seperti kemarin saya keliling harga Rp14 ribu sampai Rp 15 ribu dan sekarang sampai Rp19 ribu saya kira sudah alert buat pemerintah. Segera seluruh instrumen diturunkan. Saya kira manajemen ini tidak sulit hanya butuh mau saja,” tandasnya. (red)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago mengatakan, kronologi penangkapan WN Jepang berinisial YY yaitu berawal saat personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di Perairan Perairan Pulau Bulan Kecamatan Bulang, Kota Batam pada 31 Januari 2024.

Adapun temuan pada patroli yakni satu kapal boat memuat 7 (tujuh) orang dengan keterangan identitas yaitu satu orang pria sebagai Tekong, satu orang pria sebagai ABK, dan lima orang penumpang yang terdiri atas satu orang pria berkewarganegaraan asing (WNA), dua orang pria dan dua orang wanita yang merupakan WNI.

Setelah dilakukan interogasi mendalam di perairan, ditemukan dugaan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural menuju negara Malaysia terhadap empat orang penumpang WNI tersebut.

Atas dugaan terjadinya perlintasan keluar wilayah Indonesia secara ilegal, seluruh penumpang termasuk Tekong dan ABK dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Satpolairud Polresta Barelang juga menemukan hasil pemeriksaan terhadap satu orang penumpang pria WNA bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kartu identitas dan dokumen penting lainnya.

Pada tanggal 2 Februari 2024, telah dilakukan serah terima tahanan satu orang WNA oleh Satpolairud Polresta Barelang kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota Barelang (Satpolairud Polresta Barelang), tahanan deteni WNA tersebut pertama kali mengakui bahwa yang bersangkutan bernama Hajime Hatanaka dan lahir di kota Nagoya negara Jepang pada tanggal 15 Maret 1984 dengan nomor paspor MU9811812.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan berkoordinasi kepada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri), kami menemukan bahwa identitas asli tahanan deteni WNA tersebut berinisial YY dan lahir di Miyatsu, Kyoto, Jepang pada tanggal 28 Januari 1981. YY diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 2 April 2021 melalui Bandara Internasioonal Soekarno-Hatta dan menggunakan paspor No. TR3821024,” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Erdi menuturkan, pihaknya menemukan bahwa WN Jepang berinisial YY merupakan DPO Interpol (Blue Notice) dengan No. Notice: B-3931/12-2022 atas dugaan pelanggaran penipuan.

Erdi menegaskan, pengungkapan ini merupakan koordinasi yang baik antara Polri dengan pihak Imigrasi.

“Polri telah koordinasi dengan pihak imigrasi, kemudian komunikasi Polri dengan kepolisian Jepang sangat baik dalam wadah interpol,” katanya. (red)

Pj Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan rasa dukacitanya mendengar kabar ini. “Atas nama Pemprov DKI Jakarta dan sebagai pribadi, saya menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Bapak Fadjar Panjaitan,” ujar Heru.

Semasa hidupnya, Fadjar mengabdikan diri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta. Ia menapaki karier mulai dari staf kelurahan, dan pensiun di posisi puncak sebagai Sekretaris Daerah. Di antara periode tersebut, ia sempat menduduki berbagai posisi seperti camat, Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kepala Biro Administrasi Wilayah, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

“Selama menapaki karier, sampai di posisi tertinggi sebagai Sekda, Pak Fadjar dikenang sebagai pribadi yang baik,” lanjut Heru. Menurutnya, Fadjar adalah panutan bagi para penerus di birokrasi Provinsi DKI Jakarta. Fadjar menjadi Sekda pada masa Gubernur Fauzi Bowo dan Gubernur Joko Widodo. Selama 2010-2013 itu ia mengantarkan transisi kepemimpinan dengan baik.

Kecintaan Fadjar kepada Jakarta dan negeri ini juga tidak surut meski sudah tidak menjadi ASN. “Setelah purnabakti dari kedinasan, ia pun masih mengabdikan diri untuk Gerakan Pramuka di DKI Jakarta. Semoga amal ibadah dan kebaikan beliau diterima Allah SWT,” tutup Heru.(red)

Asep mengatakan, berkas dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis 15 Februari dengan total ada 4 orang tersangka.

“Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/19/X/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim polri, tanggal 23 Oktober 2023, penyidikan perkara perjudian online melalui url https://www.bolehplay.com/ dan www.sepaktop.com dengan website yang bernama SBOTOP, telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung dengan diterima dua surat P21 untuk empat tersangka oleh penyidik pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya, rabu (21/2/2024).

Adapun empat tersangka tersebut yakni atas nama Luis, Deddy Riswanto, Santoso dan Tan Roland Rustan. Keempatnya memiliki peran yang berbeda-beda.

Tersangka Luis bertugas menyiapkan rekening deposit dan rekening withdrawal, akun payment gateway, handphone, SIM card, serta token yang sudah terkoneksi dengan rekening (M-banking) pada situs SBOTOP, yang kemudian diserahkan kepada saudara “U” selaku pemilik situs SBOTOP yang merupakan warga negara Thailand.

Sementara Deddy Riswanto berperan menawarkan atau mencari kepada orang-orang untuk membuat rekening bank yang digunakan di website judi online. Setelah rekening-rekening didapatkan akan diberikan kepada tersangka Luis untuk digunakan di website judi online.

Selanjutnya tersangka Santoso berperan sebagai penyedia rekening dan akun payment gateway atas perintah dari tersangka Deddy Riswanto yang diperuntukan operasional penyelenggaraan perjudian online website SBOTOP.

Terakhir tersangka Tan Roland Rustan berperan sebagai penyedia layanan payment gateway dengan bentuk Qris, Virtual Account dan Disbrusement kepada website Judi online.

"Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Batam,” kata Asep.

Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni dari tersangka Luis yaitu 76 buku tabungan, 5 token key, 6 stempel PT, 90 kartu atm bank, 1 bundel QR code, 1 Unit Apartement One Residence Batam dan uang sebesar kurang lebih Rp 5 miliar.

Dari tersangka Deddy Riswanto disita 1 unit tablet, 3 unit handphone, 22 buku tabungan, 27 kartu ATM, 1 bundel kartu perdana dan 1 bundel cek.

Selanjutnya dari tersangka Santoso disita 3 unit handphone, 1 unit laptop, 1 token key, 1 buku rekening, 9 kartu ATM, 1 bundel bukti setoran awal pembukaan rekening, 1 bundel bungkus kartu perdana, 6 bundel cek, 1 bundel dokumen PT. Badang dan 3 unit handphone.

