Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan Komisi III DPR RI menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal acces dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.(red/ist)

Hal itu disampaikan Habib Aboe dalam rilis media kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” tandas Habib Aboe.

Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung, seraya mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan dan aktor di belakangnya terungkap.

“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.

Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.

Menutup pernyataannya, Habib Aboe pun lantas mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.

“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.

Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.(red/ist)

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut. Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden.(red/ist)

Kedua personel tersebut adalah Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, serta Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penugasan dua personel dengan pengalaman di KPK tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. Pengalaman dan kompetensi keduanya diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Program MBG yang semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono di Jakarta.

Ia menegaskan, BGN berkomitmen untuk terus membangun sistem penyelenggaraan program yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, pengawasan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar juga menyampaikan bahwa BGN terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.

Menurut Sudaryono, penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Besarnya cakupan dan manfaat Program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif.

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan KPK dan berbagai lembaga negara lainnya merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan setiap tahapan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," tutup Sudaryono.(red/ist)

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu, 11 November 2026.

“Alhamdulillah sudah dalam beberapa bulan kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah banyak daerah yang sudah pulih 100 persen, ada yang masih sisa beberapa persen. Kita bekerja keras, kita harus siap, iklim dunia sedang banyak perubahan, kita antisipasi tapi kita akan kerahkan segala kemampuan kita untuk menghadapinya,” ujar Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis di tengah dinamika dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut Presiden, Indonesia patut bersyukur karena situasi nasional tetap aman dengan kondisi ekonomi dan fundamental yang kuat.

“Saudara-saudara sekalian, kita sedang menyiapkan persiapan besar-besar, saudara-saudara sekalian, di tengah dunia yang penuh gojang-ganjing, penuh konflik, kita bersyukur negara kita masih aman. Saudara-saudara, kondisi ekonomi kita kuat, fundamental, kita swasembada pangan,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengapresiasi potensi sektor pertanian Kabupaten Nagan Raya yang menjadi salah satu lumbung beras terbesar di wilayah Sumatra bagian utara, khususnya Aceh. Presiden menilai potensi tersebut perlu terus didukung dengan peningkatan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi.

“Saya terima kasih saya diberi laporan bahwa Nagan Raya salah satu lumbung beras terbesar di Sumatra bagian Utara, di Aceh terutama ya, ini luar biasa. Nanti, saya diberi laporan, irigasi perlu diperbaiki, kita akan segera perbaiki. Saya sudah instruksikan Menteri PU, segera diperbaiki,” tegas Presiden.

Selain penguatan sektor pertanian, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembangunan sekolah unggulan di Nagan Raya. Rencana tersebut menyusul kesiapan pemerintah kabupaten yang telah menyediakan lahan seluas 100 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Untuk yang desanya agak jauh, anak-anak yang sekolah di situ akan diasramakan, yang dekat-dekat dia boleh pulang tiap hari. Tapi yang jelas, mungkin Nagan Raya salah satu yang pertama di Indonesia yang akan punya. Saya katakan ke bupati, asal daerah siapkan lahan, pemerintah pusat akan bangun segera,” lanjut Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pembangunan sekolah unggulan tersebut diharapkan menjadi salah satu yang pertama hadir di Indonesia dengan standar pendidikan setara sekolah internasional. Presiden selanjutnya memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk segera menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut setelah kesiapan lahan terpenuhi.

“Saya kasih waktu 18 bulan lah. 18 bulan jadi, insyaallah. Paling lambat 24 bulan. 24 bulan murid-murid sudah belajar di sekolah itu. Ini akan sekolah yang setaraf dengan sekolah-sekolah internasional di luar negeri,” tandas Presiden.

Dari pemulihan pascabencana hingga pembangunan sekolah berstandar internasional, Nagan Raya menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya memulihkan keadaan hari ini, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi generasi mendatang.(red/ist)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

"Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

"Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.(red/ist)

Saan menjelaskan, jumlah tersebut diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR RI. Dukungan terhadap usulan HMP berasal dari anggota lintas fraksi dengan jumlah yang telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak tersebut.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Saan, jumlah dan sebaran dukungan tersebut telah memenuhi ketentuan pengajuan HMP. Ia menjelaskan bahwa usulan hak tersebut harus memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota DPR serta berasal dari lintas fraksi.

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Saan menambahkan, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan pembahasan internal sebelum diproses lebih lanjut dalam forum DPR. Tahapan itu diperlukan untuk memastikan tindak lanjut usulan berjalan sesuai mekanisme kelembagaan.

“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan.

Adapun materi usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan dengan para anggota pengusul, Saan menyampaikan bahwa substansi yang diajukan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hak tersebut diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Saan menegaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR tersebut akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku. Dengan demikian, masuknya usulan HMP dalam agenda paripurna menjadi bagian dari proses kelembagaan DPR untuk menindaklanjuti hak yang diajukan para anggotanya.

Substansi mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam hal ini merupakan materi dan pendapat yang disampaikan para pengusul. Proses selanjutnya akan berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.

Diketahui, dalam Agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, salah satu agenda yang akan dibahas pada Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026) esok hari adalah membahas "Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI". Selain itu, juga terdapat pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR dan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.(red/ist)

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, keputusan pemecatan ini sudah sangat tepat, adil, dan terukur. Hal itu karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat.

“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis seperti diberitakan Parlementaria, Rabu (11/10/2026).

Skandal penyadapan ini, tegasnya, patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar.

“Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang,” ujar Mantan Advokat ini.

Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah, tegasnya, harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya.(red/ist)

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol. Putu Yudha Prawira mengatakan, kedua tersangka berinisial RA (39) dan MI (27) ditangkap pada Senin (26/10/2026). Keduanya diduga memiliki peran berbeda, yakni RA sebagai penjaga gudang penyimpanan sabu, sedangkan MI bertugas mengantarkan narkotika kepada pembeli.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau terhadap dugaan peredaran sabu di Pekanbaru. Petugas kemudian mengamankan kedua tersangka di sebuah rumah sekaligus melakukan penggeledahan.

Dari lokasi tersebut, polisi menemukan 10 bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor 10.062,73 gram. Satu bungkus ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar, sementara sembilan bungkus lainnya berada di ruang tamu. Petugas juga menyita dua pucuk airsoft gun merek Glock 19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RA bertugas menerima dan menyimpan sabu yang dipasok oleh seseorang berinisial U. RA mengaku telah berkomunikasi dengan pemasok tersebut sejak 2024 melalui aplikasi pesan singkat, tetapi belum pernah bertemu secara langsung.

Atas perannya, RA dijanjikan upah Rp5 juta untuk setiap kilogram sabu yang diterima dan disimpan sebelum diserahkan kepada pembeli. Sementara itu, MI bertugas mengantarkan sabu kepada pembeli di wilayah Pekanbaru atas perintah RA. MI dijanjikan imbalan Rp5 juta hingga Rp10 juta apabila penjualan mencapai sekitar 10 kilogram.

Putu menjelaskan, dua airsoft gun yang ditemukan di dalam tas milik RA dibeli secara daring pada 24 Oktober 2026. Senjata tersebut diakui tersangka digunakan untuk berjaga-jaga karena bertugas menjaga gudang penyimpanan.

Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan pemasok dan pihak lain yang terlibat. Polisi juga memburu U yang diduga berada di Malaysia.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polda Riau dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika sekaligus menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusinya.(red/ist)

Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. “Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan keaudian menyinggung mengenai kasus penyadapan terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.

Puan pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI. “Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut lalu mengungkap sejumlah hal lain ya g menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Puan menyebut, kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

 Sebagai informasi, berikut adalah sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalani fungsi pengawasan:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;

2. penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;

3. penanganan kasus perundungan anak;

4. upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;

5. percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;

6. gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;

7. perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;

8. evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;

9. kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

10. pemerataan program revitalisasi sekolah;

11. perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan

12. penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. (red/ist)

Puan mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR RI. Namun, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses.

"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sebagaimana diberitakan Parlementaria. 

Ia menjelaskan, proses tindak lanjut terhadap usulan HMP perlu memperhatikan tahapan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Pimpinan DPR akan mempelajari perkembangan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Menurut Puan, setiap usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR harus memiliki landasan prosedural yang jelas. Karena itu, prosesnya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi maupun tata tertib DPR.

"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini. 

Sebelumnya, Puan menyampaikan bahwa pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi pimpinan DPR untuk menerima dan menghimpun berbagai masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan. Masukan tersebut nantinya akan diproses sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR.

Terkait perkembangan pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan HMP, Puan juga meminta semua pihak menunggu adanya pernyataan resmi dari pihak yang mengusulkan. Ia menegaskan bahwa hingga saat itu, perkembangan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses yang berjalan. "Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," pungkas Puan.(red/ist)

“Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana,” ujar Nyoman seperti diberitakan Parlementaria, Selasa (10/11/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pengaturan mengenai alat penyadapan juga tidak kalah penting. Ia menegaskan perangkat yang digunakan aparat negara seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit.

“Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut.

Nyoman mengungkapkan RUU tentang Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Karena itu, ia berharap pembahasannya dapat segera dimulai, paling lambat pada masa sidang berikutnya apabila belum dapat diselesaikan pada masa sidang saat ini.

“Menurut saya, kalau tidak dalam masa sidang ini, minimal masa sidang berikutnya sudah mulai dibahas. Yang jelas harus dibahas,” katanya.

Ia menilai momentum pembahasan RUU tersebut semakin penting menyusul mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut individu yang menjabat sebagai Presiden, melainkan menyangkut institusi kepala negara.

“Ini bukan persoalan Pak Prabowo. Persoalannya adalah kepala negara yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi panglima tertinggi. Kalau kepala negara bisa disadap, tentu ini persoalan serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan maraknya isu penyadapan telah memunculkan keresahan di berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat sipil. Oleh sebab itu, ia menilai RUU Penyadapan perlu segera memberikan kepastian mengenai prosedur, kewenangan, serta batasan penyadapan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

“Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa, dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” pungkasnya.(red/ist)

​Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu serta Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo saat ditemui dalam sesi doorstop usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penerimaan aspirasi dari Ormas Gema Keadilan di Ruang BAM, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).  

​Aher menjelaskan bahwa kajian hukum terkait keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden dinilai sudah selesai dan terang benderang setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 724 Tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Menurutnya, putusan tersebut secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.  

​"Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR," ujar Aher saat diwawancarai wartawan.  

​Ia menambahkan bahwa BAM memiliki kekuatan politis untuk merumuskan hasil RDPU menjadi rekomendasi resmi lembaga yang akan diserahkan kepada pimpinan dewan dalam waktu dekat.  

​"Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan," tegas Aher.  

​Sebagai pelengkap komprehensif, dalam dokumen resmi Pernyataan Sikap Gema Keadilan yang diserahkan kepada BAM, massa aksi secara tegas menuntut agar Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, serta mendesak penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi kekuasaan demi menyelamatkan marwah konstitusi. (red/ist)

Menanggapi penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Jenderal Hoegeng memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Beliau turut berperan dalam masa mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pascakedaulatan, hingga mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri.

Dalam kepemimpinannya, beliau mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Berbagai kontribusinya juga tercermin dalam penguatan fungsi penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

“Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Kapolri menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai landasan arah kepemimpinan Polri 2026–2029. Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi spirit yang harus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas anggota Polri.

“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Menurutnya, keteladanan Jenderal Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatannya, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan spirit Jenderal Hoegeng tidak hanya berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dalam tubuh Polri. Kesederhanaan dalam kehidupan, keberanian dalam memegang prinsip, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta pengabdian yang mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi karakter kepemimpinan dan seluruh anggota Polri.

Polri berharap penetapan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Polri untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” tutup Kadiv Humas.(red/ist)

Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Chiko Ardwiatto atas arahan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin, mengingatkan bahwa beristirahat di dalam mobil dengan kondisi mesin dan pendingin udara (AC) tetap menyala memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi.

Karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit dikenali tanpa alat pendeteksi khusus. Gas ini dapat masuk ke dalam kabin kendaraan, terutama apabila terdapat kebocoran pada sistem pembuangan gas atau kondisi sirkulasi udara yang tidak memadai.

Paparan karbon monoksida dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari sakit kepala, pusing, mual, tubuh terasa lemas, hingga kehilangan kesadaran. Dalam konsentrasi tinggi, paparan gas tersebut bahkan dapat mengakibatkan kematian.

“Jangan menganggap beristirahat di dalam mobil dengan kondisi mesin tetap menyala sebagai sesuatu yang aman. Kita harus memahami bahwa ada potensi bahaya paparan gas karbon monoksida, terutama apabila terdapat kebocoran pada sistem pembuangan gas kendaraan atau sirkulasi udara yang tidak memadai,” imbau Brigjen Pol Chiko Ardwiatto.

Lebih lanjut, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak tidur di dalam kendaraan dengan kondisi mesin menyala dalam waktu lama. Pengendara juga diimbau untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, termasuk melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap sistem pembuangan gas.

Apabila merasa pusing, mual, sakit kepala, atau mengalami gejala tidak biasa saat berada di dalam kendaraan, segera keluar menuju area terbuka dengan udara segar. Jika terdapat dugaan paparan karbon monoksida, segera cari pertolongan medis dan jangan kembali masuk ke dalam kendaraan sebelum dinyatakan aman.

Korlantas Polri juga mengingatkan pentingnya memahami bahwa keselamatan berlalu lintas memiliki cakupan yang luas. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan perilaku berkendara di jalan raya, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap diri sendiri dan seluruh penumpang selama perjalanan, termasuk ketika kendaraan berhenti atau digunakan untuk beristirahat.

Melalui imbauan ini, Korlantas Polri mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap faktor keselamatan di dalam kendaraan, memahami potensi risiko yang dapat terjadi, serta tidak mengabaikan langkah-langkah pencegahan.

Ingat, keselamatan adalah prioritas. Pastikan perjalanan aman, istirahat nyaman, dan jangan sampai kelalaian mengancam keselamatan jiwa.(red/ist)

Rangkaian upacara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.

“Marilah kita sejenak mengheningkan cipta, mengenang, menghormati, arwah dan jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kehormatan, dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo sebelum mengheningkan cipta.

Selanjutnya, Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana, membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026. Setelah pembacaan keputusan tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada para ahli waris.

Sebanyak 19 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu:

1. Alm. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang reformasi birokrasi dan menjadi teladan kejujuran dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa;
2. Alm. R.M. Margono Djojohadikusumo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan Nasional di bidang politik dan ekonomi. Beliau berjasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan sebagai anggota ke-62 BPUPKI, menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI yang pertama tahun 1945, mendirikan Bank Negara Indonesia pada 1946, serta menjadi anggota Komisi Tiga Negara serta perundingan Roem-Royen dan KMB 1949;
3. Alm. M.R. Ali Sastroamidjojo, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang politik dan diplomasi serta berjasa besar dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955 untuk memperkuat solidaritas bangsa-bangsa melawan kolonialisme;
4. Alm. Abdoel Moethalib Sangadji, tokoh dari Provinsi Maluku, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan politik, serta pejuang melawan penjajah melalui organisasi serta membangkitkan semangat rakyat dengan mengibarkan bendera Merah Putih hingga gugur di Yogyakarta tahun 1949;
5. Alm. Drs. Franciscus Xaverius Seda, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, berjasa di bidang politik dan diplomasi;
6. Alm. Sutan Takdir Alisjahbana, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang bahasa dan sastra, serta berjasa besar dalam pembentukan bahasa dan sastra Indonesia;
7. Alm. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan politik;
8. Alm. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan), tokoh dari Provinsi Riau, berjasa di bidang perjuangan bersenjata serta berjasa besar dalam memimpin Perang Guntung melawan VOC;
9. Alm. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara, berjasa di bidang perjuangan bersenjata serta berjasa besar dalam memimpin operasi pertahanan perbatasan saat Konfrontasi Indonesia-Malaysia;
10. Alm. Mayor Jenderal TNI (Purn) Soengkono, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dalam memimpin dan mengorganisir perlawanan rakyat dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, serta mempertahankan kedaulatan RI dari Agresi Militer Belanda;
11. Alm. Marsekal TNI (Purn) Raden Suryadi Suryadarma, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan reformasi birokrasi serta berjasa dalam mendirikan dan mengembangkan AURI;
12. Alm. K.H. Muhammad Yusuf Hasyim, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam;
13. Alm. K.H. Wasyid, tokoh dari Provinsi Banten, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan agama;
14. Alm. Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara, berjasa di bidang perjuangan bersenjata serta agama, merupakan ulama dan panglima perang dalam Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro;
15. Alm. Mohamad Roem, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang perjuangan diplomasi dan politik;
16. Alm. K.H. Abbas Abdul Jamil, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam;
17. Alm. Jenderal TNI (Purn) Muhammad Jusuf, tokoh dari Provinsi Sulawesi Selatan, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan politik;
18. Alm. Sultan Ibrahim Chaliluddin, tokoh dari Provinsi Kalimantan Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata, berjasa besar dalam melindungi rakyat dari pajak dan kerja rodi;
19. Alm. Letkol Moch. Sroedji, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dengan memimpin Brigade III Jawa Timur memalui strategi gerilya Wingate Action untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Usai prosesi penganugerahan, acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa, perjuangan, dan pengabdian para tokoh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Melalui penganugerahan ini, pemerintah berharap semangat perjuangan, keteladanan, dan nilai-nilai kepahlawanan para tokoh bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam melanjutkan perjuangan membangun Indonesia.(red/ist)

Sekda Uus mengatakan, kehadiran museum tersebut merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap jasa M.T. Haryono dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, perjuangan para pahlawan harus terus dikenang dan diwariskan kepada generasi muda.

"Atas nama Pemprov DKI Jakarta dan warga Jakarta, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas perjuangan Letnan Jenderal TNI M.T. Haryono dalam menjaga dan menjadi benteng NKRI. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati, menjaga, dan merawat peninggalan beliau agar terus dikenang serta menjadi panutan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Sekda Uus menjelaskan, rumah tersebut menyimpan jejak kehidupan M.T. Haryono bersama keluarganya. Melalui museum ini, masyarakat tidak hanya diajak mengenal kiprahnya sebagai prajurit, tetapi juga sisi intelektual dan kehidupan pribadinya.
M.T. Haryono dikenal menguasai tiga bahasa asing, yakni Inggris, Belanda, dan Jerman. Kemampuan tersebut membuatnya dipercaya menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Bagi Sekda Uus, perjalanan hidup M.T. Haryono menunjukkan bahwa pendidikan, kecerdasan, dan pengabdian merupakan modal penting dalam membangun bangsa. Di tengah keterbatasan masa penjajahan, M.T. Haryono mampu mengembangkan kapasitas intelektual hingga dipercaya mengemban berbagai tugas penting negara. Pada usia 41 tahun, ia telah mencapai pangkat Letnan Jenderal TNI.

"Di tengah situasi penjajahan dan berbagai keterbatasan pada masa itu, beliau mampu menempuh pendidikan dan mengembangkan kemampuan intelektualnya hingga dipercaya mengemban tugas penting bagi negara. Ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa kualitas pemikiran dan pengabdian turut menentukan kekuatan bangsa," tuturnya.

Sekda Uus menambahkan, keteladanan seorang pahlawan tidak hanya terletak pada perjuangan dan pengorbanannya, tetapi juga nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Di balik seragam militernya, M.T. Haryono merupakan sosok suami dan ayah bagi lima anak. Ia gemar mendengarkan musik klasik dan merawat tanaman anggrek. Di sisi lain, sang istri, Mariatne, tetap teguh membesarkan dan menjaga masa depan anak-anak mereka setelah M.T. Haryono gugur dalam peristiwa G30S/PKI.

Sekda Uus menyebut konsep Museum Rumah M.T. Haryono yang menghadirkan suasana bertamu ke rumah seorang pahlawan memberikan pengalaman berbeda dalam mempelajari sejarah. Pengunjung dapat melihat berbagai koleksi peninggalan, dokumentasi, dan diorama yang menggambarkan perjalanan hidup sang pahlawan.

"Saya berharap masyarakat dapat mengambil inspirasi dari keteladanan beliau, baik sebagai prajurit, intelektual, maupun kepala keluarga," tuturnya.

Sekda Uus turut mengapresiasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, keluarga besar M.T. Haryono, serta warga sekitar yang mendukung aktivasi dan pelestarian rumah bersejarah tersebut.
Ia berharap masyarakat, termasuk pengurus RT dan warga setempat, terus terlibat menjaga keberadaan museum. Sebab, pelestarian bangunan bersejarah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga butuh kepedulian lingkungan sekitar.

"Yang paling utama adalah bagaimana warga sekitar ikut bersama-sama merawat dan menjaga tempat ini. Anggaplah rumah ini sebagai bagian dari ruang publik yang bisa dinikmati, dilihat, dan dirasakan manfaatnya, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan yang asri," pungkas Sekda Uus.(red/ist)

Dalam mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri mengalami perubahan, di antaranya pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi, yakni Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. dan Komjen Pol. Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Gadikwa.

Pada jajaran Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han. yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Selain itu, Kombes Pol. Yuyan Priatmaja, S.I.K., M.H. yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada BNN diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Sementara pada lingkungan Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Fachrul Sugiarto, S.I.K. mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Kombes Pol. Ervindo Maulana, S.E., M.M.

Mutasi juga mencakup penempatan sejumlah personel pada jabatan baru di berbagai Polda, antara lain Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta prinsip meritokrasi.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kepada para pejabat yang mendapat penugasan baru, ia berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” tutupnya.

Melalui mutasi tersebut, Polri diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan profesionalisme personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.(red/ist)

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi Mabes Polri terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, salah satunya pencurian kendaraan bermotor.

Bareskrim Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum di tingkat Polda untuk meningkatkan kegiatan penindakan terhadap curanmor. Upaya tersebut juga disertai peningkatan patroli reserse guna menciptakan ruang publik yang aman.

“Selama dua minggu ini, hasil kerja keras seluruh jajaran reserse telah mengungkap sebanyak 1.446 laporan polisi, dengan tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 1.672 orang,” ujar Susatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.489 orang diduga merupakan pelaku pencurian kendaraan secara langsung, sementara 102 orang lainnya diduga berperan sebagai penadah. Polisi juga mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan dan penampungan kendaraan hasil kejahatan.

Selain mengungkap kasus dan menangkap tersangka, Polri juga mengidentifikasi 1.477 unit kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut. Sebanyak 471 unit di antaranya diserahkan kepada masyarakat secara serentak oleh Polda dan Polres jajaran pada hari ini.

Susatyo menjelaskan, pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjawab kebutuhan masyarakat yang kehilangan kendaraannya akibat tindak kejahatan.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk bersama masyarakat, memahami berbagai keluhan masyarakat sebagaimana menjadi arahan Bapak Kapolri,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Menurutnya, jajaran kepolisian mulai dari Mabes Polri hingga Polsek siap menerima laporan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui peningkatan penindakan dan patroli reserse, Polri berharap dapat menekan tindak pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat di ruang publik.(red/ist)

"Status pelaku penyerangan berinisial F sudah kami naikan menjadi tersangka," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi.

Made mengaku, penyidik telah mengambil keterangan sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Menurut Made, terkait kejiwaan dari F pihaknya belum mendapatkan informasi dan akan bertanya terlebih dahulu ke penyidik.

"Saya tanyakan ke penyidik dulu," ungkapnya.

Salah satu saksi, Supiyantoro mengaku, pasca ditangkap pelaku sempat ditanya sama beberapa warga.

Meski menjawab secara singkat, tapi ia menilai pelaku normal atau belum ada dugaan mengarah gangguan kejiwaan.

"Pas diinterogasi ngomongnya masih nyambung,' ungkapnya.

Warga juga sempat mendatangi rumah pelaku usai menangkap pria berkepala pelontos tersebut. Di sana warga bertemu dengan seorang pria lanjut usia dan membenarkan itu adalah anaknya.

Ia juga tidak melihat pelaku dalam keadaan mabuk dan ia memastikan pelaku menjawab pertanyaan warga secara normal.

"Kalau mabuk apa enggaknya saya kurang tahun, sejauh yang saya lihat dan saya dengar, itu normal," tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah jamaah Masjid Darul Ma'arif, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur mendapat penyerangan dari orang tak dikenal, Minggu (8/11/2026) pukul 04.55 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal menjelaskan, ketika itu para jamaah sedang melaksanakan salat Subuh di dalam masjid.

"Berdasarkan keterangan saksi, awalnya sejumlah jamaah melihat adanya api di depan pintu masjid. Beberapa jamaah kemudian berupaya memadamkan api tersebut," kata Alfian saat dikonfirmasi, Minggu. 

Saat warga berupaya memadamkan api, orang tak dikenal itu lakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap tiga orang jamaah di dalam masjid.

Warga kemudian melakukan penangkapan terhadap pria berkepala plontos dan berbadan kekar tersebut.

"Terduga pelaku membawa dua senjata tajam berupa kapak dan belati, dua tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, serta bahan bakar jenis bensin," ungkapnya. (red/ist)

"Peristiwa penyerangan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi sekitar pukul 04.15 WIB. Tiga jemaah mengalami luka-luka dan saat ini sudah mendapat penanganan medis," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto seperti diberitakan kantor berita Antara, Senin.

Budi membenarkan peristiwa tersebut dan menyampaikan bahwa terduga pelaku berinisial F telah diamankan.

Penanganan perkara tersebut ditangani secara intensif oleh Polres Metro Jakarta Timur.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut bermula saat pelaksanaan ibadah shalat Subuh berjamaah.

Sejumlah jamaah melihat adanya kobaran api di sekitar pintu masjid dan berupaya memadamkannya.

Namun pada saat bersamaan, terduga pelaku melakukan penyerangan secara mendadak menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan tiga jamaah mengalami luka fisik.

Warga dan jamaah masjid yang berada di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Guna kepentingan penyidikan, tim kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, serta menyita sejumlah barang bukti yang didapati di lokasi.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya berupa satu buah kapak, satu buah belati, dua tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram, serta bahan bakar jenis bensin.

Hingga kini penyidik masih mendalami rangkaian kronologi kejadian, asal-usul api di pintu masjid, indikasi unsur perencanaan, hingga motif utama penyerangan tersebut. Kepolisian menegaskan belum menarik kesimpulan terkait latar belakang aksi penyerangan itu.

Atas kejadian tersebut, Budi juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang, menjaga toleransi serta kerukunan antarumat beragama, dan tidak berspekulasi atau mengaitkan peristiwa ini dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian agar proses hukum dapat berjalan secara profesional dan situasi tetap aman serta kondusif," ujar Budi. (red/ist)

Kedua personel tersebut adalah Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, serta Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penugasan dua personel dengan pengalaman di KPK tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. Pengalaman dan kompetensi keduanya diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Program MBG yang semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono di Jakarta, pada Jumat (6/11).

Ia menegaskan, BGN berkomitmen untuk terus membangun sistem penyelenggaraan program yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, pengawasan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar juga menyampaikan bahwa BGN terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.

Menurut Sudaryono, penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Besarnya cakupan dan manfaat Program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif.

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan KPK dan berbagai lembaga negara lainnya merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan setiap tahapan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," tutup Sudaryono.(red/ist)

Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh-tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam keselamatan serta kepentingan negara. Terlebih, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang.

“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkapkan, Komisi III DPR RI tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus guna meminta penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Rapat kerja itu direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis mendatang pada pekan ini.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus didalami dalam rapat tersebut, mulai dari motif penyadapan, pihak yang memerintahkan, pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya aktor lain yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas ilegal tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok maupun tokoh politik yang diduga merencanakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut.

“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman berpandangan bahwa penggunaan perangkat penyadapan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi diduga disalahgunakan untuk kepentingan lain, juga membuka kemungkinan penerapan ketentuan pidana tindak pidana korupsi. Ia menilai seluruh aspek hukum harus dikaji secara menyeluruh agar penanganan perkara tidak terbatas pada satu rezim hukum.

“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.

Ia bahkan menilai, apabila ditemukan adanya tindakan insubordinasi berupa penyadapan terhadap Kepala Negara oleh pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, peristiwa tersebut memiliki tingkat keseriusan yang luar biasa. Menurutnya, karakteristik dugaan perbuatan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena menyangkut integritas institusi negara dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan perlunya langkah regulasi khusus apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum mampu menjangkau karakteristik tindak pidana tersebut secara memadai. Dalam kondisi mendesak, ia menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, Habiburokhman menyinggung peristiwa Bom Bali yang menjadi salah satu contoh lahirnya kebijakan regulasi melalui Perppu dalam merespons tindak pidana luar biasa. Ia menilai, persoalan dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara juga perlu mendapatkan respons hukum yang serius, dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, ingin memastikan seluruh dugaan yang muncul dalam perkara tersebut diungkap secara transparan dan menyeluruh. Penegakan hukum harus mampu mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut, sehingga tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban hukum.

Diketahui, dalam UU KUHP terbaru tahun 2023, pasal terkait Penyadapan diatur dalam Pasal 258. Meskipun demikian, dalam UU tersebut pasal terkait Penyadapan tidak terkait dengan makar dan keamanan negara. Namun, lebih terkait dengan transmisi informasi elektronik. Di sisi lain, penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum belum punya UU khusus. Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru (UU 20/2025) mengamanatkan pengaturannya dalam undang-undang tersendiri, dan hingga kini RUU Penyadapan belum ada. Jadi Pasal 258 mengatur penyadapan yang melawan hukum, sedangkan tata cara penyadapan yang sah masih menunggu UU khusus.(red/ist)

Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembahasan mengenai dugaan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian atau instruksi khusus terkait penanganan kasus tersebut karena dirinya tidak menghadiri pertemuan itu.

“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco seperti diberitakan Parlementaria Senin (9/11/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya atensi khusus Presiden Prabowo terhadap pengungkapan kasus tersebut, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti substansi pembicaraan dalam pertemuan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pertemuan Presiden bersama para mantan Kapolri tersebut.

“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dasco menyampaikan bahwa persoalan penyadapan juga berpotensi menjadi bagian dari agenda legislasi DPR RI melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Menurutnya, sebelum DPR memasuki masa sidang, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan regulasi tersebut dapat segera dilakukan.

“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pembahasan RUU Penyadapan akan segera dimulai atau menjadi salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang mendatang.

 “Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya. 

“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.(red/ist)

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri dalam berbagai periode. Presiden Prabowo menyambut kedatangan para mantan Kapolri dengan hangat melalui jabat tangan sebelum memasuki ruang pertemuan.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang. Pertemuan ini juga menjadi momentum berbagi pengalaman dari berbagai generasi kepemimpinan di tubuh Polri.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.(red/ist)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Komisi III ingin memastikan pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis seperti diberitakan Parlementaria, di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, rapat kerja baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI baru akan dibuka kembali pada Selasa, 10 November 2026. Rapat tersebut akan dipimpinnya secara langsung selaku Ketua Komisi III DPR RI, didampingi para Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Empat Tersangka dan Dugaan Penghapusan Data Penyadapan

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Dalam perkembangan berikutnya, pemberitaan E-Media DPR RI pada 6 November menyebutkan jumlah tersangka telah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.

Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Penyidik juga menduga terdapat penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa hak, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Sementara itu, laporan Associated Press menyebutkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, dan kalangan pengusaha. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kapolri Bentuk Tim Khusus, DPR Minta Dalang Diungkap

Perkembangan terbaru pada 8 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk mengusut perkara tersebut. Pembentukan tim khusus ini mendapat perhatian Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap tim khusus tersebut mampu mengungkap pihak yang menjadi dalang di balik dugaan penyadapan ilegal. Ia juga mendorong Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut perkara secara serius dan transparan.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri. Penegasan serupa disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri yang menyatakan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi.

DPR Dorong Pengawasan dan Penguatan Regulasi Penyadapan

Selain proses penegakan hukum, kasus ini turut memunculkan kembali perhatian terhadap pentingnya pengaturan penyadapan secara komprehensif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Namun, ia meminta Komisi III DPR RI melakukan pemantauan secara berkala terhadap penanganan perkara tersebut.Dasco juga membuka kemungkinan pembahasan mengenai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika yang terjadi.

Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan menjalankan arahan Pimpinan DPR untuk mengawal penanganan perkara ini sampai seluruh fakta terungkap secara jelas.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI diharapkan dapat memperoleh penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, hingga langkah-langkah untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serupa di kemudian hari.

Komisi III juga ingin memastikan bahwa penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan terhadap hak privasi setiap warga negara. (red/ist)

Pelepasan berlangsung di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, 5/11/2026, sebagai motivasi atlet meraih prestasi terbaik.

Kabupaten Bekasi mengirimkan 1.100 atlet, pelatih, dan ofisial untuk bertanding pada 56 cabang olahraga Porprov XV Jawa Barat, 7–20 November 2026.

Asep optimistis kontingen Kabupaten Bekasi mampu bersaing dan meraih prestasi tertinggi dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ia meminta seluruh atlet menjaga semangat juang, kekompakan, disiplin, dan sportivitas demi membawa kebanggaan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Saya berpesan kepada seluruh kontingen agar menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Saudara tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga menjaga kehormatan dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Selain Porprov, Kabupaten Bekasi mengirimkan 66 atlet, pelatih, dan ofisial untuk mengikuti Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) Jawa Barat VII, 22–28 November 2026.

Asep memberikan motivasi khusus kepada atlet disabilitas agar percaya diri dan membuktikan keterbatasan bukan penghalang meraih prestasi.

"Tunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Saya berharap seluruh kontingen dapat bertanding dengan penuh percaya diri, disiplin, dan semangat pantang menyerah," katanya.

Pemkab Bekasi menyiapkan bonus Rp100 juta bagi peraih emas, Rp75 juta untuk perak, dan Rp50 juta bagi perunggu sebagai apresiasi prestasi atlet.

Asep menegaskan penghargaan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghargai perjuangan atlet yang mengharumkan Kabupaten Bekasi.

Meski dukungan anggaran tahun ini berbeda dibandingkan empat tahun sebelumnya akibat kondisi fiskal daerah, Asep berharap semangat atlet tetap terjaga.

Pemkab Bekasi juga memberikan penghargaan kepada atlet pelajar dan penggiat olahraga berprestasi sepanjang 2025 dalam berbagai kejuaraan tingkat daerah hingga nasional.

Penghargaan tersebut mencakup prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), PEPARPENAS, PEPARNAS, POPNAS, dan PORNAS.

Asep mengapresiasi kerja keras, kedisiplinan, dan dedikasi penerima penghargaan serta berharap capaian tersebut memotivasi atlet lainnya.

