Beberapa nama yang dilantik, antara lain Ahmad (sebelumnya menjabat Inspektur III di Itjen Kemenhub) sebagai Ketua merangkap Anggota, Aleik Nurwahyudy sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Chandra Mardhika Saputra sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Elingselasri sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Wisnu Hariadi sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas, dan Setyo Gunawan sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian.

Usai prosesi acara, Menhub Dudy mengatakan pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi nasional melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional.

Menhub menambahkan, KNKT memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem transportasi nasional, khususnya dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi serta memberikan rekomendasi keselamatan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Menhub pun berpesan kepada Ketua KNKT dan jajarannya agar senantiasa menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Jabatan ini merupakan amanah besar untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi di tanah air. Saya berharap Ketua KNKT dan seluruh jajaran dapat terus memperkuat kualitas investigasi, mempercepat penyampaian rekomendasi keselamatan, serta membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menekankan bahwa setiap hasil investigasi harus jadi pembelajaran berharga bagi seluruh stakeholder transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Rekomendasi yang dihasilkan harus mampu mendorong perbaikan sistem, peningkatan standar operasional, serta peningkatan budaya keselamatan di seluruh moda transportasi.

“Saya selalu mengingatkan bahwa tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Saya berharap KNKT dapat terus menjadi garda terdepan dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di sektor transportasi,” ungkap Menhub.

Ke depan Menhub berkomitmen untuk terus memperkuat berbagai program peningkatan keselamatan transportasi bersama KNKT. Ia pun optimistis dengan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pihak, keselamatan transportasi nasional akan terus meningkat dan pada akhirnya masyarakat akan memperoleh layanan transportasi yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i, Seluruh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Ketua KNKT periode sebelumnya Soerjanto Tjahjono.(red/ist)

Menpora Erick mengatakan pemerintah menghormati keputusan CAS serta proses persidangan yang masih berlangsung. Ia meminta seluruh pihak tidak berspekulasi mengenai substansi perkara karena proses pemeriksaan pokok perkara masih berjalan.

“Saya sudah mendapatkan laporan mengenai perkembangan kasus yang dialami Rizki Juniansyah. Kita tentu menyayangkan Rizki tidak bisa bertanding di Asian Games kali ini. Perlu digarisbawahi bahwa sangkaan terhadap Rizki bukan soal penggunaan substansi terlarang, tapi soal pelaporan kehadiran atau whereabouts. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di CAS dan tidak berspekulasi mendahului keputusan akhir dari proses tersebut,” ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora, yang terpenting saat ini adalah memastikan Rizki mendapatkan pendampingan dan dukungan yang diperlukan selama menjalani proses. Kemenpora akan terus berkoordinasi dengan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dan PABSI (Persatuan Angkat besi Seluruh Indonesia) untuk mengawal perkembangan kasus.

“Kemenpora terus berkoordinasi dengan KOI dan PABSI untuk mengawal bersama proses kasus ini. Kita ingin memastikan Rizki mendapatkan pendampingan yang maksimal dan dapat menjalani proses ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Menpora.

Menpora memahami bahwa ketidakhadiran Rizki menjadi kehilangan bagi kontingen Indonesia, mengingat Rizki merupakan salah satu atlet andalan nasional dan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

“Tentu kita semua kecewa karena Rizki tidak bisa tampil di Asian Games. Dia adalah atlet yang sudah memberikan prestasi besar untuk Indonesia. Tetapi perjuangan seorang atlet tidak berhenti hanya karena satu kompetisi. Sekarang kita harus memberikan dukungan agar dia bisa menghadapi proses kasus ini dengan baik,” katanya.

Menpora juga meminta Rizki untuk tetap menjaga fokus dan semangat. Menurutnya, pemerintah bersama pemangku kepentingan olahraga akan terus memberikan dukungan sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang berlaku.

“Pemerintah, KOI, PABSI, dan seluruh masyarakat olahraga Indonesia tentu memberikan dukungan untuk Rizki. Jalani prosesnya dengan baik, hormati mekanismenya, dan kita akan kawal bersama,” tegas Menpora.

Ia pun berharap proses peradilan di CAS yang dijalani Rizki dapat segera usai dengan hasil terbaik, sehingga atlet tersebut dapat kembali fokus pada karier dan perjalanan prestasinya.

“Kita berharap proses ini bisa berjalan dengan baik. Kami ingin Rizki tetap memiliki masa depan yang panjang sebagai atlet dan terus bisa memberikan prestasi untuk Merah Putih,” pungkas Menpora Erick.(red/ist)

Rieke mengatakan, persoalan overkapasitas menjadi salah satu tantangan utama dalam pemasyarakatan, terlebih mayoritas warga binaan di Lapas Perempuan Bandung merupakan narapidana kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

“Di sini (Lapas Perempuan Kelas IIA) ada sekitar 445 warga binaan dan ada tiga orang anak, anak bawaan dari warga binaan. Yang harusnya lapas ini hanya memuat 227. Jadi jelas overkapasitas,” kata Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jumat (25/9/2026).

Ia menyebut sekitar 60 persen warga binaan di Lapas Perempuan Bandung tersangkut kasus narkotika. Karena itu, Rieke tengah memperjuangkan aturan turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan ketentuan dalam KUHP baru, khususnya terkait penerapan sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

“Saya sedang memperjuangkan adanya aturan turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang juga terintegrasi dengan Undang-Undang tentang KUHP yang baru. Bagaimana ada yang namanya sanksi rehabilitasi pascaputusan pidana narkotika, bagaimana dijelaskan mana yang benar-benar harus masuk ke lapas, mana yang cukup direhabilitasi,” ujarnya.

Menurut Rieke, pemilahan antara warga binaan yang membutuhkan pidana penjara dengan mereka yang lebih tepat mendapatkan rehabilitasi penting dilakukan untuk mengurangi beban lapas. Sebab, kelebihan kapasitas berpengaruh langsung terhadap kualitas pembinaan warga binaan.

“Karena lapas yang overkapasitas tidak akan mendapat kualitas yang baik dalam membina warga binaannya. Itu sudah pasti,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain persoalan kapasitas, Rieke juga menyoroti keterbatasan tenaga kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. Dengan jumlah penghuni mencapai sekitar 445 warga binaan dan tiga anak, fasilitas tersebut hanya memiliki satu dokter umum, satu dokter gigi, dua bidan, dan empat perawat.

Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga menyoroti belum adanya tunjangan risiko bagi petugas pemasyarakatan. Menurutnya, pekerjaan di lingkungan pemasyarakatan merupakan tugas berat yang membutuhkan tanggung jawab dan integritas tinggi.

Di sisi lain, Rieke mengingatkan seluruh petugas pemasyarakatan agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun menggadaikan kredibilitas institusi demi kepentingan pribadi. Ia secara khusus meminta agar potensi praktik suap dan permainan dengan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial tidak terjadi.

“Jangan mental kere (miskin), mohon maaf. Saya berharap para petugas pemasyarakatan jangan mental kere, menggadaikan kredibilitas institusi pemasyarakatan. Anda main-main, mental receh, bisa disuap, ada permainan dengan mereka yang berduit, baik itu di kasus narkotika misalnya, atau kasus korupsi apalagi,” tegas Rieke.

Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Rika Aprianti mengatakan kondisi lapas yang dipimpinnya masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah lapas perempuan lainnya. Namun, ia berharap dukungan anggaran, khususnya untuk pelayanan kesehatan, dapat ditingkatkan.

“Kalau dibandingkan dengan lapas-lapas yang lain, sebenarnya lapas-lapas perempuan yang lain, lapas Bandung masih alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau memang boleh tadi itu dikasih kesempatan untuk meminta ataupun untuk menambah dukungan adalah anggaran kesehatan,” kata Rika.

Selain kesehatan, Rika berharap terdapat dukungan untuk pengembangan ruang-ruang pembinaan. Menurutnya, Lapas Perempuan Bandung memiliki potensi besar dalam mengembangkan keterampilan warga binaan, terutama di bidang fashion, kuliner, dan berbagai kreativitas lainnya.

“Karena di Lapas Perempuan Bandung ini kreativitasnya sangat tinggi, baik itu fashion maupun kuliner dan lain-lain. Jadi kalau memang boleh ada pengembangan untuk ruang-ruang pembinaan,” ujarnya.

Rika menegaskan, penguatan fasilitas pembinaan penting karena tujuan utama pemasyarakatan bukan sekadar menjalani masa pidana, melainkan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali dan diterima di tengah masyarakat.(red/ist)

Bertanding di Nagoya City Trade and Industry Center, Sabtu (26/9), Rahmat mencatat total angkatan 366 kg. Ia mendapatkan 160 kg pada angkatan snatch dan 206 kg pada clean and jerk. 

Persaingan berlangsung ketat, di posisi kedua, ada Weeraphon Wichuma perwakilan Thailand dengan total angkatan 365 kg. Dan di posisi ketiga ada wakil Korea Utara, Ri Chong Song, dengan total angkatan 357.

Emas Rahmat menjadi medali emas kedua Indonesia pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah sebelumnya diraih Tim Bulu Tangkis Beregu Putra.

Selamat, Rahmat Erwin Abdullah. Terima kasih telah membawa Merah Putih ke podium tertinggi Asian Games 2026. (red/ist)

“Aksi iklim harus memberikan manfaat nyata yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui transportasi yang lebih bersih, ruang publik yang lebih baik, energi yang lebih bersih, serta kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam Heat Roundtable di New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9).

Forum ini mempertemukan para pemimpin kota dunia untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim. Diskusi digelar bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center. Sejumlah kepala daerah turut hadir, antara lain Wali Kota Paris dan Wali Kota Freetown.

Dalam forum tersebut Gubernur Pramono juga memaparkan tantangan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi. Setiap hari, sekitar empat juta orang bergerak keluar-masuk Jakarta dari wilayah penyangga, terutama pada jam sibuk. Di sisi lain, Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari.

“Persoalan kemacetan, polusi udara, dan sampah tidak berdiri sendiri. Ketiganya berkaitan langsung dengan mobilitas, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan iklim Jakarta diarahkan agar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga,” urainya.

Salah satu langkah utama dilakukan melalui transformasi transportasi publik. Jakarta terus mengintegrasikan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, dan kereta komuter. Saat ini, konektivitas transportasi publik Jakarta telah mencapai sekitar 93 persen.

“Kami sedang mengubah cara masyarakat bergerak melintasi Jakarta. Kami ingin menyediakan alternatif yang andal dan terjangkau selain kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi,” tuturnya.

Pengembangan jaringan transportasi juga terus dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jaringan MRT bertambah dari sekitar 15,7 kilometer menjadi 46,5 kilometer pada 2034. Sementara itu, jaringan LRT ditargetkan berkembang hingga 75 kilometer pada 2029.

Jakarta juga mulai memperkuat elektrifikasi transportasi publik. Hingga 2026, Transjakarta mengoperasikan sekitar 4.792 armada, termasuk 500 bus listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Gubernur Pramono, pembangunan transportasi publik tidak semata-mata untuk mengurangi kemacetan. Transportasi publik juga harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim sekaligus memperluas akses mobilitas masyarakat.

Selain transportasi, Jakarta memperkuat pengelolaan sampah. Dengan produksi sekitar 9.000 ton sampah per hari, Pemprov DKI mengubah pendekatan dari sekadar kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.
Sejak 1 Agustus 2026, Bantargebang hanya menerima sampah residu. Sementara itu, pemilahan dan pengolahan sampah didorong dilakukan sejak dari sumber.

Jakarta juga mengembangkan fasilitas waste-to-energy (WTE) bersama pemerintah pusat. Dua fasilitas tersebut diarahkan untuk mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Pemprov DKI turut memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Gerakan Pilah Sampah dan kegiatan daur ulang.

Gubernur Pramono lebih lanjut mengatakan, ketahanan iklim tidak hanya dibangun melalui proyek berskala besar, tetapi juga melalui perubahan cara kota mengelola mobilitas, energi, sampah, dan ruang publik.

“Kita tidak boleh melihat aksi iklim sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan menjadi lebih mudah, ruang publik menjadi lebih baik, dan lingkungan menjadi lebih sehat,” tandasnya.

Gubernur Pramono menambahkan, Jakarta terus belajar dari berbagai kota besar dunia dalam memperluas ruang terbuka hijau dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk menghadapi peningkatan suhu perkotaan.

Ia menegaskan, Jakarta terbuka untuk bertukar pengalaman dan bekerja sama dengan kota-kota lain dalam mencari solusi yang sesuai dengan karakter masing-masing.

“Jakarta siap berbagi praktik baik, belajar dari kota-kota lain, dan mewujudkan tujuan iklim bersama menjadi solusi yang praktis," pungkasnya.

Keikutsertaan Gubernur Pramono dalam Heat Roundtable merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke New York untuk menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026. (red/ist)

Seperti diberitakan laman Kemenpora, saat ini FIFA ingin memastikan edisi perdana berlangsung sukses sebelum membicarakan kelanjutan turnamen.

"Ini adalah kali pertama kami menyelenggarakan turnamen ini. Jadi, saya pikir untuk saat ini kami akan fokus terlebih dahulu pada turnamen ini. Namun, saya berharap turnamen ini bisa meraih kesuksesan besar," kata Mattias sebelum menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Singapura. 

Ia juga mengungkapkan adanya kemungkinan FIFA ASEAN Cup kembali digelar empat tahun mendatang. Namun, keputusan mengenai masa depan turnamen tersebut masih akan dibahas bersama asosiasi anggota, AFC, dan FIFA, terutama terkait kalender pertandingan.

"Kami juga sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menggelar edisi berikutnya dalam empat tahun mendatang. Tentu saja, ini merupakan kerja sama antara kami, asosiasi-asosiasi anggota, AFC, dan FIFA untuk menentukan kalender yang terbaik," ucap Mattias.

"Namun, yang terpenting saat ini adalah memastikan edisi perdana ini bisa berlangsung sukses," pungkasnya.(red/ist)

“Perkara yang berlangsung selama bertahun-tahun menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap informasi yang jelas dan berkala. Pemerintah perlu memberikan perlindungan maksimal kepada PMI kita tersebut,” ujar Junico Siahaan seperti diberitakan Parlementaria, Kamis (24/9/2026).

Sebagai informasi, kisah Nenah Arsinah kembali mencuat ke publik setelah pihak keluarga meminta kepastian hukum yg menimpa PMI asal Majalengka Jawa Barat itu. Nenah dilaporkan ditahan di Penjara Sharjah setelah didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap sopir majikannya pada tahun 2014.

Pada perkara tersebut, Nenah dituduh bersekongkol dengan pekerja asal Filipina untuk membunuh sopir majikan karena sopir tersebut mengancam akan memberitahukan hubungan Nenah dengan pekerja Filipina kepada majikan Nenah. 

Selain itu, Nenah mengaku mengalami tekanan saat pemeriksaan dan ia dipaksa untuk mengakui pembunuhan. Merespon peristiwa tersebut, Junico mengatakan keterangan Nenah perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan pendampingan hukum.

“Pengakuan tersangka harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui perwakilan di UEA juga perlu memastikan keluarga memperoleh penjelasan mengenai status hukum Nenah, perkembangan proses peradilan, serta bentuk pendampingan yang telah diberikan,” tuturnya.

Menurut keluarga Nenah, Pemerintah Indonesia memang sempat membantu menangani perkara ini. Pada tahun 2021, Kemlu menyatakan telah memberikan pendampingan dan bantuan hukum melalui KJRI Dubai. Pihak keluarga Nenah berharap Pemerintah tidak berhenti memberikan pendampingan hingga perkara Nenah mendapat keputusan yang terbaik. (red/ist)

Puan menegaskan pembenahan perlu dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan adanya perlakuan khusus maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Lapas dan Rutan. “Kasus penyediaan fasilitas istimewa bahkan fasilitas mewah di Lapas dan Rutan sudah berulang kembali. Artinya masih banyak celah dalam sistem lembaga pemasyarakatan kita,” kata Puan dalam keterangannya kepada Parlementaria, Kamis (24/9/2026).

Fenomena fasilitas mewah di Lapas dan Rutan sebelumnya juga telah beberapa kali menjadi perhatian publik. Terbaru, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang berbeda dari blok hunian pada umumnya saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari sepuluh kamar dengan fasilitas berbeda serta sejumlah orang yang diduga warga binaan berada secara terpisah dari blok hunian. Tim Ombudsman juga menemukan empat bangunan dengan fasilitas menyerupai apartemen di dekat rumah dinas Kalapas serta pemukiman lain di bagian belakang Lapas yang disebut menyerupai vila.

“Harus ada reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan secara mendasar untuk menghentikan pola-pola semacam ini,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah menindaklanjuti temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai peruntukan fasilitas tersebut sekaligus memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang benar mengenai peruntukan fasilitas yang ditemukan serta memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai hukum,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebur

Puan pun mendorong Pemerintah menjadikan temuan Ombudsman tersebut sebagai momentum untuk memperkuat integritas sistem pemasyarakatan. Perbaikan tata kelola harus diarahkan untuk memastikan seluruh warga binaan memperoleh perlakuan sesuai standar, memenuhi hak dasar, serta menutup ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

“Perbaikan harus diarahkan untuk menjamin perlakuan yang setara sesuai standar lembaga pemasyarakatan, memenuhi hak dasar seluruh warga binaan, serta menutup ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Benahi juga tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya.(red/ist)

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan pengamanan NB merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah perkara penembakan di wilayah Yahukimo. Setelah diamankan, NB dibawa ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Pada Selasa, 22 September 2026, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo telah mengamankan seorang pria berinisial NB. Yang bersangkutan diamankan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan penembakan yang terjadi di wilayah Yahukimo. Saat diamankan, petugas juga menemukan tiga butir amunisi kaliber 5,56 mm,” ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (23/9/2026).

Pengamanan tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/24/IV/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua tanggal 27 April 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang diperoleh, NB ditetapkan sebagai tersangka dalam dua aksi penembakan yang terjadi pada 27 April 2026 di wilayah Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Aksi pertama berupa penembakan terhadap mobil Grand Max van warna putih di Jembatan Jalan Kurima, tepatnya di Jembatan Kali Biru, yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang PNS konsultan BPKAD berinisial RK meninggal dunia dengan luka tembak pada bagian leher sebelah kiri. Sementara aksi kedua berupa penembakan terhadap kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna silver yang terjadi di sekitar Jembatan Kali Biru, Jalan Kurima, Distrik Dekai.

Saat diamankan, petugas menemukan tiga butir amunisi kaliber 5,56 mm yang berada di dalam noken milik NB. Barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk untuk mendalami keterkaitannya dengan perkara penembakan yang sedang ditangani. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang ditemukan serta kemungkinan keterkaitan NB dengan perkara penembakan lainnya di wilayah Yahukimo berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai ketentuan hukum.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz dalam bertindak dan berbuat berdasarkan proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penerbitan Daftar Pencarian Orang atau DPO terhadap seseorang sesuai dengan ketentuan hukum,” tambahnya.

Menurutnya, proses penegakan hukum dilakukan secara terukur dan diarahkan kepada pihak-pihak yang berdasarkan proses hukum diduga terlibat dalam tindak pidana.

“Yang kami kejar dan kami buru adalah orang-orang yang memang berdasarkan proses hukum diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini kami lakukan agar penegakan hukum tepat sasaran dan menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam tindak pidana,” tegasnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan.

“Setiap dugaan tindak pidana yang mengakibatkan korban maupun mengancam keselamatan masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui proses hukum. Proses penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.,” tegas Kaops Damai Cartenz-2026.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Apabila masyarakat memiliki informasi terkait kejadian atau aktivitas yang dapat mengganggu keamanan, kami berharap informasi tersebut dapat disampaikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata Wakaops Damai Cartenz-2026.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menyampaikan informasi terkait gangguan keamanan kepada aparat kepolisian dan tidak mengambil tindakan sendiri. (red/ist)

Saan mengaku telah mendengar informasi mengenai sidak Ombudsman tersebut, namun belum menerima laporan secara langsung mengenai hasil pemeriksaan di Lapas Cibinong.

“Saya juga tadi baru dengar, tapi belum mendapatkan laporan secara langsung terkait dengan sidaknya Ombudsman RI ke Lapas Cibinong Bogor dan menemukan ada sejumlah fasilitas di Lapas yang dikategorikan mewah,” ujar Saan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, seluruh jajaran pimpinan dan petugas pemasyarakatan perlu memastikan adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh warga binaan. Ia menekankan agar tidak terdapat diskriminasi ataupun perlakuan khusus dalam pemberian fasilitas di dalam Lapas.

“Kita berharap kepada seluruh pimpinan dan petugas Lapas-Lapas untuk bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tindak pidana yang ada di Lapas. Jadi jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan yang berbeda-beda,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Saan juga menekankan bahwa prinsip kesetaraan harus diterapkan dalam pemenuhan fasilitas bagi warga binaan. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di dalam Lapas harus diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.

“Perlakuan yang sama terhadap narapidana terkait dengan semua fasilitas. Sekali lagi kita minta diperlakukan secara sama,” jelasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Sidak tersebut dilakukan oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dan Fikri Yasin bersama sejumlah staf. Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan hunian di area belakang Lapas yang dilengkapi fasilitas seperti sofa, televisi, meja makan, kulkas, serta fasilitas lain yang dinilai tidak lazim untuk sebuah Lapas. Ombudsman juga melaporkan adanya temuan minuman beralkohol di salah satu lokasi.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua Ombudsman setelah sebelumnya mendatangi Lapas Cibinong pada 26 Juli 2026. Dalam kunjungan kali ini, tim Ombudsman juga sempat mengalami hambatan ketika hendak mengakses area tertentu di dalam kompleks Lapas. Ombudsman menyatakan pemeriksaan tanpa pemberitahuan merupakan bagian dari kewenangannya dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

Saan menyatakan DPR RI akan menunggu laporan resmi Ombudsman terkait hasil pemeriksaan tersebut. Ia menyebut Komisi II DPR RI yang menjadi mitra kerja Ombudsman RI dapat meminta penjelasan dan laporan mengenai hasil sidak tersebut.

“Nanti dalam hal ini Komisi II, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi II, mungkin Komisi II nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke Lapas di Bogor,” tutur Saan.

Selain Komisi II, Saan menyebut Komisi XIII DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga perlu menindaklanjuti temuan tersebut dalam rapat kerja bersama pemerintah.

“Yang kedua tentu Komisi XIII yang menjadi mitra dari Kemenimipas. Kita juga akan minta Komisi XIII untuk dalam rapat kerja nanti menjadi salah satu topik pembahasannya terkait dengan temuan dari Ombudsman tersebut,” katanya.

Karena itu, Saan mendorong kedua komisi tersebut untuk memastikan adanya tindak lanjut atas temuan Ombudsman, termasuk mengevaluasi mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pemberian fasilitas kepada warga binaan agar seluruh proses pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi kita akan mendorong dua komisi tersebut, baik Komisi II maupun Komisi XIII untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Ombudsman tersebut,” pungkas Saan.(red/ist)

Agen Intelijen Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri Brigjen Pol. Achmad Ibrahim mengatakan, layanan SKCK secara penuh telah diterapkan secara maksimal sejak 2025 dan terus dikembangkan melalui integrasi dengan sejumlah basis data kementerian/lembaga.

“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Achmad.

Menurutnya, pengembangan layanan SKCK digital diarahkan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu konsep yang tengah disiapkan Polri adalah pencetakan SKCK secara mandiri tanpa harus datang ke kantor polisi.

“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelasnya.

Achmad menambahkan, konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta. Polri menargetkan pengembangan konsep tersebut dapat dilakukan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta aspek teknis lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Dr. Ir. Ismail, M.T. mengapresiasi inisiatif Baintelkam Polri dalam mendorong integrasi layanan SKCK dengan ekosistem pelayanan publik nasional.

“Inisiatif yang dilakukan oleh Baintelkam Polri ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengolaborasikan dan mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat, agar masyarakat dimudahkan ke depan,” kata Ismail.

Ia menyebut, dari sisi teknologi, pemerintah telah memiliki solusi untuk mendukung integrasi data antarkementerian/lembaga. Menurutnya, tantangan utama selanjutnya adalah membangun pola pikir kolaboratif di antara seluruh instansi.

“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujarnya.

FGD tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Komdigi, dan Kementerian PANRB. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi dan integrasi tata kelola layanan SKCK.

Melalui pengembangan layanan berbasis digital dan integrasi data, Polri terus mendorong pelayanan SKCK yang lebih mudah, cepat, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (red/ist0

Bahtra menilai pengawasan yang dilakukan Ombudsman penting untuk memastikan setiap instansi terkait menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu kita beri support ya, agar Ombudsman terus melakukan pengawasan kepada instansi yang terkait,” kata Bahtra dalam pesan singkat kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, pengawasan eksternal seperti yang dilakukan Ombudsman diperlukan sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Temuan dalam pengawasan juga perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, Komisi II DPR RI sebagai salah satu mitra kerja Ombudsman terus mendorong agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Ia berharap pengawasan yang dilakukan Ombudsman dapat memberikan masukan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola di berbagai instansi pemerintah.

Latar Belakang

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya “klaster mewah” di area lapas dengan sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, televisi, kulkas, dapur, serta fasilitas lain yang disebut menyerupai hunian apartemen. Ombudsman juga melaporkan adanya temuan minuman beralkohol di salah satu hunian.

Ombudsman menyebut temuan tersebut berkaitan dengan persoalan tata kelola dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Ombudsman juga menyatakan proses sidak sempat mendapat penghalangan dari petugas lapas sehingga tim mengalami kendala ketika melakukan pemantauan. Temuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pendalaman dan tindak lanjut Ombudsman bersama pihak terkait. (red/ist)

Diberitakan laman Kemenpora, Sejak kick off dimulai Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak laga dimulai dan beberapa kali menebar ancaman, tetapi belum bisa membobol gawang Singapura.

Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-12 setelah umpan tarik dari Luke Vickery dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ragnar Oratmangoen sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Meski unggul satu gol, Indonesia tetap tampil menekan lini pertahanan Singapura dan sempat memiliki peluang melalui tendangan jarak jauh Dean James yang masih menyamping dari gawang.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Indonesia menciptakan peluang emas lewat tendangan yang dilepaskan oleh Ole Romeny, tetapi bola menyamping tipis dari gawang Singapura.Hingga turun minum skor 1-0 untuk keunggulan Skuad Garuda tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Indonesia kembali mengambil inisiatif menyerang, namun belum bisa membongkar lini pertahanan Singapura yang kini tampil lebih rapat.

Singapura sempat berbalik memberikan ancaman melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan Song Ui-young, tetapi bola dapat diamankan kiper Indonesia Maarten Paes.

Selanjutnya Singapura harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70 setelah Safuwan Baharudin diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena melanggar penyerang Indonesia Mitchell Baker.

Indonesia berhasil menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-73 setelah eksekusi tendangan penalti Ole Romeny tak dapat ditebak kiper Singapura Izwan Mahbud sehingga skor berubah menjadi 2-0.

Pada sisa waktu pertandingan, Indonesia tetap menggempur lini pertahanan Singapura, akan tetapi hingga laga usai, skor 2-0 untuk keunggulan Kevin Diks dkk.

Kemenangan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tiga poin dari satu laga, sedangkan Singapura menempati posisi ketiga tanpa poin.(red/ist)

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kombes F sebagai saksi pada hari ini pukul 10.00 WIB.

“Betul, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara F sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan yang sedang dilakukan penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menegaskan, dalam setiap penanganan perkara pidana, Polri berpedoman pada asas _equality before the law_, yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kepangkatan.

“Prinsipnya adalah _equality before the law_. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, status, jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan untuk membedakan proses penegakan hukum,” tegasnya.

Menurut Trunoyudo, penyidik saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Tahapan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pendalaman dokumen maupun alat bukti lain yang relevan, serta pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Sulawesi Utara.

“Penyidik masih bekerja dan mendalami laporan yang disampaikan oleh pelapor. Sejumlah saksi telah diperiksa, dokumen-dokumen juga didalami, dan penyidik telah melakukan pengecekan TKP di wilayah Sulawesi Utara. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan untuk membuat terang suatu perkara dan menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana,” jelasnya.

Selain proses penanganan perkara pidana, Polri juga memastikan terdapat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap anggota yang bersangkutan. Kombes F saat ini ditempatkan di tempat khusus (Patsus) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dalam rangka proses pemeriksaan internal.

“Untuk aspek internal, Divpropam Polri juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan pendalaman. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri terhadap setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Trunoyudo.

Ia menambahkan, penanganan aspek pidana dan pemeriksaan internal merupakan proses yang berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Polri memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh.

“Polri memastikan proses hukum berjalan secara objektif, profesional dan sesuai prosedur. Tidak ada perlakuan yang berbeda karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri,” ujarnya.

Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk menjaga integritas institusi serta memastikan tidak terdapat ruang bagi impunitas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Polri berkomitmen untuk bertindak tegas dan profesional. Tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun demikian, seluruh proses tetap harus berpedoman pada hukum, fakta dan alat bukti yang ada,” pungkasnya. (red/ist)

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN secara berkala melakukan evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang berdasarkan hasil pemantauan ditemukan tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan suspend sebagai langkah korektif dan pencegahan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa pemberhentian operasional sementara dilakukan secara dinamis berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Berdasarkan data yang ada, rata-rata terdapat 20 hingga 30 SPPG yang dikenakan sanksi pemberhentian operasional sementara setiap harinya.

“Kami juga sampaikan bahwa di Badan Gizi Nasional melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan, dalam satu hari kita melakukan suspend yang dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Itu hampir rata-rata 20 sampai 30 SPPG,” kata Ketut, Rabu (23/9).

Ketut menjelaskan, pemberhentian tersebut disebabkan oleh berbagai kondisi, baik yang berkaitan dengan kejadian fatal maupun kejadian nonfatal, seperti terhentinya distribusi makanan karena makanan yang tidak layak sebelum dikonsumsi serta tidak terpenuhinya aspek higiene dan sanitasi.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan penghentian tersebut tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi. Temuan dapat bersumber dari hasil pemantauan tim Pemantauan dan Pengawasan, termasuk Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) melalui pemeriksaan rutin maupun insidental, serta hasil investigasi Inspektorat Utama (Irtama).

Dari hasil temuan tim di lapangan akan dihasilkan rekomendasi. Apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh SPPG, hal tersebut dapat mengakibatkan suspend secara berjenjang.

“Temuan-temuan ini perlu dilakukan suatu rekomendasi dan rekomendasi perlu dilaksanakan dengan baik. Apabila tidak dilaksanakan, ini juga akan menimbulkan suspend secara berjenjang. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman SPPG di lapangan,” tegas Ketut.

Selain berdasarkan hasil temuan tim di lapangan, penghentian tersebut juga dapat dilakukan berdasarkan aduan atau laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh BGN.

Ia menegaskan bahwa setiap laporan atau aduan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan yang telah disediakan BGN akan terlebih dahulu diverifikasi oleh tim Pemantauan dan Pengawasan. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang diterima memiliki dasar yang dapat ditindaklanjuti.

"Laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi bagi kami dalam melakukan pengawasan. Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya persoalan yang harus ditindaklanjuti, kami akan mengambil langkah sesuai dengan tingkat permasalahannya, termasuk melakukan penghentian sementara operasional SPPG", tegas Ketut.(red/ist)

“Polri harus mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menjelaskan bahwa Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas menyerupai hunian apartemen, seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan peralatan memasak. Ombudsman juga menyebut menemukan kendaraan mewah dan minuman keras (miras) di dalam kulkas hunian, serta dugaan penghalangan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak). Salah seorang penghuni juga disebut mengaku membayar untuk menempati fasilitas tersebut.

Dari sejumlah temuan tersebut, Politisi Fraksi PKB ini menilai kasus hunian mewah di Lapas Cibinong perlu diusut dari sisi administrasi maupun pidana. Sanksi administrasi dapat diterapkan apabila pegawai lapas terbukti terlibat dalam pelanggaran administratif atau disiplin. Sementara itu, aspek pidana harus diproses apabila penyelidikan menemukan unsur tindak pidana, termasuk dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun dugaan penghalangan terhadap pemeriksaan Ombudsman.

“Untuk mengungkap dan membuktikan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana ini, Ditjen Imipas dan Polri harus menyampaikan perkembangan dan hasil penanganan kasus ini secara transparan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Abduh.

Lebih jauh, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI ini juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran maupun aset di Lapas Cibinong. Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Kalau kita ingin mewujudkan tata kelola lapas yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi, audit BPK adalah salah satu pintu masuknya. Dari sana harus dilihat apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun aset. Ini penting untuk memastikan komitmen lapas dalam mewujudkan zona integritas,” jelas Abduh.

Terpenting, Abduh meminta pengawasan terhadap lapas dilakukan secara kolaboratif, real-time, dan berkelanjutan. Menurutnya, perubahan model pengawasan tersebut diperlukan untuk menutup celah dan meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pengawasan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini harus diwujudkan. Saya membayangkan ada pos pengawasan eksternal di setiap lapas, kemudian hasil pengawasannya dapat diinformasikan kepada publik secara berkala, misalnya setiap bulan atau triwulan,” pungkas Abduh.(red/ist)

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengungkapkan bahwa Tim Ombudsman datang dengan membawa surat tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong, namun tetap ditolak masuk ke dalam blok oleh petugas Lapas yang berjaga.

"Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas" tutur Syafrida. Temuan dimaksud  adalah bangunan rumah yang diduga dihuni oleh WBP dan kerentanan keamanan di Lapas Cibinong.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengungkapkan bahwa sidak ini menemukan sejumlah temuan krusial terkait kegagalan pelayanan standar dan kerentanan keamanan di Lapas Cibinong. "Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah kluster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Ombudsman RI bertemu dengan salah satu penghuni rumah tersebut yang mengaku sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Cibinong. Namun, sebelum dapat menggali informasi lebih lanjut, petugas lapas menghalangi Ombudsman untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan Ombudsman RI, di area tersebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir. Ketika tim Ombudsman RI berhasil masuk ke dalam salah satu rumah, ditemukan fasilitas layaknya apartemen. Terdiri dari ruang tamu, 1 kamar, TV, kulkas dan fasilitas lainnya.  Selain itu Ombudsman RI juga menemukan adanya fasilitas fitnes lengkap, hingga pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung.

Tak hanya fasilitas mewah, Ombudsman RI menemukan celah keamanan yang rawan di Lapas Kelas IIA Cibinong karena terdapat akses keluar di bagian belakang rumah-rumah petak yang tidak terkunci dan terhubung langsung ke hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Selain itu, Syafrida menambahkan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai dugaan pungutan liar sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. Praktik ini sangat mencederai status Lapas Cibinong yang  sudah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berdasarkan pengalaman kunjungan pengawasan ke berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan,  Tangerang, dan Rutan Pondok Bambu, Ombudsman menegaskan bahwa fasilitas seperti di Lapas Cibinong ini tidak pernah ditemukan di tempat lain.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menyampaikan bahwa penolakan oleh Lapas IIA Cibinong ini merupakan kali kedua yang dialami tim. Saat berupaya menelusuri dan pengecekan, tim mengalami insiden fisik seperti aksi dorong-dorongan, hingga salah satu anggota tim Ombudsman terjepit kakinya. "Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah, kami sudah wawancara penghuninya mengaku napi," ungkapnya.

Atas rangkaian temuan tersebut, Syafrida mendesak Kementerian Imipas untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Kami perlu mengingatkan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera melakukan evaluasi, dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lapas. Penempatan petugas di Lapas perlu mendapat perhatian serius dari Menteri. Evaluasi juga perlu dilakukan tidak hanya terhadap Lapas, tapi seluruh unit layanan yang ada di Kementerian Imipas," tambahnya.

Ombudsman RI menegaskan akan tetap melakukan pengawasan guna memastikan tidak ada lagi praktik serupa. Syafrida mengatakan Ombudsman juga akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam hal mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang penegakkan hukum. "Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, sehingga perlu kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum, dalam mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang berkeadilan," kata Syafrida.

"Sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung penting kami lakukan, mengingat sebagian WBP merupakan pihak yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung, termasuk juga yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di sisi lain Mahkamah Agung, melalui Hakim Wasmat memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan serta kondisi WBP, sebagaimana diamanatkan KUHAP," tutup Syafrida. (red/ist)

Pemberhentian operasional permanen ditetapkan berdasarkan rekomendasi Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) dengan mempertimbangkan rekam kepatuhan, riwayat kejadian, serta kemampuan SPPG dalam melakukan perbaikan fundamental terhadap sistem keamanan pangan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Tauwas BGN, Ketut Sumedana pada Rabu (23/9).

Keempat SPPG yang diberhentikan secara permanen terdiri atas:

1. SPPG Karo Berastagi Sempajaya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya dan melayani 2.997 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026.

2. SPPG Blora Tunjungan Sukorejo 2 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang dikelola Yayasan Tirto Mirah Asih dengan 2.614 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63516 Tahun 2026.

3. SPPG Bantul Jetis Patalan 2 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikelola Yayasan Panji Satria Nusantara dengan 2.281 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63517 Tahun 2026.

4. SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua, yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua dengan 2.220 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63519 Tahun 2026.

Total sebanyak 10.112 penerima manfaat pada keempat SPPG tersebut akan dialihkan layanannya ke SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan berkapasitas memadai, sehingga hak penerima manfaat atas program MBG tetap terpenuhi.

Ketut menegaskan bahwa pemberhentian operasional permanen merupakan langkah yang diterapkan setelah upaya perbaikan tidak menunjukkan hasil yang memadai dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

“Pemberhentian operasional permanen merupakan langkah tegas terakhir yang kami ambil setelah SPPG bersangkutan tidak menunjukkan itikad perbaikan yang memadai dalam batas waktu yang ditetapkan, khususnya menyangkut riwayat kejadian fatal yang berdampak pada penerima manfaat. Kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat adalah prioritas utama, dan kami tidak akan berkompromi terhadap standar keamanan pangan,” tegas Ketut.

Pemberhentian permanen dapat dilakukan apabila SPPG mengalami insiden keamanan pangan lebih dari satu kali, telah dikenakan sanksi pemberhentian operasional sementara lebih dari dua kali, tidak mampu membuktikan penyelesaian perbaikan fundamental pada sistem keamanan pangan, atau tidak memperoleh rekomendasi kelayakan dari instansi terkait.

Ketut menjelaskan, aspek keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Program MBG

“Kami memastikan tidak ada penerima manfaat yang kehilangan haknya atas program MBG akibat pemberhentian operasional permanen ini. BGN akan memastikan proses pengalihan berjalan lancar, sekaligus terus memperkuat pengawasan lapangan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Ketut.(red/ist)

Korban yang berhasil diidentifikasi merupakan SU salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Arupadhatu 1. Identifikasi dilakukan terhadap jenazah laki-laki tanpa identitas yang sebelumnya ditemukan di perairan Sawang Bengkok, Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kabasarnas Banten Al Amrad dan Lanal Banten.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menjelaskan bahwa proses identifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Banten dengan Biddokkes Polda Bengkulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim DVI.

“Setelah menerima informasi adanya penemuan jenazah di wilayah Pulau Enggano, kami berkoordinasi dengan Polda Bengkulu untuk dilakukan proses identifikasi dan pencocokan dengan data antemortem dari keluarga korban kapal Arupadhatu 1,” ujar Kapolda Banten pada saat Presscon Rabu (23/09).

Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data primer berupa sidik jari, data gigi, dan DNA dari keluarga korban dengan jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh Operasi DVI Pusdokkes Polri, jenazah Mr X tersebut secara genetis teridentifikasi sebagai SU yang merupakan ABK kapal Arupadhatu 1 dan salah satu korban hilang kontak saat kapal tersebut melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau,” jelas Irjen Pol Hengki.

Kapolda Banten menyampaikan bahwa hasil identifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan penanganan para korban kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Sebelumnya, kapal Arupadhatu 1 yang membawa lima jurnalis dan tiga kru bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas erupsi.

Informasi hilangnya kontak dengan kapal tersebut diterima Kapolsek Carita Iptu Supandi pada Selasa, 8 September 2026 pukul 13.55 WIB dari seorang jurnalis Antara Banten. Sejak saat itu, pencarian dilakukan bersama unsur terkait dengan membagi wilayah pencarian ke dalam sejumlah sektor.

Dalam pelaksanaan pencarian hingga hari ke-10, jumlah unsur kapal yang dikerahkan mencapai 24 kapal pada 11 sektor pencarian. Sejumlah benda sempat ditemukan di beberapa lokasi, di antaranya life jacket, pelampung botol, helm plastik, jeriken, terpal, dan galon air.

Sementara itu, Kabasarnas Banten Al Amrad menjelaskan bahwa operasi pencarian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yakni selama tujuh hari dan kemudian dilakukan perpanjangan selama tiga hari berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

“Secara aturan, pencarian kami terlaksana selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, kami lakukan perpanjangan selama tiga hari. Pada pelaksanaan tujuh hari tersebut kami mendapatkan informasi adanya penemuan jenazah pada tanggal 12, kemudian sampai tanggal 14 kami lakukan evaluasi dan kami perpanjang tiga hari,” ujar Al Amrad.

Al Amrad menambahkan, selama pelaksanaan perpanjangan operasi selama tiga hari, tim tidak menemukan tanda-tanda korban lainnya selain sejumlah objek yang sebelumnya telah disampaikan.

“Dari tiga hari pelaksanaan perpanjangan yang kami laksanakan, tidak ada tanda-tanda korban yang kami temukan selain objek-objek yang sudah kami sampaikan pada saat di lapangan. Karena itu, kami melakukan tindak lanjut evakuasi dan penghentian operasi pencarian,” jelasnya.

Terkait jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Al Amrad menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak langsung disampaikan sebagai bagian dari korban kapal Arupadhatu 1 karena masih harus menunggu proses identifikasi secara ilmiah dan pencocokan dengan data keluarga.

“Kenapa tidak disampaikan dari awal? Karena seperti yang tadi disampaikan Kapolda, kita harus menunggu hasil identifikasi lebih lanjut dengan data keluarga. Setelah proses identifikasi dan pencocokan dilakukan, hasilnya dapat kita sampaikan bersama,” ungkapnya.

Setelah operasi pencarian dihentikan, Basarnas tetap melakukan langkah tindak lanjut melalui koordinasi dengan sejumlah Kantor SAR dan unsur terkait di wilayah yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan area pencarian.

“Hingga saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Kantor SAR Bengkulu dan Kantor SAR Lampung untuk wilayah pesisir, termasuk dengan para nelayan yang ada di sekitar wilayah tersebut,” kata Al Amrad.

Menurutnya, koordinasi dan pemantauan juga masih dilakukan oleh unsur SAR di Bengkulu, termasuk penyisiran di sekitar Pulau Enggano berdasarkan informasi yang diterima.

“Untuk wilayah Bengkulu sampai saat ini teman-teman dari tim gabungan masih melakukan penyisiran dengan informasi-informasi yang kami terima. Tindakan yang saat ini kami lakukan adalah koordinasi, termasuk edukasi kepada instansi terkait, nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, termasuk di sekitar Pulau Enggano,” ujarnya.

Al Amrad menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut setelah operasi pencarian resmi dihentikan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan operasi SAR.

Pencarian kapal Arupadhatu 1 melibatkan unsur gabungan dari berbagai instansi dan mencakup wilayah perairan yang luas, mulai dari wilayah Banten, Lampung hingga Bengkulu. Selama pelaksanaan operasi, petugas mengerahkan unsur Alut untuk melakukan penyisiran di sejumlah sektor pencarian.

Polri dan Basarnas juga terus melakukan koordinasi dengan unsur terkait serta masyarakat pesisir untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi berkaitan dengan keberadaan korban maupun objek yang berasal dari kapal Arupadhatu 1. (red/ist)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut.

“Begitu bencana terjadi, Polri langsung bergerak untuk menyelamatkan dan melayani masyarakat. Prioritas kami adalah keselamatan warga, pencarian terhadap masyarakat yang masih dilaporkan hilang, evakuasi korban, serta pembersihan material yang menutup akses dan fasilitas masyarakat. Personel Polri bersama unsur gabungan terus bekerja di lapangan untuk memastikan proses pencarian dan penyelamatan berjalan maksimal,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Ia menegaskan, kehadiran Polri tidak hanya difokuskan pada proses pencarian dan evakuasi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan selama masa tanggap darurat.

“Polri hadir bukan hanya untuk melakukan evakuasi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan. Kami menyiapkan tempat pengungsian di Mapolres Solok, pelayanan kesehatan, dapur lapangan dan trauma healing untuk membantu kebutuhan masyarakat selama masa darurat.” katanya.

Bencana terjadi sekitar pukul 19.30 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Solok sejak Senin sore. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan debit sejumlah aliran sungai.

Longsor pada bukit di sekitar hulu Sungai Batang Laso kemudian membawa material pasir, batu, lumpur dan air hingga menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka.

Material banjir juga meluap hingga badan Jalan Raya Solok–Padang di sekitar kawasan Kantor Bupati Solok.

Respons cepat dilakukan Satbrimob Polda Sumbar dengan melaksanakan apel pemberangkatan Tim SAR pada pukul 20.20 WIB. Tim kemudian bergerak menuju lokasi bencana pada pukul 21.00 WIB.

Kekuatan awal terdiri dari 2 SSK Tim SAR dari Mako Padang Sarai, Kota Padang, serta 1 peleton dari Mako Yon B Kota Padang Panjang.

Penanganan di lapangan dipimpin langsung Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini, SS, S.I.K., dengan melibatkan personel Polres Solok, Polsek Gunung Talang, Dit Samapta Polda Sumbar dan Satbrimob Polda Sumbar bersama BPBD Provinsi Sumbar, BPBD Kabupaten/Kota Solok serta Kodim 0309 Solok.

Untuk mendukung operasi penyelamatan, Polri mengerahkan berbagai perlengkapan SAR, antara lain 60 pelampung, 75 helm SAR, 40 cangkul, 40 sekop, 30 HT, 2 tali karmantel, 10 karabiner, 2 katrol, 5 body harness, 2 chain saw dan 1 genset.

Polri juga mengerahkan kendaraan operasional, antara lain 2 kendaraan water treatment, 1 kendaraan SAR, 1 Randurlap, 5 bus dan 2 truk, serta kendaraan operasional lainnya.

Sementara untuk mempercepat pembersihan material, telah dikerahkan 1 ekskavator, 1 wheel loader dan 1 beko dozer.

Setibanya di lokasi, personel Polri bersama unsur gabungan langsung melakukan pencarian warga yang masih dilaporkan hilang serta pembersihan material banjir bandang dan longsor yang menutup akses masyarakat.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat empat korban luka, terdiri dari tiga orang luka ringan dan satu orang luka berat. Korban luka ringan yaitu Muslihat (54), Anggiat Sirait (66), dan Yurnalis (45). Sementara Muhammad Nur Zen (56) mengalami fraktur pada alat gerak bawah disertai perdarahan dan telah dirujuk ke Semen Padang Hospital (SPH), Kota Padang.

Sementara itu, dua warga masih dalam pencarian, yakni Dafi Arahman (21) dan Agusra (59).

Tim SAR terus melakukan penyisiran di wilayah terdampak dengan memperhatikan kondisi medan dan potensi bencana susulan. Bersamaan dengan pencarian, personel dan operator alat berat melakukan pembersihan material lumpur, batu dan kayu untuk membuka kembali akses masyarakat.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Mapolres Solok disiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian bagi warga yang membutuhkan tempat aman.

Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 50 warga diperkirakan membutuhkan tempat pengungsian.

Selain Mapolres Solok, lokasi pengungsian sementara juga disiapkan di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.

Polri juga menyiapkan posko pelayanan kesehatan, dapur lapangan dan trauma healing, termasuk dukungan psikologis bagi warga dan anak-anak yang terdampak bencana.

Material galodo menerjang sejumlah kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok. Kantor Dinas PUPR tertimbun material sekitar 30 cm, sedangkan Kantor DPMN sekitar 20 cm.

Sejumlah kantor lainnya juga terdampak, antara lain Kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BKPSDM dengan ketebalan material berkisar 20–60 cm.

Sekitar 100 unit rumah masyarakat diperkirakan terdampak, sementara pendataan dan verifikasi masih dilakukan BPBD Kabupaten Solok.

Sejumlah kendaraan dinas dan masyarakat juga terdampak. Pendataan kendaraan roda dua masih berlangsung.

Satu unit jembatan penghubung jalan utama Arosuka tertimbun material sehingga belum dapat dilalui. Masjid Kayu Aro juga terdampak material longsor.

Penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Personel Polri bersama unsur gabungan terus melakukan pencarian, evakuasi, pembersihan material, pengamanan lokasi, pembukaan akses serta pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi bencana.

“Kami ingin masyarakat terdampak merasa aman dan terlayani. Pencarian korban terus dilakukan, material dibersihkan, akses dibuka, sementara kebutuhan dasar dan kondisi psikologis masyarakat juga menjadi perhatian Polri. Penanganan akan terus dilakukan secara terpadu bersama seluruh unsur terkait sampai masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan,” pungkasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan longsor serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Polri hadir sejak awal untuk menyelamatkan, melindungi dan melayani masyarakat.(red/ist)

Berdasarkan pembaruan data hingga Selasa (22/9) pukul 18.45 WIB, satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan tiga warga mengalami luka ringan.

Sebanyak 9 kepala keluarga atau 32 jiwa mengungsi akibat kejadian tersebut. Pengungsian sementara berada di Mapolres Solok, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.

Dari sisi kerusakan, sekitar 100 unit rumah terdampak. Banjir bandang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan bangunan, meliputi dua kantor pemerintahan rusak berat dan sembilan kantor pemerintahan rusak ringan. Satu fasilitas kesehatan turut terdampak.

Selain itu, satu jembatan yang berada di jalur utama Arosuka mengalami putus. Kerusakan lahan pertanian masih dalam pendataan. Sebanyak 21 unit mobil dan tujuh unit sepeda motor juga dilaporkan terdampak.

Penanganan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Solok bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat dan unsur terkait. Tim gabungan melakukan evakuasi, pencarian korban, pendataan dampak, serta pembersihan material lumpur yang menutupi badan jalan.

"Pada Selasa (22/9) pagi, tim SAR gabungan melakukan susur sungai untuk memastikan keberadaan warga yang masih dalam pencarian. Hingga pembaruan terakhir, satu warga masih dalam pencarian," ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan tertulisnya.

Dalam mendukung penanganan di lapangan, UPT BNPB di Kota Padang bergerak menuju Kabupaten Solok dengan membawa dukungan logistik berupa 100 kilogram beras, 50 paket sembako, lima dus minyak goreng, 10 dus sarden, sekitar 100 selimut, dan 20 dus air mineral.

BPBD Kabupaten Solok masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi kejadian. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus berkoordinasi untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Basarnas hingga Selasa (22/9/2026) pukul 11.30 WITA, dari total 243 orang dalam manifes, sebanyak 126 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 18 korban meninggal dunia. Sementara itu, 117 orang masih dalam pencarian.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setiap korban meninggal yang ditemukan akan ditangani Tim DVI melalui tahapan identifikasi dengan mencocokkan data ante mortem dari keluarga dengan data post mortem hasil pemeriksaan jenazah.

“Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam mendukung proses tersebut, Polri juga melakukan pengumpulan data ante mortem dari keluarga korban serta pengambilan sampel DNA untuk digunakan sebagai data pembanding. Sebelumnya, Biddokkes Polda Jawa Barat mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk kemudian dikirimkan ke Pusdokkes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama Pusdokkes Polri dan Inafis terus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dievakuasi. Pemeriksaan dapat meliputi rekam medis, sidik jari, gigi, properti, serta pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Trunoyudo menegaskan, proses identifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan kepastian identitas sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

“Data ante mortem yang dikumpulkan dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Polri terus memastikan setiap data diperiksa dan dicocokkan secara cermat sehingga identitas korban dapat dipastikan sebelum diserahkan kepada keluarga,” katanya.

Di sisi lain, operasi pencarian korban masih terus dilakukan oleh Tim SAR gabungan. Pada Selasa pagi, tiga jasad kembali ditemukan oleh tim penyelam gabungan. Ketiga jasad tersebut telah dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi.

Polri memastikan jajaran DVI dan Dokkes tetap memberikan pelayanan identifikasi serta dukungan kepada keluarga korban, seiring dengan berlanjutnya operasi pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.(red/ist)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.

“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.

Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema penerapannya.

Menurut Brian, hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan kebijakan dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.

Presiden juga menginstruksikan agar kajian dilakukan lebih mendalam melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelasnya.

Brian berharap dalam sekitar dua minggu hingga satu bulan, tim tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas. Hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar penetapan langkah berikutnya.

“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.

Hasil kajian tersebut selanjutnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. “Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Brian.(red/ist)

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Senin (21/9/2026), penyidik mengamankan empat boks plastik berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Tiga boks diamankan dari Kantor Bupati Gowa dan satu boks dari Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik.

“Hari ini, kami melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proses perizinan PBG dan perizinan lainnya,” kata Hernowo, Senin (21/9/2026) malam.

Hernowo menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk membuat perkara tersebut semakin terang. Dalam kegiatan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara.

“Proses penyidikan salah satunya kita lakukan hari ini melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini tujuannya adalah untuk menemukan alat bukti supaya tindak pidana ini semakin terang,” ujarnya.

Penggeledahan dilakukan tim gabungan Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel dan Unit Tipidkor Polresta Gowa. Kegiatan dimulai sekitar pukul 15.57 WITA dan dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Bupati Gowa beserta bagian umum serta Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Hernowo memastikan seluruh proses penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum, termasuk dengan membawa surat perintah dan izin pengadilan. Saat penggeledahan berlangsung, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tidak berada di kedua lokasi tersebut.

“Tim gabungan dari Mabes dan Polda baru dilakukan satu kali ini. (Bupati) tidak ada,” kata Hernowo.

Kapolres Gowa Kombes Pol Muh Yusuf Usman menambahkan, proses penggeledahan sepenuhnya dilakukan oleh Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel. Sementara Polresta Gowa bertugas mengamankan lokasi selama kegiatan berlangsung.

Sehari sebelumnya, Minggu (20/9/2026), penyidik Tipidkor Polda Sulsel juga menyita satu unit kendaraan Toyota Hiace di Dusun Doja, Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kendaraan tersebut diketahui menggunakan dua pelat nomor, yakni DD 7010 HT dan DD 1 SRA.

Penyitaan kendaraan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa.

Dalam perkara tersebut, penyidik sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkimtan Gowa Abdullah Sirajuddin sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Penyidik juga telah memeriksa 58 saksi dalam rangka mendalami perkara.

Selain itu, penyidik tengah menelusuri aliran dana sekitar Rp1,8 miliar serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor PT GMTD di Makassar, untuk menelusuri transaksi pembelian properti senilai sekitar Rp3 miliar.

Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam proses pengurusan PBG, SLF, serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.(red/ist)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua Warga Negara Asing (WNA) masing-masing berasal dari India dan Sri Lanka. Selain itu, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga berperan sebagai pemandu perjalanan juga turut diamankan.

Kasus tersebut terungkap setelah tim Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda NTT menerima informasi terkait rencana keberangkatan dua WNA melalui Pelabuhan Ferry ASDP Bolok, Kabupaten Kupang, menuju Rote Ndao. Informasi itu diterima pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 12.30 WITA.

Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., membenarkan adanya pengungkapan dugaan tindak pidana keimigrasian tersebut.

"Benar, jajaran Ditres PPA dan PPO Polda NTT berkoordinasi dengan Polsek KP3 Laut Bolok berhasil mengamankan dua WNA asal India dan Sri Lanka serta seorang WNI berinisial DEL alias P yang bertindak sebagai pemandu lapangan," ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan bahwa kedua WNA tersebut tidak membawa dokumen keimigrasian dalam bentuk fisik dengan alasan dokumen tersebut telah hilang. Namun, salinan dokumen justru ditemukan tersimpan di telepon seluler milik DEL alias P.

Penyidik juga menemukan adanya komunikasi serta dugaan aliran dana dari seorang penyandang dana berinisial R yang diketahui berdomisili di NTB. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai perjalanan kedua WNA melalui jalur darat dan laut, mulai dari Sape di NTB, Aimere di Flores, Kupang, Rote Ndao, hingga menuju Australia.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara, polisi meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan. DEL alias P kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT.

"Terhitung mulai Senin, 21 September 2026 pukul 00.10 WITA, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka DEL alias P. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan hingga 10 Oktober 2026 di Rutan Dittahti Polda NTT," jelas Kabidhumas.

Sebelum menjalani penahanan, tersangka telah menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan didampingi penasihat hukum. Ia juga menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes RS Bhayangkara Kupang dan dinyatakan dalam kondisi sehat.

Atas perbuatannya, tersangka DEL alias P dijerat dengan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, kedua WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik menggunakan bantuan penerjemah bahasa Inggris untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan penyelundupan manusia lintas negara.

"Polda NTT berkomitmen tegas untuk menindak segala bentuk tindak pidana keimigrasian dan kejahatan perdagangan maupun penyelundupan manusia yang memanfaatkan wilayah NTT sebagai jalur transit ilegal," pungkas Kombes Pol Henry Novika Chandra.(red/ist)

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyampaikan hal tersebut saat menerima para pejuang reforma agraria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bob sempat menitikkan air mata saat menyampaikan pentingnya memastikan hak masyarakat atas tanah melalui pengaturan yang berpijak pada amanat konstitusi.

“Pasal 33 adalah jantung daripada konstitusi kita,” ujar Bob. Menurutnya, UU tersebut menjadi petunjuk awal agar kemerdekaan dapat dirasakan masyarakat melalui kepastian hak dan kesempatan mengelola tanah untuk keberlangsungan hidup.

Ia menegaskan, reforma agraria bukan ditujukan untuk merampas hak atas tanah, melainkan memberikan ruang kepada rakyat untuk mengolah tanah sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Karena itu, keberadaan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, pertambangan, maupun kegiatan ekonomi berskala besar tidak boleh luput dari perhatian.

“Di tengah usaha perkebunan, usaha pertambangan, usaha-usaha yang menghadirkan ekonomi yang tinggi, yang besar, di sekitarnya ada masyarakat yang tidak boleh luput. Tentunya keseimbangan itulah yang untuk kemudian mencegah konflik yang sering terjadi karena kesenjangan ekonomi itulah yang menjadi penyulut utama,” katanya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, pelaksanaan UU tersebut perlu diperkuat aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden agar amanat Pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika berharap UU Pengaturan Reforma Agraria dapat segera menyelesaikan konflik agraria struktural yang dialami petani, masyarakat adat, dan masyarakat marjinal.

“Yang akan diselesaikan oleh undang-undang ini adalah konflik agraria struktural. Jadi dia tidak menangani sengketa-sengketa tanah biasa, perorangan atau antarinstansi,” kata Dewi.

Menurut Dewi, UU tersebut juga penting untuk melakukan redistribusi tanah dan mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah antara badan usaha berskala besar dengan masyarakat seperti petani, nelayan, dan buruh tani. Ia juga menilai penting adanya perlindungan agar masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah tidak dikriminalisasi.

Dewi mengapresiasi pengaturan mengenai pembentukan lembaga khusus yang akan menjalankan reforma agraria. Ia berharap lembaga tersebut segera dibentuk dan aturan pelaksana UU tetap sejalan dengan tujuan reforma agraria.

Baleg DPR RI berharap pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria menjadi langkah konkret menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan hak masyarakat atas tanah, sekaligus mencegah konflik agraria berulang. (red/ist)

Direktur Reserse PPA/PPO Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujewati, mengatakan penyidik bergerak menindaklanjuti laporan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, perkara ini langsung kami tingkatkan ke tahap penyidikan pada 16 September 2026. Selanjutnya pada 17 September 2026, tersangka BI alias S resmi dilakukan penahanan di Rutan Polda NTB,” kata Ni Made saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Perkara tersebut terjadi di salah satu hostel di kawasan Kuta Mandalika. Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara, di antaranya satu unit flashdisk yang berisi foto dan video kedekatan antara terduga pelaku dan korban.

Selain itu, sambung Kombes Pujewati, penyidik mengamankan pakaian yang berkaitan dengan perkara serta dokumen hasil pemeriksaan medis korban. Pemeriksaan medis tersebut antara lain didukung hasil visum dari Bali International Hospital tertanggal 11 September 2026 dan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

Ia mengatakan seluruh barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan pemenuhan unsur pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Barang bukti yang kami amankan menjadi bagian dari proses penyidikan. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa untuk memastikan perkara ini ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

BI alias S disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda maksimal Rp300 juta. Pihak Kepolisian hingga saat ini juga masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara serta mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh.

Polda NTB menegaskan penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan setiap laporan dugaan kekerasan seksual diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

“Kami berkomitmen menangani setiap laporan dugaan kekerasan seksual secara serius, profesional dan sesuai prosedur hukum. Penanganan ini juga merupakan bagian dari upaya kami memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tandas Ni Made Pujewati. (red/ist)

Dalam operasi tersebut, empat kapal patroli bersama puluhan personel diterjunkan untuk menyisir sejumlah area yang dinilai strategis. Kapal dengan rute Surabaya–Banjarmasin itu diketahui membawa 243 orang saat peristiwa kecelakaan terjadi.

Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara mengatakan, pihaknya segera membentuk tim SAR setelah menerima informasi mengenai kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada Minggu (13/9) dini hari.

Tim SAR tersebut diperkuat dengan sejumlah perlengkapan pendukung pencarian dan evakuasi, termasuk peralatan selam, masker, pelampung, serta armada untuk menunjang operasi di laut.

Hingga Selasa (15/9/2026), operasi pencarian dan evakuasi yang melibatkan tim gabungan telah menemukan 114 korban. Dari jumlah tersebut, 108 orang berhasil diselamatkan, sementara enam orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Sementara itu, petugas masih melakukan pencarian terhadap 129 penumpang yang hingga kini belum ditemukan.

Kombes Pol Arman menjelaskan, area pencarian diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan korban terbawa arus laut. Penyisiran kini mencakup wilayah perairan Sumenep hingga Masalembu.

"Penyisiran diperluas hingga perairan Sumenep dan Masalembu demi mengantisipasi korban yang terbawa arus ke arah Jawa Timur," ujar Kombes Pol Arman, Selasa (15/9/2026).

Selain mengerahkan kekuatan di laut, Polda Jatim juga menyiapkan Posko Pengaduan dan DVI (Disaster Victim Identification) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk memberikan dukungan kepada keluarga penumpang.

Posko tersebut digunakan untuk menghimpun data antemortem, antara lain informasi mengenai ciri fisik, pakaian terakhir yang dikenakan, serta dokumen identitas korban. Data yang terkumpul kemudian dapat dicocokkan secara real-time dengan posko utama yang berada di Banjarmasin.

Keberadaan posko juga ditujukan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada keluarga korban secara terintegrasi selama proses pencarian dan identifikasi berlangsung.

Masyarakat yang menduga anggota keluarganya berada di dalam KM Virgo Transport 8 diimbau segera mendatangi posko terpadu di Tanjung Perak. Keluarga diminta membawa kartu identitas atau dokumen lain yang dapat membantu proses identifikasi sehingga pencocokan data dapat dilakukan lebih cepat.(red/ist)

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco kepada anggota DPR. “Setuju!” jawab anggota DPR yang kemudian disambut ketukan palu dan tepuk tangan.

Dasco kemudian kembali meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco.

“Setuju!” jawab anggota DPR.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Sukri menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU. Pada pembahasan tingkat I, Baleg bersama pemerintah membahas 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

Baleg juga menggelar pertemuan dengan 55 pihak, antara lain akademisi, praktisi, LSM, perusahaan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Sejumlah substansi yang disepakati dalam RUU tersebut mencakup penataan, pengendalian, dan pembatasan penguasaan serta pemilikan tanah untuk mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi tanah.

RUU tersebut juga mengatur lokasi prioritas reforma agraria berdasarkan sejumlah kondisi, antara lain ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absente, serta penguasaan yang melebihi batas maksimum.

Subjek yang diprioritaskan meliputi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin. Selain itu, aturan tersebut memuat perlindungan hukum bagi subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, serta pihak yang mempertahankan hak atas tanah.

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR dalam pembahasan tingkat I menyatakan menerima dan menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat II

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp250 juta. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu empat orang lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U. Tan mengatakan, penyidik masih memeriksa terduga pelaku dan mendalami barang bukti yang telah diamankan.

“Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan. Kami juga terus melakukan pengejaran terhadap empat DPO yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut,” kata Afriangga di Sorong, Senin (21/9/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial O.J.D.F. Sementara empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO, yakni FK, SG, A, dan YA, masih dalam pengejaran.

Kasus tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/910/IX/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 19 September 2026.

Afriangga menjelaskan, pencurian terjadi pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIT. Saat itu, kapal pesiar milik korban sedang berlabuh di kawasan Jalan Usaha Mina, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

Korban yang merupakan WNA asal Jerman baru mengetahui sejumlah barang berharganya hilang setelah kembali ke kapal usai berbelanja. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Polresta Sorong Kota.

Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Barang tersebut antara lain telepon seluler, laptop Apple, satu set drone, pengeras suara, headphone, perlengkapan menyelam, dive computer, dua unit spear gun, perlengkapan memancing, serta sejumlah jerigen.

“Total kerugian korban akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp250 juta,” ujar Afriangga.

Pengungkapan kasus dilakukan tim gabungan Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota bersama Opsnal Macan Polsek Sorong Kota. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku di wilayah Sorong.

Tim kemudian melakukan pemetaan sebelum bergerak melakukan penangkapan. Saat hendak diamankan, terduga pelaku disebut sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Namun, petugas berhasil mengamankannya.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang diduga disembunyikan. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian yang diduga dilakukan bersama sejumlah orang lainnya. Aksi tersebut diduga dilakukan dengan memasuki kapal pesiar saat sedang berlabuh dan tidak berpenghuni.

Polresta Sorong Kota masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Polisi juga terus memburu empat DPO untuk mengungkap seluruh rangkaian pencurian.

“Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan keempat DPO agar segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri,” pungkas Afriangga.(red/ist)

​"Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Mungkin bisa dijelaskan karena tugasnya lain-lain, mungkin dari Barantin bisa disampaikan," ujar Titiek Soeharto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026). 

​Selain masalah perizinan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menaruh perhatian besar pada optimalisasi nilai tambah komoditas rumput laut di Bali. Saat meninjau pameran dan olahan produk, Titiek menyayangkan rantai produksi rumput laut nasional yang masih didominasi ekspor bahan ekstrak mentah, sementara produk turunannya seperti pupuk organik cair justru harus kembali diimpor.  

​"Kita tuh di Indonesia begitu banyak seaweed rumput laut bisa tumbuh di segala perairan. Ini bisa menghasilkan biang seaweed ekstrak diekspor ke India, dari India kemudian diolah lagi jadilah pupuk cair organik. Kenapa hanya biangnya aja yang diekspor ke India? Maksudnya kita diolah di sini, pupuknya ini udah jadi baru diekspor. Nanti mudah-mudahan dari kementerian bisa mengusahakan," ungkap Titiek.

​Titiek menegaskan bahwa pengolahan rumput laut hingga menjadi produk akhir (end product) di dalam negeri sangat sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri.  

​"Pak Presiden juga maunya hilirisasi, semuanya ada di sini. Kalau kita mau ekspor, ekspor yang barang udah end product aja. Tapi sanggup di sini? Kalau begini sanggup ya, homemade-nya dari sini Bali semua. Mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan di Indonesia," tegasnya.  

​Lebih lanjut, Titiek mendorong KKP untuk lebih kreatif mengolah hasil laut menjadi produk siap saji, seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri, agar disukai anak-anak guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).  Di sisi lain, ia juga menyampaikan aspirasi nelayan terkait kemudahan akses pemilikan kapal dengan sistem transparan seperti halnya dealer kendaraan.

Hal itu disampaikan Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026), saat menanggapi perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu.

“Pembicaraan bahwa ambang batas PT 5 persen itu kan masih dalam tahap pembicaraan, belum secara resmi juga bahwa nantinya deal PT itu akan diusung oleh dua partai politik. Itu juga masih dalam proses wacana informal, jadi belum resmi karena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR,” ujar Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menjelaskan, berbagai gagasan terkait perubahan aturan Pemilu masih terus dibicarakan sebelum masuk ke pembahasan resmi. Karena itu, angka ambang batas maupun mekanisme pencalonan presiden belum dapat disebut sebagai keputusan final.

Pembahasan revisi UU Pemilu sendiri masih berada pada tahap awal. Komisi II DPR RI sebelumnya menyatakan masih membuka masukan dari berbagai pihak terkait sejumlah isu kepemiluan, termasuk parliamentary threshold, presidential threshold, serta desain Pemilu pusat dan daerah.

Puan menegaskan proses pembahasan di DPR nantinya perlu diarahkan untuk menghasilkan pengaturan Pemilu yang dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. “Yang penting adalah nanti deal PT-nya itu akan bisa efektif, kemudian efisien, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan tersebut masih memiliki waktu karena Pemilu berikutnya baru akan berlangsung pada 2029. Dengan demikian, setiap perubahan ketentuan perlu dibahas secara matang sebelum ditetapkan dalam regulasi.

Puan menegaskan DPR akan mengikuti proses pembahasan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku, termasuk membuka ruang pembicaraan sebelum keputusan resmi diambil.(red/ist)

Olah TKP tersebut dilakukan oleh Satreskrim Polres Mempawah bersama Polsek Mempawah Hilir dan Tim Inafis, sebagai tindak lanjut atas sebuah video yang viral dan beredar luas di media sosial.

Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto mengatakan, pihaknya telah menurunkan personel Inafis dan Satreskrim bersama Polsek Mempawah Hilir untuk mengecek dan melakukan olah TKP.

Si Jago Merah Mengamuk di Sungai Duri, ERT PT BAI Berjibaku Bantu Pemadaman.

“Untuk memastikan fakta yang sebenarnya, kami melakukan olah TKP terlebih dahulu. Kami ingin melihat langsung kondisi lokasi dan mengumpulkan bukti yang ada, termasuk saksi maupun keterangan lain yang diperlukan,” ujar Ade Chandra, Minggu (20/9/2026).

Ia menegaskan, penyidik tidak hanya berpatokan pada potongan video yang beredar, melainkan akan menghimpun fakta secara menyeluruh melalui pemeriksaan lokasi, dokumentasi, keterangan para pihak, hingga bukti pendukung lainnya.

“Video yang beredar di media sosial menjadi informasi awal bagi kami. Selanjutnya akan kami cek dan dalami di lapangan. Semua harus berdasarkan fakta dan bukti,” tegasnya.

Ade Chandra meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan kepolisian rampung. Ia memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional.

“Kami akan bekerja secara profesional dan sesuai prosedur, serta akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (red/ist)

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Senin (21/9/2026), penyidik mengamankan empat boks plastik berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Tiga boks diamankan dari Kantor Bupati Gowa dan satu boks dari Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik.

“Hari ini, kami melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proses perizinan PBG dan perizinan lainnya,” kata Hernowo, Senin (21/9/2026) malam.

Hernowo menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk membuat perkara tersebut semakin terang. Dalam kegiatan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara.

“Proses penyidikan salah satunya kita lakukan hari ini melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini tujuannya adalah untuk menemukan alat bukti supaya tindak pidana ini semakin terang,” ujarnya.

Penggeledahan dilakukan tim gabungan Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel dan Unit Tipidkor Polresta Gowa. Kegiatan dimulai sekitar pukul 15.57 WITA dan dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Bupati Gowa beserta bagian umum serta Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Hernowo memastikan seluruh proses penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum, termasuk dengan membawa surat perintah dan izin pengadilan. Saat penggeledahan berlangsung, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tidak berada di kedua lokasi tersebut.

“Tim gabungan dari Mabes dan Polda baru dilakukan satu kali ini. (Bupati) tidak ada,” kata Hernowo.

Kapolres Gowa Kombes Pol Muh Yusuf Usman menambahkan, proses penggeledahan sepenuhnya dilakukan oleh Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel. Sementara Polresta Gowa bertugas mengamankan lokasi selama kegiatan berlangsung.

Sehari sebelumnya, Minggu (20/9/2026), penyidik Tipidkor Polda Sulsel juga menyita satu unit kendaraan Toyota Hiace di Dusun Doja, Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kendaraan tersebut diketahui menggunakan dua pelat nomor, yakni DD 7010 HT dan DD 1 SRA.

Penyitaan kendaraan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa.

Dalam perkara tersebut, penyidik sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkimtan Gowa Abdullah Sirajuddin sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Penyidik juga telah memeriksa 58 saksi dalam rangka mendalami perkara.

Selain itu, penyidik tengah menelusuri aliran dana sekitar Rp1,8 miliar serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor PT GMTD di Makassar, untuk menelusuri transaksi pembelian properti senilai sekitar Rp3 miliar.

Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam proses pengurusan PBG, SLF, serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa. (red/ist)

“Utang yang obligasi yang Rp218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-1998 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucap Menkeu, pada Selasa, 22 September 2026.

Menurut Menkeu, kewajiban tersebut tercatat sebagai utang pemerintah kepada Bank Indonesia dan secara bertahap dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia.

“Bank Indonesia itu ketika beroperasi bisa jadi mengalami surplus. Ketika dia mengalami surplus, maka surplusnya itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak,” jelasnya.

“Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini, itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu,” tambahnya.

Meski kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia telah tuntas, Menkeu menegaskan bahwa pelunasan tersebut tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban para obligor maupun debitur BLBI. Pemerintah tetap memiliki hak tagih terhadap kewajiban yang belum diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.

“Kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, bank-nya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, kemudian diambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih, atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut. Jadi, saya sekaligus pada saat ini ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penyelesaian kewajiban tersebut. Pelunasan utang obligasi BLBI dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Indonesia dalam menangani dampak krisis sekaligus menjadi pembelajaran bagi pengelolaan kebijakan ekonomi nasional.

“Tentu ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, bagi kebijakan makroekonomi Indonesia, sehingga menjadi catatan sejarah dan ditutup. Pada hari ini, utang ke BI untuk obligasi BLBI selesai dibayar tuntas lunas,” tandasnya. (red/ist)

Komandan Batalyon A Pelopor Brimob Polda Sumbar AKBP Henry mengatakan, personel masih melakukan pencarian terhadap warga yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang tersebut.

“Kami masih berupaya mencari warga yang dilaporkan hilang. Kami juga sudah mengatur strategi untuk melakukan evakuasi apabila menemukan korban yang tertimbun material maupun yang terseret banjir,” kata Henry.

Sejumlah personel Brimob Polda Sumbar telah dikerahkan untuk membantu penanganan darurat sejak Senin (21/9/2026) malam. Dalam pelaksanaannya, personel dibagi dalam sejumlah tugas, mulai dari pencarian dan evakuasi korban hingga pembersihan material banjir di jalan maupun rumah warga.

Henry mengatakan, Satbrimob Polda Sumbar mengerahkan 300 personel untuk mendukung penanganan bencana tersebut. Selain pencarian korban, personel juga membantu memulihkan akses dan lingkungan warga yang terdampak banjir bandang.

Dalam pelaksanaan tugas, personel membawa berbagai perlengkapan pendukung evakuasi dan pencarian, di antaranya pelampung, tali karmantel, helm SAR, cangkul, sekop, dan genset. Satbrimob Polda Sumbar juga mengerahkan lima unit bus dan dua unit truk untuk mendukung mobilisasi personel serta peralatan.

Berdasarkan data Satbrimob Polda Sumbar, banjir bandang tersebut mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Dua di antaranya merupakan kantor Dinas Pekerjaan Umum Solok dan kantor Dinas Kesehatan Solok.

Selain kerusakan materiel, satu orang dilaporkan hilang akibat bencana tersebut. Personel kepolisian bersama unsur terkait masih melakukan pencarian dan penanganan di wilayah terdampak.

Banjir bandang sebelumnya menerjang kawasan sekitar Kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, pada Senin (21/9/2026) malam. Bencana tersebut juga berdampak pada akses lalu lintas Padang-Solok yang tidak dapat dilalui.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat Kombes Reza Chairul Akbar Sidiq membenarkan kondisi tersebut.

“Benar (jalan Padang-Solok tidak bisa dilewati),” kata Reza. (red/ist)

Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Kharisma Tandayu mengatakan, pengungkapan tersebut melibatkan dua warga negara Indonesia berinisial RR dan RN serta seorang warga negara China berinisial XC.

Keterangan tersebut disampaikan Michael di Tangerang, Sabtu (19/09/2026). Selain mengungkap jaringan peredaran, polisi juga mengamankan selebgram Julia Prastini alias Jule yang diketahui menggunakan zat tersebut.

Dari empat orang yang diamankan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Sementara Jule tidak ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan dalam program rehabilitasi.

"Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan tiga orang tersangka, sementara sang selebgram ditempatkan dalam program rehabilitasi," katanya.

Michael menerangkan, pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan jajaran Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuntutan pada Senin (14/09/2026).

"Awalnya kami melakukan pembuntutan. Kami menangkap dua orang wanita berinisial RR dan RN di sebuah apartemen di Jakarta Barat," paparnya.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dan menyita 27 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Penyelidikan kemudian dikembangkan setelah polisi menemukan indikasi transaksi serta bukti pengiriman barang yang berkaitan dengan selebgram Jule.

Petugas selanjutnya melakukan pengembangan hingga mengamankan Jule di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Pemeriksaan urine terhadap yang bersangkutan menunjukkan hasil positif mengandung etomidate.

"Polisi kemudian bergerak mengamankan Jule di sebuah apartemen Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil tes urine, dinyatakan positif menggunakan zat etomidate," terangnya.

Penyidik kemudian melanjutkan pengembangan terhadap jaringan tersebut hingga mengarah kepada XC, seorang warga negara China. Polisi mengamankan XC dan menemukan 71 cartridge vape yang diduga mengandung zat serupa.

"Sehingga ini tuntas dari bandar sampai pemakai. Total ada empat orang yang kita amankan, di mana tiga orang di antaranya kita tetapkan sebagai tersangka," katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah RR, RN, serta warga negara China berinisial XC.

Polisi juga mengungkap bahwa jaringan tersebut telah menjalankan aktivitas peredarannya sejak Juli 2026. Distribusi dilakukan secara tertutup dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan komunikasi dari mulut ke mulut.

"Sindikat tersebut beroperasi sejak bulan Juli dengan keuntungan mencapai sekitar Rp700.000 per cartridge. Pemasaran dilakukan secara tertutup melalui jaringan pertemanan atau dari mulut ke mulut," kata dia.

Dari keseluruhan proses pengungkapan tersebut, aparat menyita 99 cartridge vape yang diduga mengandung zat etomidate sebagai barang bukti. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Jazuli saat membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS dalam Rapat Pleno bersama Pemerintah terkait pengambilan keputusan RUU Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Jazuli mengatakan tanah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek ekonomi. Tanah merupakan ruang hidup, sumber penghidupan, identitas sosial, sekaligus tempat berlangsungnya kehidupan antargenerasi. Karena itu, reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah, tetapi harus menghasilkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen keadilan struktural untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Redistribusi tanah harus menjadi satu kesatuan utuh dengan penyelesaian konflik, pemulihan hak, serta penyediaan akses pembiayaan, sarana produksi, dan pendampingan usaha,” kata Jazuli.

Menurutnya, keberhasilan reforma agraria harus dapat diukur secara konkret melalui berkurangnya ketimpangan kepemilikan tanah, terselesaikannya konflik agraria secara adil, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Kedua, penegakan hukum harus adil dengan menindak mafia tanah tanpa mengkriminalisasi masyarakat kecil yang memperjuangkan haknya dengan itikad baik,” tegasnya.

PKS meminta rumusan mengenai perintangan dan pendudukan tanah tanpa dasar yang sah diperjelas agar tidak menjadi pintu kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengajukan keberatan atau mempertahankan haknya. Perlindungan tersebut terutama harus menjangkau petani tanpa tanah, buruh tani, nelayan kecil dan tradisional, petambak garam kecil, serta masyarakat adat.

“Ketiga, pengecualian penentuan lokasi prioritas reforma agraria tidak boleh mengabaikan penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat. Kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, maupun lahan dengan hak pengelolaan kementerian dan lembaga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan klaim hak atau menggusur warga lokal dan masyarakat adat secara sewenang-wenang,” ujar Jazuli.

Pada catatan keempat, Fraksi PKS meminta evaluasi terhadap pemanfaatan tanah hasil reforma agraria mengutamakan pembinaan sebelum pencabutan hak. Kondisi petani yang tidak mampu menggarap akibat sakit, kekeringan, bencana, gagal panen, atau keterbatasan sarana produksi harus dibedakan dari tindakan sengaja menelantarkan tanah.

“Kelima, RUU ini harus mampu melindungi hutan adat, hak masyarakat adat dan pengelola perhutanan sosial, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan,” katanya. PKS juga meminta proses pelepasan kawasan hutan memiliki tahapan, penanggung jawab, dan konsekuensi keterlambatan yang jelas.

Jazuli melanjutkan, catatan keenam PKS menekankan perlunya keseimbangan antara besarnya kewenangan dan kuatnya pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria. Setiap penyelesaian konflik harus didasarkan pada pembuktian transparan, memberi ruang kepada seluruh pihak untuk didengar, serta menyediakan mekanisme keberatan bagi pihak yang dirugikan.

“Ketujuh, reforma agraria harus mencegah pemusatan kembali penguasaan tanah melalui penegakan batas maksimum yang efektif. Penghitungan secara kumulatif terhadap badan usaha dan badan usaha terafiliasi perlu diperkuat melalui penelusuran pemilik manfaat serta pihak yang sebenarnya mengendalikan tanah,” tegas Jazuli.

Menurut PKS, pengawasan juga harus mampu mendeteksi penggunaan nama pihak lain, pemecahan badan usaha, maupun manipulasi struktur kepemilikan untuk menghindari batas maksimum penguasaan tanah.

“Kedelapan, kewajiban penyediaan dan penyerahan tanah paling sedikit 20 persen harus memberikan kepastian hak dan penguasaan fisik bagi masyarakat penerima manfaat. Pembagian keuntungan tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan atau menunda kewajiban penyerahan tanah,” ujarnya.

Perlindungan reforma agraria, lanjut Jazuli, juga harus menjangkau masyarakat pesisir. Dalam catatan kesembilan, PKS meminta perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional dan ruang hidup masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Penerima manfaat harus diprioritaskan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam rakyat.

“Kesepuluh, RUU Pengaturan Reforma Agraria harus menjamin penyelenggaraan satu data yang akurat, terpadu, dan melindungi hak masyarakat. Masyarakat harus diberikan akses untuk memeriksa dan mengoreksi data yang berkaitan dengan haknya serta berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan reforma agraria,” kata Jazuli.

Sistem data tersebut, menurutnya, juga harus menjamin hak keluarga dan ahli waris tidak hilang hanya karena persoalan administratif. Transparansi data dibutuhkan agar redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria dapat diawasi masyarakat.

Atas berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS menyatakan menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II guna ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian tanah. Ia harus menjamin keadilan, kepastian hukum, pengawasan, dan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, serta mencegah lahirnya ketidakadilan baru di masa mendatang,” pungkas Jazuli. (red/ist)

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kesigapan personel di lapangan dalam menindak jaringan peredaran narkotika.

“Keberhasilan ini merupakan bukti kesigapan personel kami di lapangan dalam menindak tegas pelaku peredaran narkotika,” kata Reynold dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Tersangka S ditangkap Tim Opsnal Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis (10/9/2026) sore. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama sekitar dua pekan terhadap aktivitas mencurigakan di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menjelaskan, saat dibuntuti petugas, tersangka sempat berupaya mengecoh polisi dengan berganti kendaraan di kawasan Sawangan, Depok. Karena merasa dicurigai, tersangka kemudian memacu sepeda motor Yamaha NMAX dengan kecepatan tinggi hingga terjadi aksi kejar-kejaran.

“Karena mencurigakan, tersangka kemudian memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga terjadi aksi kejar-kejaran,” ujar Wisnu.

Petugas akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersangka. Dari pemeriksaan, polisi menemukan 25 bungkus plastik hitam yang berisi sabu dengan berat bruto 25.236,4 gram atau sekitar 25,2 kilogram. Kepada penyidik, S mengaku hanya diperintah seseorang untuk membawa barang tersebut menuju wilayah Grogol, Jakarta Barat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kami. Identitas pelapor akan kami jaga kerahasiaannya,” kata Wisnu. (red/ist)

Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Waastamaops) Irjen Laksana mengatakan, ribuan personel tersebut terdiri atas unsur pimpinan dan staf serta personel dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

"Mengerahkan sebanyak 5.641 personel yang terdiri dari 102 personel pimpinan dan staf, 3.834 personel di wilayah Polda Metro, dan 1.705 personel di wilayah Polda Jawa Barat," kata Laksana dalam apel gelar pasukan di Lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (21/9/2026).

Laksana menegaskan, pengamanan tidak hanya dilakukan di area stadion, tetapi juga mencakup seluruh objek dan jalur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan. Hal itu meliputi titik kedatangan, akomodasi, lokasi latihan, rute pergerakan tim, titik konsentrasi suporter, kantong parkir, objek vital, serta lokasi lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Kekuatan pengamanan tersebut tidak hanya tergelar di stadion, tetapi juga di seluruh objek dan jalur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan, meliputi titik kedatangan, akomodasi, lokasi latihan, rute pergerakan tim, titik konsentrasi suporter, kantong parkir, objek vital, dan lokasi lain yang memiliki potensi terjadi gangguan Kamtibmas," jelas Laksana.

Laksana menyebutkan, sejumlah potensi kerawanan perlu diantisipasi selama pelaksanaan pertandingan. Di antaranya kepadatan penonton, dinamika antar-suporter, penggunaan atribut yang tidak sesuai ketentuan, serta kepatuhan terhadap tiket dan aturan barang bawaan.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Laksana meminta personel melaksanakan pengamanan secara berlapis, termasuk pemeriksaan tiket, orang, dan barang bawaan. Sterilisasi juga perlu dilakukan di sejumlah lokasi, seperti venue pertandingan, hotel, tempat latihan, serta rute pergerakan pemain dan ofisial.

"Laksanakan pengamanan secara berlapis serta pemeriksaan tiket, orang, barang bawaan, serta sterilisasi terhadap venue, hotel, lokasi latihan, dan rute pergerakan pemain maupun ofisial," ujar Laksana.

Selain aspek keamanan di lokasi pertandingan, Polri turut mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat tingginya mobilitas massa dan suporter. Faktor kedaruratan, seperti cuaca ekstrem, kebakaran, dan kondisi medis, juga menjadi perhatian, termasuk perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Laksanakan rekayasa lalu lintas secara situasional, siapkan jalur alternatif dan kantong parkir, serta lakukan deteksi dini dan penyelenggaraan terhadap kelompok suporter untuk pengendalian pergerakan massa sejak kedatangan hingga kepulangan," kata Laksana.

Laksana juga menginstruksikan jajaran meningkatkan patroli serta pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk melalui patroli siber dan pemantauan media sosial.

"Tingkatkan patroli terbuka maupun tertutup pada titik rawan kriminalitas, patroli siber dan monitoring media sosial, serta kesiapan pengamanan antiteror, penjinak bom, dan antidrone," imbuh Laksana.

Laksana meminta seluruh jajaran melaksanakan tugas pengamanan secara optimal agar penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia berjalan lancar dan aman.

"Keberhasilan pengamanan FIFA Asian Cup 2026 bukan hanya diukur dari terselenggaranya pertandingan tanpa gangguan, tetapi juga ditentukan oleh terjaminnya keselamatan pemain, ofisial, suporter, masyarakat, dan kelancaran mobilitas, kualitas pelayanan, serta terciptanya rasa aman di seluruh rangkaian kegiatan," pungkas Laksana. (red/ist)

Medali perak dipersembahkan Sumaya dari cabang olahraga teqball nomor tunggal putri. Sementara empat medali perunggu masing-masing diraih Yoga Ardika Pratama dari teqball nomor tunggal putra, Seraf Naro Siregar dari wushu, empat medali perunggu diraih Seraf Naro Siregar dari wushu nomor changquan putra, Yoga Ardika Putra dari teqball nomor tunggal putra, tim beregu putra soft tenis, serta Leica Al Humaira Lubis dari karate nomor kumite +68 kg putri. 

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir mengapresiasi perjuangan seluruh atlet Indonesia yang telah bertanding pada hari kedua Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras seluruh atlet Indonesia hari ini. Lima medali yang kita raih adalah hasil dari proses, disiplin, kerja keras, dan semangat juang para atlet. Terima kasih kepada atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh tim yang terus berjuang untuk Merah Putih,” ujar Menpora Erick.

Erick menilai torehan pada hari pertama menjadi modal penting untuk menjaga semangat dan kepercayaan diri kontingen Indonesia. Menurutnya, perjuangan masih panjang dan peluang untuk menambah medali masih terbuka.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita terus menjaga fokus. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Jangan cepat puas, tetapi juga jangan terbebani. Bertanding dengan percaya diri, disiplin, dan berikan kemampuan terbaik untuk Indonesia,” kata Menpora.

Memasuki Senin (21/9), sejumlah cabang olahraga kembali memiliki peluang untuk menambah koleksi medali Indonesia.

“Besok perjuangan kembali berlanjut. Ada peluang kita menambah koleksi medali. Saya berharap para atlet menjaga fokus, semangat, dan kondisi terbaiknya. Kami di pemerintah akan terus memberikan dukungan agar para atlet bisa bertanding dengan maksimal,” ujarnya.

Menpora juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan dan doa kepada seluruh kontingen yang tengah berjuang di Aichi-Nagoya.

“Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari terus kita dukung dan doakan perjuangan para atlet kita. Medali adalah hasil dari sebuah proses panjang, tetapi yang paling utama adalah bagaimana Merah Putih terus berjuang dan menunjukkan prestasi terbaik di panggung Asia. Semangat untuk seluruh kontingen Indonesia,” tutur Erick. (red/ist)

“Kalau dari anggaran naik lebih dari tiga kali lipat, pertanyaannya apa urgensinya, dan apa manfaat konkret yang didapatkan rakyat. Jangan lupa, ini duit dari pemerintah, pemerintah dari uang pajak, dari uang rakyat,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Ketua KPPU di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, pagu anggaran KPPU pada 2027 semula sebesar Rp148,3 miliar. Namun, KPPU mengusulkan tambahan anggaran Rp363,4 miliar sehingga total kebutuhan anggaran menjadi sekitar Rp511,6 miliar.

Menurut Mufti, besarnya tambahan anggaran tersebut perlu disertai penjelasan mengenai manfaat yang telah dihasilkan KPPU dari anggaran tahun berjalan. Ia menyebut anggaran KPPU pada 2026 sekitar Rp163,49 miliar dan meminta KPPU menjelaskan manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.

“Kita ingin minta penjelasan, dari anggaran Bapak yang Rp163,4 miliar, apa manfaatnya yang secara nyata didapatkan rakyat dari KPPU?” tanyanya.

Selain persoalan anggaran, Mufti menyoroti perlindungan terhadap pelaku UMKM dan seller yang menjalankan usaha melalui platform e-commerce. Ia menilai para seller perlu mendapat perhatian ketika menghadapi kebijakan platform yang dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka, seperti penutupan toko maupun pemblokiran rekening.

“Bagaimana e-commerce kita ini sudah seperti negara dalam negara, betul tidak, Pak?  Mereka merancang dari bawah, membuat pintu, membuat etalase, dan mereka berjualan. Tapi mereka (seller) sehari-hari diperlakukan oleh e-commerce seperti babu di negeri sendiri.  E-commerce itu salah satunya shopee, tokopedia, dan sebagainya. Sekarang mereka punya kebijakan bagaimana semena-mena menutup toko seller. Begitu juga mereka semena-mena tiba-tiba memblokir rekening. Sekarang yang rakyat butuhkan adalah kenapa negara tidak hadir untuk melindungi mereka?  Apa yang dilakukan KPPU agar para pelaku seller di Shopee, di TikTok, itu mereka juga diproteksi oleh pemerintah,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Mufti juga meminta KPPU menjelaskan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada seller ketika terjadi persoalan dengan platform e-commerce. Menurutnya, pengawasan persaingan usaha tidak hanya perlu melihat hubungan persaingan antarpelaku platform, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan melalui ekosistem digital.

“Jangan kita fokus pada persaingan antara TikTok dan Shopee, tapi di sisi lain ternyata dua (e-commerce) itu menggencet rakyat kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mufti turut mempertanyakan penggunaan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk kegiatan di daerah. Ia meminta KPPU memastikan anggaran tersebut menghasilkan kegiatan yang memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap untuk kegiatan administratif.

“Kami tidak mau Rp60 miliar itu hanya habis untuk rapat. Jadi kegiatan nyata apa yang kemudian Rp60 miliar itu bisa menjadi nilai ekonomi?” pungkas Mufti. (red/ist)

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa kemandirian bangsa harus dimulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan. Menurut Presiden, tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang kelaparan di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

“Tidak ada negara yang berhasil, tidak ada negara yang merdeka kalau dia tidak bisa menghasilkan makan untuk bangsanya sendiri. Alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan. Indonesia sudah bisa menghasilkan makan untuk rakyatnya sendiri,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Presiden menyebut anak-anak Indonesia tidak boleh mengalami kekurangan gizi dan berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar.

“Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia,” katanya.

Pemerintah, menurut Presiden, terus bekerja untuk memperkuat kemandirian di berbagai sektor, termasuk pertanian dan kelautan. Kepala Negara menegaskan bahwa petani dan nelayan menjadi bagian penting dalam upaya tersebut, termasuk melalui rencana pembangunan ribuan kapal nelayan.

“Puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah. Sekarang kita bekerja. Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meyakini kemandirian Indonesia juga membutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan luas, berpikiran bebas, dan berjiwa besar. Untuk itu, Presiden mendorong generasi penerus bangsa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, tidak mudah dipengaruhi pihak lain, serta memiliki keyakinan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

“Berpengetahuan luas, benar. Pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang, jangan dibodohin,” katanya.

“Berpikiran bebas. Jangan mau dicuci otak oleh mereka-mereka yang tidak ada niat baik terhadap kita. Berjiwa besar, jangan punya rasa rendah diri, jangan punya rasa kalah sebelum berjuang,” tandasnya. (red/ist)

“Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak. Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla,” demikian keterangan tertulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya pada Minggu, 20 September 2026.

Dalam keterangannya, Seskab Teddy turut menyampaikan bahwa luas wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Meski demikian, pemerintah terus berupaya tanpa henti untuk menangani hal tersebut.

“Luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan tanpa henti, baik melalui operasi darat maupun udara,” lanjutnya.

Menurut Seskab Teddy, sejak bulan Agustus, sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Sebanyak 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 9 pesawat TNI terus bergerak melakukan water bombing.

Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga terus bergerak di lapangan. Personel gabungan ini terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, relawan, serta masyarakat.

“Sejak Agustus, 64 pesawat telah dikerahkan untuk melakukan water bombing, didukung 54.394 personel gabungan yang terus bergerak di lapangan, menjangkau titik-titik kebakaran dan mencegah api semakin meluas,” katanya. (red/ist)

Dalam pertandingan puncak yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang, Minggu (20/9), Sumaya kalah dengan skor 1-2 (12-10, 8-12, 9-12) dari wakil Myanmar, Khin Hnin Wai. 

“Saya hadir untuk memberikan semangat dan menyaksikan langsung bagaimana Sumaya berjuang sampai akhir di partai final tunggal putri teqball. Selamat kepada Sumaya atas medali peraknya untuk Indonesia,” ujar Menpora Erick.

Menpora Erick juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh atlet dan tim Teqball Indonesia yang dalam debutnya di Asian Games sukses membawa medali perak dan perunggu. 

“Juga kepada Yoga Ardika (tunggal putra teqball) yang telah mempersembahkan medali perunggu. Ini menjadi capaian yang istimewa karena teqball baru debut di Asian Games tahun ini. Inilah semangat yang harus kita bawa. Ketika ada cabang olahraga baru, kita harus berani hadir, berani bersaing, dan berani berprestasi,” jelas Menpora Erick. 

Sumaya sebenarnya mengawali laga dengan sangat baik, setelah berhasil mengamankan set pertama dengan keunggulan 1-0. Namun, tekanan yang dilancarkan wakil Myanmar pada set kedua dan ketiga membuat Sumaya beberapa kali melakukan kesalahan sendiri yang berujung pada kekalahan.

“Alhamdulillah tetap disyukuri. Maaf buat semua pendukung Indonesia, saya belum bisa memberikan medali emas. Tadi saya banyak buang bola dan banyak salah sendiri. Mungkin ke depannya saya bakal latihan lebih keras lagi,” kata Sumaya saat ditemui usai pertandingan.

Meskipun gagal meraih podium tertinggi, capaian ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi olahraga teqball Tanah Air. Medali perak yang diraih Sumaya menjadi medali pertama bagi tim Indonesia di panggung multi-cabang olahraga terbesar se-Asia tersebut.

Gadis yang melakoni debutnya di Asian Games ini mengaku tetap bangga atas perjuangan serta usaha maksimal yang telah ditunjukkannya selama masa persiapan hingga babak final.

“Walaupun kalah, saya tetap bangga sama diri saya sendiri dan usaha saya selama ini. Ini debut pertama saya di Asian Games dan perjuangannya sungguh luar biasa,” tambah Sumaya. 

Menatap agenda ke depan, Sumaya bersama tim pelatih akan langsung melakukan evaluasi menyeluruh guna membenahi kekurangan serta memantapkan persiapan menuju kejuaraan-kejuaraan internasional berikutnya.

“Target berikutnya mungkin event internasional selanjutnya, terima kasih masyarakat Indonesia atas doa dan dukungannya,” pungkasnya. (red/ist)

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mungki Hadipratikto, menjelaskan, jika barang belum laku terjual, pihaknya tetap merawatnya dan akan kembali melakukan pengajuan lelang di periode berikutnya atau dimanfaatkan melalui beberapa mekanisme, seperti Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk kementerian/lembaga ataupun hibah kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa.

“Mekanisme lain juga bisa dilakukan dengan pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” jelas Mungki di Jakarta, Jumat (11/9).

Lanjut Mungki, tidak lakunya barang rampasan dalam sebuah lelang bukan berarti ada persoalan pada penetapan harga. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi minat calon pembeli, seperti karakteristik barang, lokasi aset, maupun nilai limit yang kurang kompetitif.

“Terhadap keadaan ini maka jaksa eksekusi akan melakukan evaluasi, apabila memang dirasa nilai limitnya kurang kompetitif maka sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, jaksa eksekusi dapat menurunkan nilai limit,” jelasnya.

Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Nilai Aset Dievaluasi

Di tengah proses penyelesaian aset yang kurang diminati, aset tersebut tetap dikelola dan dilakukan pemeliharaan oleh KPK. Hal ini dilakukan agar nilai aset tidak mengalami depresiasi atau penyusutan. Besaran biaya perawatannya pun disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing aset.

“Biaya yang dikeluarkan dalam menyimpan dan memelihara aset yang tidak laku merupakan bagian dari biaya perawatan yang dianggarkan secara global setiap tahunnya, besar kecilnya tergantung jenis barang dan kekhususan dari barang tersebut,” jelasnya.

Namun demikian, Mungki tidak memungkiri pada akhirnya nilai aset dapat mengalami perubahan apabila proses lelang berlangsung setelah masa berlaku penilaian berakhir.

Penilaian ini merujuk pada penilaian aset yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada setiap barang rampasan, yang berlaku selama enam bulan untuk barang bergerak dan satu tahun untuk barang tidak bergerak.

Apabila lelang ulang dilakukan dalam rentang waktu tersebut, nilai aset tetap mengacu pada penilaian masa berlaku. Namun, apabila lelang dilakukan setelah masa berlaku penilaian berakhir, aset akan dinilai kembali dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

“Pada umumnya untuk aset tidak bergerak nilainya cenderung naik, sedangkan untuk aset bergerak cenderung turun,” kata Mungki.

Penyelesaian barang rampasan tidak berhenti pada persoalan apakah aset berhasil terjual atau tidak dalam satu kali lelang. Justru KPK terus memastikan setiap aset tetap memiliki jalur penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai karakteristik, kondisi, dan kebutuhan penggunaannya.

Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery), sehingga hasil tindak pidana korupsi tidak berhenti sebagai barang sitaan atau rampasan, tetapi dapat kembali memberikan nilai dan manfaat bagi negara.

“Barang rampasan negara tetap harus diselesaikan dan dioptimalkan sesuai ketentuan. Tapi, kalau belum laku pada satu kali lelang bukan berarti barang itu kemudian menjadi aset yang tidak memiliki nilai atau tidak dapat dimanfaatkan. KPK dapat menempuh beberapa mekanisme dalam pemanfaatan barang rampasan,” pungkas Mungki. (red/ist)

Ketika tiba pada Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, tepuk tangan para santri, alumni, dan tamu undangan seketika bergemuruh memenuhi ruangan. Dukungan kepada Palestina terasa kuat di tengah peringatan satu abad perjalanan salah satu pesantren besar Indonesia tersebut.

“Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!” pekik Presiden Prabowo dari atas mimbar disambut teriakan serupa dari para hadirin.

Sang Duta Besar kemudian menghampiri Presiden. Sebuah keffiyeh, kain bercorak khas yang lekat dengan identitas Palestina, dikalungkan ke leher Presiden Prabowo.

Presiden menerimanya, lalu keduanya berpelukan erat. Selepas itu, Presiden pun melanjutkan sambutan dengan keffiyeh tersebut tetap melingkar di pundaknya.

Momen singkat itu kemudian menemukan maknanya ketika Presiden berbicara mengenai keadaan rakyat Palestina. Di hadapan keluarga besar Gontor, Kepala Negara mengingatkan bahwa penderitaan yang terjadi di sana juga menjadi pengingat bagi Indonesia akan pentingnya membangun kekuatan bangsa.

“Saya tadi ingat, saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus, dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka,” ujar Presiden.

Bagi Presiden, keprihatinan tersebut tidak cukup berhenti pada rasa simpati. Di lingkungan pendidikan seperti Gontor, ia mengajak para kiai, ulama, pendidik, dan terutama generasi muda menjadikannya dorongan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan ikut membangun Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Saya kira ini justru yang mendorong kita semua, apalagi saudara-saudara, apalagi para kiai, apalagi para ulama, apalagi para pendidik di institusi-institusi seperti Gontor ini. Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak,” tutur Presiden.

“Kehendak untuk belajar sungguh-sungguh. Kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain,” lanjutnya.

Hari itu, di antara rangkaian kesyukuran perjalanan 100 tahun Gontor, Palestina hadir bukan sekadar sebagai nama sebuah negara sahabat. Ia hadir melalui tepuk tangan, sehelai kefiyyeh, dan pesan kepada generasi muda bahwa kepedulian terhadap dunia juga dapat dimulai dengan mempersiapkan diri untuk membangun bangsa sendiri menjadi makin kuat. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam kegiatan penguatan integritas perguruan tinggi yang berlangsung di Auditorium Algoritma, Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (18/9).

Menurut Setyo, pemetaan risiko tersebut merupakan bagian dari inisiatif Program Penguatan Integritas Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) yang dikembangkan melalui kerja sama perguruan tinggi dengan KPK. Tim perumus yang terlibat dalam program tersebut telah mengidentifikasi sejumlah area yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi sekaligus merumuskan perangkat yang dapat digunakan untuk mengendalikannya.

“PIEPTN ini, datangnya, inisiasinya, ya, dari perguruan tinggi. Kemudian bekerja sama dengan KPK, ada tim perumus, ya, sampai kemudian menemukan 12 potensi-potensi korupsi dan celah-celah perangkat yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya perangkatnya adalah dengan melakukan kegiatan ini,” ujar Setyo.

Salah satu perangkat yang tengah diuji adalah Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). KPK menempatkan UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari piloting untuk menguji bagaimana perangkat tersebut dapat diterapkan dalam tata kelola perguruan tinggi.

Percontohan PPG di kedua perguruan tinggi tersebut terlaksana dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ 3), sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi.

Setyo menegaskan, status piloting justru membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk menemukan kekurangan dalam sistem sebelum model tersebut diterapkan lebih luas. Evaluasi menjadi bagian penting agar perangkat pengendalian tidak berhenti sebagai dokumen atau kelengkapan administratif.

“Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, ini pertama mungkin, karena sistemnya masih piloting, mudah-mudahan kita bisa segera petakan. Syukur-syukur kalau ada cacat, ada kekurangan, ada hal-hal yang belum sempurna, dan saya yakin mungkin belum sempurna. Tapi setidaknya itu bisa segera kita evaluasi,” katanya.

Sistem Pengendalian Harus Bekerja

Bagi KPK, keberadaan regulasi dan perangkat pengendalian belum dapat disebut berhasil apabila tidak menghasilkan perubahan dalam praktik. Setyo mengingatkan agar pengendalian gratifikasi tidak hanya mengandalkan keberadaan sistem pelaporan.

“Karena kalau kita hanya mengandalkan program pengendalian gratifikasi, kemudian hanya mengandalkan atau cuma sekadar menunggu laporan. Fisiknya ada. Tapi kemudian tidak ada dampaknya,” tegasnya.

Karena itu, perguruan tinggi perlu membangun mekanisme yang mampu menangani persoalan sejak risiko dikenali hingga persoalan tersebut ditindaklanjuti. Menurut Setyo, ketika muncul persoalan, kampus tidak cukup hanya meneruskannya kepada institusi penegak hukum, tetapi juga perlu memiliki mekanisme internal untuk menangani, mencari solusi, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan.

Dengan mekanisme tersebut, sistem dan ekosistem tata kelola kampus diharapkan dapat terus diperbaiki sehingga persoalan yang sama tidak kembali terjadi.

Setyo juga mengingatkan bahwa pola gratifikasi dapat berkembang dalam bentuk yang semakin beragam. Pemberian tidak selalu disampaikan secara langsung kepada pihak yang memiliki jabatan. Dalam praktiknya, pemberian dapat dititipkan kepada keluarga atau teman dekat dengan tujuan tertentu.

“Misalkan tidak diberikan langsung. Tapi dititipkan kepada keluarga jauh. Dititipkan kepada teman dekat dan lain-lain. Nah, ini juga bagian kritis yang harus kita masukkan sebagai sebuah risiko,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan pemetaan risiko secara berkala. Sistem pengendalian harus mampu membaca pola baru yang muncul dalam lingkungan perguruan tinggi, bukan hanya mengantisipasi bentuk-bentuk pemberian yang sudah dikenal.

Dari Risiko Menjadi Perbaikan Tata Kelola

Pengembangan PIEPTN juga diarahkan agar perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Keterlibatan seluruh unsur kampus menjadi bagian penting karena KPK tidak mungkin hadir setiap saat untuk menangani persoalan di masing-masing perguruan tinggi.

“Tidak akan mungkin bisa dijalankan dengan baik kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada partisipasi kontribusi dari semua pihak,” kata Setyo.

Ia berharap hasil piloting di UB dan UIN Malang dapat memberikan pembelajaran bagi pengembangan model penguatan integritas di perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian, pemetaan 12 risiko dan delapan perangkat pengendalian tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat terus diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan kondisi nyata di lingkungan kampus.

Penguatan sistem tersebut juga sejalan dengan pesan bahwa integritas perguruan tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab unit pengawasan atau pengendalian gratifikasi. Seluruh unsur perguruan tinggi perlu berkontribusi agar perangkat yang telah dibangun benar-benar bekerja dalam tata kelola sehari-hari.

Melalui piloting ini, KPK mendorong perguruan tinggi membangun sistem yang mampu mengenali risiko, mengendalikan celah, menangani persoalan, serta memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian bukan semata dilihat dari keberadaan perangkat, tetapi dari kemampuannya mengurangi risiko dan mencegah persoalan yang sama kembali terjadi.(red/ist)

U20 merupakan engagement group G20 yang menjadi wadah bagi para pemimpin kota besar dunia menyampaikan perspektif dan rekomendasi kebijakan perkotaan. Siklus U20 2026 dipimpin bersama Kota New York dan Kota Los Angeles. Jakarta telah lama menjadi bagian dari U20 dan terus berpartisipasi dalam kerja sama antarkota untuk menjawab tantangan perkotaan bersama.

Dalam surat undangan tertanggal 27 Juli 2026, Mayor Mamdani mengajak Gubernur Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York, bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama tiga hari, para pemimpin kota akan membahas solusi atas krisis perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia, dan kesempatan ekonomi, serta merumuskan U20 2026 Communiqué.

Selain menghadiri U20, Pramono dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Mayor Zohran Mamdani pada Minggu, 20 September 2026. Pertemuan itu akan membahas peluang kerja sama langsung antara Jakarta dan New York, khususnya di bidang transportasi publik dan udara bersih, pengelolaan air dan ketahanan pesisir, pengelolaan sampah, serta keterjangkauan harga pangan.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mendorong kerja sama antarkota menjadi program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat kedua kota.

Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Gubernur Pramono dijadwalkan menjadi pembicara pada Heat Roundtable bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center. Forum tersebut akan mempertemukan para pemimpin kota, termasuk Wali Kota Freetown dan Wali Kota Paris, untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim.

Di bidang olahraga dan pariwisata, Pramono dijadwalkan menandatangani Letter of Intent dengan New York University (NYU). Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri olahraga dan kepariwisataan, termasuk pemasaran dan manajemen event, melalui pendidikan dan kolaborasi internasional.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, undangan itu menempatkan Jakarta di meja yang sama dengan kota-kota dunia yang sedang merumuskan agenda perkotaan.

“Surat undangan Mayor Mamdani jelas menempatkan perumahan, iklim, mobilitas, dan kesempatan ekonomi sebagai pekerjaan bersama kota-kota besar. Jakarta datang ke New York untuk berkontribusi, belajar, dan membawa pulang kerja sama yang bisa diwujudkan menjadi program bagi warga,” ujar Chico, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).

Rangkaian kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Jakarta memperkuat perannya dalam kerja sama kota-kota dunia, sekaligus membawa pulang pengetahuan dan kemitraan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup warga Jakarta. (red/ist)

“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.

“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.

“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.

Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.

“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (red/ist)

Peristiwa tersebut terjadi ketika korban AS berangkat dari Ilekma menuju Mbua dengan membawa bahan kebutuhan pokok dan sembilan orang penumpang. Sekitar pukul 08.30 WIT, rombongan diduga mengalami penghadangan oleh kelompok bersenjata di kawasan Habema.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat diwawancarai, Rabu (16/9) menjelaskan, laporan awal diterima dari masyarakat yang merupakan penumpang angkutan lajuran. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga malam hari.

“Pada malam hari kita lakukan penyisiran. Namun karena kabut tebal, kita belum menemukan posisi dari kendaraan tersebut. Yang kita temukan hanya sisa-sisa barang milik para penumpang yang tertinggal,” ujar Kasatgas Humas.

Pada Rabu (16/9/2026) pagi, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan pergantian penyisiran ke lokasi. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan kendaraan yang dilaporkan berada di bibir jurang dengan kedalaman sekitar 13 meter dari bahu jalan dalam kondisi hangus terbakar. Di dalam kendaraan juga ditemukan korban dengan keadaan hangus terbakar.

Mendapat informasi tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya dan Batalyon B Satbrimobda Papua langsung merespons dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan olah TKP. Pengamanan perimeter lokasi dilakukan dengan dukungan personel Satgas Koops TNI Habema.

“Pada saat olah TKP, ditemukan jenazah korban dalam kondisi hangus terbakar. Beberapa bagian tubuh korban mengalami karbonisasi. Selain itu, ditemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 milimeter serta satu buah tas yang berisi identitas korban,” jelas Kasatgas Humas.

Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk dilakukan pemeriksaan visum luar oleh dokter dan tenaga medis. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga.

“Selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan dan proses identifikasi untuk mengetahui pelaku dalam kejadian ini,” kata Kasatgas Humas.

Terkait dugaan keterlibatan kelompok tertentu, Kasatgas mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh di lapangan. Salah satu informasi yang sedang didalami mengarah pada kelompok Kodap III Ndugama yang disebut berada di sekitar lokasi kejadian.

“Memang ada informasi yang mengarah kepada kelompok Kodap III Ndugama yang berada di sekitar lokasi, namun informasi tersebut masih harus kami dalami dan verifikasi lebih lanjut,” ujar Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, agar tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, termasuk klaim yang disampaikan oleh kelompok kriminal bersenjata.

Ia menegaskan, terkait adanya klaim yang menyebut sopir angkutan lanjuran tersebut merupakan anggota intelijen aparat keamanan, informasi tersebut tidak benar.

“Kami bisa pastikan bahwa berita yang menyebut sopir lanjuran ini merupakan anggota intel aparat keamanan adalah berita bohong atau hoaks. Sopir tersebut memang bekerja sebagai sopir dan sudah menjalankan pekerjaannya selama sekitar 13 tahun di jalur tersebut,” tegas Kasatgas Humas.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz, akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian tersebut, termasuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang terlibat.

“Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengejar dan menangkap pelaku kejahatan ini,” pungkas Kasatgas Humas.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan gangguan keamanan.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap masyarakat di wilayah Habema. Kami melakukan langkah penanganan secara profesional dan terukur, mulai dari pencarian, TPTKP, olah TKP, pengamanan barang bukti, hingga evakuasi korban,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Kaops menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan terukur. Kami akan memastikan seluruh fakta dikumpulkan dan setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kaops Damai Cartenz-2026.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas Koops TNI Habema terus bersinergi dalam penanganan kejadian tersebut, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel. Dan meminta masyarakat yang mengetahui adanya gangguan keamanan untuk segera menyampaikan informasi kepada aparat agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Masyarakat yang membutuhkan pengawalan dalam perjalanan juga dapat mengajukan permintaan kepada petugas keamanan terdekat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengutamakan keselamatan dalam melakukan perjalanan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan,” ujar Wakaops Damai Cartenz-2026.

Saat ini, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas Ko Ops TNI Habema dan unsur terkait masih melanjutkan penyelidikan terhadap rangkaian kejadian, termasuk dugaan penghadangan, perampasan, pembunuhan, dan pembakaran kendaraan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan setiap tindakan kekerasan terhadap masyarakat akan ditangani melalui proses penegakan hukum secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta keselamatan masyarakat. (red/ist)

Indonesia sempat tertinggal dua set lebih dulu setelah Jepang tampil mendominasi di awal laga dengan skor 19-25 dan 13-25. Namun, skuad Merah Putih mampu bangkit pada set ketiga dan menipiskan kedudukan menjadi 1-2 (25-23). 

Duel berlanjut. Pertarungan pun semakin sengit. Indonesia mengejar ketertinggalan, sementara Jepang berusaha mempertahankan dominasi dihadapan pendukungnya. Kedua tim saling berbalas poin, sebelum akhirnya Jepang menang dengan skor 25- 23 sekaligus menyegel kemenangan 3-1. 

Kapten tim, Mediol Yoku, mengungkapkan bahwa timnya tampil tanpa beban saat berhadapan tim kuat Jepang dan mengutamakan pencarian pengalaman berharga saat menghadapi pemain kelas dunia.

“Target dari awal sih kita lawan Jepang emang nyari pengalaman, karena kita tahu pemain Jepang pemain VNL (Volleyball Nations League), pemain dunia. Jadi dari awal yang penting kita main enjoy, main lepas, mau hasilnya apa pun itu belakangan,” kata Yoku saat ditemui usai pertandingan.

Kendati sempat tertinggal di set awal, Mediol Yoku menekankan pentingnya menjaga mentalitas bertanding di lapangan.

“Kembali lagi seperti yang saya bilang, kita enggak ada target apa-apa. Di lapangan saya cuman bilang, 'Ya udah kita main aja, hasilnya apa pun kita enjoy aja seperti kita biasa latihan'. Setelah tertekan, bagaimana kita bisa kembali fokus, melakukan serangan, dan mendapat poin,” ujarnya.

Dia menambahkan, laga melawan Jepang memberikan pelajaran penting bagi skuad Indonesia, terutama terkait kerapian pertahanan, membangun serangan, serta menghindari kesalahan. 

Hasil ini tetap mengantarkan Indonesia menembus babak perempat final Asian Games 2026, sebab saat menghadapi Nepal, tim Merah Putih berhasil menang 3-0 (25-12, 25-21, 25-20). Sementara, Nepal juga kalah 0-3 dari Jepang dan mereka tak mampu melanjutkan babak selanjutnya.

“Pasti kita akan evaluasi setelah ini. Lawan selanjutnya kemungkinan Thailand, tapi kita lihat nanti ya. Mohon doa dan dukungan. Kita menargetkan dan berusaha untuk mempertahankan 5 besar,” pungkasnya Yoku. (red/ist)

Pengungkapan dilakukan pada Rabu (16/9/2026) setelah penyidik mendapat informasi terkait praktik pemindahan LPG subsidi tersebut. Dari dua lokasi, petugas mengamankan lima orang untuk dimintai keterangan serta 910 tabung LPG.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengatakan, barang bukti yang diamankan terdiri dari 560 tabung LPG 3 kg, 12 tabung LPG 5,5 kg, 318 tabung LPG 12 kg, dan 20 tabung LPG 50 kg. Selain itu, turut diamankan 35 regulator modifikasi, empat mobil, dan dua timbangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial E alias HB,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh Irhamni dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Brigjen Pol. Irhamni menjelaskan, tersangka memperoleh LPG 3 kg subsidi dari warung, toko kelontong, dan pangkalan untuk kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan regulator yang telah dimodifikasi. Untuk mengisi satu tabung 12 kg diperlukan isi dari empat tabung 3 kg, sedangkan tabung 50 kg membutuhkan 17 tabung 3 kg.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp159,6 juta.

“Dittipidter Bareskrim Polri berkomitmen terus melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang subsidi agar subsidi pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak,” tegas Irhamni.

Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM maupun gas bersubsidi kepada kepolisian terdekat. (red/ist)

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi penanganan karhutla sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor dan operasi pemadaman berjalan di lapangan.

Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada operasi pemadaman, tetapi mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana.

“Personel tidak hanya disiapkan untuk memadamkan api, tetapi digerakkan sejak fase pencegahan, deteksi dini sampai dengan pemulihan pascakebakaran,” ujar Suharyanto.

Berdasarkan paparan Komandan Operasi Satgas Karhutla Sumsel, Danrem 044/Gapo, per tanggal (17/9) hingga pukul 05.00 WIB tercatat 3.039 hotspot di Sumatera Selatan. Hotspot terbanyak terpantau di Ogan Komering Ilir sebanyak 1.034 titik, Musi Banyuasin 684 titik, Banyuasin 379 titik dan Muara Enim 299 titik. Secara kumulatif, sejak Januari hingga 16 September 2026 terdapat 49.591 hotspot.

Di lapangan, operasi juga terus bergerak. Hasil patroli udara dan tim darat pada 16 September menemukan 63 kejadian karhutla, sehingga total kejadian sejak 1 Januari hingga 16 September 2026 mencapai 3.098 kejadian. Fokus penanganan saat ini tersebar di lima wilayah, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir dan Muara Enim.

Untuk kejadian pada 16 September, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 531,31 hektare. Satgas darat telah menangani sekitar 214,06 hektare, sedangkan pemadaman melalui helikopter water bombing menjangkau sekitar 30 hektare. Sementara itu, sekitar 287,25 hektare masih belum dapat dipadamkan berdasarkan data saat paparan disusun.

Operasi udara menjadi salah satu bagian penting dalam respons di lapangan. Helikopter digunakan untuk patroli udara, verifikasi hotspot, menentukan titik api prioritas, melakukan water bombing, memantau perkembangan kebakaran hingga mengevaluasi hasil pemadaman. Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya preventif dan penanganan kondisi kekeringan.

Sebanyak 12.285 personel dikerahkan dalam Satgas Karhutla Sumsel. Kekuatan tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, Lanud Sri Mulyono Herlambang, Manggala Agni, Polhut dan Satpol PP, Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api serta unsur pemadam dari perusahaan perkebunan. Dukungan tersebut diperkuat dengan 1.101 posko karhutla yang tersebar di berbagai wilayah.

BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan unsur terkait terus mendorong penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, patroli dan respons cepat. Pendekatan tersebut penting untuk menekan risiko kebakaran meluas, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi.

Dalam penanganan karhutla, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak asap dan kualitas udara bagi masyarakat. Informasi kualitas udara perlu disampaikan secara cepat dan mudah dipahami, disertai langkah mitigasi apabila terjadi penurunan kualitas udara serta koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebelumnya, BNPB telah menetapkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla bersama Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dukungan BNPB diberikan sebagai bagian dari operasi terpadu bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Peninjauan bersama Menko Polkam dan Kepala BNPB diharapkan memastikan seluruh sumber daya yang telah dikerahkan dapat bekerja secara efektif sesuai perkembangan kondisi lapangan. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla di Sumatera Selatan. (red/ist)

Para tersangka tersebut, yakni LMP selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; SON sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; ADR yang merupakan Direktur Utama (Dirut) Summarecon; LEV selaku pihak swasta; serta ARF, FEZ, MF, dan ERW selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 15 September s.d 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara pada klaster dugaan penerimaan suap bermula dari adanya pengajuan perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) atau pemecahan HGB ke SHM (Sertifikat Hak Milik) serta pembukaan blokir SHGB atas tanah yang dikelola pihak Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dimana sebagian dari tanah tersebut bermasalah/sengketa dengan beberapa pemilik (ahli waris) sebelumnya. Adapun sejumlah pihak ahli waris diduga mengajukan blokir atas SHGB Summarecon dan melayangkan gugatan di PTUN Bandung atas nama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat (Jabar) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Bogor.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa, YA dan LEV mendekati ERW yang merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR/BPN, agar dibantu berkomunikasi dengan SON. Sebab, diketahui sebelumnya bahwa SON tidak mau menurut kecuali mendapat arahan dari atasannya.

Dari komunikasi antara YA dan LEV, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, SON melalui ERW meminta fee dengan kode “dua” yang diduga sejumlah Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan “fee broker” dari pengurusan tersebut.

Setelah terjadi pemufakatan jahat, ADR melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW. Dimana sebesar Rp200 juta diserahkan ERW kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon.

Selain dugaan penerimaan suap, juga diduga terjadi penerimaan lainnya/gratifikasi oleh para oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait mutasi-promosi jabatan pelayanan pertahanan lainnya. Diantaranya terkait proses pengurusan HGB yang melibatkan ERW dan ARF, pengurusan layanan pertanahan yang melibatkan ARF, MF, FEZ, hingga penerimaan lainnya yang melibatkan LMP bersama-sama ARF.

Dari peristiwa ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya Barang Bukti Elektronik (BBE) serta uang tunai dalam pecahan rupiah, USD, SGD, SAR, dan RM dengan total kurang lebih Rp106,3 miliar.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ADR bersama-sama dengan Sdr. LEV selaku pihak pemberi, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau Pasal 606 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sementara terhadap Sdr. SON bersama-sama dengan Sdr. ERW, Sdr. LMP bersama-sama dengan Sdr. ARF, Sdr. FEZ, dan Sdr. MF, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 606 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

KPK berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan akar masalah pertanahan dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya melalui upaya pencegahan hingga edukasi antikorupsi bagi jajaran Kementerian ATR/BPN yang digencarkan sepanjang setahun terakhir. (red/ist)

Dalam sambutannya, Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri. Menurut Presiden, akses pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai bahwa pendidikan merupakan kunci dalam menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin di masa depan. Generasi muda, kata Zulhas, perlu dibekali pendidikan yang mampu membentuk manusia unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri.

“Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat, mereka adalah pemilik masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Zulhas mengatakan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus fondasi untuk menyiapkan generasi muda mengambil peran dalam menghadapi dunia.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

“Untuk itulah kita dukung Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Transformasi. Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia,” tandasnya. (red/ist)

“Kami mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Kecepatan dan ketepatan aparat kepolisian dalam merespons keresahan masyarakat ini patut kita puji,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik tidak dapat ditoleransi. Karena itu, ia meminta kepolisian memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku diproses secara hukum tanpa ada kompromi. Perbuatan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik tidak bisa ditoleransi,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Habiburokhman juga menekankan agar tersangka tidak mendapatkan perlakuan berbeda selama menjalani proses hukum. Ia menyatakan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten dalam setiap perkara.

“Tersangka tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa atau keistimewaan apa pun selama proses hukum berjalan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Selain proses hukum, Habiburokhman turut menyoroti persoalan publikasi identitas dan ekspos wajah tersangka. Ia meminta kepolisian menerapkan standar dan prosedur yang sama sebagaimana dilakukan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana lainnya.

“Terkait dengan publikasi identitas atau ekspos wajah tersangka, kami meminta agar perlakuan terhadap pelaku ini sama persis dengan tersangka-tersangka tindak pidana lainnya. Jika dalam prosedur standar penanganan kasus serupa tersangka lain wajahnya diekspos ke publik, maka pelaku ini juga wajib dilakukan ekspos wajah,” jelasnya.

Menurut Habiburokhman, konsistensi dalam penerapan prosedur menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Ia pun memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut.

“Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan serupa di masa mendatang,” pungkasnya.

Latar Belakang Kasus

Kasus tersebut bermula dari beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan sedang berada di area gerai makanan di Mal Senayan City. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang berada di belakang korban terlihat menendang korban hingga terjatuh. Video tersebut kemudian viral dan memicu perhatian publik.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim Opsnal Subdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial R (44) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9/2026) dini hari. R kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mengumpulkan barang bukti, mendalami kronologi serta motif kejadian, dan telah memeriksa empat orang saksi.

Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa korban mengalami syok atau trauma akibat kejadian tersebut dan telah mendapatkan pemeriksaan serta pendampingan. Sementara itu, kepolisian mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai motif kejadian sebelum proses penyidikan selesai. (red/ist)

Penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.

Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa).

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut.

654 SPPG Diusulkan Ditutup Permanen

Ketegasan BGN tidak berhenti pada penghentian sementara. Ketut menyatakan bahwa Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN juga telah mengusulkan kepada pimpinan BGN agar 654 SPPG yang masuk kategori kritis ditutup secara permanen dalam waktu tujuh hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS, dan 8 SPPG belum mengonfirmasi status pendaftarannya.

Selain penindakan berupa suspend, BGN akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPPG berjalan sesuai ketentuan.

“Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.

Di sisi lain, BGN memastikan penghentian sementara sejumlah SPPG tidak mengganggu keberlanjutan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Untuk itu, BGN telah menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang dihentikan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan memiliki kapasitas yang memadai.

Ia juga menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan bentuk pembinaan terhadap SPPG. Status suspend akan dicabut apabila SPPG telah memiliki SLHS dan bisa kembali beroperasional sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Ketut. (red/ist)

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K Harman menyampaikan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyoroti persoalan yang terjadi ketika masyarakat, perorangan, maupun badan hukum telah memenangkan sengketa pertanahan di pengadilan dan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pelaksanaan putusan tersebut masih dapat terhambat oleh sejumlah prosedur setelah proses persidangan.

“Di dalam regulasi yang ada, yang begini, itu harus melalui mekanisme hukum dulu, eksekusi dulu. Setelah dieksekusi lagi, ajukan lagi ke pemerintahan untuk menghapus bukuan dan sebagainya, dan sebagainya,” ujar Benny.

Ia mencontohkan, setelah putusan dieksekusi, pihak yang telah memenangkan perkara masih harus mengurus perubahan administrasi pertanahan, termasuk pencatatan dan perubahan data hak atas tanah. “Sudah eksekusi, datang lagi ke BPN. BPN yang lagi bermasalah ini kan. Catat di BPN, mengubah, mencoret nama SHM, SHGU, SHGB, lamanya minta ampun tanpa ada penjelasan,” katanya.

Menurut Benny, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Reforma Agraria. Jangan sampai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum memberikan kepastian bagi pihak yang dinyatakan berhak karena masih terbentur prosedur administratif maupun persoalan lain.

Ia juga menyoroti adanya kasus ketika pihak yang telah memenangkan perkara justru kembali menghadapi laporan pidana, termasuk dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Padahal, menurutnya, dokumen tersebut sebelumnya telah digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan tidak dinyatakan palsu.

“Padahal dokumen ini sudah dibawa dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan tidak pernah itu dinyatakan palsu. Karena kalah tadi, maka dilaporkan lagi,” ujarnya.

Benny menegaskan, substansi RUU Reforma Agraria harus diarahkan untuk memastikan keadilan yang telah diputus melalui pengadilan dapat benar-benar diwujudkan. Menurutnya, persoalan pertanahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aturan yang belum jelas, tetapi juga pelaksanaan aturan yang masih menghadapi berbagai hambatan.

“Masalah yang kita hadapi saat ini justru dua-duanya, aturan hukumnya tidak jelas, pelaksanaannya juga bermasalah,” tegasnya.

Karena itu, Benny berharap pembahasan RUU Reforma Agraria dapat menghasilkan mekanisme yang memberikan kepastian dari proses penyelesaian sengketa hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga tidak ada lagi hambatan yang tidak perlu setelah suatu perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. (red/ist)

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan apresiasi atas perjuangan para tenaga PPPK yang akhirnya memberikan kabar baik. Menurutnya, skema pembiayaan melalui APBN ini menghapus keraguan terkait jaminan kesejahteraan PPPK saat mengabdi di daerah.

"Pertama kita mengucapkan selamat kepada PPPK sendiri, perjuangan kalian sekarang ini sudah berhasil. Teman-teman PPPK tingkatkan kinerjanya dengan baik, sudah tidak ada lagi keraguan bahwa daerah di mana mereka bekerja tidak dibayar gajinya karena alasan satu dan lain hal," ujar Azis kepada Parlementaria usai rapat kerja dengan mitra kerja terkait penetapan dan penyesuaian RKA K/L di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Ia menegaskan bahwa dengan adanya kepastian anggaran dari pusat, tidak boleh ada lagi pemerintah daerah yang mengabaikan pembayaran gaji PPPK dengan dalih efisiensi anggaran.

"Sudah cukup, jangan ada lagi daerah yang menyatakan tidak bisa bayar gaji karena efisiensi. Karena efisiensi itu tidak boleh disalahkan atau dibelokkan maknanya. Efisiensi itu digunakan untuk ketepatan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan untuk produktivitas, bukan untuk dihambur-hamburkan," tegasnya.

Meski demikian, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI ini mengingatkan pemerintah untuk memperketat validasi dan verifikasi data penerima. Pembenahan data, seperti integrasi dengan Dapodik, merupakan tindakan krusial agar tidak ada tenaga honorer atau P3K yang terlewat dari haknya.

"Data siapa yang menerima gaji dari APBN itu harus selalu diperbaiki. Teman-teman PPPK yang tidak masuk data Dapodik harus dilakukan verifikasi ulang, supaya orang yang seharusnya berhak jangan sampai kehilangan haknya," tambah Azis.

Azis juga mengimbau pemerintah daerah untuk menjaga komitmen anggaran dan tidak mengalihkan dana PPPK ke pos kegiatan lain. Jika terdapat sisa atau kelebihan alokasi anggaran, Pemda diwajibkan mengembalikannya ke pemerintah pusat secara transparan.

"Kalau (anggaran) untuk PPPK ya jangan dialihkan ke yang lain, harus untuk PPPK. Kalau ternyata setelah didata yang diterima itu lebih banyak daripada yang harus dieksekusi, kembalikan kepada pemerintah pusat lagi," pungkasnya. (red/ist)

Rapat itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong (FKPSR) yang disampaikan kepada BAM pada 15 April 2026. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dibukanya blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) warga, yang sebelumnya telah berlangsung sekitar 41 tahun.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan, pembukaan blokir tersebut dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan. Dalam prosesnya, satu SHM dihibahkan seluruhnya, dua SHM dihibahkan sebagian, sedangkan bidang lainnya kemudian diperjualbelikan melalui lelang sukarela dengan PT Sahid Putera Harapan sebagai pembeli.

“Ada dugaan cacat proses pengeluaran Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki oleh PT Sahid Putera Harapan. Sebuah blokir yang sudah berlangsung 41 tahun, tiba-tiba kemudian dibuka dengan sebuah kesepakatan. Ini menjadi sebuah tanda tanya,” ujar Ahmad Heryawan.

Menurutnya, penerbitan SHGB tidak cukup hanya memastikan blokir terhadap SHM telah dibuka. Kondisi lahan di lapangan juga harus dipastikan clear and clean serta tidak berada dalam sengketa. Hal tersebut menjadi perhatian BAM karena konflik pertanahan di kawasan Situ Rompong dinilai masih berlangsung ketika SHGB diterbitkan.

“SHGB itu bisa keluar selain tentu SHM-nya sudah dibuka blokirnya, saat yang sama juga harus clear and clean di lapangan, tidak di bawah daerah sengketa di lapangan,” jelasnya.

BAM juga menyoroti pemanfaatan lahan setelah SHGB diterbitkan. Ahmad Heryawan menyebut lahan tersebut belum dimanfaatkan meski SHGB telah terbit lebih dari dua tahun. Kondisi itu dinilai dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut terhadap keberadaan hak atas tanah tersebut.

Atas sejumlah persoalan tersebut, BAM meminta BPN mempertimbangkan pembatalan SHGB sebagai bagian dari rekomendasi dalam penanganan sengketa Situ Rompong. “Silakan bagi BPN untuk mempertimbangkan pembatalan itu. Batalkan saja, karena pada saat dikeluarkan tidak clear and clean dari persoalan konflik pertanahan di lapangan. Pada akhirnya setelah dua tahun SHGB terbit, pihak PT juga tidak melakukan apa pun,” tegasnya. (red/ist)

“Pemerintah perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai laporan peningkatan kasus Influenza A di Indonesia. Apalagi dilaporkan terjadi kepadatan IGD rumah sakit di sejumlah daerah akibat peningkatan kasus Influenza A ini,” kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis (17/9/2026).

Adapun Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui ada kenaikan kasus Influenza A beberapa waktu terakhir. Namun ia memastikan situasi masih terkendali dan menyebut kenaikan Influenza terjadi secara musiman.

Dalam sepekan terakhir, banyak warga di media sosial mengeluhkan anaknya demam tinggi hingga membuat instalasi gawat darurat (IGD) penuh dan kesulitan memperoleh layanan perawatan anak. Hal ini seperti terjadi di Bandung dan Surabaya.

Meski demikian, data surveilans sentinel Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) Kemenkes menunjukkan aktivitas influenza secara nasional pada minggu ke-34 atau periode hingga 5 September 2026 berada pada level rendah.

Terkait hal ini, Puan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai penyebaran virus Influenza A demi mencegah keresahan di tengah masyarakat. “Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai tingkat penyebaran, kelompok yang perlu mendapat perhatian, serta langkah yang harus dilakukan apabila anggota keluarga mengalami gejala,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mendorong dilakukannya penguatan infrastruktur kesehatan. Khususnya di wilayah-wilayah yang terdeteksi terjadi penyebaran Influenza A cukup tinggi. “Pemerintah harus hadir dengan informasi yang jelas, perlindungan yang mudah dijangkau, dan jaminan bahwa pertolongan tersedia ketika dibutuhkan. Termasuk ketersediaan layanan di IGD,” jelas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun menyoroti laporan Kemenkes yang menyebut anak usia dini menjadi yang paling rentan terdampak pada kenaikan Influenza A kali ini. Menurut Puan, layanan perawatan kesehatan anak di rumah sakit perlu mendapat perhatian lebih mengenai penyebaran Influenza A.

“Meskipun seperti yang disampaikan Kemenkes bahwa kenaikan kasus Influenza A merupakan hal wajar karena bersifat musiman, namun Pemerintah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi peningkatan kasus,” jelasnya.

Puan lantas mendorong Kemenkes mengambil kepemimpinan dalam memastikan masyarakat menerima satu informasi resmi yang konsisten. “Pemerintah pusat dan daerah perlu menyampaikan perkembangan keadaan secara terbuka agar keluarga tidak bergantung pada kabar yang belum terverifikasi atau mengambil tindakan pengobatan yang tidak tepat,” ungkap Puan.

“Perlindungan juga harus dapat dijangkau seluruh keluarga tanpa dibedakan oleh kemampuan ekonomi. Anak dari keluarga kurang mampu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan,” sambungnya.

Puan juga mewanti-wanti agar Pemerintah menyiapkan obat serta kebutuhan kesehatan dalam menghadapi kenaikan kasus Influenza A. “Pemerintah juga harus bisa memastikan peningkatan kasus dapat ditangani sebelum menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap masyarakat dan fasilitas kesehatan,” ujar Puan.

Puan pun menekankan agar respons Pemerintah dalam menghadapi kenaikan kasus Influenza harus berorientasi pada keselamatan, ketenangan, dan kemudahan akses masyarakat. “Penanganan harus membuat masyarakat mengetahui ke mana harus mencari pertolongan di saat-saat genting,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

Sebagai informasi, virus Influenza A memang diketahui gampang menular dan gejalanya sering kali lebih berat dibanding flu biasa, seperti demam tinggi yang susah turun, batuk kering, lemas, sampai nyeri badan.

Namun demikian, Menkes mengatakan kenaikan angka influenza saat ini bukanlah jenis atau strain virus yang berbahaya. Untuk menghindari penyebaran virus, Puan mendorong masyarakat untuk kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Belajar dari pandemi Covid-19 lalu, penerapan prokes dapat membantu mengurangi penyebaran virus. Gunakan masker saat di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan konsumsi makanan bergizi,” ujar Puan.

Bagi masyarakat yang sedang sakit, Puan mengimbau untuk mengurangi aktivitas dan segera memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika kondisi sakit semakin berat. “Untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil agar menjaga daya tahan tubuh dan beristirahat cukup guna mencegah komplikasi,” tutupnya. (red/ist)

Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan selanjutnya bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), sekaligus memastikan hak-hak keluarga korban dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Presiden juga meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur Polri dan TNI.

“Tolong dikoordinasikan langkah-langkah selanjutnya bersama dengan Basarnas, juga pastikan hak-hak keluarga korban itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga saya minta investigasi yang mendalam dan objektif tentang kejadian tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Mohammad Syafi’i melaporkan kronologi kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dengan membawa 243 penumpang dan 89 kendaraan. Kapal tersebut berangkat pada 13 September 2026 lalu, dan sekitar pukul 01.00 menghadapi cuaca buruk berupa gelombang kuat dan angin kencang.

“Satu jam berikutnya dilaporkan kondisi kapal mengalami kemiringan berat, dan dalam satu jam berikutnya kapal sudah tidak bisa berkomunikasi. Pada pukul 04.10 Badan SAR Nasional mengaktifkan operasi SAR dan melalui Basarnas Command Center,” ujar Kepala Basarnas.

Dalam penanganan awal, Basarnas mengerahkan unsur laut dan udara menuju lokasi kecelakaan. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi turut membantu proses evakuasi dan berhasil menyelamatkan 108 orang serta mengevakuasi enam korban meninggal dunia.

“Kami sampaikan mulai dari kapal MT Mauhau, kapal TB TCP, Haida, KM Cahaya Bahari, dan kapal Nelayan Sri Asih, telah berhasil mengevakuasi korban dengan jumlah 108 kondisi selamat dan 6 kondisi meninggal. Jadi total korban yang terevakuasi pada hari pertama sebanyak 114 korban,” tuturnya.

Memasuki hari keempat operasi SAR, Kepala Basarnas menyampaikan bahwa pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan unsur udara dan laut. Basarnas juga menyiapkan tiga tim untuk melaksanakan operasi bawah air dengan dukungan KRI Canopus milik Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

“Hari ini, memasuki hari keempat, operasi kami tetap melaksanakan, baik itu dari unsur udara, kemudian unsur laut, dan kami menyiapkan tiga tim untuk melaksanakan operasi sub underwater, di mana untuk unsur kapalnya sendiri, kami didukung oleh KRI yang memiliki kemampuan untuk underwater yaitu Pushidros, yaitu KRI Canopus. Kemudian dari tiga tim, kami kerahkan, yang pertama dari satu tim, dari Basarnas special group, kemudian dua tim dari TNI Angkatan Laut, yaitu dari pasukan katak dan penyelam khusus,” ujar Kepala Basarnas. (red/ist)

Dua Kapal Polisi yang dikerahkan dalam pencarian hari ini adalah KP Ibis-6001 dan KP Laksmana-7012.

KP Ibis-6001, kapal kelas B1 yang berjarak sekitar 103 nautical mile (NM) dari lokasi kejadian, berangkat dari Dermaga Bulog, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Senin (14/9/2026) pukul 03.00.

Dalam pelaksanaan pencarian, lima personel Ditpolairud Polda Kalimantan Tengah turut dilibatkan. Pada pukul 09.00 WITA, KP Ibis-6001 melakukan penyisiran di wilayah utara area pencarian, tepatnya sekitar koordinat 03°49’228’’ LS dan 114°18’009’’ BT.

Penyisiran dilakukan dalam kondisi gelombang sekitar 2–2,5 meter dengan kecepatan angin 25–35 knot. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pencarian harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan personel dan kapal.

Pada pukul 11.00 WIB, KP Ibis-6001 kembali menuju Pelabuhan Banjar Raya Banjarmasin. Hingga pukul 17.00 WITA, kapal telah sandar di Dermaga Banjar Raya untuk melakukan bekal ulang sebelum kembali mendukung operasi SAR.

Sementara itu, KP Laksmana-7012, kapal kelas A3 yang berjarak sekitar 80 NM dari lokasi kejadian, telah diberangkatkan lebih dahulu dari Dermaga Banjar Raya, Banjarmasin, pada Minggu (13/9/2026) pukul 15.45 WITA.

Dalam perjalanan menuju lokasi pencarian, kondisi gelombang yang kurang bersahabat membuat KP Laksmana-7012 melakukan lego jangkar pada pukul 20.00 WITA. Setelah kondisi memungkinkan, kapal kembali mengangkat jangkar pada Senin (14/9/2026) pukul 03.00 WITA untuk melanjutkan operasi.