Penyidik juga menyita beberapa barang bukti dari tersangka Tan Roland Rustan yakni 1 lembar foto copy KTP atas nama Tan Roland Rustan, dua unit Handphone merk Iphone, 1 unit laptop merk Apple jenis Macbook Pro warna silver, satu unit tablet merk Apple jenis Ipad Air 4th Generation warna grey, tiga buah buku tabungan Bank, satu buah pasport atas nama Tan Roland Rustan, satu buah kartu ATM Bank BNI atas nama Cahaya Jakarta Selatan dan tujuh unit token Bank.

Adapun para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (2) Jo 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. (red)

Agus Harimurti Yudhoyono dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Agus menuturkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insyaallah saya akan jalankan sekuat tenaga walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara,” tuturnya. (red)

Hadi Tjahjanto dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hadi pun menyampaikan akan menjaga kehormatan tersebut dengan baik.

“Kita ketahui bersama bahwa kehormatan itu sudah diberikan sejak tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI kemudian sebagai Menteri ATR/BPN dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tentunya adalah suatu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan bahwa dirinya akan terus berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Tanah Air.

“Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini adalah tugas bagi seluruh komponen,” tutur Hadi. (red)

Plh Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol. Sabaruddin Ginting mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar di alat incenerator diantaranya 42.093 gram sabu-sabu, 0,0485 gram ganja sintetis dan 515,8 gram synthetic cannabinoids. 

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan sebelas orang tersangka," ujar Sabaruddin Ginting saat memberikan keterangan pers, Kamis (22/2/2024). 

"Sebelum barang bukti dimusnahkan, BNN RI terlebih dahulu melakukan uji sampel oleh tim Pusat Laboratorium Narkotika, dengan seperangkat alat uji lapangan," ucapnya menambahkan. 

Dari tiga kasus yang berhasil diungkap oleh BNN RI, satu diantaranya masih dalam proses pengembangan penyelidikan. Untuk dua kasus lainnya para tersangka di tuntut dengan Pasal 114 ayat 2, juncto Pasal 132 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 2, juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

"Maksimal hukuman bagi para tersangka dengan sangkaan pasal-pasal itu, adalah hukuman mati," tegas Sabaruddin. 

Adapun kronologis pengungkapan dua kasus yang sudah mendapatkan ketetapan dari kejaksaan, adalah berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya penyeludupan narkotika jenis sabu. Penyelundupan dilakukan oleh sindikat jaringan internasional dari Malaysia menuju Indonesia. 

"Dari Penang Malaysia melalui wilayah perairan di Aceh Timur," kata Sabaruddin. 

Pada Minggu (7/1/2024) BNN RI bersama Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di Aceh Timur. Dan pada hari Selasa (9/1/2014) sekitar pukul 08.30 WIB tim menghentikan sebuah perahu warna cokelat yang disebut dengan perahu kepala dua, di Perairan Langsa Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. 

"Lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap kapal dan berhasil menemukan 40 bungkus plastik sabu dengan berat total 42,177 gram atau 42,17 Kilogram," ucap Sabaruddin. 

Petugas gabungan kemudian mengamankan anak buah kapal (ABK) inisial AB dan FA alias M. Berdasarkan pemeriksaan kedua tersangka, petugas selanjutnya mengamankan lima tersangka lainnya inisial SA, MD, AM, MA dan HU. 

Untuk kasus kedua yang diungkap pada hari Kamis (1/2/2024), berawal dari informasi masyarakat BNN RI mengamankan dua orang pria inisial NM dan AW, atas temuan paket ekspedisi berisi 515,8 gram synthetic cannabinoids yang berasal dari Tiongkok. 

"Penangkapan dilakukan disebuah rumah di Petamburan, Jakarta Pusat. Paket berisi bahan utama pembuat ganja sintetis ini dikemas dalam dua bungkus aluminium foil. Masing-masing berisi synthetic cannabinoids dan potassium carbonate," kata Sabaruddin. 

Berdasarkan pengakuan keduanya, barang bukti ini milik dari seseorang inisial DSN alias BE yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Sementara untuk barang bukti ganja sintetis seberat 0,0485 gram merupakan sisa uji laboratorium, yang saat ini juga akan kita musnahkan," terang Sabaruddin. 

Dasar hukum kegiatan pemusnahan ini adalah Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di pasal ini disebutkan BNN RI dalam hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti tersebut mendapatkan ketetapan dari kejaksaan setempat. 

Sedangkan pada Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa sebagian kecil barang buktika narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. 

"Kewenangan penyidik dalam pemusnahan barang bukti tersebut juga tertuang dalam Pasal 75 huruf K, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Sabaruddin. 

Sekretaris Utama BNN, Irjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan dengan adanya penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika ini pihaknya mengklaim berhasil menyelematkan 48.614 jiwa, dari potensi penyalahgunaan narkotika. (red)

Politikus berambut putih itu mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menyikapi hal itu, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” tandasnya.

Diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi beberapa kejanggalan, terutama proses rekapitulasi KPU melalui Sirekap. Selain itu, munculnya dugaan kecurangan-kecurangan dalam penghitungan kertas hasil suara di banyak TPS. (red)

Ia mengatakan, saat ini, rakyat tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan stasiun televisi iNews, Selasa (20/2/2024).

Caleg dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan, bahwa sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres). Berbagai dugaan kecurangan itu telah ditemukan rakyat dan partai politik (parpol), hanya saja bingung akan dilaporkan ke lembaga mana. 

“Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana? Mau tidak mau pilihannya hak angket. Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu. Hati-hati,” lanjutnya.

Selain Adian, narasumber lain pada dialog itu adalah Refly Harun dari Dewan Pakar Timnas AMIN, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Maman Abdurrahman, akademisi Rocky Gerung, pengamat politik M Qodari, dan Ketua CISSReC Pratama Persadha.

Adian yang dikenal sebagai aktivis 1998 menegaskan, bahwa bahwa parlemen (DPR) harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya, apakah salah atau tidak. 

Parlemen, ujarnya, harus bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran rupiah yang diteken dalam APBN.

Dia menegaskan bahwa rangkaian kecurangan pada Pemilu 2024 tidak hanya berhenti dalam angka-angka.