Dengan 1.100 personel Porprov dan 66 personel Peparda, Kabupaten Bekasi optimistis memperkuat daya saing olahraga dan meraih prestasi membanggakan.(red/ist)

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, sebelumnya Indonesia pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut, yakni pada 1962–2001. Kini, jumlah anggota Dewan ICAO bertambah dari 36 menjadi 40 negara. Dengan begitu, peluang Indonesia untuk kembali berkontribusi pada tingkat global terbuka.

“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” ujar Menhub Dudy.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menhub Dudy mengatakan, telah dilakukan berbagai upaya diplomasi, baik melalui forum internasional, pertemuan bilateral, serta komunikasi langsung dengan sejumlah negara ICAO. Dalam upaya-upaya tersebut, Indonesia memiliki empat pesan utama yang disampaikan.

Hingga 6 November 2026, Indonesia telah memperoleh dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat upaya diplomasi menjelang pemilihan anggota Dewan ICAO.

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu pangsa pasar penerbangan besar di kawasan Asia Pasifik. Dengan karakteristik tersebut, Indonesia memiliki perspektif dan pengalaman penting dalam pengembangan penerbangan sipil internasional.

Kedua, Indonesia memiliki komitmen dan rekam jejak yang kuat dalam ICAO. Komitmen ini telah diwujudkan melalui berbagai pekerjaan teknis, program peningkatan kapasitas, serta partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif penerbangan tingkat regional maupun global.

Ketiga, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan penghubung antarkawasan, antarnegara maju dan berkembang, serta antarberbagai pemangku kepentingan penerbangan yang memiliki kepentingan dan latar belakang berbeda.

Keempat, Indonesia telah dan siap melanjutkan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan berbagai prioritas strategis ICAO. Atas hal-hal tersebut, Indonesia pun telah menerima sejumlah dukungan tertulis dan indikasi dukungan secara lisan.

Menhub Dudy juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan Aide Memoire, yaitu dokumen diplomatik yang memuat informasi dan poin-poin utama pencalonan Indonesia, sebagai bahan komunikasi kepada negara-negara sahabat guna memperkuat dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO.

“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi. Namun waktu menuju pemilihan semakin dekat. Karena itu, upaya diplomasi kiranya dapat terus kita tingkatkan bersama, baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” ujar Menhub Dudy.

Melalui sinergi Kemenhub, Kemenlu dan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Indonesia berharap dapat mengoptimalkan dukungan internasional sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan penerbangan sipil global yang selamat, aman dan berkelanjutan.

Turut hadir secara luring pada kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemenlu Denny Abdi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Saud P. Krisnawan, Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Pejabat Pimpinan Madya dan Tinggi Pratama Kemenlu juga Kemenhub, serta pimpinan instansi BUMN dan mitra kerja Kemenhub. Sementara itu, secara daring turut hadir para Duta Besar Republik Indonesia.(red/ist)

T.T. diduga merupakan bagian dari kelompok KKB Kodap III Puncak pimpinan Lekagak Telenggen, yang menjadi salah satu kelompok dalam pemantauan petugas penegak hukum di wilayah Puncak Jaya. 

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat diwawancarai media, Jumat (06/11), mengatakan, T.T saat hendak diamankan berupaya melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas. 

“Menghadapi situasi tersebut, personel melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas dan terukur sesuai prosedur. Dalam tindakan tersebut, T.T. mengalami luka tembak pada kaki sebelah kiri dan kemudian dibawa ke RSUD Mulia untuk mendapatkan penanganan medis,” jelas Kasatgas Humas.

Dari penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor;

- rantai sensor;

- uang tunai; dan

- perlengkapan pribadi lainnya.

Kasatgas Humas menambahkan, saat ini, A.W. telah diamankan di Polres Puncak Jaya dan masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman. Sementara itu, T.T. telah diberangkatkan ke Jayapura dengan pengawalan personel untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua. Setelah menjalani perawatan medis, yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“T.T. merupakan DPO dalam kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enok yang terjadi pada Selasa, 21 Januari 2025, di Kompleks Lima-Lima, Kampung Lungguneri, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya,” terang Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas menjelaskan bahwa korban diketahui sedang mengantre untuk membeli minyak tanah di salah satu Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Ketika dalam perjalanan pulang, korban dihadang dan ditembak menggunakan senjata api pada bagian dada sebelah kanan hingga tembus ke belakang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut ditindaklanjuti melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/03/I/2025/SPKT/Polres Puncak Jaya/Polda Papua, tertanggal 21 Januari 2025. Dalam proses penyidikan, T.T. kemudian ditetapkan sebagai DPO berdasarkan Nomor DPO/S-34/07/IX/2025/Reskrim, tertanggal 5 September 2025.

Atas perkara tersebut, T.T. disangkakan dengan pasal berlapis, yakni primair Pasal 459 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengenai pembunuhan berencana dengan turut serta melakukan, yang diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Adapun subsidair Pasal 458 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengenai pembunuhan dengan turut serta melakukan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Penerapan pasal tersebut tetap berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Sebelum penangkapan T.T, petugas juga telah menangkap seorang DPO lainnya berinisial K.E., yang diduga terkait dengan kasus penembakan almarhum Brigpol Ronald M. Enok. K.E. ditangkap pada Jumat, 15 Agustus 2025, di sebuah honai di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah,” tambah Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas juga menegaskan bahwa penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut. Satgas Kepolisian Damai Cartenz bersama jajaran Polda dan Polres yang ada di tanah Papua, tidak akan pernah diam, terutama terkait dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. 

“Untuk itu kami berharap kerjasama dari masyarakat mana kala ada keterlibatan seseorang atau yang patut diduga sebagai anggota KKB untuk memberikan informasi kepada kami, karena sejatinya Polisi bersama Masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di tanah Papua,” tutup Kasatgas Humas Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan terukur terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Kami juga mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Kaops Damai Cartenz-2026.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 akan terus mengoptimalkan langkah-langkah penegakan hukum dan pengembangan penyidikan guna memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran Polri dalam menjaga kedamaian di Tanah Papua.(red/ist)

Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTB, Amri Nuryadin, mengatakan konflik agraria di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, berlangsung di atas lahan eks HGU PT Tresno Kenanga seluas 364,32 hektare. Selama bertahun-tahuan, ratusan keluarga petani penggarap hidup dalam ketidakpastian hukum meskipun lahan tersebut menjadi sumber utama penghidupan mereka. Sejak tahun 2008, masyarakat telah mengupayakan agar lahan tersebut ditetapkan sebagai objek reforma agraria, namun proses penyelesaiannya berulang kali mengalami stagnasi.

Menurut Amri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama reforma agraria bukan terletak pada ketiadaan solusi, melainkan pada lambannya penyelesaian yang membuat masyarakat harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kepastian hak atas tanah yang mereka kelola.

"Masyarakat telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupannya. Karena itu, kesepakatan yang dicapai hari ini harus menjadi titik awal untuk memastikan hak-hak masyarakat benar-benar dipenuhi. Negara tidak boleh kembali membiarkan proses ini berlarut sebagaimana yang terjadi selama hampir dua dekade terakhir," ujar Amri.

Bersama WALHI NTB, masyarakat mengajukan pengaduan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan NTB serta melakukan aksi massa pada tahun 2025 untuk mendesak percepatan penyelesaian konflik. Setelah melalui serangkaian mediasi yang melibatkan masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian ATR/BPN, dan berbagai pihak terkait, pada 21 Oktober 2026 akhirnya dicapai kesepakatan penyelesaian konflik.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, masyarakat memperoleh ruang kelola seluas 229 hektare yang akan didistribusikan kepada 921 kepala keluarga penggarap. Kesepakatan itu juga menetapkan 62 hektare sebagai kawasan lindung dan konservasi, alokasi akses jalan seluas 8,9 hektare, serta perlindungan terhadap daerah aliran sungai dan sembilan titik mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

“Hasil perjuangan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria dan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara bersamaan. Pengakuan hak masyarakat atas tanah tidak harus mengorbankan fungsi ekologis kawasan. Sebaliknya, perlindungan kawasan lindung, sumber air, dan ruang hidup masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reforma agraria,” tegas Amri.

Meski demikian, WALHI mengingatkan bahwa penandatanganan kesepakatan bukanlah akhir dari proses perjuangan. Pengalaman berbagai konflik agraria menunjukkan bahwa banyak kesepakatan berhenti pada tingkat dokumen sementara redistribusi tanah berjalan lambat atau tidak kunjung terealisasi.

Manajer Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan Pemulihan Ekosistem Eksekutif WALHI Nasional, Ferry Widodo, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan reforma agraria bukan pada banyaknya rapat dan dokumen yang dihasilkan, melainkan pada tanah yang benar-benar diterima dan dapat dikelola oleh masyarakat.

"Redistribusi tanah harus segera dilaksanakan. Pemerintah dan ATR/BPN perlu mempercepat seluruh tahapan administrasi, mulai dari verifikasi subjek dan objek, penyusunan warkah, hingga penerbitan hak atas tanah. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama dan tidak boleh kembali dipaksa menunggu karena proses birokrasi yang berlarut-larut," ujar Ferry.

WALHI memandang proses redistribusi tanah harus dilaksanakan sepenuhnya dalam koridor reforma agraria dan tidak melalui skema Bank Tanah maupun mekanisme lain yang berpotensi mengaburkan tujuan utama reforma agraria. Selain itu, pemerintah bersama ATR/BPN perlu memastikan penyusunan warkah, penerbitan hak atas tanah, dan proses sertifikasi dilakukan secara cepat tanpa membebani masyarakat penerima manfaat.

Oleh karena itu, WALHI mendesak ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menuntaskan validasi subjek dan objek redistribusi tanah, mempercepat penyusunan warkah dan penerbitan sertifikat, memastikan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat, serta menjamin seluruh proses redistribusi tanah berjalan transparan, partisipatif, dan berpihak kepada rakyat.

"Reforma agraria tidak boleh berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Negara harus memastikan tanah benar-benar kembali kepada masyarakat yang selama ini mengelola dan mempertahankannya. Selama tanah belum diterima rakyat, pekerjaan reforma agraria belum selesai," tutup Ferry.(red/ist)

Dia menyampaikan kasus yang menjerat sejumlah perwira polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sudah ditangani juga oleh pihak kepolisian. "Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, (6/11/2026).

Dengan adanya kasus itu, Dasco meminta kepada Komisi III DPR untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ilegal.

Di sisi lain, dia pun belum bisa memastikan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan karena saat ini DPR RI masih dalam masa reses.

Menurut dia, DPR akan menindaklanjuti hal itu setelah melihat dinamika yang berkembang saat memasuki masa sidang. "Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," kata Dasco.

Adapun per 5 November 2026, Polri menyampaikan bahwa terdapat empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca stroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli.

Adapun per 6 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penanganan kasus ini merupakan proses penegakan hukum dan bukan bagian dari persaingan internal Polri.(red/ist)

“Kami juga agak kaget mendapat informasi (penyadapan) seperti itu. Kalau memang kami disadap secara ilegal, tentu kami kecewa. Kita lihat nanti perkembangan bagaimana,” uja Habiburokhman menanggapi pertanyaan wartawan yang menemuinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya tindakan ilegal, termasuk dugaan insubordinasi, maka persoalan tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum.

Menurutnya, dalam suatu dugaan tindak pidana, penyidik perlu mengungkap tidak hanya peristiwa yang terjadi, tetapi juga motif di balik tindakan tersebut. Apakah tindakan itu sekadar untuk mengamankan posisi dan jabatan atau memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan kepentingan politik.

“Kita tunggu para penyidik, apa motifnya? Apakah hanya membaca peta, mengamankan diri dan posisi jabatannya, atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik, aspirasi politik, dan sikap politik yang bersangkutan,” jelasnya.

Habiburokhman menilai persoalan insubordinasi di institusi militer maupun kepolisian merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu, Komisi III mendorong agar proses hukum berjalan cepat, terbuka, transparan, dan profesional.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI juga mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penyadapan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada Presiden dan pejabat negara, tetapi juga menjamin hak seluruh warga negara dari praktik penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum.

“Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” tegasnya.

Habiburokhman mengungkapkan, RUU tentang Penyadapan saat ini masih berada dalam tahap penyusunan. Setelah pembahasan RUU Perampasan Aset, Komisi III berencana mengintensifkan pembahasan sejumlah RUU lainnya, yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Advokat, dan RUU tentang Penyadapan.

“Insyaallah selesai undang-undang perampasan aset ini, setelah itu kita ”gass” undang-undang jabatan hakim, undang-undang advokat, dan undang-undang penyadapan. Jadi tiga undang-undang itu akan kita “gass”  juga di periode ini,” pungkasnya. (red/ist)

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., beserta jajaran pengurus dan sejumlah senior purnawirawan Polri.

Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang diberikan para senior purnawirawan. Menurutnya, kehadiran para purnawirawan merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

"Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa para senior purnawirawan merasa prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap anggota yang diduga terlibat.

"Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," ungkap Bambang.

Dalam audiensi tersebut, Bambang menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan Polri kepada Kapolri dan seluruh jajaran, yaitu:

1. Dengan terungkapnya kasus tindak pidana berupa penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang menempatkan beberapa perwira tinggi polri sebagai tersangka, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut.

2. Peristiwa dimaksud hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh anggota polri, dalam mengemban amanah penugasan sebagai bhayangkara negara kesatuan republik indonesia.

3. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan penegakan hukum oleh pimpinan polri terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut, atas dasar prinsip : equality before the law dan presumption of innocence, dengan profesional, akuntabel dan transparan.

4. Mendukung dan mengapresiasi atas tindakan pimpinan polri yang selalu menjaga soliditas seluruh anggota kepolisian, dalam mengemban amanah konstitusi untuk mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum, guna terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.

5. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan yang dilakukan pimpinan polri, yang selalu memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga/badan/kementerian, dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, peran serta wewenang polri.

6. Kepada bapak presiden republik indonesia sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, atas perhatian kepada polri hingga saat ini, dengan indikasi kepercayaan publik terhadap polri yang terus meningkat (80%), sehingga dapat mendukung program asta cita pemerintah.

7. Mendukung kebijakan kapolri dalam semangat ‘polisi bersama masyarakat’, sehingga kehadiran anggota polri ditengah – tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.

Bambang menilai peningkatan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan dan langkah Kapolri bersama seluruh jajaran dalam mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

"Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajaran. Kami mendukung kebijakan Bapak Kapolri dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sehingga kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangat dirasakan keberadaannya," tuturnya.

Melalui tujuh pesan moral tersebut, PP Polri berharap seluruh anggota menjadikan peristiwa ini sebagai momentum pembenahan internal tanpa mengurangi soliditas institusi. Para purnawirawan juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan moral dan masukan konstruktif bagi Polri.

Dengan menjaga integritas, memperkuat sinergi, dan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan semakin dipercaya serta mampu menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.(red/ist)

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., beserta jajaran pengurus dan sejumlah purnawirawan Polri.

Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang selama ini diberikan para senior purnawirawan Polri. Menurutnya, kehadiran para senior merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

"Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Kapolri turut menginstruksikan seluruh jajaran Polri di Indonesia agar tetap fokus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi sejak menerima informasi mengenai peristiwa tersebut. Sebelumnya, PP Polri juga telah menerima penjelasan langsung dari Wakapolri yang ditugaskan Kapolri untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan perkara.

Bambang menegaskan bahwa para purnawirawan merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap oknum anggota yang diduga melakukan pelanggaran pidana.

"Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," ungkap Bambang.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kehormatan dan memperbaiki institusi Polri. PP Polri juga menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Kapolri bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan Polri kepada Kapolri dan jajaran pejabat utama. Pesan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan para purnawirawan agar Polri tetap solid, tangguh, serta konsisten menjalankan tugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di antara pesan moral yang disampaikan, PP Polri memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolri dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan TNI, kementerian, lembaga, serta berbagai instansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

PP Polri juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kapolri dan seluruh jajaran Polri.

Bambang turut menyoroti capaian kepercayaan publik terhadap Polri yang disebutnya telah meningkat hingga mencapai 80 persen. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan kebijakan Kapolri bersama seluruh jajaran dalam mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

"Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajaran. Kami mendukung kebijakan Bapak Kapolri dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sehingga kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangat dirasakan keberadaannya," tuturnya.

Ia berharap seluruh anggota Polri tetap menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum yang berkeadilan.

Melalui audiensi tersebut, PP Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan moral dan masukan konstruktif bagi institusi Polri. Dukungan para purnawirawan diharapkan semakin memperkuat soliditas internal serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kapolri pun menegaskan bahwa seluruh jajaran harus tetap hadir dan bekerja bersama masyarakat demi menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara.

"Target saya adalah sampai dengan akhir tahun untuk mengurangi keracunan makanan, makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling dinikmati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun kita bisa implementasi MBG prasmanan 5.000 - 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan," kata Mas Dar.

Dia menjelaskan, penerapan sistem prasmanan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi sekolah dan jumlah santri atau siswa yang dilayani. Pada pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang, pembangunan dapur dapat dilakukan di lingkungan pesantren. Sementara itu, pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang dapat dilayani melalui dapur terpusat atau central kitchen.

Mas Dar mencontohkan, jika satu kelas terdiri atas 30 siswa, makanan berupa nasi, sayur, dan lauk dibawa sesuai kebutuhan ke kelas tersebut. Siswa kemudian mengambil makanan, makan bersama, dan membereskan perlengkapan setelah selesai.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan makanan disajikan dalam kondisi hangat tanpa perlu dipanaskan kembali di sekolah. Suhu makanan juga dijaga minimal 60 derajat celsius untuk mempertahankan kualitasnya hingga waktu konsumsi.

"Bukan 300 orang dalam satu sekolah, kemudian bikin kayak orang kawinan, bukan. Tapi prasmanan itu disajikan per kelas-kelas. Jadi hangat-hangatnya itu di kelas-kelas. Jadi kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresi, kemudian selesai," ujarnya.

Ia menyebut, berdasarkan evaluasi awal yang disampaikannya, 66 dapur yang telah menerapkan sistem prasmanan belum mencatatkan kasus keracunan makanan. "Ini, jadi 66 sekarang ini sudah, kemudian kasus keracunannya enggak ada. Jadi, yang kecil-kecil bisa nambah, yang masih kurang bisa nambah, dan seterusnya," ungkapnya.

Lebih lanjut Mas Dar mengatakan, konsep dapur terpusat dan penyajian prasmanan merupakan praktik yang dipelajari BGN dari sejumlah negara, termasuk Jepang dan beberapa negara di Eropa. Ia menyebut, berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), terdapat pergeseran dari dapur yang berada di sekolah menuju sistem central kitchen.

Model tersebut dinilai memiliki keuntungan dari sisi skala ekonomi dan pengelolaan yang lebih terpusat. Karena itu, BGN berupaya mengembangkan penerapan sistem serupa dalam pelaksanaan program MBG di Indonesia. Dia ingin sistem prasmanan diterapkan secara luas di dapur MBG dan sekolah.(red/ist)

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penambahan jumlah dapur MBG tidak semata-mata berorientasi pada perluasan cakupan layanan. BGN juga memastikan setiap dapur yang dibuka dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11).

Menurutnya, kesiapan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan dapur yang dapat mulai beroperasi. Hal ini mencakup kelengkapan fasilitas pendukung hingga ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan MBG.

"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," jelasnya.

Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang seluruhnya termasuk dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Memasuki November, proses tersebut kembali dilanjutkan melalui aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi. BGN juga merencanakan pembukaan SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.

Perluasan layanan tersebut turut mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah. BGN memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun kelompok yang menjadi prioritas penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta santri di lingkungan pesantren.

"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren," jelas Arum.

Selain pemerataan jangkauan, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian dari kesiapan layanan. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan untuk menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan.

Arum juga mengingatkan masyarakat dan calon mitra untuk mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Seluruh tahapan aktivasi dilakukan melalui sistem sehingga tidak diperlukan pembayaran atau imbalan kepada pihak mana pun.

"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.

BGN akan terus mengaktivasi SPPG secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing wilayah. Dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat MBG semakin luas dan tepat sasaran.(red/ist)

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri telah mendengarkan berbagai keluhan dan kritik, termasuk secara langsung dari pihak-pihak yang terdampak. Ia menegaskan, Polri menghormati pondok pesantren sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan akhlak dan keilmuan umat Muslim.

“Pertama-tama kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan,” ujar Trunoyudo di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Sebagai tindak lanjut atas keluhan tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel, yakni AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, IPTU AS selaku Kasat Reserse, IPDA FA selaku Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku Kanit PPA. Keempatnya telah dinonaktifkan dan saat ini menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.

Trunoyudo menjelaskan, terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut. Pertama, proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah. Kedua, pendalaman dugaan pelanggaran etik oleh Propam Mabes Polri terhadap personel yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga kembali menyampaikan penyesalan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh ponpes. Trunoyudo menegaskan bahwa keluhan dari pihak yang terdampak menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan pemeriksaan yang sedang berlangsung.(red/ist)

Amirsyah menilai tindakan yang dilakukan aparat dalam peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian karena, menurutnya, belum mencerminkan pendekatan kemanusiaan. Ia juga mengingatkan bahwa kepolisian memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan pengayoman agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

“Polisi bersama masyarakat menjadi bagian penting dalam mengayomi masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman. Tapi tindakan yang dilakukan kepolisian di Sukoharjo itu membuat masyarakat menjadi tidak nyaman,” ujar Amirsyah, Senin (2/11/2026).

Ia berharap langkah yang diambil Kapolri dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Menurutnya, penanganan persoalan yang melibatkan masyarakat perlu memperhatikan aspek kemanusiaan serta rasa aman bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Amirsyah mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun. Ia berharap semua pihak turut menjaga situasi agar tetap aman dan damai.

“Sekjen MUI mengajak masyarakat agar terus mengedepankan kekompakan dan tidak mudah terpancing dengan provokasi dari pihak manapun sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai,” demikian pernyataan Amirsyah dalam pemberitaan tersebut.

Amirsyah juga mengingatkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, khususnya pengelola pesantren dan lembaga tahfiz Al-Qur’an, agar menjalankan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sehingga sejalan dengan muatan substansi pendidikan yang mengedepankan pembinaan etika, akhlak dan adab untuk membangun bangsa berperadaban,” pungkasnya.(red/ist)

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta sejumlah praktisi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M. Rudy Safirudin mengatakan, Polri mendukung perubahan nomenklatur debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang lebih tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.

“Harapannya, profesi ini memiliki legalitas yang jelas sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian nama. Diperlukan regulasi yang mengatur kelembagaan, standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, hingga mekanisme pengawasan agar setiap petugas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selama ini, praktik penagihan kerap diwarnai persoalan, mulai dari intimidasi, kekerasan, penarikan kendaraan secara paksa, hingga keterlibatan kelompok tertentu yang justru memicu konflik di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri pembiayaan.

“Kita ingin memfasilitasi agar profesi ini memiliki wadah yang jelas. Petugasnya harus terlatih, memiliki identitas resmi, memahami aturan, dan bekerja berdasarkan kode etik. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan kegiatan pembiayaan tetap berjalan dengan baik,” kata Rudy.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam FGD tersebut adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi yang memiliki sistem pembinaan dan pengawasan terintegrasi.

Konsep ini mengadopsi pola pembinaan pengamanan swakarsa yang selama ini dilaksanakan Polri, namun dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda dari satuan pengamanan atau satpam.

Dalam rancangan yang dibahas, petugas pengamanan dan penyelamatan aset nantinya diarahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, serta memiliki kartu identitas resmi yang dapat diverifikasi.

Selain itu, setiap kegiatan penagihan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk larangan melakukan intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang mempermalukan debitur.

Rudy menegaskan, legalisasi profesi tersebut bukan berarti memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan tindakan paksa atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

“Yang kita bangun adalah sistem penagihan yang profesional dan berlandaskan hukum, bukan memberikan ruang bagi praktik premanisme. Petugas harus memahami batas kewenangannya, sementara hak masyarakat tetap menjadi prioritas perlindungan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang mengedepankan pencegahan gangguan keamanan melalui pembinaan, kolaborasi, dan penguatan kepatuhan hukum.

"Melalui penataan tersebut, kami berharap praktik penagihan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan dapat bertransformasi menjadi kegiatan profesional yang memiliki kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mendukung iklim industri pembiayaan yang sehat," demikian Rudy.(red/ist)

Penyaluran tersebut mencakup 23.833 penerima lanjutan KJP Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang II dan 12.462 penerima lanjutan KJMU Tahun 2026. Seluruh penerima telah melalui proses verifikasi faktual dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan, sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, para pendaftar terlebih dahulu menjalani verifikasi faktual dan pemadanan data kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

“Untuk KJP Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang II, ditetapkan sebanyak 23.833 peserta didik sebagai penerima lanjutan dengan total anggaran Rp52.518.840.000. Sementara itu, KJMU Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp112.158.000.000 untuk 12.462 mahasiswa,” ujar Nahdiana, Rabu (4/11).

Ia merinci, penerima KJP Plus terdiri atas 11.388 peserta didik jenjang SD, 6.100 peserta didik jenjang SMP, 2.317 peserta didik jenjang SMA, 3.806 peserta didik jenjang SMK, 83 peserta didik Satuan Pendidikan Kerja Sama (SKB), dan 139 peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB).

Adapun penerima KJMU terdiri atas 472 mahasiswa jenjang Diploma III, 1.218 mahasiswa Diploma IV, 10.739 mahasiswa jenjang sarjana (S-1), dan 33 mahasiswa jenjang profesi.

Nahdiana menegaskan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memastikan bantuan pendidikan KJP Plus dan KJMU tersalurkan secara tepat sasaran. Verifikasi dan pemadanan data dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh peserta didik dan mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan.

“Melalui proses verifikasi dan pemadanan data ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sehingga pemanfaatannya dapat mendukung keberlangsungan pendidikan warga Jakarta,” pungkasnya.(red/ist)

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian almarhumah.

“Innalillahi wa innailaihi raji'un. Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Atika Nur Rahmania. Kami turut merasakan duka dan kehilangan yang mendalam. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Sekda Uus.

Ia mengenang Atika sebagai sosok yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi bagi pembangunan Jakarta melalui pengabdiannya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Sampai hari ini Ibu Atika masih bekerja dan sempat menyampaikan arahan untuk para PNS Bappeda yang baru mengikuti pelantikan," tambahnya.

Sekda Uus juga mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhumah diterima oleh Allah SWT serta segala khilaf dan kesalahannya diampuni.

“Kami mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ketenangan dan keikhlasan kepada keluarga,” ucapnya.

Rencananya, almarhumah akan dimakamkan pada Kamis (5/11). Adapun waktu dan lokasi pemakaman masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga. Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.(red/ist)

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Prasetyo mengatakan tindakan tersebut juga mengarah pada perbuatan yang membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Dia menilai tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara merupakan tindakan serius, terlebih karena hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prasetyo menyebut pemerintah belum mengetahui secara terperinci motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung di kepolisian.(red/ist)

Mensesneg menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan yang disampaikan, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga terkait dengan perbuatan tersebut. Pemerintah memandang kasus ini secara serius karena dinilai dapat mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.

Bahkan, Mensesneg menyebut dugaan tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.

Di tengah proses hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum, Presiden Prabowo disebut telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menurut Prasetyo, Keputusan Presiden terkait pemberhentian tersebut telah ditandatangani pada Rabu pagi.

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ungkapnya.

Menyusul perkembangan proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum, Presiden Prabowo telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Untuk memastikan tugas dan fungsi Kepala Staf Kepresidenan tetap berjalan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.

“Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan,” lanjut Prasetyo.

Pemerintah juga menegaskan bahwa mekanisme penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” kata Mensesneg.(red/ist)

Jakarta – Bareskrim Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, Polri menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban dan sejumlah tersangka yang telah diamankan.

Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., didampingi Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., serta jajaran penyidik dan perwakilan Polda.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

"Ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada. Polri terus berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Trunoyudo.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan iming-iming gaji dan bonus dalam jumlah besar. Perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya," tegas Nurul.

Berdasarkan lima laporan polisi yang ditangani, terdapat 58 korban, dengan rincian lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing asal Rusia dan Ukraina. Sementara itu, terdapat satu orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan telah meninggal dunia.

Adapun modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Korban pada awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan. Namun, setelah melalui proses perekrutan dan diberangkatkan ke Rusia, mereka diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, hingga berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab proses keberangkatan korban. Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 1.000 Rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, dalam perkara yang ditangani Subdit 2, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut serta menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia. Dari tujuh korban dalam perkara tersebut, empat orang telah diberangkatkan, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penyidik mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri dari WNI dan WNA. Polisi juga menemukan adanya korban yang belum menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan oleh perekrut. Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Rusia untuk menelusuri keberadaan korban yang telah diberangkatkan.

Adapun dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, para pelaku diduga menampung korban di sebuah lokasi penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS per bulan. Bahkan, korban yang menolak keberangkatan atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.

Nurul menjelaskan, perekrutan tersebut mengandung unsur perdagangan orang karena terdapat dugaan proses perekrutan melalui tipu muslihat dan iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi, hingga pengiriman korban ke luar negeri untuk ditempatkan dalam kondisi eksploitatif.

"Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi. Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka antara lain dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus tidak masuk akal. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen penempatan melalui instansi berwenang, memahami jenis pekerjaan dan isi kontrak, serta memastikan keberangkatan dilakukan melalui prosedur resmi dengan visa kerja yang sesuai.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya. Apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik perekrutan TPPO, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kepolisian 110 atau di nomor 0812-14110.

Menutup keterangannya, Trunoyudo kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Polri senantiasa berkomitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada. Ini merupakan wujud dari moto 'Polisi Bersama Masyarakat'. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang," tutup Trunoyudo.(red/ist)

Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Menurutnya, perkembangan modus peredaran narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape. Dalam praktiknya, perangkat tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah ditemukannya penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Johnny menegaskan, Polri tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap tindak pidana narkotika, tetapi juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi. Oleh karena itu, Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh PNPP di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja Polri yang berkomitmen, disiplin, dan profesional. Setiap personel diharapkan mampu menjaga integritas serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen nyata Polri dalam pemberantasan narkotika sebagai bagian _dari never ending war against narcotics.(red/ist)

​Menurut Nasir, penegakan hukum memang harus dilaksanakan secara tegas, namun tidak boleh sampai mengabaikan ketentuan prosedur yang berlaku serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

​"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa mengabaikan prosedur dan prinsip kemanusiaan. Terlebih, tindakan aparat di lingkungan pendidikan yang terdapat perempuan dan anak-anak harus mengutamakan perlindungan terhadap mereka," tegas Nasir dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

​Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa seluruh tahapan tindakan kepolisian, mulai dari penggeledahan hingga penyitaan barang, wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

​"Seluruh tindakan kepolisian, mulai dari penggeledahan hingga penyitaan, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," ujarnya.

​Lebih lanjut, Anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengingatkan bahwa pengusutan secara tuntas terhadap dugaan penyimpangan prosedur merupakan kunci utama dalam merawat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

​"Pengusutan dugaan pelanggaran tersebut sangat penting dan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," pungkas Legisator asal Aceh tersebut.

Berdasarkan laporan evaluasi pengawasan penegakan hukum dan prinsip HAM, kepatuhan aparat terhadap Standard Operating Procedure (SOP) penggeledahan serta pengayoman terhadap institusi pendidikan keagamaan berbanding lurus dengan peningkatan indeks kepercayaan publik (public trust). Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan ketat agar setiap proses hukum berjalan secara berkeadilan, akuntabel, dan transparan.(red/ist)

Dari 97 korporasi yang sedang disidik, 22 di antaranya diduga merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan investor Malaysia dan Singapura. Sehari sebelumnya, Pemerintah Singapura juga memanggil 10 pimpinan perusahaan besar terkait Karhutla di Indonesia, khususnya yang terjadi di pulau Kalimantan.

Penetapan tersangka ini makin membuktikan apa yang konsisten WALHI suarakan selama ini bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap Kalimantan bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis atas kejahatan korporasi yang terstruktur, berulang, dan sistematis di ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) maupun Kawasan Hutan. Fakta ini menegaskan bahwa Karhutla yang terjadi sama sekali bukan ulah masyarakat kecil, petani tradisional, atau masyarakat adat.

Merespon hal tersebut, Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa "Karhutla di Kalteng yang berujung pada peristiwa Kabut Asap hingga mengakibatkan banyaknya korban ISPA, bahkan dampak sosial ekonomi yang mungkin tak terhitung kerugiannya harus menjadi landasan konkrit pada upaya penegakan hukum yang adil.Tersebar Informasi 20 konsesi ditetapkan sebagai tersangka oleh POLRI, ini langkah bagus tetapi akan menjadi langkah Pengecut bilamana transparansi tidak dilaksanakan. Karna publik punya hak untuk mengetahui siapa saja nama korporasi yang terlibat dan dimana lokasi beroperasinya. Sehingga kepastian penegakkan hukum bisa lebih jelas. Di Kalteng sebelumnya ada 2 Peladang yang dikriminalisasi, bahkan saat konpers dihadirkan secara langsung. Pertanyaan kritisnya, apakah POLRI berani konpers terbuka dengan menghadirkan Direktur atau Pimpinan Korporasi yang dijadikan Tersangka saat ini? Jangan sampai POLRI tegas ke Peladang tetapi Lemah ke Korporasi. Karna sejak tahun 2015, Peladang Dayak selalu jadi kambing hitam dibalik peristiwa besar Kahutla di Kalteng”.

Terkait proses hukum yang berjalan, WALHI Region Kalimantan (WALHI Kalteng, Kalbar, Kaltim, dan Kalsel) mendesak Polri untuk menjamin keterbukaan informasi dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.

WALHI Kalimantan menyampaikan tuntutan tegas kepada penegak hukum dan pemerintah:

1. Buka 20 Nama Korporasi Tersangka & Group Afiliasinya: Polri harus mengumumkan secara terbuka nama-nama korporasi tersangka, induk grup usahanya, hingga penerima manfaat akhir (Beneficial Owner/BO).
2. Jerat Aktor Intelektual hingga Jajaran Direksi: Penegakan hukum pidana tidak boleh berhenti pada manajer lapangan, melainkan harus menyasar jajaran Dewan Direksi dan Komisaris yang bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan.
3. Publikasikan 23 Perusahaan Rekomendasi Pencabutan Izin: Publik Kalimantan berhak tahu siapa saja pihak yang telah meracuni udara dan merusak ruang hidup masyarakat selama empat bulan terakhir.