Pada pukul 07.54 WITA, KP Laksmana-7012 tiba di sekitar posisi terakhir KM Virgo Transport 8 sebelum tenggelam, yakni koordinat S 4°32’538” dan E 114°01’967”, sekitar 5 NM dari titik koordinat tenggelam.

Kapal kemudian melakukan penyisiran di sekitar area tersebut. Pada pukul 09.08 WITA, KP Laksmana-7012 bergerak menuju wilayah perairan Kalimantan Tengah untuk memperluas pencarian, dengan mempertimbangkan kemungkinan korban terbawa arus.

Hingga pukul 16.00 WITA, hasil pencarian KP Laksmana-7012 masih nihil. Kapal kemudian kembali dan sandar di Dermaga Banjar Raya, Banjarmasin.

Di tengah operasi pencarian di laut, Polri juga memberikan dukungan melalui helikopter Dauphin AS 365 N3 P-3103.

Dalam rangkaian operasi SAR gabungan, satu jenazah ditemukan di atas tongkang yang ditarik Tugboat TCP. Temuan tersebut merupakan hasil pencarian dalam operasi gabungan seluruh unsur dan kapal yang membantu SAR, bukan hasil pencarian Kapal Polisi.

Setelah menerima informasi mengenai temuan tersebut, helikopter Polri diberangkatkan dari Bandara Syamsuddin Noor menuju lokasi yang berjarak sekitar 80 NM dari Banjarmasin untuk mendukung proses evakuasi.

Helikopter menempuh perjalanan sekitar 45 menit menuju lokasi. Proses evakuasi dilakukan dengan metode hoist menggunakan Basket Life, dengan Kombes Pol. Herli sebagai Kapten Pilot.

Misi berlangsung pada pukul 14.48 hingga 16.50 WITA. Setelah tiba di Bandara Syamsuddin Noor, jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans TNI AU untuk mendapatkan penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut di Kalimantan Selatan.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dan dilaporkan hilang kontak pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.05 WITA.

Berdasarkan data Pemerintah melalui Posko Stamaops Polri per 14 September 2026 pukul 17.00 WIB, jumlah korban tercatat sebanyak 243 orang.

Dari jumlah tersebut, 86 orang telah berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan 1 orang berhasil dievakuasi menggunakan HR-3601 menuju Bandara Syamsuddin Noor.

Sementara itu, terdapat 27 orang yang belum terevakuasi, sedangkan 129 orang masih dalam pencarian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa Polri terus memberikan dukungan untuk memperkuat operasi SAR yang dikoordinasikan Basarnas.

“Gelombang yang kurang bersahabat menjadi tantangan bagi seluruh tim di lapangan. Namun, pencarian tetap dilakukan selama kondisi memungkinkan. Kapal Polri terus bergerak memperkuat operasi SAR bersama Basarnas dan seluruh unsur yang terlibat.”

“Operasi ini merupakan kerja bersama. Setiap kapal yang melakukan penyisiran dan setiap dukungan dari udara merupakan bagian dari ikhtiar untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Polri akan terus memberikan dukungan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Seluruh unsur SAR terus melakukan penyisiran dengan memperhatikan perkembangan kondisi laut, arah arus, angin, serta kemungkinan pergerakan korban dari lokasi terakhir kapal.

Di tengah gelombang yang kurang bersahabat, Kapal Polri tetap bergerak bersama tim SAR. Laut terus disisir dan dukungan udara dikerahkan, demi menemukan korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu. (red/ist)

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Presiden menyoroti laporan Kapolri mengenai kebakaran yang disengaja dan dugaan keterlibatan puluhan korporasi.

“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pencabutan izin harus segera dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi pihak terkait terbukti bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran yang telah terbukti.

“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.

Presiden Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Kapolri untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mendalami dugaan pelanggaran. Penyelidikan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran mendapatkan tindakan sesuai pelanggarannya.

“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Presiden.

Di samping langkah penegakan hukum, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah mempertahankan stamina dalam penanganan karhutla. Berdasarkan laporan yang diterima Kepala Negara, kondisi dalam satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan sehingga pemerintah harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujar Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa penanganan karhutla saat ini harus menjadi pelajaran untuk membangun sistem mitigasi yang lebih kuat. Persiapan yang lebih masif diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla pada masa mendatang berlangsung semakin cepat, terpadu, dan efektif.

“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” tegas Presiden. (red/ist)

Penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.

Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa).

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut.

654 SPPG Diusulkan Ditutup Permanen

Ketegasan BGN tidak berhenti pada penghentian sementara. Ketut menyatakan bahwa Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN juga telah mengusulkan kepada pimpinan BGN agar 654 SPPG yang masuk kategori kritis ditutup secara permanen dalam waktu tujuh hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS, dan 8 SPPG belum mengonfirmasi status pendaftarannya.

Selain penindakan berupa suspend, BGN akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPPG berjalan sesuai ketentuan.

“Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.

Di sisi lain, BGN memastikan penghentian sementara sejumlah SPPG tidak mengganggu keberlanjutan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Untuk itu, BGN telah menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang dihentikan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan memiliki kapasitas yang memadai.

Ia juga menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan bentuk pembinaan terhadap SPPG. Status suspend akan dicabut apabila SPPG telah memiliki SLHS dan bisa kembali beroperasional sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Ketut. (red/ist)

Evakuasi dilakukan setelah tim SAR gabungan menemukan dua jenazah yang berada di atas kapal tongkang yang ditarik Tugboat TCP 205. Helikopter Polri diberangkatkan dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menuju lokasi yang berjarak sekitar 80 nautical mile (NM) dari Banjarmasin.

Setibanya di lokasi, proses pengangkatan dua jenazah dilakukan menggunakan metode hoist dengan Basket Life dari kapal tongkang menuju helikopter. Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan maupun personel.

Kedua jenazah kemudian dibawa menuju Bandara Syamsudin Noor untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim DVI Polri dan pihak terkait guna proses penanganan serta identifikasi lebih lanjut.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dukungan Polri dalam operasi SAR dilakukan secara terpadu, mulai dari pencarian di laut hingga evakuasi korban yang ditemukan.

"Polri terus memberikan dukungan penuh dalam operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport 8. Ketika korban ditemukan, Polri juga menyiapkan kemampuan evakuasi, termasuk melalui dukungan helikopter, agar korban dapat segera dibawa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Berdasarkan data perkembangan operasi SAR terakhir hingga Pukul 09.00 WITA Hari Selasa (15/9/2026), sebanyak 114 orang dari total 243 orang yang berada di dalam KM Virgo Transport 8 telah ditemukan, terdiri dari 108 orang dalam kondisi selamat dan enam orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Trunoyudo menegaskan, Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur SAR terus melakukan pencarian dengan mengoptimalkan dukungan kapal maupun udara.

"Operasi SAR masih terus berlangsung. Polri bersama Basarnas dan seluruh potensi SAR terus melakukan penyisiran untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Setiap korban yang ditemukan akan segera ditangani dan dievakuasi sesuai kondisi di lapangan," katanya.

Selain dukungan udara, Korpolairud Baharkam Polri juga mengerahkan KP Laksmana-7012, KP Manyar-5003 dan KP Ibis-6001 untuk memperkuat penyisiran di wilayah perairan sekitar lokasi kejadian. Dukungan udara dan laut tersebut dilakukan bersama unsur SAR lainnya dengan tetap memperhatikan kondisi gelombang dan keselamatan personel.

Polri memastikan dukungan terhadap operasi SAR KM Virgo Transport 8 akan terus dilakukan hingga seluruh proses pencarian dan penanganan korban dapat dioptimalkan. (red/ist)

Hal itu disampaikan Teuku Ibrahim saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Bawas MA serta Atalarik Syach dan kuasa hukumnya, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2026). Rapat tersebut membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah.

Dirinya menyoroti adanya pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan negara, tetapi tanahnya tetap dapat disita berdasarkan putusan hakim. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak masyarakat yang telah memiliki bukti kepemilikan sah.

“Beliau memegang bukti sah yang dikeluarkan oleh negara. Tapi anehnya, bisa disita, malah bisa disita oleh hakim. Dan hakim tersebut sudah dilaporkan ke Badan Pengawas,” ujar Tueku.

Ia menyebut, hakim yang dilaporkan dalam perkara tersebut bahkan telah mengalami pergantian, tetapi belum ada keputusan yang jelas dari Bawas MA. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih cepat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

“Kenapa begitu lamanya kalau masyarakat melapor kepada Badan Pengawas? Sampai masyarakat kita terusir, terzalimi. Tapi dari keputusan Badan Pengawas untuk menindak hakim-hakim yang memberi keputusan tidak adil itu, sampai sudah dipindahkan ataupun sudah pensiun, belum ada keputusan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa ia juga menerima pengaduan serupa dari masyarakat yang mengaku memiliki SHM, tetapi tanahnya kemudian disita. Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara kerap kesulitan memperjuangkan haknya.

“Kalau masyarakat mampu membayar lawyer, mungkin bisa. Tapi juga banyak masyarakat kita yang tidak mampu. Akhirnya hak milik mereka disita percuma. Ini mohon keadilannya, Pak. Berdasarkan waktu pelaporan ini, mohon ditindaklanjuti cepat,” pungkasnya. (red/ist)

Menhub mengatakan, kondisi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan koreksi terkait penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Sistem keselamatan yang dimiliki tidak boleh hanya tertulis dan terlihat baik di atas kertas, namun harus pula diterapkan di lapangan.

“Tidak ada kompromi untuk keselamatan, karena tidak ada muatan, jadwal, maupun kepentingan komersial yang nilainya lebih tinggi dari pada nyawa manusia. Keselamatan pelayaran harus dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan, bukan hanya dari kelengkapan dokumen dan sertifikat. Kita harus memastikan kapal benar-benar laik, muatan sesuai, awak siap, cuaca aman untuk berlayar, dan seluruh peralatan keselamatan berfungsi sebelum kapal diberikan izin untuk berlayar,” tegas Menhub Dudy dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Tahun 2026, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta (15/9).

Menhub Dudy memerintahkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menjalankan kewenangannya secara tegas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), termasuk menunda atau tidak menerbitkan SPB apabila persyaratan keselamatan belum terpenuhi. Menurutnya, SPB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan keputusan yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan penumpang dan awak kapal.

“Kalau persyaratan belum terpenuhi, jangan berangkatkan kapal; kalau ditemukan kekurangan yang membahayakan, hentikan; dan kalau cuaca tidak memungkinkan, tunda. Saya akan berdiri di belakang petugas yang berani mengambil keputusan keselamatan yang benar, meskipun keputusan itu tidak populer,” kata Menhub.

Selain kelaiklautan, Menhub meminta manifest penumpang dan muatan diperbaiki sehingga selalu akurat, aktual, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di atas kapal. Data penumpang, awak, kendaraan, muatan, termasuk barang berbahaya, harus tercatat secara real time dan menjadi dasar pengawasan serta pengambilan keputusan keselamatan.

Menhub meminta operator memastikan sistem manajemen keselamatan tidak berhenti sebagai dokumen ketika dilakukan pemeriksaan, tetapi diterapkan melalui identifikasi risiko dan langkah pengendalian yang nyata. Awak kapal harus memiliki waktu istirahat yang memadai, jumlah personel yang cukup, serta mampu menjalankan prosedur darurat, sementara Nakhoda harus mendapat dukungan penuh untuk mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan.

Pada aspek kenavigasian, jajaran Kemenhub diminta memperkuat fungsi peringatan dini dan pemantauan melalui Distrik Navigasi, Vessel Traffic Services (VTS), stasiun radio pantai, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Automatic Identification System (AIS), dan komunikasi kapal. Informasi cuaca dari BMKG juga harus diterjemahkan menjadi keputusan operasional dengan mempertimbangkan gelombang, angin, jarak pandang, dan kondisi perairan sebelum maupun selama pelayaran.

Kemenhub juga akan memperkuat kesiapan menghadapi keadaan darurat dengan memastikan kapal patroli, perangkat komunikasi, personel, dan mekanisme koordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta operator dapat bergerak cepat. Setiap kecelakaan dan insiden harus menghasilkan pembelajaran dan tindakan korektif, sehingga evaluasi tidak berhenti sebagai laporan atau notulen, tetapi menghasilkan perubahan pada regulasi, standar operasional prosedur (SOP), pengawasan, maupun kesiapan operasional.

Menhub memerintahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menindaklanjuti hasil Rakernis dengan memetakan risiko prioritas, menentukan langkah korektif, menetapkan penanggung jawab, serta memastikan pelaksanaannya di lapangan.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Ia menyatakan pemerintah saat ini tetap menempatkan pencarian, pertolongan, evakuasi, serta penanganan para korban sebagai prioritas.

“Terkait kecelakaan ini, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan mendahului hasil investigasi. Kita jangan berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan. Biarkan proses investigasi bekerja secara profesional dan independen. Kendati begitu, kita tidak perlu menunggu hasil investigasi untuk mulai berbenah," ujar Menhub. (red/ist)

Data kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersedia di sejumlah wilayah menunjukkan besarnya beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Berdasarkan perhitungan rata-rata dari total kasus dan periode pencatatan yang tersedia, Sumatera Selatan mencatat rata-rata sekitar 10.020 kasus ISPA per minggu, Kalimantan Barat sekitar 4.958–5.298 kasus per minggu, Riau sekitar 2.561 kasus per minggu, Kota Jambi sekitar 2.053 kasus per minggu, dan Kalimantan Selatan sekitar 1.083 kasus per minggu.

Menurut Musdalifah Jamal, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, angka tersebut menunjukkan bahwa ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, masyarakat menghadapi risiko dan ancaman kesehatan yang terus berulang. Ada anak-anak, perempuan, lansia dan kelompok rentan lainnya yang  harus menanggung dampak dari kualitas udara yang buruk. Memburuknya ISPU dan meningkatnya angka kasus ISPA merupakan dampak dari

“Kegagalan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas korporasi yang merusak ekosistem penting dan memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat membuat rakyat harus menanggung derita hingga mengancam nyawa,” kata Ifha.

Selain memastikan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan lingkungan, negara juga harus memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Desakan agar pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses secara gratis bagi masyarakat terdampak disampaikan oleh Sri Hartini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat.

“Kami mendesak Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi hak atas kesehatan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Segera siapkan perlindungan khusus bagi masyarakat yang tetap harus bekerja di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya, serta ruang aman/ruang udara bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan kondisi ISPU yang mengkhawatirkan. Harus menunggu berapa banyak korbannya agar pemerintah baru bergerak cepat?” tegas Sri.

WALHI menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan sumber pencemaran dan memastikan penegakan hukum berjalan, baik terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan hutan dan lahan yang meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di area gambut, dan memastikan pemulihan ekosistem penting. Perlindungan terhadap ekosistem penting seperti hutan, gambut yang merupakan penyangga kehidupan merupakan salah satu upaya untuk memastikan perlindungan dan jaminan hak atas kesehatan bagi masyarakat.

“Karhutla bukan sekadar persoalan asap. ISPU yang memburuk dan ribuan kasus ISPA adalah alarm bahwa krisis ekologis telah berubah menjadi krisis kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Bahkan krisis ini sudah mengarah pada ekosida. Maka negara dan korporasi harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan karhutla secara maksimal dan tentunya memenuhi hak atas kesehatan masyarakat,” tutup Ifha. (red/ist)

Sebanyak 140 personel DVI disiagakan untuk mendukung proses identifikasi korban, terdiri atas 66 personel Tim DVI Polda Kalimantan Selatan, 56 personel Tim DVI Polda Jawa Timur, serta 18 personel Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri, termasuk empat dokter spesialis forensik.

Kesiapan tersebut didukung lima posko DVI yang ditempatkan di titik-titik terkait penanganan korban. Di Jawa Timur, posko berada di Sumenep, Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara di Kalimantan Selatan, posko DVI ditempatkan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengerahan personel dan posko DVI merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam mendukung seluruh tahapan penanganan korban KM Virgo Transport 8.

“Tim DVI Polri telah disiagakan di sejumlah titik di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan untuk mendukung proses identifikasi korban. Kesiapan ini dilakukan agar apabila ditemukan korban, proses identifikasi dapat segera dilaksanakan secara profesional, tepat, dan sesuai prosedur,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Johnny menegaskan, jajaran Dokkes Polri terus berkoordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan proses identifikasi, termasuk melalui posko antemortem dan postmortem yang telah disiapkan.

“Polri memastikan dukungan Dokkes dan DVI tetap siap mengikuti perkembangan operasi SAR. Seluruh proses identifikasi akan dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, akurasi, dan penghormatan terhadap korban serta keluarga,” katanya.

Polri memastikan personel DVI dan fasilitas pendukung tetap disiagakan sesuai perkembangan operasi SAR KM Virgo Transport 8. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

“Industri tekstil mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih, rekan-rekan semua telah menunjukkan bahwa teman-teman adalah pahlawan devisa,” ujar Kapolri.

Industri tekstil dan produk tekstil menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja serta mencatatkan nilai ekspor sekitar USD4,85 miliar pada semester I tahun 2026. Sementara itu, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja.

Menurut Kapolri, capaian tersebut harus dipertahankan di tengah dinamika global yang turut memberikan tekanan terhadap industri dalam negeri. Karena itu, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk melindungi sektor padat karya dan memperluas lapangan pekerjaan.

Salah satunya melalui program hilirisasi di berbagai sektor strategis yang diproyeksikan mampu membuka sekitar 5,9 juta lapangan kerja baru.

“Pemerintah terus mendorong program-program hilirisasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman semua. Hampir 5,9 juta lapangan kerja baru dapat didorong apabila hilirisasi ini tumbuh,” kata Kapolri.

Khusus untuk industri tekstil, pemerintah memperkuat pengendalian impor melalui mekanisme larangan dan pembatasan, penerapan bea masuk tindakan pengamanan, serta bea masuk antidumping terhadap produk yang merugikan industri nasional.

Pengawasan terhadap pakaian bekas impor, impor ilegal, dan penyelundupan juga terus ditingkatkan. Polri bersama Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan melaksanakan operasi untuk mencegah masuk dan beredarnya tekstil selundupan di pasar domestik.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus melindungi jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor tekstil, sandang, kulit, dan alas kaki.

Kapolri menegaskan pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Dalam hubungan tersebut, pekerja dan pengusaha harus menjadi mitra strategis yang saling membutuhkan dan menguatkan.

“Kita ingin kesejahteraan pekerja terus meningkat dan perusahaan tetap tumbuh. Buruh dan pengusaha harus menjadi mitra strategis dengan mengedepankan dialog, peningkatan kompetensi, produktivitas, serta pemenuhan hak-hak pekerja,” tuturnya.

Kapolri turut menyambut rencana peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan KSPSI AGN di Purwakarta. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membekali pekerja dengan keterampilan baru yang dibutuhkan industri untuk menghadapi persaingan global.

Di bidang perlindungan pekerja, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara sejak 2025 hingga Agustus 2026 serta memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.

Kapolri juga meminta perjuangan mengawal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dilaksanakan secara damai dan tertib agar tidak ditunggangi pihak tertentu yang dapat mengaburkan tuntutan buruh.

“Jaga perjuangan agar apa yang kita perjuangkan bersama betul-betul memiliki pesan yang kuat dan mampu mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai harapan teman-teman,” tegas Kapolri. (red/ist)

Menurut Adian, persoalan agraria tidak selalu bermula dari tindakan masyarakat maupun korporasi. Dalam banyak kasus, korporasi memperoleh hak atas tanah berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah, sehingga negara perlu mengevaluasi ketelitian dan dampak sosial dari setiap keputusan yang dibuat.

“Dalam banyak hal, konflik itu terjadi karena pemberian izin-izin yang diambil oleh negara tidak memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan masalah sosial. Yang negara sudah, dia keluarkan saja izin, dan dia tidak bertanggung jawab terhadap apakah izin yang dikeluarkan itu kemudian menimbulkan persoalan buat rakyat,” kata Adian dalam media briefing terkait RUU Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia mencontohkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) yang batasnya dapat melintasi jalan maupun sungai. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengukuran dan penetapan batas yang seharusnya dapat dicegah sejak proses penerbitan hak.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti persoalan masyarakat transmigrasi. Pada era 1970–1980-an, negara mendorong masyarakat berpindah dari Pulau Jawa ke berbagai daerah dan memberikan tanah untuk dikelola. Namun, setelah puluhan tahun menempati dan mengelola lahan tersebut, sebagian masyarakat justru menghadapi persoalan karena tanahnya kemudian masuk dalam kawasan hutan.

“Yang menyuruh mereka, mengajak, meminta mereka, membuat program agar negara tindak, namanya siapa? Negara. Yang mengeluarkan sertifikat itu siapa? Negara. Yang membuat sertifikat itu masuk dalam kawasan hutan? Negara,” ujarnya.

Persoalan serupa, lanjutnya, terlihat dari keberadaan ribuan desa yang masuk dalam kawasan hutan. Ketidaksinkronan penetapan batas administrasi desa dengan kawasan hutan membuat masyarakat menghadapi ketidakpastian hukum meskipun telah lama tinggal di wilayah tersebut.

Ia menilai kondisi itu menunjukkan perlunya pembenahan terhadap cara pemerintah menetapkan batas, memberikan izin, serta mengambil kebijakan di sektor agraria. Sinkronisasi antarkementerian dan lembaga menjadi penting agar keputusan negara tidak justru menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Adian juga mengakui DPR memiliki tanggung jawab melalui fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan serupa tidak terus berulang.

“Dan saya sebagai anggota DPR yang juga harusnya mengawasi itu. Karena kita punya pengawasan,” katanya.

Menurut Adian, prinsip-prinsip pengelolaan agraria sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, mulai dari fungsi sosial tanah, pembatasan kepemilikan, kewajiban mengerjakan tanah secara aktif, pencegahan monopoli, hingga penetapan batas maksimum dan minimum penguasaan tanah. Persoalannya terletak pada implementasi dan kebijakan sektoral yang berjalan setelahnya.

Karena itu, ia menekankan pembenahan kebijakan negara perlu menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik agraria. Masyarakat tidak seharusnya menanggung konsekuensi akibat ketidaksinkronan keputusan yang dibuat pemerintah.

“Jadi kayaknya yang harus diperbaiki itu adalah bagaimana cara negara bertindak mengambil keputusan dan sebagainya,” pungkasnya. (red/ist)

“Pemerintah DKI Jakarta siap memberikan dukungan sepenuhnya. Baik yang berkaitan dengan perhubungan, ekonomi kreatif, maupun Satpol PP, kami libatkan supaya semuanya total football untuk membantu kelancaran jalannya Ye Live di Jakarta,” ujarnya dalam konferensi pers Ye Live in Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Gubernur Pramono, Jakarta mendapat kehormatan menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang dipilih sebagai lokasi konser Ye dalam rangkaian turnya tahun ini. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai potensi Jakarta kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

“Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Karena konser besar, baik di Asia Tenggara maupun Oseania, dipilih ada di Jakarta. Kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, kita sendiri yang rugi,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan aktivitas masyarakat karena konser tersebut berdekatan dengan penyelenggaraan Jakarta Running Festival yang diperkirakan melibatkan 35.000 hingga 38.000 pelari.

Gubernur Pramono telah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan skema transportasi dan pengaturan lalu lintas sejak dini. Langkah ini dilakukan agar kedua kegiatan internasional tersebut berlangsung lancar tanpa mengganggu mobilitas warga.

“Kita akan atur transportasi yang memudahkan bagi penonton. Sebab, kalau tidak, pasti ada yang terganggu, apakah maratonnya atau konsernya. Sehingga nanti kami akan bantu,” urainya.

Gubernur Pramono menuturkan, penyelenggaraan kegiatan internasional merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap aktivitas ekonomi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pada semester pertama 2026, Jakarta mencatat 8,82 juta kunjungan wisatawan nusantara dan 1,04 juta wisatawan mancanegara. Angka tersebut meningkat 8,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Berbagai kegiatan yang akan kita adakan, apakah itu konser yang akan diadakan ini dan yang lain-lain, kami membuka diri dengan memberikan dukungan sepenuhnya agar berjalan dengan baik. Jakarta ini akan menjadi semakin berwarna dan ramah terhadap berbagai aktivitas yang ada,” ungkapnya.

Gubernur Pramono menambahkan, penguatan konektivitas transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata Jakarta. Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan transportasi publik sebagai fondasi menuju kota global.

Salah satunya melalui pembangunan LRT Jakarta lintas Kelapa Gading–Manggarai yang segera beroperasi. Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan pembangunan konektivitas dari Manggarai menuju Dukuh Atas serta mengembangkan sejumlah koridor lainnya.

“Kalau itu sudah tersambungkan, transportasi di Jakarta relatif sudah terkoneksi dengan baik. Saya yakin pariwisatanya juga insyaallah akan meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Marketing and Communications Lead Rawvision Collective, Karen Chahya, mengatakan antusiasme terhadap Ye Live in Jakarta 2026 terlihat sejak penjualan tiket dibuka. Dalam 24 jam pertama, sebanyak 52,8 persen pembelian tiket berasal dari penggemar di 73 negara.

Lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara diproyeksikan datang ke Jakarta untuk menyaksikan konser tersebut. Mereka berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Hong Kong, Jepang, Inggris, Jerman, Vietnam, dan Selandia Baru.

Karen mengatakan, kehadiran wisatawan tersebut berpotensi memberikan dampak luas bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, belanja, hingga destinasi wisata.

“Ketika musik menjadi alasan orang datang, kehadiran mereka kemudian ikut menggerakkan ekosistem pariwisata dan ekonomi lokal. Di situlah kami melihat potensi music tourism,” jelasnya.

Konser tersebut juga akan menghadirkan panggung 360 derajat bertajuk The Vultures Global Stage untuk memberikan pengalaman berbeda kepada penonton dari berbagai kategori.

Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ye Live in Jakarta 2026, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang memberikan dukungan terhadap konser musik internasional tersebut.

Menurutnya, konser berskala dunia memiliki dampak ekonomi yang luas karena menggerakkan berbagai sektor dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Event seperti ini dipercaya mampu mengaktifkan rantai ekonomi ekosistem pariwisata kita. Dampak ekonomi bisa kita lihat dari nilai pembelian tiket, penyewaan sarana dan prasarana tempat konser, aktivitas produksi oleh vendor dan pelaku industri konser musik, kuliner, hingga menciptakan lapangan kerja,” jelas Widiyanti.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan terhadap 105 kegiatan melalui program Event by Indonesia. Berdasarkan kajian dampak, rangkaian kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 6,47 juta pengunjung, 11.000 UMKM, serta 184.000 pekerja seni dan komunitas. Kegiatan tersebut diperkirakan menghasilkan perputaran uang mencapai Rp1,09 triliun.

“Hal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan konser berskala internasional berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi yang melampaui acara itu sendiri,” pungkas Widiyanti. (red/ist)

Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah mengatakan, sekitar 250 kepala keluarga telah lama bermukim di kawasan tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan penataan sejak awal dan tidak membiarkan persoalan berlarut hingga masyarakat terlanjur membangun kehidupan di sana.

“Jangan sampai ada proses pembiaran dari negara. Kalau memang mau penertiban, sejak awal harus dilakukan. Jangan sampai orang sudah merasa nyaman, bahkan mungkin mereka sudah punya cucu segala macam, baru dipersoalkan oleh negara,” ujar Taufiq dalam rapat BAM bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026).

Sengketa Situ Rompong sebelumnya telah disampaikan Forum Komunikasi Peduli Situ Rompong (FKPSR) kepada BAM. Masyarakat mempertanyakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Sahid Putera Harapan pada 2023 karena disebut menggunakan dasar sertifikat yang sebelumnya pernah berstatus blokir.

Dalam rapat, pihak PT Sahid Putera Harapan menjelaskan bahwa empat warga yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan memanfaatkan lahan yang diklaim perusahaan untuk kepentingan usaha, antara lain kontrakan. Namun, Taufiq menilai proses hukum perlu dilakukan secara bijak karena status lahan yang menjadi dasar klaim perusahaan juga masih dipersoalkan.

“Saya minta ini segera dicabut status tersangkanya. Kenapa? Karena kepemilikan PT juga ada masalah. Jadi ini sama-sama orang bermasalah, maka menurut saya harus bijak,” tegasnya.

Taufiq juga meminta aparat penegak hukum tidak memberikan perlakuan berbeda kepada masyarakat. BAM mendorong penelusuran status dan dokumen pertanahan secara menyeluruh agar sengketa Situ Rompong dapat diselesaikan dengan memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat. (red/ist)

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta” di Hotel The Westin Jakarta, Senin (14/9).

“Realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” ujarnya.

Menurut Gubernur Pramono, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai tempat berinvestasi dan mengembangkan usaha. Karena itu, Pemprov DKI terus melakukan pembenahan untuk menjadikan Jakarta kota yang semakin terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi pelayanan perizinan. Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, Pemprov DKI memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), paling lama 15 hari.

Gubernur Pramono juga menegaskan, upaya membangun Jakarta sebagai kota global dimulai dari pembenahan berbagai hal mendasar yang langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Sebenarnya, kita menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” tuturnya.

Selain perizinan, pembangunan infrastruktur Jakarta juga semakin mengedepankan kolaborasi dan kemitraan. Skema ini memungkinkan pembangunan kota tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha.

Gubernur Pramono meyakini, kolaborasi hanya dapat tumbuh di atas kepercayaan. Untuk itu, Pemprov DKI terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang pasti, serta kebijakan yang memberikan ruang bagi inovasi dan investasi.

“Kami berkomitmen untuk terus memastikan Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan kota,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang turut memperkuat ekosistem investasi Jakarta melalui penyelenggaraan JIA 2026. Ia menyebut investasi yang masuk ke Jakarta harus memberikan manfaat luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, peningkatan kesejahteraan, hingga pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik atau trust,” tegasnya.

Menyongsong 500 tahun Jakarta, Gubernur Pramono mengajak seluruh pihak melanjutkan kolaborasi untuk membangun kota yang aman, nyaman, terbuka, transparan, dan berdaya saing. Ia optimistis, dengan dukungan dunia usaha, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat, Jakarta dapat terus berkembang sebagai tujuan investasi yang dipercaya dunia.

“Semoga penghargaan JIA 2026 ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta memperkuat kontribusi dalam mendorong kemajuan Jakarta,” pungkasnya. (red/ist)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, posko DVI disiapkan untuk mendukung proses identifikasi antemortem dan postmortem apabila diperlukan dalam penanganan korban.

“Polri tidak hanya memperkuat pencarian dan evakuasi, tetapi juga menyiapkan seluruh dukungan yang diperlukan, termasuk DVI, kesehatan, posko pelayanan, dan jalur komunikasi bagi keluarga. Semua dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan secara profesional, akurat, dan manusiawi,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Enam posko DVI tersebut berada di sejumlah lokasi yang disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban, yakni Posko DVI Antemortem Dokkes Polda Jatim di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Posko DVI Antemortem Polda Jatim di Pelabuhan Sumenep, serta Posko DVI Postmortem di RS Bhayangkara Surabaya.

Sementara di Kalimantan Selatan, posko disiapkan di RS Bhayangkara Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin, serta Posko DVI Antemortem Biddokkes Polda Kalsel di Pelabuhan Trisakti.

Di sisi lain, Polri memperkuat operasi pencarian dan evakuasi dengan mengerahkan tiga Kapal Polisi terdekat ke lokasi kejadian. Ketiga kapal tersebut yakni KP Laksmana-7012 dari BKO Kalsel dengan jarak sekitar 80 NM dan estimasi waktu tempuh tujuh jam, KP Ibis-6001 dari BKO Kalteng dengan jarak sekitar 103 NM dan estimasi waktu tempuh sembilan jam, serta KP Manyar-5003 dari BKO Surabaya dengan jarak sekitar 200 NM dan estimasi waktu tempuh sekitar 24 jam.

Ketiga Kapal Polisi tersebut telah melakukan persiapan bekal ulang sebelum diberangkatkan untuk mendukung pencarian dan evakuasi di lokasi.

“Polri memberikan dukungan penuh dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Prioritas utama saat ini adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi seluruh penumpang maupun awak kapal yang masih dalam proses pencarian. Polri bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus bergerak secara terpadu untuk mempercepat proses pencarian di lokasi,” ujar Trunoyudo.

Operasi SAR juga melibatkan sejumlah kapal dari unsur lain, di antaranya KN Laksamana milik Basarnas, KNP 382 milik KSOP, KM Hai Da, KM Niki Mila Utama, TB TCP, TB Mauha IX, dan KM Cahaya Bahati Jaya. Dukungan udara turut diberikan melalui dua unit helikopter, masing-masing milik Polda Kalteng dan Basarnas Surabaya.

Menurut Trunoyudo, penambahan kekuatan tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan pencarian sekaligus mempercepat proses evakuasi.

“Kekuatan SAR terus diperkuat. Tidak hanya tiga Kapal Polisi, tetapi juga terdapat kapal-kapal dari unsur lainnya, dukungan dua unit helikopter, personel Basarnas, KSOP, TNI AL, Polairud, serta tim pendukung lainnya. Seluruh kekuatan ini bergerak untuk memperluas area pencarian dan mempercepat proses evakuasi,” katanya.

Hingga Minggu sore, sebanyak 107 orang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, enam orang dinyatakan meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Minggu (13/9/2026). Kapal tersebut membawa 243 penumpang dan awak kapal.

Laporan mengenai hilang kontaknya kapal diterima Kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul 04.10 WITA. Kapal diduga mengalami kondisi darurat akibat cuaca buruk sebelum komunikasi terputus sekitar pukul 02.00 WITA.

Polri bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya masih melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi di lokasi kejadian. (red/ist)

“Saya turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden hilangnya kontak dan terbaliknya Kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Saya turut merasakan duka yang dialami keluarga korban, dan semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (14/9/2026).

Seperti diketahui, Kapal Virgo Transport 8 yang merupakan kapal penyeberangan rute Surabaya-Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 Wita akibat cuaca buruk. Kapal yang membawa 243 orang itu sempat terbalik dan sejumlah penumpang dievakuasi.

Sebagian besar penumpang dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski begitu, 6 orang sudah dinyatakan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Sejauh ini masih ada sekitar 130 korban yang belum dipastikan nasibnya.

Evakuasi penumpang Kapal Virgo Transport 8 ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pun terus dilanjutkan Senin (14/9) pagi ini. Kementerian Perhubungan memastikan proses pencarian para korban terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan proses pencarian dan penyelamatan, dan juga dengan evakuasi.

Puan pun meminta agar operasi evakuasi memprioritaskan operasi penyelamatan korban. “Saya minta Basarnas, KSOP, dan seluruh pihak terkait untuk terus memprioritaskan dan mengoptimalkan operasi pencarian serta penyelamatan terhadap korban yang masih belum ditemukan,” tegas Puan.

Puan juga meminta pihak terkait melakukan pendataan secara tuntas dan akurat. “Proses evakuasi dan pendataan yang masih berlangsung ini harus dikawal sampai tuntas, jangan sampai ada korban yang terlewat dari pencarian,” ungkap cucu Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi atas insiden ini. Melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, DPR disebut akan mengawal proses investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

“Pemerintah agar segera melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab kecelakaan ini, baik dari faktor alam, teknis, maupun manusia,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK ini menyinggung sudah seringnya kecelakaan kapal yang menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Puan meminta ada perbaikan sistem transportasi laut. “Kejadian kecelakaan di laut sudah terlalu sering berulang, dan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Saya minta ada perbaikan sistem keselamatan pelayaran nasional secara menyeluruh, agar peristiwa serupa tidak kembali memakan korban jiwa,” pungkas Puan. (red/ist)

Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI menegaskan, “Giant Sea Wall Segmen 3.3 bukan hanya proyek tanggul laut, melainkan proyek transformasi bentang pesisir melalui reklamasi, pembangunan pulau baru, infrastruktur transportasi, dan kawasan ekonomi yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis kumulatif serta dampak sosial-ekonomi yang luas. WALHI menilai hingga saat ini pemerintah belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait dampak ekologis proyek Giant Sea Wall yang berpotensi mengubah sistem ekologis Teluk Jakarta secara permanen.”

Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan, Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan “Bagi WALHI, Giant Sea Wall ini merupakan solusi palsu yang tidak menjawab akar persoalan. BOP PJ jangan menjadikan perlindungan pesisir sebagai alasan untuk memperluas reklamasi dan pembangunan infrastruktur yang mengorbankan ekosistem laut serta ruang hidup masyarakat pesisir. Hingga saat ini belum terdapat kajian yang memadai mengenai besaran atau skala dampak, seberapa banyak masyarakat pesisir terdampak, seberapa terancam akses terhadap wilayah tangkap, akses terhadap kawasan budidaya ikan, risiko pelanggaran HAM dan penggusuran, hingga ketimpangan ekonomi yang terakumulasi dan dapat memperdalam konflik sosial. Pembangunan Giant Sea Wall Segmen 3.3 harus dihentikan.”

Salah satu risiko paling serius adalah kemungkinan Teluk Jakarta berubah menjadi kolam retensi limbah. Saat ini sedikitnya 13 sungai bermuara ke Teluk Jakarta dan membawa berbagai beban pencemar mulai dari limbah domestik, limbah industri, sampah plastik hingga mikroplastik. Dengan pembangunan tanggul laut dan pulau-pulau reklamasi, sirkulasi perairan berpotensi terganggu sehingga limbah dan pencemar dapat terperangkap di dalam kawasan teluk.

“Tidak ada penjelasan memadai mengenai bagaimana pencemaran Teluk Jakarta akan ditangani. Padahal aspek tersebut merupakan komponen penting yang menentukan keberlanjutan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Kami juga tidak menemukan penjelasan memadai mengenai hubungan antara tanggul laut dan pembuatan pulau dengan upaya pengendalian penurunan muka tanah, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir rob di Jakarta. Bisa jadi akan menambah beban pembangunan di pesisir, dan mendorong laju penurunan muka tanah,” tambah Mida.

Ancaman Bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Dokumen BOP PJ yang dipaparkan dalam Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Teluk Jakarta Tahap 1 Kabupaten Bekasi mengakui bahwa pembangunan tanggul laut dan reklamasi pulau buatan dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas nelayan, penurunan kualitas air dan udara, serta berkurangnya vegetasi mangrove. Namun pengakuan tersebut tidak diikuti dengan penjelasan rinci mengenai skala dampak yang akan ditimbulkan. “Kami menilai kondisi ini menunjukkan bahwa proyek Giant Sea Wall didorong sebelum adanya pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi sosial yang akan ditanggung masyarakat pesisir,” tambah Mida.

Pengembangan Giant Sea Wall Segmen 3.3 mencakup wilayah Kabupaten Bekasi, berpotensi menjangkau kawasan hutan mangrove Ujung Karawang, dengan luas sekitar 12.000 hektare. Syamsuri, FK-MATA (Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara) mengutarakan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove di Bekasi Utara. "Kami masyarakat pesisir Tarumajaya, Bekasi Utara merasa khawatir akan dampak Giant Sea Wall dan berbagai program pembangunan yang mengancam kelestarian mangrove, kesehatan laut, dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Kami mendesak Pemerintah mengutamakan pelestarian mangrove untuk menjaga pantai dari abrasi. Bagi kami, mangrove adalah sumber kehidupan dan penghidupan. Namun, keberadaan mangrove terus mengalami penurunan akibat kurangnya perhatian terhadap upaya pelestariannya."

Ketimpangan Peserta Konsultasi Publik

Dalam konsultasi publik AMDAL yang diselenggarakan pada 11 September 2026 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, proses pelibatan masyarakat tidak dijalankan secara bermakna. Komposisi peserta yang diundang didominasi oleh unsur pemerintah. Sebaliknya, perwakilan nelayan dan perempuan pesisir tidak memperoleh ruang representasi memadai.

Berdasarkan daftar peserta yang tercantum dalam surat undangan resmi BOPPJ, dari total 74 peserta pada daftar undangan Konsultasi Publik AMDAL, hanya terdapat 6 perwakilan yang mewakili kelompok nelayan. Keterwakilan nelayan hanya tercatat masing-masing satu perwakilan dari Desa Hurip Jaya, Segara Makmur, Samudra Jaya, Segarajaya, dan Pantai Makmur ditambah satu perwakilan organisasi nelayan. Mayoritas peserta yang diundang berasal dari unsur pemerintah, perangkat kecamatan dan desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta ketua RT/RW di wilayah terdampak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pelibatan masyarakat yang dijamin UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 yang mengharuskan konsultasi publik menjadi ruang bagi masyarakat terdampak untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara efektif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam konteks ini, FK-MATA (Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara) tidak diundang di dalam Konsultasi Publik tersebut.

Muhammad Aminullah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jakarta mengungkapkan, “Komposisi peserta Konsultasi Publik AMDAL GSW Segmen 3.3 menunjukkan kelompok yang paling berpotensi terdampak langsung oleh pembangunan Giant Sea Wall dan reklamasi justru menjadi kelompok yang paling sedikit diberikan ruang dalam forum konsultasi publik. Ini adalah ketimpangan pelibatan masyarakat dan tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna dalam proses AMDAL. Kualitas konsultasi publik dan legitimasi sosial proyek Giant Sea Wall patut dipertanyakan.”

WALHI juga menemukan tidak adanya undangan yang secara khusus ditujukan kepada kelompok perempuan. Daftar undangan hanya mencantumkan unsur PKK Desa. Minimnya kelompok perempuan dalam konsultasi publik menunjukkan bahwa proses AMDAL belum mengintegrasikan perspektif gender dan belum menjamin partisipasi perempuan secara memadai. Perempuan pesisir merupakan kelompok yang akan terdampak langsung oleh perubahan akses terhadap sumber daya pesisir, perubahan aktivitas perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. “Pelibatan Konsultasi Publik didominasi unsur pemerintah, sementara kelompok nelayan dan perempuan pesisir berada pada posisi minoritas. Ini berpotensi menghilangkan suara kelompok yang paling merasakan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari proyek ini,” tegas Amin.

Giant Sea Wall Bukan Solusi Akar Masalah

Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) tengah mendorong pembangunan GSW pada pesisir Pantai Utara Jawa sepanjang sekitar 575-kilometer yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Salah satu prioritas pembangunan tersebut adalah Segmen 3 Teluk Jakarta, khususnya Sub Segmen 3.3 yang mencakup pembangunan tanggul laut timur (Sea Wall East) di wilayah Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, serta pengembangan pulau buatan melalui reklamasi laut. Pada tanggal 11 September 2026, BOPPJ menyelenggarakan Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Teluk Jakarta Tahap 1 Kabupaten Bekasi di Gedung Serbaguna Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Proyek Giant Sea Wall tidak menyelesaikan akar persoalan tersebut. Sebaliknya, proyek ini mengabaikan partisipasi bermakna, berisiko menjadi solusi semu yang mahal, berisiko tinggi, serta berpotensi menciptakan dampak ekologis baru yang lebih besar di masa mendatang. Atas dasar tersebut, WALHI mendesak Pemerintah menghentikan seluruh proses pengembangan Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi, serta menghentikan proses AMDAL. Kemudian, penting untuk BOP PJ membuka seluruh dokumen kajian dampak proyek kepada publik, agar publik dapat terinformasi dengan baik dan memberikan pengawalan terhadap proyek Giant Sea Wall. (red/ist)

Hal itu disampaikan Khozin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Perum Perhutani, PT Inhutani, dan sejumlah narasumber lainnya terkait pembahasan RUU Reforma Agraria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Khozin menyoroti usulan yang menyebut kawasan hutan yang dapat dijadikan objek reforma agraria hanya kawasan yang belum memiliki dokumen penunjukan dan/atau penetapan kawasan. Menurutnya, rumusan tersebut tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan kawasan hutan tidak lagi bisa ditetapkan hanya melalui tahap "penunjukan" sepihak oleh pemerintah, melainkan harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang utuh.

Sehingga, berdasarkan putusan ini, penetapan status kawasan hutan wajib melalui empat tahapan sistematis, pertama, penunjukan kawasan hutan; Kedua, penataan batas kawasan hutan; Ketiga, pemetaan kawasan hutan; dan keempat, penetapan kawasan hutan.

Ia menjelaskan, apabila ketentuan usulan yang menggunakan frasa “dan/atau” tersebut dipertahankan, sekitar 2,48 juta hektare lahan berpotensi tidak dapat ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Padahal, kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu sumber konflik agraria yang perlu segera diselesaikan.

“Kalau kemudian ini dimasukkan di dalam rancangan, ini tidak akan bermakna RUU ini untuk menyelesaikan salah satu permasalahan konflik agraria di kawasan hutan,” ujar legislator Fraksi PKB tersebut.

Selain itu, Khozin juga menyoroti pengaturan mengenai pelepasan aset negara dalam pelaksanaan reforma agraria. Ia menjelaskan, Panitia Kerja Baleg telah membahas agar mekanisme pelepasan aset untuk kepentingan reforma agraria dikecualikan dari ketentuan Pasal 62A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, aset Barang Milik Negara (BMN), aset BUMD, maupun kawasan yang dikelola Perhutani seharusnya dapat dikecualikan sepanjang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak dipandang sebagai pemindahtanganan aset secara komersial, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik agraria.

“Jadi ini tidak dikategorikan sebagai pelepasan lahan atau pemindahtanganan dalam bentuk komersial. Semua aset BMN, semua aset BUMD termasuk di dalamnya Perhutani, dikecualikan selama itu sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria. Jadi ini bukan pemindahtanganan, tapi kehadiran negara untuk menyelesaikan konflik agraria secara struktural,” tegasnya.

Khozin berharap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan penyempurnaan RUU Reforma Agraria sehingga regulasi tersebut benar-benar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi solusi atas persoalan konflik agraria yang selama ini belum terselesaikan. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Anggota Baleg DPR RI Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan sejumlah narasumber terkait penyusunan RUU Reforma Agraria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Aria Bima menjelaskan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah menjadi landasan utama. Namun, dalam pelaksanaannya selama lebih dari enam dekade, reforma agraria masih bertumpu pada Peraturan Presiden sehingga dinilai belum memiliki kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural.

“Kurang kuat. Karena belum mampu menyelesaikan konflik-konflik struktural. Ini yang mau kita atasi,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurutnya, persoalan ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi tantangan besar. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik agraria selama ini juga belum memiliki kekuatan eksekutorial dan belum mampu menjamin penerapan fungsi sosial tanah secara konsisten.

Ia menegaskan, penyusunan RUU Reforma Agraria merupakan bentuk permufakatan untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pembentukan regulasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah, BUMN, maupun pihak lainnya.

Dalam pembahasan RUU tersebut, Baleg juga mengusulkan pembentukan badan reforma agraria sebagai lembaga tunggal yang berada langsung di bawah Presiden.

“Badan reforma agraria ini nanti jelas menjadi badan tunggal yang langsung di bawah Presiden yang memimpin penyelenggaraan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria secara nasional,” tegas Wakil Ketua Komisi Bidang Pertanahan DPR R itu.

Selain itu, Baleg mendorong agar fungsi sosial tanah dipertegas dan berlaku terhadap seluruh jenis tanah, termasuk aset milik BUMN, BUMD, TNI, dan Polri. Aria Bima menjelaskan, sejumlah pasal dalam draf RUU juga mengatur mengenai restitusi, redistribusi tanah, hingga kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam mendukung penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Ia meminta BUMN mencermati berbagai ketentuan yang tengah dirumuskan dalam draf RUU, termasuk terkait kewajiban pemegang HGU yang belum menyerahkan sebagian lahannya untuk TORA maupun mekanisme pemberian manfaat kepada masyarakat.