Adian menyebut bahwa perhitungan perolehan suara pada Sirekap bisa berubah dalam sehari. Dia menyebut dirinya kehilangan 470 suara.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa peluang kecurangan pada pilpres akan lebih besar dibanding pileg karena jumlah kertas suara dan tempat pemungutan suara (TPS) lebih banyak.

“Kalau untuk 15 ribu TPS di Bogor bisa terjadi kecurangan. Peluang kecurangan lebih mungkin terjadi pada pilpres dengan 800 ribuan TPS,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini pun menyinggung tanggung jawab negara dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, angka perolehan suara yang dipublikasi KPU melalui Sirekap berubah-ubah dan ada penggelembungan.

Dia mempertanyakan apakah data yang dipublikasi Sirekap, termasuk kabar bohong (hoaks) atau bukan. Jika termasuk hoaks, maka ada sanksi karena menyebarkan kebohongan publik.

“Menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoaks, karena data Sirekap itu tersebar kok. Artinya, harus ada langkah politik di parlemen,” pungkasnya. (red)

Menurut Kapuslitbang Polri, Brigjen Pol Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin merajalela.

“Pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks,” ujar Iswyoto kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Menurut dia, langkah ini juga diikuti dengan penelitian dan pengembangan di Siber Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.

Analis Utama Puslitbang Polri Kombes Pol Ade Djadja Subagdja mengungkapkan bahwa meningkatnya serangan malware dan kejahatan siber menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh DIT Tipidsiber Bareskrim Polri saat ini telah mencapai titik overload.

“Pembentukan pasukan siber di setiap Polda menjadi solusi untuk mengatasi tantangan kejahatan virtual yang semakin kompleks,” ujar Ade Djadja.

Penelitian dan pengembangan di Siber Polri perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.(red)

PDI Perjuangan dalam Surat Pernyataan Penolakan yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI, pada Selasa (20/2/2024).  

"PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno," bunyi surat pernyataan tersebut. 

Dijelaskan, penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. 

Selanjutnya, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024. 

PDI Perjuangan menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda, sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. 

"KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat," demikian bunyi pernyataan.

PDI Perjuangan menyampaikan, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil, sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

"Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tegas PDI perjuangan. 

Selain menolak penggunaan Sirekap, PDI Perjuangan juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang meninadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. 

Hal itu, dinilai dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. 

PDI Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat/publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. (red)

Mengutip keterangan Ray di akun TikTok @rayrangkuti259, Selasa (20/2/2024), pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam untuk mendukung kepentingan Jokowi dan bersambut dengan kepentingan Paloh.

Salah satu agenda yang akan disampaikan parpol nonkoalisi Jokowi yang tidak medukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket untuk dugaan penggunaan Bansos demi kepentingan elektoral. Dalam hal ini, Presiden Jokowi terlibat langsung untuk pemberian bansos.

“Potensi ini besar karena parpol yang tidak mendukung paslon 02 kalau ditotal jumlahnya mencapai 314 kursi di DPR. Jadi mayoritas dibanding parpol yang mendukung Jokowi,” ujar mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) ini.

Lebih lanjut, dia menduga Jokowi berharap agar NasDem tidak terlibat langsung jika hak angket itu tetap digulirkan parpol bukan pendukung paslon 02.

Diketahui, NasDem bersama PKS dan PKB mendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, mungkin agar tidak terjadi pelaksanaan hak angket itu salah satu meminta pengertian dari Nasdem kalau hak angket itu nanti tetap berlangsung setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya.

NasDem Jadi Jembatan

Ray menyebut bahwa pernyataan Jokowi pasca-pertemuan itu perihal jembatan bisa dimaknai dalam kalimat lain, bahwa kemungkinan NasDem diminta atau diharapkan Jokowi agar menjadi jembatan bagi upaya meredam untuk lahirnya hak angket.

Dia menegaskan, hak angket memang penting karena baru kali ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu penggunaan uang megara (bansos) yang sedikit banyak berimplikasi terhadap elektoral atau kenaikan suara.

“Indikasi ini yang perlu dicari tahu, benar atau tidak, seperti apa. Karena pada saat bersamaan seperti kita ketahui terjadi lonjakan harga beras, dan beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran. Ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dilakukan presiden menjelang pilpres,” kata Ray.

Artinya, situasi sekarang ini memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan hak angket karena kenyataannya pengunaan Bansos untuk kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius bagi elektabilitas paslon tertentu.

Ray juga mengaku terkejut atas pertemuan Jokowi dan Paloh. Pertemuan itu, menurutnya, terlalu terburu-buru di tengah relawan beserta saksi paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 berjibaku di lapangan untuk memastikan pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 berjalan baik jujur dan adil.

“Pertemuan keduanya mengaburkan semangat para relawan dan saksi karena belum apa-apa, dua tokoh besar ini bertemu,” pungkasnya. (red)

Hadi yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikabarkan akan menggantikan Mahfud MD, yang mengundurkan diri pada 1 Februari 2024. Saat itu, Mahfud mengundurkan diri untuk fokus berkampanye Pilpres 2024.

"Saya kenal baik Pak Hadi. Dia orang baik," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mahfud mengungkapkan, Hadi yang juga mantan Panglima TNI adalah figur yang layak untuk menempati posisi Menko Polhukam.

Hadi adalah figur berpengalaman di bidang militer, khususnya Angkatan Udara (AU). Ia pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Sekretaris Militer.

"Saya mengetahui rencana pengangkatan Pak Hadi melalui media. Saya pikir boleh juga, ya boleh juga," jelas dia.

Saat ini, Presiden Jokowi menugaskan Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam hingga pengangkatan pejabat definitif. (red)

sumber kekeliruan (error) input data atau data entry melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024.

Mahfud menyatakan, kekeliruan sistem aplikasi Sirekap bukan hanya dipermasalahkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga hampir seluruh warga Indonesia.  

“Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di Indonesia mempersoalkan Sirekap. Bahkan, sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik untuk Sirekap itu,” kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mahfud menyatakan, audit harus dilakukan lembaga independen meski KPU berkukuh bahwa audit internal KPU sudah dilakukan oleh lembaga berwenang. 

Audit, lanjutnya, harus dilakukan lembaga agar terhindar dari indikasi kecurangan.

“Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data KPU sekalian. Saya mendengar dari KPU, sudah diaudit lembaga yang berwenang. Menurut saya, bukan lembaga berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik. Harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, dan itu bisa!” tegas Mahfud.