Karhutla dan asap beracun adalah kejahatan lingkungan dan kejahatan lintas negara. Negara tidak boleh tunduk pada korporasi. Terhadap korporasi asing dari Malaysia dan Singapura yang terbukti membakar lahan, pemerintah pusat harus mengambil langkah ekstrem dengan membekukan operasi, cabut izin usaha, dan lakukan penuntutan pidana penuh berdasarkan UU No. 32/2009 tentang PPLH serta UU No. 41/1999 tentang Kehutanan,

"WALHI Kalbar mendesak Bareskrim Polri dan Kemenhut dan Kemen LH tidak sekadar menerapkan pasal pidana formal. Harus ada tindakan tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha (IUP/PBPH) bagi korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan konsesinya. Tanpa sanksi administratif berat dan kewajiban pemulihan ekosistem gambut, proses hukum ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa efek jera." Sri Hartini, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.

Bencana Karhutla yang menghancurkan puluhan ribu hektare lahan ini menjadi bukti nyata atas rapuhnya sistem perlindungan ekosistem gambut dan kegagalan tata kelola ruang dan kawasan hutan di Indonesia.

Sanksi pidana dan administratif oleh Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup harus dijadikan momentum perbaikan mendasar atas tata kelola gambut. Angka 29.168 hektar yang terbakar adalah potret buram kegagalan mitigasi dan pengawasan negara. Perusahaan terus berulang kali melanggar aturan di area konsesi yang sama karena tidak ada sanksi yang benar-benar mematikan bisnis jahat mereka.

“Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan adalah langkah awal untuk membongkar persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana korporasi terus memiliki ruang untuk merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Kami memandang bahwa karhutla tidak bisa disebut sebagai bencana musiman yang selesai ketika hujan turun atau kabut asap telah menghilang. Ini adalah persoalan tata kelola lingkungan dan penegakan hukum yang harus menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kami meminta Polri untuk membuka identitas korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada pelaksana di lapangan” Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan.

WALHI Region Kalimantan menekankan pentingnya kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi pembakar lahan. “Pemidanaan dan gugatan perdata untuk sanksi pembayaran denda kerusakan lingkungan tidak cukup, Korporasi tersangka wajib membiayai pemulihan ekosistem gambut dan lingkungan hidup yang telah rusak akibat pembakaran tersebut. Negara harus memastikan aset perusahaan disita untuk membayar ganti rugi pemulihan serta ganti rugi kesehatan bagi masyarakat terdampak asap karhutla.” Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur.(red/ist)

“Indeks Purchasing Manager, Indeks Indonesia di sektor manufaktur sudah masuk ke level ekspansi di 54. Itu meningkat dari bulan yang lalu 52,4 dan ini menandakan penguatan ekspansi sektor manufaktur dan level ekspansinya ini terkuat sejak Maret yang lalu, Maret 2024. Jadi ini level ekspansi yang tinggi,” ujar Airlangga.

Dari sisi perdagangan, Airlangga menyebut Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan pada September 2026 sebesar 3,36 miliar dolar AS. Capaian tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar 5,67 miliar dolar AS, meskipun terdapat defisit perdagangan migas sebesar 2,31 miliar dolar AS. Secara kumulatif, Airlangga mengatakan neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencatatkan surplus sebesar 10,61 miliar dolar AS.

“Dari segi bulan Januari sampai September 2026, ini surplusnya neraca perdagangan kita 10,61 miliar. Dipicu oleh surplus non-migas sebesar 34,21 miliar dan walaupun defisit migas mencapai 23,6 miliar,” imbuh Airlangga.

Sementara, Airlangga mengatakan kinerja ekspor nasional juga menunjukkan pertumbuhan positif.

“Nah sedangkan dari ekspor kita lihat secara total naik 5,58 persen year on year. Jadi tahun ini Januari-September 221,23 miliar (dolar AS). Kemudian dari segi non-migas ekspornya 212,27 (dolar AS),” ungkap Airlangga.

Di sisi stabilitas harga, Airlangga mengatakan inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan dan 0,22 persen secara bulanan. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,4 persen.

“Jadi kalau year to date 2,4 persen, juga ini masih dalam range 2,5 plus minus 1 persen. Terutama kalau kita lihat inflasi ini sebabkan oleh volatile food, makanan minuman, cabai rawit, ikan segar. Kemudian juga didukung oleh inflasi di bidang transportasi. Termasuk angkutan udara namun kita punya program untuk diskon menjelang nataru (natal dan tahun baru). Jadi kenaikan itu nanti kita akan kompensasi dengan diskon,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya tahan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan. “Jadi ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dan masih kuat sampai bulan ini, dan sampai akhir tahun diharapkan kondisi masih terjaga,” pungkas Airlangga.(red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Ia menyampaikan empati kepada keluarga santri sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Johnny menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Terkait keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan perhatian khusus.

“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) telah dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.

Selain itu, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan turut ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.

Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.

Johnny menegaskan, penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan. Menurutnya, setiap perkara pidana harus ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Polri berkomitmen penegakan hukum secara profesional akan terbuka terhadap evaluasi. Kami juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” tuturnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan. Masyarakat juga diharapkan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara transparan, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak dan pelayanan sesuai prosedur.(red/ist)

Delegasi dipimpin Kaskoopsudnas Marsda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S., didampingi Dansatantariksa Kolonel Pnb Hery Stiawan, S.Sos., M.A.P., Kabid ISR Poud Koopsau Kolonel Pnb Dharma T. Gultom, S.T., MMOASS, serta Kasikom Subdepkom Deplek AAU Mayor Lek Okky F.P.G. Daulay, B.Eng., M.Sc., Ph.D. Delegasi diterima Deputy Commander SSC Col Andrew Menschner dan Executive Director Ms. Natalie Riedel, SES.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi menerima paparan mengenai peran SSC dalam membangun, mengembangkan, dan memodernisasi kemampuan antariksa USSF. Materi mencakup akses peluncuran ke orbit (Space Access), pemanfaatan data komersial, komunikasi satelit (Satellite Communications/Satcom), serta navigasi dan penentuan waktu (Positioning, Navigation, and Timing/PNT).

Paparan juga membahas kemampuan komando, pengendalian, komunikasi, dan intelijen antariksa (Battle Management Command, Control, Communications and Intelligence/BMC3I) yang mendukung pengenalan ancaman, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan. Selain itu, delegasi mendalami infrastruktur antariksa, termasuk sistem kendali satelit, jaringan pendukung operasi, serta sarana pelatihan dan simulasi.

"Seluruh kemampuan tersebut saling terintegrasi untuk memastikan satelit dapat beroperasi secara andal, menyediakan jalur komunikasi dan navigasi, serta mendukung pengolahan informasi dalam menghadapi perkembangan ancaman di domain antariksa" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, Feri Yunaldi, S.E., M.Han., CGCAE dalam keterangan tertulisna Senin siang.

Bagi Satuan Antariksa TNI AU, kunjungan ini memberikan pemahaman mengenai pembangunan kekuatan antariksa secara menyeluruh, mulai dari akses ke orbit, pengoperasian satelit, komunikasi dan navigasi, pengolahan informasi, hingga infrastruktur pendukung. Pemahaman tersebut menjadi bekal dalam merumuskan kebutuhan kemampuan dan menentukan prioritas pengembangan kekuatan antariksa TNI AU ke depan.(red/ist)

Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, pemanfaatan SIPLah merupakan langkah untuk mengadopsi praktik baik dari sistem yang telah berjalan dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan pembelanjaan. Dengan demikian, BGN dapat mengembangkan sistem tata kelola belanja SPPG berdasarkan mekanisme yang telah teruji, sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami melihat ini sebagai bentuk pembelajaran dan benchmarking dari sistem yang memang sudah berjalan dengan baik. Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Harapannya, tata kelola pembelanjaan SPPG nantinya dapat berjalan sebaik sistem yang telah diterapkan Kemendikdasmen,” ujar Mas Dar pada Jumat (30/10).

Mas Dar mengungkapkan bahwa penerapan sistem tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba. Sebanyak 40 dapur SPPG telah menjalankan sistem tersebut dengan dukungan sekitar 400 pemasok. Dari total sekitar 26.700 dapur SPPG yang menjadi sasaran pengembangan, BGN terus mempersiapkan tahapan implementasi agar dapat diperluas secara bertahap.

Menurutnya, proses uji coba menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh. BGN juga telah menyusun tahapan pengembangan yang mencakup soft launching pada November 2026, peluncuran tahap berikutnya pada Desember 2026, hingga implementasi secara menyeluruh yang ditargetkan mulai Januari 2027.

“Sejauh ini pelaksanaannya berjalan baik. Kita sudah memiliki 40 dapur yang menjalankan uji coba dan sekitar 400 pemasok yang terlibat. Harapannya, pada Januari tahun depan sistem ini sudah dapat diimplementasikan di seluruh dapur. Namun, kita tetap harus melihat hasil uji coba dan memastikan kesiapan sistemnya. Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kita upayakan,” jelas Mas Dar.

Sementara itu, Kemendikdasmen memberikan dukungan melalui penyediaan akses data dan informasi SIPLah, pemutakhiran data, pengembangan sistem, serta dukungan sumber daya manusia dan narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis. Dalam skema tersebut, Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Mitra PPMSE) turut berperan menyediakan layanan lokapasar yang memfasilitasi transaksi antara SPPG dan pelaku usaha.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara BGN dan Kemendikdasmen menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG agar semakin tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia.

“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, semakin tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia. Sekali lagi, ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan program Bapak Presiden agar anak-anak kita tumbuh sehat dan memiliki semangat untuk belajar,” ujarnya.

Melalui sinergi BGN dan Kemendikdasmen, pengembangan ekosistem pembelanjaan SPPG diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan program yang semakin terukur, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan dukungan sistem yang lebih baik, penyelenggaraan MBG diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus pembangunan sumber daya manusia Indonesia.(red/ist)

Dinov mendapat kehormatan membawa bendera Merah Putih, sedangkan Michelle membawa papan nama kontingen Indonesia. Penunjukan keduanya merupakan keputusan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) bersama Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Ita Yuliati.

Dakar 2026 menjadi penyelenggaraan Youth Olympic Games pertama di benua Afrika. Ajang olahraga multicabang bagi atlet muda ini berlangsung pada 31 Oktober hingga 13 November 2026.

Dinov, 16 tahun, mencatat sejarah sebagai atlet berkuda junior Indonesia pertama yang lolos ke Youth Olympic Games. Ia akan bertanding pada nomor jumping individual setelah berhasil melewati kualifikasi Zona Asia melalui FEI Jumping World Challenge Competition 3 pada 2025.

Sementara itu, Michelle, 17 tahun, merupakan peraih medali perunggu Asian Youth Games 2025 di Bahrain. Ia juga meraih dua medali emas pada nomor 100 meter dan 200 meter gaya kupu-kupu di SEA Age Group Swimming Championships 2025 di Singapura.

Pada YOG Dakar 2026, Indonesia mengirimkan 12 atlet, terdiri atas enam putra dan enam putri, yang akan bertanding di sembilan cabang olahraga, yakni atletik, renang, bulu tangkis, balap sepeda, equestrian, judo, wushu, skateboard, dan triathlon.

Keikutsertaan para atlet muda Indonesia di ajang ini menjadi kesempatan untuk mengukir prestasi sekaligus memperkuat semangat sportivitas dan persahabatan antarbangsa.(red/ist)

Menurut Irma, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya lebih mendorong kepala daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, menurutnya, juga harus menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah.

“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma dalam keterangan tertulis seperti diberitakan kanal Parlementaria, Kamis (29/10/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, dukungan terhadap program pemerintah pusat, termasuk MBG, merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Terlebih, pelaksanaan program tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, serta peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.

Atas dasar itu, Irma mempertanyakan urgensi pemberian insentif tambahan bagi kepala daerah yang mendukung pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi manfaat ekonomi yang dihasilkan program tersebut sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal.

Selain persoalan pembiayaan, Irma menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai, pengawasan harus melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang keamanan pangan agar kualitas serta kelayakan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjamin.

“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma.

Ia juga mempertanyakan kemampuan APBN dalam menopang pemberian insentif apabila kebijakan tersebut diterapkan kepada kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhitungan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal setiap daerah yang tidak sama.

Irma mengingatkan, sejumlah kabupaten dan kota memiliki kapasitas APBD di bawah Rp1 triliun. Karena itu, kebijakan pemberian insentif harus memiliki sasaran dan indikator manfaat yang jelas, sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah.

Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program MBG, khususnya apabila program tersebut diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Menurutnya, pemenuhan gizi tidak cukup hanya melalui pemberian makanan, tetapi perlu didukung intervensi kesehatan lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan vitamin dan penyediaan akses air bersih.

Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan yang realistis, serta tujuan yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.(red/ist)

Dari rangkaian operasi tersebut, petugas mengidentifikasi sekitar 186.450 batang tanaman ganja dengan perkiraan berat basah (bruto) mencapai 93,225 ton. Pemusnahan ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai pasok narkotika sejak dari sumber produksinya sekaligus mencegah hasil panen ganja masuk ke peredaran gelap.

Operasi pemusnahan dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah. Pada 27 Oktober 2026, tim gabungan menemukan dan memusnahkan ladang ganja seluas ±18 hektare di Gampong Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, serta mengamankan empat orang tersangka. Selanjutnya, pada 2 November 2026, dilakukan pemusnahan lanjutan di lokasi lain dengan luas sekitar ±25 hektare dan estimasi 37.500 batang tanaman ganja.

Pada 31 Oktober 2026, pemusnahan dilakukan di dua lokasi, yakni Desa Blang Meurande dan wilayah Beutong Ateuh–Benggala, Kecamatan Beutong Ateuh. Petugas memusnahkan ladang ganja dengan total luas sekitar ±77 hektare melalui pembakaran, dengan estimasi 115.500 batang tanaman ganja.

Sementara itu, pada 1 November 2026, penindakan dilakukan di beberapa wilayah lainnya. Di Bener Meriah, petugas mencabut sekitar 600 batang ganja dari lahan seluas ±0,04 hektare. Di wilayah hukum Polres Aceh Besar, pemusnahan dilakukan terhadap sekitar 1.050 batang ganja di lahan seluas ±0,7 hektare. Petugas juga memusnahkan sekitar 3.000 batang ganja di lahan seluas ±2 hektare di Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse. Adapun di wilayah hukum Polres Aceh Timur, petugas mengamankan barang bukti dari lahan seluas ±0,12 hektare yang diperkirakan ditanami 1.800 batang ganja.

 “Rangkaian operasi ini menegaskan komitmen BNN dan Polri dalam memberantas narkotika dengan menyasar sumber produksi, tidak hanya peredaran di tingkat hilir. Sinergi antara aparat pusat dan daerah juga menjadi langkah penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika” Ujar Plt Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Adri Irniadi dalam keterangan tertulis, Senin siang.

BNN bersama Polri mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penanaman, produksi, maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitarnya. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Call Center BNN 184 yang siap melayani selama 24 jam setiap hari. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya bersama mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. (red/ist)

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Aliandra Harahap, serta diisi sambutan oleh Rian Sarsono selaku Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan diikuti jajaran petugas dan Warga Binaan.

Peserta mendapatkan pembekalan materi Bantuan Hidup Dasar (BHD) serta simulasi penanggulangan bencana. Materi BHD memberikan pemahaman mengenai tindakan pertolongan pertama dalam kondisi kegawatdaruratan medis. Sementara itu, simulasi bencana bertujuan melatih kesiapan, ketepatan tindakan, serta koordinasi dalam menghadapi kondisi darurat di lingkungan gedung dan blok hunian.

Keterlibatan Warga Binaan menjadi aspek penting dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai langkah penyelamatan diri, tetapi juga dibekali pemahaman untuk bertindak secara tepat guna mengurangi risiko dan mencegah jatuhnya korban ketika terjadi bencana.

Aliandra Harahap menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibangun melalui edukasi dan latihan secara berkelanjutan.

"Keselamatan petugas maupun Warga Binaan adalah prioritas. Kita tidak boleh lengah menghadapi potensi bencana. Seluruh penghuni lapas harus memahami langkah-langkah penyelamatan dan mampu bertindak cepat serta tepat ketika menghadapi situasi darurat," tegas Aliandra.

Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Jakarta bersama BPBD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun budaya sadar bencana serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai kondisi darurat.(red/ist)

Dia mengatakan peredaran gelap narkotika yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, dia meminta pemberantasan narkoba itu tidak boleh berhenti hanya pada penindakan, tetapi harus menjadi komitmen berkelanjutan.

"Perang melawan narkoba bukan sekadar operasi sesaat, melainkan perjuangan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi seluruh aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat," kata Adang seperti diberitakan kantor berita Antara di Jakarta, Minggu.

Adang menilai, operasi yang melibatkan unsur BNN, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Brimob tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan narkotika yang memiliki jaringan, pola operasi, dan sumber pendanaan yang terorganisasi.

Menurut dia, operasi pemberantasan jaringan narkoba bukan pekerjaan mudah karena aparat di lapangan harus menghadapi berbagai bentuk perlawanan. Karena itu, kata dia, keberanian, profesionalisme, dan ketegasan anggota Polri harus dikedepankan agar negara tidak kalah oleh jaringan bandar narkoba.

Adang mengingatkan bahwa keberhasilan operasi penggerebekan harus diikuti dengan langkah penegakan hukum yang menyeluruh. Menurut dia, penangkapan para pelaku di lapangan harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, terutama bandar, pemasok, pengendali, dan pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas peredaran narkotika.

"Penelusuran aliran dana hasil kejahatan juga penting dilakukan agar jaringan narkoba tidak memiliki kemampuan untuk kembali membangun bisnis ilegalnya," kata dia.

Selain itu, dia menekankan penanganan kawasan rawan narkoba seperti Kampung Bahari membutuhkan pendekatan komprehensif. Penindakan hukum, harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan lingkungan sosial.

Adang meminta agar masyarakat setempat tidak dipandang sebagai bagian dari persoalan, melainkan harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

"Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya ingin hidup aman dan terbebas dari narkoba justru menjadi korban atau berada dalam tekanan jaringan bandar," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 27 orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan menyita senjata api saat petugas gabungan melakukan penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Minggu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso menyatakan penggerebekan tersebut dilakukan secara serentak dengan melibatkan tim gabungan.

"Kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi. Oleh karena itu kita lakukan serempak, kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak, dari BNN, Bareskrim, Polda Metro Jaya, Brimob, dan lain sebagainya," kata Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso.(red/ist/ant)

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.

Melalui ketentuan tersebut, setiap SPPG diwajibkan menyusun LPDH dan menyampaikannya melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).

Namun, berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, masih terdapat 6.097 SPPG yang belum tertib dan disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.

“Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026,” ujar Ketut di Jakarta, Jumat (30/10).

Dari total tersebut, sebanyak 1.801 SPPG berada di Wilayah I, 2.616 SPPG di Wilayah II, dan 1.680 SPPG di Wilayah III.

Meski demikian, BGN tetap memberikan kesempatan kepada SPPG untuk kembali beroperasi setelah memenuhi kewajiban pelaporan. SPPG diwajibkan menyusun dan menyampaikan LPDH sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, laporan tersebut akan diverifikasi oleh BGN untuk memastikan kesesuaian format maupun substansinya.

Apabila LPDH telah disampaikan dengan benar dan memenuhi ketentuan, status suspend SPPG yang bersangkutan akan dicabut sehingga dapat kembali beroperasi. Namun, selama masa suspend berlangsung, insentif tidak diberikan kepada SPPG tersebut.

Ketut juga menegaskan bahwa penyampaian LPDH bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan dana Program MBG.

“Penyampaian LPDH merupakan bagian terpenting dari pertanggungjawaban penggunaan dana Program MBG. LPDH diwajibkan untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi penggunaan APBN, mengukur kebutuhan anggaran harian, mingguan, dan bulanan SPPG, serta mendukung pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran,” jelasnya.

Selain itu, LPDH juga berfungsi mencegah terjadinya pengalihan maupun penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan Program MBG.

Melalui penerapan kebijakan ini, BGN menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan pelaporan penggunaan dana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Program MBG.(red/ist)

"Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang berarti bagi banyak keluarga. Mereka memercayakan keselamatan perjalanannya kepada kita. Kepercayaan itu harus dijawab dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru," ujar Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Senin (2/11) di Kantor Kemenhub, Jakarta.

Menurut Menhub Dudy, kesiapan penyelenggaraan Nataru tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh aspek pendukung transportasi. Menhub Dudy menyampaikan, ada 6 faktor utama yang penting untuk diperhatikan oleh seluruh operator dan pemangku kepentingan guna mewujudkan Angkutan Nataru yang selamat dan aman.

Pertama, memastikan armada dan prasarana laik operasi dan memenuhi persyaratan keselamatan melalui pemeriksaan atau ramp check. Kedua memastikan awak dan petugas dalam kondisi sehat dan kompeten. Ketiga, memastikan kapasitas angkutan maupun kepadatan dapat diantisipasi berdasarkan data dan kondisi lapangan.

Selanjutnya, memastikan informasi cuaca dan kondisi lintasan harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan operasional, terutama untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan daerah rawan bencana. Kelima, memastikan kesiapan penanganan keadaan darurat serta yang keenam, memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan manusiawi dengan memberikan perhatian, termasuk pemenuhan informasi perjalanan dan fasilitas bagi seluruh pengguna jasa transportasi.

"Kita membutuhkan keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi, perhatian terhadap detail, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian. Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah. Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki," kata Menhub Dudy.

Dalam mengantisipasi potensi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta pengelola prasarana. Langkah yang disiapkan meliputi pemetaan titik rawan banjir dan longsor, antisipasi gelombang tinggi dan angin kencang, penyediaan jalur alternatif, serta kesiapan sarana dan petugas di lokasi yang berpotensi terdampak.

Kemenhub juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Nataru sebelumnya sebagai bahan perbaikan pelayanan pada tahun ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain peningkatan layanan mudik gratis, penambahan sarana transportasi di lintasan penyeberangan padat seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, pengaturan lalu lintas dan penyeberangan, serta penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi yang ramai.

"Saya meminta setiap pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru yang memuat kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, serta rencana kedaruratan. Kepada jajaran Kementerian Perhubungan, lakukan pengawasan secara konsisten dan objektif. Pastikan setiap temuan diselesaikan. Tangani pelanggaran keselamatan secara tegas sesuai kewenangan dan ketentuan. Selama masa operasi, lakukan evaluasi harian dan sesuaikan langkah ketika kondisi berubah," sebut Menhub Dudy.

Untuk mendukung pemantauan penyelenggaraan angkutan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027 selama 20 hari. Posko ini akan menjadi sarana koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi secara terpadu bersama stakeholder, sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat. Menhub mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Nataru 2026/2027.

"Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya. Itulah tanggung jawab yang kita emban bersama," tutur Menhub Dudy.

Turut Hadir Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korlantas Polri Aries Syahbudin, Ketua KNKT Ahmad, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan, para direktur utama mitra kerja Kementerian Perhubungan, serta para ketua asosiasi bidang transportasi.(red/ist)

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra menegaskan KPAI menghormati kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana secara tuntas. Namun KPAI menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang bersinggungan dengan anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Penegakan Hukum Harus Tetap Menjamin, Perlindungan dan Martabat Santriwati Anak” tegas Jasra dalam keterangan tertulisnya Senin siang.

Berdasarkan informasi dan pengawasan yang dihimpun KPAI, pihak pengelola Rumah Tahfidz dan santriwati menyampaikan sejumlah keberatan, antara lain: penggeledahan dilakukan saat santriwati tertidur oleh personel bersenjata lengkap; sebagian santriwati tidak diberi kesempatan mengenakan jilbab sebelum berhadapan dengan petugas; adanya dugaan bentakan, penodongan senjata mengarah pada santriwati, serta perlakuan fisik terhadap seorang santriwati; dan pemeriksaan awal yang disebut berlangsung tanpa pendampingan orang tua maupun pendamping hukum. 

Sikap dan Pandangan KPAI :

1.           Anak berhak atas perlindungan khusus. Santriwati anak berjumlah 10 dan 2 orang anak balita berstatus saksi. Anak saksi wajib didampingi orang tua dan/atau orang yang dipercaya atau pekerja sosial pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 23 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA),identitasnya wajib dirahasiakan (Pasal 19 UU SPPA); serta mendapatkan perlakuan manusiawi (Pasal 64 UU Perlindungan Anak).

2.           Operasi bersenjata dini hari berisiko menimbulkan trauma bagi anak, terlebih dilakukan pada saat jam istirahat. Kehadiran aparat bersenjata lengkap di asrama anak perempuan pada dini hari menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis jangka panjang. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang menakutkan, merendahkan martabat, maupun kekerasan fisik dan psikis (Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 37 Konvensi Hak Anak).

3.           Martabat dan hak beragama anak harus dihormati. Memberi kesempatan santriwati anak untuk menutup aurat sebelum berhadapan dengan petugas, adalah bagian dari penghormatan terhadap hak anak untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 6 UU Perlindungan Anak) dan hak atas privasi (Pasal 16 Konvensi Hak Anak). Tindakan meminta anak memperlihatkan rambut atau memperlakukannya secara kasar, apabila benar terjadi, tidak dapat dibenarkan.

4.           Hak pendidikan anak tidak boleh terputus. Saat ini santriwati anak telah dipulangkan, kegiatan belajar terhenti, dan lokasi masih dipasangi garis polisi. Negara wajib memastikan hak anak atas pendidikan, akses pendidikan tetap terpenuhi, tanpa harus mengutamakan pembaharuan status hukum lembaga pendidikan tersebut.

5.           Cegah stigma terhadap anak dan pesantren. KPAI mengimbau media dan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas, foto, maupun label yang menstigma santriwati, termasuk mengaitkan anak-anak dengan tindak pidana lainnya.

Langkah dan Rekomendasi KPAI

KPAI akan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan para pihak, serta merekomendasikan:

1.           Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) memastikan setiap operasi penegakan hukum di lingkungan yang dihuni anak, termasuk asrama dan pesantren, memiliki protokol perlindungan anak yang ketat. Pelibatan Polisi Wanita (Polwan) serta penyidik anak di Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) sejak awal menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan risiko trauma pada anak.

2.           Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai prosedur penggeledahan dan pemeriksaan anak saksi, melakukan evaluasi internal, termasuk melalui fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam), atas dugaan perlakuan tidak patut terhadap santriwati, serta segera mengembalikan barang pribadi anak yang tidak terkait perkara.

3.           Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus ini yang berdampak serius terhadap kondisi anak.

4.           Kementrian Agama melakukan pendataan dan verifikasi terkait dengan seluruh pondok pesantren di seluruh Indonesia terkait dengan penertiban perijinan operasional yang cepat lambat akan berdampak pada hak dan perlindungan khusus anak.

5.           UPTD PPA dan DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo dan perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah agar melakukan asesmen serta pendampingan psikologis secara menyeluruh kepada seluruh santriwati anak dan orang tua.

6.           Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo bersama pemerintah daerah memfasilitasi keberlanjutan pendidikan santriwati selama proses hukum berlangsung, sekaligus melakukan pengawasan aspek perizinan, administrasi dan standar perlindungan anak di lembaga tersebut sesuai UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kementrian Agama juga perlu memperkuat upaya pemantauan dan pembinaan pada lembaga-lembaga yg menjalankan fungsi endidikan &/ pengasuhan berbasis agama di setiap kab kota.

7.           Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi Lapangan kepada seluruh pesantren, jika ada lembaga yang menggunakan nama pesantren/Ma'had/boarding yang tidak berizin maka segera di lakukan penertiban.

8.           Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo untuk menurunkan pekerja sosial terkait dengan pendampingan santriwati dan temuan ketika kejadian dan pasca kejadian pada masyarakat di lingkungan Rumah Tahfidz serta bantuan sosial yang wajib diberikan kepada anak.

9.           Media massa dan pengguna media sosial mematuhi pedoman pemberitaan ramah anak serta tidak menyebarluaskan identitas, foto, video maupun informasi lain yang dapat mengungkap identitas santriwati anak.

“KPAI menegaskan bahwa pengungkapan tindak pidana dan perlindungan anak bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Penegakan hukum yang tegas justru akan semakin kuat legitimasinya apabila dijalankan dengan menghormati hak dan martabat anak” tutup Jasra. (red/ist)

“Pemasangan portal di JLNT Antasari merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur untuk merespons laporan masyarakat terkait aktivitas balap liar. Langkah ini diharapkan dapat mencegah balap liar, meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, di Jakarta, Senin (2/11).

Ia menjelaskan, pemasangan portal dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan bersama Polres Metro Jakarta Selatan di lima titik, yakni jalan masuk (on ramp) Masjid Al Itushom, jalan keluar (off ramp) Pasar Cipete, jalan masuk Blok M, jalan keluar di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, serta jalan masuk di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

“Penutupan perdana diawali dengan apel pada Jumat malam, 13 November 2026, pukul 22.00 WIB, di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Petugas akan melakukan pengamanan lalu lintas dan menutup akses masuk JLNT Antasari menggunakan portal yang dilengkapi barier atau kerucut lalu lintas (traffic cone). Dengan demikian, kendaraan yang berada di JLNT dapat diarahkan keluar melalui jalur yang tersedia,” jelasnya.

Budi menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan pada 30 Oktober hingga 13 November 2026. Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan spanduk di 10 titik serta publikasi melalui media sosial.

“Selama masa sosialisasi, sebelum penutupan akses JLNT Antasari diberlakukan, petugas dari unsur terkait tetap melakukan patroli bergerak (mobile) setiap Jumat malam hingga Sabtu dini hari serta Sabtu malam hingga Minggu dini hari,” pungkas Budi.(red/ist)

"Penanganan kawasan rawan narkoba tidak cukup hanya melalui penyisiran dan penegakan hukum. Diperlukan langkah lanjutan yang memperhatikan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat," kata Dadang saat meninjau operasi pemberantasan narkoba di lokasi tersebut seperti diberitakan Kantor Berita Antara, Minggu kemarin.

Saat menyusuri kawasan sekitar rel kereta api, Dadang melihat sejumlah bangunan yang diduga kuat dimanfaatkan sebagai lapak aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kondisi kerawanan fisik tersebut dinilainya perlu ditangani bersama secara lintas sektor agar tidak berulang.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai rencana penataan kawasan di sepanjang bantaran rel.

Langkah tersebut memerlukan kolaborasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam memikirkan solusi permukiman warga.

"Penataan lingkungan sosial inilah yang perlu kerja sama sekaligus penyadaran masyarakat," kata Dadang.

Menurut dia, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga membangun kepedulian warga untuk aktif mencegah peredaran gelap narkoba. Pendekatan sosial tersebut juga tetap mempertimbangkan kebutuhan warga setempat yang mencari nafkah secara sah.

Ia menambahkan kepolisian memiliki batasan kewenangan dalam penanganan masalah permukiman dan tata kota. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan PT KAI sangat vital agar penataan kawasan berjalan sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

Dadang berharap penanganan Kampung Bahari tidak berhenti begitu operasi kepolisian selesai, melainkan berlanjut hingga kawasan tersebut benar-benar aman, tertata, dan bersih dari narkoba.(red/ist/ant)

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso menyatakan penggerebekan tersebut dilakukan secara serentak dengan melibatkan tim gabungan.

"Kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi. Oleh karena itu kita lakukan serempak, kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak, dari BNN, Bareskrim, Polda Metro Jaya, Brimob, dan lain sebagainya," kata Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso seperti diberitakan Kantor Berita Antara.

Bismo menjelaskan dalam operasi tersebut, jajaran kepolisian awalnya menyita sejumlah barang bukti dari empat orang yang diamankan di lokasi primer, mencakup satu pemilik barang bukti dan tiga pengguna.

"Satu, barang bukti ada padanya, yaitu pil psikotropika, kemudian ada tiga pengguna. Nanti kita akan lakukan pendalaman," ujar Bismo.

Selain menangkap puluhan orang, petugas menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dalam jumlah besar, di antaranya ratusan gram sabu-sabu, ganja, serta ribuan butir ekstasi.

Petugas juga menemukan satu unit mesin pencetak ekstasi, bong atau alat isap, senjata tajam, hingga senjata api (senpi).

Dalam penggerebekan tersebut, sempat terjadi upaya perlawanan dari beberapa pihak di lokasi. Kendati demikian, Bismo menegaskan tindakan perlawanan tersebut tidak mengganggu jalannya operasi utama.

"Perlawanan itu sebagai wujud pengalihan perhatian dari zona yang menjadi target operasi kita. Tapi kita tidak teralihkan terhadap fokus dari target operasi kita," tutur Bismo.

Petugas di lapangan turut menyita sejumlah uang tunai yang diduga kuat merupakan uang hasil transaksi peredaran gelap narkotika yang disimpan menyatu dengan barang bukti ganja.

Bismo membenarkan para pelaku masih memanfaatkan lapak-lapak liar di sepanjang bantaran rel kereta api sebagai lokasi transaksi narkoba. Guna memutus mata rantai peredaran tersebut, pihak kepolisian akan membongkar bangunan-bangunan liar itu dan terus memburu jajaran bandar utama.

"Membongkar lapak juga supaya tidak disalahgunakan. Kita akan terus lakukan operasi ini di berbagai tempat dan juga pengejaran terhadap bandarnya," kata Bismo.(red/ist/ant)

"Tim gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Metro, BNN, Brimob, Polres Metro Jakarta Utara," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Adhe Hariadi seperti diberitakan kantor Berita Antara di Jakarta, Minggu.

Adhe mengatakan petugas gabungan mulai menyisir kawasan sekitar pukul 05.30 WIB. Total personel yang dikerahkan mencapai 1.816 orang dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan Brimob Polri.

Dalam penggerebekan ini, petugas menggunakan kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line dari Stasiun Tanjung Priok menuju kawasan Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari.

Kereta Commuter Line digunakan petugas sebagai transportasi alternatif karena langsung mengakses jalur Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba.

Petugas kemudian turun dari KRL dan mulai menyisir lokasi tersebut. Satu per satu lapak yang menjadi tempat peredaran narkoba di sepanjang rel kereta dan pemukiman penduduk didatangi petugas gabungan.

Namun, para pelaku yang diduga bagian dari komplotan narkoba di Kampung Bahari juga memberikan perlawanan kepada petugas.

Dari hasil penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba dan senjata tajam.

Sementara itu, para pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba berhasil ditangkap petugas gabungan. Namun, pihak kepolisian belum merinci jumlah tersangka yang ditangkap.

"Untuk pelaku diamankan Direktorat Narkoba Polda," kata Kombes Adhe. (red/ist/ant)

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan, penegakan hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.

Dalam penanganan perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 68 laporan, disusul Polda Riau 59 laporan dan Polda Kalimantan Tengah 43 laporan.

Sementara itu, penanganan perkara korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator, antara lain kebakaran berulang, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari penegakan hukum hingga pencegahan di tingkat masyarakat. Kehadiran Kabareskrim di Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan perkembangan penanganan perkara berjalan.

“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo di Pontianak.

Dalam mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel BKO dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob, serta 403 personel untuk mendukung edukasi pencegahan kepada masyarakat. Polri juga memberikan dukungan tenaga medis bagi masyarakat terdampak dan petugas yang bekerja di lapangan.

