“Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Galuh, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).

Rieke menilai penguatan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun model tersebut. Rumah sakit dan puskesmas perlu memiliki fasilitas serta layanan yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dan psikososial, termasuk dukungan layanan psikiatri. “Bagaimana kelengkapan rumah sakit dan puskesmasnya harus mempunyai klinik psikiatrik tertentu. Begitu, itu juga menjadi penting,” katanya.

Disamping itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menuturkan  pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara sehingga perlu didukung melalui pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong agar temuan terkait fasilitas dan honorarium pengurus di Yayasan Galuh menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut Komisi XIII DPR RI.

“Karena sebetulnya ini, pada undang-undang dasar menyatakan jelas bahwa seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Anggaran APBN, APBD saya kira kita bisa konstruksikan sama-sama,” jelasnya.

Rieke juga secara khusus mendorong perbaikan infrastruktur Yayasan Galuh sebagai bagian dari langkah konkret penguatan layanan penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Ia berharap dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui program yang melibatkan kementerian terkait, sehingga hasil kunjungan Komisi XIII dapat ditindaklanjuti secara nyata.

“Karena jangan sampai Komisi XIII nyampe sini nggak bawa apa-apa. Jadi setidaknya perbaikan infrastruktur ini bagaimana kalau kita ajukan. Minimal Yayasan Galuh ini habis Komisi XIII datang, bangunannya dibenerin,” pungkas Rieke.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Robert TP Siagian mengungkapkan pelayanan terhadap warga binaan Yayasan Galuh dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta RSUD Jatisampurna. Kerja sama tersebut mencakup layanan kesehatan dan pemeriksaan rutin bagi warga binaan.

“Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Yayasan Galuh merupakan bagian juga bersama Dinas Sosial. Kami melakukan kolaborasi dalam pelayanannya. Di RSUD Jatisampurna ada khusus untuk kesehatan rawat inap pasien jiwa, dan secara rutin setahun sekali warga binaan di Yayasan Galuh diperiksa. Setiap bulan kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan rutin,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Sosial Kota Bekasi terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang tersedia, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga binaan. Pemerintah Kota Bekasi juga tengah memproses pemberian hibah kepada Yayasan Galuh. 

“Minggu depan kami akan menyalurkan bantuan permakanan. Memang dengan segala keterbatasan jumlahnya, mudah-mudahan bisa tercukupi. Tahun ini Pemkot Bekasi juga memberikan hibah yang sedang dalam proses, jumlahnya tidak besar, sebesar Rp130 juta,” tuturnya.

Selain dukungan sosial dan kesehatan, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendataan terhadap warga binaan baru yang belum memiliki atau belum teridentifikasi identitas kependudukannya. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. 

“Apabila ada warga binaan baru yang identitasnya belum teridentifikasi, kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, kecamatan, dan kelurahan untuk melakukan pemeriksaan. Proses-proses bertahap ini yang sedang kami lakukan dengan segala keterbatasan,” imbuhnya. (red/ist)

Pemerintah Kota Bekasi terus memantau perkembangan situasi bersama perangkat daerah dan unsur terkait. Sampai saat ini, kondisi di Kota Bekasi masih aman dan terkendali serta belum terdapat laporan dampak signifikan terhadap masyarakat.

“Warga Bekasi tidak perlu panik. Sampai saat ini situasi masih aman dan terkendali, tidak ada dampak signifikan yang kami terima. Tetapi kita tetap harus waspada dan mengikuti perkembangan informasi dari instansi yang berwenang,” kata Tri di Bekasi, Minggu (6/9/2026).

Tri meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar ruang. Warga juga diimbau menggunakan masker dan kacamata guna menghindari paparan abu secara langsung, khususnya bagi lansia dan anak.

“Sebaiknya kurangi aktifitas diluar jika tidak ada keperluan mendesak, gunakan masker atau kacamata. Dan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah anak-anak, lansia, serta warga yang sensitif terhadap kualitas udara," ungkapnya

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi melalui perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan aktivitas Anak Gunung Krakatau dan potensi dampaknya terhadap wilayah Kota Bekasi.

“Kami terus pantau dan koordinasi dengan instansi terkait. Kalau ada perkembangan yang perlu diketahui masyarakat, akan kami sampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Bekasi. Jadi tetap tenang, tetap waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya,” tutur Tri. (red/ist)

Tri juga mengecek sejumlah lokasi yang sedang menjalani proses renovasi, khususnya di Blok 2 Pasar Baru. Penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Mitra Patriot (PTMP), sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi pasar dan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi pedagang maupun pengunjung.