Iya menyatakan, beberapa hari lalu, anggota Komisioner KPU Idham Holik mengatakan Sirekap siap diaudit.

"Nah, ayo dong, lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang," lanjutnya. 

Mahfud menenkankan, bahwa kejujuran Pemilu itu menyangkut semua, terutama masa depan bangsa dan demokrasi.

Tidak Bisa Dikoreksi

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat mengoreksi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang salah terbaca oleh Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap).

"Untuk perolehan suara pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai t hasil pembacaan Sirekap," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroes pada Konferensi Pers di Gedung KPU, Jakarta, Senin (19/2/2024) malam. 

Betty mengungkapkan, bahwa koreksi data yang tidak sesuai dilakukan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme Sirekap web (https://sirekap-web.kpu.go.id), sementara sistem dapat membacanya jika terjadi ketidaksesuaian. 

Betty menegaskan, bahwa Sirekap adalah sebuah sistem informasi yang telah dirancang untuk memastikan kontrol, pemantauan, dan keamanan data yang terjaga. 

KPU membantah klaim bahwa sistem ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, dan menggarisbawahi bahwa penggunaannya telah memberikan dukungan yang besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

"Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaannya, sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi," demikian pernyataan KPU RI dari keterangan pers yang diterima, Selasa (20/2/2024).

Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah aplikasi yang dikembangkan KPU. Aplikasi ini berfungsi untuk mempublikasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (red)

Bareskrim mengaku bakal melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap iklan judi slot yang ramai dikeluhkan warganet Twitter beberapa waktu belakangan.

“Halo sobat siber. Terimakasih atas informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud,” kata akun X alias Twitter Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri @CCICPolri, dikutip Senin (19/2/2024).

Mereka juga meminta warganet untuk melaporkan langsung ke email resmi Bareskrim Polri apabila masih ada informasi tambahan.

“Jika ada informasi lain yang perlu kami tindak lanjuti silahkan menghubungi kami melalui email di laporkan@patrolisiber.id,” tulis akun tersebut.

Keluhan iklan judi online ini bermula dari seorang akun Twitter bernama Ilhamzada. Ia mengaku resah dengan banyaknya rekomendasi iklan judi online yang tampil dari beberapa akun resmi. (red)

"Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (19/2/2024).

Hasyim menambahkan, data petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia tersebut dihimpun sejak 14 Februari hingga 18 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Dia merinci petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat kelurahan hingga TPS. Selain itu ada petugas perlindungan masyarakat (linmas) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Dengan rincian anggota PPK satu orang di tingkat kecamatan, anggota KPPS di kelurahan empat orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan suara di TPS ada 24 orang," tuturnya.

Selain itu, Hasyim juga menyampaikan soal petugas penyelenggara pemilu yang sakit. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat lebih dari 4.500 orang.

"Untuk yang sakit 4.567 orang dengan rincian di tingkat kecamatan (PPK) 136 orang, di tingkat PPS desa/kelurahan ada 696 orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, Linmas yang sakit ada 364 orang," terangnya.

Menurut Hasyim, terhadap petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akan diberikan santunan setelah dilakukan verifikasi dan pelengkapan dokumen. Adapun santunan sebesar Rp36 juta.

"Sampai saat ini, santunan yang telah disalurkan sebanyak empat orang anggota badan ad hoc yang meninggal dari 71 orang yang meninggal," tukasnya. (red)

Hasyim juga sebelumnya, sudah dijatuhi sanksi pelanggaran berat etik terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, pada 5 Februari 2024.

Dia juga kena sanksi etik karena pernyataan kontroversial mengenai sistem pemilu, pertemuan dengan Ketua Partai Republik Satu, dan tindakannya yang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai kuota 30% untuk caleg petempuan.

Mengutip keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, pada Selasa (20/4/2024), Juru Bicara Koalisi Gufron Mabruri dari Imparsial menegaskan, bahwa pernyataan Ketua KPU jelas melanggar atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. 

"Ketua KPU seharusnya secara tegas menghormati dan menegakkan semua aturan terkait dalam pelaksanaan pemilu. Pengabaian terhadap aturan ini dapat mengganggu integritas dan legitimasi proses dan hasil pemilihan serta merusak demokrasi secara keseluruhan," tegas Gufron. 

Selain mendesak Ketua KPU dicopot, Koalisi juga meminta legitimasi pemilu segera dipulihkan sebagai instrumen luhur kedaulatan rakyat. 

"KPU sudah dibajak rezim begitu pula dengan proses pemilu yang terjadi, sehingga pemilu dan penyelenggara pemilu tidak legitimate," lanjutnya.

Koalisi juga mendesak DPR RI segera mengevaluasi dan membentuk KPU yang baru, dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk pelaksanaan pemilu ulang di seluruh wilayah di Indonesia. 

Gufron menambahkan bahwa berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, terdiri atas PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII)

Kemudian, Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh.

Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI. (red)

Komandan Pasmar 2 diserahterimakan dari Brigjen TNI (Mar) Y. Rudy Sulistyanto, S.E. kepada Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusdikbangspes Kodiklat TNI, sedangkan Brigjen TNI (Mar) Y. Rudy Sulistyanto, S.E., selanjutnya menjabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhanas RI. Upacara serah terima jabatan Komandan Pasmar 2 di hadiri Komandan Pasmar 2 dari masa ke masa, Pejabat TNI wilayah Surabaya, Pejabat Utama Korps Marinir, Pejabat Forkopimda Jawa Timur dan keluarga besar Pasmar 2.

Dalam amanatnya Komandan Korps Marinir mengatakan bahwa, Pasmar 2 yang merupakan salah satu komando pelaksana utama yang kekuatan tempurnya terpusat di Surabaya serta membawahi beberapa pertahanan pangkalan yang tersebar di wilayah tengah dan timur Indonesia mulai dari pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan saat ini diawaki oleh prajurit petarung yang terlatih serta dipersenjatai dengan alutsista strategis TNI AL dengan tugas pokok membina kekuatan kesiapan operasional satuan Marinir sebagai pasukan pendarat TNI Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan Operasi Amfibi, Operasi pertahanan pantai dan Operasi di pulau-pulau terluar strategis serta operasi tempur lainnya. Pasmar 2 juga berkewajiban untuk melaksanakan operasi militer selain perang baik dalam menunjang stabilitas nasional termasuk bantuan kemanusiaan.