Polri mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Penanganan perkara karhutla, baik terhadap perorangan maupun korporasi, akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(red/ist)

Berdasarkan analisis spasial WALHI periode Januari hingga September 2026, sedikitnya 293 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mengalami kebakaran di wilayah konsesinya. Sementara pada periode Agustus hingga 3 Oktober 2026, terdeteksi sekitar 74.000 titik panas dan titik api di Indonesia, dengan 18 persen berada di dalam konsesi PBPH. Sebanyak 73 persen titik api terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

Wahyu Eka Styawan, Tim Kajian Eksekutif Nasional WALHI, analisis tersebut menunjukkan bahwa Karhutla bukan semata akibat cuaca ekstrem ataupun krisis iklim. Karhutla merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh tata kelola sumber daya alam yang bermasalah, pembukaan hutan, pengeringan gambut, dan pembiaran terhadap aktivitas korporasi yang terus berlangsung di bentang alam rentan.

"Karhutla yang terus berulang membuktikan bahwa persoalannya bukan hanya pada api yang muncul setiap musim kemarau. Sebelum api muncul, ada izin yang diterbitkan, ada hutan yang dibuka, ada gambut yang dikeringkan, dan ada bentang alam yang diubah menjadi ruang produksi. Karena itu, negara tidak bisa sekadar berbicara soal pemadaman, tetapi harus memastikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban," ujar Wahyu.

Menurut WALHI, Pasal 72 UU Kehutanan secara tegas mewajibkan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan untuk bertindak mewakili kepentingan masyarakat apabila diketahui masyarakat menderita akibat kerusakan dan pencemaran hutan. Dalam konteks Karhutla, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. Negara mengetahui kebakaran terjadi, mengetahui masyarakat menderita, mengetahui kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat terganggu, serta mengetahui bahwa dampak tersebut terjadi secara berulang dari tahun ke tahun.

Christine Constanta, Manajer Pembelaan Hukum WALHI Nasional, mengatakan bahwa sejak Undang-Undang Kehutanan disahkan pada tahun 1999, mandat tersebut tidak pernah digunakan untuk membela masyarakat korban Karhutla. Pembiaran tersebut terjadi di tengah besarnya dampak yang ditanggung masyarakat.

Sebagai temuan, Di Jambi, Karhutla membakar sekitar 54,5 ribu hektar lahan dan menyebabkan lebih dari 42 ribu kasus ISPA. Di Riau, jumlah penderita ISPA mencapai sekitar 35 ribu orang, sementara di Sumatera Selatan mencapai sedikitnya 82.117 orang. Kesaksian warga dari Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat menunjukkan hilangnya sumber penghidupan, terganggunya pendidikan anak-anak, memburuknya kondisi kesehatan, hingga kehidupan masyarakat yang berbulan-bulan terkungkung asap tanpa dukungan pemulihan yang memadai dari pemerintah maupun korporasi.

"Seluruh unsur Pasal 72 sebenarnya telah terpenuhi. Negara mengetahui kebakaran terjadi, mengetahui masyarakat menderita, dan mengetahui kehidupan masyarakat terdampak. Tetapi kewajiban hukum untuk bertindak mewakili kepentingan korban tidak pernah dijalankan. Akibatnya, korban Karhutla dibiarkan menghadapi sendiri dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang mereka alami," tegas Christine.

Bagi WALHI, kegagalan negara tidak hanya terlihat dari diabaikannya Pasal 72 UU Kehutanan, tetapi juga dari tidak efektifnya penegakan hukum Karhutla selama ini. Berbagai capaian yang diklaim aparat penegak hukum tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan, di mana kebakaran terus berulang dan meluas dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum gagal menciptakan efek jera karena lebih banyak menyasar aktor perorangan, pelaku lapangan, dan masyarakat kecil, sementara korporasi serta para penguasa lahan yang memperoleh manfaat dari pembakaran hutan dan lahan tidak menjadi fokus utama pertanggungjawaban hukum.

Karhutla terus berulang bukan karena negara kekurangan aturan hukum. Yang bermasalah adalah arah penegakan hukumnya. Ketika penegakan hukum lebih banyak menyasar pelaku kecil dan masyarakat, sementara korporasi serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kebakaran tidak menjadi fokus utama pertanggungjawaban, maka efek jera tidak akan pernah tercipta. Karena itu, yang perlu dievaluasi bukan hanya perizinannya, tetapi juga efektivitas penegakan hukum yang selama ini gagal menghentikan Karhutla.

“Karena itu WALHI mendesak pemerintah untuk segera menjalankan mandat Pasal 72 UU Kehutanan, bertindak mewakili kepentingan masyarakat korban Karhutla, memastikan pemulihan hak-hak korban, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang selama ini gagal menghentikan kebakaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak.juga penegakan hukum yang gagal menyentuh aktor utama di balik Karhutla,” tutup Wahyu.(red/ist)

Langkah ini disertai pemeriksaan dokumen, verifikasi administrasi, dan keterbukaan data sebagai bentuk komitmen BGN dalam mendukung transparansi serta proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung.

Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa BGN mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait pelaksanaan program MBG. BGN juga membuka akses terhadap data yang diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan.

“Kita dukung penuh Kejaksaan Agung. Data kita buka. Semua SPPG wajib Perjanjian Kerja Sama baru, diperiksa Biro Hukum dan dilegalisasi notaris,” ujar Mas Dar pada Kamis (29/10).

Pembaruan SPK menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat kepastian administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Dokumen kerja sama yang baru akan menggantikan perjanjian sebelumnya, dengan pemeriksaan oleh Biro Hukum BGN dan legalisasi notaris. Penandatanganan secara elektronik direncanakan berlangsung secara bertahap mulai akhir Oktober 2026.

Dalam pelaksanaannya, proses pembaruan SPK disertai verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan operasional. Persyaratan tersebut meliputi dokumen administrasi yang lengkap, status SPS 2, tidak sedang dikenai penghentian sementara operasional suspend, serta penyampaian laporan harian secara tertib.

Berdasarkan data per 16 Oktober 2026, sebanyak 21.527 SPPG telah mengisi formulir pembaruan data. Dari jumlah tersebut, 3.479 berkas atau sekitar 16 persen telah dinyatakan lengkap. Data ini menjadi bagian dari proses verifikasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebelum SPPG melanjutkan tahapan pembaruan kerja sama sesuai ketentuan.

Selain pembenahan administrasi, BGN menegaskan tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan, pemberian tip, maupun pengadaan yang bermasalah dalam pelaksanaan program MBG. Seluruh proses pengadaan dan kerja sama harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Tidak ada tip-tip proyek MBG. Berantas yayasan calo. Hentikan pengadaan bermasalah,” tegas Mas Dar.

BGN juga menerapkan mekanisme insentif sebesar Rp2.000 per porsi yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat pada Hari Pelayanan Efektif. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 63527 Tahun 2026 dan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026. Perhitungan insentif didasarkan pada berita acara serah terima, sehingga jumlah yang diperhitungkan harus sesuai dengan porsi yang benar-benar diterima penerima manfaat.

Melalui pembaruan SPK, verifikasi administrasi, keterbukaan data, dan penguatan pengawasan, BGN terus mendorong pelaksanaan MBG yang tertib, transparan, dan akuntabel. BGN menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum serta upaya perbaikan tata kelola agar program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(red/ist)

Pemeriksaan dilakukan pada angkutan jalan, penyeberangan, kapal laut, pesawat udara, dan kereta api untuk memastikan sarana transportasi yang melayani masyarakat memenuhi persyaratan keselamatan dan laik beroperasi.

"Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh," kata Menhub Dudy, di Jakarta, Jumat (30/10).

Ramp check merupakan langkah pencegahan untuk mengidentifikasi potensi gangguan keselamatan sebelum sarana transportasi dioperasikan, baik di jalan raya, perairan, udara, maupun jalur kereta api. Untuk itu, Menhub Dudy meminta seluruh jajaran Kemenhub bersama operator transportasi menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan.

Pada sektor transportasi darat, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum, khususnya bus yang melayani perjalanan masyarakat selama Nataru 2026/2027. Sebagai bahan evaluasi, pada periode Nataru 2025/2026 telah dilaksanakan sebanyak 112.104 kali rampcheck secara keseluruhan, jauh melampaui target awal sebanyak 15.000 kali pemeriksaan.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, Kemenhub mengoptimalkan penggunaan aplikasi MitraDarat yang telah digunakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sistem ini mendukung pencatatan hasil rampcheck secara digital dan terintegrasi dengan data perizinan angkutan, sehingga proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap kendaraan yang belum memenuhi persyaratan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Pada sektor transportasi laut dan penyeberangan, Kemenhub menyiapkan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapalyang dijadwalkan berlangsung pada 1–30 November 2026 dengan melibatkan 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sasaran pemeriksaan mencakup 511 kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro penumpang, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 123 kapal cepat, 162 kapal tradisional, dan 821 kapal wisata.

Pemeriksaan kapal mencakup aspek keselamatan, pengawakan, garis muat dan pemuatan, kesehatan penumpang, pencegahan pencemaran, serta manajemen keamanan kapal. Khusus kapal wisata, uji petik dilakukan sebelum kapal beroperasi sebagai bagian dari persyaratan pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga masyarakat memperoleh perlindungan keselamatan sejak sebelum keberangkatan.

Pada sektor transportasi udara, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadwalkan ramp inspection di 20 bandar udara melalui tiga fase pengawasan mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027. Selain pemeriksaan pesawat, Kemenhub menyiapkan inspeksi kesiapan keselamatan pada 223 bandar udara, terdiri atas 12 bandar udara yang diperiksa Direktorat Bandar Udara dan 211 bandar udara oleh Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pengawasan meliputi keselamatan area pergerakan pesawat, fasilitas panduan visual penerbangan, sistem kelistrikan, serta kesiapan fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), disertai pengawasan navigasi penerbangan pada 18 lokasi prioritas.

Pada sektor perkeretaapian, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadwalkan rampcheck Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada minggu kedua November hingga minggu pertama Desember 2026. Pemeriksaan tersebut dilengkapi inspeksi keselamatan sarana dan prasarana perkeretaapian serta rencana pelaksanaan pemeriksaan menggunakan kereta inspeksi bersama operator pada Desember 2026
.
Berdasarkan data perkiraan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), frekuensi perjalanan kereta api selama periode Nataru diperkirakan mencapai 376 perjalanan KA antarkota per hari, 426 perjalanan KA perkotaan regional per hari, dan 2.107 perjalanan KA perkotaan komuter per hari.

Menhub Dudy menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru membutuhkan kedisiplinan seluruh operator transportasi serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.(red/ist)

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis seperti diberitakan Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurutnya, praktek penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Sistem peradilan pidana konvensional, tegasnya, terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban. 

“Akibatnya, tambah sering kali pelaku pidana justru memilih “pasang badan" menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun demi mengamankan aset hasil kejahatannya, atau menyembunyikan harta tersebut melalui pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah),” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih ironis lagi, tambahnya, ketika aset pelaku berhasil disita oleh penegak hukum, tidak jarang muncul kebuntuan hukum di mana aset tersebut justru diputuskan dirampas untuk negara. Padahal uang tersebut murni berasal dari kantong masyarakat yang tertipu, bukan dari kerugian keuangan negara dalam bentuk korupsi.

Potret buram ini, ia mencontohkan, tercermin jelas dalam berbagai kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti skandal binary option Binomo (Indra Kenz) dan Quotex (Doni Salmanan), deretan investasi robot trading bodong (DNA Pro, Fahrenheit, Net89), hingga kasus penipuan biro perjalanan umrah seperti First Travel dan Hanania Travel, serta berbagai biro umrah nakal sejenisnya). 

“Dalam kasus Binomo, misalnya, para korban sempat mengalami ketidakpastian luar biasa ketika pengadilan tingkat pertama memutuskan aset sitaan dirampas untuk negara, sehingga korban harus berjuang ekstra keras membentuk paguyuban dan menempuh jalur hukum berlapis-lapis hanya untuk meminta kembali uang mereka sendiri,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu.

Begitu pula pada kasus penipuan umrah seperti First Travel dan Hannien Tour, di mana ribuan jemaah yang telah menabung bertahun-tahun justru terkatung-katung nasibnya karena aset pelaku habis atau disita negara tanpa mekanisme pengembalian yang jelas kepada jemaah.

Karena itu, untuk mengakhiri berulangnya tragedi hukum tersebut, Komisi III mengusulkan penguatan pada Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset yang berbunyi: Putusan perkara perdata perampasan aset di antaranya berbunyi: Aset yang dirampas untuk dapat dimasukkan dalam kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak. Klausul ini, tambahnya, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara. 

Sehingga, ukuran utamanya sangat jelas, bahwa selama tindak pidana tersebut bermotif ekonomi dan dilakukan secara sistematis hingga merugikan masyarakat banyak, maka setiap rupiah aset yang berhasil dilacak wajib diprioritaskan untuk menambal kerugian para korban.

 Ia menambahkan melalui mekanisme gugatan terhadap aset (in rem) di dalam UU Perampasan Aset, negara tidak perlu lagi menunggu proses pidana pelaku selesai yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Begitu ditemukan adanya ketidakwajaran harta atau aliran dana dari kejahatan investasi bodong maupun penipuan umrah, ujarnya, aset tersebut dapat langsung dibekukan, dirampas melalui putusan pengadilan yang cepat, dan dilelang oleh lembaga pengelola aset negara untuk didistribusikan secara proporsional (pro-rata) kepada para korban yang terverifikasi. 

“Cara ini sekaligus menutup rapat celah bagi para pelaku kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang selama ini gemar menyembunyikan harta lewat atas nama orang lain (nominee) atau memilih dipenjara sebentar demi menikmati sisa uang haramnya setelah bebas,” pungkasnya.(red/ist)

Peristiwa tersebut bermula ketika korban mendatangi sebuah kios untuk melakukan transfer uang. Setelah menyelesaikan transaksi dan hendak berdiri, korban diduga diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) dari arah belakang menggunakan benda tajam yang mengenai punggung sebelah kanan.

Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berlari menuju rumah. Seorang saksi yang berada di sekitar rumah korban kemudian menemukan korban dalam kondisi terluka dan membawanya ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis. Saat dibawa ke rumah sakit, korban berada dalam kondisi sadar.

Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, S.I.K., saat dijumpai media, Rabu (28/10), menjelaskan bahwa setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk membantu mengungkap perkara tersebut.

“Pada 27 Oktober 2026, kami bersama Polres Yahukimo telah menerima laporan dari masyarakat terkait kejadian penikaman tersebut. Personel kemudian melakukan penanganan di lokasi dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti untuk membantu mengungkap pelaku dan motif penyerangan,” jelas Wakasatgas Humas.

Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/58/X/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua, tertanggal 27 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku diduga berjumlah satu orang dan melarikan diri ke arah permukiman Jalur I, Distrik Dekai, setelah melakukan penikaman. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami identitas pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.

Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, S.I.K., menambahkan, penyidik juga mendalami dugaan keterkaitan peristiwa tersebut dengan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui pengumpulan serta pemeriksaan fakta dan alat bukti untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.

“Kami masih mendalami dugaan keterlibatan kelompok tertentu dalam peristiwa ini. Setiap dugaan harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Karena itu, kami meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan tetap menunggu hasil penyelidikan kepolisian,” tambah Wakasatgas Humas.

Lebih lanjut, Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, S.I.K., mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta turut membantu proses pengungkapan kasus dengan menyampaikan informasi yang relevan kepada kepolisian.

“Kami mengharapkan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus ini. Kami menjamin kerahasiaan setiap informasi yang disampaikan. Proses penegakan hukum akan dilaksanakan secara profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujar Wakasatgas Humas.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah untuk mengungkap identitas pelaku, motif penyerangan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Kami meminta penyidik mendalami perkara ini secara profesional agar seluruh fakta dapat terungkap dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Yahukimo serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan kejadian ini, silakan menyampaikannya kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar Wakaops.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap pelaku dan motif penikaman. Dukungan masyarakat diharapkan dapat membantu proses penyidikan sekaligus menjaga situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo tetap kondusif.(red/ist)

Polisi bersama masyarakat menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua.

WALHI mencatat sedikitnya empat persoalan utama selama dua tahun pemerintahan ini, yakni lingkungan hidup yang ditempatkan di urutan terakhir agenda pembangunan, kontradiksi target lingkungan dalam RPJMN, memburuknya krisis ekologis yang ditandai karhutla 2026, serta berlanjutnya model pembangunan ekstraktif yang memperparah kerusakan hutan, polusi udara, dan krisis sampah.

Pertama, Astacita dan RPJMN menempatkan lingkungan hidup di bawah agenda pertumbuhan ekonomi. Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” diterjemahkan ke dalam target swasembada pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama pembangunan nasional, sementara agenda lingkungan baru muncul pada bagian akhir. Hal ini tercermin dari alokasi pembiayaan RPJMN. Prioritas Nasional 2 mengenai swasembada pangan, energi, dan air memperoleh dukungan anggaran Rp1.699 triliun dari APBN dan Rp6.258 triliun dari luar APBN. Sebaliknya, Prioritas Nasional 8 tentang kehidupan yang selaras dengan alam hanya memperoleh Rp614 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah menetapkan pengembangan lumbung pangan di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan sebagai prioritas pembangunan, meskipun kawasan tersebut didominasi hutan dan gambut. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak ditempatkan sebagai batas ekologis yang harus dipatuhi, melainkan sebagai instrumen pendukung pembangunan.

Kedua, pemerintah melanggar target lingkungan yang ditetapkannya sendiri dalam RPJMN. Dokumen RPJMN menetapkan target pembatasan deforestasi maksimal 130 ribu hektare per tahun, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas lahan, serta pemulihan ekosistem gambut. Namun di dalam dokumen yang sama, pemerintah juga menjadikan proyek pangan di kawasan gambut sebagai salah satu prioritas nasional.

Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup diperlakukan sebagai pelengkap pembangunan, bukan fondasi pembangunan. Selama pertumbuhan ekonomi terus dikejar melalui ekspansi tambang, perkebunan, energi, dan infrastruktur, target lingkungan hanya akan menjadi angka di atas kertas. Arah yang sama juga terlihat dari dominannya peran investasi swasta dalam RPJMN serta dukungan pembiayaan bagi proyek-proyek hilirisasi yang menjadikan keuntungan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.

Ketiga, karhutla 2026 menjadi bukti paling nyata dari kegagalan tersebut. Data SiPongi mencatat sekitar 202.011 hektare lahan terbakar sepanjang Januari-Agustus 2026. WALHI juga mencatat 30.927 titik panas sepanjang Januari-September 2026 dan hampir separuhnya berada di area korporasi kehutanan dan perkebunan sawit.

Melalui kajian Siapa di Balik Api?, WALHI menemukan kebakaran berulang pada konsesi yang terafiliasi dengan kelompok usaha besar seperti Sinar Mas, First Resources, dan Wilmar. Sejumlah perusahaan tersebut juga terhubung dengan entitas bisnis di Singapura, Malaysia, India, hingga yurisdiksi tertutup seperti British Virgin Islands dan Samoa. Dalam beberapa kasus, pemilik manfaat akhir perusahaan bahkan tidak dapat diidentifikasi secara terbuka.

WALHI juga menemukan keterkaitan sejumlah figur yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dengan perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran. Selain itu, dari 807 titik panas yang ditemukan di kawasan PSN Pangan dan Energi Merauke sepanjang Januari-Agustus 2026, sebanyak 674 titik berada pada klaster food estate yang berada di bawah koordinasi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator yang gagal mengawasi, tetapi juga terlibat langsung melalui proyek yang dikembangkannya sendiri.

"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa Astacita dan RPJMN lebih banyak menjadi janji politik daripada pedoman pembangunan. Pemerintah menetapkan target perlindungan hutan, pemulihan gambut, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup, tetapi pada saat yang sama terus mendorong proyek-proyek yang membuka hutan, mengeringkan gambut, memperluas ekstraksi sumber daya alam, dan memperbesar risiko bencana ekologis. Karhutla 2026 adalah konsekuensi dari arah pembangunan yang menempatkan lingkungan sebagai pelengkap pertumbuhan ekonomi," kata Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.

Keempat, pola pengabaian lingkungan yang sama terlihat pada sektor kehutanan, energi, polusi udara, dan sampah. Pemerintah terus mendorong pembukaan kawasan hutan untuk pangan dan energi, sementara berbagai kebijakan penertiban kawasan hutan tidak diikuti pemulihan ekosistem maupun pengakuan hak masyarakat adat. Di sektor energi, ketergantungan terhadap batu bara tetap dipertahankan melalui PLTU captive, co-firing biomassa, dan berbagai skema transisi yang justru memperluas tekanan terhadap kawasan hutan.

Di sektor polusi, masyarakat terus menghadapi paparan polusi dari PLTU, industri, kendaraan bermotor, dan asap karhutla. Sementara itu, pengelolaan sampah masih bertumpu pada TPA, dengan praktik open dumping yang memicu berbagai bencana seperti kebakaran, banjir, dan longsor. Namun, pemerintah tetap mengandalkan solusi hilir seperti RDF dan PSEL yang tidak menyentuh akar persoalan produksi dan konsumsi sampah, bahkan berpotensi menambah beban anggaran negara. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pola yang sama: lingkungan hidup terus dikorbankan untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, WALHI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Astacita dan RPJMN 2025-2029; menghentikan proyek-proyek yang mengancam hutan dan gambut; memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan; membuka informasi kepemilikan korporasi secara transparan; mempercepat transisi energi berkeadilan dengan menghentikan PLTU batu bara dan PLTU captive; mentransformasi pengelolaan sampah dari sumber; menghentikan solusi palsu seperti PSEL dan RDF; serta memastikan pemulihan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.

Kelima, Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi dan mengoreksi regresi hukum lingkungan yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi tersebut telah melemahkan penegakan hukum terhadap korporasi, mempermudah perizinan usaha, serta mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Akibatnya, kemunduran tata kelola lingkungan ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya bencana ekologis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Keenam, Advisory Opinion Mahkamah Internasional mengenai kewajiban negara dalam menghadapi krisis iklim harus dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia tidak dapat lagi memperlakukan krisis iklim hanya sebagai komitmen politik, melainkan sebagai kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret. Karena itu, instrumen perlindungan lingkungan hidup yang selama ini mengalami pelemahan perlu segera diperkuat agar mampu menjawab ancaman krisis iklim yang semakin nyata dan dirasakan masyarakat.

Selain itu, RUU Perubahan Iklim perlu segera dibahas dan disahkan bersama DPR dengan memastikan seluruh mandat utama dalam perjanjian iklim internasional diakomodasi secara utuh. Pengaturan mengenai mitigasi, adaptasi, transisi berkeadilan, pendanaan iklim, mekanisme loss and damage, serta akuntabilitas iklim harus dijamin dalam regulasi tersebut. Pada saat yang sama, partisipasi publik yang bermakna juga harus dipastikan dalam setiap tahapan pembahasan maupun implementasinya agar kebijakan iklim yang dihasilkan benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Pemerintah harus berhenti menjadikan lingkungan hidup sebagai pelengkap pembangunan. Evaluasi harus dilakukan terhadap proyek-proyek yang mendorong deforestasi, kerusakan gambut, dan perampasan ruang hidup rakyat. Selama target pertumbuhan ekonomi terus mengalahkan perlindungan lingkungan, maka karhutla, bencana ekologis, polusi udara, dan berbagai krisis lainnya akan terus berulang. Yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas lingkungan hidup, tetapi keselamatan rakyat dan masa depan Indonesia sendiri," Ujar Boy.(red/ist)

“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2026).

Seperti diketahui, Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan Karhutla. Dari 20 perusahaan itu, empat di antaranya merupakan korporasi penanaman modal asing (PMA) atau investor asing.

Secara keseluruhan, Polri menyatakan menangani sebanyak 104 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi. Perusahaan yang ditetapkan tersangka kemudian menjadi 20 korporasi.

Terkait hal ini, Puan mengingatkan Karhutla telah menimbulkan banyak dampak yang menyulitkan kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya.

“Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” tutur mantan Menko PMK itu.

Oleh karenanya, Puan meminta Polri bisa menangani penegakan hukum pada kasus dugaan Karhutla secara berkeadilan. Khususnya bagi masyarakat yang terdampak Karhutla.

"Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak Karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” papar Puan.

Puan pun mendorong Pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan perhatian kepada masyarakat selama proses hukum berlangsung.

“Penanganan perkara memiliki tahapan tersendiri, sedangkan kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons sesuai keadaan yang mereka hadapi,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

“Perhatian perlu menjangkau keluarga yang menanggung beberapa dampak sekaligus, termasuk ketika penghasilan berkurang dan biaya kebutuhan bertambah,” imbuh Puan.

Puan juga menekankan pentingnya kepastian bagi masyarakat ketika keputusan terhadap perusahaan memengaruhi kegiatan ekonomi setempat.

Menurut Puan, Pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pekerja dan usaha kecil sesuai kewenangan, dengan tetap menjalankan proses hukum serta kewajiban pihak yang bertanggung jawab.

"Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkapnya.

Puan juga menyinggung mengenai kepercayaan masyarakat akan semakin kuat kepada Negara apabila perkembangan perkara disertai tindak lanjut yang dapat mereka rasakan. “Penjelasan Pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan,” jelas Puan.

Puan menyatakan, DPR RI akan terus mengawal penanganan Karhutla melalui komisi-komisi terkait, termasuk dari sisi penegakan hukum. "Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” sebut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (red/ist)

Capaian tersebut merupakan hasil dari sejumlah langkah penghematan anggaran, mulai dari penyesuaian alokasi anggaran, efisiensi insentif yayasan, hingga penghematan biaya operasional dapur, serta pengembalian dana ke kas negara yang berasal dari virtual account fiktif.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dalam agenda Refleksi 100 Hari Kinerja Kepala BGN, Kamis (29/10).

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dar menjelaskan bahwa salah satu komponen efisiensi berasal dari penyesuaian alokasi anggaran BGN, yang semula sebesar Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program.

“Sampai dengan 100 hari ini, dari awal kami dilantik, kami telah membuat pengembalian atau membuat efisiensi lagi. Pertama, setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara,” jelas Mas Dar.

Selain penyesuaian alokasi anggaran, efisiensi juga dilakukan terhadap insentif yayasan yang menjadi mitra pelaksana MBG. Mas Dar menjelaskan bahwa BGN telah menerbitkan kebijakan pada 5 Oktober lalu untuk menyesuaikan besaran insentif tersebut yang semula Rp6 juta perhari menjadi Rp2000 per ompreng.

“Maka kami telah mengeluarkan di tanggal 5 Oktober yang lalu, kami kembalikan dari Rp6 juta flat berapa pun omprengnya, kami kembalikan ke Rp2.000, dan berapa yang dihemat dari situ adalah sekitar Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun, kami hemat, kami selamatkan,” ujarnya.

Langkah efisiensi berikutnya dilakukan melalui penataan dana operasional dapur. Pada periode sebelumnya, dana operasional sebesar Rp3.000 menggunakan sistem at cost. Menurut Mas Dar, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan apabila biaya yang dilaporkan melebihi batas yang seharusnya, misalnya mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000.

Untuk memperkuat pengendalian penggunaan anggaran, BGN menetapkan aturan baru yang membatasi dana operasional maksimal sebesar Rp3.000. Kebijakan ini dapat menghasilkan penghematan tambahan hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.

“Maka hari ini, tadi pagi, saya sudah pegang aturan baru untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi kita bisa hemat,” tegas Mas Dar.

Di luar efisiensi anggaran tersebut, BGN juga melakukan pengembalian dana ke kas negara. Pengembalian ini terdiri atas Rp311,25 miliar dari hasil penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah atau fiktif, serta Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, efisiensi dan pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan anggaran program dikelola secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

“Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp44 triliun,” ujar Mas Dar.

Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 yang menempatkan integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan. BGN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola program agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.

“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Mas Dar.

Melalui berbagai langkah efisiensi dan penguatan akuntabilitas tersebut, BGN menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan memastikan anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.(red/ist)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas dan manfaat yang diterima masyarakat.

Transformasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelaksanaan MBG, sekaligus mendorong program agar semakin efektif dalam menjawab kebutuhan penerima manfaat. MBG 2.0 menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan program gizi nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG. Arah perubahan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemenuhan gizi yang semakin baik dan berkelanjutan," Ungkap Kepala BGN Sudaryono dalam kegiatan Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu juga menjelaskan, saat ini pengembangan MBG berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Pasalnya, keberhasilan program berskala nasional tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah model MBG prasmanan di sekolah. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan pelayanan makan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa, sekaligus memperhatikan kualitas makanan saat disajikan dan dikonsumsi.

Melalui model prasmanan, siswa berkesempatan mengambil makanan sesuai kebutuhan dengan tetap mengikuti aturan pelayanan dan ketersediaan makanan. Sistem ini juga membuka peluang untuk mengevaluasi kesesuaian porsi serta mengurangi sisa makanan melalui perencanaan yang lebih baik.

“MBG bukan sekadar membagikan makanan. Kita ingin memastikan makanan yang disajikan berkualitas, aman, memenuhi kebutuhan gizi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia,” Tutur Sudaryono.

Selain mendukung kualitas penyajian, model prasmanan berpotensi menjadi sarana pendidikan karakter di sekolah. Melalui pendampingan yang tepat, kegiatan makan bersama dapat membiasakan siswa mengantre, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kesiapan dapur dan sekolah, pengaturan distribusi yang baik, serta penerapan standar keamanan pangan secara konsisten.

Selain itu, Transformasi MBG 2.0 juga menyentuh aspek tata kelola yang menjadi fondasi keberlanjutan program. Akurasi data penerima manfaat, perencanaan kebutuhan bahan baku, serta kesesuaian jumlah makanan dengan kebutuhan di lapangan merupakan faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

Sudaryono juga menekankan, pengelolaan anggaran turut menjadi perhatian dalam penguatan program ini. Efisiensi perlu dilakukan melalui perencanaan yang tepat dan pengawasan yang memadai, tanpa mengurangi kualitas makanan maupun standar gizi dan keamanan pangan yang harus dipenuhi.

“Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang kuat. Inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran,” tegas Sudaryono.

Di sisi operasional, keamanan pangan tetap menjadi prioritas. Proses pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku agar makanan yang diterima penerima manfaat tetap aman dan berkualitas.

"Pelaksanaan MBG 2.0 juga membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Hasil pemantauan terhadap kualitas makanan, tingkat konsumsi, sisa makanan, ketepatan penerima manfaat, dan efisiensi biaya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan serta menilai kesiapan pengembangan inovasi di berbagai wilayah," Paparnya.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan MBG tidak hanya dinilai dari luasnya cakupan distribusi, tetapi juga dari konsistensi kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan penerima. Setiap inovasi perlu diuji dan dievaluasi agar pengembangannya sesuai dengan kebutuhan serta kesiapan pelaksana di lapangan.

"Melalui transformasi MBG 2.0, BGN mendorong penguatan program pemenuhan gizi nasional melalui inovasi pelayanan, pembenahan tata kelola, dan pengawasan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan menjadi bagian dari pelayanan gizi yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan bertanggung jawab," Pungkas Sudaryono.(red/ist)

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal NNCC sekaligus Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Lan Weihong, dalam pertemuan bilateral dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Lan Weihong menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap jaringan kejahatan yang diduga menyelundupkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos untuk dikirim ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Informasi intelijen yang dikumpulkan kemudian dibagikan kepada otoritas Indonesia sebagai dasar penguatan kerja sama penegakan hukum.

“Pada bulan September tahun ini, NNCC Tiongkok sudah melaporkan informasi tersebut kepada BNN Indonesia dan kedua belah pihak menentukan melakukan kerja sama itu bisa bersama-sama memberantas tindak pidana narkotika lintas negara,” ujar Lan Weihong.

Ia menyebut, operasi yang dilakukan pada 21 Oktober 2026 berhasil mengungkap laboratorium gelap sabu di Aceh. Dalam pengungkapan tersebut, aparat Indonesia menyita 1,2 ton sabu dan menangkap 11 tersangka. Sementara itu, otoritas Tiongkok juga menangkap tujuh orang yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut di wilayah Tiongkok.

Lan Weihong menilai keberhasilan ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas negara dalam membongkar jaringan narkotika yang beroperasi melampaui batas yurisdiksi. Menurutnya, pertukaran informasi intelijen, penyelidikan profesional, dan koordinasi penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan tersebut.

“Pihak Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam kasus kerja sama penegakan kasus ini, kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat kerja sama internasional untuk memberantas peredaran narkotika, termasuk membongkar jaringan yang berada di balik distribusi narkoba lintas negara. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan di Aceh merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga penegak hukum dengan dukungan mitra internasional.

“Yang mana beberapa waktu lalu kita telah melakukan pengungkapan secara bersama antara Polri, BNN Republik Indonesia, Bea Cukai, dan juga tentunya atas dukungan besar dari NNCC,” ujar Kapolri.

Kapolri menambahkan, pengungkapan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Polri masih mengembangkan perkara untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pendukung dan pendana, sekaligus mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkotika lainnya.

“Kami juga akan senantiasa mendukung Pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya. Dan kami saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang ada di Aceh ini terhadap para pendukung, para pendana, dan juga kaitan dengan jaringan yang satu lagi yang di Medan,” tegasnya.

Kapolri menekankan bahwa kolaborasi dengan mitra internasional akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur lintas negara. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat Indonesia dan kawasan Asia dari ancaman peredaran gelap narkotika.

“Kami sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka keamanan di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang ada di sekitar kawasan Asia,” tutup Kapolri.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pertukaran informasi serta kerja sama penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika. Sinergi dengan negara mitra diharapkan dapat membantu mengungkap jaringan secara menyeluruh, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak yang diduga mendanai dan mengendalikan operasional sindikat.(red/ist)

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh tim Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri tertanggal 21 Oktober 2026.

“Penindakan ini sebagai wujud komitmen Bareskrim Polri dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara profesional oleh penyelidik Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Suhasto di Subang, Rabu (28/10/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas yang tersimpan di dalam gudang tertutup. Berdasarkan inventarisasi awal, setiap bal diperkirakan bernilai Rp6 juta hingga Rp12 juta, sehingga total nilai barang yang ditemukan ditaksir mencapai Rp15 miliar.

Suhasto menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lapangan, aktivitas penyimpanan dan perdagangan tersebut diduga telah berlangsung sejak September 2026. Penyidik memperkirakan perputaran transaksi dalam kegiatan tersebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah.