Tidak hanya melihat kondisi fisik pasar, Tri juga berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sejumlah pedagang menyampaikan keluhan mengenai harga sewa lapak yang dinilai cukup tinggi serta kondisi pengunjung yang masih sepi.

Berdasarkan keluhan yang disampaikan, harga sewa lapak saat ini berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang akan dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama PTMP.

“Penataan pasar harus dilakukan dengan melihat kondisi dan keberlangsungan pedagang. Kita tidak hanya membenahi bangunannya, tetapi juga harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, termasuk soal harga sewa dan aktivitas pengunjung,” ujar Tri.

Tri mengatakan, pemerintah bersama PTMP akan mengkaji berbagai persoalan tersebut secara menyeluruh. Pembahasan lanjutan direncanakan dilakukan pada Senin mendatang agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan tetap memperhatikan kepentingan pedagang.

“Kita akan diskusikan untuk mencari solusi terbaiknya. Targetnya bukan hanya pasar menjadi lebih tertata, tetapi bagaimana pedagang bisa berusaha dengan nyaman dan pengunjung kembali ramai datang ke Pasar Baru,” katanya.

Salah seorang pedagang, Berlan (54), menyampaikan harapannya agar penataan yang dilakukan pemerintah dapat diikuti dengan upaya meningkatkan jumlah pengunjung.

“Kami para pedagang berharap pasar semakin ramai dan kembali laris dagangannya. Kalau tempatnya sudah diperbaiki, kami juga berharap harga sewanya bisa disesuaikan agar tidak terlalu memberatkan pedagang,” ungkap Berlan.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa pembenahan Pasar Baru akan dilakukan secara bertahap. Selain memperbaiki dan menata fasilitas, pemerintah juga perlu mencari strategi agar Pasar Baru kembali menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan yang ramai dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang. (red/ist)

Fenomena ini menandai pergeseran fungsi coffee shop. Tempat ngopi kini telah bermutasi menjadi ruang komunal yang produktif, atau yang populer dengan istilah tempat Work from Cafe (WFC). Keberadaan fasilitas Wi-Fi berkecepatan tinggi, area semi-outdoor yang asri, hingga konsep arsitektur lanskap yang estetis menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung betah berjam-jam.

Perubahan perilaku konsumen ini diakui langsung oleh para pelaku usaha lokal. Pemilik salah satu jaringan kopi estetik di Bekasi mengungkapkan bahwa jam sibuk kedai kopi kini tidak hanya terjadi pada malam hari atau akhir pekan saja.

"Sejak tren bekerja fleksibel meningkat, meja-meja kami justru mulai penuh sejak pagi hari oleh orang-orang yang membawa laptop. Mereka tidak hanya membeli kopi, tetapi juga mencari atmosfer yang tenang dan mendukung kreativitas mereka yang tidak didapatkan di rumah atau kantor konvensional," ujar Rian, pemilik kedai kopi lokal.

Selain kenyamanan ruang, variasi menu juga menjadi strategi utama para pengusaha kopi di Bekasi untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat. Mulai dari kreasi es kopi susu lokal, racikan mocktail kopi yang segar, hingga menu makanan berat bergaya fusion kini dihadirkan untuk memanjakan lidah pengunjung yang kian selektif.

Dengan ekosistem yang terus berkembang ini, industri coffee shop di Bekasi diprediksi akan tetap tumbuh subur. Kehadiran tempat-tempat ngopi ini tidak hanya menggerakkan roda ekonomi kreatif daerah, tetapi juga sukses membentuk budaya baru masyarakat urban Bekasi yang lebih dinamis dan produktif. (red/ist)

Peristiwa tragis ini bermula pada Jumat, 28 Agustus 2026 sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, sang ibu (Enah) berniat menghangatkan nasi, namun kompor tidak kunjung menyala akibat diduga adanya kebocoran gas yang memenuhi ruangan. Ketika kerabat berusaha membantu memperbaiki tabung gas, seketika ledakan hebat satu kali terjadi dan menyambar seluruh anggota keluarga yang terjebak di dalam rumah.

Keluarga korban sekaligus saksi mata yang tinggal bersebelahan langsung mengonfirmasi suara dentuman keras tersebut saat fajar.