Lebih lanjut dikatakan, Pasmar 2 telah mampu menunjukkan kinerja positif bagi organisasi Korps Marinir dengan mempersembahkan berbagai macam prestasi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk berkontribusi nyata bagi masyarakat sebagai implementasi dari tugas operasi militer selain perang.

Upacara dimeriahkan dengan penampilan Prajurit dalam bela diri Chadrick, Serangan Kilat, displai Drumband Sangkala Yudha Perkasa yang tampil memukau di hadapan para undangan dan atraksi terjun payung oleh Pasukan khusus dari Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir yang dilaksanakan dalam 1 Sorty 2 Run pada ketinggian 10000 feet dengan menggunakan pesawat Cassa dari Skuadron 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Surabaya.(red)

Kendati begitu, keputusan terkait sikap politik merupakan urusan internal partai. Dia mengaku pertemuan dengan Surya Paloh tersebut baru tahap awal.

"Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya, saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan partai-partai," ungkap Jokowi usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Jakarta, Senin (19/2/2024).

Disinggung soal menjembatani Partai Nasdem untuk masuk koalisi Prabowo-Gibran, Jokowi menegaskan dirinya ingin menjadi jembatan untuk semua partai politik.

"Jembatan untuk semuanya, saya ingin jadi jembatan untuk semuanya, kalau urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/2) malam. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Paloh membahas dinamika politik dan pemilu.

'Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," ungkap Koordinator Staf Presiden, Ari Dwipayana. (red)

Seleksi perdana gelombang 1 yang berlangsung pagi tadi juga dipantau Indra Sjafri yang juga Direktur Teknik PSSI.

"Saya hadir melihat langsung seleksi U-16. Jadi saya memang ditugaskan Ketum untuk bertanggung jawab atas tim U-20 dan U-17. Namun, saya hanya fokus sebagai pelatih kepala di tim U-20. Untuk U-17, saya mendelegasikan Nova Arianto sebagai pelatih kepala tim. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang menangani dua tim sekaligus sebagai pelatih kepala (Senior dan U-23). Di sini, saya ingin adanya regenerasi kepelatihan," jelas Indra.

Nova Arianto pun mengucapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih PSSI dan coach Indra Sjafri yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk mengemban tugas menangani tim U-16," katanya.

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan memperbaikinya dari bawah agar pemain bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya," sambung Nova.

Seleksi tim U-16 sore nanti akan ada internal game. Kegiatan ini terbagi dalam tiga gelombang, yang nantinya akan berakhir pada 21 Februari 2024 untuk gelombang pertamanya.(red)

Ganjar-Mahfud membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Partai pengusung Pasangan Capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang berada di di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. 

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2/2024). 

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. 

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.  

Terkait dengan itu, lanjutnya, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. 

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu. 

Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oileh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar. 

Butuh Dukungan

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.

Sementara itu, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan rencananya menempuh jalur hukum terkait sengketa pemilu di DPR tengah dimatangkan tim khusus yang telah terbentuk. 

Tim khusus yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud dipimpin oleh dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua.

Dia mengungkapkan, tim khusus dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024. 

Megenai langkah hukum yang akan ditempuh, termasuk penggunaan hak angket di DPR, Arsjad mengatakan, sepenuhnya menyerahkan kepada hasil koordinasi Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Adapun Usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung di pembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang. (red)

Kecurangan Pemilu 2024, yang digelar 14 Februari 2024 tidak bisa diterima dengan alasan demi keamanan negara, karena yang ditipu bukan hanya pemilih tapi seluruh rakyat Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum Unand itu menuding bahwa penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja membiarkan input data jumlah suara yang tidak masuk akal ke dalam sistem teknologi informasi (TI).

Dia juga mengungkapkan beberapa modus kecurangan pada Pemilu 2024, di mana pada satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal ada 300 pemilih, tapi pada kenyataannya ada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendapat 600 suara.

Seharusnya, sistem TI KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS. 

“Luar biasa kecurangan, ketidaksiapan KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar itu hancur semua,” kata Feri dalam kanal Abraham Samad Speak Up yang dipantau Senin (19/2/2024).

“Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi, sehingga pada hari penghitungan, input data meledak suara paslon 02. Secara psikologis politik dia sudah dianyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan,” lanjutnya.

*Gandakan Perolehan Suara*

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan, ada psikologi politik bermain untuk seolah-olah memenangkan pertarungan.

Dikatakan, jika salah satu paslon dibuat menang dengan menggandakan perolehan suara berkali lipat, dan setelah dilakukan perbaikan data, ternyata suaranya tidak cukup, maka paslon yang mengklaim menang akan heboh sendiri.  

Apalagi, ada paslon yang mendeklarasikan kemenangan. Padahal, fakta-fakta kecurangan pemilu nyata dan tidak masuk akal.

“Saya mohon maaf kepada KPU dengan membiarkan input data yang tidak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya sederhan saja, setiap suara lebih dari 300 ditolak, diperbaiki dulu,” paparnya.

Feri membandingkan sistem input data hasil pemilu oleh masyarakat sipil untuk membuat program pendataan C hasilnya jauh lebih canggih dibandingkan KPU, yang mengelola dana miliaran rupiah.

“Bagi saya ini aneh, jangan-jangan KPU terlibat, menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dikatakan menang,” ujarnya

Menurut Feri, ada permainan pada sistem TI. Itulah sebabnya, ujarnya, KPU tidak pernah berani membuka sistem TI untuk dilakukan cek dan ricek semacam audit forensik TI.

Potensi Dua Putaran

Fery juga menyindir perbaikan data KPU yang berbasis kritik masyarakat di media sosial. Seharusnya, KPU memperbaiki data dengan cara melakukan cross check atas atas data yang dimilikinya. Menurutnya, masih ada data-data yang tidak diketahui publik. Oleh karena itu, masih banyak hal yang disembunyikan KPU. 

“Masih banyak hal yang disembunyikan KPU, tidak terbuka dan sekedar minta maaf dalam konteks ini tidak cukup. Ini sudah melakukan penipuan serius di mana orang sudah deklarasi diri seolah-olah menang padahal angka sangat potensial dua putaran,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Feri juga mengungkap penggelembungan suara para paslon dalam kasus seorang pemilih mencoblos lebih dari sekali. Berdasarkan logika sengketa pemilu, pada kasus seperti ini harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Mengutip keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja pada Kamis (15/2/2024), ada potensi PSU di 2.413 TPS. Dari pantauan pada tahap pemungutan suara ditemukan bahwa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. 