“Dari hasil inventarisasi awal, per balnya ditaksir senilai Rp6 juta sampai dengan Rp12 juta. Kalau kita kalkulasikan dari 1.257 bal itu, nilainya bisa mencapai Rp15 miliar. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak September, sehingga perputarannya diprediksi bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan saksi, gudang tersebut diduga disewa oleh seseorang berinisial DAN, sementara penanggung jawab operasional yang disebut sebagai kepala gudang berinisial W. Penyidik masih mendalami identitas, peran, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan importasi ilegal tersebut.

Suhasto menegaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada barang yang ditemukan di gudang, tetapi juga akan menelusuri asal-usul pakaian bekas, modus operandi, jalur masuk barang ke Indonesia, hingga jaringan distribusi yang diduga terlibat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di gudang, tetapi akan menelusuri lebih jauh dari mana barang ini berasal. Penyidik masih mendalami secara komprehensif identitas para pihak yang terlibat, asal-usul barang, modus operandi, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta jaringan distribusinya,” tegas Suhasto.

Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan dugaan pelanggaran Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Suhasto menegaskan bahwa penindakan terhadap dugaan importasi ilegal tersebut bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya melindungi kepentingan ekonomi nasional, menciptakan tata niaga impor yang sehat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

“Penindakan ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, mewujudkan tata niaga impor yang sehat dan berkeadilan, serta melindungi keberlangsungan industri tekstil yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Langkah tersebut, lanjut Suhasto, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui program Quick Wins Polri dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Bareskrim Polri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran barang impor ilegal dengan tidak terlibat dalam rantai pemasukan maupun distribusinya. Masyarakat yang mengetahui dugaan praktik serupa diharapkan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menelusuri jaringan di balik dugaan importasi ilegal pakaian bekas tersebut.(red/ist)

“Sebagai bentuk kepedulian, Polri menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh total,” ujar Suyudi melalui keterangan di akun Instagram pribadinya @suyudiarioseto.official, Selasa (27/10/2026).

Suyudi menyampaikan, apabila kondisi klinis korban memungkinkan, Hasan direkomendasikan untuk menjalani perawatan lanjutan di RS Polri Kramat Jati. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan korban memperoleh penanganan medis secara optimal.

Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban, tetapi juga melalui empati dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan pertolongan.

“Tidak hanya dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban, namun juga hadir dengan empati dan kepedulian kemanusiaan di saat warga membutuhkan pertolongan,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri juga memerintahkan Karumkit Tk. I Pusdokkes Polri bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menjenguk korban. Mereka turut diminta memberikan pendampingan moril dan materiil kepada keluarga Hasan.

Diketahui, mobil listrik BYD yang dikemudikan pria berinisial S (46) menabrak empat kendaraan dan melindas Hasan di Jalan Panglima Polim, Jumat (23/10/2026) sore. Akibat kejadian tersebut, Hasan harus mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan keterangan pengemudi S (46), kecelakaan bermula ketika S mengalami microsleep atau tertidur sesaat saat berkendara. Kondisi tersebut membuat kendaraannya menabrak mobil Honda Brio di sisi kanan.

Polri memastikan pendampingan terhadap korban dan keluarga terus dilakukan, termasuk pemenuhan kebutuhan penanganan medis hingga Hasan pulih.(red/ist)

AK merupakan DPO dalam perkara penembakan yang terjadi pada 11 Maret 2026 di Area Ngapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami luka tembak di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan AK. Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut laporan polisi tertanggal 11 Maret 2026 dan surat DPO yang diterbitkan pada 29 Agustus 2026.

Penangkapan AK juga merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya seorang pria berinisial YM (24) ditangkap pada 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan pengembangan kasus penembakan yang terjadi pada Maret 2026. AK diduga turut serta dalam kejadian penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia tersebut sebagai pasukan dan juga yang merekam aksi penembakan,” ujar Yusuf saat memberikan keterangan kepada media, Senin (26/10/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan tiga orang lainnya berinisial O.W., M.M., dan O.M. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam, satu buah besi pemukul M16, satu bilah pisau, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

“Keempat orang tersebut beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan AK dalam tindak pidana lainnya,” kata Yusuf.

Atas perkara tersebut, AK disangkakan dengan pasal berlapis, yakni primair Pasal 458 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan, subsidair Pasal 306 KUHP, serta lebih subsidair Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 21 KUHP. Penerapan pasal dan ancaman pidananya akan mengikuti hasil penyidikan serta pembuktian unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penanganan perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus dilakukan secara profesional dengan berlandaskan fakta dan alat bukti.

“Setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus ditangani secara serius melalui proses hukum yang profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti. Kami mendukung pendalaman perkara ini secara menyeluruh agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Ardiansyah Daulay menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana lainnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Mimika terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh keterlibatan pihak-pihak terkait. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menyampaikan informasi terkait tindak pidana melalui saluran resmi kepolisian.(red/ist)

Menpora Erick menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memberikan penghormatan atas dedikasi dan prestasi Syabilla yang telah mengharumkan nama daerahnya melalui olahraga.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Syabilla Rizkia Putri Raharja. Kita kehilangan seorang atlet muda berbakat yang memiliki masa depan dan semangat besar untuk berprestasi. Saya turut berduka bersama keluarga yang telah mendampingi dan mendukung perjuangannya selama ini. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Menpora Erick.

Syabilla merupakan atlet berprestasi yang telah mempersembahkan dua medali emas bagi Kabupaten Jepara pada Porprov XVII Jawa Tengah 2026, masing-masing dari nomor 100 meter bifins putri dan 200 meter bifins putri.

Atlet berusia 22 tahun yang juga merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut meninggal dunia setelah mengalami insiden ketika mengikuti perlombaan selam laut nomor open water finswimming sejauh 3.000 meter.

Menpora Erick menegaskan bahwa kepergian Syabilla harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional, khususnya dalam memastikan keselamatan dan perlindungan atlet di setiap penyelenggaraan pertandingan.

“Setiap atlet yang turun bertanding membawa mimpi, harapan keluarga, dan kebanggaan daerahnya. Mereka telah berlatih keras untuk meraih prestasi. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan mereka bertanding dalam lingkungan yang aman. Tidak ada kemenangan yang lebih berharga daripada nyawa seorang atlet,” tegas Menpora Erick.

Menpora Erick mengapresiasi langkah PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) yang telah membentuk tim investigasi untuk mendalami insiden meninggalnya Syabilla. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab federasi untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian, khususnya dari aspek teknis penyelenggaraan pertandingan dan penerapan prosedur keselamatan.

“Saya mengapresiasi langkah cepat PB POSSI membentuk tim investigasi. Saya berharap tim ini dapat bekerja secara objektif, transparan, dan menyeluruh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mengevaluasi apakah seluruh prosedur keselamatan sudah dijalankan dengan baik. Yang terpenting, hasil investigasi harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang konkret agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Menpora Erick.

Selain investigasi yang dilakukan PB POSSI, Menpora Erick juga mendukung langkah kepolisian yang saat ini tengah mendalami kasus tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menimpa Syabilla.

“Kita juga mengapresiasi langkah kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Saya berharap seluruh fakta dapat terungkap secara objektif dan transparan. Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak mendahului kesimpulannya,” kata Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan bahwa terlepas dari hasil investigasi dan penyelidikan, peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pertandingan olahraga. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari federasi cabang olahraga hingga penyelenggara pertandingan, memastikan standar perlindungan atlet benar-benar diterapkan di lapangan.

Evaluasi tersebut harus mencakup kesiapan tenaga medis dan tim penyelamat, prosedur pengawasan selama pertandingan, kecepatan respons ketika atlet menunjukkan tanda-tanda mengalami kesulitan, hingga kewenangan petugas mengambil tindakan ketika keselamatan atlet terancam.

“Atlet tentu memiliki semangat untuk terus berjuang hingga garis finis. Tetapi ketika muncul tanda-tanda yang membahayakan keselamatan, harus ada sistem dan petugas yang mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Keselamatan atlet tidak boleh bergantung hanya pada keputusan atlet itu sendiri ketika sedang berada dalam tekanan pertandingan,” tegas Menpora Erick.

Lebih lanjut, Menpora Erick mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kompetisi olahraga tidak hanya diukur dari prestasi dan medali yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memberikan perlindungan kepada para atlet.

“Syabilla telah memberikan yang terbaik untuk olahraga dan daerahnya. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan kepergiannya tidak berlalu tanpa pembelajaran dan perbaikan. Tugas kita bukan hanya mengantarkan atlet menuju podium, tetapi juga memastikan mereka dapat kembali dengan selamat kepada keluarganya,” pungkas Menpora Erick.(red/ist)

Habiburokhman yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menyampaikan penunjukan tersebut ditetapkan setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat internal bersama pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Gedung DPR RI, Senin (26/10/2026). Dalam rapat itu, para pimpinan dan kapoksi menyepakati susunan kepemimpinan panja untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Yang kedua, tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai ketua panja dan Saudara Sudeson Tandra sebagai wakil ketua panja,” ujar Habiburokhman dalam Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta Senin (26/10/2026). 

Selain menetapkan pimpinan panja, Komisi III DPR RI juga menyepakati percepatan agenda pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satu langkah yang diambil ialah memajukan pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang sebelumnya dijadwalkan pada masa sidang berikutnya menjadi selama masa reses saat ini.

Percepatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Habiburokhman menyebut, tahapan pembahasan akan melibatkan berbagai unsur masyarakat guna menghimpun pandangan dan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.

“Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” ungkap Habiburokhman.

Ia menjelaskan, RDPU direncanakan melibatkan sedikitnya 20 elemen masyarakat. Unsur yang akan diundang mencakup organisasi mahasiswa, kalangan dosen, advokat, hingga cendekiawan.

Lebih lanjut, Komisi III DPR RI juga memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti RDPU secara langsung untuk tetap menyampaikan aspirasi. Masukan tersebut dapat dikirimkan secara tertulis melalui Sekretariat Komisi III DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU.

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Komisi III DPR RI selanjutnya menargetkan seluruh proses penyusunan dan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan hingga tahap pengesahan paling lambat pada Desember 2026.(red/ist)

Permintaan tersebut disampaikan Dedi saat meninjau pekerjaan normalisasi bersama Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Senin (26/10/2026).

Pekerjaan yang melintasi Kecamatan Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi itu masih menyisakan sekitar satu kilometer dengan kebutuhan anggaran tambahan sekitar Rp2 miliar.

"Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja," tegas Dedi.

Dedi meminta Pemkab Bekasi segera menuntaskan kekurangan anggaran agar normalisasi Kali CBL dapat selesai sesuai target dan kapasitas aliran sungai meningkat.

Tiga Jembatan Jadi Perhatian

Selain normalisasi sungai, Dedi menyoroti tiga jembatan di Desa Sriamur yang dinilai berpotensi menghambat aliran air menuju Kali CBL.

Ia menyatakan siap membantu pembangunan kembali jembatan setelah pembongkaran agar aliran sungai lebih lancar.

"Sudah minggu saya siapkan alat untuk mengangkat lumpur-lumpurnya, sekarang dibongkar saja jembatan-jembatannya dulu. Setelah itu, jembatannya langsung kita bangun," ujarnya.

Dedi juga menyatakan kesiapan membantu normalisasi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, yang mengalami sedimentasi hingga sebagian alirannya berubah fungsi menjadi kebun warga.

Pemulihan sungai tersebut diperlukan untuk mengembalikan fungsinya sebagai saluran air sekaligus mendukung pengairan lahan pertanian masyarakat.

"Ini rumah kita relokasi, kita ganti dengan bangunan yang baru. Setelah itu kita normalisasi bareng. Tanggal 30 kita rapat bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan darurat dan hujan ke depan tidak bisa kita prediksi. Nanti kita gunakan anggaran BTT. Kalau tidak selesai tahun ini, kita lanjutkan tahun depan," ungkapnya.

Pemkab Bekasi Siapkan Penyelesaian Anggaran

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penanganan banjir dan memastikan kebutuhan anggaran normalisasi Kali CBL segera diselesaikan.

"Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga, sehingga normalisasi Kali CBL dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa selesai," kata Asep.

Ia juga mendukung normalisasi Kali Mati secara bertahap dari Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, hingga Kecamatan Cabangbungin untuk memulihkan fungsi sungai dan mendukung pengairan pertanian.

"Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Untuk rumah yang terkena imbasnya, nanti saya dengan Pak Gubernur sudah menyiapkan solusinya. Yang penting Kali Mati bisa berfungsi kembali," harapnya.

Percepatan normalisasi Kali CBL dan Kali Mati diharapkan meningkatkan kapasitas aliran sungai, mengurangi sedimentasi, serta menekan risiko banjir berulang di Kabupaten Bekasi.

"Insya Allah saat banjir tiba nanti debitnya akan berkurang dan banjir akan lebih terkendali," pungkasnya.(red/ist)

Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelanggar yang dikenai sanksi tilang. Menurutnya, tujuan utama operasi adalah mendorong perubahan perilaku pengendara agar semakin patuh terhadap aturan dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara mandiri. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan tilang,” kata Aries dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

Ia meminta seluruh personel lalu lintas di tingkat Polda dan Polres menerapkan pendekatan persuasif selama operasi berlangsung. Edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting agar masyarakat memahami aturan lalu lintas serta menyadari risiko dari setiap pelanggaran.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Korlantas Polri akan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas otomotif, hingga pengemudi angkutan umum. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa dan media sosial agar pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan.

Aries mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berawal dari pelanggaran yang dianggap sepele. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan harus tumbuh dari kesadaran setiap pengendara, bukan hanya karena adanya petugas atau operasi kepolisian.

“Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan perilaku masyarakat di jalan raya yang semakin tertib, patuh pada aturan, dan saling menghargai sesama pengguna jalan demi keselamatan jiwa,” ujarnya.

Melalui Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan dan sikap saling menghargai di jalan raya diharapkan menjadi kebiasaan yang terus diterapkan, bahkan setelah operasi berakhir pada 8 November mendatang.(red/ist)

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan penguatan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan, sekaligus meningkatkan ketepatan data dan tata kelola kepesertaan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, pengelolaan kepesertaan JKN harus dilakukan secara akuntabel, berbasis data, dan tepat sasaran,” ujar Ani di Jakarta, Selasa (27/10).

Sejak pelaksanaan program JKN pada 2014, Pemprov DKI Jakarta terus mendukung perluasan perlindungan kesehatan melalui berbagai kebijakan, termasuk pembiayaan iuran bagi peserta yang didaftarkan pemerintah daerah atau segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda).

Komitmen tersebut turut mendukung Jakarta meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Status ini mensyaratkan cakupan kepesertaan JKN minimal 95 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

Hingga September 2026, jumlah peserta JKN di Jakarta tercatat 10.878.676 orang, dengan cakupan kepesertaan mencapai 101,49 persen dari jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri semester I 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.155.781 orang atau 38,2 persen merupakan peserta PBPU BP Pemda.

Selanjutnya, 3.887.493 orang merupakan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), 1.786.478 orang peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan 1.221.275 orang peserta mandiri.

Salah satu perubahan penting dalam Pergub Nomor 26 Tahun 2026 adalah penyesuaian persyaratan bagi penduduk yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta sebagai peserta JKN melalui segmen PBPU BP Pemda.

Calon peserta harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta, berdomisili di Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat, serta tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penetapan prioritas mempertimbangkan kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5.

Selain itu, calon peserta tidak boleh terdaftar sebagai peserta PBI JK maupun sebagai pekerja atau tanggungan Pekerja Penerima Upah (PPU).
Penggunaan DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah menggunakan data tersebut sebagai sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.

Ani menjelaskan, pemanfaatan data yang terintegrasi diperlukan agar program perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan, dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Meski kelompok desil 1 hingga desil 5 menjadi prioritas, tidak seluruh penduduk dalam kelompok tersebut otomatis terdaftar sebagai peserta PBI JK.

Kepesertaan PBI JK yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat juga bergantung pada kuota yang ditetapkan Kementerian Sosial serta mekanisme pengusulan dan penetapan peserta.
Karena itu, pembiayaan melalui PBPU BP Pemda menjadi salah satu upaya pelengkap untuk memastikan masyarakat kurang mampu dan rentan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka ruang bagi penetapan kriteria tambahan bagi peserta PBPU BP Pemda melalui Keputusan Gubernur. Ketentuan ini memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan.

Penguatan regulasi tersebut diikuti dengan dukungan anggaran melalui APBD. Pemprov DKI Jakarta membiayai iuran JKN bagi peserta PBPU BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukungan juga diberikan kepada peserta mandiri JKN kelas III melalui bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan. Dengan bantuan tersebut, peserta membayar Rp35.000 dari total iuran Rp42.000 per bulan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut mendukung pembiayaan peserta PBI JK melalui kontribusi iuran daerah sekitar Rp2.000 hingga Rp2.200 per orang per bulan, bergantung pada kapasitas fiskal daerah.

Menurut Ani, dukungan pembiayaan tersebut mencerminkan peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program JKN bersama pemerintah pusat.

“Perlindungan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan anggaran yang berkelanjutan, kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan,” tutur Ani.

Melalui Pergub Nomor 26 Tahun 2026 dan dukungan anggaran daerah, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan JKN, meningkatkan ketepatan sasaran kepesertaan, serta menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Jakarta.(red/ist)

“Selaku Ketua Komisi III DPR RI, saya mengacungi jempol dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang langsung tancap gas, ‘gas pol’ memimpin sendiri perang melawan jaringan narkoba di Tanah Air,” ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya seperti yang diberitaan Parlementaria, di Jakarta, Senin (26/10/2026). 

Menurut Habiburokhman, langkah agresif Kapolri yang turun langsung ke lapangan bukan semata-mata soal penegakan hukum atau penangkapan pelaku kejahatan melainkan sebuah misi kemanusiaan besar yang secara nyata menyelamatkan jutaan warga negara dan generasi muda Indonesia dari kehancuran.

Ia menyoroti sejumlah upaya penindakan oleh Polri mencakup pengungkapan pabrik narkoba di Pidie, Aceh, pemberantasan pabrik tramadol ilegal yang beroperasi lintas provinsi, serta penggerebekan lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba sebagai bukti nyata dan tidak pandang bulu menyasar dari hulu hingga ke hilir. 

“Kita melihat sendiri bagaimana ketegasan Polri dalam membongkar pabrik narkoba di Pidie, Aceh, membabat habis pabrik-pabrik produksi tramadol ilegal yang beroperasi lintas provinsi, hingga keberanian menyisir dan menggerebek langsung sarang-sarang peredaran di berbagai kampung narkoba yang selama ini kerap dianggap sulit disentuh,” puji Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Oleh karena itu, ia menilai keberanian Kapolri memimpin langsung operasi-operasi besar tersebut memberikan pesan yang sangat kuat bahwa negara hadir dan tidak boleh kalah dengan sindikat narkoba. 

Terkait hal itu, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI mendukung komitmen pemberantasan narkoba yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Ia juga meminta Polri mempertahankan intensitas penindakan dan memastikan langkah penegakan hukum berjalan berkelanjutan.

“Komisi III DPR RI mendukung penuh komitmen tanpa kompromi dari Kapolri Suyudi. Kami meminta Polri terus mempertahankan ritme 'gas pol' ini, menyikat habis seluruh jaringan hingga ke akar-akarnya dan para bandar besarnya, demi masa depan anak bangsa yang bersih dari narkoba,” pungkas Habiburokhman. (red/ist)

Yusril menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, UNCAC tidak membatasi tindak pidana korupsi hanya pada penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang menjadi pedoman bagi negara-negara peserta dalam merumuskan ketentuan pemberantasan korupsi di dalam hukum nasional masing-masing.

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” imbuh Yusril.

Yusril menambahkan, pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya memperluas perhatian terhadap praktik-praktik yang berpotensi menguras kekayaan bangsa dan merugikan perekonomian nasional. Selain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, terdapat praktik lain yang perlu mendapat perhatian serius, seperti manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.

“Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu turut memperhatikan aspek perekonomian negara dan perlindungan sumber daya nasional.

“Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius, dan perlu kita selesaikan juga masalah ini walaupun, tapi perhatian kita lama-lama selama ini kan banyak masalah pejabat yang mark-up harga, yang menerima suap, ya itu memang harus kita berantas tapi juga jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing, pencurian ikan di laut yang itu sebenarnya adalah menguras kekayaan bangsa kita juga,” ujar Yusril menambahkan.

Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa kejelasan mengenai pengertian keuangan negara menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penyempurnaan regulasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kejelasan batasan tersebut penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha.

“Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga,” ungkap Yusril.

Pemerintah, lanjut Yusril, akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip dalam UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia demi menghindari kerugian negara dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia.(red/ist)

Penindakan tegas tersebut dilakukan penyidik di dua tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di Desa Mekar Sari pada Jumat (23/10/2026).

Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan dua orang tersangka, yaitu SP selaku pemilik tempat pengolahan minyak mentah ilegal dan AT yang menjabat sebagai Manajer PT Ratiga Abdi Meksa.

Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Teddy Ristiawan, mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan para tersangka tergolong sangat kompleks dan terstruktur. Minyak mentah didatangkan dari Musi Banyuasin (Muba) untuk diolah secara tradisional sebelum diproses kembali agar menyerupai produk resmi.

"Selanjutnya BBM itu diduga didistribusikan menggunakan truk tangki milik PT Ratiga Abdi Meksa ke sejumlah perusahaan kontraktor di wilayah Kabupaten Muratara," ujar Kombes Teddy Ristiawan pada Sabtu (24/10/2026).

Pada TKP pertama, penyidik menemukan fasilitas penyulingan tradisional milik tersangka SP. Minyak mentah yang dipasok dari Muba dimasak menggunakan tungku besi untuk menghasilkan bensin, minyak tanah, dan solar. Aktivitas ilegal tanpa izin serta tanpa pengolahan limbah B3 ini diketahui telah beroperasi sejak Januari 2025.

Dari lokasi pertama, polisi mengamankan seorang pekerja berinisial OP beserta barang bukti berupa 13.000 liter minyak mentah, 10.000 liter solar olahan, 2.200 liter bensin, 42 toren plastik, peralatan memasak minyak, mesin pompa, hingga satu unit mobil pikap.

Sementara itu, di TKP kedua yang dikelola oleh PT Ratiga Abdi Meksa di bawah kendali tersangka AT, petugas menemukan lokasi penampungan sekaligus tempat pemrosesan ulang minyak olahan ilegal tersebut.

Di lokasi kedua, penyidik menyita 26.000 liter solar olahan, dua unit truk tangki, bahan bleaching, 25 liter asam sulfat, belasan toren, mixer, mesin penyaring, serta dokumen delivery order (DO) dan surat jalan.

"Modus operandi pada TKP dua ini adalah PT Ratiga Abdi Meksa membeli minyak dari hasil olahan ilegal dari tersangka SP di TKP pertama. Jadi ini suatu rangkaian dari TKP pertama dan kedua," jelas Teddy.

Minyak olahan tersebut dicampur dengan bahan kimia tertentu hingga warna dan tampilannya sangat mirip dengan solar industri asli Pertamina. BBM oplosan itu kemudian diangkut menggunakan truk tangki biru-putih berlogo PT Ratiga Abdi Meksa untuk dipasok ke perusahaan-perusahaan kontraktor.

Penyidikan mengungkapkan bahwa PT Ratiga Abdi Meksa beroperasi secara ilegal tanpa mengantongi izin usaha maupun izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, tersangka SP dijerat Pasal 53 huruf a UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023.

Sedangkan untuk TKP kedua, penyidik menerapkan Pasal 54 juncto Pasal 28 ayat (1) UU Migas serta Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengungkapan ini menjadi gambaran bagaimana aktivitas pengolahan minyak ilegal diduga dilakukan secara berantai, mulai dari pengolahan minyak mentah, pembelian hasil olahan, pemrosesan kembali hingga pendistribusian kepada pengguna akhir," tandas Kombes Teddy Ristiawan.(red/ist)

Berdasarkan hasil penyidikan awal, korban sedang duduk di bagian belakang kios ketika tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang tidak dikenal (OTK). Serangan tersebut diduga dilakukan dari arah samping kiri dan belakang korban hingga menyebabkan dua luka tusuk, masing-masing pada punggung kanan dan perut kiri.

Saat kejadian, kondisi di sekitar lokasi minim pencahayaan akibat pemadaman listrik. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha melakukan perlawanan hingga kedua pelaku melarikan diri. Warga yang mendengar teriakan kemudian mendatangi korban dan membawanya ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat dijumpai media, pada hari Sabtu (24/10), menjelaskan bahwa saat korban tiba di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dekai, sebilah senjata tajam berbentuk menyerupai samurai pendek tanpa gagang masih tertancap di punggung kanan korban.

“Korban mengalami dua luka tusuk, masing-masing pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Saat dibawa ke rumah sakit, senjata tajam yang diduga digunakan pelaku masih tertancap di punggung kanan korban. Korban telah mendapatkan penanganan medis dan saat ini kondisinya sudah stabil, tetapi masih dalam pengawasan tim medis,” jelas Kasatgas Humas.

Setelah menerima laporan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo merespons dengan mendatangi rumah sakit untuk memastikan kondisi korban, kemudian melakukan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP). Personel melakukan penyisiran, memasang garis polisi, mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa temuan yang berkaitan dengan perkara, serta melaksanakan olah TKP guna mendukung proses penyidikan.

Dalam olah TKP tersebut, petugas melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penikaman. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu buah gagang senjata tajam dan sepasang sandal. Temuan tersebut diamankan untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Petugas juga mendalami keterangan saksi serta kondisi di lokasi kejadian guna membantu mengungkap kronologi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, menyampaikan bahwa penyidik telah memperoleh informasi awal mengenai ciri-ciri para pelaku. Berdasarkan pola dan karakteristik aksi, keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.

“Berdasarkan pendalaman awal, kami telah memperoleh informasi mengenai ciri-ciri para pelaku yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan. Kami bersama Polres Yahukimo terus melakukan penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku,” ujar Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 menambahkan, setiap tindak pidana dan aksi kekerasan akan ditindaklanjuti melalui proses hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Menurutnya, dukungan masyarakat dibutuhkan untuk membantu penyidik memperoleh informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

“Dalam kejadian ini, korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai tenaga honorer di bagian Radiologi RSUD Dekai. Kami menilai aksi kekerasan seperti ini merupakan bentuk teror terhadap masyarakat sipil. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus ini,” tegas Kasatgas Humas.

Perkara penganiayaan berat tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/X/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua tanggal 23 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dan sangkaan subsidair Pasal 468 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap mengacu pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan kasus penikaman tersebut akan dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap tindak kekerasan terhadap masyarakat harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum. Kami mendukung proses penyelidikan agar perkara ini dapat diungkap berdasarkan bukti dan fakta yang terverifikasi,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada kepolisian.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Setiap informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pemberi informasi,” ujar Wakaops.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri, serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Apabila mengetahui informasi terkait kejadian ini maupun dugaan tindak pidana lainnya, segera sampaikan kepada kepolisian. Polri bersama masyarakat berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua,” tutup Kasatgas Humas.

Hingga saat ini, penyidik Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo masih mendalami keterangan saksi dan temuan di lapangan untuk mengungkap identitas serta motif pelaku. Dugaan keterkaitan pelaku dengan kelompok bersenjata juga masih diverifikasi melalui proses penyidikan lebih lanjut.(red/ist)

Dasco menegaskan, peredaran narkoba merupakan ancaman serius karena dapat merusak masa depan generasi bangsa, termasuk menghambat kreativitas dan potensi anak muda.

“Kita semua wajib berikhtiar untuk memerangi bahaya yang sangat-sangat dapat merusak anak-anak negeri. Kalau sudah narkoba, kreativitas anak-anak sangat-sangat berkurang,” kata Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyelundupan ketamin dari Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Menurutnya, upaya mencegah masuknya narkotika membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

Dasco secara khusus mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama tim gabungan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah instansi terkait.

Sebelumnya, Polri bersama BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) yang diangkut menggunakan kapal MT Global 168 di perairan Tanjung Balai Asahan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan. Hasil penggeledahan menemukan 58 karung berisi ketamin dengan berat bruto mencapai 1,16 ton. Sejumlah alat komunikasi dan kapal MT Global 168 juga diamankan sebagai barang bukti.

Kapolri menyebutkan, berdasarkan estimasi yang disampaikan, pengungkapan tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan ketamin.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya memutus jalur penyelundupan narkotika lintas negara. Sinergi Polri bersama BNN, Bea Cukai, dan instansi terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan perbatasan serta mencegah narkotika masuk dan beredar di tengah masyarakat.(red/ist)

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BGN Tahun 2025 terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 tanggal 18 Mei 2026.

Dalam laporan tersebut, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian, yaitu rekening virtual account (VA) ganda pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Terkait temuan rekening VA ganda, Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan bahwa dari 79 SPPG yang tercantum dalam laporan BPK RI, berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 75 SPPG yang terbukti memiliki rekening VA ganda. Saldo pada rekening tersebut kemudian ditarik dan disetorkan ke kas negara dengan total sebesar Rp78.394.130.155.

“Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara. Sementara, empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional,” kata Lili, di Jakarta, Rabu (21/10).

Ia menambahkan, sebagai bagian dari pengendalian untuk mencegah penggunaan kembali rekening VA ganda, BGN juga telah menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening-rekening tersebut.

Selain menindaklanjuti temuan terkait rekening VA, BGN juga telah melakukan pengembalian dana atas temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran. Untuk poin tersebut, dana yang telah dikembalikan ke kas negara mencapai Rp60.494.487.276.

Dengan demikian, akumulasi dana yang telah dikembalikan BGN ke kas negara hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp160.370.283.211 atau sekitar 81,75 persen dari total nilai temuan sebesar Rp196,17 miliar.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Utama BGN Gustanty Dian Fitrilia menyampaikan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu fokus pengawasan internal BGN. Menurutnya, setiap temuan BPK RI perlu segera ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, kami juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya,” ujar Gustanty.

Ia menambahkan, BGN terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

“Kami terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.(red/ist)

Berdasarkan pemantauan BNPB melalui sistem informasi geografis, hingga 24 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB tercatat 13.910 titik panas, luas terbakar sekitar 25.409 hektare, dan 17.942 hektare masih belum padam. Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan pemantauan.

Kalimantan Tengah masih menjadi prioritas utama

Kalimantan Tengah mencatat 8.049 titik panas, luas terbakar 13.944 hektare, dan sekitar 11.786 hektare masih belum padam. Dibandingkan hari sebelumnya, jumlah titik panas turun sekitar 52 persen dan luas yang belum padam turun sekitar 43 persen. 

Meski menunjukkan penurunan, pemadaman dan pendinginan harus terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa, khususnya di lahan gambut.

Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian.

Di Sumatera Selatan tercatat 1.335 titik panas, luas terbakar 3.429 hektare, dan sekitar 2.472 hektare masih belum padam. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 1.137 titik panas, luas terbakar 2.500 hektare, dan sekitar 1.547 hektare masih belum padam.

Kedua provinsi tersebut tetap memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. 

Penurunan jumlah titik panas tidak selalu berarti luas kebakaran ikut menurun, sehingga evaluasi harus melihat jumlah titik panas, luas terbakar, dan luas yang masih belum padam secara bersamaan.

Perkembangan di Provinsi Lainnya

Di Kalimantan Selatan tercatat 362 titik panas, luas terbakar 526 hektare, dan sekitar 317 hektare masih belum padam. Papua Selatan mencatat 487 titik panas, luas terbakar 310 hektare, dan sekitar 117 hektare masih belum padam.

Selain itu, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara juga masih tercatat memiliki titik panas dan luas kebakaran. 

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau perkembangan di setiap wilayah berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan penanganan. Pemadaman darat dan dukungan udara terus dilakukan. Penanganan dilaksanakan melalui pengerahan personel gabungan, pemadaman darat, helikopter water bombing, pesawat patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca sesuai kondisi atmosfer.

Khusus di lahan gambut, pemadaman darat dan pembasahan berulang tetap penting karena api dapat membara di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan titik panas, tetapi juga dari berkurangnya luas kebakaran yang belum padam dan tidak munculnya kembali titik api.

Reposisi armada udara antardaerah dilakukan berdasarkan kebutuhan operasi dan kondisi lapangan, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan dukungan di wilayah asal dan keselamatan penerbangan.

BNPB mengajak masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, segera melaporkan kemunculan api kepada petugas, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

BNPB bersama seluruh unsur penanganan akan terus memprioritaskan wilayah yang masih memiliki kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan mencegah kebakaran berulang.(red/ist)

“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Menko Bahlil.

Terkait keterlambatan pasokan BBM di Bali, Menko Bahlil menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal. Pemerintah telah melakukan penanganan sehingga stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari.

“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.

Pemerintah juga terus mengantisipasi hambatan distribusi energi akibat faktor cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua. Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, dengan cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.

Dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi, Menko Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah (government-to-government atau G2G) lewat Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam pengurangan ketergantungan impor solar.

“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar (CN)48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.

Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah telah menangani gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam. Menko Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional guna memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan layanan listrik yang stabil.

“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.

Selain menjaga pasokan energi, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral. Menko Bahlil melaporkan realisasi PNBP periode Januari–Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Pemerintah bahkan menargetkan penerimaan hingga Rp165 triliun untuk membantu memperkuat ruang fiskal negara, termasuk dalam pembiayaan subsidi BBM.

“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal devisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Menko Bahlil.

Kinerja positif juga terlihat pada sektor ekspor batu bara. Meski volume ekspor Januari–September 2026 turun menjadi sekitar 343 juta ton dibandingkan 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor justru meningkat dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan nilai ekspor di tengah penurunan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri.

“Jadi barang produksi turun pendapatan naik,” tegas Menko Bahlil saat menjelaskan perkembangan kinerja ekspor batu bara nasional.

Sementara itu, ekspor nikel juga menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor nikel dilaporkan mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, naik dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar 21,22 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator penguatan kontribusi komoditas mineral terhadap perdagangan nasional.(red/ist)

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa pihaknya memperbaiki metode penghitungan luas area terbakar dengan memanfaatkan data citra satelit untuk menghasilkan pemantauan yang lebih akurat. Upaya tersebut dilakukan untuk memantau titik panas atau hotspot.

“Izin Bapak Presiden melaporkan bahwa sejak kami dilantik per tanggal 15 Oktober 2026 kami terus mengambil langkah memperbaiki metode penghitungan dengan menggunakan citra satelit,” tutur Kepala BNPB.

Dalam perkembangan penanganan karhutla, Kepala BNPB menyampaikan bahwa lima provinsi ditetapkan sebagai prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

“Sehingga ada lima provinsi prioritas hari ini, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dan untuk yang mengalami penaikan itu adalah di Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi hari ini, tapi tidak terlalu signifikan,” ucapnya.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa BNPB menerapkan metode penyemaian dry ice untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla.