Di sisi lain, Aria Bima menyatakan Baleg sependapat dengan pandangan Serikat Petani Indonesia (SPI) bahwa RUU Reforma Agraria harus memperkuat, bukan menggantikan, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

“RUU ini posisinya memperkuat, bukan menggeser Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Penegasan itu tidak cukup diletakkan di konsideran. Kalau perlu di dalam batang tubuh harus memuat klausul yang lebih tegas, termasuk ketentuan peralihan yang mengunci agar aturan turunannya tidak menyeberang ke mana-mana,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Aria Bima juga meminta berbagai masukan dari para narasumber, termasuk terkait klasifikasi subjek dan objek reforma agraria, dijabarkan lebih rinci agar implementasi RUU nantinya memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. (red/ist)

Danang menegaskan bahwa investigasi mendalam sangat diperlukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan, sekaligus memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah dipenuhi oleh pihak operator maupun otoritas terkait.

"Kemenhub harus melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jangan sampai ada aspek keselamatan yang terabaikan," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Selain mengusut penyebab pasti kecelakaan, Danang mendesak Kemenhub untuk mengaudit dan memeriksa dokumen kelayakan kapal yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Pemeriksaan juga harus mencakup legalitas serta proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh pihak Syahbandar.

"Dokumen kelayakan kapal yang diterbitkan BKI perlu diperiksa, termasuk proses penerbitan SPB oleh Syahbandar. Seluruh dokumen kelayakan lainnya juga harus dievaluasi secara mendalam untuk memastikan kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keselamatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Danang menyoroti informasi mengenai usia operasional KM Virgo Transport 8 yang disinyalir sudah tua. Menurutnya, temuan ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Kemenhub dalam menata sistem keselamatan transportasi laut nasional, termasuk wacana pembatasan usia kapal.

"Kalau memang kapal tersebut sudah berusia tua, ini harus menjadi evaluasi bagi Kemenhub. Kita perlu melihat kembali apakah ke depan diperlukan regulasi pembatasan usia kapal yang diperbolehkan untuk berlayar," tegas Legislator Fraksi Gerindra ini.

Ia menilai, opsi pembatasan usia kapal dapat dijadikan salah satu kebijakan strategis apabila hasil investigasi nantinya menunjukkan bahwa faktor usia serta kondisi teknis kapal berkontribusi langsung terhadap kecelakaan tersebut.

Mengakhiri keterangannya, Danang mengingatkan agar evaluasi ini tidak hanya berhenti pada kasus KM Virgo Transport 8 semata. Peristiwa ini harus dijadikan momentum nasional untuk memperketat pengawasan armada, mekanisme pemeriksaan kelaikan, hingga proses penerbitan izin berlayar demi mencegah berulangnya kecelakaan serupa di masa depan.

"Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut," pungkasnya. (red/ist)

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan. (red/ist)

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, prioritas Polri saat ini adalah mendukung pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang maupun awak kapal yang masih belum ditemukan.

“Polri memberikan dukungan penuh dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Prioritas utama saat ini adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi seluruh penumpang maupun awak kapal yang masih dalam proses pencarian. Polri bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus bergerak secara terpadu untuk mempercepat proses pencarian di lokasi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Minggu (13/9/2026).

Berdasarkan data sementara hingga Minggu (13/9/2026) pukul 09.00 WIB, KM Virgo Transport 8 diketahui berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dan dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.05 WITA. Posisi terakhir kapal diperkirakan berada di sekitar Pulau Masalembu, dengan jarak sekitar 86 mil laut (NM) dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Data sementara mencatat jumlah Person On Board (POB) sebanyak 243 orang, terdiri atas sekitar 215 penumpang dan 30 awak kapal. Dari jumlah tersebut, 125 orang telah berhasil dievakuasi, dengan rincian 124 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

“Data sementara mencatat 243 orang berada di kapal. Sebanyak 125 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 124 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Polri bersama seluruh unsur SAR akan terus melakukan upaya maksimal untuk menemukan dan mengevakuasi mereka yang masih dalam pencarian,” jelas Trunoyudo.

Untuk memperkuat operasi, Korpolairud Baharkam Polri telah memberangkatkan tiga Kapal Polisi terdekat menuju lokasi kejadian. Ketiganya yakni KP Laksmana-7012 yang berada dalam posisi BKO Kalsel dengan jarak sekitar 80 NM dan estimasi waktu tempuh tujuh jam, KP Ibis-6001 yang berada dalam posisi BKO Kalteng dengan jarak sekitar 103 NM dan estimasi waktu tempuh sembilan jam, serta KP Manyar-5003 yang berada dalam posisi BKO Surabaya dengan jarak sekitar 200 NM dan estimasi waktu tempuh 24 jam.

Ketiga Kapal Polisi tersebut telah melaksanakan persiapan bekal ulang dan diberangkatkan untuk memperkuat pencarian serta evakuasi di lokasi.

Selain tiga Kapal Polisi, operasi SAR juga diperkuat KN Laksamana milik Basarnas, KNP 382 milik KSOP, KM Hai Da, KM Niki Mila Utama, TB TCP, TB Mauha IX, KM Cahaya Bahati Jaya, satu unit helikopter Polda Kalteng, serta satu unit helikopter Basarnas Surabaya.

Basarnas mengerahkan 20 personel yang dipimpin Capt. Jahrudin. Sementara KSOP mengerahkan 10 personel yang telah diberangkatkan menuju lokasi menggunakan KNP 382 sejak pukul 07.00 WITA.

“Kekuatan SAR terus diperkuat. Tidak hanya tiga Kapal Polisi, tetapi juga terdapat kapal-kapal dari unsur lainnya, dukungan dua unit helikopter, personel Basarnas, KSOP, TNI AL, Polairud, serta tim pendukung lainnya. Seluruh kekuatan ini bergerak untuk memperluas area pencarian dan mempercepat proses evakuasi,” kata Trunoyudo.

Operasi SAR di wilayah Kalimantan Selatan melibatkan Basarnas, TNI AL Lanal Banjarmasin, Polairud Polda Kalsel, KSOP Banjarmasin, SROP Navigasi, Pelindo, Kesehatan Pelabuhan, agen kapal, serta unsur terkait lainnya. Polairud Polda Kalsel terus melakukan koordinasi dan dukungan operasional di lapangan bersama unsur SAR lainnya.

Posko Operasi SAR juga telah didirikan di Dermaga Trisakti Banjarmasin sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan pengumpulan informasi operasi.

Dukungan turut diberikan Polda Jawa Timur mengingat KM Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya. Ditpolairud Polda Jatim menyiapkan satu tim berjumlah sembilan personel untuk mendukung operasi SAR serta koordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mendirikan Posko Pelayanan dan Pengaduan di Pelabuhan Penumpang Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak. Posko tersebut diperkuat 10 personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dua personel Tim Kesehatan, enam personel Biddokkes dan DVI Polda Jatim, serta dua personel BPBD Jatim.

Posko tersebut melakukan koordinasi dengan Polres Pelabuhan Banjarmasin dan BPBD Banjarmasin terkait perkembangan penanganan dan evakuasi korban. Polri juga membuka layanan informasi dan pengaduan melalui Call Center 110 serta layanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak di nomor 081918600000.

Selain operasi pencarian dan evakuasi, Polri menyiapkan dukungan Disaster Victim Identification (DVI) untuk memastikan proses identifikasi korban dilakukan secara profesional dan akurat. Sebanyak enam posko DVI telah didirikan di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Di Jawa Timur, posko DVI terdiri atas Posko DVI Antemortem Dokkes Polda Jatim di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Posko DVI Antemortem Polda Jatim di Pelabuhan Sumenep, serta Posko DVI Postmortem Polda Jatim di RS Bhayangkara Surabaya.

Sementara di Kalimantan Selatan, posko DVI terdiri atas Posko DVI Postmortem Polda Kalsel di RS Bhayangkara Banjarmasin, Posko DVI Postmortem di RSUD Ulin Banjarmasin, serta Posko DVI Antemortem Biddokkes Polda Kalsel di Pelabuhan Trisakti.

Trunoyudo menegaskan, pengerahan unsur DVI dilakukan sebagai bagian dari kesiapan Polri dalam menangani seluruh tahapan penanganan korban.

“Polri tidak hanya memperkuat pencarian dan evakuasi, tetapi juga menyiapkan seluruh dukungan yang diperlukan, termasuk DVI, kesehatan, posko pelayanan, dan jalur komunikasi bagi keluarga. Semua dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan secara profesional, akurat, dan manusiawi,” tuturnya.

Trunoyudo menambahkan, Polri akan terus mengikuti perkembangan operasi berdasarkan informasi dan hasil koordinasi dari lapangan. Seluruh unsur yang terlibat akan mengoptimalkan kemampuan masing-masing untuk mendukung operasi SAR.

“Kami memahami bahwa keluarga korban saat ini membutuhkan kepastian dan informasi. Karena itu, Polri bersama seluruh unsur SAR akan terus bekerja dan berkoordinasi. Kami mengimbau masyarakat dan keluarga penumpang untuk tetap tenang serta memperoleh informasi melalui kanal resmi. Upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal hingga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat ditemukan dan dievakuasi,” pungkas Trunoyudo. (red/ist)

Identifikasi tersebut dilakukan setelah kepolisian menyandingkan cuplikan video yang beredar dengan data dan ciri-ciri yang telah dimiliki. Hasil pencocokan tersebut menjadi perkembangan dalam penyelidikan untuk mengetahui keberadaan kedua DPO tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan pihaknya telah memastikan identitas kedua orang dalam video tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian.

“Setelah kami sandingkan dengan data yang kami miliki serta ciri-ciri yang ada pada kami, kami memastikan dua orang tersebut merupakan PN dan KT yang masuk dalam DPO kami,” kata Kombes Pol. Yusuf saat dikonfirmasi media, Jumat (11/9/2026).

PN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perkara kekerasan di Papua. Keduanya merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama Pimpinan Egianus Kogoya dan masuk dalam daftar DPO kepolisian.

Kedua orang tersebut diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026 yang mengakibatkan dua warga sipil mengalami luka akibat tembakan.

Selain itu, PN dan KT juga memiliki keterlibatan dalam perkara penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Pilot tersebut kemudian berhasil dibebaskan pada 21 September 2024.

“Keterlibatan dalam kasus penembakan pada saat berlangsungnya Festival Budaya Lembah Baliem dan penyanderaan pilot Susi Air ini merupakan sebuah perkembangan bagi kami. Dari hasil identifikasi ini, kami masih terus melakukan pengejaran untuk mengetahui keberadaan para pelaku,” ujar Kombes Pol. Yusuf.

Dalam kejadian Penembakan tersebut, ketiga korban diketahui hendak memberikan bantuan berupa ternak anak babi, melakukan pengecekan Lahan Cetak Sawah serta memberikan Penyuluhan terkait dengan Peternakan. Dalam perjalanan kembali menuju ke Kab. Wamena, kendaraan yang mereka tumpangi diduga dihadang oleh kelompok bersenjata dan diperintahkan berhenti.

Ketiga korban kemudian diminta untuk turun dari kendaraan dan digiring menuju belakang kendaraan. Tidak lama kemudian terdengar tiga kali letusan senjata api. Setelah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Penyelidikan dan informasi awal yang diperoleh Pihak kepolisian, para pelaku diduga membawa dua pucuk senjata api laras panjang serta sejumlah parang ketika meninggalkan lokasi.

Pihak Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian tersebut, termasuk motif dan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hal yang dikembangkan adalah dugaan bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.

“Target mereka adalah mengganggu kamtibmas dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan pengejaran dan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat,” ucap Kombes Pol. Yusuf.

Dari rangkaian kejadian yang terjadi, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 telah melakukan penebalan kekuatan personel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. 

Penebalan personel tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap PN, KT serta pihak lain yang diduga terlibat.

“Kami terus melakukan pengejaran dan mengembangkan setiap informasi yang diperoleh untuk mengetahui keberadaan para pelaku. Kami juga mengajak masyarakat melihat kembali dampak dari tindakan teror dan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata. Selama ini, masyarakat justru menjadi pihak yang merasakan dampak dari ancaman dan kekerasan tersebut,” kata Kombes Pol. Yusuf.

Negara sudah memberikan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, termasuk menambah puskesmas agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, produktif dan dapat bekerja dengan lebih baik. Karena itu, jangan sampai tindakan teror dan kekerasan justru mengganggu kehidupan masyarakat yang sedang membangun daerahnya.

Kombes Pol. Yusuf menegaskan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan ancaman, teror maupun kekerasan terhadap masyarakat.

“Satgas Operasi Damai Cartenz tidak akan ragu memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pihak yang mengancam dan meneror masyarakat. Namun seluruh tindakan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan pihaknya terus mengembangkan setiap informasi dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan.

“Setiap informasi yang kami peroleh akan kami dalami dan tindak lanjuti sesuai prosedur hukum. Kami terus berupaya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” ujar Irjen Pol. Faizal.

Menegaskan bahwa penegakan hukum tetap dilakukan sesuai prosedur. Namun, apabila dalam proses pengejaran dan penindakan petugas mendapatkan perlawanan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau dalam upaya penegakan hukum kami mendapatkan perlawanan, saya bersama jajaran Satgas Operasi Damai Cartenz akan memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur hukum,” ujarnya.

Sementara itu, tiga jenazah korban penembakan telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Satu jenazah telah dipulangkan pada Kamis (10/9/2026), sedangkan dua jenazah lainnya dipulangkan pada Jumat (11/9/2026).

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat Kabupaten Jayawijaya, khususnya di Wamena, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya,” kata Kombes Pol. Adarma.

Ia juga meminta masyarakat yang memiliki informasi berkaitan dengan keberadaan DPO maupun informasi lain yang dapat membantu pengungkapan kasus agar segera menyampaikannya kepada kepolisian.

“Apabila masyarakat memiliki informasi terkait keberadaan DPO atau hal lain yang dapat membantu pengungkapan kasus ini, silakan disampaikan kepada kepolisian. Kami menjamin kerahasiaan informasi dan identitas pemberi informasi,” ujarnya.

Satgas Damai Cartenz mengimbau kepada para petugas kedinasan terkait yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan setempat. Apabila ada kegiatan dari dinas atau instansi terkait, kami harapkan dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan aparat setempat agar dapat dibantu pengamanannya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan pencarian terhadap PN, KT dan pihak lain yang diduga terlibat masih terus dilakukan. Setiap informasi dan alat bukti yang diperoleh akan dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh kasus penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya pada 9 September 2026 serta memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum. (red/ist)

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan pelibatan masyarakat adat juga dapat membantu DPR dalam menyusun regulasi yang selaras dengan rencana pembentukan RUU Masyarakat Adat. Hal tersebut diperlukan agar pengaturan mengenai masyarakat adat dalam kedua RUU dapat berjalan harmonis dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

“Ada satu hal menurut saya di reforma agraria yang kita perlukan juga mintakan pendapat, yaitu kawan-kawan masyarakat adat,” ujar Martin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Ia menilai sejumlah aspek yang berkaitan dengan hak masyarakat adat perlu dimaksimalkan dalam RUU Reforma Agraria. Dengan demikian, substansi yang nantinya masuk dalam RUU Masyarakat Adat dapat disusun secara lebih terarah dan saling melengkapi.

“Banyak norma yang terkait dengan masyarakat adat. Ini juga nanti akan mempermudah kita ketika mulai melakukan penyusunan RUU Masyarakat Adat,” katanya.

Martin juga menyoroti sejumlah pengaturan mengenai hak masyarakat adat yang dinilai perlu mendapat ruang dalam pembahasan RUU Reforma Agraria. Ia berharap pengaturan tersebut dapat dirumuskan secara tepat sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan RUU Masyarakat Adat.

“Bagian hak-hak masyarakat adat dan sebagainya itu bisa kita maksimalkan di reforma agrarianya, sehingga nanti tidak tumpang tindih dengan RUU Masyarakat Adat. Ini saya lihat belum ada di sini,” tegas Martin.

Diketahui, pada Mei 2026, Baleg melakukan penyerapan aspirasi di Bali dan sejumlah daerah lain. Bali disebut sebagai salah satu wilayah yang memiliki kesiapan dalam penerapan hukum adat. 

Selanjutnya, pada Juni 2026, Baleg melaksanakan rapat pleno penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat, sebagaimana tercantum dalam agenda siaran rapat DPR.

Terbaru, pada Agustus 2026, Ketua Baleg Bob Hasan menyampaikan komitmen untuk menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan dalam kegiatan yang membahas integrasi data masyarakat adat. (red/ist)

“Terkait jumlah penumpang yang ditemukan, saat ini kita berhasil menemukan satu penumpang yang Alhamdulillah selamat. Jadi total yang sudah ditemukan berjumlah 114 orang, dengan rincian 108 penumpang selamat dan 6 orang meninggal dunia,” ujar Menhub Dudy dalam konferensi pers yang digelar di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (14/9).

Menhub Dudy menjelaskan bahwa personel gabungan yang melakukan operasi pencarian saat ini jumlahnya bertambah, yakni lebih dari 600 personel. Dengan jumlah tersebut, ia berharap proses pencarian penumpang dapat semakin optimal, sehingga mampu menemukan lebih banyak lagi penumpang yang selamat.

“Saya berharap cuaca di lokasi kejadian dalam kondisi baik, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Saya juga terus mengingatkan agar seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan perkuat koordinasi di lapangan,” terang Menhub.

Menhub Dudy juga menyampaikan, untuk penumpang selamat yang membutuhkan penanganan medis, maka penumpang tersebut akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara penumpang selamat yang kondisinya cukup baik, maka akan diserahkan kepada pihak operator pelayaran untuk kemudian diantarkan ke rumah masing-masing.

Terkait kondisi kapal, Menhub Dudy menerangkan bahwa KMP Virgo Transport 8 pada dasarnya tidak kelebihan muatan saat melakukan pelayaran. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, kapasitas kapal tersebut tidak terisi maksimal.

“Perlu diketahui, KMP Virgo Transport 8 berlayar dalam kondisi tidak overload. Namun demikian, kita tunggu investigasi menyeluruh dari KNKT untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut,” tutur Menhub.

Sebagai informasi, pihak KNKT saat ini sudah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi awal. Secara paralel, KNKT sudah melakukan pengumpulan data terkait spesifikasi kapal hingga wawancara dengan penumpang serta crew yang selamat.

Turut hadir dalam konferensi pers ini, Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. (red/ist)

MT Mauhau yang tengah berlayar dari Banjarmasin menuju Tuban menerima informasi mengenai kejadian tersebut melalui radio VHF. Mengetahui adanya kapal yang tenggelam di sekitar wilayah pelayarannya, nakhoda dan awak kapal MT Mauhau segera melakukan respons dengan mendatangi lokasi dan membantu proses evakuasi korban.

Hingga laporan terakhir, sebanyak 16 orang berhasil dievakuasi ke atas MT Mauhau, termasuk nakhoda KMP Virgo Transport 08. Salah satu korban dilaporkan mengalami luka pada bagian kaki dan saat ini mendapatkan penanganan dari awak kapal MT Mauhau.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan bahwa aksi penyelamatan tersebut merupakan bentuk profesionalisme, kepedulian dan komitmen insan Pertamina untuk mengutamakan keselamatan serta membantu sesama, khususnya dalam situasi darurat di wilayah operasi dan pelayaran.

“Begitu menerima informasi adanya kapal yang tenggelam, Nakhoda dan crew MT Mauhau segera mengambil langkah untuk membantu proses penyelamatan. Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, dan kami bersyukur hingga saat ini 16 korban telah berhasil dievakuasi ke atas kapal,” ujar Kitty.

Dalam prosesnya, MT Mauhau juga telah berkoordinasi dengan Basarnas Banjarmasin. Tim Basarnas saat ini bergerak menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan proses pencarian dan evakuasi. Sejumlah kapal lain, termasuk TB TCP 205 dan KMP Haidar, juga turut membantu proses penyelamatan.

Kitty menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memantau perkembangan proses evakuasi. Awak MT Mauhau juga memastikan para korban yang telah diselamatkan mendapatkan penanganan awal berupa makanan, minuman, serta bantuan sesuai kebutuhan selama menunggu proses evakuasi berikutnya.

“Kami terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh pihak yang terlibat. Fokus kami saat ini adalah memastikan para korban yang telah dievakuasi mendapatkan penanganan dengan baik dan mendukung proses pencarian terhadap korban lainnya,” tutup Kitty.

MT Mauhau merupakan kapal milik Pertamina Patra Niaga yang pada saat kejadian sedang dalam perjalanan menuju Tuban.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keselamatan pelayaran dan kepedulian sosial, Pertamina Patra Niaga senantiasa mendorong seluruh awak kapal dan pekerja untuk memberikan respons terbaik ketika menghadapi kondisi darurat di laut. (red/ist)

“Atas nama Pemerintah, kami mengungkapkan duka cita yang mendalam atas tragedi ini. Bagi korban yang meninggal dunia, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kepada korban selamat, saya berharap dapat segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian, prioritas kami saat ini adalah mencari dan menyelamatkan sebanyak mungkin penumpang beserta awak kapal KMP Virgo Transport 8. Adapun bagi penumpang yang telah berhasil ditemukan, kami akan segera berikan pertolongan semaksimal mungkin,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menyampaikan, KMP Virgo Transport 8 yang dinakhodai oleh Arief Yunianto bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada 12 September 2026 pukul 06.52 dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut sebanyak 243 orang.

“Hingga sore hari ini, Basarnas berhasil mengevakuasi 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Sebanyak 136 penumpang masih dalam proses pencarian,” terangnya.

Terkait penyebab kecelakaan, Menhub Dudy menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Ia meminta seluruh pihak untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada KNKT untuk bekerja secara profesional, independen, dan berbasis fakta.

“Kami tidak ingin mendahului investigasi KNKT. Yang terpenting, semoga penyebab kecelakaan ini dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di kemudian hari,” tutur Menhub.

Menhub Dudy mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Basarnas, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga kesehatan, para operator kapal, serta seluruh unsur terkait yang telah bekerja sama dalam operasi kemanusiaan ini. Ia juga menuturkan bahwa Kementerian Perhubungan telah membuka Posko Terpadu di Pelabuhan Trisakti guna mempermudah koordinasi, penyelamatan, dan pendataan.

“Terima kasih kepada Pelindo yang telah membantu menyiapkan Posko Terpadu ini. Saya berharap seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, diharapkan segera melaporkan informasi tersebut kepada petugas posko,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam konferensi pers ini, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud serta Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i. (red/ist)

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan Menkeu Suahasil dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. (red/ist)

“Kita sama-sama tahu bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis, dengan pergerakan transportasi yang tergolong sibuk. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terkait aspek keselamatan di sektor transportasi,” ujar Menhub Dudy di Kantor Otoritas Bandara wilayah III, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/9).

Menhub Dudy menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk mematuhi pedoman yang telah dikeluarkan, yakni Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2026 tentang Peningkatan Keselamatan pada Sarana dan Prasarana Transportasi.

“Keselamatan adalah hal yang tak bisa ditawar. Jadikan keselamatan sebagai sebuah budaya, bukan sekadar kepatuhan. Saya minta seluruh jajaran UPT Kementerian Perhubungan di wilayah Jawa Timur untuk meningkatkan keselamatan di semua moda transportasi dan memastikan seluruh layanan transportasi berjalan aman, nyaman, serta lancar,” terang Menhub Dudy.

Sebagai informasi, Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2026 memuat sejumlah pedoman penting terkait keselamatan transportasi, antara lain: pemeriksaan kelaikan secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana transportasi sesuai kewenangan, pemeriksaan kelaikan secara random terhadap sarana transportasi sebelum berangkat dan tiba, pengawasan terhadap kepatuhan sistem keselamatan para operator sarana dan prasarana transportasi, serta pengawasan terhadap perawatan sarana transportasi sesuai tata cara yang ditetapkan.

Berikutnya, evaluasi berkala terhadap prasarana transportasi sesuai standar operasional dan prosedur, koordinasi dan tindakan dini jika ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan, pembinaan kepada aparatur pemerintahan atau operator sarana transportasi agar memahami tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan kepada seluruh aparat UPT agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menhub Dudy meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Darat untuk fokus melakukan pengawasan pada kelaikan kendaraan, kepatuhan operator terhadap regulasi, serta kondisi prasarana. Di sektor transportasi laut, ia minta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan pelayaran, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta kelaikan kapal yang beroperasi.

Kemudian di sektor transportasi udara, Menhub Dudy meminta jajaran Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan, kesiapan fasilitas bandara, serta kepatuhan operator terhadap regulasi. Adapun di sektor perkeretaapian, ia meminta seluruh jajaran Ditjen Perkeretaapian untuk mengawasi operasional perjalanan kereta api, pemeriksaan sarana dan prasarana secara rutin, serta mitigasi risiko di titik-titik rawan bencana.

Menhub juga meminta seluruh jajaran untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya budaya keselamatan. Ia pun berjanji akan melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh langkah yang telah diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya pengguna transportasi umum.

“Saya berharap insiden kecelakaan transportasi dapat dicegah dengan kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan yang konsisten dari seluruh jajaran Kemenhub. Kita harus samakan persepsi bahwa tujuan bersama kita adalah mewujudkan sistem transportasi nasional yang selamat, andal, dan berkelanjutan,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. (red/ist)

Temuan tersebut diperoleh pada pukul 08.55 WIB di sekitar 5,5 NM barat laut Suar Tanjung Cikoneng. Namun belum dapat dipastikan apakah pelampung tersebut milik para jurnalis yang hilang kontak.

Dalam pelaksanaan operasi, TNI Angkatan Laut bersama unsur SAR gabungan dari Basarnas, Polri, serta unsur pendukung lainnya terus melakukan penyisiran di sektor pencarian yang telah ditentukan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan material.

Operasi SAR tersebut dilaksanakan untuk mencari delapan orang yang masih dalam pencarian, terdiri dari kapten kapal, ABK, guide, serta lima orang jurnalis.

Setelah seluruh kegiatan pencarian hari keenam selesai, unsur KRI melaksanakan labuh jangkar atau sandar dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mengutamakan keselamatan personel serta material. Operasi pencarian akan kembali dilanjutkan pada hari ketujuh, Senin (14/9).

TNI Angkatan Laut bersama unsur SAR gabungan akan terus melaksanakan upaya pencarian secara optimal dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas operasi. Sinergi antarlembaga juga terus diperkuat untuk mendukung proses pencarian hingga seluruh korban dapat ditemukan, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. (red/ist)

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan peningkatan antrean di sejumlah SPBU terjadi seiring kenaikan permintaan yang cukup signifikan, terutama pada BBM subsidi, yang kemudian diperkuat oleh perubahan pola konsumsi dan pembelian masyarakat secara bersamaan.

“Pertamina terus meningkatkan pasokan BBM ke Terminal BBM untuk memperkuat suplai BBM ke Makassar agar ketersediaan dapat terjaga pada level yang aman. Untuk merespons peningkatan permintaan tersebut, kami meningkatkan penyaluran, mengoptimalkan operasional SPBU, serta memperkuat distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan penyesuaian pasokan secara cepat sesuai kebutuhan,” ujar Kitty.

Peningkatan kebutuhan BBM subsidi juga tercermin dari kebutuhan Solar JBT yang meningkat sekitar 10–15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Pertamina Patra Niaga terus mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut melalui penyesuaian penyaluran dan penguatan distribusi sesuai kondisi di masing-masing wilayah.

Selain meningkatkan penyaluran, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan operasional mobil tangki selama 24 jam untuk mempercepat pengiriman dan pengisian stok BBM di SPBU, serta melakukan rekonfigurasi kapasitas pelayanan melalui penambahan nozzle Pertalite di sejumlah SPBU. Pertamina Patra Niaga juga mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam di Makassar. Penguatan operasional ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pertamina Patra Niaga juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap stok, penyaluran, dan kondisi operasional SPBU. Penyesuaian distribusi dilakukan secara berkala untuk memastikan pasokan BBM tersedia di titik-titik yang membutuhkan.

“Kami terus melakukan monitoring dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan. Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan merata,” kata Kitty.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga keandalan pasokan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sulawesi Selatan tetap terpenuhi. (red/ist)

“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada jajaran Polda Metro Jaya atas keberhasilannya mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi di balik kericuhan unjuk rasa,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/9/2026)

Ia menegaskan, tindakan melibatkan maupun mengeksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa bukan hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi serta merusak ruang penyampaian aspirasi publik. Menurutnya, aksi demonstrasi yang semestinya berlangsung damai, tertib, dan bermartabat tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu kerusuhan.

Habiburokhman menilai, dugaan eksploitasi anak dalam kericuhan tersebut perlu diusut secara mendalam guna memastikan fakta hukum dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Penanganan perkara juga harus mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan yang semestinya dijauhkan dari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya.

“Penyelidikan mendalam perlu terus dilanjutkan untuk membongkar motif utama di balik aksi kerusuhan tersebut, termasuk menelusuri secara tuntas keterlibatan pihak-pihak tertentu sebagai dalang atau penyandang dana,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Habiburokhman mendorong agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban umum, memastikan akuntabilitas penegakan hukum, sekaligus mencegah terulangnya praktik eksploitasi anak dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Di sisi lain, maraknya dugaan kekerasan yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan 27 Agustus lalu, termasuk meninggalnya seorang warga di kawasan Pejompongan, menunjukkan pentingnya pengusutan secara menyeluruh terhadap seluruh peristiwa yang terjadi. Penegakan hukum tidak hanya perlu diarahkan pada dugaan eksploitasi anak, tetapi juga harus memastikan setiap dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia ditangani secara transparan, profesional, dan berdasarkan fakta hukum. (red/ist)

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, setelah episode erupsi menerus berakhir, tercatat sebanyak 14 kali erupsi Strombolian.

"Erupsi Strombolian merupakan salah satu karakteristik aktivitas Gunung Anak Krakatau. Munculnya kembali erupsi Strombolian menunjukkan bahwa episode erupsi menerus telah berakhir. Namun, aktivitas vulkanik masih berlangsung sehingga masyarakat tetap perlu waspada dan mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan," ujar Lana.

Erupsi Strombolian merupakan erupsi berupa letupan-letupan yang terjadi secara berkala akibat pelepasan gas dari magma. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan lontaran material pijar dan abu vulkanik di sekitar kawah.

Hasil pemantauan Badan Geologi menunjukan aktivitas gempa permukaan yang terekam melalui gempa frekuensi rendah dan gempa hybrid / fase banyak masih mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun, gempa vulkanik mengalami peningkatan dibanding kondisi rata-rata rekaman Gempa Vulkanik Gunungapi Anak Krakatau.

Peningkatan gempa vulkanik dalam menunjukkan masih berlangsungnya pergerakan atau suplai magma dari bagian yang lebih dalam. Kondisi tersebut membuat potensi terjadinya erupsi kembali masih tinggi meskipun intensitas erupsi di permukaan saat ini telah menurun.

Pemantauan Tetap Berjalan

Di tengah perubahan aktivitas tersebut, Badan Geologi memastikan pemantauan Gunung Anak Krakatau tetap berjalan. Sejumlah peralatan pemantauan memang terdampak akibat aktivitas erupsi, tetapi pengamatan tetap dilakukan melalui stasiun yang masih berfungsi, pengamatan visual, serta parameter pemantauan lainnya.

"Pemantauan Gunung Anak Krakatau tetap dapat dilakukan secara berkelanjutan. Data dari peralatan yang masih berfungsi terus diterima dan dianalisis sebagai dasar evaluasi tingkat aktivitas serta rekomendasi," jelas Lana.

Badan Geologi juga menyiapkan pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian peralatan yang terdampak. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi aktivitas gunung api, cuaca, dan keselamatan petugas.

"Keselamatan personel menjadi prioritas. Petugas baru akan diterjunkan setelah kondisi memungkinkan dan seluruh prosedur keselamatan terpenuhi," tegasnya.

Masyarakat Diminta Tetap Waspada

Dengan status Level III (Siaga), masyarakat, wisatawan, nelayan, dan pelaku aktivitas pelayaran diminta tidak mendekati atau melakukan kegiatan dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Potensi bahaya yang perlu diwaspadai meliputi lontaran material pijar, abu vulkanik, serta kemungkinan awan panas di sekitar tubuh gunung.

Masyarakat yang terdampak hujan abu juga dianjurkan menggunakan masker, melindungi mata, menutup sumber air bersih, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat paparan abu meningkat.

"Karena Krakatau gunung api aktif, menurunnya intensitas erupsi di permukaan bukan berarti aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau akan berhenti. Tetap waspada, patuhi radius rekomendasi, dan ikuti informasi resmi pemerintah," terang Lana.

Badan Geologi mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat diperoleh melalui kanal resmi Badan Geologi dan MAGMA Indonesia.

Personel Korpasgat yang tergabung dalam Tim Alpha Satuan Tugas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah bersama personel TNI AL dan TNI AD melaksanakan penanganan karhutla di Lapangan Tembak Km 21, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Drone termal digunakan untuk membantu menemukan titik api yang berada di lokasi, termasuk area yang sulit dijangkau secara langsung.

Kapten Pas M. Hermanto Saputra, S.Tr.Han Pasipers Yon Hanud 12 Pasgat selaku Komandan Tim Alpha Satuan Tugas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa perangkat termal membantu personel mengetahui lokasi titik api sehingga penanganan dapat diarahkan pada area yang membutuhkan pemadaman.

Setelah titik api terdeteksi, personel melaksanakan pemadaman dengan menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Selain apar, Tim Alpha juga dibekali fireball sebagai peralatan pendukung untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani menggunakan selang pemadam.

Kondisi medan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemadaman. Ketika selang tidak dapat menjangkau titik api, personel memanfaatkan peralatan pendukung untuk membantu mempercepat proses pemadaman.

"Pemanfaatan drone termal yang dipadukan dengan kemampuan personel di lapangan menjadi bagian dari upaya Korpasgat mendukung penanganan karhutla secara efektif. Sinergi bersama unsur TNI lainnya juga terus dilakukan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana S.T., M.M. (red/ist)

Laporan WALHI didasarkan pada temuan sejumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi dengan minimal 10 titik panas yang teridentifikasi berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, baik pada kawasan yang dikuasai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Temuan tersebut merupakan indikasi awal yang perlu segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pemeriksaan lapangan, penyelidikan, serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan WALHI menjadi momentum untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menjalankan pesan Presiden Prabowo agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api dan penanganan dampak asap. Pemerintah perlu memastikan bahwa korporasi yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran diperiksa secara serius dan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran atau lalai menjalankan kewajibannya.

“Kami membawa data ini kepada Presiden sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap pernyataan Presiden untuk menindak tegas pelaku karhutla. Sekarang bola ada di tangan pemerintah. Data sudah disampaikan, dan kami menunggu tindakan konkret: perusahaan diperiksa, pelanggaran ditindak, dan korporasi yang terbukti bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan,” ujar Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI.

WALHI juga menilai bahwa pendekatan penegakan hukum harus dilakukan secara setara. Selama ini, masyarakat di sekitar kawasan rawan karhutla kerap menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, sementara tanggung jawab pemegang konsesi kurang menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Padahal, perusahaan memiliki kendali atas wilayah usaha dan kewajiban untuk melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Presiden Harus Pastikan Tidak Ada Pembiaran terhadap Korporasi

WALHI mendesak Presiden Prabowo untuk memastikan laporan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Presiden harus menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dilaporkan serta menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.

“Harus ada tindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau lalai, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Presiden juga harus membuka hasil pemeriksaan dan penindakan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan memastikan wilayah yang terbakar mendapatkan pemulihan ekologis serta masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pemulihan atas hak-haknya,” tegas Umi.

Selanjutnya, WALHI akan terus memantau dan mengawal tindak lanjut pemerintah atas laporan ini serta mendorong keterbukaan informasi mengenai proses verifikasi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan. (red/ist)

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan KPAI, rentetan kasus dugaan keracunan makanan terkait MBG terus meluas. Sepanjang September 2026, insiden fatal dilaporkan terjadi di Sidoarjo, Rembang, Jombang, dan Kota Solo. Kasus ini menambah panjang daftar kelalaian setelah sebelumnya insiden serupa juga ditemukan di Jayapura dan Semarang.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, gelombang keracunan dilaporkan berdampak pada sedikitnya 512 santri. Pasca-insiden tersebut, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait langsung dihentikan sementara. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program secara terbuka mengakui adanya kelalaian fatal dalam manajemen waktu produksi dan durasi distribusi makanan ke penerima manfaat.

Keselamatan Anak Adalah 'Garis Merah'

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa runtutan kasus keracunan massal ini tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai problem teknis semata. Menurutnya, ada kelonggaran sistemik yang membahayakan nyawa anak-anak Indonesia.

"Kita sedang berhadapan dengan persoalan keselamatan anak, tata kelola negara, lemahnya pengawasan, pembiayaan, hingga penegakan hukum. Ketika kejadian terus berulang di berbagai titik, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang salah di lapangan, melainkan mengapa sistem pencegahan kita gagal total menahan kasus serupa agar tidak terulang kembali," ujar Jasra Putra dalam keterangan resminya di Jakarta.

KPAI menggarisbawahi bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang menyasar kelompok rentan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan program sama sekali tidak boleh hanya diukur dari angka statistik produksi atau kecepatan distribusi logistik. Nilai utama yang tidak boleh ditawar adalah aspek keamanan, kelayakan konsumsi, serta jaminan bahwa makanan tersebut tidak mengancam kesehatan anak.

"Jangan sampai ambisi mengejar target distribusi justru dibayar mahal dengan meningkatnya risiko fatal pada anak. Negara hadir untuk memenuhi hak anak, bukan memindahkan risiko bahaya kepada mereka," kata Jasra menyuarakan kritik tajamnya.

Soroti Dapur Tanpa Sertifikat Laik Higiene

Salah satu temuan paling krusial yang disorot KPAI adalah masih beroperasinya sejumlah dapur umum atau SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ironisnya, meski tidak memiliki legalitas standar keamanan pangan, dapur-dapur tersebut tetap mendapat lampu hijau untuk menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah.

KPAI menuntut transparansi penuh dari pemerintah mengenai mekanisme pelibatan vendor dapur tersebut. Jasra menilai, pembiayaan terhadap dapur non-sertifikasi merupakan bentuk pelanggaran tata kelola anggaran negara yang serius.

"Jika masih banyak dapur tak berizin SLHS tetapi tetap beroperasi dan mencairkan anggaran publik, berarti ada malpraktik tata kelola. Pemerintah dan BGN harus menjelaskan secara terbuka kepada publik: atas dasar apa dapur yang tidak memenuhi standar keselamatan fisik itu dinyatakan layak melayani anak-anak kita?" cecar Jasra.

Terkait hal tersebut, KPAI mendesak BGN segera membuka data riil mengenai jumlah dapur tanpa SLHS yang masih beroperasi, alasan kebijakan itu diizinkan, serta batas waktu pemenuhan standardisasi. KPAI meminta sistem kemitraan dirombak total; pencairan anggaran belanja negara wajib dikunci dan hanya diberikan kepada SPPG yang lolos uji klinis, memiliki kapasitas dapur yang memadai, serta mematuhi legalitas keamanan pangan. Anggaran negara harus tunduk pada asas keselamatan, bukan berjalan mendahului izin kelayakan.

Independensi Pengawasan dan Hukum Tanpa Lobi

Mengingat skala Program MBG yang masif dan melibatkan perputaran dana raksasa, KPAI mengingatkan potensi terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest). Program ini mengaitkan banyak aktor lintas sektor, mulai dari penyedia pangan swasta, birokrat daerah, dinas kesehatan, aparat penegak hukum, hingga pihak sekolah.

Untuk menjaga objektivitas, KPAI mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap struktur kepemilikan dan hubungan kelembagaan yayasan atau SPPG pelaksana. Audit ini dinilai penting terutama jika terdapat indikasi keterlibatan atau kedekatan kepemilikan dengan pejabat publik, anggota legislatif, aparatur sipil negara (ASN), maupun personel TNI dan Polri yang memiliki fungsi pengawasan.

"Ini bukan tuduhan membabi buta, melainkan langkah mitigasi. Publik harus diyakinkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum berjalan berbasis bukti materiil, bukan atas dasar kuat atau lemahnya jaringan lobi politik seseorang," tutur Jasra.

KPAI mendukung penuh langkah BGN yang telah menyerahkan kasus dugaan tindak pidana keracunan ini kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, KPAI menegaskan proses hukum wajib berjalan transparan, profesional, dan berorientasi pada pemulihan hak korban, termasuk pemenuhan ganti kerugian atau restitusi sesuai regulasi yang berlaku.

Tragedi Kabupaten Karo: Dampak Jangka Panjang Korban

KPAI memberikan perhatian khusus pada dampak pasca-keracunan yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam evaluasi bersama pemerintah daerah setempat, terungkap fakta mengejutkan bahwa penderitaan anak-anak tidak serta-merta berakhir setelah mereka dinyatakan keluar dari rumah sakit.

Sebagian anak dilaporkan mengalami efek kesehatan kronis yang berulang dan harus kembali masuk ruang perawatan. Tidak hanya fisik, dampak insiden ini meluas ke ranah psikologis, mengganggu keberlanjutan proses pendidikan anak, hingga memukul kondisi ekonomi keluarga korban.

Bahkan, data dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) mencatat temuan sangat memprihatinkan: dampak racun pada sebagian korban di Karo telah berkembang menjadi kondisi disabilitas berat. Tekanan psikososial yang masif pasca-kejadian dilaporkan sangat membebani pihak keluarga, bahkan KPAI menerima laporan adanya anggota keluarga korban yang meninggal dunia akibat depresi dan beban berat mengurus kondisi anak yang memburuk secara berkelanjutan.

"Kondisi di Karo adalah alarm keras. Penanganan korban keracunan pangan MBG tidak boleh bersifat hit-and-run atau berhenti saat pasien keluar dari ruang IGD. Anak-anak membutuhkan pemantauan medis pascarawat secara berkala, pendampingan psikososial, bantuan perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi bagi keluarga yang mendampingi," desak KPAI.

Mayoritas keluarga korban berasal dari kelas ekonomi rentan. Ketika ruang kerja orang tua tersita dan biaya transportasi medis membengkak demi mengobati anak yang keracunan akibat program negara, maka negara wajib bertanggung jawab penuh secara materiil. Biaya sosial akibat abainya keamanan pangan jauh lebih mahal ketimbang nilai makanan itu sendiri.

Perkuat Respons Darurat di Tingkat Daerah

Sebagai langkah konkret jangka pendek, KPAI meminta pemerintah memangkas rantai birokrasi dalam penanganan darurat medik di lapangan. Ketika gejala keracunan massal terdeteksi di lingkungan sekolah atau pesantren, respons penyelamatan nyawa harus dilakukan seketika.

Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, dan lembaga perlindungan anak setempat wajib menyusun Standard Operating Procedure (SOP) kontingensi yang jelas dan terintegrasi. SOP tersebut harus memuat kepastian alur rujukan medik, pembagian tugas penanganan taktis, dan jaminan pembebasan seluruh biaya perawatan tanpa hambatan administratif.

"Anak-anak berada di sekolah dan komunitas lokal mereka. Dalam situasi kritis di mana nyawa menjadi taruhan, respons medis tidak boleh lumpuh hanya karena harus menunggu instruksi, petunjuk teknis, atau keputusan dari pemerintah pusat. Yang dibutuhkan anak-anak saat terjadi krisis pangan di lapangan adalah pertolongan pertama yang cepat, tepat, dan taktis—bukan rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit," tegas Jasra menutup keterangannya.

Pemerintah diingatkan bahwa menyukseskan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis tidak boleh mengorbankan aspek fundamental perlindungan anak. Perbaikan sistemik dari hulu hingga hilir harus segera dieksekusi sebelum program ini justru berubah menjadi ancaman kolektif bagi generasi masa depan Indonesia. (red/ist)

Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan dirinya bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, telah menjenguk dan melihat langsung kondisi penerima manfaat yang menjalani perawatan. Hingga siang atau sore hari saat peninjauan dilakukan, sebanyak 59 orang masih menjalani perawatan dan seluruhnya dalam kondisi yang terus membaik.

“Kami bersama Bapak Plt. Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai dengan siang atau sore hari ini, masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan,” ujar Trenggono, Kamis (10/9).

Untuk memastikan seluruh penerima manfaat terdampak mendapatkan penanganan secara optimal, BGN bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan perawatan, termasuk memastikan tidak ada kendala dalam pembiayaan.

“Yang jelas semua akan ditangani oleh pemerintah daerah maupun dari BGN. Jadi, tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua baik dari pemda maupun BGN,” katanya.

Wakil Kepala BGN saat menjenguk korban insiden keamanan pangan di Pati

Selain memastikan penanganan terhadap penerima manfaat berjalan dengan baik, Trenggono menegaskan kejadian tersebut menjadi perhatian BGN untuk terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan setiap makanan yang disiapkan melalui program MBG dapat diberikan secara aman kepada penerima manfaat.

“Harapannya tentu tidak ada lagi makanan MBG yang disiapkan menimbulkan kejadian seperti ini,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pati memandang keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menangani kejadian tersebut. Atas dasar itu, pemerintah daerah mengambil langkah penanganan secara langsung dan berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan kondisi penerima manfaat segera tertangani.

“Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, langkah penanganan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung perbaikan pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan setiap SPPG mampu menjalankan pelayanan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. (red/ist)

​Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

​Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

​Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

​“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

​Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

​Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

​Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.

​Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.

​Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan dengan aman serta berkelanjutan.

​“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.

​Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi bukan hanya berkaitan dengan keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

​Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.

​Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

​Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. (red/ist)

Kepala BGN, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Mas Dar, di Jakarta (10/9).

Pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG ,” jelasnya.

Mas Dar menambahkan, BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.

Menurutnya, pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Dengan demikian, layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. (red/ist)

"Pada saat tanah itu sudah dikuasai oleh warga, tiba-tiba muncul atas nama negara untuk diambil alih. Nah sekarang kan banyak sekali kejadian-kejadian pada saat masyarakat sudah punya surat hak milik tiba-tiba ada (klaim dari satgas) untuk dikembalikan ke negara," paparnya dalam wawancara kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Baleg ke Kota Serang, Provinsi Banten, Jumat (11/09/2026).

Tingginya urgensi penyelesaian sengketa agraria ini menjadi salah satu aspirasi utama yang diserap Baleg saat Kunjungan Kerja. Melihat karut-marutnya sengketa pertanahan ini, Arif bahkan membuka peluang bagi DPR untuk merumuskan pembentukan lembaga peradilan yang spesifik menangani konflik agraria. 

"Bisa saja mungkin dibikin pengadilan agraria. Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, tapi ini fokus mungkin untuk menangani masalah konflik agraria yang terjadi dan banyak terjadi di Indonesia," ucap Arif yang juga Anggota Komisi IV tersebut.

Senada dengan hal itu, Anggota Baleg DPR RI lainnya, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa konstitusi menjamin bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Oleh karena itu, RUU Reforma Agraria, menurutnya, harus berani membatasi dominasi investasi yang tidak berkeadilan. Jazuli mengingatkan agar pendistribusian lahan benar-benar memprioritaskan masyarakat kecil. 