Dia menyebut, jika pada satu TPS ada 300 pemilih, ada sekitar 800 ribu suara untuk satu jenis kecurangan. Ini belum termasuk orang yang punya hak pilih, tapi tidak bisa memilih, serta kecurangan yang tadak kelihatan dalam angka-angka yang masif di tengah masyarakat seperti intimidasi oleh aparat, politik uang, ancaman kepada kepala desa.

Hal lain yang patut disoroti pada Pemilu 2024 adalah ada sekitar 8 juta pemilih penyandang disabilitas, tetapi KPU hanya mencatat 1 juta orang. 

Dia menilai hal ini terkait dengan kewajiban KPU menempatkan huruf braille saat pencobloan, sehingga ketika memasuki bilik suara, seorang tunanetra tidak perlu dituntun. Kalau ada penuntun saat mencoblos, ini akan menjadi masalah jika yang diminta bukan yang ingin dicoblos.

“Jika penuntun sebagai pelaku kecurangan, maka akan ada 8 juta suara disabilitas yang dicurangi suaranya,” pungkasnya. (red)

Kompol Choky Margan, S.ST.selaku komandan KP. Belibis – 5007 menerangkan “Penangkapan bemula saat Tim KP. Belibis – 5007 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Perairan Teluk Pangkep masih tinggi tingkat aktivitas Nelayan Pelaku Handak/Bom ikan,”

“Dari informasi tersebut maka hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WITA Tim KP. Belibis – 5007 melaksanakan pengawasan dan pemantauan di wilayah Perairan tersebut,” jelasnya.

” Sekira Pukul 09.30, Tim KP. Belibis – 5007 mendengar suara letusan sebanyak 4 kali di perairan Pangkep, Gusung Palekko, Kel.Mattiro Ujung, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkajene kemudian Tim KP. Belibis – 5007 mendekati arah suara letusan di perairan tersebut. Sekira pukul 09.40 WITA Tim KP. Belibis – 5007 , mencurigai sebuah perahu jolloro yang diawaki 3 orang, dan 2 orang posisi berada di atas sampan gabus, kemudian Tim KP. Belibis – 5007 mendekat dan terlihat terduga pelaku mulai panik “, ujar Kompol Choky.

“Pukul 10.00 WITA, Tim KP. Belibis – 5007 melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap perahu jolloro yang di awali bernama sdr. Arnas dan 1 orang ABK perahu jolloro kemudian menyusul 3 orang ABK yang berada di perahu jolloro yang di mana telah di dapati 5 buah detonator, 2 buah jeriken bahan peledak (4 liter), 2 buah botol Aqua bahan peledak (1,5 liter), 2 buah botol Aqua bahan peledak ( 600 ml ), 1 buah botol pertalite ( 1 liter ), 2 gulung tali serat kelapa, 2 Buah kayu, 2 Buah korek api gas, 3 Buah kacamata selam, 1 Buah GPS mereka Garmin, 1 Buah kompas, 1 Buah sepatu dan Fins snorkling, 1 buah sampan gabus,”jelasnya.

Terduga pelaku dan Barang Bukti di bahwa dan di kawal menuju Mako Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan dan terduga di sangkakan melanggar Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senpi dan Bahan peledak dan atau Pasal 85 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam kesempatan yang lain Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Dadan, S.H., M.H. mengatakan “Praktek pengeboman ikan dilaut sudah jelas merusak lingkungan hidup, sehingga kita patut apresiasi kinerja anggota yang berhasil menangkap nelayan yang menangkap ikan dengan bom ikan dan kami juga berharap peran serta masyarakat terutama nelayan untuk menjaga ekosistim laut,”(red)

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” ungkap Menkes Budi saat menghadiri peringatan Hari Kanker Sedunia yang digelar oleh RS Kanker Dharmais, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan terus berupaya melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan deteksi dini kanker di tingkat puskesmas kabupaten/kota. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan layanan deteksi dini. 

Layanan deteksi dini ini khususnya untuk 4 jenis kanker utama, yakni kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, serta kanker paru-paru dan kanker usus yang banyak kasusnya ditemui pada pria.

Menkes Budi mengatakan semua puskesmas di 514 kabupaten/kota sedang disiapkan untuk bisa melayani deteksi dini 4 jenis kanker tersebut.

“Semua puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 Puskesmas di 514 Kabupaten/Kota,” ujar Menkes.

Alat kesehatan yang dimaksud, yakni utamanya untuk deteksi dini kanker payudara adalah Probe Linear USG. Sedangkan untuk deteksi dini kanker serviks, Kemenkes sudah mulai meluncurkan tes HPV DNA yang hasilnya lebih akurat dan prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Pap Smear.

Selain itu, Menkes Budi menyebutkan layanan deteksi dini kanker paru-paru dan kanker usus juga akan disediakan. Kemenkes menargetkan setiap puskesmas dapat melakukan layanan skrining kanker paru dengan alat Low Dose CT-Scan (LDCT) dan kanker usus besar dengan kolonoskopi.

LDCT mampu mendeteksi lesi kecil atau nodul pada paru-paru yang mungkin merupakan tanda awal kanker paru-paru.

“Kita akan selesaikan secara bertahap di 514 kabupaten/kota supaya tiap puskesmas punya CT-Scan biar bisa melakukan prosedur Low Dose CT-Scan untuk deteksi dini kanker paru-paru dan kolonoskopi untuk deteksi dini kanker usus besar,” kata Menkes Budi.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito mengungkapkan RS Kanker Dharmais siap bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memberikan pelatihan kepada dokter-dokter umum di puskesmas untuk dapat melakukan layanan deteksi dini kanker.

 “Kami akan ikut serta melatih dokter-dokter umum di puskesmas untuk bisa melakukan USG dan layanan deteksi dini kanker lainnya dengan turut bekerja sama dengan organisasi profesi dan kolegium supaya pelatihan secara masif dapat dilakukan dalam waktu cepat,” ungkap dr. Soeko.

Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memastikan semua rumah sakit siap melakukan layanan penyakit kanker. 

Selanjutnya, Menkes Budi berharap upaya ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mau pergi ke puskesmas dan melakukan skrining serta pemeriksaan deteksi dini kanker. 