“Untuk semai dry ice, dari tanggal 20 Oktober itu ada 3.100 kg yang sudah kita semai dengan menggunakan 5 sorti. Kemudian di Sumatra Selatan ada 800 kilogram 1 sorti, sehingga ada penurunan PM (Particulate Matter/kadar polusi udara), PM 2, 2,5 turun, kemudian jarak pandang atau visibility di Palembang saya bisa dari 700 meter menjadi 7.000 meter,” jelasnya

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang melibatkan perorangan telah dilakukan oleh 13 kepolisian daerah. Hingga laporan disampaikan, tercatat 286 laporan polisi (LP) dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare dan 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait dengan penegakan hukum Karhutla yang kami laksanakan. Yang pertama terkait dengan perorangan. Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243. Dalam lidik 32, henti lidik 9, proses sidik lanjut 189, selesai 56 perkara. Ini untuk kasus perorangan,” ungkap Kapolri.

Penegakan hukum juga menyasar korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. Berdasarkan laporan per 20 Oktober 2026, tercatat 100 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektare serta 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kemudian untuk korporasi, berdasarkan laporan terakhir tanggal 20 Oktober kemarin, pukul 18, penegakan hukum yang kami lakukan, 10 Polda dan 1 Direktorat Tipiter Bareskrim, itu ada 100 LP, luas yang terbakar itu 29.534,99. Jumlah tersangka 13, henti lidik 6, proses penyidikan 94 kasus,” ujarnya.

Dari perkembangan penyidikan korporasi, Kalpolri menjelaskan bahwa Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang telah naik ke tahap penyidikan, dengan 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dan 12 lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk 71 laporan polisi, proses penyidikan belum direkomendasikan untuk cabut izin. Namun, 2 di antaranya sudah naik tersangka, 69 belum naik. Ini adalah korporasi yang terafiliasi PMA atau asing, ada 22 korporasi,” lanjut Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri memaparkan luas konsesi dan area terbakar dari korporasi yang telah masuk dalam penanganan hukum. Dari 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, luas konsesinya mencapai 209.933 hektare dengan area terbakar seluas 11.105,39 hektare, sedangkan 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 166.756 hektare dengan area terbakar 8.849 hektare.

“Dari 11 korporasi ini, 8 korporasi itu di Kalimantan Barat, Bapak. 2 korporasi di wilayah Kalimantan Tengah, 1 korporasi di Kalimantan Selatan,” lanjut Kapolri.(red/ist)

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Mentan Amran memastikan penguatan ketahanan pangan juga didukung potensi produksi padi yang masih berada di lahan (standing crop) dengan estimasi 10 juta ton, persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya sekitar 10 juta ton, serta stok di gudang sekitar 4,5 juta ton. “Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.

Selain menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131, yang menurut Mentan Amran merupakan capaian tertinggi sejak kemerdekaan.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkap Mentan Amran.

Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Di sisi perdagangan, pemerintah mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor Rp41 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare, dengan tahap awal penggarapan 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” kata Mentan Amran.

Di tengah capaian tersebut, Mentan Amran menyebut bahwa pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, serta menjaga stabilitas harga pangan. Pengawasan distribusi komoditas terus ditingkatkan menyusul adanya anomali harga ayam dan telur, ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sementara harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat peternak maupun konsumen.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut untuk melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan yang sehat.

“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkas Mentan Amran.(red/ist)

Menurutnya, keikutsertaan sekitar 37.000 pelari dari 48 negara, termasuk lebih dari 1.000 pelari internasional, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Jakarta sebagai tuan rumah ajang olahraga bertaraf internasional terus meningkat.

“Hari ini saya mengikuti Jakarta Running Festival 2026 kategori 10K. Event ini menunjukkan Jakarta semakin dipercaya sebagai tuan rumah ajang lari internasional,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penyelenggaraan JRF 2026 melalui berbagai fasilitas untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Dukungan antara lain berupa layanan transportasi publik gratis bagi peserta pada 24–25 Oktober 2026 dengan menunjukkan race pack, nomor dada (bib), atau jersey resmi.

Selain itu, MRT Jakarta memajukan jam operasional menjadi pukul 03.00 WIB untuk memudahkan peserta menuju lokasi lomba sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar GBK.

Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan layanan di 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu. Dukungan tersebut dilengkapi ambulans dan tenaga medis terlatih di sepanjang rute lomba.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan penyemprotan kabut air (water mist) di sejumlah ruas jalan lintasan untuk mendukung kenyamanan pelari.

Gubernur Pramono mengapresiasi antusiasme warga yang menyambut para peserta di sepanjang rute. Ia menilai interaksi dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang membuat pengalaman mengikuti lomba terasa berkesan.

“Sungguh sangat menikmati, karena di sepanjang jalan banyak sekali warga yang meminta foto serta mengucapkan terima kasih,” katanya.

Gubernur Pramono menambahkan, penyelenggaraan JRF 2026 menjadi momentum bagi Jakarta untuk meningkatkan standar pelaksanaan ajang olahraga internasional.

Kategori Half Marathon JRF telah meraih status World Athletics Gold Label, yang mensyaratkan penyelenggaraan sesuai standar internasional.
Karena itu, seluruh pihak harus mematuhi ketentuan lomba, termasuk batas waktu penyelesaian (cut-off time). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari standar internasional untuk menjaga kualitas dan profesionalisme kompetisi.

“Half Marathon JRF 2026 sudah berstatus World Athletics Gold Label, sehingga aturannya memang ketat. Ini bukan dibuat oleh panitia lokal, melainkan standar internasional. Melalui capaian penting ini, Jakarta memiliki modal kuat untuk terus meningkatkan standar penyelenggaraan hingga mampu menjadi tuan rumah ajang lari kelas dunia yang lebih besar di masa mendatang,” pungkasnya.

Apresiasi publik disampaikan Fakhrul (33), pelari asal Jakarta Barat. Menurutnya, penyelenggaraan lomba berlangsung tertib, terutama dalam sterilisasi jalur dan penyediaan fasilitas pendukung bagi peserta.

“Alhamdulillah sangat rapi dan tertib. Akses transportasi gratis dan penyediaan water station di rute sangat membantu para pelari. Semoga event seperti ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya di tahun-tahun mendatang,” tutur Fakhrul.(red/ist)

Mengantisipasi ancaman tersebut, Baharkam Polri menerjunkan tim Search and Rescue (SAR) untuk memperkuat upaya perlindungan dan penyelamatan satwa liar di wilayah Kalimantan Tengah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan dalam memastikan penanganan karhutla turut memperhatikan keselamatan satwa dan kelestarian ekosistem.

Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Tory Kristianto mengatakan, kebakaran hutan membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar hilangnya kawasan vegetasi. Satwa liar menghadapi ancaman kehilangan habitat, kesulitan mencari makan, hingga gangguan kesehatan akibat kabut asap.

“Karhutla bukan hanya persoalan kebakaran hutan. Ada kehidupan satwa yang juga harus kita selamatkan. Karena itu, upaya penanganannya harus menyeluruh, termasuk memastikan satwa liar tetap terlindungi,” ujar Tory, Jumat (23/10/2026).

Untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan, Tory bersama tim Baharkam Polri melakukan koordinasi dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan jajaran pada Kamis (22/10).

Koordinasi tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS), lembaga konservasi yang menangani penyelamatan dan rehabilitasi orangutan.

Di lokasi itu, tim melihat langsung kondisi satwa dan fasilitas rehabilitasi, sekaligus mendalami langkah penanganan orangutan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.

“Kami ingin memastikan penanganan satwa dilakukan dengan baik, termasuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan orangutan. Jangan sampai kebakaran yang terjadi justru menimbulkan ancaman lebih besar bagi keberlangsungan hidup mereka,” katanya.

Tidak berhenti di sana, tim Baharkam Polri juga mengevaluasi kesiapan personel dan peralatan SAR bersama jajaran Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan evakuasi dapat segera digerakkan apabila kondisi kebakaran memburuk.

Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk berkoordinasi dengan petugas Polisi Kehutanan dan memperkuat pemantauan di wilayah yang berpotensi terdampak karhutla.

Menurut Tory, penyelamatan satwa liar membutuhkan kerja sama banyak pihak. Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan petugas kehutanan, lembaga konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Yang paling penting adalah membangun kesiapan bersama. Ketika ada satwa yang terancam, kita harus tahu siapa yang bergerak, bagaimana cara mengevakuasinya, dan ke mana satwa tersebut harus mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Tory menegaskan, perlindungan satwa liar merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, ia berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya tumbuh di kalangan petugas, tetapi juga menjadi kesadaran bersama seluruh masyarakat.

“Hutan adalah rumah bagi banyak kehidupan. Menjaganya bukan hanya soal melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang masih bisa menikmati kekayaan hayati Indonesia,” pungkas Tory.(red/ist)

Penindakan dilakukan secara serentak pada 21 Oktober 2026 di lima lokasi yang tersebar di Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Pengungkapan ini berawal dari pengembangan informasi intelijen serta pemantauan pergerakan jaringan dan logistik yang diduga digunakan untuk memproduksi sabu.

Di sebuah ruko di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, petugas menemukan laboratorium gelap yang diduga digunakan untuk mengolah meth oil atau sabu cair menjadi sabu kristal. Dari lokasi tersebut, petugas menyita 20 drum berisi meth oil, sekitar 500 kilogram sabu kristal, serta sejumlah peralatan produksi.

Secara keseluruhan, barang bukti yang disita dalam operasi tersebut mencapai hampir 1,2 ton bruto. Sebanyak 11 orang yang diamankan terdiri atas dua WNA dan sembilan WNI. Penyidik masih mendalami peran masing-masing serta kemungkinan keterkaitan mereka dengan jaringan narkotika internasional.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bahan narkotika cair tersebut diduga bergerak dari kawasan Asia Tenggara sebelum tiba di Aceh. Tim gabungan kemudian memantau pergerakan sejumlah orang yang diduga terlibat hingga menemukan lokasi yang digunakan sebagai laboratorium gelap.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi kerja sama lintas lembaga dan dukungan masyarakat dalam pengungkapan tersebut.

“Saya ucapkan selamat atas pengungkapan dalam rangka menyelamatkan anak bangsa ini. Polisi dan masyarakat kita berhasil mengungkap jaringan narkoba skala besar,” kata Suyudi di Pidie, Jumat (23/10/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya pemilik ruko, kontrakan, dan rumah sewa, untuk memastikan identitas serta aktivitas penyewa dapat dipertanggungjawabkan.

“ Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya pemilik ruko, kontrakan, atau rumah sewa, agar senantiasa selektif dan memastikan identitas serta aktivitas penyewa dapat dipertanggungjawabkan. Jangan apatis dengan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Penyidik masih mendalami jaringan yang terlibat, mengejar sejumlah pihak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), serta menelusuri dugaan aliran dana hasil kejahatan. Polri bersama instansi terkait juga akan berkoordinasi dengan otoritas luar negeri untuk mengungkap keterkaitan jaringan tersebut.

Kapolri turut mengapresiasi personel Polri, BNN, Bea Cukai, dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Kerja sama lintas negara dinilai penting untuk memutus rantai pasokan narkotika dan mencegah Indonesia digunakan sebagai lokasi produksi maupun jalur distribusi jaringan internasional.(red/ist)

Penyelamatan tersebut melibatkan personel Baharkam Polri dan Polda Kalimantan Tengah bersama dengan tim gabungan. Operasi dipimpin Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto.

Adapun dua orang utan yang diselamatkan. Induk orang utan bernama Gadis, beserta anaknya bernama Garis. Berdasarkan pemeriksaan awal, Gadis merupakan orang utan betina dengan berat sekitar 30,5 kilogram dan perkiraan usia 25 tahun. Adapun Garis, merupakan anak dari diperkirakan berusia sembilan bulan. Kondisi keduanya menjadi perhatian tim gabungan, terutama luka yang dialami induk dan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap anaknya.

Tim medis BKSDA Kalimantan Tengah memberikan penanganan awal terhadap luka jeratan pada pergelangan tangan Gadis. Sementara itu, Garis menjalani observasi dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, termasuk mengevaluasi kemungkinan dampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Setelah evakuasi, penanganan lanjutan kedua orang utan diserahkan kepada BKSDA Kalimantan Tengah untuk proses rehabilitasi dan pemulihan sebelum dititipkan kepada Yayasan OFI. Langkah ini dilakukan agar keduanya memperoleh perawatan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyelamatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk melindungi satwa liar yang menghadapi ancaman di habitatnya.

“Penyelamatan ini menunjukkan pentingnya respons cepat dan sinergi lintas instansi dalam melindungi satwa liar. Kepolisian berkomitmen mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan satwa sekaligus mendorong pencegahan untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap ekosistem satwa liar dan habitatnya,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Trunoyudo, penanganan satwa liar yang terdampak bencana lingkungan membutuhkan kerja sama antara aparat, petugas konservasi, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Selain penyelamatan, pemulihan satwa dan perlindungan habitat juga menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak terhadap keberlangsungan hidup satwa dilindungi.

Upaya tersebut sejalan dengan pendekatan green policing, yakni dukungan kepolisian terhadap perlindungan lingkungan melalui pencegahan, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kepolisian bersama instansi terkait terus mendorong penguatan upaya perlindungan lingkungan dan satwa liar, termasuk melalui kesiapsiagaan penyelamatan serta penanganan satwa yang membutuhkan pertolongan.(red/ist)

Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. "Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan," katanya dalam keterangan media yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa pembahasan revisi UU Peradilan Militer setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu menunggu batas waktu. Menurut dia, tenggat maksimal dua tahun untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer harus dihormati, tetapi tidak harus pembahasannya mendekati tenggat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu, kata dia, harus ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab.

"Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah terkait proses legislasi, termasuk penempatan revisi dalam Prolegnas Prioritas," katanya.

Dia mengatakan hal mendasar yang perlu diatur dalam revisi itu adalah batas yang jelas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sesuai dengan putusan MK. Menurut dia, pengaturannya harus menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga profesionalisme prajurit TNI.

Untuk perkara yang melibatkan warga sipil, dia mengatakan forum peradilan harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjamin hak korban dan hak setiap pihak dalam proses hukum.

Selain itu, dia mengatakan kejelasan batas kewenangan peradilan adalah hal penting untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Peradilan militer, kata dia, tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, tetapi yurisdiksinya perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar setiap perkara ditangani sesuai ketentuan hukum.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan para Pemohon nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang memohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mahkamah berpendapat UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yuridiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan.(red/ist)

Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Andre mengatakan, dinamika penolakan terhadap MBG yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku menemukan siswa dan orang tua yang berharap memperoleh manfaat dari program tersebut.

“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kebutuhan Masyarakat Daerah Perlu Diperhatikan

Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, menurut Andre, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut.

Ia menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Andre juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program tersebut. Karena itu, ia berpandangan bahwa evaluasi MBG perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan.

Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Menurutnya, kekurangan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.

Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas

Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, insiden tersebut harus ditangani secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.

Andre juga menyinggung perlunya penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten agar setiap pelanggaran dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.

Ia mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Evaluasi Harus Sejalan dengan Penanganan Masalah Gizi

Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan program tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan.

Ia menilai pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar manfaat program dapat diterima secara aman dan sesuai standar gizi. Andre juga mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran persoalan yang menurutnya masih perlu ditangani.

Menurutnya, program pemenuhan gizi harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta evaluasi berkala untuk memastikan tujuan program tercapai.

“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.

Andre berharap pemerintah dapat menjaga kesinambungan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya memperluas akses makanan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat.

Ia menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu memperhatikan tidak hanya cakupan program, tetapi juga mutu layanan, keamanan pangan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. (red/ist)

Dalam operasi laut gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara, petugas berhasil mengamankan 1.160 kilogram ketamin HCl dari kapal tanker MT Global 168.

Berdasarkan estimasi dalam bahan rilis operasi, barang bukti tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan ketamin. Sementara itu, nilai ekonomis barang bukti diperkirakan mencapai Rp1,856 triliun, meskipun angka tersebut masih perlu dikonfirmasi berdasarkan perhitungan resmi penyidik.

“Barang bukti yang disita hari ini bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa,” ujar Suyudi dalam keterangannya.

Kapolri menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata keseriusan negara dalam menghadapi kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencegah zat berbahaya beredar dan merusak masa depan generasi penerus bangsa.

“Sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan transnasional, pengungkapan yang kita saksikan hari ini merupakan wujud keseriusan aparat TNI, Polri, Bea Cukai, BNN, dan pemerintah daerah,” katanya.

Kapal MT Global 168 Dipantau Sebelum Dicegat

Pengungkapan kasus ini berawal dari analisis intelijen terhadap pergerakan kapal MT Global 168 yang terpantau mencurigakan di kawasan Selat Malaka hingga Laut Andaman. Tim gabungan melakukan pemantauan terhadap pergerakan kapal sebelum menyusun strategi pencegatan.

Kapolri menjelaskan, operasi tersebut dilaksanakan secara senyap melalui koordinasi lintas instansi untuk memastikan penindakan berjalan efektif.

“Langkah strategis ini diwujudkan melalui operasi gabungan atau joint operation secara senyap,” ujar Suyudi.

Pada 20 Oktober 2026, tim gabungan berhasil mencegat kapal tersebut di perairan sekitar Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kapal kemudian dikawal menuju Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh.

Petugas menemukan 58 karung berwarna hijau yang disimpan di ruang pompa kapal. Karung tersebut berisi 1.160 bungkus ketamin HCl dengan berat masing-masing satu kilogram. Hasil pengujian laboratorium memastikan barang bukti tersebut positif mengandung ketamin HCl.

Dalam operasi itu, petugas juga mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan seorang warga negara Taiwan berinisial YCY (42) sebagai tersangka, sedangkan tujuh awak kapal lainnya masih berstatus saksi.

Selain ketamin, petugas menyita satu unit kapal MT Global 168, 14 alat komunikasi, serta sejumlah perlengkapan kapal lainnya.

Kapolri: Tidak Ada Ruang bagi Sindikat Narkotika

Suyudi menegaskan, keberhasilan pengungkapan tersebut harus menjadi pengingat bahwa ancaman narkotika membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Menurutnya, jaringan penyelundupan dapat memanfaatkan jalur laut dan pola pengiriman lintas negara sehingga diperlukan pengawasan serta pertukaran informasi yang kuat antarlembaga.

“Kami tegaskan kembali bahwa seluruh aparat penegak hukum di Indonesia akan terus berdiri di garis terdepan untuk melindungi generasi muda dari sindikat narkotika,” tegasnya.

Kapolri juga mengapresiasi seluruh personel dan instansi yang terlibat dalam operasi gabungan tersebut. Ia menilai sinergi aparat menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak penyelundup sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

“Kecurigaan di lapangan dan kepedulian masyarakat merupakan mata dan telinga yang menjadi bagian dari benteng pertahanan bangsa,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Untuk itu, mari kita rapatkan barisan dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, dan bersih dari narkoba,” kata Suyudi.

Kapolri menegaskan, upaya pemberantasan narkotika akan terus diperkuat melalui penindakan terhadap jaringan pemasok, pengawasan jalur masuk, pencegahan penyalahgunaan, serta kolaborasi bersama masyarakat.

Pengungkapan 1,16 ton ketamin di Sumatera Utara menjadi bagian dari komitmen tersebut, dengan tujuan utama melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga masa depan generasi muda Indonesia.(red/ist)

“"Nah, inilah salah satu strategi para penyelundup selalu merubah-rubah nama kapal ya,” ujar Suyudi dalam konferensi pers di Medan, Jumat (23/10/2026).

Kapolri menjelaskan, kapal tersebut terdeteksi melalui pemantauan terhadap pergerakan mencurigakan di Selat Malaka hingga Laut Andaman. Setelah dilakukan penelusuran, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polri berhasil mengamankan kapal di Perairan Tanjung Balai Asahan.

Kapal yang diamankan diketahui bernama MT Global 168, berjenis tanker dan berbendera Mongolia. Namun, kapal tersebut diketahui berasal dari Malaysia.

Berdasarkan penelusuran identitas, kapal itu memiliki nomor IMO 9078787, MMSI 4576155, dan Call Sign JWM8. Dibangun pada 1993, kapal tersebut tercatat masih aktif beroperasi dan sebelumnya pernah menggunakan nama Sulosio Maru No. 08.

“Jadi benderanya Mongolia, tapi kapalnya dari Malaysia,” kata Kapolri.

Dari sisi spesifikasi, kapal tersebut memiliki panjang sekitar 56,99 hingga 57 meter, lebar 9,02 meter, gross tonnage (GT) 370, serta deadweight tonnage (DWT) di kisaran 726 hingga 776 ton.

Tim gabungan juga telah mengidentifikasi perusahaan yang tercatat sebagai pemilik kapal atau registered owner, yakni Makmur Marine Petroleum.

Kapolri menyebut pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan secara senyap yang melibatkan sejumlah unsur penegak hukum. Upaya ini dilakukan untuk membongkar penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan mencegah peredarannya di Indonesia.(red/ist)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, delapan awak kapal yang diamankan terdiri atas tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA) asal Taiwan. Masing-masing awak kapal memiliki peran berbeda dalam mengoperasikan kapal yang digunakan untuk mengangkut ketamin tersebut.

“Ke-8 awak kapal ini terdiri dari 7 orang warga negara Indonesia ya, dan 1 orang warga negara asing ya, WNA asal Tiongkok, Taiwan. Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengoperasikan kapal,” kata Suyudi dalam konferensi pers di Dermaga Pelabuhan Pelindo Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Suyudi menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan intelijen terhadap anomali rute pergerakan kapal MT Global 168 di Selat Malaka yang melintasi Laut Andaman. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan lintas instansi.

Pada Senin (19/10/2026), tim dari BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri bersiaga di Kuala Tanjung dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018. Intersepsi awalnya direncanakan sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, kapal tersebut akhirnya berhasil diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya, MT Global 168 ditarik menuju Dermaga Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Dari hasil penggeledahan, tim gabungan menemukan 58 karung berisi ketamin HCl dengan berat bruto mencapai 1,16 ton. Petugas juga menyita satu unit kapal MT Global 168 dan 14 unit telepon genggam milik para tersangka yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi.

“Tim gabungan berhasil mengamankan obat keras jenis ketamin HCl. Barang bukti ini ditemukan dalam 58 karung dengan total berat bruto mencapai 1,16 ton,” ungkap Suyudi.

Kapolri memaparkan, berdasarkan asumsi harga pasar gelap sebesar Rp3 juta per gram, nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp3,48 triliun. Penggagalan penyelundupan ini juga diperkirakan menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari risiko penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, negara dan masyarakat diperkirakan dapat menghindari potensi biaya rehabilitasi hingga Rp116 triliun. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi biaya rehabilitasi sebesar Rp20 juta per orang selama enam bulan.

“Angka-angka fantastis ini merupakan bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat internasional terhadap ketahanan nasional kita,” ujar Suyudi.

Ia menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika lintas negara.

“Penyelamatan 5,8 juta jiwa dan pencegahan kerugian hingga ratusan triliun menegaskan bahwa negara selalu hadir, tanggap, dan tidak akan pernah kalah dalam melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman kejahatan internasional,” pungkasnya.(red/ist)

• 23–25 Oktober 2026: Pendaftaran.
• 26–27 Oktober 2026: Pemanggilan dan verifikasi calon peserta.
• 28 Oktober 2026: Evaluasi hasil verifikasi.
• 29 Oktober 2026: Pengumuman peserta yang diterima.
• 30 Oktober 2026: Penandatanganan kontrak.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak Karhutla sudah mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus merupakan anak di bawah lima tahun atau balita.

Terkait hal ini, Puan mengingatkan Pemerintah untuk secepat mungkin menyelesaikan persoalan Karhutla mengingat dampaknya yang cukup signifikan. “Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya.

"Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” imbuh Puan.

Puan pun menyoroti banyaknya laporan masyarakat di daerah terdampak Karhutla mengenai kondisi anak-anak mereka yang mengalami gangguan kesehatan buntut kabut asap Karhutla. “Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan memandang keputusan mengenai prioritas wilayah dan penggunaan sumber daya perlu mempertimbangkan beratnya beban yang dihadapi keluarga di wilayah terdampak Karhutla, dengan perhatian lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan perlindungan terbatas.

“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan.

Besarnya dampak terhadap anak akibat Karhutla juga menimbulkan berbagai kekhawatiran sejumlah pihak. Termasuk Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang khawatir akan terjadi potensi lost generation karena Karhutla yang berlangsung setiap tahun mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak. 

Menurut data yang dihimpun dalam laporan ‘Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan’, bencana Karhutla pada 1997 mengakibatkan janin dan anak yang terpapar asap Karhutla tumbuh 3,3 cm lebih pendek atau stunting di usia 17 tahun. 

Laporan tersebut dihimpun oleh PFI, Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat. Dalam laporan yang sama, bencana Karhutla pada tahun 1997 mengakibatkan 15.600 kematian bayi.

Untuk itu, PFI mewanti-wanti Pemerintah untuk mencegah kembalinya terjadi ‘kehilangan generasi’ akibat Karhutla. Kehilangan generasi dalam konteks ini merujuk pada hilangnya potensi satu generasi anak-anak akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, serta kualitas hidup akibat terus menerus terpapar asap karhutla sejak dini. 

Terlepas dari laporan itu, Puan mengingatkan, bencana yang berulang memang berpotensi menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap anak.

“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebutnya.

“Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mendorong Pemerintah mendengar pengalaman keluarga terdampak Karhutla dalam menilai penanganan. Menurut Puan, orang tua dapat membantu menunjukkan hambatan yang mereka hadapi untuk melindungi anak, memperoleh pertolongan, dan mempertahankan penghidupan.

“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jernih mengenai kondisi anak-anak terdampak Karhutla dan langkah pemulihannya. “Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ujar Puan.

Puan juga meminta Pemerintah melakukan intervensi kesehatan untuk membantu anak-anak yang mengalami krisis kesehatan akibat Karhutla. “Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukas Cucu Bung Karno tersebut.

Puan juga mendorong Pemerintah untuk membebaskan biaya pengobatan bagi korban Karhutla. “Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesan Puan.

Puan mengatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan dalam mengatasi bencana Karhutla. “Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya.

Selain anak-anak, kelompok lanjut usia (lansia) juga cukup besar terdampak Karhutla. Kemenkes mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok tersebut. Sementara Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota di tujuh provinsi, yakni di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tutup Puan. (red/ist)

“Saya mengutuk keras dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Bandung yang melibatkan seorang dokter. Apalagi, korban merupakan anak yang masih berusia balita dan terduga pelaku adalah ayah kandungnya sendiri,” kata Nurhadin dalam keterangan persnya, Kamis (22/10/2026).

Seperti diketahui, kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, tengah menjadi perhatian publik. Dokter berinisial IS itu diduga memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun hingga menderita sakit gonore.

“Ini merupakan persoalan serius karena anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru diduga mengalami kekerasan dari orang yang semestinya menjadi pelindungnya,” jelas Nurhadi.

Anggota Komisi Kesehatan DPR ini pun meminta Kemenkes bertindak tegas terhadap dokter yang diketahui memiliki klinik praktek mandiri dan apotek itu. Menurut Nurhadi, harus ada langkah terukur dalam kasus dokter terduga pedofil tersebut.

“Saya meminta Kementerian Kesehatan untuk tegas, jangan berhenti hanya pada kecaman dan menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum,” tutur politisi Partai NasDem ini.

Adapun Kemenkes telah menanggapi kasus dokter IS. Meski menyampaikan kecaman, Kemenkes menyatakan masih menunggu hasil proses hukum untuk menindaklanjuti perihal status registrasi dan perizinan IS sebagai dokter. “Kemenkes harus memastikan aspek pengawasan dan penegakan disiplin profesi berjalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia dan Dinas Kesehatan untuk menelusuri status registrasi, izin praktik, serta kemungkinan pelanggaran disiplin profesi dokter IS. “Kita harus menegaskan bahwa profesi dokter adalah profesi kemanusiaan yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” sebut Nurhadi.

“Gelar dokter tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Apabila pelanggaran terbukti, proses penegakan hukum dan sanksi profesional harus dijalankan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

IS diketahui telah berhasil ditangkap polisi setelah sebelumnya membawa kabur sang anak selama 3 pekan. Sementara korban telah diselamatkan dan mendapatkan penanganan khusus dengan menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Kartika Asih serta ditempatkan di Rumah Aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.

Nurhadi pun menekankan pentingnya upaya pemulihan trauma korban. Apalagi menurut keterangan ibunya, korban diduga sudah mengalami kekerasan seksual dari IS sejak November 2025. Pelaku juga diduga menunjukkan video porno yang ditonton anaknya hingga berulang kali.

“Ada hal yang jauh lebih mendesak, yaitu keselamatan dan pemulihan korban. Saya meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dan instansi perlindungan anak memastikan korban berada dalam kondisi aman,” urai Nurhadi.

“Selain pemeriksaan medis, korban juga harus mendapat pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan berulang. Identitas anak harus dirahasiakan. Jangan sampai korban kembali menderita karena penanganan yang lambat atau pemberitaan yang tidak sensitif,” tambahnya.

Kasus ini bermula dari kecurigaan sang ibu yang pada akhir Desember tahun lalu memperagakan adegan hubungan suami istri. Kecurigaan sang ibu makin menjadi-jadi saat korban tiba-tiba mengeluh sakit di bagian organ sensitifnya ketika buang air kecil. Saat diperiksa ke dokter, terdapat luka pada alat vitalnya dan korban positif menderita gonore. 

Kasus tersebut sempat dilaporkan ke polisi pada akhir 2025, tapi prosesnya dinilai belum membuahkan hasil yang diharapkan pihak keluarga. Bahkan korban juga sempat dibawa kabur oleh pelaku tanpa sepengetahuan ibunya.

Dari sisi pengawasan DPR, Nurhadi memandang kasus kekerasan seksual pada anak itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme pengaduan, pengawasan, dan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga medis.  “Kita tidak boleh hanya bergerak ketika kasus sudah menjadi perhatian publik. Harus ada sistem yang memastikan laporan ditindaklanjuti, korban dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif,” tukas Nurhadi.

Nurhadi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak ingin mendahului pembuktian. “Tetapi penghormatan terhadap proses hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah perlindungan korban maupun tindak lanjut administratif dan profesional yang memang dimungkinkan oleh aturan,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Nurhadi menambahkan, keberhasilan penanganan kasus ini bukan sekadar seberapa cepat Pemerintah mengeluarkan pernyataan. “Melainkan seberapa nyata negara hadir melindungi anak, memulihkan korban, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, profesional, dan akuntabel,” tutup Nurhadi.(red/ist)

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, AKBP Wahyu Norman H., menjelaskan, petugas awalnya mengamankan tujuh orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menetapkan dua orang berinisial EPPS dan SO sebagai tersangka.

“Petugas mengamankan 1.820 tabung LPG, terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram, baik dalam kondisi berisi maupun kosong,” ujar Wahyu.

Selain ribuan tabung LPG, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa empat unit kendaraan roda empat, 53 selang regulator, dua timbangan digital, serta satu kardus segel tabung LPG berbagai ukuran.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026.

Dari lokasi tersebut, para pelaku diperkirakan mampu memproduksi rata-rata 2.400 tabung LPG ukuran 12 kilogram dan 40 tabung ukuran 50 kilogram setiap bulan.

LPG hasil pemindahan isi tabung secara ilegal tersebut diduga dipasarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, dengan asumsi aktivitas tersebut telah berlangsung selama empat bulan penuh, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp2.149.440.000 atau sekitar Rp2,1 miliar.

Nilai tersebut masih berupa estimasi dan akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, menegaskan bahwa pengungkapan kasus di Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan LPG bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Mohammad Irhamni menyampaikan, secara nasional Dittipidter Bareskrim Polri telah menangani sekitar 777 kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan jumlah tersangka sekitar 600 orang.

“Gas LPG bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi. Seharusnya subsidi ini tepat sasaran, tetapi faktanya masih ada oknum yang menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi,” kata Irhamni.

Ia menambahkan, penyidik juga akan mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang mendukung.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menegaskan Polda Jatim mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Dittipidter Bareskrim Polri terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi.

“Pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi sangat penting karena LPG bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Penyalahgunaan distribusi dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketepatan sasaran program pemerintah,” ujar Abast.

Ia juga mengajak masyarakat turut berperan dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi di lingkungannya.

“Kami mengimbau masyarakat membeli LPG melalui pangkalan resmi dan segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai ketentuan,” pungkas Abast.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing tersangka, asal-usul pasokan LPG, mekanisme pemindahan isi tabung, aliran hasil kejahatan, serta jaringan distribusi yang berkaitan dengan perkara tersebut.(red/ist)

“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegas Presiden dalam sambutannya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Untuk memastikan pemanfaatan kekayaan alam berjalan optimal, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Presiden menekankan bahwa izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut.

“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” ucapnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut dilandasi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Kepala Negara, besarnya potensi ekonomi dan SDA Indonesia harus diiringi dengan keberanian untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Presiden.(red/ist)

“Kami meminta seluruh pihak terkait memastikan penanganan penumpang berjalan dengan baik, termasuk tindak lanjut terhadap hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap tahapan penanganan insiden,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Kamis (22/10).

Insiden kebakaran KMP Batumandi terjadi di alur masuk penyeberangan Merak, Selasa (20/10) sore. Tak lama setelah insiden terjadi, Menhub Dudy segera bertolak ke Pelabuhan Merak untuk meninjau langsung proses penanganan dan evakuasi penumpang serta awak kapal.

Menhub Dudy menegaskan bahwa penanganan insiden harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keselamatan penumpang, pendataan kerugian, hingga pengamanan lokasi kapal tenggelam. Berdasarkan informasi PT ASDP Indonesia Ferry, sebanyak 420 penumpang KMP Batumandi telah berhasil dievakuasi saat kapal mengalami kebakaran pada Selasa, sementara penanganan medis dan pendataan kerugian dilakukan bersama pihak terkait. ASDP juga berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja untuk mendata kerugian material dan menindaklanjuti mekanisme ganti rugi serta jaminan asuransi sesuai ketentuan dan hasil verifikasi.

Kemenhub meminta agar proses pendataan dilakukan secara cermat sehingga penumpang dapat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pengajuan klaim atas kerugian yang dialami. Penumpang yang terdampak dapat mengikuti informasi dan arahan resmi dari ASDP serta menyampaikan data dan dokumen pendukung melalui saluran pengaduan yang telah disediakan perusahaan.

Terkait tenggelamnya kapal, pengamanan perairan di sekitar lokasi menjadi perhatian utama untuk mengantisipasi risiko terhadap kapal yang melintas, aktivitas nelayan, dan keselamatan pelayaran. KSOP bersama ASDP dan instansi berwenang menyiapkan pemasangan buoy atau pelampung penanda lokasi kapal tenggelam, disertai penyampaian peringatan kepada kapal-kapal yang beroperasi di sekitar area tersebut.