"Katanya itu gas ada yang bocor. Dia minta tolong sama mantunya, minta dibenerin. Tiba-tiba satu kali meledak. Pokoknya ngebledug gitu kedengarannya," ujar Tami (55), selaku bibi korban, menceritakan kembali kronologi awal insiden memilukan tersebut kepada pihak media.

Hingga kini, empat korban luka lainnya masih harus menjalani perawatan intensif. Sang ibu dilaporkan dalam kondisi kritis di ruang ICU RSUD Kabupaten Bekasi karena mengalami luka bakar serius.

Sementara itu, jenazah ayah dan anak yang menjadi korban tewas kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum terdekat. Kasus ledakan ini kini tengah ditangani lebih lanjut oleh pihak Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. (red/ist)

Keputusan berani ini diambil menyusul temuan mengejutkan saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan langsung oleh Wali Kota di kawasan Taman Plaza Patriot Chandrabhaga, Kecamatan Bekasi Selatan.

Sidak yang digelar pada Sabtu (22/8/2026) malam tersebut mengungkap adanya puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang nekat berjualan di area fasilitas publik publik yang dilarang.

Ketegangan sempat terjadi ketika beberapa oknum pedagang berdalih telah membayarkan sejumlah uang keamanan dan kebersihan agar bisa menggelar lapak di lokasi ilegal tersebut. Berdasarkan pengakuan para pedagang, dugaan pungli ini diduga kuat melibatkan kelalaian pengawasan dari jajaran aparatur wilayah setempat.

Merespons pelanggaran serius ini, Wali Kota Bekasi langsung mengambil tindakan tegas demi menjaga integritas birokrasi dan kenyamanan masyarakat pengguna ruang terbuka hijau.

"Hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat nantinya akan menjadi dasar utama bagi kami dalam menentukan langkah dan sanksi final selanjutnya. Untuk mempermudah proses investigasi yang berjalan secara intensif, sementara waktu para pejabat terkait kami bebastugaskan terlebih dahulu dari posisinya," tegas Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi, saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemkot Bekasi.

Kelima pejabat yang kini resmi dibebastugaskan sementara dan dipindahkan ke Kantor BKPSDM untuk menjalani pembinaan serta pemeriksaan menyeluruh meliputi Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya, Lurah Kayuringin Jaya Ricky Suhendar, Kepala UPTD GOR Yudi, Kepala UPTD Kebersihan Protokol Irwan Sukirno, serta Komandan Regu Satpol PP Kota Bekasi Aslim Khoil.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa penonaktifan ini bukanlah vonis sanksi final, melainkan prosedur wajib agar Inspektorat dapat mengusut tuntas tingkat tanggung jawab dan unsur kelalaian dari masing-masing instansi terkait.

Di sisi lain, Pemkot tetap mengizinkan para PKL untuk mencari nafkah, asalkan menempati zona-zona perdagangan resmi yang telah disediakan agar tidak mengganggu ketertiban umum. (red/ist)

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mengatakan sumur satelit di desa terdampak dapat menjadi sumber air permanen.

"Kalau setiap desa yang wilayahnya kekurangan air paling tidak memiliki satu sumur satelit, ini bisa menjadi solusi permanen dan persoalan kekeringan sedikit demi sedikit bisa kita atasi," ujarnya.

Endin menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peresmian Jembatan Perintis Garuda dan sarana sumber air bersih di Desa Ridomanah. Peresmian tersebut dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kecamatan Cibarusah.

Menurut Endin, distribusi air menggunakan tangki masih menjadi langkah pemerintah daerah membantu warga menghadapi krisis air bersih.

"Kalau sekarang yang bisa kita lakukan masih distribusi air bersih menggunakan tangki, masyarakat juga sudah terbiasa menyiapkan galon, ember dan sebagainya. Dengan adanya sumur satelit, kami berharap ke depan tidak ada lagi antrean seperti itu," tuturnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mencatat kekeringan terjadi di 172 titik pada 32 desa di 11 kecamatan. Krisis air tersebut berdampak terhadap 18.801 kepala keluarga atau sekitar 57.639 jiwa di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

Kekeringan juga berdampak terhadap 1.827 hektare lahan pertanian yang tersebar di 45 desa pada 15 kecamatan. Wilayah terdampak terparah berada di Kecamatan Cibarusah dengan 53 titik dan Bojongmangu sebanyak 42 titik.

Dampak berikutnya tercatat di Serang Baru 36 titik, Cikarang Selatan tujuh titik, dan Cikarang Pusat satu titik. Sementara wilayah utara terdampak meliputi Babelan 10 titik, Tarumajaya dua titik, Sukatani delapan titik, dan Pebayuran sembilan titik.