"Saya tidak anti-pemilik modal, saya tidak anti-investasi, tapi jangan sampai investor itu terlalu mencengkeram dan menguasai tanah-tanah, lalu yang akan menjadi korbannya adalah masyarakat-masyarakat miskin," tegas Jazuli di kesempatan serupa.

Di sisi lain, ia  juga memberikan catatan kritis kepada masyarakat penerima redistribusi lahan. Ia menyayangkan praktik penjualan kembali tanah hasil pemberian negara yang justru mencederai prinsip pemerataan keadilan itu sendiri.

"Mereka-mereka yang telah mendapatkan tanah ini sebaiknya tidak dijual. Kan banyak juga ya, HGU yang sudah lewat kemudian dibagikan ke masyarakat, masyarakat jual lagi. Ini juga satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan prinsip bagaimana pemerataan dan keadilan tanah," pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (red/ist)

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini atas sambutan dan keramahtamahan yang diberikan kepada delegasi Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan PM Modi dalam memimpin BRICS.

“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan Ketua BRICS tahun ini atas sambutan hangat serta keramahan luar biasa yang diberikan kepada delegasi kami. Saya juga ingin memberikan apresiasi atas kepemimpinan hebat yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam memimpin BRICS,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyebut keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menjadi sebuah kehormatan, mengingat Indonesia merupakan anggota baru dalam organisasi tersebut. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada para pendiri BRICS yang telah menerima Indonesia dalam waktu yang cepat untuk menjadi bagian dari organisasi yang merepresentasikan sebagian besar populasi dunia.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk hadir di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini. Kami adalah anggota baru BRICS, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendiri BRICS yang telah menerima kami dengan sangat cepat sebagai anggota organisasi baru yang hebat ini, yang mewakili separuh dari populasi manusia,” kata Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebersamaan di antara negara-negara BRICS akan memperkuat posisi dan ketahanan masing-masing negara. Menurut Presiden Prabowo, kekuatan suatu negara pada dasarnya berawal dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita—lewat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, menjamin pasokan energi yang mereka perlukan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera. Begitulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri,” tuturnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan tersebut penting agar negara memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakannya secara mandiri. Indonesia, kata Presiden, tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu, sehingga penguatan fondasi nasional menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan.

“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” ujar Presiden Prabowo.

Dengan fondasi yang kuat, Presiden Prabowo meyakini BRICS dapat terus memperluas dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan negara-negara anggotanya. Salah satu bidang yang dinilai strategis adalah energi, khususnya melalui penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi antarwilayah.

“Energi adalah salah satu contoh yang jelas. Kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan,” kata Presiden Prabowo.

Melalui BRICS, Indonesia mendorong lahirnya kerja sama konkret yang memperkuat ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan ekonomi. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan negara-negara anggota, tetapi juga menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya. (red/ist)

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

“Satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana iklim investasi tetap kondusif. Stabilitas kamtibmas dan keamanan menjadi syarat utama,” ujar Kapolri.

Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

Kapolri mengatakan Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam dan pasar dalam negeri yang luas. Potensi tersebut harus diperkuat dengan iklim usaha yang sehat serta kepastian hukum.

Terpeliharanya keamanan kawasan industri tidak hanya memberikan rasa aman kepada pengusaha dan investor, tetapi juga menjamin keberlangsungan operasional perusahaan serta lapangan pekerjaan bagi para buruh.

Hal tersebut semakin penting di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi pada berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang kerja yang semakin luas.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir menjaga keamanan agar investasi dan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kapolri meminta para pelaku usaha tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar, premanisme, maupun kejahatan lain yang mengganggu aktivitas perusahaan.

Setiap laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri.

Selain keamanan, Kapolri menyebut hubungan industrial yang harmonis turut menentukan keberlangsungan dunia usaha. Setiap perbedaan antara pekerja dan perusahaan perlu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah.

Perusahaan diminta menaati aturan serta memenuhi hak-hak pekerja. Di sisi lain, pekerja diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan etos kerja untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.

Kapolri menilai kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan stabilitas keamanan merupakan tiga hal yang harus dijaga secara seimbang.

“Dengan semangat persatuan, kemitraan, saling menghormati, dan gotong royong, mari kita wujudkan dunia usaha yang maju, pekerja yang semakin sejahtera, dan stabilitas kamtibmas yang terjaga,” pungkas Kapolri. (red/ist)

Latihan yang mengusung tema “Koopsudnas beserta Satuan Jajarannya Siap Melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dan Pengamanan Ruang Udara (Opsgakkumpamrud) di Wilayah Kodau I dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AU” tersebut dibuka secara resmi oleh Pangkoopsudnas Marsdya TNI Minggit Tribowo, S.I.P.

Dalam amanatnya, Pangkoopsudnas menegaskan bahwa latihan PFD memiliki arti penting dalam meningkatkan kesiapan operasional satuan dalam menghadapi penanganan pesawat asing pasca-force down. Menurutnya, latihan juga menjadi sarana untuk memastikan setiap unsur jajaran Koopsudnas memahami mekanisme, tugas, dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum dan Pengamanan Ruang Udara.

Pangkoopsudnas juga meninjau kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta unsur yang terlibat dalam skenario latihan.

Latihan tersebut sekaligus menguji penerapan Rencana Operasi Penegakan Hukum Pasca-Force Down “Gakkum Sakti-26” serta Prosedur Tetap Penegakan Hukum Pasca-Force Down Kodau I dan Lanud jajaran.

Selain itu, latihan diisi dengan sosialisasi Protap Force Down oleh Asops Kosek I dan Protap Pasca-Force Down oleh Kakum Koopsudnas. Kegiatan ini melibatkan tim Penyidik Udara, Korpasgat, Pomau, personel Kementerian dan Lembaga terkait, serta unsur pendukung lainnya.

Melalui latihan ini, Koopsudnas terus memantapkan kesiapan personel dan sinergi antarunsur dalam melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan ruang udara secara profesional, terkoordinasi, dan sesuai prosedur. (red/ist)

Diberitakan Kantor Berita Antara, Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH mengatakan helikopter HR-3601 diberangkatkan dari Skuadron 400 Lanudal Juanda pada pukul 08.22 WIB untuk mendukung Kantor SAR Banjarmasin dalam operasi pencarian.

"Helikopter HR-3601 diawaki lima orang kru dan membawa dua orang rescuer Kantor SAR Surabaya," kata Nanang di Surabaya, Minggu.

Ia menjelaskan helikopter tersebut diperkirakan tiba di Banjarmasin sekitar pukul 10.31 WIB untuk selanjutnya berkoordinasi dengan SAR Mission Coordinator (SMC) operasi SAR yakni Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana.

Sebelumnya, kata dia, Kantor SAR Surabaya juga memberangkatkan KN SAR 249 Permadi dari Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak pada pukul 08.30 WIB menuju area pencarian.

"KN SAR 249 Permadi berangkat diawaki oleh 11 orang kru kapal dan membawa empat orang rescuer Kantor SAR Surabaya serta dua orang Polairud Polda Jatim," ucapnya.

Dengan kecepatan 14 knot, lanjutnya, KN SAR 249 Permadi diperkirakan tiba di area pencarian pada pukul 21.30 WIB untuk mendukung operasi pencarian kapal yang diketahui membawa 243 orang tersebut.

Menurut Nanang, Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 01.00 WIB setelah sebelumnya menghadapi kondisi cuaca buruk saat dalam perjalanan menuju Banjarmasin.

Kantor SAR Banjarmasin yang menerima informasi tersebut kemudian memberangkatkan satu tim penyelamatan menuju Dermaga SAR Basirih pada pukul 04.30 WITA untuk melanjutkan perjalanan ke perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksmana 241.

"Tim tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima jam untuk mencapai lokasi perkiraan posisi terakhir Kapal Virgo Transport 8," tuturnya.

Selain SAR Surabaya, personel Pos SAR Sumenep juga berkoordinasi dengan SROP Masalembu untuk melakukan pemapelan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

Menurut dia, pemapelan dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai hilangnya Kapal Virgo Transport 8 sehingga kapal yang menemukan tanda-tanda keberadaan kapal tersebut dapat segera memberikan informasi kepada tim SAR gabungan.

"Hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan dengan melibatkan unsur SAR gabungan dan dukungan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian," ujarnya. (red/ist)

Kegiatan yang diikuti ratusan insan jurnalis di Jakarta dan sekitarnya ini bertujuan untuk mendoakan tim pencari agar dapat menemukan kedelapan orang yang hilang kontak tersebut secepatnya dengan kondisi selamat. Doa bersama digelar serentak oleh seluruh PFI se-Indonesia.

Ketua PFI, Dwi Pambudo, berharap tim pencarian segera menemui titik terang.
 “Semoga segala upaya yang telah dilakukan tim pencari, serta panjatan doa dari semuanya dapat berbuah kabar yang terbaik," ujar Dwi Pambudo.

Sekjen PFI Jakarta, Eusebio Chrysnamurti juga mengatakan bahwa kegiatan doa bersama ini mengajak teman-teman jurnalis dan seluruh masyarakat sebagai bentuk solidaritas serta memberikan dukungan untuk hasil terbaik dalam proses pencarian para kedelapan orang hilang tersebut.

"Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan memberikan doa. Kami berharap dengan doa-doa ini, tim pencari mendapatkan kemudahan, keselamatan dan menemukan 5 rekan kami beserta 3 awak kapal yang menyertai," ujar Eusebio.

Sebelumnya, berdasarkan laporan kronologi resmi dari Basarnas, rombongan yang terdiri dari 5 orang jurnalis bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, menggunakan speedboat pada Senin, 7 September 2026
sekitar pukul 14.00 WIB. Komunikasi terakhir tercatat pada pukul 14.42 WIB saat salah satu jurnalis mengirimkan titik lokasi terakhir (share location) kepada rekan anggota PFI yaitu Putra M. Akbar di Lampung dengan Lokasi di antara Carita dan Gunung Anak Krakatau, sebelum akhirnya dinyatakan hilang kontak sepenuhnya pada pukul 18.13 WIB.

Identitas kelima jurnalis yang berada di dalam kapal tersebut adalah:
* M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Kantor Berita Antara)
* Ari Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com)
* Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id)
* Firdaus Wajidi (Jurnalis Anadolu Agency)
* Donal (Freelance)

Peresmian kerja sama ini dilakukan di ajang Indonesia Sports Summit di Jakarta International Convention Center, Sabtu (12/9). Kerja sama ini akan memberikan kesempatan bagi pesepak bola di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan pengembangan dengan pendekatan yang mengacu pada filosofi pembinaan Ajax.

Program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pemain, tetapi juga peningkatan kapasitas pelatih sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.

Untuk memperluas dampaknya, Ajax akan memberikan pelatihan kepada para pelatih di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan melibatkan pelatih dan tenaga profesional Ajax yang memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan filosofi dan metode pembinaan klub asal Amsterdam tersebut.

Kerja sama ini sejalan dengan komitmen PSSI untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola di seluruh Indonesia. Dengan menggandeng Ajax, yang dikenal sebagai salah satu klub dengan sistem pengembangan talenta terbaik di dunia, PSSI berharap dapat memperkuat kapasitas pelatih sekaligus membuka lebih banyak peluang pengembangan bagi talenta-talenta muda Indonesia.

“Sepak bola merupakan olahraga nomor satu di Indonesia, tapi harus diakui kita masih lemah pada sistem pembinaan usia muda. Ini yang ingin terus pelajari dan tiru dari apa yang sudah berhasil di Belanda. Karena itu, kami bangga menjalani kerja sama ini dengan Ajax, klub besar yang memiliki filosofi pembinaan yang telah terbukti dan hubungan historis yang istimewa dengan Indonesia. Dengan pengetahuan dan pengalaman Ajax, kami dapat mengambil langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelatih dan talenta sepak bola Indonesia,” ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI.

Melalui kemitraan ini, PSSI juga menjadi bagian dari jaringan sepak bola internasional Ajax, yang saat ini mencakup klub-klub dari Meksiko, Austria, Italia, Spanyol, Yunani, Uzbekistan, dan Jepang.

Bagi Ajax, Indonesia merupakan salah satu pasar yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sepak bola. Selain memiliki populasi yang besar, Indonesia juga dikenal memiliki basis penggemar dan kecintaan yang tinggi terhadap sepak bola.

"Kami ingin mempertahankan posisi Ajax sebagai salah satu pengembang talenta terbaik di dunia sekaligus berbagi pengetahuan di pasar-pasar yang memiliki relevansi bagi kami. Indonesia merupakan salah satunya, dengan potensi yang luar biasa dan kecintaan yang besar terhadap sepak bola.” ungkap Menno Geelen, CEO AFC Ajax.

“Kami menantikan kerja sama ini dan bangga dapat melanjutkan hubungan kami dengan sepak bola Indonesia. Kami juga berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sepak bola di Indonesia,” tambah Menno Geelen.

Kemitraan Ajax dan PSSI diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pembinaan sepak bola Indonesia, khususnya melalui peningkatan kualitas pelatih dan pengembangan talenta secara lebih terstruktur dan berkelanjutan di berbagai daerah. (red/ist)

“BRICS mewakili setengah dari seluruh umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian global serta perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar di dunia dan para produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo menekankan kekuatan kolektif BRICS sebagai modal penting untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Menurut Kepala Negara, mobilisasi sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kemampuan Global South untuk membiayai masa depannya sendiri.

“BRICS memiliki peran untuk dimainkan dengan memperkuat kapasitas kita sendiri dalam berkontribusi terhadap ketahanan global. Dengan memobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan pembangunan, kita dapat memperkuat kapasitas Global South untuk membiayai masa depannya sendiri,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo mengatakan kekuatan kolektif tersebut juga dapat dioptimalkan melalui keterhubungan yang lebih baik antara pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan negara-negara BRICS. Kepala Negara menyebut keterhubungan itu dinilai dapat membuka peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang sekaligus memperkuat suara Global South dalam membentuk institusi yang mengatur dunia, melindungi dan meningkatkan perdamaian, serta memperjuangkan keadilan.

“Bayangkan apa yang dapat dicapai BRICS jika kekuatan ini sepenuhnya dimobilisasi untuk membantu menjamin pasokan pangan dan energi. Bayangkan jika pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan kita terhubung dengan lebih baik, sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang,” imbuh Presiden Prabowo dalam pernyataan.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan pentingnya membangun sistem multilateral yang lebih kuat dan mampu mendukung kebutuhan serta kepentingan seluruh negara, baik negara besar maupun kecil, kuat maupun lemah. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tetap berada di pusat sistem multilateral, namun dengan reformasi agar lebih representatif, responsif, dan mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat dunia.

“PBB harus lebih representatif, lebih responsif, dan lebih mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat kita. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan internasional kita juga harus berkembang. Perdagangan dan mata uang tidak boleh dipersenjatai,” pungkas Presiden Prabowo.

Dengan penguatan BRICS dan reformasi tata kelola global, Presiden Prabowo mendorong terwujudnya tatanan internasional yang lebih adil dan setara, sebuah sistem yang tidak hanya mengakui kekuatan Global South, tetapi juga memberikan ruang bagi seluruh bangsa untuk menentukan dan membiayai masa depannya sendiri. (red/ist)

“Jakarta siap menjadi tuan rumah yang baik. Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi kota ramah olahraga dan destinasi olahraga. Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Gubernur Pramono saat mengikuti Roll to Glory: FIFA ASEAN Cup™ Family Parade bersama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, Minggu (13/9).

Mereka berjalan kaki dari Le Meridien menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Parade yang berlangsung bersamaan dengan Car Free Day (CFD) ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut turnamen sekaligus mendekatkan semangat sepak bola kepada masyarakat.

Acara dimeriahkan dengan bola raksasa, defile bendera negara peserta, serta pengenalan trofi FIFA ASEAN Cup. Sekitar 400 siswa akademi sepak bola turut berpartisipasi bersama legenda sepak bola Indonesia dan para pemangku kepentingan.

Menurut Gubernur Pramono, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem sepak bola di Jakarta. Kehadiran sepak bola di ruang publik akan memperluas interaksi antara atlet, generasi muda, komunitas, dan masyarakat.

“Pemprov DKI terus mendukung pengembangan ekosistem sepak bola dan kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Harapannya, momentum ini tidak hanya menyukseskan turnamen, tetapi juga mendorong lahirnya lebih banyak talenta sepak bola dari Jakarta dan Indonesia,” tuturnya.

Gubernur Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan memastikan dukungan terhadap kebutuhan penyelenggaraan, terutama dari aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan transportasi bagi peserta selama berada di Jakarta.

“Siapa pun yang nanti bertanding di Jakarta harus merasa aman dan nyaman. Semuanya sekarang mudah, transportasinya juga sudah sepenuhnya siap. Kalau memang diperlukan bantuan yang lain, kami siap memberikan dukungan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia berharap Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik sekaligus meraih prestasi terbaik dalam turnamen tersebut.

“Targetnya menjadi tuan rumah yang baik, semua peserta senang dan aman. Saya yakin suporter Indonesia sudah menjadi suporter yang dewasa,” harapnya.

Erick juga mengajak masyarakat Indonesia menyambut suporter dari negara peserta, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dengan baik. Menurutnya, turnamen ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sportivitas dan persahabatan antarnegara ASEAN. (red/ist)

Erick diringkus tepat di area Tempat Pemeriksaan Imigrasi kedatangan bandara. Ia baru saja mendarat dari pelariannya di Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ922 sekitar pukul 09.50 WIB.

“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka Erick Soedjasa di tempat pemeriksaan imigrasi kedatangan Bandara Internasional Juanda,” ujar Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., dalam keterangan tertulisnya.

Operasi penangkapan ini berjalan mulus berkat sinergi lintas instansi. Bareskrim Polri dibantu secara langsung oleh petugas Divhubinter Polri, jajaran Polresta Sidoarjo, dan pihak Imigrasi.

Erick merupakan sosok penting dalam pusaran kasus kejahatan korporasi di PT Asli Rancangan Indonesia. Perusahaan tersebut selama ini dikenal sebagai penyedia sistem verifikasi biometrik dan layanan e-KYC.

Kasus yang dilaporkan sejak 14 Februari 2022 ini menelan angka kerugian yang tidak main-main. Total kerugian dari pokok perkara tersebut ditaksir mencapai Rp37,4 miliar.

Dalam melancarkan aksinya, Erick diduga menjadi perantara yang mempertemukan Michael WW Cheung dengan Rionald Anggara Soerjanto. Ia bertugas mengatur kesepakatan fee gelap dan diduga kuat mengantongi aliran dana sebesar Rp4,6 miliar dari keduanya.

Status tersangka sebenarnya telah disandang Erick sejak 29 November 2023. Namun, proses penyidikannya mandek lantaran ia memilih kabur dan bersembunyi di Singapura.

Polri pun merespons cepat dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Melalui koordinasi intensif bersama Divhubinter, Interpol resmi menerbitkan Red Notice atas nama Erick pada 2 Februari 2024.

Pergerakan Erick selama di luar negeri terus dipantau secara ketat. Atase Kepolisian RI di Singapura berkoordinasi langsung dengan otoritas setempat guna melacak jejak pelarian tersangka.

Usai diciduk di Surabaya, tersangka langsung diterbangkan menuju Jakarta dengan pengawalan ketat. Tim penyidik beserta Erick mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya, sekitar pukul 20.50 WIB.

Penangkapan Erick menjadi kepingan terakhir dari kasus dugaan penipuan ini. Sebelumnya, enam orang rekannya telah lebih dulu diseret ke meja hijau dan mendapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kini, Erick telah diamankan di kantor Dittipideksus Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan maraton. Penyidik tengah bergegas merampungkan berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan.

“Penyidik akan memenuhi petunjuk P-19 dari JPU, berupa pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian melengkapi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,” tegas Brigjen Ade Safri menutup keterangannya. (red/ist)

Oleh Soleh menilai aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (11/9/2026).\

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

Oleh Soleh mengatakan, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Menurut Oleh Soleh, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.

Oleh Soleh juga meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tersebut. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. (red/ist)

“Rencana alih status guru PPPK menjadi PNS harus dirancang sebagai instrumen negara untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yakni ketidakpastian karier guru dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik antarsekolah serta antarwilayah,” kata MY Esti dalam keterangan persnya, Jumat (11/9/2026).

Seperti diketahui, DPR bersama Pemerintah tengah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus PPPK yang akan diangkat sebagai PNS. Adapun alih status ini mencakup untuk guru PPPK penuh dan paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan ini juga termasuk untuk guru madrasah negeri dan guru TK.

Terkait hal tersebut, Esti menyoroti kesiapan anggaran bagi guru dan tenaga kependidikan dalam skema PPPK Paruh Waktu. Hal ini juga disampaikan Esti saat rapat kerja Komisi X DPR dan Kemendikdasmen beberapa waktu lalu.

“Perubahan status menjadi PPPK Paruh Waktu harus diikuti dengan kepastian anggaran dan peningkatan kesejahteraan,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Esti mengingatkan, perhatian juga harus diarahkan kepada tenaga kependidikan yang selama ini ikut menopang jalannya pendidikan, namun masih menerima penghasilan sangat rendah meskipun bekerja setiap hari. “Dari rencana anggaran Kemendikdasmen, kita melihat belum ada penganggaran bagi PPPK Paruh Waktu. Guru PPPK Paruh Waktu harus juga menjadi perhatian agar bisa menjadi penuh waktu dengan gaji yang memadai,” ungkap Esti.

“Tenaga kependidikan paruh waktu ini gajinya juga banyak yang di bawah Rp 1 juta, sangat kecil. Padahal mereka masuk setiap hari, full time. Ini harus diperjuangkan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Komisi X DPR disebut akan memperjuangkan kebutuhan anggaran bagi guru maupun tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu dalam pembahasan kebijakan alih status guru ini.

Di tengah berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan hingga revitalisasi sekolah, Esti menegaskan anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi mereka yang selama ini mengabdi untuk pendidikan Indonesia.

“Kita harus memikirkan tenaga kependidikan yang paruh waktu. Maka penganggaran untuk guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, baik guru maupun tenaga pendidik, harus kita upayakan bersama,” tutur Esti.

Lebih lanjut, pimpinan Komisi Pendidikan DPR ini menegaskan bahwa perubahan status guru PPPK harus membawa kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik, bukan sekadar perubahan administrasi. Esti menyatakan, yang dibutuhkan guru PPPK adalah kepastian, bukan kebingungan baru.

“Skema PPPK Paruh Waktu harus punya kejelasan soal hak, penghasilan, masa kerja, hingga peluang peningkatan status. Semua itu tidak boleh dibiarkan abu-abu. Kebijakan harus jelas dan berpihak,” tukasnya.

Esti juga menyoroti kekhawatiran guru senior yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dalam ketidakpastian karena penyelesaian status mereka tertunda. Khususnya kekhawatiran apabila ada persyaratan usia untuk peningkatan status guru.

“Guru yang telah lama mengajar, memiliki rekam kinerja baik, sertifikasi, memenuhi standar kompetensi, dan bertahan di sekolah yang sulit memperoleh tenaga pendidik, memiliki pengalaman pelayanan publik, harus diakui oleh Negara,” ujar Esti.

"Guru senior jangan diminta menanggung akibat dari panjangnya masa tunggu dan berubah-ubahnya kebijakan Pemerintah,” sambungnya.

Jika usia guru bertambah selama bertahun-tahun mengabdi, Esti mengingatkan agar masa pengabdian itu dijadikan sebagai dasar afirmasi, bukan justru menjadi alasan untuk menutup kesempatan. “Maka Pemerintah harus membangun mekanisme afirmasi yang objektif bagi guru senior dan guru yang bekerja di wilayah dengan kekurangan tenaga pendidik,” jelasnya.

“Afirmasi bukan berarti mengabaikan kompetensi, tetapi mengakui kompetensi dan pengabdian yang telah dibuktikan dalam pelayanan pendidikan,” lanjut Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Esti mengatakan, proses seleksi tidak boleh menghapus seluruh rekam jejak guru dan memperlakukan mereka seolah-olah baru pertama kali memasuki

ruang kelas. Apalagi negara memiliki data masa kerja, penilaian kinerja, sertifikasi, dan tempat pengabdian mereka.

“Pemerintah juga perlu memastikan adanya peluang peningkatan status ke depan bagi guru PPPK, yang tentunya harus didukung dengan kesiapan anggaran dan mekanisme yang transparan,” sebut Esti.

Lebih lanjut, Esti meminta Pemerintah menjamin bahwa proses transisi tidak menyebabkan guru kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, atau terputus masa kerja mereka. “Pengakuan masa kerja menjadi penting agar perubahan status tidak dimulai dari titik nol dan menghapus pengabdian yang telah diberikan sebelumnya. Bagi guru PPPK yang tidak dapat masuk dalam formasi PNS, negara wajib memberikan kepastian yang setara dalam hal martabat profesi,” pesannya.

Esti melanjutkan, Pemerintah juga harus menetapkan jalur karier guru PPPK yang jelas. Mulai dari kenaikan jenjang, pengembangan kompetensi, mobilitas penugasan, kesinambungan kontrak berdasarkan kinerja, hingga jaminan hari tua.

“Status PPPK tidak boleh dipertahankan sebagai ruang tunggu tanpa masa depan atau diposisikan sebagai ASN lapis kedua. Mereka yang belum atau tidak dapat beralih menjadi PNS tetap harus memperoleh kepastian karier, penghasilan, perlindungan, dan masa depan yang layak sebagai aparatur negara,” tukas Esti.

"Pemerintah harus jujur bahwa kesempatan mengikuti seleksi tidak selalu berarti seluruh PPPK otomatis menjadi PNS. Namun, kejujuran tersebut harus disertai solusi,” sambungnya.

Esti pun memandang, Pemerintah perlu menyusun satu peta jalan nasional yang menjelaskan kelompok sasaran, prinsip afirmasi, kebutuhan formasi, jaminan bagi guru senior, pola penempatan, perlindungan selama masa transisi, serta nasib guru yang tidak masuk kuota PNS.

“Peta jalan tersebut harus diumumkan sebelum proses seleksi dibuka agar guru tidak terus menerima informasi yang berubah-ubah dari berbagai instansi,” kata Esti.

Di sisi lain, Esti menyebut penataan guru harus menjadi koreksi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan nasional. Ia menilai, Negara tidak boleh mengulang siklus lama, yakni merekrut guru tanpa peta kebutuhan, membiarkan mereka mengabdi dalam ketidakpastian, lalu menyelesaikan persoalan secara parsial setelah jumlahnya membesar.

“Tujuan akhirnya bukan menyeragamkan seluruh status guru. Tujuan Negara adalah memastikan setiap guru memiliki kepastian dan setiap anak di mana pun ia bersekolah, memperoleh guru yang dibutuhkan,” ujarnya.

Esti juga menekankan pentingnya pemerataan guru di seluruh daerah di Tanah Air. Ia menyinggung soal masih banyaknya daerah yang kekurangan guru, bahkan di kota-kota besar. “Jika perubahan status hanya menghasilkan tambahan PNS tanpa memperbaiki distribusi guru dan mutu pembelajaran, kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan pendidikan,” tutur Esti.

Esti mengingatkan, pendidikan yang berkualitas bukan hanya berbicara tentang kurikulum, sarana prasarana, maupun sistem pembelajaran. “Di balik proses pendidikan, ada guru dan tenaga kependidikan yang setiap hari bekerja dan mengabdikan dirinya untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan,” pungkasnya. (red/ist)

Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan yang nanti dilakukan BGN.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian pimpinan BGN. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG berjalan semakin baik, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida. (red/ist)

Jelang pertandingan Persija Jakarta lawan Persib Bandung yang akan digelar pada Sabtu (12/9), Gubernur Pramono mengajak The Jakmania dan seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, serta suasana kondusif selama rangkaian pertandingan.

"Kita sudah lama menantikan pertandingan Persija dan Persib yang lebih dari tujuh tahun tidak berlangsung di Jakarta, khususnya di GBK. Saya meminta The Jakmania agar pertandingan besok berlangsung sportif, aman, nyaman, dan bisa dinikmati bersama," tuturnya.

Menurut Gubernur Pramono, The Jakmania merupakan pemain ke-12 Persija yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada tim. Karena itu, dukungan suporter harus disertai sikap dewasa dan kebersamaan.

"Sebagai Gubernur Jakarta, tentu saya berharap The Jakmania menang. Tetapi, apa pun hasilnya, kita harus bisa menerima dengan baik," ujarnya.

Gubernur Pramono mengingatkan setelah peluit akhir berbunyi, suporter Persija dan Persib tetap harus menjaga hubungan sebagai saudara dan sahabat. Ia juga meminta The Jakmania menjaga perilaku, termasuk di media sosial, serta tidak menyebarkan provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Rivalitas Persija dan Persib adalah rivalitas sepak bola. Setelah pertandingan selesai, kita tetap menjadi saudara dan sahabat," tegasnya.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Jakarta untuk menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi siapa pun. Untuk itu, Gubernur Pramono mengajak semua pihak menjaga fasilitas umum dan kebersihan lingkungan.

"Kita tunjukkan kepada Jakarta dan Indonesia bahwa The Jakmania, Persija, dan warga Jakarta adalah tuan rumah yang baik. Jakarta adalah rumah kita bersama," urainya.

Di akhir apel, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan, Pemprov DKI Jakarta, Persija, dan The Jakmania yang bersama-sama memastikan pertandingan berlangsung aman dan tertib.

"Cinta kepada Persija adalah bagian dari cinta kepada Jakarta. Selamat bertanding, Macan Kemayoran! Jaga sportivitas, jaga Persija, jaga Jakarta," pungkasnya.

Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Irjen, Dekananto Eko Purnomo, mengatakan pengamanan pertandingan melibatkan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebanyak 17.800 personel disiapkan untuk mengawal rangkaian kegiatan sebelum, selama, dan setelah pertandingan," ungkapnya.

Pengamanan juga dikoordinasikan dengan Polda Jawa Barat dan Polda Banten. Penyekatan dilakukan di sejumlah titik perbatasan, antara lain Tangerang Kota, Karawang, dan Bogor, sebagai langkah pencegahan dan antisipasi.

Dekananto mengatakan pengamanan mengacu pada regulasi pertandingan dan izin keramaian yang diterbitkan Mabes Polri berdasarkan rekomendasi Polda Metro Jaya. Sesuai ketentuan tersebut, suporter Persib tidak diperbolehkan hadir di SUGBK. Aturan serupa berlaku bagi The Jakmania saat Persija bertanding di Bandung. (red/ist)

Diketahui, desakan tersebut dalam rangka menindaklanjuti pengaduan Kelompok Tani Sayuti dari Jakarta Barat yang selama ini menghuni dan mengelola kawasan tersebut kepada BAM DPR RI.

“Kita datang ke kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari Kelompok Tani Sayuti dari Jakarta Barat. Tentu pengaduannya terkait dengan mereka selama ini menghuni dan mengelola sebuah kawasan di sana,” kata Ahmad Heryawan kepada Parlementaria usai pertemuan BAM DPR RI di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/9/2026)

Menurutnya, lahan yang menjadi objek persoalan tergolong luas untuk wilayah Jakarta, yakni sekitar 19 hektare. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah tinggal dan melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut, meskipun belum memiliki kepastian kepemilikan.

“Kawasannya untuk kategori Jakarta tentu sangat luas di kawasan 19 hektare. Tapi tentu mereka meskipun sudah lama tinggal di sana tanpa kepemilikan yang jelas, mereka sudah melakukan usaha (ekonomi),” ujarnya.

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan, persoalan kemudian berkembang menjadi konflik dengan PT Pertamina setelah perusahaan tersebut memperoleh izin HGB dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN. Penerbitan HGB tersebut selanjutnya menjadi objek gugatan dari sejumlah pihak.

“Pada saat mereka bekerja di situ mereka ada kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, terus kemudian dalam perjalanannya berkonflik dengan PT Pertamina. Terlebih dahulu PT Pertamina dapat izin HGB dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN pada saat itu dan kemudian digugat oleh para pihak,” jelasnya.

Ia menyebut terdapat dua pihak yang mengajukan gugatan, yakni Dayatullah dan Sri Herawati. Dalam proses hukum hingga tingkat akhir, Sri Herawati akhirnya memenangkan perkara tersebut, termasuk pada tingkat kasasi dan PK.

“Ada Dayatullah, kemudian ada Ibu Sri Herawati, dua-duanya melakukan gugatan. Gugatan tersebut di titik akhir dimenangkan oleh Ibu Sri Herawati dengan kemenangan yang inkrah karena sudah menang di kasasi dan di PK juga menang pula,” tegas Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu.

Atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, BAM DPR RI meminta ATR/BPN segera mengambil langkah administratif untuk membatalkan sertifikat HGB Pertamina. Ahmad Heryawan menilai, meskipun masa berlaku HGB disebut telah berakhir, pembatalan secara hukum tetap diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

“Kita meminta, mendesak, mendorong ATR BPN untuk segera membatalkan sertifikat yang diberikan kepada Pertamina. Selain batal juga sudah berakhir, tapi belum ada pembatalan secara hukum. Harus batal dulu meskipun hari ini sudah berakhir,” kata Anggota Komisi Pertanahan DPR RI itu.

Ia menegaskan pembatalan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan dan kepatuhan terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

“Pembatalannya sebagai cara atau kepatuhan hukum terhadap keputusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu kasasi dan PK, maka BPN harus segera mengeluarkan surat pembatalan sertifikat HGB yang diberikan kepada PT Pertamina,” tegasnya.

Ahmad Heryawan berharap penyelesaian aspek hukum dan administrasi pertanahan tersebut dapat segera dilakukan sehingga status lahan memperoleh kepastian berdasarkan putusan pengadilan.

“Selanjutnya tentu hak miliknya jatuh ke pribadi dengan ahli warisnya yaitu Ibu Sri Herawati,” pungkasnya. (red/ist)

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan informasi mengenai ciri-ciri pelaku diperoleh setelah penyidik memeriksa saksi korban yang selamat di Polres Jayawijaya.

“Dari hasil pendalaman kita, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat dan diambil keterangan di Polres Jayawijaya. Kita sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran,” ujar Yusuf, Kamis (10/9/2026).

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas juga menemukan tiga selongsong peluru yang diduga berkaitan dengan aksi penembakan tersebut. Dua selongsong berkaliber 5,56 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras panjang, sedangkan satu lainnya berkaliber 9 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras pendek.

Selain selongsong peluru, polisi menemukan jejak darah di sekitar lokasi kejadian. Seluruh temuan tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penembakan.

Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan berjumlah sekitar delapan orang. Mereka disebut membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Sementara keberadaan senjata api laras pendek masih didalami polisi berdasarkan temuan selongsong kaliber 9 milimeter di TKP.

“Kita kejar, insyaallah kita dapat, karena identitas pelaku sudah kita kantongi,” tegas Yusuf.

Satgas Damai Cartenz menyebut kelompok yang diduga terlibat dalam aksi tersebut sebagai kelompok kriminal bersenjata. Pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap serta menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, proses pemulangan jenazah korban juga terus dilakukan. Satu jenazah berinisial WB telah diberangkatkan dari Wamena menuju kampung halamannya di Kupang melalui Jayapura, Makassar, dan Jakarta. Jenazah tersebut direncanakan tiba di Bandara El Tari, Kupang, pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 07.00 waktu setempat.

Adapun dua jenazah lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni Maumere dan Toraja.

Untuk memperkuat pengamanan sekaligus mendukung proses pengejaran, Satgas Damai Cartenz menambah kekuatan personel di Kabupaten Jayawijaya. Sekitar 50 personel dari Timika telah digeser ke wilayah tersebut.

“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Operasi Kepolisian Damai Cartenz telah menambah pasukan yang ada di Kabupaten Jayawijaya,” kata Yusuf.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Satgas bersama Polres Jayawijaya terus mendalami perkara berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, dan barang bukti yang ditemukan.

“Penyelidikan dan penyidikan terus kami lakukan untuk mengungkap perkara ini secara terang dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Faizal.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., juga mengimbau masyarakat Jayawijaya agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan atau identitas terduga pelaku diminta segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian. Satgas memastikan identitas pemberi informasi akan dijaga kerahasiaannya demi mendukung percepatan pengungkapan kasus. (red/ist)

Operasi SAR gabungan terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah maupun potensi SAR lainnya. Dalam pelaksanaan operasi hari ketiga, pencarian dikembangkan menjadi enam sektor dengan mengoptimalkan unsur laut dan udara.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa perkembangan operasi tersebut merupakan arahan dan penjelasan dari Kabasarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii yang hadir langsung memantau pelaksanaan operasi SAR gabungan bersama Gubernur Banten Andra Soni.

“Bapak Kabasarnas menyampaikan bahwa operasi SAR hari ini dikembangkan menjadi enam sektor. Pada hari pertama pencarian dilaksanakan di tiga sektor, kemudian hari kedua dikembangkan menjadi lima sektor dan pada hari ketiga ini kembali diperluas menjadi enam sektor,” ujar Irjen Pol Hengki.

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki menjelaskan dalam operasi hari ketiga tersebut sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk mendukung pencarian, yang terdiri dari kapal KRI, kapal Kepolisian, kapal Basarnas serta kapal dari potensi SAR lainnya.

“Menurut penjelasan Bapak Kabasarnas, sebanyak 11 kapal dikerahkan dalam operasi hari ini. Selain itu, lebih dari 300 personel terlibat, baik yang berada di lapangan maupun yang mendukung pelaksanaan operasi dari posko gabungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Banten menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut.

“Bapak Kabasarnas juga menegaskan bahwa seluruh unsur terus bekerja sama dan mengumpulkan setiap informasi maupun data yang diperoleh dari lapangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pencarian berikutnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi, pencarian dilakukan dengan mengutamakan unsur laut dan udara. Namun demikian, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keselamatan personel serta kondisi di lapangan.

“Operasi SAR harus tetap mengikuti ketentuan dan batasan keselamatan. Sebagaimana disampaikan Bapak Kabasarnas, pencarian akan terus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan operasi udara, tim juga telah melakukan pencarian di wilayah perairan. Namun, kondisi jarak pandang yang terbatas menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan pencarian.

Kapolda Banten mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan trauma healing berupa dukungan psikososial kepada keluarga korban.

“Pendampingan ini dilakukan agar keluarga mendapatkan penguatan dan dapat lebih legowo dalam menghadapi kondisi yang terjadi. Saat ini, keluarga korban masih berada pada fase denial, sehingga pendampingan psikologis terus dilakukan selama proses operasi pencarian berlangsung,” katanya.

Diakhir, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan imbauan Kabasarnas kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang.

“Bapak Kabasarnas mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang. Ini penting untuk keselamatan masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau,” tutup Irjen Pol Hengki. (red/ist)

PSSI pun memahami jika laga ini memiliki high risk (risiko tinggi). Itu sebabnya, PSSI dan I.League berharap suporter tamu (suporter Persib) tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mendukung tim kesayangan mereka. Hal itu dilakukan untuk menghindari gesekan dan hal-hal lain yang bisa merugikan kedua tim itu nantinya.

‘’Saya juga mengajak seluruh suporter, baik Persija dan Persib untuk bersama-sama menjaga kondusivitas. Jangan mudah terprovokasi, Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mari kita hormati aturan dari apparat keamanan,’’ imbuh Yunus.

Yunus menambahkan dengan tidak hadirnya suporter Persib di Jakarta, bukan berarti memutus silaturahmi dan menghilangkan rivalitas kedua tim. Ini justru bentuk kedewasaan dan komitmen untuk bersama-sama menjaga sepak bola tetap aman dan nyaman bagi semuanya.

Bagi PSSI dan I.League, rivalitas ini cukup 90 menit di lapangan. Di luar itu semua elemen suporter tetap harus Bersatu. Apalagi, sebelum kompetisi ini bergulir, semua suporter sudah mengikat janji untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali (4/9) lalu.

‘’Tentu PSSI dan Ileague berharap ke depan, suporter Persija dan Persib bisa berdampingan. Sama seperti halnya dengan Arema FC dan Persebaya. Insya Allah dengan komuninasi semua pihak, hal ini sangat mungkin terwujud dalam waktu dekat. Karena sejatinya sepak bola adalah pemersatu bangsa. Bukan sesuatu yang memisahkan kita,’’ pungkas Yunus. (red/ist)

"Selama ini masyarakat dihadapkan kepada dualisme forum. Ketika berproses di pengadilan terkait dengan masalah agraria, ada PN (Pengadilan Negeri) untuk (urusan) Perdata, PTUN untuk TUN (Tata Usaha Negara)-nya. Usul dan gagasan di dalam RUU ini nanti akan dikemas menjadi satu forum agar prosesnya tidak berbelit-belit. Prosesnya tidak panjang," ujar Khozin dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI terkait Pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menambahkan bahwa sekadar memberikan pelatihan sertifikasi hakim tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman holistik terkait kerumitan urusan agraria. Oleh karena itu, percepatan proses hukum menjadi semangat utama yang diusung dalam RUU ini, dengan mengusulkan batas waktu penyelesaian perkara berkisar antara 30, 60, hingga maksimal 90 hari.

"Fakta empiris di lapangan hampir tidak ditemukan penyelesaian urusan pertanahan yang di bawah 1 tahun. Rata-rata bisa sampai 2, 3, hingga 4 tahun. Bahkan, tidak sedikit pemohon yang sudah meninggal dunia sebelum perkaranya selesai," jelasnya.

Selain masalah durasi, Khozin juga menyoroti adanya kegagalan sistemik akibat eksekusi hukum yang saling mengunci antara putusan PN dan PTUN. Sering kali PN memenangkan satu pihak secara perdata, sementara PTUN memenangkan pihak lain secara administratif. Akibatnya, proses pengosongan lahan terhalang oleh sertifikat, dan pihak Kementerian ATR/BPN menolak melakukan eksekusi karena ketidakpastian hukum.

"Dalam kerangka RUU ini nanti, gagasannya adalah menghadirkan eksekusi yang terintegrasi dalam satu kamar peradilan. Solusi lainnya adalah menghadirkan hakim ad hoc yang memiliki kepakaran (expertise) dan pengalaman (experience) khusus di bidang agraria," tegasnya.

Mengaitkan hal tersebut dengan tingginya volume sengketa, ia mengungkapkan bahwa pengaduan masyarakat terkait urusan agraria selalu menjadi yang tertinggi, baik di Komisi II DPR RI maupun di Ombudsman RI. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kehadiran lembaga peradilan khusus agraria.

Di sisi lain, Khozin menilai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki keterbatasan daya paksa (coercive power) terhadap instansi luar seperti BPN. Oleh sebab itu, ia mendorong pentingnya integrasi data pertanahan secara menyeluruh (data layering), khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang kerap menjadi sumber utama konflik agraria. Ia juga menyambut baik aspirasi mengenai pengakuan dan pengaturan kepemilikan komunal dalam pembahasan RUU tersebut. (red/ist)

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama, Distrik Muliama. Rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 11 orang sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

Dalam kejadian tersebut menyebabkan tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan. Petugas keamanan masih mendalami rangkaian kejadian dan motif di balik peristiwa tersebut untuk memastikan fakta secara menyeluruh.

Adapun identitas korban sebagai berikut:

1. WB (24), perempuan, sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena yang sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis.

2. AR (49), perempuan, sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

3. AAM (35), laki-laki, sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala bagian belakang dan tangan kiri dinyatakan meninggal dunia dilokasi kejadian.

Ketiga korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.

Selain melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 juga melakukan penyisiran di sekitar area Puskesmas Muliama serta lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya aksi penembakan.

Petugas juga mengamankan delapan orang saksi yang berada bersama rombongan korban saat kejadian. Para saksi selanjutnya dimintai keterangan guna membantu penyidik mengungkap kronologi serta mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut.

Berdasarkan penyelidikan dan pendalaman, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari wilayah Nduga. Namun, petugas keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan untuk memastikan identitas serta keterlibatan para pelaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah pengamanan terkait kejadian tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam serta mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Kami memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Kaops Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, petugas keamanan akan terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap dan menangkap para pelaku.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan perkara ini kepada petugas keamanan. Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan mengusut tuntas aksi penembakan ini dan berupaya semaksimal mungkin mengungkap serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Wakaops Damai Cartenz-2026.

Wakaops Damai Cartenz-2026 juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi atas informas-informasi yang tidak valid, yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Saat ini, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan, penyisiran, serta pengumpulan keterangan dari para saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh aksi penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya. (red/ist)

“Kami ikut merasakan kekhawatiran keluarga atas musibah ini. Pencarian teman-teman jurnalis beserta seluruh anggota rombongan di perairan Selat Sunda harus dimaksimalkan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2026).

Seperti diketahui, rombongan jurnalis foto yang hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hilang kontak tak berselang lama dari waktu keberangkatan pada Senin (7/9) siang. Mereka adalah M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id), Firman Daus (Jurnalis Anadolu Agency), Donal Husni (Freelance), beserta 1 pemandu dan 2 kru kapal.

Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian yang diperluas hingga mendekati kawah Gunung Anak Krakatau. Puan pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi langsung ke KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk membantu proses pencarian rombongan jurnalis itu.

“Operasi pencarian terhadap rekan-rekan media di perairan Selat Sunda dapat semakin maksimal dengan tambahan kekuatan dan armada dari TNI AL,” tuturnya.

Puan berharap, operasi yang dilakukan Tim SAR dapat segera membuahkan hasil. “Semoga rombongan jurnalis ini dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” harap Puan.

Puan juga menekankan pentingnya perlindungan kepada keluarga rombongan jurnalis tersebut. “Dan penting agar pihak keluarga mendapat pendampingan dari Pemerintah, termasuk jaminan upadate informasi serta kebutuhan untuk psikologis mereka,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyebut peristiwa ini memperlihatkan bahwa terdapat warga sipil yang bersedia memasuki wilayah berisiko untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jurnalis yang menghadirkan informasi, pemandu membantu memahami medan, awak transportasi menjaga mobilitas, serta relawan dan peneliti yang mendukung penanganan bencana, merupakan dedikasi tinggi terhadap kebutuhan informasi publik.

"Pengabdian untuk kepentingan masyarakat harus diikuti kepastian perlindungan. Dan tentunya dukungan dan perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui operasi pencarian yang maksimal,” ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mengimbau semua pihak untuk tetap waspada mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terjadi. “Bagi masyarakat, jauhi dulu area berbahaya. Dan selalu patuhi imbauan petugas atau pihak-pihak yang berwenang. Prioritaskan keselamatan dan keamanan diri,” tutup Puan. (red/ist)

Penetapan tersebut menjadi tonggak baru bagi sepak bola kawasan ASEAN. Indonesia sekaligus menjadi negara pertama yang dipercaya menyelenggarakan kompetisi baru FIFA tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada jendela internasional 25 September hingga 5 Oktober 2026. Dengan status tersebut, klub wajib melepas pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional negara peserta.

Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menetapkan dua stadion untuk penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Sebagai kompetisi baru FIFA, FIFA ASEAN Cup menghadirkan panggung kompetitif baru bagi sepak bola ASEAN sekaligus memperkuat hubungan sepak bola antarnegara di kawasan. Statusnya sebagai kompetisi resmi FIFA juga memberikan nilai dan gengsi tersendiri bagi turnamen tersebut.

Penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan hasil kolaborasi FIFA, Pemerintah Indonesia, dan PSSI. Ketiganya akan memastikan kesiapan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari venue, infrastruktur, keamanan, transportasi, hingga pelayanan bagi tim peserta dan suporter.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan kepercayaan FIFA kepada Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi sepak bola nasional.