“Keselamatan pelayaran harus tetap terjaga, terutama di sekitar alur masuk Pelabuhan Merak yang menjadi jalur penting penyeberangan masyarakat dan distribusi logistik. Penanganan lokasi kapal tenggelam juga harus dilakukan berdasarkan asesmen teknis dan koordinasi dengan otoritas berwenang agar tidak menimbulkan risiko baru bagi pengguna jalur pelayaran.” kata Menhub Dudy.

Tahap berikutnya adalah asesmen terhadap posisi dan kondisi KMP Batumandi sebagai dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan pengangkatan kapal melalui operasi salvage. Pelaksanaan operasi tersebut akan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kondisi perairan, serta potensi dampak terhadap alur pelayaran dan lingkungan laut.

Sementara itu, pelayanan penyeberangan lintasan Merak–Bakauheni tetap menjadi perhatian Kemenhub agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tidak terganggu. Pengaturan operasional di sekitar lokasi insiden akan dikoordinasikan dengan otoritas pelabuhan dan operator berdasarkan kondisi lapangan serta hasil evaluasi keselamatan, sehingga kelancaran layanan tetap sejalan dengan aspek keselamatan.

Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan ASDP, KSOP, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan penanganan kapal serta dampaknya terhadap operasional pelabuhan. Masyarakat yang akan menyeberang diimbau memantau informasi resmi mengenai jadwal dan layanan penyeberangan serta mengikuti arahan petugas di pelabuhan.

Kemenhub memastikan penanganan KMP Batumandi dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan pelayaran, kepastian tindak lanjut hak penumpang, klaim asuransi, dan pengendalian dampak terhadap layanan penyeberangan. Perkembangan penanganan, termasuk hasil asesmen kapal dan rencana operasi salvage, akan ditindaklanjuti sesuai hasil koordinasi dan ketentuan yang berlaku.(red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, perkara tersebut ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Laporan itu disampaikan oleh Bagas Pangestu selaku kuasa hukum pelapor.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi dan memperjelas rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

“Penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti untuk mendalami perkara ini. Proses penanganan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” jelas Johnny.

Polri menegaskan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana secara profesional dan berdasarkan fakta hukum. Penyidik akan terus mendalami perkara tersebut guna menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai hasil penyidikan.(red/ist)

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera.(red/ist)

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menyita sebanyak 1.194 kemasan beras dengan berat total 6.405 kilogram, dengan estimasi nilai Rp155.290.000. Selain itu, penyidik turut menyita satu lini rangkaian mesin rice milling unit yang diperkirakan bernilai Rp1 miliar.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimurlan Chaniago menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi merugikan konsumen.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polisi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen pangan. Kami terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Erdi dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhasto menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari tindak lanjut atas surat Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kapolri tertanggal 15 September 2026 mengenai permasalahan beras fortifikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan penyelidikan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi klaim kandungan gizi pada label kemasannya.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh (PPC) Bapanas yang telah tersertifikasi dan pengujian laboratorium, ditemukan lima merek beras yang mutu serta kandungan gizinya dinyatakan tidak sesuai dengan label kemasan. Kelima merek tersebut adalah Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

"Atas temuan tersebut, Bapanas RI melaporkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Suhasto.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 12 saksi, termasuk pihak pelapor dari Bapanas RI, Direktur PT DTA, Kepala Produksi PT DTA, serta meminta keterangan ahli laboratorium dan ahli perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan hasil pengujian laboratorium, penyidik menyatakan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Perkara tersebut kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Adapun barang bukti yang disita terdiri atas 388 kemasan beras Idola Merah ukuran 5 kilogram, 190 kemasan Idola Hijau ukuran 5 kilogram, 148 kemasan Cantik Manis ukuran 5 kilogram, 380 kemasan Dewa Tunggal Rojo Lele ukuran 5 kilogram, serta 87 kemasan Wijaya Kusuma ukuran 10 kilogram. Penyidik juga menyita satu lini rangkaian mesin produksi beras fortifikasi.

Suhasto menerangkan, lokasi produksi yang menjadi tempat kejadian perkara berada di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dalam proses produksinya, beras jadi ditambahkan kernel sebagai sumber vitamin, melalui tahapan penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu (destoner), pencampuran (blending), penimbangan, hingga penyegelan kemasan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dalam periode April hingga Agustus 2026, perusahaan tersebut diketahui memproduksi beras fortifikasi sekitar 2.500.000 kilogram. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp18.100 hingga Rp27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksi diperkirakan mencapai Rp69.995.000.000.

Suhasto menegaskan, penyidik akan terus mendalami perkara tersebut dan melengkapi alat bukti sesuai prosedur hukum.

"Polisi berkomitmen melindungi konsumen melalui penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pelanggaran di bidang produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi menyesatkan konsumen terkait mutu dan kandungan gizi produk. Penanganan perkara ini akan terus kami dalami dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Penanganan perkara ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan Bareskrim Polri, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap produksi dan peredaran pangan serta memastikan masyarakat memperoleh produk yang sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Bareskrim Polri bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pendalaman dan langkah-langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum guna memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.(red/ist)

Melalui sambungan telepon, Kapolri menyampaikan apresiasi atas dedikasi Iptu Agus dan seluruh personel yang terus berjuang di lapangan untuk mengatasi karhutla. Di tengah beratnya kondisi yang dihadapi, Kapolri juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan agar personel dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Memberikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota di lapangan, khususnya Pak Agus dan rekan-rekan, yang tanpa lelah berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Suyudi, Rabu (21/10/2026).

Kapolri menilai semangat yang ditunjukkan Iptu Agus merupakan bentuk pengabdian tulus dalam menjalankan tugas. Dedikasi personel di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya penanganan karhutla yang membutuhkan tenaga, ketahanan fisik, dan kewaspadaan tinggi.

“Saya sebagai Kapolri, ikut bangga. Anda punya semangat yang luar biasa. Semoga ini menjadi ibadah dan juga tentunya akan membawa perubahan, terutama dalam memadamkan api di sana,” ujarnya.

Dalam percakapan tersebut, Suyudi secara khusus mengingatkan Iptu Agus agar tidak mengabaikan kondisi kesehatannya. Ia meminta agar personel segera mendapatkan penanganan medis apabila kondisi fisik mulai memburuk, sehingga pemulihan dapat dilakukan tanpa menunda-nunda.

“Tapi tetap jaga kesehatan ya Pak ya, itu yang pertama. Kalau Bapak merasa sudah agak berat, jangan sampai terlambat datang ke rumah sakit untuk juga berobat ya,” tutur Suyudi.

Sebelumnya, Iptu M. Agus Setiawan tetap berupaya membantu rekan-rekannya dalam pemadaman karhutla meski mengalami ISPA hingga kehilangan suara. Paparan asap dan panasnya kobaran api menjadi tantangan selama bertugas, terlebih ketika kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan.

Dokter telah merekomendasikan Agus untuk beristirahat selama satu minggu guna memulihkan kondisi kesehatannya. Namun, ia mengaku masih ingin membantu proses pemadaman selama kondisi fisiknya memungkinkan.

“Memang kondisi kesehatan saya sedang kurang baik karena ISPA, bahkan sampai kehilangan suara. Dokter juga sudah menyarankan saya untuk beristirahat selama satu minggu. Namun, selagi masih mampu, saya ingin tetap membantu rekan-rekan dalam upaya pemadaman karhutla,” ujar Agus.

Perhatian Kapolri kepada Iptu Agus menjadi pengingat bahwa pengabdian anggota Polri di lapangan perlu diiringi kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan personel. Dalam penanganan karhutla, semangat menjalankan tugas harus berjalan seiring dengan langkah pencegahan risiko kesehatan akibat paparan asap dan kondisi lingkungan yang berbahaya.

Semangat tersebut juga sejalan dengan komitmen Polisi Bersama Masyarakat, di mana Polri hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus mengedepankan kepedulian terhadap personel yang menjalankan tugas demi kepentingan bersama.(red/ist)

Perkembangan lainnya, berkas perkara tersangka berinisial FH dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 15 Oktober 2026. FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster perkara yang disusun penyidik untuk mengusut kasus PT DSI. Hingga saat ini, berkas perkara dari tiga klaster telah dinyatakan lengkap, sedangkan klaster keempat yang menyasar PT DSI sebagai korporasi masih dalam tahap penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara PT DSI tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian para korban.

“Keberhasilan penanganan perkara PT DSI tidak hanya kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Namun juga hingga sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan. Karena itu, penyidikan kami jalankan beriringan dengan penelusuran aset, mengikuti ke mana pun uang para lender mengalir,” tegas Suhasto.

Ia menambahkan, penyidik juga menelusuri pertanggungjawaban pidana korporasi agar pengusutan perkara tidak hanya berhenti pada pelaku perorangan.

“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar sampai ke aliran uangnya,” lanjutnya.

Besarnya nilai aset yang ditelusuri menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., menjelaskan bahwa penanganan perkara dibagi ke dalam empat klaster dengan penyitaan aset yang melekat pada masing-masing berkas perkara.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing-masing berkas. Jadi kalau publik hanya melihat satu berkas, angkanya tidak akan menggambarkan keseluruhan. Secara total, tracing aset yang telah dilakukan Subdit Perbankan nilainya lebih dari Rp500 miliar, dan itu masih terus kami kembangkan,” ujar Arsal.

Dalam berkas perkara tersangka FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 52 dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Bekasi. Selain itu, terdapat delapan dokumen agunan aset hasil pengalihan piutang (cessie) sebuah BPRS yang berlokasi mulai dari Bekasi hingga Palembang, serta uang tunai hampir Rp5,4 miliar.

Di sisi lain, penyidik mengingatkan para korban agar tetap waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengembalian dana dengan imbalan tertentu. Arsal meminta para lender menyimpan bukti penempatan dana dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami memahami keresahan para lender. Kami minta korban tetap tenang, menyimpan seluruh bukti penempatan dana, dan jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan dana bisa cepat kembali dengan imbalan tertentu. Pengembalian aset hanya melalui mekanisme hukum,” pesan Arsal.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025, sejak 2018 PT DSI telah menghimpun dana dari 23.266 lender dengan akumulasi mencapai Rp11,49 triliun. Sementara itu, per 22 September 2025, dana lender yang belum kembali tercatat lebih dari Rp2,47 triliun milik 11.151 lender.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga tersalur ke proyek fiktif, sedangkan dana yang benar-benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik membagi penanganan ke dalam empat klaster. Klaster pertama menjerat tiga tersangka, yakni TA selaku Direktur Utama, MY selaku pendiri sekaligus mantan direktur dan pemegang saham, serta ARL selaku komisaris. Klaster kedua menjerat satu tersangka, sedangkan klaster ketiga menjerat FH. Berkas perkara dari ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Adapun klaster keempat diarahkan pada pertanggungjawaban pidana PT DSI sebagai korporasi dan masih dalam tahap penyidikan.

Penanganan perkara ini bermula dari tujuh laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak Oktober 2025. Para tersangka dijerat dengan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta tindak pidana pencucian uang.

Bareskrim Polri menyatakan penelusuran aset masih terus dikembangkan seiring proses penyidikan, termasuk terhadap korporasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(red/ist)

Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat petugas dan relawan dalam penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Korban terdiri atas dua relawan Menggala Api dan dua petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Tidak ingin kerap berulang, dirinya mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dan memastikan keselamatan petugas serta masyarakat menjadi prioritas.

“Kita kembali berduka atas hilangnya nyawa para petugas dan relawan akibat kebakaran hutan dan lahan, termasuk yang baru terjadi beberapa hari lalu di kawasan Bromo. Kami turut merasakan kesedihan keluarga yang ditinggalkan,” kata Daniel melalui rilis yang disampaikan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kebakaran bermula dari ladang milik warga di sekitar Blok Pusung Dawa, yang berbatasan dengan kawasan TNBTS, tepatnya di Desa Ngadirejo, Kabupaten Probolinggo. Petugas, relawan, perangkat desa, dan warga kemudian berupaya memadamkan api. Namun, medan yang sulit dijangkau dan jauhnya sumber air membuat pemadaman dilakukan secara manual menggunakan alat gebyok.

Angin kencang menyebabkan api bergerak dan menjebak sejumlah personel di tengah kobaran. Setelah api mereda, tim menemukan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius.

“Peristiwa ini memerlukan pemeriksaan yang cermat untuk mengungkap keadaan saat tim terjebak serta menentukan penguatan keselamatan operasi yang perlu segera dilakukan,” jelasnya.

Ia mendorong Kementerian Kehutanan bersama pengelola kawasan mengevaluasi penugasan di sektor berisiko tinggi, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi medan, perubahan arah api dan angin, kepadatan asap, jalur penyelamatan, serta kemampuan komunikasi antartim.

“Setiap keputusan mengirim tim ke lokasi harus disertai kepastian mengenai risiko, jalur keluar, dan dukungan pertolongan. Ketika keadaan berubah, pimpinan operasi perlu memiliki informasi serta kewenangan untuk segera menyesuaikan penugasan,” sambung Daniel.

Dirinya juga meminta pengelola kawasan memastikan petugas, relawan, dan masyarakat yang terlibat memiliki pembagian tugas sesuai kemampuan dan pelatihan masing-masing. Keselamatan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap pemadaman.

Selain di Bromo, karhutla juga menelan korban jiwa di Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang warga berinisial LJ, berusia 60 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka bakar sekitar 60 persen saat berupaya memadamkan api bersama warga lainnya pada Selasa (13/10). Korban sempat dirawat di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebelum meninggal keesokan harinya akibat luka bakar serius dan paparan panas.

Menurut Daniel, peristiwa tersebut menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat ketika berusaha melindungi lingkungan tempat tinggalnya tanpa didukung kemampuan dan perlengkapan yang memadai.

“Di balik peristiwa tersebut, ada gambaran tentang warga yang berusaha melindungi lingkungan tempat tinggalnya, tetapi harus menghadapi bahaya kebakaran dengan kemampuan yang terbatas,” sebutnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki area kebakaran berbahaya tanpa pelatihan dan perlindungan yang sesuai. Ketika api membesar atau bergerak tidak terkendali, warga harus memprioritaskan keselamatan diri, menjauhi jalur rambatan api, dan segera menghubungi petugas.

Daniel juga menyoroti meninggalnya seorang balita berusia satu tahun di Kecamatan Palaran, Samarinda, setelah mengalami sesak napas pada Kamis (15/10). Keluarga menduga paparan asap karhutla turut memicu gangguan pernapasan yang dialami korban. Namun, penyebab pasti kematian tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Hampir setiap hari kita mendengar kabar buruk mengenai Karhutla. Berapa banyak lagi nyawa warga harus dipertaruhkan karena hutan dan lahan dibakar demi kepentingan ekonomi sejumlah pihak?” ungkapnya.

Ia menilai kondisi karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara perlu ditangani secara serius. Menurutnya, hasil pemantauan kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat pencemaran dan menentukan langkah perlindungan masyarakat.

“Palangka Raya dan sejumlah daerah di Kalimantan punya kualitas udara tidak sehat dan berbahaya akibat Karhutla berdasarkan hasil nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Ini science dan ada ukuran berdasarkan sistem pemantauan,” terangnya.

Daniel meminta pemerintah meningkatkan upaya pengendalian karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas, termasuk terhadap masyarakat di negara tetangga yang turut terdampak kabut asap.

“Saat ini yang teriak teriak bukan hanya warga Indonesia, bahkan masyarakat dan otoritas negara tetangga yang ikut terkena imbas Karhutla juga sudah meminta pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia,” ungkap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

Di samping penanganan karhutla, dirinya juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi ancaman kekeringan dan hujan ekstrem yang berpotensi terjadi bersamaan di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyinggung peringatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai potensi perbedaan kondisi cuaca antardaerah dalam beberapa bulan mendatang.

“Pemerintah juga harus mengantisipasi bencana kekeringan, longsor, banjir bandang seperti yang sudah terjadi di Sumatera karena El Nino Godzilla dan dua wajah cuaca, kekeringan dan hujan ektrem, apalagi penyanggah hutan sudah habis terbakar, DAS juga banyak rusak,” tutup Politisi Fraksi PKB itu.

“Yang terhormat Bapak Presiden, hari ini Rabu, 21 Oktober 2026, dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan telah hadir seluruh anggota Kabinet Merah Putih, para menteri koordinator, menteri dan kepala badan beserta wakil, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Ekonomi Nasional, penasihat khusus dan utusan khusus presiden, beserta Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua OJK,” tutur Seskab Teddy.

Sidang tersebut dilanjutkan dengan penayangan video “Hasil Nyata Dua Tahun Pertama Pemerintahan Presiden Prabowo”. Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja keras, semangat, dan kinerja selama dua tahun menjalankan tugas pemerintahan.

“Saudara-saudara, inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menilai, jajaran Kabinet Merah Putih telah menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam menjalankan mandat rakyat dan melaksanakan tugas untuk bangsa dan negara. Kepala Negara juga menekankan bahwa kerja keras dan kontribusi setiap anggota kabinet merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras, saudara-saudara telah memberi apa yang saudara bisa memberi dengan semangat, saudara-saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan,” ujar Presiden.

Selain mengapresiasi kinerja kabinet, Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan penghargaan atas kekompakan dan kerja sama tim yang telah ditunjukkan seluruh jajaran selama dua tahun terakhir. Menurut Presiden, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan setiap anggotanya untuk bekerja sama.

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas kekompakan teamwork yang saudara-saudara tunjukkan selama dua tahun ini. Saudara-saudara, berhasilnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kerja sama tim (teamwork), kemampuan kerja sama itu yang menentukan,” tutur Presiden Prabowo.

Kepala Negara menegaskan bahwa kecemerlangan individu tidak selalu menjadi faktor utama keberhasilan apabila tidak diiringi kemampuan bekerja sama. Sebaliknya, individu dengan kemampuan biasa sekalipun dapat memberikan hasil yang lebih baik ketika mampu membangun kerja sama yang solid.

“Daripada banyak orang cemerlang dan brilian tapi tidak bisa kerja sama, lebih baik orang yang biasa-biasa saja tapi bisa bekerja sama dengan baik. Itu pelajaran ribuan tahun peradaban manusia,” tandas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya semangat pengabdian, kerja keras, dan kekompakan sebagai landasan bagi Kabinet Merah Putih dalam menjalankan tugas pemerintahan. Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi seluruh jajaran kabinet selama dua tahun pertama pemerintahan.

Bagi Presiden Prabowo, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling hebat di dalamnya, tetapi oleh seberapa kuat seluruh jajarannya mampu bekerja bersama untuk bangsa dan negara.(red/ist)

Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam aksi kreatif tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia  membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka di utara, sementara spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran Hotel Indonesia.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami  malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.

Laporan Besok Harga Naik! mengungkap bagaimana dampak krisis iklim pada kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya). Hasil riset menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan  pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat. Sementara itu, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, menyoroti klaim Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,45% dalam paruh pertama 2026. “Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.

Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan. Laporan ini mencatat bahwa 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. Sebanyak 38,78% responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan. Untuk menambah pendapatan, 56,79% responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan. Sementara itu, 17,73% sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan. Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.

Beban tersebut semakin berat ketika masyarakat juga harus menghadapi berbagai bencana iklim. Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah justru memprioritas anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim, seperti Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana. Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.(red/ist)

“Ini kejahatan ekonomi yang serius. Komisi III mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut seluruh dugaan kejahatan pasar modal. Kalau memang ditemukan unsur pidana, jangan ragu untuk ditindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi,” ujar Sahroni seperti diberitakan Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/10/2026). 

Sahroni menegaskan, gejolak pasar saham harus diusut secara menyeluruh, termasuk menguak seluruh pihak yang terbukti terlibat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Polri diharapkan segera berkoordinasi dengan OJK dan BEI demi menjaga transparansi dan integritas pasar saham nasional. 

“Pasar saham kita harus sehat dan transparan, jangan sampai ada segelintir orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum, memanipulasi, lalu merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Di sisi lain, Sahroni meminta investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih kuat dan ditopang peluang usaha yang terbuka serta kepastian hukum yang menjadi faktor penting bagi iklim investasi.

“Karena jika dilihat secara makro, ekonomi Indonesia sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Banyak peluang terbuka. Apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, salah satu aspek yang penting dalam dunia usaha yaitu kepastian dan penegakan hukum, telah berjalan tegas tanpa pandang bulu. Jadi para investor tidak perlu ragu,” pungkasnya. (red/ist)

Tambahan tiga emas tersebut membawa perolehan Indonesia menjadi delapan medali emas, sekaligus melampaui target tujuh emas yang ditetapkan sebelum keberangkatan.

Dua emas pertama dipersembahkan oleh atlet putri Indonesia melalui pertandingan yang berlangsung dramatis. Gischa Zayana yang turun pada nomor Women’s Individual BC2 mengalahkan atlet Hong Kong, Yeung Hiu Lam, dengan skor 6-5. Sementara itu, Handayani yang tampil pada nomor Women’s Individual BC1 berhasil menundukkan wakil Malaysia, Melissa Angeline, dengan skor 5-4.

Tak lama berselang, Felix Ardi Yudha melengkapi keberhasilan boccia Indonesia dengan merebut medali emas nomor Men’s Individual BC2. Dalam pertandingan final menghadapi Phakphum Linchum dari Thailand, Felix tampil solid dan memastikan kemenangan dengan skor 5-3.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang menyaksikan dan meberikan dukungan langsung, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan para atlet yang mampu membawa Indonesia melampaui target medali emas ketika ajang masih memasuki hari keempat.

“Alhamdulillah, target tujuh emas berhasil terlampaui. Selamat untuk Gischa, Handayani, dan Felix yang berhasil mempersembahkan tiga emas sekaligus dari boccia, sehingga total kita sukses meraih delapan emas. Ini capaian luar biasa, pertandingan final juga tadi berlangsung sangat ketat. Mereka menunjukkan bahwa selain kemampuan teknis, ketenangan dan mental bertanding juga menjadi penentu kemenangan,” ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, keberhasilan cabang boccia menjadi bukti pentingnya pembinaan berkesinambungan untuk menghasilkan atlet yang mampu bersaing dan menjaga prestasi di tingkat internasional.

Sebelum tampil di Asian Para Games 2026, tim boccia Indonesia telah menunjukkan kualitasnya dengan menjadi juara umum World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, pada September lalu, dengan mengoleksi tiga medali emas dan satu perak.

Kini, prestasi tersebut kembali berlanjut di Asian Para Games. Bahkan, tiga emas yang diraih Indonesia telah melampaui target awal cabang boccia yang membidik satu medali emas.

“Ini yang terus kita dorong dalam transformasi olahraga nasional. Kita ingin prestasi lahir dari sistem pembinaan yang konsisten, bukan hanya bergantung pada momentum. Ketika atlet yang sudah berprestasi di tingkat dunia kembali mampu meraih emas di Asian Para Games, artinya ada kesinambungan pembinaan yang harus kita jaga dan perkuat. Inilah yang disebut olahraga sebagai investasi untuk prestasi dan kebanggaan bangsa,” kata Menpora Erick.

Meski target tujuh emas telah terlampaui, Menpora Erick menegaskan bahwa perjuangan kontingen Indonesia belum selesai. Masih terdapat sejumlah pertandingan yang berpotensi menambah perolehan medali bagi Merah Putih. Ia juga mengingatkan bahwa pencapaian target bukan alasan untuk cepat berpuas diri, melainkan harus menjadi motivasi tambahan bagi para atlet yang masih berjuang.

“Sejak awal saya menyampaikan keyakinan bahwa kita memiliki peluang untuk melampaui tujuh emas. Alhamdulillah, sekarang sudah terbukti. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini. Masih ada atlet-atlet kita yang berjuang dan memiliki peluang untuk menambah emas. Kita terus doakan dan dukung agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Setiap kesempatan harus kita perjuangkan sampai akhir,” tegas Menpora Erick.(red/ist)

“Kaji ulang rencana tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan banyak hambatan dan risiko tinggi. Sistem internal koperasi, saya kira ini belum setara dengan perbankan. Koperasi belum siap baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia,” kata Fauzan seperti diberitakan laman Parlementaria, Selasa (20/10/2026).

Menurut Fauzan, penyaluran gaji melalui koperasi berpotensi menambah panjang alur birokrasi pembayaran dari negara kepada pegawai. Ketidakstabilan operasional koperasi juga dikhawatirkan menghambat pencairan gaji yang merupakan hak ASN. “Kesiapan koperasi secara teknis mengelola dana masif milik negara juga masih dipertanyakan,” jelas legislator dari daerah pemilihan NTB II tersebut.

Fauzan juga menyoroti potensi dampak pengalihan penyaluran gaji terhadap likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan perbankan yang selama ini melayani pembayaran gaji ASN. Perubahan mekanisme tersebut perlu memperhitungkan sistem pembayaran otomatis, termasuk cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pinjaman lain yang terhubung dengan rekening pegawai.

Ia menilai sistem perbankan digital yang telah berjalan sebaiknya tetap dipertahankan. Penyaluran gaji ASN tidak sekadar transfer dana, tetapi juga berkaitan dengan validasi data kepegawaian, pemotongan pajak, keamanan transaksi, dan mitigasi risiko.

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengingatkan, setiap perubahan mekanisme pembayaran perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta perlindungan hak pegawai. Karena itu, pemerintah perlu memastikan skema yang dipilih tidak menambah beban administrasi maupun menimbulkan risiko baru dalam pengelolaan keuangan ASN.

Wacana penyaluran gaji ASN melalui koperasi pertama kali mencuat dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kementerian Koperasi kemudian menyatakan bahwa usulan pelibatan koperasi sebagai mitra pembayaran gaji dan pensiun telah diajukan kepada Kementerian Keuangan, tetapi mekanisme dan pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.(red/ist)

Terbaru, publik tengah dihebohkan dengan kasus perundungan di Surabaya yang menyebabkan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun, Z, meninggal dunia. Dua terduga pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih berusia 10 dan 8 tahun.

“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026).

Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut kini ditangani kepolisian sebagai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan anak-anak. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan diduga setelah mengalami kekerasan.

Polisi pun masih mendalami peran masing-masing pihak dengan mempertimbangkan usia anak yang diduga terlibat. Menurut Puan, kasus ini tak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban namun juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan lingkungan sosial dalam melindungi anak yang memiliki keterbatasan fisik dan intelektual. 

“Anak dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan untuk berkomunikasi, meminta pertolongan, atau menjelaskan kekerasan yang dialaminya. Karena itu, perlindungan mereka membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan menilai kasus perundungan di Surabaya tidak cukup diselesaikan melalui penanganan perkara semata. “Perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai pencegahan perundungan, mekanisme pelaporan, pendampingan anak, dan respons cepat ketika ditemukan tanda-tanda kekerasan,” sebut Puan.

Adapun Polrestabes Surabaya menyatakan penanganan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak-anak yang diduga terlibat belum berusia 12 tahun, langkah penanganan selanjutnya memerlukan keputusan bersama dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Puan memandang, pendekatan seperti itu penting untuk memastikan proses hukum mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. “Namun, kehati-hatian dalam menangani anak tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak keluarga korban untuk memperoleh kejelasan atas peristiwa yang merenggut nyawa anak mereka,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Puan lantas mendorong penyidik untuk menjelaskan perkembangan perkara secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. Ia mengatakan, pemeriksaan saksi, hasil forensik, asesmen sosial, dan pendalaman peran setiap anak harus menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.

Di sisi lain, Puan mendorong adanya perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia. Apalagi kasus bullying dengan kekerasan pada anak semakin parah. Selain kasus di Surabaya, belum lama ini juga ramai soal insiden kematian anak sekolah berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga di-bully oleh sejumlah kakak kelasnya.

“Semakin maraknya kasus bullying yang melibatkan kekerasan pada anak menuntut adanya evaluasi kebijakan perlindungan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan bagi penyandang disabilitas sesuai lingkup kewenangannya,” tegas Puan.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong evaluasi terhadap ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, kata Puan, diperlukan pula penguatan pendampingan psikologis dan mekanisme respons cepat di tingkat kelurahan maupun kecamatan. 

“Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah perlu menyampaikan langkah perbaikan beserta target dan jadwal pelaksanaannya,” ujar cucu Bung Karno itu.

Khusus bagi anak penyandang disabilitas, Puan menilai pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. “Keluarga dan pendamping perlu memperoleh informasi mengenai cara mengenali tanda kekerasan, membangun komunikasi yang sesuai, dan mengakses bantuan profesional,” tambahnya.

Sementara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Puan mengingatkan bahwa mereka tetap membutuhkan asesmen profesional untuk memahami kondisi, perilaku, dan kebutuhan pembinaan. “Hasil asesmen harus menjadi dasar intervensi yang sesuai, bukan alasan untuk mengabaikan dampak perbuatannya terhadap korban dan keluarga,” jelas Puan.

Puan pun mengingatkan, keluarga korban juga berhak memperoleh pendampingan yang memadai. “Pemerintah daerah perlu memastikan layanan psikologis, sosial, dan informasi perkembangan perkara dapat diakses tanpa menambah beban keluarga yang sedang berduka,” imbaunya.

Menurut Puan, tragedi di Surabaya dan Pemalang harus menjadi momentum untuk menilai apakah sistem perlindungan anak di Indonesia telah bekerja secara efektif hingga tingkat lingkungan terkecil. Pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa laporan kekerasan dapat ditindaklanjuti, keluarga memperoleh bantuan, dan korban mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan mereka.

“Perlindungan anak tidak cukup diukur dari banyaknya sosialisasi atau keberadaan aturan. Ukurannya adalah kemampuan sistem untuk mencegah kekerasan, merespons laporan secara tepat, mendampingi korban, serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,” urai Puan.

“Banyaknya kasus kematian anak akibat bullying harus menjadi pengingat bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama,” sambungnya.

Puan berharap, tidak ada lagi tragedi bullying pada anak, apalagi sampai menyebabkan kematian. “Peristiwa ini tidak boleh hanya berakhir sebagai perkara yang ditangani, tetapi juga harus menjadi dasar perbaikan nyata dalam perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas,” tutup Puan.(red/ist)

Terkait insiden, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa kebakaran kapal ini. Menhub menginstruksikan koordinasi intensif untuk penanganan yang cepat dan aman.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan rasa prihatin terhadap kejadian ini. Kami terus berkoordinasi untuk penanganan kebakaran dan pengamanan kapal bersama instansi terkait. Alhamdulillah seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat,” tutur Menhub Dudy di Pelabuhan Merak, Banten, (20/10).

Proses penanganan melibatkan sejumlah kapal dan unsur pendukung, antara lain TB Gunung Cipala, TB Avatar Harbour, TB Teluk Jakarta, TB Tirtayasa V, TB Gunung Batur, TB Gunung Santri, KNP 333, KMP Royce 1, KMP Munic 3, KMP SMS Mulawarman, serta unsur Bea Cukai BC 9006. Penanganan ini juga melibatkan petugas gabungan dari berbagai unsur, mulai dari unsur pelabuhan, Basarnas, kepolisian, dan instansi terkait.

Menhub Dudy memastikan proses penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel dan keamanan pelayaran sekitar lokasi kejadian. Sementara untuk penyebab insiden masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait. "Kemenhub terus mendukung proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kejadian. Kami juga siap menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangan kami," lanjutnya.

Pada kesempatan ini Menhub turut memberikan apresiasi atas langkah sigap para petugas di lapangan serta berbagai unsur yang terlibat sehingga proses evakuasi bisa berjalan dengan aman dan lancar.

KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak pada Selasa (20/10) pukul 14.32 WIB. Berdasarkan informasi awal dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak, insiden dilaporkan sekitar pukul 16.15 WIB ketika KMP Batumandi berada di alur masuk penyeberangan Merak.

Kementerian Perhubungan melalui otoritas terkait telah mengoordinasikan pengerahan bantuan dari unsur pelabuhan, kapal tunda, kapal penyeberangan, serta instansi terkait untuk mendukung proses pemadaman dan evakuasi.

Menhub menegaskan penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk menunggu hasil investigasi dan tidak berspekulasi mengenai penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Kita serahkan proses investigasi kepada pihak yang berwenang. Hasil investigasi harus menjadi dasar untuk mengetahui penyebab kejadian secara objektif dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan berjalan dengan baik dan aspek keselamatan menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan insiden dan evaluasi aspek keselamatan pelayaran berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi langkah pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Menhub menekankan bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar keselamatan, kesiapan kapal dan awak, serta pelaksanaan prosedur keselamatan secara konsisten.(red/ist)

Setibanya di Mabesad, Presiden Prabowo disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Presiden kemudian menuju ruang persemayaman tempat jenazah almarhum disemayamkan.

Memasuki ruangan, Presiden berjalan menuju tempat persemayaman dan memberikan penghormatan kepada almarhum. Kepala Negara kemudian mendekat ke jenazah dan memanjatkan doa dalam suasana yang berlangsung khidmat.

Usai memberikan penghormatan, Presiden menghampiri keluarga inti almarhum. Satu per satu anggota keluarga disalami Presiden sebagai ungkapan duka dan empati atas kepergian almarhum.

Presiden selanjutnya turut menyalami sejumlah pelayat yang hadir, baik dari unsur keluarga maupun para pejabat dan tokoh yang datang memberikan penghormatan terakhir. Presiden kemudian duduk bersama para pelayat, di antara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo merupakan salah satu tokoh senior TNI Angkatan Darat. Lulusan Akabri tahun 1970 tersebut pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada 1994–1995 dan kemudian Kepala Staf Angkatan Darat pada Februari 1998 hingga November 1999. Dalam perjalanan kariernya sebagai KSAD, almarhum mengemban jabatan pada masa tiga Presiden, yakni Presiden Soeharto, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid. Almarhum juga pernah menjabat sebagai Anggota Wantimpres pada Januari 2015 hingga 20 Oktober 2019.

Almarhum Subagyo H.S. wafat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 16.20 WIB. Almarhum dikenang sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang mendedikasikan kehidupannya bagi negara, khususnya melalui pengabdian panjang di lingkungan TNI.

Setelah beberapa saat berada di ruang persemayaman, Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu untuk mengikuti rangkaian prosesi berikutnya. Jenazah selanjutnya diturunkan untuk melanjutkan prosesi penghormatan terakhir.

Kehadiran Presiden di Mabesad menjadi penghormatan negara atas dedikasi panjang Jenderal Subagyo H.S. seorang prajurit yang turut mengawal perjalanan bangsa pada masa perubahan.(red/ist)

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait pengangkutan benih lobster. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemantauan selama beberapa hari hingga petugas menghentikan kendaraan pengangkut benih lobster di Jalan Raya Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/10/2026).