Dampak lainnya terdapat di Sukawangi satu titik dan Cabangbungin satu titik, sehingga distribusi air terus dilakukan. Hingga (13/8/2026), Pemkab Bekasi bersama berbagai pihak telah menyalurkan sedikitnya 5.095.300 liter air bersih kepada warga terdampak. (red/ist)

Langkah tegas ini sempat diwarnai aksi adu mulut antara petugas dan para pedagang. Sejumlah oknum PKL melayangkan protes keras karena merasa sudah membayar uang koordinasi kepada pihak tertentu agar bisa berjualan. 

Namun, pemerintah daerah menyatakan tidak pernah memberikan izin resmi berjualan di zona steril olahraga tersebut.

Di tengah situasi yang memanas, Tri Adhianto dengan nada bicara yang tegas langsung meredam perdebatan di lokasi kejadian. Beliau menekankan bahwa aturan tata ruang kota tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun.

"Angkat aja angkat! Cepat angkat aja! Kenapa? Karena nggak ada pengunjung di sini, nggak ada keramaian! Bayar sama siapa? Siapa-siapa yang bayar? Tidak ada hak yang ngatur pemerintah!" tegas Wali Kota Bekasi di hadapan para pedagang yang memprotes penertiban.

Sidak ini sengaja digencarkan demi mempersiapkan kenyamanan fasilitas publik menjelang gelaran besar Festival Olahraga Masyarakat Kota Bekasi (FORKOT) 2026.

Pemkot Bekasi menegaskan tidak melarang aktivitas ekonomi warga. Melalui dinas terkait, para pedagang diarahkan untuk menempati zona kuliner yang legal di sepanjang lorong luar stadion. Langkah relokasi ini diambil agar fungsi utama plaza sebagai tempat olahraga, bermain, dan rekreasi warga tidak terganggu oleh semrawutnya lapak liar. (red/ist)

Berdasarkan data termutakhir yang dirilis posko kedaruratan, sedikitnya 68.577 jiwa atau setara dengan 22.381 kepala keluarga (KK) kini kehilangan akses stabil terhadap air bersih untuk menopang kebutuhan hidup mendasar mereka sehari-hari.

Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, dan Serang Baru menjadi wilayah di zona selatan Bekasi yang menanggung beban penderitaan paling berat. Di Kecamatan Cibarusah sendiri, petaka kekeringan dilaporkan mengunci 60 titik lokasi.

Sumur bor milik warga yang biasanya menjadi andalan kini telah surut total, menyisakan debu gersang dan tanah yang mulai merekah. Aliran Sungai Cipamingkis yang melintasi kawasan tersebut pun terpantau mengering tanpa menyisakan aliran air sama sekali.

Di tengah situasi yang kian pelik, jerit dan keluhan langsung dari masyarakat terdengar makin nyaring. Aminah (44), salah seorang warga di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, membeberkan kepedihan yang harus ia lalui bersama keluarganya demi bertahan di tengah krisis.

"Sudah hampir satu bulan ini sumur di rumah sama sekali tidak keluar air, mas. Untuk memasak, mandi, dan mencuci baju, kami cuma bisa pasrah menunggu kiriman bantuan tangki dari pemerintah," keluh Aminah saat ditemui di tengah antrean jeriken.

"Kalau bantuan terlambat datang, terpaksa kami harus menyisihkan uang belanja untuk membeli air galon isi ulang atau terpaksa berjalan kaki ke kubangan sungai yang masih tersisa, walaupun airnya keruh." Katanya lebih lanjut.

Menanggapi eskalasi bencana ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan status siaga darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menegaskan bahwa seluruh instansi gabungan terus bergerak cepat di lapangan demi menahan dampak buruk kekeringan agar tidak semakin meluas.

"Semua armada tangki dari BPBD, PDAM Tirta Bhagasasi, hingga relawan PMI Pusat terus dikerahkan secara bergiliran ke 192 titik lokasi kejadian," jelas Dodi Supriyadi saat mengonfirmasi pergerakan logistik. 

"Hingga hari ini, total lebih dari 5,7 juta liter air bersih telah disalurkan. Tantangan kami saat ini adalah keterbatasan toren penampung di tingkat RT/RW agar pembagian air bisa berjalan lebih optimal dan merata." Sambung Dodi.