"FIFA ASEAN Cup ini merupakan brand FIFA. Bukan brand kami, PSSI, ataupun negara-negara di Asia. Ini benar-benar program FIFA. Bahkan, bisa dikatakan, FIFA ASEAN Cup sebagai salah satu ajang terbesar FIFA setelah Piala Dunia. Artinya, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DKI Jakarta dan Jawa Barat sehingga persiapan terkait aspek teknis penyelenggaraan benar-benar ditangani dengan serius sebagai tuan rumah," ujar Erick Thohir.

Presiden FIFA Gianni Infantino: “FIFA ASEAN Cup digelar untuk memberikan peluang kompetitif yang bermakna bagi tim-tim nasional dalam kalender pertandingan internasional pria, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pemain untuk mewakili negara mereka dalam persaingan regional dengan intensitas tinggi. Selain itu, turnamen ini juga akan memperkuat hubungan sepak bola di Asia Tenggara, sekaligus menghadirkan momen-momen tak terlupakan dan aksi internasional yang luar biasa bagi para penggemar di kawasan tersebut,”

Menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara dengan ekosistem sepak bola yang terus berkembang. Kehadiran suporter dari berbagai daerah dan negara juga diharapkan semakin memperkuat atmosfer pertandingan sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme sepak bola Indonesia.

Indonesia juga akan menjadi bagian dari sejarah lahirnya kompetisi baru FIFA di kawasan Asia Tenggara. Momentum tersebut melanjutkan sejumlah perkembangan penting sepak bola Indonesia.

Selain aspek olahraga, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia. Kehadiran tim, ofisial, suporter, dan wisatawan berpotensi mendorong sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Bagi sepak bola Indonesia, turnamen ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional sekaligus meningkatkan eksposur sepak bola nasional di mata dunia.

PSSI bersama Pemerintah Indonesia dan FIFA akan mempersiapkan penyelenggaraan turnamen secara menyeluruh agar edisi perdana FIFA ASEAN Cup berlangsung sukses dan menjadi standar baru bagi kompetisi sepak bola di kawasan. (red/ist)

“Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif, demi keselamatan dan keamanan perjalanan," Karina menjelaskan.

Sebanyak 17 perjalanan Commuter Line yang dilakukan penyesuaian pada pemberangkatan pagi hari, sore dan malam hari. Jadwal pembatalan 7 perjalanan dari Bogor/Cilebut/Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dan 5 perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari, serta terdapat 2 perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan 3 perjalanan dari Bogor pada sore hari.

Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan di seluruh lintas Commuter Line Jabodetabek sebelumnya sebanyak 1.065 perjalanan setiap harinya.

Karina menuturkan bahwa sarana Commuter Line yang biasa digunakan pengguna setiap hari untuk mobilitas, harus dilakukan perawatan demi mengoptimalkan layanan, disamping juga sebagai komitmen KAI Commuter atas keselamatan dan keamanan perjalanan pengguna Commuter Line.

“Kami memahami pasti akan ada ketidaknyamanan bagi para pengguna Commuter Line selama proses perawatan ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Karina.

“Kami mengimbau kepada para pengguna untuk dapat kembali menyesuaikan jadwal perjalanannya," ucap Karina lebih jauh. Ia juga menegaskan bahwa KAI Commuter akan terus menginfokan secara berkala terkait jadwal dan operasional Commuter Line melalui pengumuman informasi di Stasiun, di atas kereta, aplikasi C-Access, maupun melalui kanal media sosial resmi KAI Commuter,” pungkasnya.

Dukungan INKA untuk Sarana yang Lebih Nyaman

Sebagai manufaktur sarana KRL, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mendukung dan terjun langsung bersama tim KAI Commuter serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan perawatan rangkaian sarana KRL atau General Check Up terhadap rangkaian KRL seri iE305 produksi INKA.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan baik, termasuk sistem bogie, sistem propulsi, serta seluruh komponen yang berkaitan dengan aspek keselamatan perjalanan.

"Sejak awal proses ini berlangsung, tim engineering dan quality assurance kami sudah terjun langsung bersama tim KAI Commuter untuk memastikan setiap komponen, termasuk bogie dan sistem propulsi, berfungsi optimal. Kami mendukung penuh proses ini demi memastikan keandalan dan keselamatan sarana," tutur Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA, Nanang Agung Rohmandiyas.

INKA menegaskan komitmen berkelanjutan terhadap kualitas dan keandalan produk yang digunakan dalam layanan Commuter Line. Sebagai bagian dari proses General Check Up ini, INKA akan terus berkoordinasi dengan KAI Commuter untuk memastikan seluruh rangkaian yang diproduksi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna.

"Bagi kami, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai manufaktur dan sinergi dalam ekosistem perkeretaapian. Tentunya dengan tujuan meningkatkan kualitas produk demi kenyamanan dan keselamatan pengguna Commuter Line," tutup Nanang. (red/ist)

“Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Galuh, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).

Rieke menilai penguatan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun model tersebut. Rumah sakit dan puskesmas perlu memiliki fasilitas serta layanan yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dan psikososial, termasuk dukungan layanan psikiatri. “Bagaimana kelengkapan rumah sakit dan puskesmasnya harus mempunyai klinik psikiatrik tertentu. Begitu, itu juga menjadi penting,” katanya.

Disamping itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menuturkan  pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara sehingga perlu didukung melalui pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong agar temuan terkait fasilitas dan honorarium pengurus di Yayasan Galuh menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut Komisi XIII DPR RI.

“Karena sebetulnya ini, pada undang-undang dasar menyatakan jelas bahwa seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Anggaran APBN, APBD saya kira kita bisa konstruksikan sama-sama,” jelasnya.

Rieke juga secara khusus mendorong perbaikan infrastruktur Yayasan Galuh sebagai bagian dari langkah konkret penguatan layanan penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Ia berharap dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui program yang melibatkan kementerian terkait, sehingga hasil kunjungan Komisi XIII dapat ditindaklanjuti secara nyata.

“Karena jangan sampai Komisi XIII nyampe sini nggak bawa apa-apa. Jadi setidaknya perbaikan infrastruktur ini bagaimana kalau kita ajukan. Minimal Yayasan Galuh ini habis Komisi XIII datang, bangunannya dibenerin,” pungkas Rieke.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Robert TP Siagian mengungkapkan pelayanan terhadap warga binaan Yayasan Galuh dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta RSUD Jatisampurna. Kerja sama tersebut mencakup layanan kesehatan dan pemeriksaan rutin bagi warga binaan.

“Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Yayasan Galuh merupakan bagian juga bersama Dinas Sosial. Kami melakukan kolaborasi dalam pelayanannya. Di RSUD Jatisampurna ada khusus untuk kesehatan rawat inap pasien jiwa, dan secara rutin setahun sekali warga binaan di Yayasan Galuh diperiksa. Setiap bulan kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan rutin,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Sosial Kota Bekasi terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang tersedia, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga binaan. Pemerintah Kota Bekasi juga tengah memproses pemberian hibah kepada Yayasan Galuh. 

“Minggu depan kami akan menyalurkan bantuan permakanan. Memang dengan segala keterbatasan jumlahnya, mudah-mudahan bisa tercukupi. Tahun ini Pemkot Bekasi juga memberikan hibah yang sedang dalam proses, jumlahnya tidak besar, sebesar Rp130 juta,” tuturnya.

Selain dukungan sosial dan kesehatan, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendataan terhadap warga binaan baru yang belum memiliki atau belum teridentifikasi identitas kependudukannya. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. 

“Apabila ada warga binaan baru yang identitasnya belum teridentifikasi, kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, kecamatan, dan kelurahan untuk melakukan pemeriksaan. Proses-proses bertahap ini yang sedang kami lakukan dengan segala keterbatasan,” imbuhnya. (red/ist)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab Teddy. (red/ist)

Gubernur Pramono mengatakan, penurunan kabel udara ke bawah tanah dilakukan secara bertahap dan ditargetkan tuntas dalam lima tahun ke depan. Langkah tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025, kita telah mempunyai payung hukum yang kuat untuk menata kabel-kabel utilitas dari atas permukaan ke bawah tanah. Saya menargetkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, seluruh kabel udara di Jakarta dapat diturunkan sepenuhnya demi mengubah wajah ibu kota secara signifikan,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik daerah dan sektor swasta. Percepatan penataan dilakukan melalui program 5M, yakni menggunakan SJUT, melakukan relokasi secara mandiri, mengikat kabel udara, memotong kabel yang sudah tidak berfungsi, serta meninggikan kabel yang menjuntai.

“Karena skema bisnisnya menjanjikan dan payung hukumnya telah rampung, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi swasta agar percepatan ini menjadi gerakan bersama demi kenyamanan seluruh warga,” tuturnya.

Di lapangan, pembangunan SJUT terus dikebut. Dinas Bina Marga DKI Jakarta mencatat, jaringan SJUT yang telah terbangun mencapai 41,7 kilometer. Sejumlah ruas prioritas, termasuk Jalan Dr. Supomo, ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Rekayasa lalu lintas dan sosialisasi kepada pengguna jalan terus dilakukan bersama Dinas Perhubungan.

Pemprov DKI Jakarta mengajak pemilik utilitas untuk ikut ambil bagian dalam penataan. Pada kawasan yang belum terjangkau SJUT, pemilik utilitas didorong melakukan relokasi secara mandiri sehingga penataan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.

Penataan juga mulai diarahkan pada jaringan listrik. PT PLN (Persero) tengah menyiapkan desain dan melakukan uji coba boks pembagi tegangan rendah sebelum penerapan saluran kabel tanah tegangan rendah (SKTR) secara lebih luas.

Senior Manager Konstruksi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta, M Eryan Saputra, mengatakan tahapan uji coba diperlukan untuk memastikan sistem baru memenuhi standar keselamatan dan keandalan layanan.

“Dukungan penuh kami berikan terhadap program penataan kota ini. Saat ini PLN tengah menyiapkan desain serta uji coba boks pembagi tegangan rendah sebelum SKTR digelar menyeluruh,” ungkapnya. (red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri berkomitmen mendukung penuh proses pencarian dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki, sekaligus memperkuat kolaborasi bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait di lapangan.

“Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait terus memaksimalkan pencarian terhadap rekan-rekan jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan. Kolaborasi dan sinergi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam upaya pencarian ini, dengan tetap memperhatikan kondisi serta keselamatan personel di lapangan,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Upaya pencarian dilakukan setelah speedboat yang membawa awak media bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 WIB, sebelum akhirnya hilang kontak pada pukul 15.04 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polri melalui Ditpolair Polda Banten berkolaborasi dengan Basarnas dan unsur gabungan untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat. Tim juga mengerahkan kapal Basarnas, RIB 02 Banten, serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan.

Kasubdit Patroli Ditpolair Polda Banten AKBP Lis Handayana menjelaskan, pencarian melibatkan unsur gabungan dari Basarnas, Ditpolair Polda Banten, Mabes Polri, serta pihak terkait lainnya.

“Dengan kapal Basarnas bersama unsur gabungan dari Direktorat Polair Polda Banten dan Mabes melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan pukul 22.31 WIB. Untuk sementara waktu pencarian diberhentikan dan besok hari akan kami lanjutkan kembali,” ujar Lis.

Lis menegaskan, situasi selama proses pencarian berlangsung aman dan terkendali. Tim gabungan akan kembali melanjutkan operasi pencarian pada Rabu (9/9/2026).

“Untuk sementara situasi aman terkendali. Semoga korban cepat ketemu,” katanya.

Berdasarkan informasi awal Basarnas, terdapat delapan orang di dalam speedboat tersebut. Beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, dan Daus dari Anadolu, sementara identitas lainnya masih dalam proses pendataan.

Johnny menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal hingga seluruh awak yang hilang kontak dapat ditemukan.

“Polri akan terus berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal dalam operasi pencarian ini. Kami berharap seluruh awak media dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” pungkasnya. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, pengungkapan dilakukan terhadap dua perkara berbeda dengan modus yang relatif serupa. Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial untuk menarik penonton, kemudian mengarahkan mereka ke aplikasi Tevi untuk mendapatkan tayangan yang lebih vulgar.

“Dalam menjalankan aksinya, RA berperan sebagai talent, sedangkan RY bertindak sebagai host. Keduanya melakukan siaran langsung melalui fitur Pertarungan Koin (PK) untuk meningkatkan jumlah penonton dan interaksi,” kata Adex dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dalam perkara pertama, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial RA (20), RY (26), dan MK (21) di wilayah Bandung hingga Cianjur. RA berperan sebagai talent, sementara RY menjadi host yang mengarahkan jalannya siaran.

Adex menjelaskan, dalam siaran tersebut RA sengaja dibuat kalah dalam fitur Pertarungan Koin sehingga melakukan aksi membuka dan menutup pakaian. Sementara itu, RY mengarahkan penonton untuk memberikan tap-tap layar hingga mencapai target sekitar 5K-10K.

“RY kemudian mengarahkan penonton untuk berpindah ke aplikasi Tevi, dengan menawarkan tayangan lanjutan yang lebih vulgar dari RA. Penonton yang ingin mengikuti siaran lanjutan diwajibkan memiliki deposit dan membeli Star atau Bintang sebagai akses menonton, dengan nilai sekitar Rp5.000,” ujarnya.

Selain melalui pembelian Star atau Bintang, para pelaku juga memperoleh keuntungan melalui transfer langsung ke akun DANA dengan nominal sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per transaksi. Dari rangkaian aktivitas tersebut, para pelaku menargetkan memperoleh imbalan sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu dari penonton.

“Pada siaran lanjutan di aplikasi Tevi, RA diduga menampilkan konten seksual secara eksplisit. Dalam pelaksanaannya, RA juga dibantu oleh MK untuk melakukan siaran tersebut,” jelas Adex.

Dalam perkara kedua, Bareskrim Polri juga membongkar praktik live streaming bermuatan pornografi di wilayah Lampung, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, tiga orang diamankan, yakni PA (31), DI (36), dan SS (25).

“Dalam aktivitas tersebut, talent melakukan adegan asusila dengan memamerkan atau mempertontonkan area intim kepada penonton. Selanjutnya, host mengarahkan penonton untuk memberikan donasi, sawer, atau gift dengan target nominal sekitar Rp250 ribu sampai dengan Rp400 ribu,” kata Adex.

Setelah target donasi terpenuhi, talent kemudian diarahkan untuk berpindah ke aplikasi Tevi. Di platform tersebut, pelaku kembali melakukan siaran bermuatan asusila yang dinilai lebih leluasa karena tidak terkena pemblokiran atau banned.

“Apabila target tersebut terpenuhi, talent akan berpindah ke aplikasi Tevi, di mana pada aplikasi tersebut talent dapat melakukan live asusila tanpa di-banned oleh platform Tevi,” tambahnya.

Atas perbuatannya, keenam tersangka diduga melakukan tindak pidana terkait pembuatan, penyebarluasan, penyiaran, penawaran, atau penyediaan pornografi serta penyertaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bareskrim Polri menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan ruang digital, khususnya praktik penyebarluasan konten pornografi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. (red/ist)

Saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad awalnya meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR secara tertulis. Setelahnya, Dasco lalu menanyakan persetujuan kepada seluruh peserta sidang yang hadir agar RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi usul inisiatif DPR.

”Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?,” tanya Dasco yang dijawab ”setuju” oleh seluruh peserta rapat.

Setelah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, Badan Legislasi DPR langsung menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak, sekaligus menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah pada Rabu (9/9/2026).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria, Iman Sukri, menyampaikan bahwa rancangan tersebut memuat 70 pasal yang terbagi dalam 16 bab. Penyusunannya mengacu pada prinsip fungsi sosial tanah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sekaligus memadukan asas kelembagaan dan mekanisme lintas sektor.

Saat memaparkan laporan Panja di rapat pleno Badan Legislasi DPR, Senin (7/9/2026) malam, Iman menyatakan, salah satu sorotan RUU ini adalah penyelesaian konflik agraria melalui pengaturan restitusi dan redistribusi tanah. Aturan ini juga disertai pemberdayaan penerima reforma agraria.

RUU Reforma Agraria juga mengatur pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan reforma agraria, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, dengan obyek berupa tanah dan sumber agraria penopang kehidupan masyarakat.

Iman berharap RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi solusi atas konflik agraria sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas sumber agraria. Kontribusi dan pelaksanaan tugas konstitusional dalam penyusunan rancangan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. (red/ist)

“Bandar udara yang sebelumnya terdampak telah kembali dibuka pada Selasa (8/9) dan sejak saat itu operasional penerbangan berjalan dengan normal sampai hari ini. Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Rabu (9/9).

Bandar udara yang dimaksud meliputi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Banten, Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandar Udara Husein Sastranegara Jawa Barat, Bandar Udara Budiarto Curug Banten, Bandar Udara Pondok Cabe Banten, Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung, Bandar Udara Raden Inten II Lampung, Bandar Udara Atung Bungsu Sumatera Selatan.

Menhub Dudy menyatakan meskipun operasional penerbangan telah berjalan normal, Kemenhub terus memantau kondisi ruang udara dan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi yang dapat berdampak pada keselamatan dan kelancaran penerbangan.

Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Banten, terus berlangsung setelah dibuka kembali. Pada 8 September 2026 tercatat 875 penerbangan, terdiri atas 436 penerbangan keberangkatan dan 439 penerbangan kedatangan, baik penerbangan domestik maupun internasional.

Sedangkan 9 September 2026, dijadwalkan ada 966 penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan estimasi 131.495 penumpang, terdiri atas 722 penerbangan domestik dan 244 penerbangan internasional.

“Kami memastikan operasional penerbangan terus berjalan dengan memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan. Kami juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa penerbangan untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah, bandar udara, dan maskapai penerbangan,” tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan bersama BMKG, PVMBG, AirNav Indonesia, operator bandar udara, maskapai penerbangan, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta potensi dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada 9 September 2026 pukul 00.47 WIB dan saat ini berada pada Status Level III (Siaga).

Berdasarkan pemantauan BMKG, hingga saat ini tidak terdapat informasi abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan di wilayah tersebut. (red/ist)

Dalam upaya pencarian tersebut, unsur Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten mengerahkan KAL Anyer I.3-64 dan RHIB Peucang untuk melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan jurnalis tersebut. Selain itu, Lanal Lampung juga menyiapkan KAL Siaga untuk mencari para jurnalis yang hilang serta memantau aktifitas Gunung Anak Krakatau.

TNI AL juga mengerahkan tiga kapal perang diantaranya KRI Leuser-924 dan KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861 untuk memperkuat operasi pencarian dan memperluas area penyisiran di sekitar perairan Selat Sunda.

Pengerahan unsur-unsur TNI AL tersebut merupakan bentuk respons cepat dalam membantu upaya pencarian dan pertolongan, khususnya para pewarta yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah perairan.

Seluruh unsur yang terlibat melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan, sekaligus memantau kemungkinan adanya tanda-tanda keberadaan korban maupun sarana yang digunakan saat melakukan peliputan.

TNI AL akan terus mengoptimalkan kemampuan unsur operasionalnya dalam mendukung pencarian hingga korban ditemukan. Langkah tersebut sejalan dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar jajaran TNI AL senantiasa hadir memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat. (red/ist)

Delapan orang tersebut terdiri dari lima wartawan dan tiga kru kapal. Mereka sebelumnya berangkat menggunakan speedboat untuk mengambil dokumentasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (9/9/2026), personel Kepolisian dari KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang bersama dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri serta Basarnas Lampung diterjunkan dalam operasi SAR gabungan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan pencarian dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas penyisiran wilayah perairan.

“Polri bersama Basarnas dan unsur terkait terus melakukan upaya pencarian. Personel dan sarana yang ada kami siagakan untuk mendukung operasi SAR ini,” ujar Yuni, Rabu (9/9/2026).

Dirpolairud Polda Lampung Kombes Pol Erick Sartani Marbun menambahkan, pihaknya telah mengerahkan personel dan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat tersebut.

“Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi. Seluruh personel di lapangan kami minta tetap mengutamakan keselamatan dan melaporkan setiap perkembangan secara berkala,” kata Erick.

Berdasarkan informasi awal, rombongan bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Sejak saat itu, keberadaan mereka belum diketahui. Tim SAR kemudian melakukan pencarian berdasarkan titik komunikasi dan lokasi terakhir yang diketahui.

Lima wartawan yang telah teridentifikasi yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Selain kelima wartawan tersebut, terdapat tiga kru kapal yang juga berada dalam speedboat.

Yuni mengatakan, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur yang terlibat agar wilayah pencarian dapat disisir secara maksimal.

“Koordinasi dan sinergi terus dilakukan. Fokus kami saat ini adalah menemukan dan memberikan pertolongan kepada seluruh korban yang masih dalam pencarian,” katanya.

Pada Rabu pagi, operasi SAR memasuki hari kedua. Apel kesiapan penebalan operasi SAR gabungan dipimpin Kasi Operasi Basarnas Lampung Agus Mujiono.

Tim kemudian disiapkan untuk menyisir sejumlah wilayah perairan yang dinilai menjadi bagian dari jalur atau lokasi yang berkaitan dengan keberadaan rombongan.

Pencarian meliputi perairan Pulau Legundi, perairan Pulau Sebesi hingga kawasan perairan Gunung Anak Krakatau.

Dari unsur kepolisian, dua personel KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang serta dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri turut dilibatkan.

Sementara Basarnas Lampung menurunkan empat personel dalam operasi tersebut.

“Kami berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh unsur di lapangan akan terus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya,” tutur Yuni.

Yuni juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai keberadaan rombongan untuk segera menyampaikannya kepada petugas.

“Kami mengajak semua pihak untuk membantu memberikan informasi sekecil apa pun yang dapat mendukung proses pencarian,” ujarnya.

Operasi pencarian masih berlangsung dengan menyisir wilayah perairan menggunakan sarana yang telah disiapkan. Polisi bersama Basarnas dan unsur SAR lainnya akan terus melakukan pemantauan hingga keberadaan delapan orang tersebut berhasil ditemukan. (red/ist)

"Kami sudah mendorong kepada instansi terkait dan juga memonitor upaya-upaya yang dilakukan secara maksimal agar kejelasan dari teman-teman tersebut dapat segera diketahui," kata Dasco saat ditemui di Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dasco memastikan, DPR terus memberikan perhatian terhadap proses yang dilakukan instansi terkait untuk mengetahui keberadaan para jurnalis tersebut. Pemantauan dilakukan agar berbagai upaya yang ditempuh dapat berjalan secara optimal.

Dasco menyampaikan, kejelasan mengenai keberadaan para jurnalis tersebut perlu segera diketahui. Karena itu, ia berharap seluruh langkah yang diperlukan dapat terus dilakukan hingga memberikan titik terang.

Di sisi lain, Dasco menyatakan keprihatinannya terhadap para jurnalis yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Ia berharap proses pencarian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi yang memberikan kepastian.

"Kami menyatakan prihatin terhadap teman-teman jurnalis yang pada saat ini belum diketahui keberadaannya," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dasco juga mengajak semua pihak untuk mendoakan agar upaya pencarian yang dilakukan instansi terkait dapat membuahkan hasil terbaik. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar dan segera memberikan kejelasan.

"Kita doakan semoga upaya yang terbaik juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik," tutur Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menekankan bahwa aspek keselamatan perlu menjadi perhatian utama bagi jurnalis ketika menjalankan tugas di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi dan potensi risiko di lokasi peliputan penting untuk memastikan tugas jurnalistik dapat dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Ia juga mengingatkan agar jurnalis yang bertugas di wilayah bencana mempersiapkan berbagai kebutuhan keselamatan sebelum melakukan peliputan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi di wilayah bencana dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menimbulkan risiko bagi siapa pun yang berada di lokasi.

"Apalagi daerah-daerah yang terkena bencananya itu menimbulkan risiko, bagi tidak hanya masyarakat, tapi juga bagi para peliput," ujar Saan.

Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mendorong Basarnas dan pihak terkait lainnya untuk terus melakukan pencarian terhadap lima jurnalis tersebut. Ia menegaskan upaya pencarian perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal guna memastikan keberadaan mereka.

"DPR akan mendorong kepada seluruh pihak, terutama pihak-pihak terkait dalam hal ini Basarnas maupun yang lain, untuk secara sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mencari keberadaan kelima jurnalis tersebut. Karena penting, kita untuk tahu tentang kepastian keberadaan mereka itu, kan gitu," ungkap Saan.

Saan menilai kepastian keberadaan kelima jurnalis tersebut tidak hanya penting bagi mereka yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, DPR akan terus mendorong seluruh pihak terkait agar mengoptimalkan proses pencarian hingga keberadaan mereka dapat segera diketahui.

"Kita ingin bahwa mereka segera untuk bisa ditemukan keberadaannya ada di mana, karena ini menyangkut bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga keluarga dan juga kita semua. Jadi sekali lagi, DPR terus akan berupaya mendorong seluruh pihak terkait untuk secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mencari keberadaan mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Tim SAR gabungan menyisir sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan keberadaan kelima jurnalis tersebut. (red/ist)

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) pada Lahan yang Terbakar, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5, telah secara tegas mengamanatkan kepada Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi dan mencabut HGU perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan Pasal 13-nya menyebutkan bahwa tanah yang berasal dari pencabutan HGU akibat terbakar dapat dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah reforma agraria.

Menurut Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada badan usaha tidak digunakan dengan mengabaikan kewajiban pemegang hak. Namun hingga saat ini, belum terlihat tindakan apa pun dari Menteri ATR/BPN terkait karhutla.

Padahal temuan WALHI sudah menyebutkan bahwa dari total 23.307 titik api yang diidentifikasi dari Januari hingga Agustus 2026, 5.540 titik di antaranya berada di dalam areal kerja perusahaan pemegang HGU. Bahkan terdapat perusahaan yang mengalami kebakaran berulang, seperti PT Globalindo Agung Lestari, PT PN XIII, PT Daya Landak Plantation, PT Sumatra Makmur Lestari, PT Arjuna Utama Sawit, dan PT Teguh Karsawana Lestari.

Ini artinya Menteri ATR/BPN tidak benar-benar menjalankan aturan yang dibuat sendiri oleh kementeriannya. Menurut WALHI, pembiaran ini layak menjadi bahan evaluasi atas kinerja Menteri ATR/BPN.

Peta Overlay Sebaran Titik Hotspot dengan Konsesi HGU Perkebunan

Boy juga mengatakan bahwa Presiden harus memastikan Menteri ATR/BPN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap HGU yang berada di wilayah rawan kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut, dan mencabut HGU yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Tanah yang HGU-nya dicabut karena pelanggaran tidak boleh kembali menjadi objek konsolidasi penguasaan oleh korporasi besar.

“Tanah tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda reforma agraria dan pemulihan ekologis, dengan memprioritaskan masyarakat yang selama ini mengalami ketimpangan dalam penguasaan tanah, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Boy.

“Hal ini penting kami tegaskan, sebab berdasarkan Surat Menteri Nomor B/LR.03.01/48/1/2026, Kementerian ATR/BPN mengarahkan pemberian hak atas tanah melalui skema hak pengelolaan yang berarti tanah dikendalikan negara lewat Badan Bank Tanah, bukan diredistribusikan kepada rakyat. Tanpa keberanian mengevaluasi dan mencabut hak-hak atas tanah yang bermasalah, melakukan pemulihan ekosistem dan pemulihan hak rakyat, penanganan karhutla akan terus menjadi kebijakan tambal sulam dan reforma agraria kehilangan makna substantifnya,” tutup Boy. (red/ist)

“Untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar. Tapi ini Asian Games. Medali emas 3 miliar,” ujar Presiden dalam sambutannya saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Selain bonus bagi peraih emas, Presiden menegaskan bahwa perhatian pemerintah juga diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu, termasuk para pelatih. Kepala Negara meminta agar pengembangan karier mereka turut diperhatikan dan dipercepat.

“Medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat. Ada yang, ‘Pak, saya sudah sekian tahun belum naik pangkat.’ Termasuk pelatih-pelatih,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, prestasi dan pengabdian harus mendapatkan penghargaan yang layak. Ia menekankan agar negara tidak ragu memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berbuat baik dan mengharumkan nama bangsa.

“Kita jangan pelit. Kalau baik, kita beri penghormatan,” tegas Presiden.

Dalam arahannya, Presiden turut menceritakan perjuangan seorang atlet equestrian pada SEA Games sebelumnya yang tetap bertanding meski mengalami cedera tulang rusuk beberapa hari sebelum perlombaan. Atlet tersebut menolak digantikan karena ingin tetap memperjuangkan kehormatan bangsa dan berhasil membantu timnya meraih medali.

“Orang ini tidak mau memilih jalan yang aman atau jalan yang enak. Dia mikir kehormatan bangsa dan negaranya. Ini salah satu contoh yang membanggakan,” tutur Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa atlet tersebut merupakan prajurit TNI Angkatan Darat. Atas keberanian dan prestasinya, Presiden kemudian memerintahkan pimpinan TNI untuk memberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat.

Presiden berharap semangat serupa dapat dibawa seluruh atlet Indonesia yang akan bertanding di Aichi-Nagoya. Ia pun menutup arahannya dengan doa agar para atlet diberikan kekuatan dan mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi Indonesia.

“Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua,” pungkas Presiden. (red/ist)

“RUU Pengaturan Reforma Agraria harus diarahkan pada koreksi struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang,” ujar Muhammad Khozin dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Adapun RUU Reforma Agraria mengatur sejumlah hal. Di antaranya, yaitu mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa atau konflik agraria struktural dengan mekanisme hukum komprehensif.

“Hingga melindungi hak atas tanah bagi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya,” tandas Khozin.

RUU ini, ungkapnya, juga berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau tuna lahan, rehabilitasi hak atas tanah, serta memastikan masyarakat penerima redistribusi tanah mendapat dukungan ekonomi, akses pengembangan, dan manfaat nyata, termasuk perlindungan tanah ulayat dari penguasaan sepihak pemerintah daerah.

Terkait penyelesaian konflik agraria, Khozin mengatakan banyak perkara lahir dari keputusan negara, tumpang tindih izin, penguasaan tanah berskala besar, tidak dipenuhinya kewajiban pemegang konsesi, atau belum diakuinya wilayah masyarakat adat.

“RUU Reforma Agraria akan memberikan dasar untuk mengoreksi keputusan dan struktur penguasaan yang menjadi sumber konflik,” tutur Legislator Fraksi PKB itu.

Lewat calon beleid ini, nantinya negara dapat meninjau kembali hak atau izin yang bermasalah, mengembalikan tanah kepada pihak yang berhak, menata ulang penguasaan, serta memulihkan penghidupan masyarakat yang terdampak.

Menurut Khozin, penyelesaian konflik agraria tidak boleh berhenti pada mediasi apabila ketimpangan kekuasaan dan pelanggaran yang menjadi akar konflik tetap dipertahankan. "Konflik agraria struktural tidak akan selesai hanya dengan mempertemukan para pihak. Negara harus berani mengoreksi kebijakan, izin, dan penguasaan yang terbukti melahirkan ketidakadilan,” tegas Anggota Komisi Pertanahan DPR RI ini. (red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, S. Sos., mengatakan pencarian dilakukan secara maksimal dengan memperluas area penyisiran dan mengoptimalkan seluruh unsur serta sarana yang tersedia.

“Hari kedua ini kami memperluas area pencarian dengan membagi tim menjadi beberapa SRU di sejumlah sektor. Seluruh sarana dan unsur yang terlibat kami optimalkan untuk menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian,” ujar Al Amrad.

Dalam operasi SAR H2, KN SAR Tetuka 247 melakukan penyisiran di Sektor 2 dengan total jarak 68,3 nautical mile (NM), sementara KAL Anyer menyisir area yang sama dengan total jarak 69,5 NM.

Pencarian juga dilakukan oleh RIB 02 dan RIB 03 Lampung di Sektor 1 dengan total jarak 67 NM. Tim melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, hingga kawasan Krakatau.

Sementara itu, RIB 02 Banten melakukan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang. KP Sanjaya menyisir Sektor 4 dengan total jarak 67,3 NM, sedangkan KRI Leuser dan KRI Lepu masing-masing melakukan pencarian di sektor yang telah ditentukan.

Sejumlah SRU telah melakukan pemantauan visual di sekitar Gunung Anak Krakatau dan Rakata Besar. Namun, hingga laporan diterima, seluruh penyisiran masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan delapan orang yang dicari.

Pada pukul 13.31 WIB, SRU 1 yang menggunakan KN SAR Tetuka 247 melanjutkan pencarian berdasarkan titik koordinat SAR Map. Dalam proses pencarian tersebut, Gunung Anak Krakatau terpantau mengeluarkan material debu vulkanik cukup tebal.

Terkait kondisi tersebut, Al Amrad menegaskan bahwa keselamatan personel tetap menjadi prioritas selama operasi berlangsung.

“Kami juga memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat terlihat adanya material debu vulkanik yang cukup tebal, kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan bagi seluruh personel. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Hingga pukul 15.22 WIB, SRU 5 yang menggunakan KP Sanjaya masih melakukan pencarian sesuai titik koordinat SAR Map dan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta lima jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Operasi SAR H2 melibatkan unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dan Lampung, USS Pandeglang, USS Merak, TNI, Polri, BPBD, KSOP, potensi SAR, media, keluarga korban, nelayan, serta masyarakat.

Sarana yang dikerahkan meliputi KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, KP Sanjaya, KRI Lepu, KRI Leuser, RIB 02 Banten, RIB 02 dan RIB 03 Lampung, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan pendukung lainnya.

Kondisi cuaca di wilayah pencarian terpantau cerah berawan dengan angin dari arah selatan ke utara berkecepatan sekitar 14 knot dan tinggi gelombang berkisar 0,4 hingga 1 meter.

Al Amrad menegaskan, Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian dan mengevaluasi perkembangan operasi secara berkala.

“Sampai saat ini hasil pencarian masih nihil. Kami tidak berhenti melakukan upaya pencarian. Setiap perkembangan di lapangan akan terus kami evaluasi untuk menentukan strategi berikutnya. Kami berharap delapan orang yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan,” pungkasnya.

Hingga hasil Operasi SAR H2, delapan orang masih dinyatakan dalam pencarian. Operasi akan terus dilaksanakan sesuai hasil evaluasi dan perkembangan situasi di lapangan. (red/ist)

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama, dilanjutkan dengan laporan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengenai kesiapan Kontingen Indonesia menghadapi Asian Games 2026. Dalam laporannya, Menpora menyebutkan bahwa pada Asian Games kali ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet dari 35 cabang olahraga.

“Tadi pagi kami telah mengukuhkan 432 atlet, Bapak yang terdiri dari 35 cabang olahraga yang akan mewakili kontingen Indonesia untuk berjuang mengibarkan bendera Merah Putih sebanyak-banyaknya. Pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 mereka siap menjalankan tugas sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedigdayaan Indonesia di depan negara-negara Asia,” ujar Menpora.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangganya dapat bertemu dengan para atlet yang akan mewakili Indonesia. Kepala Negara menegaskan bahwa olahraga memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kualitas rakyatnya.

“Saya merasa bangga hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat adalah bangsa di mana rakyatnya kuat. Kalau rakyatnya kuat, berarti bangsanya kuat. Rakyatnya kuat fisik, kuat keterampilan, kuat semangat, bangsanya itu berarti semangat kuat, bangsa itu terampil, dan bangsa itu berhasil,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa kemampuan yang dimiliki para atlet merupakan anugerah sekaligus kehormatan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itu, kesempatan untuk mewakili ratusan juta rakyat Indonesia harus dimaknai sebagai sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar.

“Pemberian Yang Maha Kuasa itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak semua rakyat Indonesia diberi kemampuan yang kalian miliki. Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang atlet yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta, 432. Ini kehormatan yang sangat besar,” tegas Presiden.

Salah satu momen utama dalam acara pelepasan adalah penyerahan Bendera Merah Putih oleh Presiden Prabowo kepada perwakilan Kontingen Indonesia. Bendera tersebut diterima oleh atlet panjat tebing Veddriq Leonardo, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan medali emas IFSC Climbing World Series di Prancis pada 2026.

Penyerahan bendera menjadi simbol kepercayaan sekaligus amanah bangsa yang dibawa para atlet ke arena pertandingan. Seluruh anggota kontingen diharapkan mampu bertanding dengan penuh semangat, menjunjung sportivitas, serta memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia.

Asian Games XX akan berlangsung di Prefektur Aichi, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Mengusung slogan “Imagine One Asia”, penyelenggaraan tahun ini diperkirakan melibatkan sekitar 15 ribu atlet dari 45 negara yang akan bertanding dalam 41 cabang olahraga.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, kontingen Indonesia membawa harapan besar masyarakat untuk kembali menghadirkan prestasi terbaik. Pelepasan di Istana Negara sekaligus menjadi bentuk dukungan dan kepercayaan negara kepada para atlet yang akan berjuang membawa Merah Putih di panggung Asia. (red/ist)

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. 

"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). 

Puan mengatakan DPR pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan penggabungan apabila hasil kajian menunjukkan langkah tersebut dapat membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif. Karena itu, keputusan mengenai penggabungan menurutnya perlu didasarkan pada kajian yang jelas mengenai pembagian tugas dan manfaat kelembagaan.

"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan kajian tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan maupun anggaran, tetapi harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi upaya mitigasi bencana. 

"Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat," tegas Puan. (red/ist)

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam penanggulangan puncak karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9). 

Agenda ini menjadi penting di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut pada September. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan dan risiko karhutla di wilayah rentan.

Enam provinsi prioritas masih menjadi perhatian pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi. Berdasarkan pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi, pada (5/9) pukul 21.05 WIB terdeteksi 558 hotspot secara nasional. Angka tersebut turun 260 titik dibandingkan hari kemarin (4/9) yakni 818 hotspot.

Meskipun terjadi penurunan secara nasional, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi lapangan melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan hasil temuan dilapangan terdapat indikasi tindakan pelanggaran hukum.

"Kami temukan di lapangan ada tindakan tindakan yang menyebabkan kebakaran diakibatkan karena sengaja maupun kelalaian, kami lihat dari pelanggan itu sudah mulai diproses hukum," ujar Djamari.

Perkuat Tanggung Jawab Pemegang HGU

Rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain pemerintah pusat, rapat melibatkan pemerintah daerah dan unsur TNI/Polri dari sejumlah provinsi yang memiliki kerawanan karhutla, meliputi Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Keterlibatan pemegang HGU diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing, termasuk memastikan ketersediaan sumber daya, personel, peralatan pemadaman, patroli, pemantauan titik rawan, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.

Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pengendalian karhutla yang saat ini dilakukan pemerintah bersama dunia usaha. Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan para pemegang izin dalam menjaga areal kerja masing-masing selama periode rawan kebakaran.

Penanganan Terpadu Darat dan Udara

Pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, patroli, groundcheck, penyekatan penjalaran api, pendinginan, hingga pemantauan potensi munculnya kembali titik api.

Operasi Modifikasi Cuaca juga terus dilakukan sesuai kondisi awan untuk membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Pada awal September, dukungan OMC antara lain dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. BNPB turut terlibat dalam penguatan operasi penanganan karhutla, termasuk dukungan terhadap OMC dan koordinasi penanggulangan bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.

Penegakan Hukum Diperkuat

Selain aspek operasional, penanganan karhutla juga mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan terjadinya kebakaran.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit menyampaikan hasil penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. 

"Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan," ujar Listyo.

Lindungi Masyarakat dari Dampak Asap

Selain mengendalikan api, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama akibat asap dan penurunan kualitas udara.

Data terbaru menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih bervariasi, mulai dari kategori baik hingga tidak sehat. Kondisi jarak pandang juga dapat berubah cepat mengikuti aktivitas kebakaran, curah hujan dan arah angin.

Karena itu, pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang dilakukan secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel dan sumber daya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan per hari ini (7/9) untuk provinsi yang memiliki lahan gambut seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi.

"Total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274 hektare yang masih terbakar per kemarin (6/9) 734 hektare," ujar Suharyanto.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.

Turut hadir sejumlah kementerian/lembaga antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, BNPB, dan BMKG.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi periode puncak karhutla. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, BMKG, akademisi dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah, dikendalikan dengan cepat, serta tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi. (red/ist)

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahar Diantono mengatakan, moratorium tersebut merupakan langkah strategis Polri untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan hasil kesepakatan bersama lembaga legislatif.

“Sebagai wujud kepatuhan dan penyelarasan visi dengan lembaga legislatif, kami telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap seluruh penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural,” ujar Syahar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria di Baleg DPR RI, Senin (7/9/2026).

Syahar menjelaskan, kebijakan moratorium diterapkan karena konflik agraria tidak selalu berkaitan dengan persoalan pidana. Dalam sejumlah kasus, konflik tersebut juga memiliki aspek keperdataan maupun menyangkut hak masyarakat adat.

Oleh karena itu, Polri mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi dan keadilan restoratif. Polri juga menerapkan penundaan proses pidana secara prejudisial terhadap perkara yang memiliki keterkaitan dengan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

“Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” kata Syahar.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, proses hukum pidana diharapkan tidak mengganggu substansi perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

“Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi dan keadilan restoratif, guna memastikan bahwa instrumen hukum pidana tidak mencederai esensi perjuangan hak masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengungkapkan terdapat 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia. Data tersebut tercatat dalam basis data terpusat pada aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) berdasarkan laporan polisi yang diterima penyidik.

“Berdasarkan basis data terpusat pada aplikasi E-MP, terdapat 78 titik rawan konflik agraria yang berbasis laporan polisi, artinya ini berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh penyidik, dengan tipologi konflik agraria antara perusahaan atau swasta dengan masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Syahar tidak merinci lokasi 78 titik rawan konflik agraria tersebut. Namun, dia menjelaskan bahwa konflik agraria yang ditangani kepolisian memiliki sejumlah tipologi, di antaranya konflik antarmasyarakat, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, serta konflik antara pemerintah dan perusahaan.

Polri, kata Syahar, terus mendorong penyelesaian konflik agraria secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana, perdata, maupun hak masyarakat adat. (red/ist)

“Kita mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel 21 korporasi karena diduga melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait karhutla. Temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum,” kata legislator yang akrab disapa Abduh ini kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Diketahui, hingga Rabu (2/9), KLH telah menyegel dan mengawasi 21 perusahaan yang diduga terkait karhutla di tujuh provinsi, dengan total luas area terbakar mencapai 11.404,69 hektare. Selain penyegelan, KLH juga melakukan pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap badan usaha tersebut.

Atas dasar itu, Abduh meminta penyegelan administratif segera diikuti dengan pengamanan bukti untuk memastikan jejak pembakaran, perintah kerja, aliran pembiayaan, hingga hubungan antarpihak tidak hilang. Menurutnya, proses hukum harus mampu mengungkap apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, pembiaran, kelalaian sistematis, atau kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan.

“Penegakan hukum tidak boleh selesai dengan hanya menangkap pekerja atau pelaku lapangan. Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan mengusut semua pihak yang bertanggung jawab,” tegas politisi PKB tersebut.

Lebih lanjut, Abduh meminta aparat menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menangani perkara karhutla. Pemeriksaan, menurutnya, tidak cukup hanya berhenti pada badan hukum, tetapi juga perlu menelusuri peran direksi, pengendali, pemilik manfaat, kontraktor, serta pihak lain yang memiliki kewenangan atau memperoleh keuntungan.

“Jika pembakaran dilakukan untuk kepentingan usaha, aparat harus menelusuri siapa yang memerintah, siapa yang membiayai, siapa yang mengetahui tetapi membiarkan, dan siapa yang menikmati keuntungannya,” ujarnya.

Ia juga mendorong Polri, Kejaksaan, dan penyidik lingkungan hidup membangun penanganan perkara secara terpadu. Koordinasi tersebut dinilai penting agar proses penyidikan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak membuka celah bagi perusahaan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Selain itu, Abduh meminta aparat menelusuri keuntungan ekonomi yang mungkin diperoleh dari karhutla, termasuk penghematan biaya pembukaan lahan maupun keuntungan dari pemanfaatan kawasan setelah terbakar. Jika ditemukan hasil kejahatan, penanganan perkara dinilai perlu mencakup penyitaan aset dan pemulihan kerugian.

“Negara harus memastikan keuntungan dari pelanggaran dirampas dan pengendali korporasi ikut bertanggung jawab. Karhutla akan terus berulang apabila perusahaan menghitung perkara dapat selesai dengan denda ringan atau menempatkan pekerja sebagai tumbal,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan awak media usai Rapat Paripurna DPR RI ke- 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam sesi doorstop di hadapan awak media yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

"Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Puan. 

Tak hanya itu, Puan menambahkan bahwa Pimpinan DPR nantinya akan meminta pemerintah untuk mengulang pola penanganan terpadu serupa agar berbagai kendala di lapangan dapat segera tertangani dengan cepat.

"Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” tandas Puan. 

Adapun sebagai solusi jangka panjang, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menggarisbawahi perlu adanya perumusan Pemerintah berupa langkah strategis lanjutan pasca-bencana guna mengantisipasi berbagai potensi risiko di masa mendatang. 

Selain penanggulangan darurat, Puan mengingatkan Pemerintah mengenai pentingnya antisipasi terhadap dampak lanjutan yang mencakup berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan. 

“Kemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana kedepannya itu harus segera ada solusinya,” lanjut Puan menutup wawancara. (red/ist)

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri menyusul meluasnya dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek dan sekitarnya. Kapolri menekankan kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan warga dapat segera ditangani.

“Untuk dampak vulkanik tolong untuk seluruh rekan-rekan agar siap siaga membantu masyarakat yang butuhkan bantuan Polri,” kata Sigit dalam instruksi terbarunya, Minggu (6/9/2026).

Kapolri meminta seluruh Kasatwil merespons kondisi tersebut secara cepat dengan mengoptimalkan pelayanan kepolisian, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan dukungan kesehatan serta peralatan yang dibutuhkan.

“Mulai dari masker, dampak ISPA yang perlu rujukan RS, atau mungkin air bersih dan lain yang diperlukan,” ujar Sigit.

Sigit juga menekankan agar jajaran tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi mampu mengantisipasi kebutuhan di wilayah masing-masing. Personel diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, unsur kesehatan, kebencanaan serta instansi terkait untuk memastikan penanganan dampak erupsi berjalan terpadu.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, personel Polri harus segera hadir apabila masyarakat membutuhkan.

“Termasuk evakuasi dan pengungsian bila diperlukan, dan masalah lain yang perlu kehadiran Polri. Termasuk membantu sosialisasi dan lain-lain,” tegas Sigit.

Sejalan dengan arahan tersebut, jajaran Polri di sejumlah wilayah telah melakukan langkah mitigasi. Polda Lampung, misalnya, menyiapkan dukungan kesehatan dan distribusi masker kepada masyarakat serta memastikan kesiapan pelayanan apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi maupun penanganan kesehatan dalam jumlah besar.

Polres Bogor juga telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik yang terpantau mencapai wilayah Kabupaten Bogor dan mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk membersihkan endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Bogor. Sementara itu, personel kepolisian di Lampung Selatan bersama Dinas Kesehatan turut melakukan pembagian masker sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap paparan abu vulkanik.