“Kita semua perlu berkolaborasi melakukan edukasi yang masif supaya masyarakat mau pergi ke puskesmas untuk lakukan deteksi dini. Masyarakat jangan takut buat skrining dan periksa. Jika terdeteksi ada yang positif kanker, tidak perlu khawatir, bisa langsung rujuk ke rumah sakit karena sudah kami siapkan untuk dilakukan perawatan berikutnya. Lebih cepat ditemukan maka kemungkinan sembuhnya juga besar,” tutup Menkes Budi. (red)

Kereta cepat Whoosh telah resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 dan dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Stasiun Halim menjadi stasiun keberangkatan awal menuju stasiun akhir di Tegal luar, Jawa Barat. Oleh karena itu, melalui koordinasi bersama PT KCIC dan Kepolisian, akses masuk proyek di KM 0+850 Ruas Tol Jakarta-Cikampek harus ditutup dikarenakan masa pembangunan sudah selesai dan dikembalikan seperti semula demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

Jasa Marga bersama PT KCIC dan Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim, tepatnya di KM 1+842 Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan konstruksi gerbang tol dan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim tersebut sudah memasuki tahap akhir, saat ini sedang ditindaklanjuti perbaikan atas uji laik fungsi (ULF) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan relokasi akses contraflow yang sebelumnya mulai dari KM 00+200 menjadi mulai dari KM 01+400 tepatnya melalui Gerbang Tol Halim 3 Ruas Tol Jakarta-Cikampek menuju Ruas Tol Dalam Kota. Sehingga jika akses proyek di KM 00+850 A masih dioperasikan, dikhawatirkan akan membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. (red)

Perintah itu memunculkan dugaan adanya upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu, demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke Parlemen.

Deddy yang merupakan caleg PDIP dapil Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku kaget mendengar penghentian proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan di Kaltara. 

“Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR,” kata Deddy Yevri. 

Menurutnya, penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure. Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.

“Kami dapat informasi alasannya penghentian adalah karena sistem Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Padahal Sirekap itu bukan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang, atau C1 manual,” kata Deddy.

Kalaupun alasannya force majeure memang benar adanya, lanjut Deddy, seharusnya penghentian proses rekapitulasi hanya dilakukan di daerah terdampak. 

“Jadi misalnya gempa bumi atau kerusuhan terjadi di di daerah A, maka penghentian rekapitulasi hanya terjadi di daerah A. Ini kok kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” urainya.

Karena itulah muncul analisa dan kecurigaan publik dengan dugaan bahwa ada motif tertentu dibalik penghentian itu. Yang pertama adalah menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR. 

“Kebetulan jumlah suara kedua partai itu berhimpitan. Memang dari jumlah suara, PDI Perjuangan teratas. Tapi terkait jumlah kursi, itu kaitannya dengan sebaran suara yg menghadilkan kursi. Ada peluang kecil Golkar bisa didorong mendapat jumlah kursi terbanyak. Itu dugaan pertama yang banyak dibahas di bawah,” jelas Deddy.

Kedua adalah terkait dugaan bahwa ada salah satu parpol yang sebenarnya tidak lolos Parliamentary Threshold, hendak dipaksakan lolos ke parlemen. Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana. 

“Jadi kedua, ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat,” kata Deddy.

Untuk mengatasi kesimpangsiuran dan dugaan tersebut, maka Deddy sangat berharap kepada KPU untuk memberi penjelasan yang selengkapnya. 

“Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya. Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini,” pungkas Deddy. (red)

Petisi memuat 5 tuntutan, yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat (Pempus), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibacakan Wakil Relawan Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang.

Haposan menyatakan, tuntutan pertama adalah menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yang diwarnai kecurangan. 

Hal itu, terkait dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan massif yang menguntungkan paslon tertentu, sehingga secara sungguh- sungguh telah menghianati Demokrasi dan Konstitusi, yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, meminta penggantian komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini, dan membentuk KPU dan Bawaslu yang baru untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jujur dan adil (jurdil), khususnya Pilpres 2024-2029. 

Ketiga, memprotes keras deklarasi Kemenangan pasangan calon (paslon) 2, yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan hasil quick count. Padahal, KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara terbayak. 

“Hal ini, secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat,” kata Haposan.

Keempat, meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud.

Kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 2, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024. 

“Tuntutan ini berdasarkan pelaksanaan tahapan-tahapan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Quick Count yang didasarkan pada data Sirekap, di mana terjadi penggelembungan suara terhadap paslon tertentu,” kata dia. 

Rekayasa Hukum

Lebih lanjut, Haposan menyatakan, proses penetapan Cawapres Gibran Rakabuming Raka melalui rekayasa hukum (konstitusi) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya menghianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. 

“Tindakan ini secara nyata dan kasat mata merupakan dugaan kuat pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024,” jelas Haposan.

Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden paslon 2, yang diterima langsung KPU tanpa merevisi dan/atau mengubah PKPU yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. 

"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam Keputusanya Komisioner KPU dinyatakan bersalah," kata Haposan.

Para relawan Ganjar-Mahfud, kata Haposan, menilai bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, untuk menyandera tokoh tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, dan merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang halangi upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia

Selain itu, tindakan presiden dengan mengarahkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia; dan turun langsung ke daerah-daerah, tanpa melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial senilai Rp492 triliun, sebelum dilangsungkanya Pemilu 2024.

"Demikian Petisi Brawijaya ini disampaikan, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha Esa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita cita yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945," kata Haposan. (red)

Delapan kamera yang dipasang di sejumlah titik lapangan digunakan dalam uji coba yang mempertandingkan klub Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal.

"Intinya hari ini, kalau kita lihat, mulai dari alat peraga. Alat peraga yang didemonstrasikan atau yang kita gunakan sekarang ini, mulai dari simulator, kemudian semua peralatan yang ada," kata Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus.

"Ini persis seperti yang kita beli yang juga digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023,” sambung Ferry.

Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengungkapkan VAR sudah dapat diaplikasikan selama BRI Liga 1 2023/2024 seri championship pada 4-26 Mei.

Ratu Tisha menjelaskan saat ini penerapan VAR masih harus melalui beberapa tahap. Salah satunya melalui tahap persetujuan dan penilaian terakhir wasit serta asisten wasit VAR yang diberikan oleh FIFA.

"Untuk bertugas masih akan menunggu persetujuan dari FIFA sebagai penilaian terakhir mereka (wasit) kemudian melakukan pertandingan uji coba. Rencananya, FIFA akan hadir di sini antara tanggal 1 dan tanggal 8 Maret untuk melihat latihan terakhir kesiapan di batch 1 (wasit) ini," imbuh Ratu Tisha.