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga akhirnya berhasil menghentikan aktivitas pengangkutan benih lobster yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri,” ujar Irhamni dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (19/10/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Daihatsu Gran Max hitam bernomor polisi B 1617 SF yang digunakan untuk mengangkut 12 boks benih lobster dari Pangandaran. Benih tersebut rencananya dibawa ke Tangerang sebagai lokasi transit sebelum diteruskan melalui jalur distribusi berikutnya.

Dua orang yang diamankan, yakni Raffles Valentino Jose Rijal dan Ferdi Avansah, diketahui berasal dari Lampung. Berdasarkan pemeriksaan awal, keduanya diduga bertugas mengambil dan mengangkut benih lobster atas perintah pemodal. Keduanya mengaku tidak mengenal pihak yang menyerahkan benih lobster di wilayah Pangandaran.

Penyidik kini mendalami identitas pemasok, pemodal yang mengendalikan pengiriman, hingga calon pembeli di luar negeri. Berdasarkan keterangan awal, jaringan tersebut diduga memanfaatkan jalur darat menuju Sumatera, kemudian Jambi, sebelum benih lobster diteruskan ke sejumlah negara, antara lain Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam.

“Penyidikan masih terus kami kembangkan untuk mengungkap siapa saja pelaku dan aktor di belakangnya, termasuk pemodal serta pembeli di luar negeri. Tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka lain maupun jaringan yang lebih besar,” tegas Irhamni.

Hasil pemeriksaan sementara juga mengungkap bahwa kedua pelaku mengaku telah melakukan pengiriman benih lobster sebanyak 10 kali dalam tiga bulan terakhir. Pengiriman yang dihentikan di Depok merupakan pengiriman kesepuluh, sedangkan sembilan pengiriman sebelumnya diduga berhasil lolos dari penindakan.

Menurut Irhamni, sembilan pengiriman terdahulu masing-masing diperkirakan mencapai 40 boks. Sementara itu, pengiriman yang berhasil diungkap kali ini berjumlah 12 boks. Setiap boks rata-rata berisi sekitar 6.000 ekor benih lobster dengan harga pasar yang disebut mencapai Rp80.000 per ekor.

Tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan, Bareskrim juga menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut. Penyidik mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terutama untuk mengidentifikasi dan mengejar hasil kejahatan dari sembilan pengiriman sebelumnya.

“Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya di bumi Indonesia. Kami akan menelusuri dan mengejar hasil kejahatan dari sembilan pengiriman sebelumnya melalui penerapan tindak pidana pencucian uang,” kata Irhamni.

Dalam perkara ini, kedua tersangka dijerat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi pengungkapan tersebut. Menurutnya, pemberantasan penyelundupan benih lobster membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar rantai distribusi ilegal dapat diputus.

Pemerintah melalui Satgas BBL memperkuat pengawasan dengan melibatkan Polri, TNI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menelusuri keuntungan yang diperoleh dari praktik penyelundupan.

“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku yang melakukan tindak kejahatan ini. Kami akan terus bekerja, melakukan operasi, dan memperkuat kerja sama seluruh unsur untuk menghentikan penyelundupan benih bening lobster,” ujar Pung.

Benih lobster yang diamankan selanjutnya direncanakan diserahkan kepada KKP untuk dibudidayakan di wilayah Batam. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus mendorong pemanfaatan benih lobster di dalam negeri.

Bareskrim Polri bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus mengembangkan penyidikan, termasuk mengungkap jaringan lintas negara dan menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari penyelundupan sumber daya laut Indonesia.(red/ist)

“Ini peringatan serius, tetapi bukan keputusan final. Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

MSCI menyatakan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI juga menyebut akan meninjau kembali usulannya jika konsultasi menemukan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar. Artinya, masih ada waktu sekitar delapan bulan untuk menunjukkan hasil nyata.

Pembekuan sementara atas kenaikan Foreign Inclusion Factor, jumlah saham, dan penambahan saham baru ke indeks MSCI Indonesia memang berlanjut. Namun, pembekuan itu tidak menurunkan bobot Indonesia di indeks yang sudah ada.

Fundamental Ekonomi Tetap Kokoh

Penilaian MSCI tertuju pada struktur dan tata kelola pasar modal, yaitu transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. MSCI tidak menilai kesehatan makroekonomi.

Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu, fundamental Indonesia masih solid, di mana pertumbuhan ekonomi terjaga, konsumsi domestik kuat, dan basis investor ritel terus meluas. Investor domestik, termasuk dana pensiun dan asuransi, perlu bersikap tenang dan melihat prospek jangka menengah-panjang.

“Meski begitu, kritik MSCI tidak boleh dianggap enteng. Persoalannya bukan kurangnya pengumuman reformasi, melainkan belum terlihatnya penerapan yang konsisten dan penegakan hukum yang nyata,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Ia pun menyodorkan beberapa catatan. Pertama, OJK dan BEI harus menunjukkan penegakan hukum yang terukur. Dugaan perdagangan terkoordinasi perlu ditindak secara transparan, dengan hasil yang bisa diverifikasi publik.

Kedua, keterbukaan struktur kepemilikan harus diimplementasikan secara disiplin. Ini mencakup pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, dan pelaporan High Shareholding Concentration (HSC).

“Ketiga, peta jalan free float minimum 15 persen perlu jadwal pasti dan sanksi yang jelas bagi emiten yang tidak patuh,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jatim IV itu.

Keempat, komunikasi kepada investor global harus intensif. Regulator perlu aktif mengikuti konsultasi MSCI dan menyampaikan data perkembangan reformasi secara berkala.

“Kami akan menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan OJK, BEI, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Kami ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan berbatas waktu, termasuk kesiapan menghadapi arus modal jika usulan ini akhirnya diputuskan,” bebernya.

Perlu diingat, tambahnya, status Standalone Market saat ini juga disandang negara seperti Argentina, Nigeria, dan Ukraina. Tidak ada satu pun negara Asia Pasifik yang berada di kategori itu. Ia menilai, Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, tidak semestinya berada di sana. Namun, reputasi pasar dibangun dengan bukti, bukan dengan pernyataan.

"Kepercayaan investor adalah modal pembangunan. Pasar modal yang transparan dan bersih bukan hanya tuntutan MSCI, melainkan kebutuhan kita sendiri untuk menarik investasi, memperdalam pasar keuangan, dan melindungi investor ritel,” tegasnya.

Amin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama agar pada Juni 2027 Indonesia tetap berada di kelompok Emerging Market, dengan reformasi yang nyata dan berkelanjutan.(red/ist)

Peristiwa tewasnya tiga petugas dan satu relawan itu dalam usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Bromo yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Dini mengungkapkan, di balik peristiwa ini, ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka berangkat untuk membantu menyelamatkan lingkungan dan masyarakat, tetapi harus kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ini sungguh menyakitkan dan menjadi duka Kita bersama.

"Empat nyawa yang hilang tidak boleh dianggap sebagai risiko dalam penanganan bencana. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando, kesiapan peralatan, serta prosedur keselamatan petugas dan relawan di lapangan," tegas Dini Rahmania dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengatakan, pihaknya mendesak instansi terkait mengambil langkah penanganan yang lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi. 

Ia menegaskan, jangan sampai keterbatasan sarana, lemahnya antisipasi, atau keterlambatan penanganan kembali membahayakan mereka yang berada di garis depan. Hal ini berlaku untuk semua penanganan bencana yang ada di Indonesia.

"Saya juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando, pemetaan risiko, dan mekanisme penyelamatan darurat. Jika ditemukan kelalaian dalam penerapan standar keselamatan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas," tandasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan, pemerintah wajib memastikan santunan, pemenuhan hak keluarga korban meninggal dunia, serta perawatan dan pemulihan terbaik bagi korban luka.

"Keberanian petugas atau relawan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan mereka. Mereka berada di garis depan untuk melindungi kita, maka negara harus hadir melindungi mereka.  Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang karena lemahnya kesiapsiagaan dan perlindungan di lapangan," pungkas Dini.

Sebelumnya, empat korban yang tewas atas nama Sukaris, Operator layanan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Balai Besar TNBTS. Hendra Rony Wagiyanata, Petugas Balai Besar TNBTS (meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis karena luka bakar).

Kemudian, Wisnu Yuda Pratama, Petugas sekuriti hotel (Artotel Bromo). Sefriel Ardiansyah, Petugas sekuriti hotel (Artotel Bromo) sekaligus atlet panjat tebing. Selain korban tewas juga ada ada sejumlah korban yang menderita luka bakar. (red/ist)

Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol Adri Irniadi, menjelaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemberantasan narkotika yang dalam beberapa minggu terakhir dilakukan oleh BNN Provinsi bersama Polda di sejumlah kawasan rawan narkoba di Indonesia. Kali ini, operasi menyasar tempat hiburan malam sebagai langkah untuk mengawasi potensi penyalahgunaan narkotika di ruang publik, khususnya etomidate yang marak disalahgunakan melalui rokok elektrik atau vape dan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai karena berisiko membahayakan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut hasil operasi, 13 orang yang terdeteksi positif berdasarkan hasil tes urine, menjalani asesmen oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hasil asesmen menunjukkan bahwa seluruhnya berada dalam kategori penggunaan ringan. Lima orang direkomendasikan menjalani intervensi singkat, tujuh orang mengikuti rehabilitasi rawat jalan, sedangkan satu orang lainnya memerlukan asesmen lanjutan untuk menentukan penanganan yang tepat.

Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menegaskan bahwa penanganan terhadap individu yang terindikasi menggunakan narkotika perlu didasarkan pada hasil asesmen agar layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya BNN untuk memastikan penyalahguna narkotika mendapatkan intervensi dan layanan rehabilitasi secara tepat, sehingga dapat mencegah risiko penggunaan berlanjut sekaligus mendukung proses pemulihan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan humanis BNN yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan peredaran gelap narkotika, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi individu yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Melalui operasi bersama ini, sinergi BNN dan Polri tidak hanya memperkuat upaya penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saja, tetapi juga memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan beriringan dengan langkah penyelamatan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.(red/ist)

Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa penerapan sistem prasmanan memerlukan penyesuaian teknis dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, BGN membuka kesempatan bagi sekolah yang ingin menerapkan sistem tersebut, dengan terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran dan pelatihan.

“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujar Mas Dar pada Jumat (16/10).

Menurutnya, sistem prasmanan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan MBG, termasuk dalam menyesuaikan porsi makanan dengan kebutuhan siswa. Melalui mekanisme ini, setiap siswa tetap memperoleh porsi awal sesuai takaran gizi yang telah ditetapkan, sementara siswa yang masih membutuhkan tambahan makanan dapat mengambil kembali sesuai ketersediaan.

Mas Dar menegaskan, penyesuaian porsi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan standar gizi. Takaran setiap komponen makanan, mulai dari nasi hingga sumber protein, tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar. Setelah semua siswa mendapatkan bagiannya, disiapkan pula makanan tambahan untuk siswa yang masih membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan makan siswa dapat dilayani dengan lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengalaman awal penerapan sistem prasmanan menunjukkan respons yang positif. Meski demikian, BGN tetap melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kebutuhan tenaga pendamping hingga penyesuaian pelayanan berdasarkan jenjang kelas dan karakteristik siswa.

Menurut Mas Dar, kebutuhan siswa sekolah dasar kelas satu tentu berbeda dengan siswa kelas empat. Oleh karena itu, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kemampuan anak dalam mengambil makanan, kebutuhan pendampingan, serta kesiapan guru dan tenaga sekolah.

Selain kesiapan dapur, keterlibatan pihak sekolah juga menjadi faktor penting. Penerapan sistem prasmanan memerlukan dukungan kepala sekolah, guru, dan pemahaman orang tua mengenai aspek edukasi yang menyertainya. Apabila sekolah belum siap menerapkan sistem tersebut, pelayanan MBG tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme penyajian yang telah berjalan.

“Setiap sekolah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan sekolah yang menerapkan prasmanan benar-benar siap. Standarnya harus sama, mulai dari kesiapan pelaksana hingga peralatan yang digunakan, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru,” ungkap Mas Dar.

BGN juga melakukan uji coba di berbagai wilayah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, termasuk Aceh, Palembang, dan Merauke. Uji coba lintas wilayah tersebut bertujuan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul akibat perbedaan kondisi geografis, jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, serta tingkat kesiapan pelaksana di lapangan.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pengembangan sistem prasmanan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, BGN dapat mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian sekaligus menyiapkan langkah mitigasi sebelum penerapan diperluas ke lebih banyak sekolah dan dapur MBG.(red/ist)

SKB tersebut ditandatangani dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Kapolri mengapresiasi langkah Menteri Hukum dalam mendorong sinkronisasi antarlembaga tersebut. Menurutnya, sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang membutuhkan koordinasi agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Menkum bisa membuat sistem peradilan di Indonesia ini lebih efektif, lebih terbuka, dan dapat menjawab serta memberikan kepastian hukum di Indonesia,” ujar Suyudi.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait proses peradilan.

“Apalagi dengan sekarang teknologi informasi yang sangat luar biasa, ini bisa memudahkan masyarakat mengakses sehingga menjadi jawaban bagi masyarakat lebih efektif dan lebih mudah,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, SKB tersebut disusun untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, terutama dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta menangani persoalan yang melibatkan lebih dari satu lembaga.

“Melalui SKB ini, masing-masing lembaga menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, menyamakan pemahaman, mencegah tumpang tindih, dan menangani persoalan lintas lembaga agar sistem peradilan pidana berjalan terpadu, efektif, dan konsisten,” kata Supratman.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antarlembaga tanpa mengganggu independensi masing-masing institusi. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang semakin baik dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Melalui penandatanganan SKB tersebut, sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan antarlembaga diharapkan dapat memperkuat keterpaduan sistem peradilan pidana, sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(red/ist)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pencegahan judi online membutuhkan upaya penegakan hukum yang disertai peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat dan program prioritas Kapolri, khususnya poin ketiga mengenai Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital.

“Sebagaimana dengan program prioritas Quick Wins Kapolri, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk promosi judi online dan tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan dalam waktu singkat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama, mulai dari mengenali modus yang berkembang, melindungi keluarga dari paparan perjudian digital, hingga melaporkan aktivitas yang diduga melanggar hukum,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, promosi perjudian digital dapat membentuk persepsi keliru bahwa judi online merupakan cara mudah untuk memperoleh penghasilan. Padahal, kemenangan sesaat tidak menjamin keuntungan berkelanjutan. Keinginan untuk mengembalikan uang yang hilang akibat kekalahan justru dapat mendorong seseorang terus bermain dan mempertaruhkan dana dalam jumlah lebih besar.

Apabila berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, memicu utang, serta menimbulkan persoalan dalam keluarga. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak menggunakan uang kebutuhan pokok sebagai taruhan dan tidak mengambil keputusan keuangan berdasarkan janji keuntungan yang tidak realistis.

“Jangan sampai tawaran keuntungan instan membuat masyarakat mengabaikan risiko yang dapat muncul di kemudian hari. Kami mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap promosi judi online, tidak mengeklik tautan mencurigakan, serta tidak menyebarluaskan konten yang mengarahkan orang lain ke situs perjudian. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” tegasnya.

Polri juga mengimbau masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan informasi keuangan dengan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. Orang tua dan keluarga diharapkan mendampingi penggunaan internet, khususnya bagi anak dan remaja, serta membangun komunikasi terbuka mengenai risiko perjudian digital. Apabila terdapat anggota keluarga yang mulai kesulitan menghentikan kebiasaan berjudi, pendekatan yang mendukung dan tidak menghakimi dapat menjadi langkah awal untuk membantu mencegah dampak yang lebih luas.

Masyarakat yang menemukan konten atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online dapat melaporkannya melalui kanal resmi yang berwenang. Informasi yang relevan dapat disampaikan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarkan tautan maupun materi promosi perjudian, baik melalui unggahan, komentar, maupun pesan berantai.

Trunoyudo menegaskan, pemberantasan judi online tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya melindungi masyarakat dari risiko kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Keterlibatan masyarakat dalam mengenali modus, mencegah penyebaran promosi, dan menyampaikan laporan menjadi bagian penting dari upaya bersama tersebut.

“Melalui Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung program Kapolri, Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital. Dengan meningkatkan kewaspadaan, tidak memberi ruang bagi promosi perjudian, dan saling mengingatkan mengenai risikonya, kita dapat bersama-sama mencegah dampak judi online dan mendukung terciptanya ruang digital yang lebih aman serta bertanggung jawab,” tutup Trunoyudo.(red/ist)

Minimnya data dan keterbatasan pemantauan justru dapat membuat skala krisis di Papua menjadi tidak terlihat. Dengan bentang wilayah yang sangat luas, akses yang terbatas, serta kapasitas pemantauan dan penanganan yang tidak sebanding dengan luas wilayah terdampak, angka hotspot yang tercatat tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai besarnya kerusakan dan dampak karhutla di Papua.

Temuan WALHI menunjukkan bahwa pada periode Januari-Oktober 2026, sedikitnya 8.324 titik panas tersebar di seluruh wilayah Papua. Dari jumlah tersebut, 1.834 titik berada di kawasan Food Estate, 913 di kawasan kebun tebu atau Energy Estate, 1.221 titik berada di konsesi PBPH, dan 560 titik berada di konsesi perkebunan kelapa sawit. Data tersebut menunjukkan temuan titik panas dominan berada di dalam kawasan yang telah dibebani izin atau dialokasikan untuk proyek pangan dan energi nasional di Papua Selatan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran bukan sekadar persoalan kejadian alam atau praktik masyarakat semata, melainkan berkaitan dengan perubahan tata guna lahan dan ekspansi konsesi serta proyek skala besar.

Berbeda dengan sejumlah kota di Sumatra dan Kalimantan yang memiliki pemantauan kualitas udara secara lebih rutin, informasi kualitas udara di Papua masih sangat terbatas. Data pemantauan kualitas udara yang tersedia melalui platform seperti IQAir belum mencakup secara memadai wilayah-wilayah yang mengalami karhutla, khususnya kawasan terpencil di Papua Selatan, sehingga sulit diketahui secara utuh dan real-time. Data IQAir hanya dapat ditemukan di lima lokasi, yaitu Jayapura, Abepura, Manokwari, Nabire, dan Sorong. Dari kelima lokasi, hanya Sorong yang memiliki data dari bulan September dan konsisten menunjukkan angka di atas 150, yang artinya tidak sehat.

“Ketiadaan data yang memadai bukan berarti ketiadaan korban. Tidak tercatat bukan berarti tidak terdampak. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan, masyarakat adat yang berada di wilayah terpencil, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya berpotensi menanggung dampak asap tanpa tercatat dalam sistem kesehatan secara memadai. Situasi ini harus menjadi peringatan keras. Ketika Sumatra dan Kalimantan menghadapi krisis asap dengan jutaan orang terdampak, Papua justru sedang menghadapi ancaman serupa ketika hutan alamnya terus dibuka untuk proyek berskala besar,” ujar Dana Prima Tarigan, Kepala Divisi Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI.

Negara harus bertanggung jawab atas keselamatan warga dan keberlanjutan ekologis Papua. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi mencakup pencegahan, pembukaan data secara transparan, investigasi sumber kebakaran, penegakan hukum terhadap korporasi, pemulihan ekosistem, pemantauan kesehatan masyarakat, serta pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak. Korporasi juga tidak boleh berlindung di balik narasi bahwa kebakaran merupakan bencana alam atau kesalahan masyarakat. Korporasi yang terlibat karhutla harus dikenai sanksi administratif, perdata maupun pidana, termasuk pencabutan izin dan kewajiban pemulihan ekologis serta pemulihan kerugian masyarakat.

“Yang lebih penting, pemerintah harus menghentikan paradigma pembangunan yang menjadikan Papua sebagai ruang ekspansi baru. Tidak masuk akal menyebut Papua sebagai benteng iklim sekaligus membuka jutaan hektare hutan untuk proyek pangan, perkebunan, kehutanan, dan energi. Ekspansi semacam ini berisiko memperbesar deforestasi, fragmentasi habitat, emisi karbon, konflik agraria dan kerentanan terhadap kebakaran,” tegas Dana.

WALHI menegaskan bahwa pemerintah harus berhenti menempatkan masyarakat adat Papua sebagai hambatan pembangunan. Mereka justru merupakan penjaga hutan dan pengetahuan ekologis yang telah hidup jauh sebelum berbagai proyek pembangunan hadir. Karena itu, penyelesaian krisis ekologis Papua harus dimulai dengan mengembalikan dan menjamin hak masyarakat adat atas wilayah adat dan menghentikan perampasan ruang hidup mereka.(red/ist)

"Maskapai telah kami imbau untuk melakukan penanganan dengan tepat kepada para penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan," tutur Menhub Dudy di Jakarta, Jumat (16/10).

Penanganan hak penumpang angkutan udara terdampak penutupan Bandara Riyadh mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penumpang Angkutan Udara. "Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi prioritas utama, termasuk kepatuhan terhadap instruksi otoritas bandar udara, otoritas penerbangan, dan pengendali lalu lintas udara," papar Menhub Dudy.

Sejumlah maskapai internasional telah melakukan penyesuaian layanan akibat penutupan bandara Riyadh. Qatar Airways misalnya, telah membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha-Riyadh dan sebaliknya pada 9 hingga 17 Oktober 2026, dengan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Emirates juga membatalkan sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh Sementara itu, sejumlah maskapai lainnya menerapkan penyesuaian koneksi, pengalihan rute, pembatalan penerbangan, atau penghentian sementara layanan menuju Riyadh.

Sementara penerbangan dari/ke Arab Saudi yang dilayani dengan penerbangan reguler langsung (direct flight) oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudia masih berjalan dengan normal. Terkait adanya keterlambatan penerbangan akibat alasan operasional, penumpang dipastikan mendapat penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menhub Dudy mengingatkan adanya kewajiban pemenuhan hak atas pelayanan selama penumpang menunggu keterlambatan atau delay penerbangan. Pelayanan tersebut di antaranya menyediakan akses informasi dan petugas layanan selama penumpang menunggu kepastian penerbangan, melaksanakan pelayanan keterlambatan sesuai kategori dan penyebab gangguan berdasarkan peraturan yang relevan, serta memfasilitasi kebutuhan dasar penumpang sesuai kewajiban pelayanan yang berlaku, termasuk makanan, minuman, atau akomodasi apabila dipersyaratkan.

Petugas perlu mengutamakan penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, anak tanpa pendamping, ibu hamil, dan penumpang yang memerlukan bantuan khusus. Jika terjadi penundaaan berkepanjangan, maka perlu diupayakan akomodasi, transportasi darat, atau kebutuhan tambahan, dengan memperhatikan dasar kewajiban dan kebijakan yang berlaku.

Terkait pengembalian dana (refund) pada penerbangan internasional, masing-masing maskapai memiliki aturan yang bergantung pada kebijakan maskapai serta peraturan hukum negara asal atau negara tujuan penerbangan. Untuk itu, Menhub mengimbau penumpang untuk berkoordinasi dengan maskapai terkait kebijakan ini.

Otoritas Arab Saudi melakukan penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menyusul laporan serangan rudal yang diklaim dilakukan oleh kelompok Houthi. Terkait penutupan ini, Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan informasi dari Otoritas Penerbangan Sipil Arab (GACA) dan dampak insiden keamanan terhadap operasional penerbangan internasional, khususnya penerbangan transit yang terhubung dengan Indonesia. Sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh mengalami pembatalan, penyesuaian rute, maupun pengaturan ulang perjalanan penumpang.(red/ist)

Arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara bertahap. Sebanyak 586 personel kini telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Herry Heryawan menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara pelantikan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026, Jumat (16/10/2026).

“Sebagai tindak lanjut, hari ini kita telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel,” kata Herry.

Menurutnya, penguatan personel tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan negara dalam mengamankan kawasan hutan, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Ia menegaskan, pendidikan yang diselenggarakan Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

Herry mengingatkan bahwa tugas menjaga hutan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, personel Polisi Khusus Kehutanan harus memiliki ketegasan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Integritas adalah harga mati bagi seorang Polisi Khusus Kehutanan. Jangan pernah mau berkompromi dengan para perusak lingkungan, dan jangan sekali-kali menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh negara,” tegasnya.

Dalam pendidikan tersebut, sebanyak 586 personel mendapatkan pembekalan berbagai kemampuan kepolisian, mulai dari deteksi dini, pemolisian masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, hingga penanganan awal tempat kejadian perkara.

Kemampuan itu diharapkan dapat memperkuat pengawasan kawasan hutan, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla.

Herry juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam mendukung tugas perlindungan hutan. Personel Polisi Khusus Kehutanan diminta mampu memanfaatkan drone, analisis citra satelit, pemantauan titik panas, serta sistem informasi intelijen kehutanan.

“Jadilah Polisi Khusus Kehutanan yang responsif, modern, dan adaptif terhadap dinamika era digital,” ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas personel, Herry menegaskan bahwa perlindungan hutan harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Ia meminta Polisi Khusus Kehutanan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, masyarakat adat, hingga kelompok masyarakat peduli api.

“Tugas menjaga hutan dan pencegahan karhutla tidak bisa dilakukan sendirian,” katanya.

Menurut Herry, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini di lapangan, terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan kebakaran maupun ancaman kerusakan ekosistem.

Pendekatan ini sekaligus mencerminkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menempatkan kolaborasi antara aparat dan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan.

Ia berharap seluruh personel yang telah menyelesaikan pendidikan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ketika kembali bertugas di berbagai wilayah Indonesia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri beserta seluruh tenaga pendidik dan instruktur atas pelaksanaan pendidikan yang menjadi bagian dari penguatan kapasitas Polisi Khusus Kehutanan.

“Jadikan pencapaian tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.(red/ist0

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026), Kapolri menyampaikan bahwa dari 97 laporan polisi (LP) terkait karhutla, sebanyak 92 laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses penanganan perkara juga mengarah pada dugaan keterlibatan korporasi yang saat ini masih dalam pemeriksaan.

“Kita lakukan penyelidikan, dari 97 LP, menjadi 92 naik sidik. Kemudian sekarang ini sudah mengerucut pada korporasi yang sedang kita periksa,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mendalami perkara dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Hasil pengusutan tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik setelah proses hukum dan penetapan pihak terkait dilakukan.

“Ya tentunya sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kita tetapkan akan kita ekspos oleh Pak Kabareskrim,” jelasnya.

Penegakan hukum terhadap karhutla menjadi salah satu langkah Polri untuk memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditangani dari sisi pemadaman, tetapi juga melalui pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam perkembangan penanganan perkara hingga 13 Oktober 2026.

Bareskrim Polri juga telah mengungkap penanganan kasus yang melibatkan korporasi dan perorangan, termasuk penetapan sembilan tersangka dalam perkara korporasi serta 223 tersangka dalam perkara perorangan. Penanganan perkara tersebut terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Selain penegakan hukum, Polri terus mengoptimalkan dukungan operasional untuk membantu pemadaman di sejumlah wilayah. 

Kapolri menyebut evaluasi terus dilakukan guna memperkuat langkah penanganan, termasuk dengan mengerahkan personel dan menggunakan peralatan yang dapat menjangkau titik api di medan yang sulit diakses.

“Kita menguatkan operasi di kewilayahan, untuk memadamkan api dengan berbagai cara termasuk penggunaan X-Fire, kemudian dengan menggunakan motor trail, ATV, untuk bisa tembus ke daerah yang menjadi titik api,” ungkapnya.

Pada aspek pencegahan, Polri juga melakukan Langkah mencakup peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), kesiapan personel, penguatan sinergi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Polri juga mendorong langkah yang memperhatikan dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat, termasuk edukasi pencegahan kebakaran, pembentukan kelas aman asap bagi pelajar, dan pendampingan psikologis bagi warga terdampak. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah karhutla, menjaga lingkungan, serta melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Sinergi antara kepolisian, masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran berulang.(red/ist)

Pengangkatan Kristomei Sianturi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, pengangkatan Satyawan Pudyatmoko dan Sriyanto didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Kedua Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah janji jabatan para pejabat yang dilantik. Para pejabat mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Rangkaian acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya.(red/ist)

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan.(red/ist)

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyebut, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, kerap menghadapi persoalan karhutla. Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah antisipasi berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif Fasha dalam keterangannya kepada Parlementaria, Jumat (16/10/2026). 

Selain perencanaan mitigasi, Syarif menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penanganan karhutla berjalan terpadu. Keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian yang menangani kehutanan, perlu diiringi kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah.

Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan jelas, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan maupun kecenderungan saling melempar tanggung jawab antarlembaga.

“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Selain itu, Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi ini juga menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk penggunaan helikopter water bombing. Berdasarkan pengamatannya di daerah pemilihannya, Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pengerahan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, Syarif turut mengingatkan bahwa penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan pendekatan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, strategi pemadaman perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan, disertai upaya pembasahan gambut dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Ia menambahkan, evaluasi penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada proses pemadaman. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemulihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan petugas pemadam, serta aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kebakaran dan kabut asap. “Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” pungkas Syarif.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, proses penanganan perkara dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prosedur hukum dan kebutuhan pembuktian.

“Penyidik terus melakukan pendalaman melalui pengumpulan keterangan, dokumen, dan informasi yang relevan dengan perkara. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dalam proses tersebut, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait, termasuk pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang sedang didalami. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan dokumen yang relevan untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, Polri melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mendukung pengumpulan dan pendalaman informasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kadiv Humas menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi lintas instansi menjadi bagian dari upaya mendukung kelengkapan informasi dan proses pembuktian.

“Polri berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan fakta dan alat bukti, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum,” tutupnya.(red/ist)

Pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/1/III/SPKT.DITKRIMUM/POLDA PAPUA tanggal 13 Maret 2026. Setelah diamankan, keduanya dibawa ke Polda Papua untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran amunisi dan senjata api ilegal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat dijumpai media, Kamis (15/10), menjelaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan pengungkapan jaringan yang telah ditangani dalam beberapa bulan terakhir.

“Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus jaringan peredaran amunisi dan senjata api ilegal yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir,” kata Kasatgas Humas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kasatgas Humas menyampaikan RS telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran amunisi ilegal. Sementara itu, SW masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami kemungkinan keterlibatannya.

“RS telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran amunisi ilegal. Sementara itu, SW masih berstatus sebagai saksi dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik akan mendalami perannya untuk menentukan apakah terdapat keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Penetapan status hukum selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil penyidikan,” ujar Kasatgas Humas.

Berdasarkan hasil penyelidikan, RS diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan distribusi dan penjualan amunisi ilegal serta masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara tersebut. RS dan SW juga diduga memiliki keterkaitan sebagai penghubung dalam jaringan yang dikaitkan dengan SP. Meski demikian, penyidik masih mendalami hubungan masing-masing pihak serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang saat ini menjadi bagian dari proses penyidikan. Barang bukti yang diamankan meliputi:

• 1 butir amunisi kaliber 9 milimeter
• 1 pucuk airsoft gun
• 4 bilah senjata tajam (terdiri dari 2 sangkur dan 2 parang)
• 2 unit laptop atau netbook
• 1 unit tablet
• 15 unit telepon genggam dari berbagai merek (13 unit dalam kondisi aktif/normal dan 2 unit rusak)
• 1 unit proyektor beserta kabel
• 1 unit kamera drone lengkap dengan remote dan baterai
• 1 unit sepeda motor Honda Sonic R150

Seluruh barang bukti tersebut akan diperiksa dan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani, termasuk kemungkinan adanya informasi yang dapat membantu mengungkap hubungan antarpihak dalam jaringan distribusi senjata api dan amunisi ilegal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menjelaskan bahwa pengembangan kasus jaringan distribusi dan peredaran senjata api serta amunisi ilegal di Jayapura telah melibatkan 19 orang dalam tahapan penanganan perkara.

“Dari pengungkapan jaringan peredaran amunisi dan senjata api ilegal di Jayapura, sebanyak 19 orang telah diamankan. Dari jumlah tersebut, dua orang perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan pada Tahap I, 13 orang telah memasuki Tahap II, dan empat orang lainnya masih dalam proses penyidikan,” ungkap Kasatgas Humas.

Rincian pihak-pihak yang telah masuk dalam tahapan penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap I (Penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum):

1. LNR – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
2. BEI – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.

Tahap II (Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum):

1. SP – diduga berperan sebagai pembeli senjata api dan amunisi.
2. OB – diduga berperan sebagai penyumbang dana/pembeli senjata dan amunisi.
3. YP – diduga berperan sebagai penyumbang dana.
4. MKM – diduga berperan sebagai perantara senjata.
5. DK – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
6. KO – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
7. SM – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
8. HM – diduga berperan sebagai penjual amunisi dan magazen.
9. AKW – diduga berperan sebagai penyedia amunisi.
10. NH – diduga berperan sebagai penyumbang dana.
11. HLT – diduga berperan sebagai penyedia amunisi kepada AKW.
12. YK – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
13. AG – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.

Masih dalam tahap penyidikan:

1. YYS alias OS alias K – diduga berperan sebagai penghubung dalam jaringan senjata dan amunisi.
2. IHB alias H – diduga berperan sebagai penghubung dalam jaringan senjata dan amunisi.
3. RS – telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran amunisi ilegal.
4. SW – masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mendalami peran masing-masing pihak, menelusuri hubungan antarpihak, serta mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan jaringan tersebut.

Terkait dugaan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan senjata api dan amunisi tanpa hak, dalam transkrip wawancara disebutkan penerapan Pasal 306 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Penerapan pasal terhadap masing-masing pihak tetap harus disesuaikan dengan status hukum, dugaan perbuatan, dan hasil penyidikan.

Kasatgas Humas menegaskan bahwa pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk menelusuri rantai pasokan serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan menyampaikan informasi yang relevan kepada kepolisian.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus peredaran amunisi dan senjata api ilegal di Tanah Papua kepada kepolisian, khususnya Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz,” ujar Kasatgas Humas.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faisal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal harus dilakukan secara menyeluruh melalui proses penegakan hukum yang profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional, berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Kami mendorong penyidik untuk terus mendalami setiap mata rantai jaringan, sehingga pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam kepemilikan, penyimpanan, penyaluran, maupun transaksi senjata api dan amunisi tanpa hak.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua. Apabila mengetahui informasi mengenai dugaan peredaran senjata api dan amunisi ilegal, segera sampaikan kepada aparat keamanan melalui jalur pelaporan resmi. Setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan identitas pemberi informasi. Pada prinsipnya, kepolisian hadir untuk melindungi masyarakat, dan keberhasilan menjaga keamanan membutuhkan kerja sama antara Polisi dan masyarakat,” ujar Wakaops Damai Cartenz-2026.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polda Papua memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang masih menjalani pemeriksaan.(red/ist)