Di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Polresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya turut menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian masker bagi penumpang serta pengguna jasa bandara yang terdampak penundaan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Polri terus menguatkan koordinasi dan kesiapsiagaan di wilayah yang berpotensi terdampak. Selain aspek keselamatan masyarakat, jajaran juga diminta mengantisipasi gangguan aktivitas warga, lalu lintas, pelayanan publik serta kebutuhan evakuasi apabila situasi berkembang.

Di sisi lain, Sigit mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan kepada kepolisian apabila membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Polri memastikan jajaran di kewilayahan siap memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di tengah situasi bencana.

Masyarakat juga diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker apabila berada di wilayah terdampak abu vulkanik, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun petugas di lapangan. (red/ist)

Pengiriman dilakukan melalui Slog Polri pada Minggu (6/9/2026). Sebanyak 200 jerigen berisi formula X-Fire dengan kapasitas masing-masing 20 liter dimuat ke dalam dua unit truk dari Gudang Slog Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan operasional Polri dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

“Polri terus memperkuat dukungan terhadap jajaran di wilayah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan mengirimkan dukungan formula pemadam X-Fire yang akan digunakan untuk membantu penanganan karhutla, terutama pada karakteristik lahan gambut yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Trunoyudo menjelaskan, sebanyak 4.000 liter formula tersebut diangkut menggunakan dua unit truk. Masing-masing truk membawa 100 jerigen berkapasitas 20 liter atau sebanyak 2.000 liter.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel di lapangan dalam melakukan pemadaman dan pengendalian karhutla, sehingga api tidak semakin meluas dan dapat segera ditangani,” katanya.

Formula X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dalam penerapannya, formula tersebut dicampurkan dengan air dengan komposisi 200 liter formula dan 800 liter air untuk setiap 1.000 liter campuran. Penggunaan formula tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan air ketika petugas melakukan pemadaman di medan yang sulit dijangkau.

Selain penggunaan formula pemadam, penanganan karhutla di lahan gambut juga dilakukan dengan teknik penyiraman spiral. Metode tersebut dilakukan dari sisi luar area terbakar secara bertahap menuju titik api utama untuk membantu memutus rambatan api sekaligus mempercepat proses pendinginan.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara kesiapan personel, dukungan peralatan, metode pemadaman yang tepat, serta kecepatan dalam merespons setiap titik api. Polri memastikan dukungan tersebut terus diperkuat agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal,” jelas Trunoyudo.

Dua truk pengangkut formula X-Fire tersebut diberangkatkan dari Slog Polri pada Minggu (6/9/2026) sekitar menuju Polda Sumatera Selatan.

Trunoyudo menegaskan, Polri tidak hanya mengedepankan langkah pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar karhutla tidak terus meluas.

“Upaya penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla,” pungkasnya. (red/ist)

“Yang tadi Pak Shri sampaikan, jangan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin perampasan aset menjadi abuse of power dari aparat penegak hukum yang ada,” kata Sahroni saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, DPR RI perlu memastikan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak digunakan secara berlebihan. Hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan masyarakat.

“Memberantas koruptor itu pasti. Tapi jangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegas Legislator dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Selain itu, Sahroni juga mengingatkan bahwa substansi undang-undang perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah diberlakukan. Ia menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan agar substansi dan tujuan regulasi dapat dipahami secara utuh dan tidak disalahartikan.

Untuk itu, Sahroni juga meminta para pemangku kepentingan yang mengikuti RDPU memberikan masukan secara konstruktif kepada Komisi III DPR RI. Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan substansi RUU sekaligus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kita sama-sama bahwa perampasan aset ini pendukungnya satu, bahwa memberantas koruptor adalah yang utama bagi kita semua. Intinya itu. Tapi tidak melakukan kesewenangan atau abuse of power dilakukan oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.(red/ist)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa dini hari (8/9). "Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 WIB,” papar Menhub.

Sementara bandara Bandara Radin Inten II Lampung serta Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pembukaan bandara ini juga disertai dengan sejumlah catatan. Pertama, Otoritas Bandara bersama dengan maskapai harus melakukan inspeksi terhadap semua armada pesawat. Kedua, pilot dan kru operasional pesawat wajib mengetahui restricted polygon, yakni wilayah udara berbentuk poligon (banyak sudut) yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik.

Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional bandar udara sejak Sabtu (5/9). Akibatnya, sebanyak delapan bandara, meliputi Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Banten, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel mengalami penutupan operasional.

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional, bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per Senin (7/9) pukul 09.00 WIB.

Menhub Dudy meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, otoritas serta instansi terkait untuk memastikan operasional dapat dilakukan secara aman dan selamat. (red/ist)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kondisi udara Jakarta membaik, tetapi abu vulkanik masih ditemukan di sejumlah wilayah sehingga diperlukan tambahan waktu untuk memastikan keamanan peserta didik.

“Abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang PJJ ini sampai dengan besok,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9).

PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Ketentuan ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemprov DKI terus melakukan penanganan abu vulkanik melalui penyemprotan water mist. Sebanyak 94 tangki dan lebih dari 200 personel dikerahkan, melibatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah terkait.

“Water mist itu terus kita lakukan sampai dengan besok. Kami bahkan sudah meminta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas water mist untuk bisa dilakukan itu. Jadi, Jakarta tetap mengadakan itu, dan pembagian masker tetap kita tindaklanjuti,” ungkap Gubernur Pramono.

Pemprov DKI juga memastikan tidak ada kebijakan baru terkait pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN tetap bekerja seperti biasa dengan tetap memperhatikan penggunaan masker saat beraktivitas.

Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. OMC dapat dilakukan apabila kondisi awan memungkinkan.

“Kami melakukan segala upaya. Doa, salat, dan sebagainya kita lakukan, termasuk OMC. Kalau bisa dilakukan, saya sudah minta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memang punya kewenangan itu untuk melakukan OMC,” jelas Gubernur Pramono.

Pemprov DKI mulai memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap Jakarta sejak Minggu (6/9). Berdasarkan informasi resmi, aktivitas erupsi berlangsung sejak Jumat malam (4/9), dengan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Hasil pemantauan kualitas udara pada Senin (7/9), setelah pelaksanaan water mist, menunjukkan perbaikan. Untuk parameter PM10, pemantauan dilakukan di Ancol, Jakarta Utara; Pondok Rangon, Jakarta Timur; Tebet dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan; serta Kebon Jeruk dan Pesakih, Jakarta Barat. Sedangkan pemantauan PM2,5 dilakukan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Bundaran HI, Jakarta Pusat; serta Lubang Buaya, Jakarta Timur.

“SO? cenderung aman di seluruh wilayah. Cukup jauh di bawah baku mutu,” kata Gubernur Pramono.

Berdasarkan citra satelit Himawari-9, sebaran abu pada lapisan hingga 15.000 kaki meluas ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, dan Bengkulu. Pada lapisan hingga 50.000 kaki, abu teramati lebih jauh di Samudra Hindia dan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemprov DKI juga mempercepat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (6/9), dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB. Pembagian masker kepada masyarakat juga terus dilakukan.

Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BMKG, PVMBG/Badan Geologi, dan instansi terkait untuk memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau, arah angin, sebaran abu, serta kualitas udara di Jakarta.

Gubernur Pramono meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Ia juga mengingatkan agar kebutuhan masker tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemprov DKI akan terus membagikan masker di sejumlah tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kita tetap tenang, tetapi waspada. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, ikuti kanal resmi pemerintah. Jika membutuhkan bantuan darurat, hubungi Jakarta Siaga 112 atau fasilitas kesehatan terdekat,” imbaunya. (red/ist)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kondisi udara Jakarta membaik, tetapi abu vulkanik masih ditemukan di sejumlah wilayah sehingga diperlukan tambahan waktu untuk memastikan keamanan peserta didik.

“Abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang PJJ ini sampai dengan besok,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9).

PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Ketentuan ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemprov DKI terus melakukan penanganan abu vulkanik melalui penyemprotan water mist. Sebanyak 94 tangki dan lebih dari 200 personel dikerahkan, melibatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah terkait.

“Water mist itu terus kita lakukan sampai dengan besok. Kami bahkan sudah meminta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas water mist untuk bisa dilakukan itu. Jadi, Jakarta tetap mengadakan itu, dan pembagian masker tetap kita tindaklanjuti,” ungkap Gubernur Pramono.

Pemprov DKI juga memastikan tidak ada kebijakan baru terkait pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN tetap bekerja seperti biasa dengan tetap memperhatikan penggunaan masker saat beraktivitas.

Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. OMC dapat dilakukan apabila kondisi awan memungkinkan.

“Kami melakukan segala upaya. Doa, salat, dan sebagainya kita lakukan, termasuk OMC. Kalau bisa dilakukan, saya sudah minta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memang punya kewenangan itu untuk melakukan OMC,” jelas Gubernur Pramono.

Pemprov DKI mulai memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap Jakarta sejak Minggu (6/9). Berdasarkan informasi resmi, aktivitas erupsi berlangsung sejak Jumat malam (4/9), dengan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Hasil pemantauan kualitas udara pada Senin (7/9), setelah pelaksanaan water mist, menunjukkan perbaikan. Untuk parameter PM10, pemantauan dilakukan di Ancol, Jakarta Utara; Pondok Rangon, Jakarta Timur; Tebet dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan; serta Kebon Jeruk dan Pesakih, Jakarta Barat. Sedangkan pemantauan PM2,5 dilakukan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Bundaran HI, Jakarta Pusat; serta Lubang Buaya, Jakarta Timur.

“SO? cenderung aman di seluruh wilayah. Cukup jauh di bawah baku mutu,” kata Gubernur Pramono.

Berdasarkan citra satelit Himawari-9, sebaran abu pada lapisan hingga 15.000 kaki meluas ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, dan Bengkulu. Pada lapisan hingga 50.000 kaki, abu teramati lebih jauh di Samudra Hindia dan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemprov DKI juga mempercepat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (6/9), dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB. Pembagian masker kepada masyarakat juga terus dilakukan.

Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BMKG, PVMBG/Badan Geologi, dan instansi terkait untuk memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau, arah angin, sebaran abu, serta kualitas udara di Jakarta.

Gubernur Pramono meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Ia juga mengingatkan agar kebutuhan masker tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemprov DKI akan terus membagikan masker di sejumlah tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kita tetap tenang, tetapi waspada. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, ikuti kanal resmi pemerintah. Jika membutuhkan bantuan darurat, hubungi Jakarta Siaga 112 atau fasilitas kesehatan terdekat,” imbaunya. (red/ist)

Selain itu, Habiburokhman juga menyoroti kondisi integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah perbedaan kondisi penegakan hukum Indonesia dengan negara-negara maju yang kerap dijadikan rujukan dalam penerapan perampasan aset.

“Kita selalu membandingkan penerapan perampasan aset di negara kita dengan di negara maju, contoh Amerika dan Inggris. Tapi yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya dengan di negara-negara maju,” kata Habiburokhman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho, di Gedung Parlemen Senayan, Senin, (7/9/2026).

Dalam rangka mendalami masukan terhadap pembahasan RUU tentang Perampasan Aset, Anggota Dewan fraksi Gerindra itu menekankan kewenangan yang luas dalam perampasan aset harus diiringi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai. 

Menurutnya hal itu penting agar hukum tidak justru digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk mengkriminalisasi pihak yang berseberangan dengan kekuasaan.

“Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kalau ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya,” ujarnya.

Untuk itu, Habiburokhman menegaskan, prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Komisi III DPR RI dalam membahas RUU Perampasan Aset. Ia menyatakan pembentukan regulasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kondisi kekuasaan saat ini, tetapi juga kemungkinan penerapannya pada masa mendatang.

“Itulah yang selalu kami pikirkan. Kita itu bikin undang-undang harus berpikir, jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi alat abuse of power,” tegasnya. (red/ist)

Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah mengungkapkan, pihaknya telah mendengar aspirasi dari masyarakat yang menghadapi konflik agrarian tersebut. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi masyarakat dan mencari penyelesaian yang adil. Menurutnya, persoalan Sukajaya memperlihatkan adanya ketimpangan antara penguasaan tanah secara legal formal dan kenyataan bahwa masyarakat telah menempati serta mengelola lahan secara turun-temurun.

Berdasarkan peninjauan awal, Taufiq menilai terdapat sejumlah persoalan yang harus didalami terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas sekitar 150 hektare. Ia menyoroti cakupan sertifikat yang disebut melintasi sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum, serta dugaan bahwa sebagian lahan telah lama ditelantarkan.

“Setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum. Kondisi ini harus diperiksa,” jelasnya dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026).

Di sisi lain, Taufiq mengakui bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat selama ini dilakukan secara tradisional sehingga masih menghadapi kendala pembuktian legal formal. Namun, riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan selama puluhan tahun tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Mereka telah bertahun-tahun menempati dan mengelola lahan ini. Hak yang mereka tuntut bukan hak milik personal, melainkan kepemilikan secara komunal agar lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian tidak hilang,” katanya.

Taufiq mengungkapkan dua kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, BAM DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan memperjuangkan peninjauan kembali SHGB. Kedua, BAM akan mendorong pemberian hak komunal kepada masyarakat atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola.

“Bersama camat, kepala desa, dinas terkait, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, kami sepakat memperjuangkan peninjauan sertifikat HGB. Kami juga akan memperjuangkan agar masyarakat memperoleh sertifikat dengan kepemilikan komunal atas lahan yang sekarang mereka kelola,” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Taufiq juga mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Menurutnya, penguasaan atau pengosongan lahan tidak boleh dilakukan melalui kekerasan, terlebih ketika status dan pemanfaatan tanah tersebut masih dipersoalkan. "Intimidasi, apalagi kekerasan, merupakan cara yang salah, melanggar hukum, dan dapat masuk ke ranah pidana,” tegasnya.

BAM, lanjut Taufiq, tidak akan berhenti pada pendampingan. Pihaknya akan memanggil instansi dan para pihak yang memiliki kewenangan untuk mendalami proses penerbitan SHGB serta mencari penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

“Kita akan mengawal dan melanjutkan perjuangannya. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar kebutuhan dan hak masyarakat dapat diperjuangkan melalui upaya yang sah dan sesuai hukum,” tukasnya. 

Sebelumnya pada kunjungan BAM ini, perwakilan petani Sukajaya, Afifah, menceritakan bahwa keluarganya telah mengelola tanah di kawasan Maduhur secara turun-temurun. “Saya merupakan generasi ketiga dari keluarga petani. Di sini ada bapak saya yang berusia 75 tahun sebagai generasi kedua. Sebelumnya masih ada kakek dan nenek saya sebagai generasi pertama. Artinya, tanah ini tidak pernah kosong dan telah dikelola keluarga kami secara turun-temurun,” ujar Afifah.

Bagi masyarakat, tanah tersebut bukan hanya tempat mencari nafkah. Warga menjaga pepohonan dan aliran air yang manfaatnya dirasakan hingga desa-desa sekitar. Karena itu, hilangnya akses atas lahan dikhawatirkan tidak hanya mengancam kehidupan petani Sukajaya, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

“Bukan hanya ruang hidup dan pepohonan yang kami jaga. Ada aliran air yang kami rawat dan digunakan oleh masyarakat Sukajaya serta desa-desa lain. Kalau tanah ini diambil dan lingkungannya berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Sukajaya,” tuturnya.

Afifah menjelaskan bahwa masyarakat memperjuangkan sekitar 16,3 hektare dari kurang lebih 90 hektare lahan yang disebut masih berada dalam penguasaan perusahaan. Warga tidak meminta hak milik secara perseorangan, tetapi menginginkan hak komunal agar lahan dapat terus dikelola bersama dan tidak mudah dialihkan.

Menurut Afifah, permintaan tersebut merupakan persoalan kepatutan dan keadilan. Lahan seluas 16,3 hektare itu menjadi tumpuan kehidupan puluhan keluarga dan ratusan warga, sedangkan perusahaan menguasai bidang tanah yang jauh lebih luas.

Penderitaan warga semakin terasa setelah peristiwa pada Agustus 2026. Afifah menuturkan bahwa sejumlah lahan pertanian warga diduga dirusak menggunakan alat berat. Tanaman yang seharusnya dapat dipanen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga disebut hancur dalam waktu singkat.

Ia menceritakan adanya petani lanjut usia yang hidup dari penghasilan sangat terbatas dan harus berutang untuk membeli bibit. Namun, tanaman yang telah mereka rawat justru rusak sebelum sempat dipanen. Afifah menyebut dampak peristi belum berhenti pada kerugian ekonomi dan luka fisik.

“Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam beberapa hari. Namun, ada luka batin dan trauma. Ada anak-anak yang tidak bersekolah karena ingin memastikan ibunya dalam keadaan baik. Yang dihancurkan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga rasa aman dan kondisi psikologis anak-anak,” ungkapnya.

Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kriteria sanitasi adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Mas Dar.

Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, BGN melakukan penyisiran penetapan sementara menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data (update) hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," tegasnya.

Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap hingga hari ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.

Adapun rincian 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi:

Wilayah 1: 351 dapur SPPG
Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
Wilayah 3: 231 dapur SPPG

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," pungkasnya.

Langkah penutupan dan investigasi ini diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. (red/ist)

“DPR dengan fungsi pengawasannya, harus memastikan tidak terjadi kekerasan negara terhadap rakyat dan tidak ada pembiaran terhadap kekerasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran ketentuan mengenai batas maupun prosedur penerbitan SHGB, hal itu menjadi bagian dari tugas pengawasan kami,” ujar Adian dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM DPR RI bertajuk “Membangun Solusi Berkeadilan atas Konflik dan Sengketa Pertanahan” di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Desa Sukajaya yang sebelumnya disampaikan kepada BAM DPR RI. Adapun menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, peninjauan langsung diperlukan agar BAM DPR RI tidak hanya menerima informasi secara administratif, tetapi juga mendengarkan keterangan masyarakat serta melihat kondisi faktual di lapangan. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat internal BAM.

“Kita datang ke sini untuk mendengar langsung. Setelah ini akan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok terpumpun atau FGD bersama para pihak. Kita juga akan memanggil BPN dan instansi terkait untuk mengklarifikasi seluruh persoalan,” jelasnya.

Adian menilai, penerbitan maupun perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) masih dapat ditinjau apabila dalam prosesnya ditemukan cacat prosedural, ketidaktepatan batas, atau persoalan hukum lainnya. Karena itu, negara harus berani melakukan koreksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan.

“SHGB dapat ditinjau kembali apabila setelah dilakukan penelaahan ditemukan cacat prosedural, persoalan batas, dan sebagainya. Kalau negara tidak memperbaikinya, berarti negara membiarkan kesalahan berlangsung terus-menerus,” tegas Adian.

Ia juga menekankan bahwa kepentingan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi ataupun kekerasan kepada masyarakat. BAM, lanjutnya, akan mengawal aspirasi warga serta mendorong aparat penegak hukum mengambil tindakan konkret apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Tidak boleh lagi ada kekerasan di setiap jengkal tanah Republik ini, atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun. Negara ini tidak didirikan dan kemerdekaan tidak diperjuangkan untuk membiarkan rakyat mengalami kekerasan,” katanya.

Adian mengakui bahwa konflik agraria terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kendati demikian, setiap kasus yang telah diterima dan memiliki kemungkinan untuk diselesaikan harus terus dikawal. Penyelesaian kasus Sukajaya juga diharapkan dapat menjadi model bagi penanganan konflik pertanahan serupa.

“Ada ribuan kasus agraria di Indonesia. Kita ingin menyelesaikannya satu per satu. Kalau tidak dapat diselesaikan sekaligus, kita harus mengambil contoh-contoh penyelesaian yang nantinya dapat diterapkan untuk kasus lain. Semua yang mampu kita selesaikan, harus kita selesaikan,” tutur Adian.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan kelompok tani, Kang Asep, menyampaikan bahwa masyarakat menolak perpanjangan SHGB PT Prima Mustika Candra (PMC) dan meminta agar tanah yang telah dikelola secara turun-temurun dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ia menegaskan masyarakat tidak menuntut Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan hak pengelolaan secara bersama atau komunal.

“Harapan kami adalah tanah untuk rakyat karena tanah ini telah kami kuasai dan kelola secara turun-temurun selama puluhan tahun. Kami menolak perpanjangan SHGB PT PMC. Kami tidak meminta hak milik, tetapi meminta hak bersama atau hak komunal agar tanah ini dapat dikelola untuk anak cucu kami,” ujar Kang Asep.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak 1997, termasuk melalui kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai dan lahan sekitar 16 hektare. Sejumlah kegiatan, menurutnya, juga dilakukan dengan dukungan program pemerintah dan perangkat dinas kehutanan.

Kang Asep turut meminta aparat kepolisian bertindak tegas ketika terjadi intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan terhadap warga. Ia berharap perlindungan terhadap masyarakat tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Ketika ada intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan yang mengganggu ruang hidup masyarakat, harus ada tindakan konkret. Jangan hanya memberikan imbauan, tetapi tidak ada penegakan hukum di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Adian menilai permintaan masyarakat untuk memperoleh hak pengelolaan bersama mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanah tersebut tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dipelihara bagi generasi berikutnya.

“Mereka tidak meminta SHM karena tidak ingin tanah itu dijual. Mereka ingin tanah tersebut digunakan untuk merawat bumi, menghasilkan oksigen yang sehat, dan menjaga air bersih bagi keluarga serta anak-anak mereka. Menurut saya, itu permintaan yang sangat baik. Mengapa hal baik seperti ini tidak kita dukung?” pungkasnya. (red/ist)

“Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya yang 8 maupun yang 18,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti bersama oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan, Suharyanto menyebut terdapat indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, termasuk dengan cara memberikan imbalan kepada pihak tertentu untuk membakar hutan dan lahan.

“Memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang,” ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, Kapolri menyebut aparat telah mengamankan 138 tersangka. Selain itu, terdapat delapan korporasi yang tengah diproses.

“Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi, pembekuan, atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak?. Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah, disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” ujar Kapolri. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa kondisi erupsi Anak Krakatau per hari ini telah menurun. Berdasarkan pengamatan BNPB, tingkat erupsi saat ini juga lebih rendah dibandingkan peristiwa erupsi pada 2018.

“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Kepala BNPB.

Meski demikian, sebaran abu vulkanik sempat berdampak terhadap empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan, serta mengganggu operasional penerbangan. BNPB mencatat delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu Anak Krakatau. Di sisi lain, hingga saat laporan disampaikan tidak terdapat korban jiwa, kerusakan, maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan.

Untuk mengurangi dampak abu vulkanik, BNPB bersama BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna memicu hujan agar abu dapat lebih cepat luruh. Operasi disiapkan dari sejumlah titik, termasuk Pondok Cabe, Kertajati, serta Semarang sebagai alternatif apabila kondisi penerbangan di wilayah sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan positif dari pola angin. Pada berbagai lapisan ketinggian, arah angin telah bergeser ke barat, barat laut, dan barat daya sehingga tidak lagi mengarah ke tenggara seperti sebelumnya. BMKG juga memprakirakan adanya potensi awan dan hujan ringan hingga sedang pada 9–12 September 2026 yang akan diperkuat melalui OMC bersama BNPB.

“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” ujar Kepala BMKG.

BMKG juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia, yang ditunjuk oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), sebagai bagian dari pemantauan dan penyesuaian informasi meteorologi penerbangan.

Pemantauan di lapangan juga menunjukkan perkembangan positif. Hasil paper test di empat bandara, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug, telah menunjukkan hasil negatif terhadap debu vulkanik.

“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAAC yang ada di Darwin agar sigmetnya (significant meteorological information) dapat dipulihkan,” ungkapnya.

Selain dampak terhadap penerbangan, BMKG juga terus memantau potensi tsunami. Sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami telah dipasang di sekitar Selat Sunda dan hingga saat ini tidak ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan erupsi Anak Krakatau. Pemantauan turut diperkuat dengan sensor seismograf dan high frequency radar untuk mendeteksi kemungkinan perubahan kondisi laut secara cepat.

Di sektor pelayaran, koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Notice to mariners telah diterbitkan dengan pembatasan aktivitas kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama status gunung masih berada pada Level III atau Siaga.

Pemerintah memastikan seluruh perkembangan Gunung Anak Krakatau terus dipantau secara intensif. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya menjaga keamanan penerbangan dan pelayaran serta memastikan sistem peringatan dini tsunami tetap bekerja optimal.

Melalui OMC, pemantauan selama 24 jam, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah terus berupaya menekan dampak erupsi sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (red/ist)

Pemberangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri membangun pencegahan Karhutla yang lebih dekat dengan masyarakat melalui edukasi, komunikasi dan pendekatan humanis.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Kesadaran masyarakat dan kemampuan mencegah potensi kebakaran sejak dini harus menjadi kekuatan utama.

“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” ujar Wakapolri dalam pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebanyak 322 personel tersebut terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka akan melaksanakan tugas selama 10 hari, atau menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan situasi di wilayah.

Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di wilayah. Gelombang kedua ini menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti agar kegiatan di lapangan tetap berjalan.

Wakapolri meminta para personel tidak datang dengan pendekatan yang menggurui. Mereka harus mendengarkan masyarakat, memahami karakteristik wilayah dan memberikan edukasi yang mudah dipahami.

“Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami,” katanya.

Menurut Wakapolri, masyarakat bukan objek penanganan Karhutla, melainkan bagian dari solusi. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api, kepala desa dan tokoh adat harus menjadi bagian dari jejaring pencegahan di tingkat tapak.

Karena itu, edukasi harus diarahkan pada tindakan nyata, mulai dari tidak melakukan pembakaran, menjaga lingkungan hingga segera melaporkan potensi kebakaran.

“Karhutla bukan hanya tanggung jawab Polri atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas,” tegas Wakapolri.

Wakapolri juga mengingatkan personel bahwa penugasan ini bukan semata-mata kegiatan penyuluhan. Para peserta pendidikan kepemimpinan harus menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan efektivitas organisasi di lapangan.

“Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Karena itu, lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kebijakan diimplementasikan,” ujarnya.

Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat sekaligus menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai akar persoalan Karhutla.

Dengan pendekatan humanis dan partisipatif, Polri ingin memastikan masyarakat menjadi bagian aktif dalam mencegah kebakaran sejak dari tingkat tapak, sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih luas. (red/ist)

"Berdasarkan data terbaru dari BMKG, kami memutuskan bahwa penutupan operasional bandara sementara masih dilanjutkan hingga pukul 18.00 WIB nanti. Namun demikian kami terus memantau informasi terbaru dari BMKG. Apabila terjadi perubahan, kami akan segera menginformasikannya. Penyesuaian operasional penerbangan dilakukan secara dinamis mengikuti kondisi aktual di lapangan dan perkembangan sebaran abu vulkanik," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat memantau secara langsung Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, (7/9).

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional pada Senin (7/9) pukul 09.00 WIB, bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih akan ditutup hingga pukul 18.00 waktu setempat. Bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Banten berdasarkan NOTAM A3373/26 NOTAMR A3368/26; Bandara Radin Inten II, Lampung; Bandara Budiarto, Banten; Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta; Bandara Pondok Cabe, Banten; Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, Lampung; Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat. Adapun sebagai informasi Bandar Udara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per hari ini jam 09.00 WIB.

"Tadi malam Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi sehingga menimbulkan debu vulkanik baru. Dari BMKG juga menyampaikan bahwa arah angin yang terjadi di sekitar Gunung Anak Krakatau terdapat pada beberapa layer berbeda-beda di udara. Ada yang mengarah dari timur tenggara, timur laut barat daya, dan sebagainya. Sehingga, membuat debu masih bertahan di sekitar lokasi bandara-bandara yang dekat Gunung Anak Krakatau," jelas Menhub Dudy.

Dari pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Senin (7/9) pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terpantau pada dua lapisan ketinggian, yakni hingga 15.000 kaki dan 50.000 kaki. Kondisi tersebut masih berpotensi memengaruhi jalur penerbangan, sehingga penyesuaian operasional bandara dan penerbangan terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan sebaran abu vulkanik serta informasi keselamatan penerbangan terbaru.

Dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan hingga Senin (7/9) pukul 09.00 WIB tercatat sekitar 2.300 penerbangan dan 270.337 penumpang terdampak. Data tersebut merupakan akumulasi dampak operasional sejak 5 September 2026 dan mencakup penerbangan yang mengalami pembatalan, penundaan, maupun pengalihan.

Pada bandara yang berstatus ditutup sementara, tercatat 1.397 penerbangan dengan sekitar 177.579 penumpang terdampak, sedangkan pada bandara lain yang penerbangannya terdampak akibat penyesuaian rute tercatat 922 penerbangan dengan sekitar 92.758 penumpang terdampak. Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan maskapai dan pengelola bandara untuk menangani dampak terhadap penumpang serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.

Menhub menambahkan, jika nanti bandara sudah bisa dibuka kembali, persiapan penerbangan akan segera dilakukan. Sejumlah upaya persiapan masih akan dilakukan setelah bandara dibuka dan sebelum siap dioperasikan kembali. Menhub berharap masyarakat dapat bersabar selama waktu persiapan bandara.

"Dalam persiapannya, apabila kondisi sudah memungkinkan untuk bandara dibuka, kami akan melalukan upaya-upaya seperti pembersiahan runway, taxi way, maupun apron. Hal ini supaya apabila pada waktunya situasi sudah memungkinkan, bandara siap dioperasikan," jelas Menhub Dudy.

Menhub menambahkan, untuk menjaga konektivitas penerbangan selama sejumlah bandara ditutup, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah bandara alternatif yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi operasional penerbangan. Terdapat enam bandara yang dapat dijadikan alternatif, yakni Bandara Juanda di Provinsi Jawa Timur, Bandara Adi Soemarmo di Provinsi Jawa Tengah, Bandara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Adisutjipto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Provinsi Jawa Tengah, serta Bandar Udara Internasional Kertajati, Jawa Barat.

"Kami mengimbau kepada seluruh maskapai baik luar maupun dalam negeri untuk mennggunakan bandara-bandara alternatif yang sudah disiapkan, seperti Kertajati, Ahmad Yani, Juanda, YIA, Adisutjipto, dan Adi Soemarmo. Kami mendorong agar maskapai dapat menggunakan bandara tersebut untuk menghindari penumpukan penumpang,baik yang akan datang maupun yang akan terbang. Ini yang kita harapkan supaya pengaturan penumpang bisa optimal," sebut Menhub Dudy.

Penggunaan bandara alternatif tersebut tetap menyesuaikan kondisi operasional, kesiapan bandara, rute penerbangan, serta keputusan masing-masing maskapai. Kemenhub terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, serta instansi terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat dilakukan secara aman dan terkoordinasi.

Kemenhub mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara untuk memastikan status penerbangannya kepada maskapai sebelum menuju bandara. Penumpang yang terdampak penutupan bandara juga diimbau untuk mengikuti arahan dan kebijakan maskapai terkait perubahan jadwal maupun pengalihan penerbangan.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah tertib mengikuti aturan dan arahan terkait kondisi penerbangan saat ini. Dukungan dan kepatuhan masyarakat sangat membantu proses penanganan kondisi ini, khususnya dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan,” kata Menhub Dudy.

Kemenhub juga meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan kondisi penerbangan melalui kanal informasi resmi Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta informasi resmi dari masing-masing maskapai. Status operasional bandara dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi keselamatan penerbangan.

Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi penerbangan serta memperbarui informasi sesuai perkembangan terbaru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas sekaligus menjaga konektivitas transportasi udara bagi masyarakat. (red/ist)

Berdasarkan kondisi per 7 September 2026, PJJ diberlakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasional MBG pada satuan pendidikan di wilayah yang menerapkan PJJ dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG tetap berjalan selaras dengan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan penyesuaian operasional tersebut merupakan bentuk respons BGN terhadap kondisi darurat yang berdampak pada aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Sementara itu, Kabupaten Sukabumi saat ini masih berada dalam status imbauan penggunaan masker. BGN terus mencermati perkembangan kondisi di wilayah tersebut dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memastikan langkah operasional yang diambil sesuai dengan situasi terkini.

Hida menegaskan bahwa penyesuaian operasional MBG bersifat sementara dan akan mengikuti perkembangan kondisi serta kebijakan pembelajaran di masing-masing wilayah.

“Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasional MBG akan disesuaikan kembali setelah kondisi memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan,” ujar Hida pada Senin (7/9).

Kebijakan pelaksanaan PJJ tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat. Hingga saat ini, wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memberlakukan PJJ meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

BGN memastikan penyesuaian tersebut tidak mengubah komitmen terhadap keberlanjutan Program MBG. Setiap keputusan operasional akan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesiapan satuan pendidikan, serta kepentingan penerima manfaat. (red/ist)

Pemerintah Kota Bekasi terus memantau perkembangan situasi bersama perangkat daerah dan unsur terkait. Sampai saat ini, kondisi di Kota Bekasi masih aman dan terkendali serta belum terdapat laporan dampak signifikan terhadap masyarakat.

“Warga Bekasi tidak perlu panik. Sampai saat ini situasi masih aman dan terkendali, tidak ada dampak signifikan yang kami terima. Tetapi kita tetap harus waspada dan mengikuti perkembangan informasi dari instansi yang berwenang,” kata Tri di Bekasi, Minggu (6/9/2026).

Tri meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar ruang. Warga juga diimbau menggunakan masker dan kacamata guna menghindari paparan abu secara langsung, khususnya bagi lansia dan anak.

“Sebaiknya kurangi aktifitas diluar jika tidak ada keperluan mendesak, gunakan masker atau kacamata. Dan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah anak-anak, lansia, serta warga yang sensitif terhadap kualitas udara," ungkapnya

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi melalui perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan aktivitas Anak Gunung Krakatau dan potensi dampaknya terhadap wilayah Kota Bekasi.

“Kami terus pantau dan koordinasi dengan instansi terkait. Kalau ada perkembangan yang perlu diketahui masyarakat, akan kami sampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Bekasi. Jadi tetap tenang, tetap waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya,” tutur Tri. (red/ist)

“Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027. Untuk PPPK penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN tetapi tentu dengan tes kompetensi,” kata Rycko saat ditemui Parlementaria di sela rangkaian kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

Selain itu, Rycko juga menyampaikan perkembangan bagi PPPK paruh waktu. Menurutnya, PPPK paruh waktu akan diarahkan untuk menjadi PPPK penuh waktu sebagai bagian dari upaya memperkuat status dan kesejahteraan tenaga pendidik. “Untuk yang paruh waktu, PPPK paruh waktu ini sekarang otomatis akan naik ke penuh waktu,” ujarnya.

Rycko menjelaskan, Komisi X DPR RI terus memonitor perkembangan kebijakan tersebut agar peningkatan kesejahteraan guru dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya bagi tenaga pendidik di daerah.

Menurutnya, perhatian terhadap guru tidak hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kondisi kesejahteraan mereka. Ia menilai masih terdapat tenaga pendidik yang menyampaikan aspirasi mengenai kondisi penghasilan yang belum memenuhi standar hidup layak.

“Tenaga pendidik ini tentu akan menjadi perhatian khusus karena sebagaimana yang kita tahu, rata-rata kita menerima pengaduan mereka masih hidup di bawah standar hidup yang layak,” katanya.

Lebih lanjut, Rycko mengatakan, proses menuju status ASN bagi PPPK penuh waktu ini nantinya tetap melalui mekanisme seleksi atau tes kompetensi yang disiapkan kementerian. Ia berharap mekanisme tersebut tidak menjadi penghambat bagi keberlanjutan status para PPPK.

“Kalau misalnya mereka ada beberapa yang tidak lolos maka tetap statusnya masih menjadi penuh waktu. Jadi kita berharap tes uji komoetensi jni jangan sampai menjadi satu dasar untuk tidak menerima,” tuturnya.

Rycko berharap ke depan status PPPK yang diangkat menjadi ASN tidak lagi membebani pemerintah daerah. Menurutnya, apabila status tersebut menjadi pegawai pusat, pembiayaannya akan menggunakan APBN, tidak membebani APBD seperti yang berjalan saat ini.

“Jika PPPK tersebut statusnya pegawai pusat. Maka mereka menggunakan APBN bukan menggunakan APBD yang seperti saat ini,” pungkasnya. 

Ia menambahkan, Komisi X akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut secara berjenjang sebagai bagian dari perhatian DPR terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. (red/ist)

Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Pipit Subiyanto mengatakan, para tersangka yang telah ditetapkan hingga saat ini didominasi oleh perorangan yang melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri, antara lain dengan motif membuka lahan.

“Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan,” ujar Pipit dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Pipit menjelaskan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan di masing-masing wilayah. Polda Riau menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak, yakni 42 orang, disusul Polda Sumatera Selatan dan Polda Kalimantan Tengah masing-masing 20 orang. Selanjutnya Polda Kalimantan Timur 13 orang, Polda Jambi 8 orang, Polda Kalimantan Barat 7 orang, dan Polda Kalimantan Selatan 3 orang.

“Ini terus kami dalami. Apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ditemukan adanya keterlibatan korporasi, tentunya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Pipit.

Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk mencegah karhutla sekaligus memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pembakaran secara melawan hukum.

“Polri tidak hanya melakukan pemadaman dan penanganan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga memastikan aspek penegakan hukum berjalan. Setiap informasi dan temuan terkait dugaan tindak pidana karhutla akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Trunoyudo menegaskan, Polri terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pembakaran hutan dan lahan.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Polri mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran,” tuturnya.

Berdasarkan data pada periode 1 Januari sampai 4 September 2026, dari 169 laporan polisi, sebanyak 55 perkara masih dalam tahap penyelidikan dan 79 perkara dalam tahap penyidikan. 

Dari keseluruhan penanganan tersebut, Polda Riau mencatat luas areal terbakar terbesar yakni 2.112,25 hektare, disusul Polda Kalimantan Barat 1.696,3 hektare dan Polda Lampung 637,4 hektare.

Polri memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. (red/ist)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan penyemprotan water mist dilakukan untuk membantu mengendalikan debu dan partikulat di udara sekaligus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

“Water mist ini merupakan langkah preventif untuk membantu mengendalikan debu atau partikulat yang ada di udara, sekaligus menjaga kualitas udara di ruang-ruang aktivitas masyarakat,” ujarnya saat memimpin pelaksanaan water mist di sejumlah ruas jalan Jakarta.

Menurut Sekda Uus, meskipun secara geografis Jakarta berada cukup jauh dari Gunung Anak Krakatau, Pemprov DKI tetap mengambil langkah antisipasi sejak dini. Sebaran abu vulkanik dilaporkan dapat dirasakan hingga kawasan Monas.

“Sebaran abu vulkanik bisa kita rasakan sampai ke lokasi Monas. Karena itu, kami memilih melakukan langkah antisipasi sejak dini sambil terus memantau informasi dan perkembangan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Sekda Uus menegaskan, pelaksanaan water mist bukan berarti seluruh wilayah Jakarta telah terdampak abu vulkanik. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan pemerintah untuk mengantisipasi potensi peningkatan partikulat di udara.

“Ini adalah langkah antisipasi. Kami terus memantau kualitas udara dan perkembangan sebaran partikulat. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada,” urainya.

Pemprov DKI mengerahkan kendaraan tangki air dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) untuk melakukan penyemprotan di sejumlah koridor sesuai kebutuhan dan kondisi aktual. Pelaksanaan water mist akan terus dievaluasi dan dilakukan selama diperlukan.

Pelaksanaan dilakukan secara paralel di lima wilayah Jakarta, dengan sejumlah koridor utama, antara lain Silang Monas serta Jalan M.H. Thamrin–Jenderal Sudirman.

Di Jakarta Utara, penyemprotan dilakukan di Jalan Yos Sudarso dari Tanjung Priok hingga Cempaka Mas, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Pluit.

Di Jakarta Pusat, kegiatan mencakup koridor Cempaka Mas hingga Green Pramuka.

Di Jakarta Timur, penyemprotan dilakukan dari Green Pramuka hingga UKI serta kawasan Terminal Kampung Melayu hingga PGC Cawang.

Sementara di Jakarta Selatan mencakup Jalan Rasuna Said dari depan KPK hingga Pejaten Village serta Jalan M.T. Haryono hingga Semanggi.

Di Jakarta Barat, penyemprotan dilakukan di sepanjang Jalan Slipi, Tomang, dan sekitarnya.

Untuk mendukung mitigasi, Gulkarmat DKI mengoperasikan water mist di tujuh titik. Masing-masing titik diperkuat dua unit sehingga total terdapat 14 unit dengan dukungan 70 personel. Setiap dua unit memiliki kapasitas tangki 10.000 liter.

DLH DKI mengerahkan satu unit water mist mobile berkapasitas 1.000 liter serta dua tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

Sementara itu, Distamhut mengerahkan 77 tangki dan 144 personel.
Pemprov DKI juga mengajak pengelola gedung yang memiliki perangkat water mist untuk turut melakukan langkah mitigasi di lingkungan masing-masing.

Selain itu, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap langkah mitigasi didasarkan pada informasi resmi dan kondisi aktual di lapangan.

Sekda Uus mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan situasi melalui kanal resmi pemerintah.

“Pemprov Jakarta akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Masyarakat tetap tenang, pemerintah tetap siaga,” pungkasnya. (red/ist)

Melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), Polda Lampung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap personel maupun masyarakat, termasuk distribusi masker dan kesiapan layanan kesehatan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, langkah mitigasi dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri menghadapi kemungkinan dampak erupsi.

“Polda Lampung mengedepankan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Personel yang bertugas di lapangan juga kami pastikan mendapatkan perlindungan, termasuk masker,” kata Yuni, Sabtu (5/9/2026).

Selain membagikan masker kepada personel Polri yang melakukan patroli, Biddokkes Polda Lampung juga membagikan masker kepada masyarakat di sekitar kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung.

Masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik diimbau meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara mulai terdampak abu vulkanik.

“Jika abu vulkanik mulai terpapar di lingkungan masyarakat, kami mengimbau warga menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Yuni.

Tidak hanya melakukan pencegahan di lapangan, Biddokkes Polda Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan tim tanggap darurat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Koordinasi tersebut mencakup kesiapan mobilisasi tim untuk evakuasi, pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan rujukan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit tipe A.

Yuni mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi agar penanganan kesehatan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi peningkatan dampak erupsi.

“Koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Kami ingin memastikan apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi atau pelayanan kesehatan, seluruh unsur sudah siap bergerak,” katanya.

Biddokkes Polda Lampung juga berkoordinasi dengan para direktur rumah sakit melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk menyiapkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Kesiapan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam jumlah besar atau korban massal.

Berdasarkan laporan khusus Badan Geologi, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Sejak 2 Juli 2026, gunung api tersebut terus mengalami seri erupsi tipe Strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik.

Pada 5 September 2026 pukul 23.07 WIB, Anak Krakatau mengalami erupsi menerus disertai suara gemuruh. Fenomena semburan merah menyala yang menyerupai lava fountain juga teramati dari pos pengamatan.

Badan Geologi mengingatkan masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak memasuki wilayah radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Anak Krakatau serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.

Yuni meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait perkembangan aktivitas Anak Krakatau.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, tetapi jangan mengabaikan peringatan. Ikuti informasi resmi dan apabila berada di wilayah terdampak abu vulkanik, gunakan masker serta kurangi aktivitas di luar ruangan,” tegasnya. (red/ist)

Menhub Dudy menyampaikan bahwa langkah penghentian sementara atau penutupan operasional bandar udara dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi abu vulkanik dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

“Apabila memang seperti tadi, masa sebaran masih banyak, kemudian paper test-nya masih positif, maka kami tidak akan memaksakan bandara tersebut dibuka atau pengoperasian pesawat dilakukan,” ujar Menhub Dudy saat memantau langsung Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/9).

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik dan penyebaran abu vulkanik, termasuk dampaknya terhadap ruang udara dan operasional bandar udara.

Berdasarkan NOTAM A3348/26, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada 6 September 2026 pukul 13.23–17.30 WIB (EST) akibat sebaran volcanic ash Gunung Krakatau. NOTAM ini menggantikan Notam A3346/26. Penutupan dilakukan sebagai langkah keselamatan penerbangan menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Penutupan serupa juga dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kiemas, serta Bandara Atung Bungsu. Dari penutupan tersebut, diketahui lebih kurang 150.000 penumpang tertahan, di mana ada 467 penerbangan yang terdampak, terdiri dari 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik.

Menhub Dudy meminta seluruh operator penerbangan mengutamakan keselamatan dalam setiap pengambilan keputusan operasional, serta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Menhub menegaskan meskipun terjadi gangguan operasional akibat kondisi alam, pelayanan terhadap penumpang tetap harus menjadi perhatian utama.

Maskapai penerbangan diminta memberikan informasi yang jelas kepada penumpang terkait perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan, serta memastikan hak-hak penumpang dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menhub juga membuka kemungkinan pengalihan penerbangan ke bandara lain seperti ke Kertajati, Semarang, Surabaya, serta Yogyakarta.

“Airlines untuk segera menyampaikan kepada para penumpang supaya mereka tidak menunggu terlalu lama. Mengingat kondisinya juga belum bisa kita prediksi sampai kapan. Yang paling penting bahwa hak-hak mereka untuk pengembalian tiket itu harus dijamin oleh para airlines supaya mereka tidak menunggu. Karena memang ada banyak penumpang yang masih berharap bahwa mereka masih bisa terbang. Namun dengan kondisi yang bisa teman-teman saksikan bahwa kemungkinan tidak dalam waktu dekat kita bisa membuka bandara. Kita akan membuka kalau memang kita jamin bahwa kondisi keselamatan itu sudah bisa kita ketahui dengan pasti,” kata Menhub Dudy.

Menhub juga meminta operator memastikan tersedianya petugas dan saluran informasi yang dapat membantu penumpang terdampak, sehingga setiap perubahan perjalanan dapat ditangani secara tertib dan terkoordinasi.

Kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandar Udara terdampak, Menhub Dudy mengimbau untuk tidak datang ke bandara selama periode penutupan dan senantiasa memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya.

Sementara pada angkutan penyeberangan, Menhub Dudy menyampaikan, berdasarkan pemantauan Kementerian Perhubungan, operasional penyeberangan lintas Merak–Bakauheni masih berjalan normal. Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan terhadap kondisi cuaca, perairan, keselamatan pelayaran, serta kelancaran pelayanan pada lintasan tersebut.

“Merak masih beroperasi. Terhadap gelombang, sampai sejauh ini belum ada laporan yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan operasionalnya. Namun dampak daripada sebaran abu perlu kita perhatikan dengan baik dan kita cermati. Apabila ternyata sebaran debu ini sangat berpengaruh kepada kesehatan para penumpang maupun awak, agar tidak dipaksakan melaksanakan operasi penyebrangannya,” ujar Menhub Dudy.

Menhub meminta seluruh operator kapal dan pengelola pelabuhan untuk tetap menjalankan prosedur keselamatan secara disiplin, termasuk memperhatikan kondisi cuaca dan perairan serta memastikan kesiapan kapal, awak kapal, fasilitas pelabuhan, dan pelayanan kepada pengguna jasa. (red/ist)

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Pembelajaran tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

“Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah. Orang tua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran tetap berjalan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (6/9).

Menurut Nahdiana, untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan dan melakukan pendampingan, pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas. Kami juga mengimbau orang tua mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi,” tuturnya.

Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan memantau perkembangan kondisi udara serta informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik. Kebijakan pembelajaran akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

Pemprov DKI mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Warga diimbau mengikuti arahan pemerintah serta menjaga kesehatan keluarga selama kondisi ini berlangsung. (red/ist)