Krisis ini tidak hanya mengancam sektor domestik warga, melainkan juga memukul telak sektor pertanian regional yang mengancam ketahanan pangan. Tercatat, sekitar 1.827 hektare lahan sawah di Kabupaten Bekasi kini mengalami kekeringan ekstrem dan terancam gagal panen (puso) akibat menyusutnya pasokan air irigasi makro.

Sebagai langkah penyelamatan darurat, Pemkab Bekasi mulai memasang puluhan pompa air di sekitar aliran sungai yang masih menyisakan debit air serta berencana mempercepat pembuatan sumur bor satelit baru di titik-titik pemukiman terpadat. Warga di wilayah perkotaan maupun pedesaan pun diimbau kuat untuk terus menghemat penggunaan air baku selama masa paceklik kemarau ini berlangsung. (red/ist)

Mengenakan pakaian adat dan seragam rapi, mereka membuktikan bahwa keterbatasan mental bukan penghalang untuk mencintai tanah air.Menariknya, seluruh petugas upacara—mulai dari komandan, pengibar bendera, hingga pembaca teks Proklamasi—adalah para pasien itu sendiri. 

Mereka yang terlibat merupakan pasien "zona hijau" atau mereka yang kondisinya sudah stabil dan dalam proses pemulihan untuk kembali ke masyarakat. Suasana haru menyeruak saat bendera Merah Putih perlahan dinaikkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan lantang oleh para peserta.

Tentu saja, melatih para penyandang disabilitas mental ini bukan perkara mudah. Dibutuhkan kesabaran ekstra untuk memandu mereka agar bisa berbaris dengan tertib dan menghafal seluruh rangkaian acara tata upacara bendera. 

Faktor emosi dan fokus yang mudah terdistraksi menjadi tantangan terbesar bagi para pendamping panti selama masa persiapan.

Suhartono, Pendiri Yayasan Jamrud Biru, mengungkapkan perjuangan berat sekaligus rasa bangganya saat diwawancarai di lokasi acara.

"Tantangan terbesarnya ada pada ingatan mereka. Kami harus melatih mereka enam kali seminggu karena ingatan mereka sering hilang-timbul. Kadang saat latihan mereka tiba-tiba berhalusinasi atau lupa harus melangkah ke mana. Tapi antusiasme mereka luar biasa, bahkan mereka sampai berebut untuk bisa jadi petugas upacara hari ini. Ini bukti mereka punya semangat pulih yang tinggi." ujarnya.

Bagi pihak yayasan, upacara bendera ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari terapi psikososial. 

Kegiatan ini dirancang untuk melatih kembali daya ingat, konsentrasi, kedisiplinan, serta kemampuan motorik pasien dalam merespons instruksi. 

Suksesnya upacara ini menjadi modal kepercayaan diri yang besar bagi para pasien untuk bersosialisasi kembali. 

Setelah upacara selesai, keceriaan mereka berlanjut dengan mengikuti berbagai lomba khas 17-an, seperti lomba makan kerupuk dan catur, yang disambut dengan gelak tawa bahagia. (red/ist)

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, penundaan pencairan dana tahap kedua ini sedang dalam proses koordinasi dengan pemerintah pusat. Meski demikian, pihak DPMD memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Deddy Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses pencairan. "Untuk DD tahap dua, ada 13 desa yang belum cair. Itu sedang kami koordinasikan dengan pusat," ujar Deddy, Jumat (23/8/2024).

Deddy menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa. "Kami pastikan transparansi Dana Desa. Mulai dari tahap perencanaan, kami awali. Termasuk tata cara penggunaannya, pelaporannya, dan pertanggungjawabannya," tegasnya.

Penundaan pencairan dana desa tahap kedua ini berpotensi mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa yang bersangkutan. Dana Desa sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan langsung dari APBN kepada pemerintah desa.

Masyarakat desa yang terdampak mengharapkan proses pencairan dapat segera terealisasi agar berbagai program pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program lainnya tidak terganggu.

DPMD Kabupaten Bekasi akan terus memantau perkembangan proses pencairan dan berkomitmen memberikan pendampingan kepada desa-desa yang terdampak untuk memastikan penyerapan dana berjalan optimal ketika telah cair nantinya.

Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan pelaksanaan dan pelaporan SPM tahun 2024.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi menempati peringkat kelima untuk kategori kabupaten dalam evaluasi nasional. Nilai 99,43 menunjukkan keberhasilan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, kami meraih prestasi ini. Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemkab Bekasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Ade Kunang.

SPM Awards merupakan penghargaan tahunan Kementerian Dalam Negeri untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang unggul dalam pelayanan publik.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (red)