Dalam uji coba ini, wasit dan asisten wasit melakukan simulasi operator tayang ulang, yang digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan-keputusan penting.

Hal itu meliputi pengambilan keputusan gol sah atau tidak sah, pengecekan penalti atau tidak penalti, kemungkinan pelanggaran berpotensi kartu kuning atau kartu merah, dan kesalahan pengidentifikasian oleh wasit utama atau hakim garis.(red)

Menanggapi hal tersebut, Bidang Hukum Polda Metro Jaya memastikan akan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari 2024 mendatang.

"Siap hadir (sidang gugatan praperadilan Aiman Witjaksono) dan sudah kami persiapkan, " ujar Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simamarta, Sabtu (17/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pengajuan gugatan praperadilan itu hak Aiman sebagai saksi.

"Itu hak saksi untuk mengajukan gugatan praperadilan dan kami menghormati itu," ujar Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ade Safri juga mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidkum Polda Metro Jaya dan menyatakan siap menghadapi gugatan Aiman tersebut.

"Selanjutnya penyidik melalui tim advokasi Bidkum Polda Metro Jaya siap untuk menghadapinya," tegas Ade. (red)

Menurut dia, tanpa sadar konstitusi memberikan presiden Indonesia posisi kekuasaan yang hampir seperti setengah dewa, sehingga bisa mengarahkan undang-undang, mengubah undang-undang, dan memakai undang-undang untuk melegitimasi penyimpangan. 

"Tanpa sadar, kita semua ramai-ramai memposisikan presiden itu demikian terhormat karena ada prasangka baik yang luar biasa pada seorang presiden terpilih, sehingga konstitusi kita dibangun untuk menjadi presiden punya kekuasaan kayak setengah dewa. Dia bisa bikin undang-undang sendiri, kalaupun proses undang-undang lewat DPR enggak lolos, dia bisa lewat Perpu," kata Sobary, dalam acara Political Update di Channel Mind TV Indonesia, yang dipantau pada Sabtu (17/2/2024). 

Konstitusi seperti ini, lanjutnya, memberikan ruang kekuasaan sangat luar biasa kepada presiden, dan pada akhirnya hanya bergantung pada karakter, niat baik, atau ketulusan seorang presiden dalam menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara, pribadi atau kelompok. 

"Dengan konstitusi kayak gini, kalau kita punya presiden yang karakternya kacau, niat baiknya kacau, emosinya enggak stabil, maka saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa masa depan bangsa ini karena banyak hal yang dia lakukan enggak akan tersentuh hukum karena konstitusi kita memberikan ruang kekuasaan yang sangat besar kepada presiden," ungkap Sobary.

Mantan Pemimpin Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara itu menilai, kekacauan ini menjadi pelajaran mahal bagi Bangsa Indonesia, yang harus dikawal agar tidak akan terulang di masa depan. Dengan demikian, DPR yang dikawal rakyat, harus bisa mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden. 

Sobary menegaskan, pengawalan rakyat sangat penting karena sesungguhnya rakyat lah yang berkuasa dan berdaulat di negeri ini. Seorang presiden masa pemerintahannya akan berakhir, namun rakyat tidak akan pernah berakhir. 

"Kalau tidak, ini akan terulang terus, dan kita seolah digiring atau terpaksa toleran. Ini pelajaran mahal, jangan sampai kita semua menengok ke belakang dan merasa malu. Masalah ini tidak cukup dengan malu. Ini yang harus kita ingatkan dan tunjukkan kepada rakyat, bahwa yang berdaulat adalah rakyat, yang punya negeri ini kalian. Iya, rakyat tidak pernah berakhir, tapi pemimpin pasti berakhir," ujar Sobary. 

Dia mengatakan, sejarah berbagai negara juga menjadi pelajaran bahwa pemimpin yang memilih berakhir dengan cara terhormat akan selalu dikenang dan mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. 

Sebaliknya, pemimpin yang memilih melanggengkan kekuasaan secara tidak terhormat bahkan otoriter akan berakhir sebagai orang yang tersepak-sepak, tertendang-tendang, kesandung sana sini, bahkan ada yang sampai mengungsi ke luar negeri dan meninggal tanpa menginjak tanah air. 

"Barangkali presiden kita juga akan lari ke luar negeri, tapi mungkin itu sudah bagian dari perhitungan ya, sampai membuat banyak penyimpangan seperti ini, kita enggak tahu," tutur Sobary. (red)

Mahfud menyampaikan itu menanggapi kabar bohong perihal retaknya hubungannya dengan PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024, usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

Selain Mahfud, acara pengukuhan itu juga dihadiri Capres nomor 01 Anies Baswedan.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), periode 2008-2013, viral di media sosial bahwa dia tidak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan. Padahal, pasangan Capres-Cawapres ini tetap kompak. Pun demikian dengan PDI Perjuangan.

Dia menuturkan, bahwa pada Rabu (14/2/2024) wartawan bertanya kepadanya: “Kapan terakhir bertemu Pak Ganjar.”

Saat itu, Mahfud menjawab bahwa sudah empat hari tidak bertemu atau tidak berkomunikasi dengan Ganjar.

“Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak karena sejak kampanye terakhir, pada 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umrah. Jadi tidak berkomunikasi. Bukan karena berpisah atau karena tidak kompak,” jelasnya.

Mahfud pulang umrah pada 13 Februari 2024 dan langsung menuju Yogyakarta, karena keesokan harinya akan mencoblos.

Jadi, ujarnya, sebelum dan sesudah umrah dia selalu berkomunikasi, bertemu maupun bertelepon dengan Ganjar. (red)

Pembatalan ini untuk menegaskan, penggugat dalam sengketa Pemilu di MK tidak selamanya akan kalah.  

“Jangan diartikan, bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan. Terbukti itu secara sah dan meyakinkan ketika saya menjadi Ketua MK. MK pernah memutuskan pembatalan hasil Pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi, Pemilu ulang bisa,” kata Mahfud usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Mahfud mengatakan, jika terbukti ada kecurangan yang sah dan meyakinkan, MK berwenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Mahfud juga mengingatkan bahwa dalam pengalamannya sebagai Ketua MK, MK pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu dan mendiskualifikasi pemenangnya.

Ia mencontohkan, sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Timur tahun 2008. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo. Hasil Pilkada ini kemudian dibawa ke MK. 

Dalam putusannya, MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lainnya, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang Pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang