Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelanggar yang dikenai sanksi tilang. Menurutnya, tujuan utama operasi adalah mendorong perubahan perilaku pengendara agar semakin patuh terhadap aturan dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara mandiri. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan tilang,” kata Aries dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

Ia meminta seluruh personel lalu lintas di tingkat Polda dan Polres menerapkan pendekatan persuasif selama operasi berlangsung. Edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting agar masyarakat memahami aturan lalu lintas serta menyadari risiko dari setiap pelanggaran.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Korlantas Polri akan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas otomotif, hingga pengemudi angkutan umum. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa dan media sosial agar pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan.

Aries mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berawal dari pelanggaran yang dianggap sepele. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan harus tumbuh dari kesadaran setiap pengendara, bukan hanya karena adanya petugas atau operasi kepolisian.

“Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan perilaku masyarakat di jalan raya yang semakin tertib, patuh pada aturan, dan saling menghargai sesama pengguna jalan demi keselamatan jiwa,” ujarnya.

Melalui Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan dan sikap saling menghargai di jalan raya diharapkan menjadi kebiasaan yang terus diterapkan, bahkan setelah operasi berakhir pada 8 November mendatang.(red/ist)

Penindakan tegas tersebut dilakukan penyidik di dua tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di Desa Mekar Sari pada Jumat (23/10/2026).

Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan dua orang tersangka, yaitu SP selaku pemilik tempat pengolahan minyak mentah ilegal dan AT yang menjabat sebagai Manajer PT Ratiga Abdi Meksa.

Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Teddy Ristiawan, mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan para tersangka tergolong sangat kompleks dan terstruktur. Minyak mentah didatangkan dari Musi Banyuasin (Muba) untuk diolah secara tradisional sebelum diproses kembali agar menyerupai produk resmi.

"Selanjutnya BBM itu diduga didistribusikan menggunakan truk tangki milik PT Ratiga Abdi Meksa ke sejumlah perusahaan kontraktor di wilayah Kabupaten Muratara," ujar Kombes Teddy Ristiawan pada Sabtu (24/10/2026).

Pada TKP pertama, penyidik menemukan fasilitas penyulingan tradisional milik tersangka SP. Minyak mentah yang dipasok dari Muba dimasak menggunakan tungku besi untuk menghasilkan bensin, minyak tanah, dan solar. Aktivitas ilegal tanpa izin serta tanpa pengolahan limbah B3 ini diketahui telah beroperasi sejak Januari 2025.

Dari lokasi pertama, polisi mengamankan seorang pekerja berinisial OP beserta barang bukti berupa 13.000 liter minyak mentah, 10.000 liter solar olahan, 2.200 liter bensin, 42 toren plastik, peralatan memasak minyak, mesin pompa, hingga satu unit mobil pikap.

Sementara itu, di TKP kedua yang dikelola oleh PT Ratiga Abdi Meksa di bawah kendali tersangka AT, petugas menemukan lokasi penampungan sekaligus tempat pemrosesan ulang minyak olahan ilegal tersebut.

Di lokasi kedua, penyidik menyita 26.000 liter solar olahan, dua unit truk tangki, bahan bleaching, 25 liter asam sulfat, belasan toren, mixer, mesin penyaring, serta dokumen delivery order (DO) dan surat jalan.

"Modus operandi pada TKP dua ini adalah PT Ratiga Abdi Meksa membeli minyak dari hasil olahan ilegal dari tersangka SP di TKP pertama. Jadi ini suatu rangkaian dari TKP pertama dan kedua," jelas Teddy.

Minyak olahan tersebut dicampur dengan bahan kimia tertentu hingga warna dan tampilannya sangat mirip dengan solar industri asli Pertamina. BBM oplosan itu kemudian diangkut menggunakan truk tangki biru-putih berlogo PT Ratiga Abdi Meksa untuk dipasok ke perusahaan-perusahaan kontraktor.

Penyidikan mengungkapkan bahwa PT Ratiga Abdi Meksa beroperasi secara ilegal tanpa mengantongi izin usaha maupun izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, tersangka SP dijerat Pasal 53 huruf a UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023.

Sedangkan untuk TKP kedua, penyidik menerapkan Pasal 54 juncto Pasal 28 ayat (1) UU Migas serta Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengungkapan ini menjadi gambaran bagaimana aktivitas pengolahan minyak ilegal diduga dilakukan secara berantai, mulai dari pengolahan minyak mentah, pembelian hasil olahan, pemrosesan kembali hingga pendistribusian kepada pengguna akhir," tandas Kombes Teddy Ristiawan.(red/ist)

Berdasarkan hasil penyidikan awal, korban sedang duduk di bagian belakang kios ketika tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang tidak dikenal (OTK). Serangan tersebut diduga dilakukan dari arah samping kiri dan belakang korban hingga menyebabkan dua luka tusuk, masing-masing pada punggung kanan dan perut kiri.

Saat kejadian, kondisi di sekitar lokasi minim pencahayaan akibat pemadaman listrik. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha melakukan perlawanan hingga kedua pelaku melarikan diri. Warga yang mendengar teriakan kemudian mendatangi korban dan membawanya ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat dijumpai media, pada hari Sabtu (24/10), menjelaskan bahwa saat korban tiba di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dekai, sebilah senjata tajam berbentuk menyerupai samurai pendek tanpa gagang masih tertancap di punggung kanan korban.

“Korban mengalami dua luka tusuk, masing-masing pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Saat dibawa ke rumah sakit, senjata tajam yang diduga digunakan pelaku masih tertancap di punggung kanan korban. Korban telah mendapatkan penanganan medis dan saat ini kondisinya sudah stabil, tetapi masih dalam pengawasan tim medis,” jelas Kasatgas Humas.

Setelah menerima laporan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo merespons dengan mendatangi rumah sakit untuk memastikan kondisi korban, kemudian melakukan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP). Personel melakukan penyisiran, memasang garis polisi, mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa temuan yang berkaitan dengan perkara, serta melaksanakan olah TKP guna mendukung proses penyidikan.

Dalam olah TKP tersebut, petugas melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penikaman. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu buah gagang senjata tajam dan sepasang sandal. Temuan tersebut diamankan untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Petugas juga mendalami keterangan saksi serta kondisi di lokasi kejadian guna membantu mengungkap kronologi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, menyampaikan bahwa penyidik telah memperoleh informasi awal mengenai ciri-ciri para pelaku. Berdasarkan pola dan karakteristik aksi, keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.

“Berdasarkan pendalaman awal, kami telah memperoleh informasi mengenai ciri-ciri para pelaku yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan. Kami bersama Polres Yahukimo terus melakukan penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku,” ujar Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 menambahkan, setiap tindak pidana dan aksi kekerasan akan ditindaklanjuti melalui proses hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Menurutnya, dukungan masyarakat dibutuhkan untuk membantu penyidik memperoleh informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

“Dalam kejadian ini, korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai tenaga honorer di bagian Radiologi RSUD Dekai. Kami menilai aksi kekerasan seperti ini merupakan bentuk teror terhadap masyarakat sipil. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus ini,” tegas Kasatgas Humas.

Perkara penganiayaan berat tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/X/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua tanggal 23 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dan sangkaan subsidair Pasal 468 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap mengacu pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan kasus penikaman tersebut akan dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap tindak kekerasan terhadap masyarakat harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum. Kami mendukung proses penyelidikan agar perkara ini dapat diungkap berdasarkan bukti dan fakta yang terverifikasi,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada kepolisian.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Setiap informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pemberi informasi,” ujar Wakaops.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri, serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Apabila mengetahui informasi terkait kejadian ini maupun dugaan tindak pidana lainnya, segera sampaikan kepada kepolisian. Polri bersama masyarakat berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua,” tutup Kasatgas Humas.

Hingga saat ini, penyidik Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo masih mendalami keterangan saksi dan temuan di lapangan untuk mengungkap identitas serta motif pelaku. Dugaan keterkaitan pelaku dengan kelompok bersenjata juga masih diverifikasi melalui proses penyidikan lebih lanjut.(red/ist)

Penindakan dilakukan secara serentak pada 21 Oktober 2026 di lima lokasi yang tersebar di Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Pengungkapan ini berawal dari pengembangan informasi intelijen serta pemantauan pergerakan jaringan dan logistik yang diduga digunakan untuk memproduksi sabu.

Di sebuah ruko di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, petugas menemukan laboratorium gelap yang diduga digunakan untuk mengolah meth oil atau sabu cair menjadi sabu kristal. Dari lokasi tersebut, petugas menyita 20 drum berisi meth oil, sekitar 500 kilogram sabu kristal, serta sejumlah peralatan produksi.

Secara keseluruhan, barang bukti yang disita dalam operasi tersebut mencapai hampir 1,2 ton bruto. Sebanyak 11 orang yang diamankan terdiri atas dua WNA dan sembilan WNI. Penyidik masih mendalami peran masing-masing serta kemungkinan keterkaitan mereka dengan jaringan narkotika internasional.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bahan narkotika cair tersebut diduga bergerak dari kawasan Asia Tenggara sebelum tiba di Aceh. Tim gabungan kemudian memantau pergerakan sejumlah orang yang diduga terlibat hingga menemukan lokasi yang digunakan sebagai laboratorium gelap.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi kerja sama lintas lembaga dan dukungan masyarakat dalam pengungkapan tersebut.

“Saya ucapkan selamat atas pengungkapan dalam rangka menyelamatkan anak bangsa ini. Polisi dan masyarakat kita berhasil mengungkap jaringan narkoba skala besar,” kata Suyudi di Pidie, Jumat (23/10/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya pemilik ruko, kontrakan, dan rumah sewa, untuk memastikan identitas serta aktivitas penyewa dapat dipertanggungjawabkan.

“ Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya pemilik ruko, kontrakan, atau rumah sewa, agar senantiasa selektif dan memastikan identitas serta aktivitas penyewa dapat dipertanggungjawabkan. Jangan apatis dengan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Penyidik masih mendalami jaringan yang terlibat, mengejar sejumlah pihak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), serta menelusuri dugaan aliran dana hasil kejahatan. Polri bersama instansi terkait juga akan berkoordinasi dengan otoritas luar negeri untuk mengungkap keterkaitan jaringan tersebut.

Kapolri turut mengapresiasi personel Polri, BNN, Bea Cukai, dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Kerja sama lintas negara dinilai penting untuk memutus rantai pasokan narkotika dan mencegah Indonesia digunakan sebagai lokasi produksi maupun jalur distribusi jaringan internasional.(red/ist)

Penyelamatan tersebut melibatkan personel Baharkam Polri dan Polda Kalimantan Tengah bersama dengan tim gabungan. Operasi dipimpin Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto.

Adapun dua orang utan yang diselamatkan. Induk orang utan bernama Gadis, beserta anaknya bernama Garis. Berdasarkan pemeriksaan awal, Gadis merupakan orang utan betina dengan berat sekitar 30,5 kilogram dan perkiraan usia 25 tahun. Adapun Garis, merupakan anak dari diperkirakan berusia sembilan bulan. Kondisi keduanya menjadi perhatian tim gabungan, terutama luka yang dialami induk dan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap anaknya.

Tim medis BKSDA Kalimantan Tengah memberikan penanganan awal terhadap luka jeratan pada pergelangan tangan Gadis. Sementara itu, Garis menjalani observasi dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, termasuk mengevaluasi kemungkinan dampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Setelah evakuasi, penanganan lanjutan kedua orang utan diserahkan kepada BKSDA Kalimantan Tengah untuk proses rehabilitasi dan pemulihan sebelum dititipkan kepada Yayasan OFI. Langkah ini dilakukan agar keduanya memperoleh perawatan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyelamatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk melindungi satwa liar yang menghadapi ancaman di habitatnya.

“Penyelamatan ini menunjukkan pentingnya respons cepat dan sinergi lintas instansi dalam melindungi satwa liar. Kepolisian berkomitmen mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan satwa sekaligus mendorong pencegahan untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap ekosistem satwa liar dan habitatnya,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Trunoyudo, penanganan satwa liar yang terdampak bencana lingkungan membutuhkan kerja sama antara aparat, petugas konservasi, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Selain penyelamatan, pemulihan satwa dan perlindungan habitat juga menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak terhadap keberlangsungan hidup satwa dilindungi.

Upaya tersebut sejalan dengan pendekatan green policing, yakni dukungan kepolisian terhadap perlindungan lingkungan melalui pencegahan, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kepolisian bersama instansi terkait terus mendorong penguatan upaya perlindungan lingkungan dan satwa liar, termasuk melalui kesiapsiagaan penyelamatan serta penanganan satwa yang membutuhkan pertolongan.(red/ist)

Dalam operasi laut gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara, petugas berhasil mengamankan 1.160 kilogram ketamin HCl dari kapal tanker MT Global 168.

Berdasarkan estimasi dalam bahan rilis operasi, barang bukti tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan ketamin. Sementara itu, nilai ekonomis barang bukti diperkirakan mencapai Rp1,856 triliun, meskipun angka tersebut masih perlu dikonfirmasi berdasarkan perhitungan resmi penyidik.

“Barang bukti yang disita hari ini bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa,” ujar Suyudi dalam keterangannya.

Kapolri menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata keseriusan negara dalam menghadapi kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencegah zat berbahaya beredar dan merusak masa depan generasi penerus bangsa.

“Sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan transnasional, pengungkapan yang kita saksikan hari ini merupakan wujud keseriusan aparat TNI, Polri, Bea Cukai, BNN, dan pemerintah daerah,” katanya.

Kapal MT Global 168 Dipantau Sebelum Dicegat

Pengungkapan kasus ini berawal dari analisis intelijen terhadap pergerakan kapal MT Global 168 yang terpantau mencurigakan di kawasan Selat Malaka hingga Laut Andaman. Tim gabungan melakukan pemantauan terhadap pergerakan kapal sebelum menyusun strategi pencegatan.

Kapolri menjelaskan, operasi tersebut dilaksanakan secara senyap melalui koordinasi lintas instansi untuk memastikan penindakan berjalan efektif.

“Langkah strategis ini diwujudkan melalui operasi gabungan atau joint operation secara senyap,” ujar Suyudi.

Pada 20 Oktober 2026, tim gabungan berhasil mencegat kapal tersebut di perairan sekitar Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kapal kemudian dikawal menuju Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh.

Petugas menemukan 58 karung berwarna hijau yang disimpan di ruang pompa kapal. Karung tersebut berisi 1.160 bungkus ketamin HCl dengan berat masing-masing satu kilogram. Hasil pengujian laboratorium memastikan barang bukti tersebut positif mengandung ketamin HCl.

Dalam operasi itu, petugas juga mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan seorang warga negara Taiwan berinisial YCY (42) sebagai tersangka, sedangkan tujuh awak kapal lainnya masih berstatus saksi.

Selain ketamin, petugas menyita satu unit kapal MT Global 168, 14 alat komunikasi, serta sejumlah perlengkapan kapal lainnya.

Kapolri: Tidak Ada Ruang bagi Sindikat Narkotika

Suyudi menegaskan, keberhasilan pengungkapan tersebut harus menjadi pengingat bahwa ancaman narkotika membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Menurutnya, jaringan penyelundupan dapat memanfaatkan jalur laut dan pola pengiriman lintas negara sehingga diperlukan pengawasan serta pertukaran informasi yang kuat antarlembaga.

“Kami tegaskan kembali bahwa seluruh aparat penegak hukum di Indonesia akan terus berdiri di garis terdepan untuk melindungi generasi muda dari sindikat narkotika,” tegasnya.

Kapolri juga mengapresiasi seluruh personel dan instansi yang terlibat dalam operasi gabungan tersebut. Ia menilai sinergi aparat menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak penyelundup sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

“Kecurigaan di lapangan dan kepedulian masyarakat merupakan mata dan telinga yang menjadi bagian dari benteng pertahanan bangsa,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Untuk itu, mari kita rapatkan barisan dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, dan bersih dari narkoba,” kata Suyudi.

Kapolri menegaskan, upaya pemberantasan narkotika akan terus diperkuat melalui penindakan terhadap jaringan pemasok, pengawasan jalur masuk, pencegahan penyalahgunaan, serta kolaborasi bersama masyarakat.

Pengungkapan 1,16 ton ketamin di Sumatera Utara menjadi bagian dari komitmen tersebut, dengan tujuan utama melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga masa depan generasi muda Indonesia.(red/ist)

“"Nah, inilah salah satu strategi para penyelundup selalu merubah-rubah nama kapal ya,” ujar Suyudi dalam konferensi pers di Medan, Jumat (23/10/2026).

Kapolri menjelaskan, kapal tersebut terdeteksi melalui pemantauan terhadap pergerakan mencurigakan di Selat Malaka hingga Laut Andaman. Setelah dilakukan penelusuran, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polri berhasil mengamankan kapal di Perairan Tanjung Balai Asahan.

Kapal yang diamankan diketahui bernama MT Global 168, berjenis tanker dan berbendera Mongolia. Namun, kapal tersebut diketahui berasal dari Malaysia.

Berdasarkan penelusuran identitas, kapal itu memiliki nomor IMO 9078787, MMSI 4576155, dan Call Sign JWM8. Dibangun pada 1993, kapal tersebut tercatat masih aktif beroperasi dan sebelumnya pernah menggunakan nama Sulosio Maru No. 08.

“Jadi benderanya Mongolia, tapi kapalnya dari Malaysia,” kata Kapolri.

Dari sisi spesifikasi, kapal tersebut memiliki panjang sekitar 56,99 hingga 57 meter, lebar 9,02 meter, gross tonnage (GT) 370, serta deadweight tonnage (DWT) di kisaran 726 hingga 776 ton.

Tim gabungan juga telah mengidentifikasi perusahaan yang tercatat sebagai pemilik kapal atau registered owner, yakni Makmur Marine Petroleum.

Kapolri menyebut pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan secara senyap yang melibatkan sejumlah unsur penegak hukum. Upaya ini dilakukan untuk membongkar penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan mencegah peredarannya di Indonesia.(red/ist)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, delapan awak kapal yang diamankan terdiri atas tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA) asal Taiwan. Masing-masing awak kapal memiliki peran berbeda dalam mengoperasikan kapal yang digunakan untuk mengangkut ketamin tersebut.

“Ke-8 awak kapal ini terdiri dari 7 orang warga negara Indonesia ya, dan 1 orang warga negara asing ya, WNA asal Tiongkok, Taiwan. Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengoperasikan kapal,” kata Suyudi dalam konferensi pers di Dermaga Pelabuhan Pelindo Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Suyudi menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan intelijen terhadap anomali rute pergerakan kapal MT Global 168 di Selat Malaka yang melintasi Laut Andaman. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan lintas instansi.

Pada Senin (19/10/2026), tim dari BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri bersiaga di Kuala Tanjung dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018. Intersepsi awalnya direncanakan sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, kapal tersebut akhirnya berhasil diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya, MT Global 168 ditarik menuju Dermaga Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Dari hasil penggeledahan, tim gabungan menemukan 58 karung berisi ketamin HCl dengan berat bruto mencapai 1,16 ton. Petugas juga menyita satu unit kapal MT Global 168 dan 14 unit telepon genggam milik para tersangka yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi.

“Tim gabungan berhasil mengamankan obat keras jenis ketamin HCl. Barang bukti ini ditemukan dalam 58 karung dengan total berat bruto mencapai 1,16 ton,” ungkap Suyudi.

Kapolri memaparkan, berdasarkan asumsi harga pasar gelap sebesar Rp3 juta per gram, nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp3,48 triliun. Penggagalan penyelundupan ini juga diperkirakan menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari risiko penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, negara dan masyarakat diperkirakan dapat menghindari potensi biaya rehabilitasi hingga Rp116 triliun. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi biaya rehabilitasi sebesar Rp20 juta per orang selama enam bulan.

“Angka-angka fantastis ini merupakan bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat internasional terhadap ketahanan nasional kita,” ujar Suyudi.

Ia menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika lintas negara.

“Penyelamatan 5,8 juta jiwa dan pencegahan kerugian hingga ratusan triliun menegaskan bahwa negara selalu hadir, tanggap, dan tidak akan pernah kalah dalam melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman kejahatan internasional,” pungkasnya.(red/ist)

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, AKBP Wahyu Norman H., menjelaskan, petugas awalnya mengamankan tujuh orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menetapkan dua orang berinisial EPPS dan SO sebagai tersangka.

“Petugas mengamankan 1.820 tabung LPG, terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram, baik dalam kondisi berisi maupun kosong,” ujar Wahyu.

Selain ribuan tabung LPG, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa empat unit kendaraan roda empat, 53 selang regulator, dua timbangan digital, serta satu kardus segel tabung LPG berbagai ukuran.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026.

Dari lokasi tersebut, para pelaku diperkirakan mampu memproduksi rata-rata 2.400 tabung LPG ukuran 12 kilogram dan 40 tabung ukuran 50 kilogram setiap bulan.

LPG hasil pemindahan isi tabung secara ilegal tersebut diduga dipasarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, dengan asumsi aktivitas tersebut telah berlangsung selama empat bulan penuh, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp2.149.440.000 atau sekitar Rp2,1 miliar.

Nilai tersebut masih berupa estimasi dan akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, menegaskan bahwa pengungkapan kasus di Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan LPG bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Mohammad Irhamni menyampaikan, secara nasional Dittipidter Bareskrim Polri telah menangani sekitar 777 kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan jumlah tersangka sekitar 600 orang.

“Gas LPG bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi. Seharusnya subsidi ini tepat sasaran, tetapi faktanya masih ada oknum yang menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi,” kata Irhamni.

Ia menambahkan, penyidik juga akan mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang mendukung.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menegaskan Polda Jatim mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Dittipidter Bareskrim Polri terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi.

“Pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi sangat penting karena LPG bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Penyalahgunaan distribusi dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketepatan sasaran program pemerintah,” ujar Abast.

Ia juga mengajak masyarakat turut berperan dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi di lingkungannya.

“Kami mengimbau masyarakat membeli LPG melalui pangkalan resmi dan segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai ketentuan,” pungkas Abast.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing tersangka, asal-usul pasokan LPG, mekanisme pemindahan isi tabung, aliran hasil kejahatan, serta jaringan distribusi yang berkaitan dengan perkara tersebut.(red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, perkara tersebut ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Laporan itu disampaikan oleh Bagas Pangestu selaku kuasa hukum pelapor.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi dan memperjelas rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

“Penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti untuk mendalami perkara ini. Proses penanganan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” jelas Johnny.

Polri menegaskan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana secara profesional dan berdasarkan fakta hukum. Penyidik akan terus mendalami perkara tersebut guna menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai hasil penyidikan.(red/ist)

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menyita sebanyak 1.194 kemasan beras dengan berat total 6.405 kilogram, dengan estimasi nilai Rp155.290.000. Selain itu, penyidik turut menyita satu lini rangkaian mesin rice milling unit yang diperkirakan bernilai Rp1 miliar.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimurlan Chaniago menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi merugikan konsumen.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polisi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen pangan. Kami terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Erdi dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhasto menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari tindak lanjut atas surat Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kapolri tertanggal 15 September 2026 mengenai permasalahan beras fortifikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan penyelidikan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi klaim kandungan gizi pada label kemasannya.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh (PPC) Bapanas yang telah tersertifikasi dan pengujian laboratorium, ditemukan lima merek beras yang mutu serta kandungan gizinya dinyatakan tidak sesuai dengan label kemasan. Kelima merek tersebut adalah Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

"Atas temuan tersebut, Bapanas RI melaporkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Suhasto.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 12 saksi, termasuk pihak pelapor dari Bapanas RI, Direktur PT DTA, Kepala Produksi PT DTA, serta meminta keterangan ahli laboratorium dan ahli perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan hasil pengujian laboratorium, penyidik menyatakan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Perkara tersebut kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Adapun barang bukti yang disita terdiri atas 388 kemasan beras Idola Merah ukuran 5 kilogram, 190 kemasan Idola Hijau ukuran 5 kilogram, 148 kemasan Cantik Manis ukuran 5 kilogram, 380 kemasan Dewa Tunggal Rojo Lele ukuran 5 kilogram, serta 87 kemasan Wijaya Kusuma ukuran 10 kilogram. Penyidik juga menyita satu lini rangkaian mesin produksi beras fortifikasi.

Suhasto menerangkan, lokasi produksi yang menjadi tempat kejadian perkara berada di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dalam proses produksinya, beras jadi ditambahkan kernel sebagai sumber vitamin, melalui tahapan penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu (destoner), pencampuran (blending), penimbangan, hingga penyegelan kemasan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dalam periode April hingga Agustus 2026, perusahaan tersebut diketahui memproduksi beras fortifikasi sekitar 2.500.000 kilogram. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp18.100 hingga Rp27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksi diperkirakan mencapai Rp69.995.000.000.

Suhasto menegaskan, penyidik akan terus mendalami perkara tersebut dan melengkapi alat bukti sesuai prosedur hukum.

"Polisi berkomitmen melindungi konsumen melalui penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pelanggaran di bidang produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi menyesatkan konsumen terkait mutu dan kandungan gizi produk. Penanganan perkara ini akan terus kami dalami dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Penanganan perkara ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan Bareskrim Polri, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap produksi dan peredaran pangan serta memastikan masyarakat memperoleh produk yang sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Bareskrim Polri bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pendalaman dan langkah-langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum guna memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.(red/ist)

Melalui sambungan telepon, Kapolri menyampaikan apresiasi atas dedikasi Iptu Agus dan seluruh personel yang terus berjuang di lapangan untuk mengatasi karhutla. Di tengah beratnya kondisi yang dihadapi, Kapolri juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan agar personel dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Memberikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota di lapangan, khususnya Pak Agus dan rekan-rekan, yang tanpa lelah berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Suyudi, Rabu (21/10/2026).

Kapolri menilai semangat yang ditunjukkan Iptu Agus merupakan bentuk pengabdian tulus dalam menjalankan tugas. Dedikasi personel di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya penanganan karhutla yang membutuhkan tenaga, ketahanan fisik, dan kewaspadaan tinggi.

“Saya sebagai Kapolri, ikut bangga. Anda punya semangat yang luar biasa. Semoga ini menjadi ibadah dan juga tentunya akan membawa perubahan, terutama dalam memadamkan api di sana,” ujarnya.

Dalam percakapan tersebut, Suyudi secara khusus mengingatkan Iptu Agus agar tidak mengabaikan kondisi kesehatannya. Ia meminta agar personel segera mendapatkan penanganan medis apabila kondisi fisik mulai memburuk, sehingga pemulihan dapat dilakukan tanpa menunda-nunda.

“Tapi tetap jaga kesehatan ya Pak ya, itu yang pertama. Kalau Bapak merasa sudah agak berat, jangan sampai terlambat datang ke rumah sakit untuk juga berobat ya,” tutur Suyudi.

Sebelumnya, Iptu M. Agus Setiawan tetap berupaya membantu rekan-rekannya dalam pemadaman karhutla meski mengalami ISPA hingga kehilangan suara. Paparan asap dan panasnya kobaran api menjadi tantangan selama bertugas, terlebih ketika kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan.

Dokter telah merekomendasikan Agus untuk beristirahat selama satu minggu guna memulihkan kondisi kesehatannya. Namun, ia mengaku masih ingin membantu proses pemadaman selama kondisi fisiknya memungkinkan.

“Memang kondisi kesehatan saya sedang kurang baik karena ISPA, bahkan sampai kehilangan suara. Dokter juga sudah menyarankan saya untuk beristirahat selama satu minggu. Namun, selagi masih mampu, saya ingin tetap membantu rekan-rekan dalam upaya pemadaman karhutla,” ujar Agus.

Perhatian Kapolri kepada Iptu Agus menjadi pengingat bahwa pengabdian anggota Polri di lapangan perlu diiringi kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan personel. Dalam penanganan karhutla, semangat menjalankan tugas harus berjalan seiring dengan langkah pencegahan risiko kesehatan akibat paparan asap dan kondisi lingkungan yang berbahaya.

Semangat tersebut juga sejalan dengan komitmen Polisi Bersama Masyarakat, di mana Polri hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus mengedepankan kepedulian terhadap personel yang menjalankan tugas demi kepentingan bersama.(red/ist)

Perkembangan lainnya, berkas perkara tersangka berinisial FH dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 15 Oktober 2026. FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster perkara yang disusun penyidik untuk mengusut kasus PT DSI. Hingga saat ini, berkas perkara dari tiga klaster telah dinyatakan lengkap, sedangkan klaster keempat yang menyasar PT DSI sebagai korporasi masih dalam tahap penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara PT DSI tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian para korban.

“Keberhasilan penanganan perkara PT DSI tidak hanya kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Namun juga hingga sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan. Karena itu, penyidikan kami jalankan beriringan dengan penelusuran aset, mengikuti ke mana pun uang para lender mengalir,” tegas Suhasto.

Ia menambahkan, penyidik juga menelusuri pertanggungjawaban pidana korporasi agar pengusutan perkara tidak hanya berhenti pada pelaku perorangan.

“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar sampai ke aliran uangnya,” lanjutnya.

Besarnya nilai aset yang ditelusuri menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., menjelaskan bahwa penanganan perkara dibagi ke dalam empat klaster dengan penyitaan aset yang melekat pada masing-masing berkas perkara.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing-masing berkas. Jadi kalau publik hanya melihat satu berkas, angkanya tidak akan menggambarkan keseluruhan. Secara total, tracing aset yang telah dilakukan Subdit Perbankan nilainya lebih dari Rp500 miliar, dan itu masih terus kami kembangkan,” ujar Arsal.

Dalam berkas perkara tersangka FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 52 dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Bekasi. Selain itu, terdapat delapan dokumen agunan aset hasil pengalihan piutang (cessie) sebuah BPRS yang berlokasi mulai dari Bekasi hingga Palembang, serta uang tunai hampir Rp5,4 miliar.

Di sisi lain, penyidik mengingatkan para korban agar tetap waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengembalian dana dengan imbalan tertentu. Arsal meminta para lender menyimpan bukti penempatan dana dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami memahami keresahan para lender. Kami minta korban tetap tenang, menyimpan seluruh bukti penempatan dana, dan jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan dana bisa cepat kembali dengan imbalan tertentu. Pengembalian aset hanya melalui mekanisme hukum,” pesan Arsal.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025, sejak 2018 PT DSI telah menghimpun dana dari 23.266 lender dengan akumulasi mencapai Rp11,49 triliun. Sementara itu, per 22 September 2025, dana lender yang belum kembali tercatat lebih dari Rp2,47 triliun milik 11.151 lender.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga tersalur ke proyek fiktif, sedangkan dana yang benar-benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik membagi penanganan ke dalam empat klaster. Klaster pertama menjerat tiga tersangka, yakni TA selaku Direktur Utama, MY selaku pendiri sekaligus mantan direktur dan pemegang saham, serta ARL selaku komisaris. Klaster kedua menjerat satu tersangka, sedangkan klaster ketiga menjerat FH. Berkas perkara dari ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Adapun klaster keempat diarahkan pada pertanggungjawaban pidana PT DSI sebagai korporasi dan masih dalam tahap penyidikan.

Penanganan perkara ini bermula dari tujuh laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak Oktober 2025. Para tersangka dijerat dengan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta tindak pidana pencucian uang.

Bareskrim Polri menyatakan penelusuran aset masih terus dikembangkan seiring proses penyidikan, termasuk terhadap korporasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(red/ist)

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait pengangkutan benih lobster. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemantauan selama beberapa hari hingga petugas menghentikan kendaraan pengangkut benih lobster di Jalan Raya Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/10/2026).

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga akhirnya berhasil menghentikan aktivitas pengangkutan benih lobster yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri,” ujar Irhamni dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (19/10/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Daihatsu Gran Max hitam bernomor polisi B 1617 SF yang digunakan untuk mengangkut 12 boks benih lobster dari Pangandaran. Benih tersebut rencananya dibawa ke Tangerang sebagai lokasi transit sebelum diteruskan melalui jalur distribusi berikutnya.

Dua orang yang diamankan, yakni Raffles Valentino Jose Rijal dan Ferdi Avansah, diketahui berasal dari Lampung. Berdasarkan pemeriksaan awal, keduanya diduga bertugas mengambil dan mengangkut benih lobster atas perintah pemodal. Keduanya mengaku tidak mengenal pihak yang menyerahkan benih lobster di wilayah Pangandaran.

Penyidik kini mendalami identitas pemasok, pemodal yang mengendalikan pengiriman, hingga calon pembeli di luar negeri. Berdasarkan keterangan awal, jaringan tersebut diduga memanfaatkan jalur darat menuju Sumatera, kemudian Jambi, sebelum benih lobster diteruskan ke sejumlah negara, antara lain Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam.

“Penyidikan masih terus kami kembangkan untuk mengungkap siapa saja pelaku dan aktor di belakangnya, termasuk pemodal serta pembeli di luar negeri. Tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka lain maupun jaringan yang lebih besar,” tegas Irhamni.

Hasil pemeriksaan sementara juga mengungkap bahwa kedua pelaku mengaku telah melakukan pengiriman benih lobster sebanyak 10 kali dalam tiga bulan terakhir. Pengiriman yang dihentikan di Depok merupakan pengiriman kesepuluh, sedangkan sembilan pengiriman sebelumnya diduga berhasil lolos dari penindakan.

Menurut Irhamni, sembilan pengiriman terdahulu masing-masing diperkirakan mencapai 40 boks. Sementara itu, pengiriman yang berhasil diungkap kali ini berjumlah 12 boks. Setiap boks rata-rata berisi sekitar 6.000 ekor benih lobster dengan harga pasar yang disebut mencapai Rp80.000 per ekor.

Tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan, Bareskrim juga menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut. Penyidik mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terutama untuk mengidentifikasi dan mengejar hasil kejahatan dari sembilan pengiriman sebelumnya.

“Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya di bumi Indonesia. Kami akan menelusuri dan mengejar hasil kejahatan dari sembilan pengiriman sebelumnya melalui penerapan tindak pidana pencucian uang,” kata Irhamni.

Dalam perkara ini, kedua tersangka dijerat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi pengungkapan tersebut. Menurutnya, pemberantasan penyelundupan benih lobster membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar rantai distribusi ilegal dapat diputus.

Pemerintah melalui Satgas BBL memperkuat pengawasan dengan melibatkan Polri, TNI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menelusuri keuntungan yang diperoleh dari praktik penyelundupan.

“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku yang melakukan tindak kejahatan ini. Kami akan terus bekerja, melakukan operasi, dan memperkuat kerja sama seluruh unsur untuk menghentikan penyelundupan benih bening lobster,” ujar Pung.

Benih lobster yang diamankan selanjutnya direncanakan diserahkan kepada KKP untuk dibudidayakan di wilayah Batam. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus mendorong pemanfaatan benih lobster di dalam negeri.

Bareskrim Polri bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus mengembangkan penyidikan, termasuk mengungkap jaringan lintas negara dan menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari penyelundupan sumber daya laut Indonesia.(red/ist)

Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol Adri Irniadi, menjelaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemberantasan narkotika yang dalam beberapa minggu terakhir dilakukan oleh BNN Provinsi bersama Polda di sejumlah kawasan rawan narkoba di Indonesia. Kali ini, operasi menyasar tempat hiburan malam sebagai langkah untuk mengawasi potensi penyalahgunaan narkotika di ruang publik, khususnya etomidate yang marak disalahgunakan melalui rokok elektrik atau vape dan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai karena berisiko membahayakan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut hasil operasi, 13 orang yang terdeteksi positif berdasarkan hasil tes urine, menjalani asesmen oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hasil asesmen menunjukkan bahwa seluruhnya berada dalam kategori penggunaan ringan. Lima orang direkomendasikan menjalani intervensi singkat, tujuh orang mengikuti rehabilitasi rawat jalan, sedangkan satu orang lainnya memerlukan asesmen lanjutan untuk menentukan penanganan yang tepat.

Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menegaskan bahwa penanganan terhadap individu yang terindikasi menggunakan narkotika perlu didasarkan pada hasil asesmen agar layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya BNN untuk memastikan penyalahguna narkotika mendapatkan intervensi dan layanan rehabilitasi secara tepat, sehingga dapat mencegah risiko penggunaan berlanjut sekaligus mendukung proses pemulihan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan humanis BNN yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan peredaran gelap narkotika, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi individu yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Melalui operasi bersama ini, sinergi BNN dan Polri tidak hanya memperkuat upaya penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saja, tetapi juga memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan beriringan dengan langkah penyelamatan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.(red/ist)

SKB tersebut ditandatangani dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Kapolri mengapresiasi langkah Menteri Hukum dalam mendorong sinkronisasi antarlembaga tersebut. Menurutnya, sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang membutuhkan koordinasi agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Menkum bisa membuat sistem peradilan di Indonesia ini lebih efektif, lebih terbuka, dan dapat menjawab serta memberikan kepastian hukum di Indonesia,” ujar Suyudi.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait proses peradilan.

“Apalagi dengan sekarang teknologi informasi yang sangat luar biasa, ini bisa memudahkan masyarakat mengakses sehingga menjadi jawaban bagi masyarakat lebih efektif dan lebih mudah,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, SKB tersebut disusun untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, terutama dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta menangani persoalan yang melibatkan lebih dari satu lembaga.

“Melalui SKB ini, masing-masing lembaga menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, menyamakan pemahaman, mencegah tumpang tindih, dan menangani persoalan lintas lembaga agar sistem peradilan pidana berjalan terpadu, efektif, dan konsisten,” kata Supratman.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antarlembaga tanpa mengganggu independensi masing-masing institusi. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang semakin baik dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Melalui penandatanganan SKB tersebut, sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan antarlembaga diharapkan dapat memperkuat keterpaduan sistem peradilan pidana, sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(red/ist)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pencegahan judi online membutuhkan upaya penegakan hukum yang disertai peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat dan program prioritas Kapolri, khususnya poin ketiga mengenai Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital.

“Sebagaimana dengan program prioritas Quick Wins Kapolri, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk promosi judi online dan tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan dalam waktu singkat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama, mulai dari mengenali modus yang berkembang, melindungi keluarga dari paparan perjudian digital, hingga melaporkan aktivitas yang diduga melanggar hukum,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, promosi perjudian digital dapat membentuk persepsi keliru bahwa judi online merupakan cara mudah untuk memperoleh penghasilan. Padahal, kemenangan sesaat tidak menjamin keuntungan berkelanjutan. Keinginan untuk mengembalikan uang yang hilang akibat kekalahan justru dapat mendorong seseorang terus bermain dan mempertaruhkan dana dalam jumlah lebih besar.

Apabila berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, memicu utang, serta menimbulkan persoalan dalam keluarga. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak menggunakan uang kebutuhan pokok sebagai taruhan dan tidak mengambil keputusan keuangan berdasarkan janji keuntungan yang tidak realistis.

“Jangan sampai tawaran keuntungan instan membuat masyarakat mengabaikan risiko yang dapat muncul di kemudian hari. Kami mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap promosi judi online, tidak mengeklik tautan mencurigakan, serta tidak menyebarluaskan konten yang mengarahkan orang lain ke situs perjudian. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” tegasnya.

Polri juga mengimbau masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan informasi keuangan dengan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. Orang tua dan keluarga diharapkan mendampingi penggunaan internet, khususnya bagi anak dan remaja, serta membangun komunikasi terbuka mengenai risiko perjudian digital. Apabila terdapat anggota keluarga yang mulai kesulitan menghentikan kebiasaan berjudi, pendekatan yang mendukung dan tidak menghakimi dapat menjadi langkah awal untuk membantu mencegah dampak yang lebih luas.

Masyarakat yang menemukan konten atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online dapat melaporkannya melalui kanal resmi yang berwenang. Informasi yang relevan dapat disampaikan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarkan tautan maupun materi promosi perjudian, baik melalui unggahan, komentar, maupun pesan berantai.

Trunoyudo menegaskan, pemberantasan judi online tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya melindungi masyarakat dari risiko kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Keterlibatan masyarakat dalam mengenali modus, mencegah penyebaran promosi, dan menyampaikan laporan menjadi bagian penting dari upaya bersama tersebut.

“Melalui Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung program Kapolri, Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital. Dengan meningkatkan kewaspadaan, tidak memberi ruang bagi promosi perjudian, dan saling mengingatkan mengenai risikonya, kita dapat bersama-sama mencegah dampak judi online dan mendukung terciptanya ruang digital yang lebih aman serta bertanggung jawab,” tutup Trunoyudo.(red/ist)

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026), Kapolri menyampaikan bahwa dari 97 laporan polisi (LP) terkait karhutla, sebanyak 92 laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses penanganan perkara juga mengarah pada dugaan keterlibatan korporasi yang saat ini masih dalam pemeriksaan.

“Kita lakukan penyelidikan, dari 97 LP, menjadi 92 naik sidik. Kemudian sekarang ini sudah mengerucut pada korporasi yang sedang kita periksa,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mendalami perkara dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Hasil pengusutan tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik setelah proses hukum dan penetapan pihak terkait dilakukan.

“Ya tentunya sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kita tetapkan akan kita ekspos oleh Pak Kabareskrim,” jelasnya.

Penegakan hukum terhadap karhutla menjadi salah satu langkah Polri untuk memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditangani dari sisi pemadaman, tetapi juga melalui pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam perkembangan penanganan perkara hingga 13 Oktober 2026.

Bareskrim Polri juga telah mengungkap penanganan kasus yang melibatkan korporasi dan perorangan, termasuk penetapan sembilan tersangka dalam perkara korporasi serta 223 tersangka dalam perkara perorangan. Penanganan perkara tersebut terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Selain penegakan hukum, Polri terus mengoptimalkan dukungan operasional untuk membantu pemadaman di sejumlah wilayah. 

Kapolri menyebut evaluasi terus dilakukan guna memperkuat langkah penanganan, termasuk dengan mengerahkan personel dan menggunakan peralatan yang dapat menjangkau titik api di medan yang sulit diakses.

“Kita menguatkan operasi di kewilayahan, untuk memadamkan api dengan berbagai cara termasuk penggunaan X-Fire, kemudian dengan menggunakan motor trail, ATV, untuk bisa tembus ke daerah yang menjadi titik api,” ungkapnya.

Pada aspek pencegahan, Polri juga melakukan Langkah mencakup peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), kesiapan personel, penguatan sinergi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Polri juga mendorong langkah yang memperhatikan dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat, termasuk edukasi pencegahan kebakaran, pembentukan kelas aman asap bagi pelajar, dan pendampingan psikologis bagi warga terdampak. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah karhutla, menjaga lingkungan, serta melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Sinergi antara kepolisian, masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran berulang.(red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, proses penanganan perkara dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prosedur hukum dan kebutuhan pembuktian.

“Penyidik terus melakukan pendalaman melalui pengumpulan keterangan, dokumen, dan informasi yang relevan dengan perkara. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dalam proses tersebut, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait, termasuk pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang sedang didalami. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan dokumen yang relevan untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, Polri melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mendukung pengumpulan dan pendalaman informasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kadiv Humas menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi lintas instansi menjadi bagian dari upaya mendukung kelengkapan informasi dan proses pembuktian.

“Polri berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan fakta dan alat bukti, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum,” tutupnya.(red/ist)

Pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/1/III/SPKT.DITKRIMUM/POLDA PAPUA tanggal 13 Maret 2026. Setelah diamankan, keduanya dibawa ke Polda Papua untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran amunisi dan senjata api ilegal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat dijumpai media, Kamis (15/10), menjelaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan pengungkapan jaringan yang telah ditangani dalam beberapa bulan terakhir.

“Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus jaringan peredaran amunisi dan senjata api ilegal yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir,” kata Kasatgas Humas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kasatgas Humas menyampaikan RS telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran amunisi ilegal. Sementara itu, SW masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami kemungkinan keterlibatannya.

“RS telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran amunisi ilegal. Sementara itu, SW masih berstatus sebagai saksi dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik akan mendalami perannya untuk menentukan apakah terdapat keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Penetapan status hukum selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil penyidikan,” ujar Kasatgas Humas.

Berdasarkan hasil penyelidikan, RS diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan distribusi dan penjualan amunisi ilegal serta masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara tersebut. RS dan SW juga diduga memiliki keterkaitan sebagai penghubung dalam jaringan yang dikaitkan dengan SP. Meski demikian, penyidik masih mendalami hubungan masing-masing pihak serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang saat ini menjadi bagian dari proses penyidikan. Barang bukti yang diamankan meliputi:

• 1 butir amunisi kaliber 9 milimeter
• 1 pucuk airsoft gun
• 4 bilah senjata tajam (terdiri dari 2 sangkur dan 2 parang)
• 2 unit laptop atau netbook
• 1 unit tablet
• 15 unit telepon genggam dari berbagai merek (13 unit dalam kondisi aktif/normal dan 2 unit rusak)
• 1 unit proyektor beserta kabel
• 1 unit kamera drone lengkap dengan remote dan baterai
• 1 unit sepeda motor Honda Sonic R150

Seluruh barang bukti tersebut akan diperiksa dan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani, termasuk kemungkinan adanya informasi yang dapat membantu mengungkap hubungan antarpihak dalam jaringan distribusi senjata api dan amunisi ilegal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menjelaskan bahwa pengembangan kasus jaringan distribusi dan peredaran senjata api serta amunisi ilegal di Jayapura telah melibatkan 19 orang dalam tahapan penanganan perkara.

“Dari pengungkapan jaringan peredaran amunisi dan senjata api ilegal di Jayapura, sebanyak 19 orang telah diamankan. Dari jumlah tersebut, dua orang perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan pada Tahap I, 13 orang telah memasuki Tahap II, dan empat orang lainnya masih dalam proses penyidikan,” ungkap Kasatgas Humas.

Rincian pihak-pihak yang telah masuk dalam tahapan penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap I (Penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum):

1. LNR – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
2. BEI – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.

Tahap II (Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum):

1. SP – diduga berperan sebagai pembeli senjata api dan amunisi.
2. OB – diduga berperan sebagai penyumbang dana/pembeli senjata dan amunisi.
3. YP – diduga berperan sebagai penyumbang dana.
4. MKM – diduga berperan sebagai perantara senjata.
5. DK – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
6. KO – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
7. SM – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
8. HM – diduga berperan sebagai penjual amunisi dan magazen.
9. AKW – diduga berperan sebagai penyedia amunisi.
10. NH – diduga berperan sebagai penyumbang dana.
11. HLT – diduga berperan sebagai penyedia amunisi kepada AKW.
12. YK – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.
13. AG – diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.

Masih dalam tahap penyidikan:

1. YYS alias OS alias K – diduga berperan sebagai penghubung dalam jaringan senjata dan amunisi.
2. IHB alias H – diduga berperan sebagai penghubung dalam jaringan senjata dan amunisi.
3. RS – telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran amunisi ilegal.
4. SW – masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mendalami peran masing-masing pihak, menelusuri hubungan antarpihak, serta mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan jaringan tersebut.

Terkait dugaan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan senjata api dan amunisi tanpa hak, dalam transkrip wawancara disebutkan penerapan Pasal 306 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Penerapan pasal terhadap masing-masing pihak tetap harus disesuaikan dengan status hukum, dugaan perbuatan, dan hasil penyidikan.

Kasatgas Humas menegaskan bahwa pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk menelusuri rantai pasokan serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan menyampaikan informasi yang relevan kepada kepolisian.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus peredaran amunisi dan senjata api ilegal di Tanah Papua kepada kepolisian, khususnya Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz,” ujar Kasatgas Humas.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faisal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal harus dilakukan secara menyeluruh melalui proses penegakan hukum yang profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional, berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Kami mendorong penyidik untuk terus mendalami setiap mata rantai jaringan, sehingga pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam kepemilikan, penyimpanan, penyaluran, maupun transaksi senjata api dan amunisi tanpa hak.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua. Apabila mengetahui informasi mengenai dugaan peredaran senjata api dan amunisi ilegal, segera sampaikan kepada aparat keamanan melalui jalur pelaporan resmi. Setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan identitas pemberi informasi. Pada prinsipnya, kepolisian hadir untuk melindungi masyarakat, dan keberhasilan menjaga keamanan membutuhkan kerja sama antara Polisi dan masyarakat,” ujar Wakaops Damai Cartenz-2026.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polda Papua memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang masih menjalani pemeriksaan.(red/ist)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan langkah yang masif dan berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” tegas Kapolri.

Sejak awal Oktober 2026, Polri dibawah Kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama BNN, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengintensifkan operasi di sejumlah kawasan rawan narkoba. Di Jakarta Barat, operasi gabungan pada Jumat (9/10/2026) menyasar Kampung Ambon di Cengkareng dan Kampung Boncos di Palmerah. Sebanyak 24 orang diamankan dalam penindakan tersebut, disertai penyitaan sejumlah barang bukti narkotika dan peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Operasi serupa juga dilakukan di Sumatera Utara dengan menyasar sembilan titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Sebanyak 36 orang diamankan, sementara petugas menyita sekitar 102 gram sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Di Riau, 68 orang turut diamankan dalam operasi di sebuah tempat hiburan malam, dengan 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi zat narkotika berdasarkan hasil tes urine.

Penindakan juga berlangsung di Makassar, Palu, Palembang, dan Palangka Raya. Di kawasan Borta, Kecamatan Tallo, Makassar, sebanyak 104 orang diamankan, termasuk tiga orang yang diduga sebagai bandar. Rangkaian operasi tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menindak pelaku sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkoba di berbagai daerah.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pihak agar peredaran narkotika dapat dicegah dan ruang gerak bandar semakin terbatas,” ujar Suyudi.

Kapolri menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan perlindungan dan keamanan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian. Partisipasi warga diperlukan untuk membantu mencegah peredaran narkoba dan menjaga lingkungan agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat transaksi narkotika.

Dalam penanganannya, Polri juga membedakan pengguna dengan bandar maupun pengedar. Pengguna yang memenuhi ketentuan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan bandar dan pengedar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba, termasuk menelusuri jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika. Melalui penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta keterlibatan masyarakat, upaya pemberantasan diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.(red/ist)

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan, empat tersangka tersebut terdiri dari nakhoda KM Virgo Transport 8 dan tiga pihak dari perusahaan terkait.

"Benar, dalam perkembangan penyidikan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah dilakukan penahanan," kata Trunoyudo.

Trunoyudo menjelaskan, satu tersangka merupakan nakhoda KM Virgo Transport 8, yakni AY. Ia telah ditahan sejak 25 September 2026.

Sementara tiga tersangka lainnya merupakan pihak perusahaan, yakni LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku Manager Operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku General Manager Cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober 2026.

"Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang melihat adanya dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 ayat (3) KUHP, serta ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Jadi, penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang secara langsung mengoperasikan kapal, tetapi juga mendalami keterlibatan pihak perusahaan apabila berdasarkan alat bukti terdapat dugaan penyertaan atau pembantuan dalam terjadinya kecelakaan," jelas Trunoyudo.

Keempat tersangka saat ini ditempatkan di Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Masa penahanan terhadap AY berlangsung pada 25 September hingga 14 Oktober 2026, sedangkan tiga tersangka dari pihak perusahaan ditahan pada 4 hingga 23 Oktober 2026.(red/ist)

Sertijab dipimpin langsung Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat selaku Inspektur Upacara. Kegiatan berlangsung khidmat dengan diikuti para pejabat utama, perwira, dan personel Korbrimob Polri.

Rangkaian upacara diawali dengan pembacaan Keputusan Kapolri, dilanjutkan penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan. Tahapan berikutnya meliputi penandatanganan berita acara serah terima jabatan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan pakta integritas.

Suasana semakin khidmat saat pengambilan sumpah jabatan berlangsung. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan penuh penghormatan, mencerminkan tradisi serta nilai-nilai kedinasan yang melekat dalam setiap pergantian jabatan di Korbrimob Polri.

Dalam upacara tersebut, Kombes Pol. Fajar Dani Susanto bertindak sebagai Komandan Upacara, sementara Kombes Pol. Esty Setyo Nugroho dipercaya sebagai Perwira Upacara.

Sejumlah pejabat utama Korbrimob turut hadir, di antaranya Teknisi KBR Utama Tk. I Korbrimob Polri Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking, Teknisi KBR Utama Tk. I Korbrimob Irjen Pol. Rudy Harianto, Karorenminops Korbrimob Brigjen Pol. Yuri Karsono, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., Danpas Gegana Korbrimob Brigjen Pol. Mulyadi, Danpas Brimob II Korbrimob Brigjen Pol. Heru Novianto, bersama para pejabat serta perwira Korbrimob lainnya.

Dengan resmi menjabat sebagai Wadankorbrimob Polri, Irjen Pol. Victor Alexander Lateka diharapkan dapat memperkuat jajaran pimpinan Korbrimob dalam mendukung pelaksanaan tugas, menjaga kesiapsiagaan personel, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(red/ist)

"Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-menunda penegakan hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis seperti diberitakan kantor berita Antara.

Menurut Budi, KPK mengingatkan Nusron mengenai hal tersebut karena pejabat publik seharusnya menjadi teladan.

"Terlebih, sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara. Salah satunya dengan mendukung proses penegakan hukum," katanya.

Budi mengingatkan Nusron untuk memprioritaskan penjadwalan ulang pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Adapun sebelumnya Nusron absen dari pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 7 Oktober 2026 dengan alasan ada agenda internal kementerian.

"KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Nusron.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.

KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(red/ist/ant)

Dari ratusan kasus tersebut, polisi mengamankan 712 orang yang diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat. Rincian pengungkapan terdiri atas 35 kasus curas dengan 43 tersangka dan 619 kasus curat dengan 669 tersangka.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman kepada warga.

“Selama tiga minggu, Polda Sumut bersama seluruh jajaran berhasil mengungkap 654 kasus curas dan curat dengan 712 tersangka. Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” tuturnya.

Ferry menjelaskan, pengungkapan dilakukan melalui serangkaian langkah kepolisian, mulai dari penyelidikan hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Selain penegakan hukum, jajaran Polda Sumut juga mengintensifkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus menjaga situasi kamtibmas.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan setelah terjadi kejahatan, tetapi juga mengintensifkan patroli sebagai langkah pencegahan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Menurut Ferry, upaya penegakan hukum akan terus diperkuat bersamaan dengan langkah-langkah pencegahan. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan tindak pidana maupun aktivitas yang mencurigakan kepada petugas.

“Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas yang mencurigakan,” katanya.

Ferry menambahkan, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Dengan mengedepankan penegakan hukum, patroli, dan langkah preventif, Polda Sumut berupaya menekan angka kejahatan, khususnya curas dan curat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.(red/ist)

Rangkaian kegiatan tersebut juga diikuti pelaksanaan Korps Raport kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10/2026) malam.

Sebanyak 23 Pati Polri mengikuti Korps Raport kenaikan pangkat. Mereka terdiri atas 7 Pati berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.), 14 Pati berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), dan 2 Pati berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.).

Tujuh Pati yang naik pangkat menjadi Komjen Pol. yakni Sandi Nugroho, Dadang Hartanto, Dedy Kusuma Bakti, Asep Safrudin, Hery Herjawan, Andik Setiyono, dan Rudi Darmoko.

Sementara itu, 14 Pati yang naik pangkat menjadi Irjen Pol. yakni Agus Dwi Hermawan, Putu Putera Sadana, Hendra Kurniawan, Tubagus Ami Prindani, Pasma Royce, Yosi Muhamartha, Deni Dharmapala, Sonny Irawan, Rony Samtana, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Adrianto Jossy Kusumo, Roy Hardi Siahaan, dan Adex Yudiswan.

Adapun dua Pati yang naik pangkat menjadi Brigjen Pol. yakni Anwar Haidar dan M. Darwis Debby Hermawan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan rangkaian mutasi, serah terima jabatan, pelantikan, dan kenaikan pangkat merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus pembinaan karier personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut, terdapat 88 Pati dan Pamen Polri yang mengalami mutasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru.

Pada tingkat Mabes Polri, terdapat sejumlah pergantian jabatan PJU, antara lain Kabaintelkam Polri, Kabareskrim Polri, Kabaharkam Polri, Kalemdiklat Polri, Astamarena Kapolri, Aslog Kapolri, As SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, Kadiv TIK Polri, Kadensus 88 AT Polri, Kadivkum Polri, Kakortastipidkor Polri, serta Koorspripim Polri.

Selain itu, mutasi juga mencakup 19 jabatan Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya, Maluku, Kepri, Riau, NTT, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Bali, Sumbar, Sulsel, Jambi, Gorontalo, Sumut, Sumsel, Sulteng, Sulbar, dan DIY.

Johnny mengatakan Kapolri berharap seluruh personel yang menerima amanah baru maupun kenaikan pangkat dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan lingkungan kerja masing-masing.

“Kapolri berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang telah berjalan, menjaga soliditas organisasi, serta memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujar Johnny.

Menurut Johnny, pergantian jabatan dan kenaikan pangkat tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” katanya.(red/ist)

YYS diamankan sekitar pukul 15.15 WIT setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap perkara jaringan pengadaan senjata dan amunisi yang ditangani sejak Maret 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan YYS diduga memiliki peran sebagai perantara dalam transaksi jual beli senjata dan amunisi.

“YYS merupakan DPO dalam rangkaian pengembangan perkara jaringan senjata dan amunisi di wilayah Jayapura yang ditangani sejak Maret 2026,” ujar Yusuf.

Menurutnya, YYS merupakan residivis perkara narkoba yang sebelumnya menjalani hukuman selama tujuh tahun dan baru selesai menjalani pidana pada awal 2026.

Pengamanan YYS merupakan hasil pengembangan dari 13 orang yang sebelumnya telah diamankan dalam rangkaian perkara jaringan senjata dan amunisi tersebut.

Ketiga belas tersangka tersebut masing-masing berinisial SP, OB, YP, MKM, DK, KO, SM, HM, AKW, NH, HLT, YK, dan AG. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari pembeli, penyumbang dana, penyedia amunisi hingga perantara senjata dan amunisi.

Dari pengembangan perkara, Satgas Damai Cartenz mencatat sejumlah barang bukti yang telah diamankan, di antaranya 298 butir amunisi, empat magazen SS1 panjang, satu magazen SS1 pendek, satu pucuk senjata api rakitan, serta enam pucuk laras senjata api bekas Perang Dunia II dalam kondisi berkarat.

Terhadap YYS, penyidik menerapkan Pasal 306 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penguasaan atau kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya tanpa hak.

Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 12 Maret 2026 di Jalan Pertigaan Lampu Merah Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura. YYS terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Kasatgas Humas menegaskan penyidik masih terus mendalami perkara tersebut. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan jaringan tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Saat ini YYS telah diamankan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, mengatakan penangkapan YYS merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara bertahap.

“Pengamanan terhadap yang bersangkutan merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, penyidik akan mendalami peran dan keterlibatan yang bersangkutan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh,” kata Faizal.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menegaskan pengembangan jaringan senjata dan amunisi masih terus dilakukan.

“Setelah YYS diamankan, penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran yang bersangkutan sebagai bagian dari pengembangan jaringan yang sedang ditangani. Kami memastikan prosesnya dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.

Satgas Damai Cartenz-2026 menegaskan proses penegakan hukum dalam perkara tersebut dilakukan secara terukur dan profesional dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas praduga tak bersalah.(red/ist)

“Saat ini kami sementara sudah menetapkan tersangka nakhodanya dan sudah dilakukan penahanan,” Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol. Kukuh Prabowo kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/09/2026).

Kukuh mengatakan, AY saat ini ditahan di ruang tahanan Polda Kalimantan Selatan.

Dalam perkara tersebut, AY dijerat Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan/atau Pasal 474 ayat (3) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kukuh belum membeberkan secara rinci dugaan perbuatan pidana yang menjadi dasar penetapan AY sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Untuk release resmi nanti menunggu hasil pemeriksaan seluruhnya selesai,” katanya.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/09/2026) sekitar pukul 02.00 Wita. Kapal tersebut berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu (12/09/2026) dengan membawa 243 penumpang.

Penanganan perkara tenggelamnya kapal kemudian dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pelimpahan tersebut merupakan bagian dari keberlanjutan proses penanganan perkara yang sejak awal dilakukan secara terpadu bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Menurutnya, Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan tenggelamnya KM Virgo Transport 8.

Pihak yang diperiksa antara lain nakhoda, anak buah kapal (ABK) yang selamat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dengan melibatkan dan berkoordinasi bersama stakeholder terkait, sehingga setiap fakta yang ditemukan dapat menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk mengungkap secara utuh penyebab tenggelamnya KM Virgo Transport 8 sekaligus memastikan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.(red/ist)

Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan tersebut melibatkan jaringan lintas negara. Sebanyak tujuh orang diamankan, terdiri atas lima warga negara Malaysia, satu warga negara Indonesia, dan satu warga negara Tiongkok.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/9/2026), Eko menjelaskan pengungkapan bermula dari penindakan terhadap lima WNA Malaysia oleh petugas DJBC Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada Jumat (25/9/2026).

Kelima WNA tersebut, yakni Mohammad Zulhusni bin Ab Salin, Nur Aisyah binti Abdullah, Emanuel bin Harry, Prince Alvin Robin, dan Muhammad Adam bin Julle, diduga berperan sebagai kurir.

Saat tiba dari Kuala Lumpur, petugas Bea Cukai menemukan masing-masing dua bungkus serbuk yang diduga Etomidate pada kelima WNA tersebut. Barang tersebut disembunyikan di bagian insole sepatu yang mereka kenakan.

“Secara keseluruhan ditemukan 10 bungkus dengan berat bruto 5 kg. Serbuk tersebut diuji laboratorium oleh Bea Cukai positif mengandung Etomidate,” ujar Eko.

Dari pemeriksaan terhadap para kurir, penyidik memperoleh informasi bahwa mereka diperintah seorang perempuan yang hanya dikenal dengan panggilan “Madam” untuk membawa Etomidate dari Malaysia ke Indonesia. Komunikasi dilakukan melalui aplikasi Telegram.

Sesampainya di Jakarta, para kurir kemudian diarahkan berkumpul di Yello Hotel Harmoni untuk mengumpulkan sepatu berisi Etomidate ke dalam sebuah koper berwarna merah. Koper tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Wu Song, WNA Tiongkok yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus menguasai clandestine lab.

Penyidik kemudian mengembangkan informasi tersebut dan mengamankan Wu Song. Dari tangannya, polisi menemukan kunci sebuah unit apartemen di Mediterania Marina Residence, Jakarta Utara.

Penggeledahan di apartemen tersebut mengungkap sejumlah peralatan dan perlengkapan yang diduga digunakan untuk memproduksi vape mengandung Etomidate. Polisi juga menemukan bahan baku cair, cartridge kosong, kemasan, serta berbagai perlengkapan lainnya.

“Wu Song ini berada di Indonesia sejak 19 September 2026 dan tinggal di unit apartemen tersebut,” kata Eko.

Berdasarkan pemeriksaan, Wu Song mengaku mendapat arahan melalui grup komunikasi bernama “SIGNAL” untuk melakukan pencatatan stok barang yang berada di apartemen. Ia juga mengaku mendapat perintah mengambil Etomidate yang disimpan dalam koper di kawasan Yello Hotel Harmoni pada Jumat (25/9/2026).

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada Minggu (27/9/2026) juga menunjukkan barang tersebut positif mengandung Etomidate.

Penyidik turut mendalami riwayat pengiriman yang dilakukan jaringan tersebut. Dari pemeriksaan, Mohammad Zulhusni bin Ab Salin dan Nur Aisyah binti Abdullah diketahui sebelumnya telah dua kali menerima pekerjaan pengiriman Etomidate.

Pengiriman pertama dilakukan dari Malaysia menuju Tokyo dengan bayaran RM7.000. Pengiriman kedua dilakukan dari Malaysia menuju Indonesia dengan bayaran RM9.000. Sementara Emmanuel bin Harry, Prince Alvin Robin, dan Muhammad Adam bin Julle disebut baru pertama kali menerima pekerjaan dari “Madam”.

Dalam pengembangan lebih lanjut, Wu Song mengaku awalnya datang ke Indonesia pada 19 September 2026 untuk berlibur. Setibanya di Indonesia, ia mengaku dihampiri seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Qing dan menawarkan tempat tinggal gratis di apartemen tersebut.

Wu kemudian tinggal di apartemen itu dan mendapat tugas mencatat stok barang yang tersedia, termasuk jeriken berisi cairan, cartridge kosong, dan berbagai kemasan. Informasi tersebut kemudian dilaporkan melalui grup komunikasi.

“Wu diberi upah 4.000 RM atau sekitar Rp10 juta,” ungkap Eko.

Dari penggeledahan, polisi menemukan sekitar 85.000 mililiter bahan baku cair. Dengan asumsi setiap pod berukuran 2 mililiter, bahan tersebut secara teoritis berpotensi menghasilkan sekitar 42.500 pod.

Berdasarkan asumsi harga jual Rp3 juta per pod, nilai ekonomisnya diperkirakan mencapai Rp127,5 miliar.

“Berdasarkan penghitungan sementara tersebut, barang bukti diperkirakan berkaitan dengan potensi beredarnya sekitar 42.400 pods mengandung Etomidate, dengan estimasi penyelamatan sekitar 21.250 jiwa,” ujar Eko.

Selain Wu Song, polisi mengamankan Satria Surya Sumantri, WNI yang diduga berperan sebagai sopir. Sementara lima WNA Malaysia diduga berperan sebagai kurir.

Bareskrim Polri bersama Bea Cukai masih melakukan pendalaman terhadap jaringan tersebut, termasuk pihak yang disebut menggunakan nama “Madam” dan “Qing”.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polri dan Bea Cukai membongkar jaringan peredaran Etomidate lintas negara sekaligus mencegah produksi dan peredarannya dalam bentuk vape di Indonesia.(red/ist)

Sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi korban sekaligus mendukung proses penanganan perkara, Dirreskrimum PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah mendatangi para korban pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut turut melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial setempat.

Peristiwa yang diduga berkaitan dengan persoalan seragam lurik tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam kunjungan itu, perhatian utama diarahkan pada kondisi psikologis siswa dan upaya pemulihan trauma, termasuk terhadap salah satu korban yang merupakan siswa inklusi.

“Kami hadir untuk memastikan adik-adik korban kekerasan mendapatkan pendampingan dan pemulihan terbaik agar mereka tetap mau bersekolah,” ujar Kombes Pol Ganis.

Selain memberikan pendampingan kepada korban yang telah teridentifikasi, aparat kepolisian juga masih menggali kemungkinan adanya siswa lain yang mengalami kekerasan di lingkungan sekolah tersebut.

Dari informasi sementara yang diperoleh, terdapat siswa yang dilaporkan mengalami luka lebam. Namun, polisi belum menetapkan jumlah keseluruhan korban lantaran proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi masih berlangsung.

Kombes Ganis turut mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Ia mendorong masyarakat berpartisipasi melalui gerakan Raise and Speak Up sebagai salah satu langkah untuk mencegah kekerasan terus berulang.

"Jangan takut melapor agar kami bisa memberikan perlindungan maksimal," ujar Kombes Ganis.

Sementara itu, Kanit PPA Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah menjelaskan bahwa penyidik masih melakukan pengumpulan serta pemeriksaan alat bukti. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menjalani proses visum medis terhadap korban.

Pihak kepolisian juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap kepala sekolah yang dilaporkan dalam perkara tersebut. Pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Semua keterangan dan bukti yang diperoleh akan kami analisis secara mendalam untuk menerapkan pasal perlindungan anak maupun KUHP secara tepat," pungkas Iptu Khusnul.(red/ist)

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik dari Kortastipidkor, Ditreskrimsus Polda Sulsel, dan Satreskrim Polres Gowa melakukan serangkaian penyidikan. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 30 saksi dan empat ahli serta melakukan penggeledahan di empat lokasi.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, penggeledahan dilakukan di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, kediaman HA, serta kediaman RP alias Oma. Setelah rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, penyidik kemudian melakukan gelar perkara sebelum menetapkan HT sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penggeledahan, serta gelar perkara,” jelas Didik dalam konferensi pers di Lobi Mapolda Sulsel, Senin (28/9/2026).

Dalam penyidikan tersebut, terdapat empat rangkaian peristiwa yang didalami penyidik. Pertama, pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan yang berkaitan dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dari PT Royal Persada dan PT Renjana.

Kedua, pengurusan pembukaan gerai Indomaret. Penyidik mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang yang kemudian diduga digunakan untuk pembayaran rumah pribadi dan pembelian satu unit kendaraan Toyota Hiace.

Ketiga, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Royal Spring. Dalam rangkaian ini, penyidik mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan pengadaan enam unit ambulans Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa tahun 2025. Dana tersebut diduga digunakan untuk pembelian rumah di kawasan Royal Spring.

Keempat, penyidik mendalami dugaan permintaan dana sponsor untuk kegiatan Beautiful Malino. Untuk rangkaian ini, proses pendalaman masih dilakukan guna mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang berkaitan.

Dalam proses penyidikan, tim juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang yang disita antara lain satu unit rumah di kawasan Royal Spring, Kabupaten Gowa, senilai sekitar Rp1,4 miliar beserta dokumen kepemilikannya, satu unit rumah di kawasan Waterfront, Kota Makassar, senilai sekitar Rp3,5 miliar beserta dokumen kepemilikan, serta satu unit Toyota Hiace senilai sekitar Rp682 juta.

Terhadap HT, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional. Penyidik juga menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri mengatakan, setelah penetapan tersangka, penyidik telah melakukan sejumlah langkah hukum lanjutan. Di antaranya menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kortastipidkor dan kepada Gubernur terkait penetapan tersangka, serta mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri.

Penyidik juga telah melayangkan surat panggilan kepada HT untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, sejumlah saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara turut dipanggil untuk memberikan keterangan.

“Selanjutnya kami masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang diduga melakukan intervensi, menghalangi, atau merintangi proses penyidikan, termasuk dengan mendatangi maupun memengaruhi saksi-saksi yang akan dimintai keterangan,” ujar Jufri.

Polda Sulsel menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan kemungkinan keterlibatan pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(red/ist)

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan pengamanan NB merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah perkara penembakan di wilayah Yahukimo. Setelah diamankan, NB dibawa ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Pada Selasa, 22 September 2026, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo telah mengamankan seorang pria berinisial NB. Yang bersangkutan diamankan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan penembakan yang terjadi di wilayah Yahukimo. Saat diamankan, petugas juga menemukan tiga butir amunisi kaliber 5,56 mm,” ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (23/9/2026).

Pengamanan tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/24/IV/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua tanggal 27 April 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang diperoleh, NB ditetapkan sebagai tersangka dalam dua aksi penembakan yang terjadi pada 27 April 2026 di wilayah Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Aksi pertama berupa penembakan terhadap mobil Grand Max van warna putih di Jembatan Jalan Kurima, tepatnya di Jembatan Kali Biru, yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang PNS konsultan BPKAD berinisial RK meninggal dunia dengan luka tembak pada bagian leher sebelah kiri. Sementara aksi kedua berupa penembakan terhadap kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna silver yang terjadi di sekitar Jembatan Kali Biru, Jalan Kurima, Distrik Dekai.

Saat diamankan, petugas menemukan tiga butir amunisi kaliber 5,56 mm yang berada di dalam noken milik NB. Barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk untuk mendalami keterkaitannya dengan perkara penembakan yang sedang ditangani. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang ditemukan serta kemungkinan keterkaitan NB dengan perkara penembakan lainnya di wilayah Yahukimo berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai ketentuan hukum.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz dalam bertindak dan berbuat berdasarkan proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penerbitan Daftar Pencarian Orang atau DPO terhadap seseorang sesuai dengan ketentuan hukum,” tambahnya.

Menurutnya, proses penegakan hukum dilakukan secara terukur dan diarahkan kepada pihak-pihak yang berdasarkan proses hukum diduga terlibat dalam tindak pidana.

“Yang kami kejar dan kami buru adalah orang-orang yang memang berdasarkan proses hukum diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini kami lakukan agar penegakan hukum tepat sasaran dan menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam tindak pidana,” tegasnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan.

“Setiap dugaan tindak pidana yang mengakibatkan korban maupun mengancam keselamatan masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui proses hukum. Proses penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.,” tegas Kaops Damai Cartenz-2026.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Apabila masyarakat memiliki informasi terkait kejadian atau aktivitas yang dapat mengganggu keamanan, kami berharap informasi tersebut dapat disampaikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata Wakaops Damai Cartenz-2026.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menyampaikan informasi terkait gangguan keamanan kepada aparat kepolisian dan tidak mengambil tindakan sendiri. (red/ist)

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kombes F sebagai saksi pada hari ini pukul 10.00 WIB.

“Betul, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara F sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan yang sedang dilakukan penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menegaskan, dalam setiap penanganan perkara pidana, Polri berpedoman pada asas _equality before the law_, yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kepangkatan.

“Prinsipnya adalah _equality before the law_. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, status, jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan untuk membedakan proses penegakan hukum,” tegasnya.

Menurut Trunoyudo, penyidik saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Tahapan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pendalaman dokumen maupun alat bukti lain yang relevan, serta pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Sulawesi Utara.

“Penyidik masih bekerja dan mendalami laporan yang disampaikan oleh pelapor. Sejumlah saksi telah diperiksa, dokumen-dokumen juga didalami, dan penyidik telah melakukan pengecekan TKP di wilayah Sulawesi Utara. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan untuk membuat terang suatu perkara dan menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana,” jelasnya.

Selain proses penanganan perkara pidana, Polri juga memastikan terdapat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap anggota yang bersangkutan. Kombes F saat ini ditempatkan di tempat khusus (Patsus) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dalam rangka proses pemeriksaan internal.

“Untuk aspek internal, Divpropam Polri juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan pendalaman. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri terhadap setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Trunoyudo.

Ia menambahkan, penanganan aspek pidana dan pemeriksaan internal merupakan proses yang berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Polri memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh.

“Polri memastikan proses hukum berjalan secara objektif, profesional dan sesuai prosedur. Tidak ada perlakuan yang berbeda karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri,” ujarnya.

Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk menjaga integritas institusi serta memastikan tidak terdapat ruang bagi impunitas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Polri berkomitmen untuk bertindak tegas dan profesional. Tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun demikian, seluruh proses tetap harus berpedoman pada hukum, fakta dan alat bukti yang ada,” pungkasnya. (red/ist)

Korban yang berhasil diidentifikasi merupakan SU salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Arupadhatu 1. Identifikasi dilakukan terhadap jenazah laki-laki tanpa identitas yang sebelumnya ditemukan di perairan Sawang Bengkok, Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kabasarnas Banten Al Amrad dan Lanal Banten.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menjelaskan bahwa proses identifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Banten dengan Biddokkes Polda Bengkulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim DVI.

“Setelah menerima informasi adanya penemuan jenazah di wilayah Pulau Enggano, kami berkoordinasi dengan Polda Bengkulu untuk dilakukan proses identifikasi dan pencocokan dengan data antemortem dari keluarga korban kapal Arupadhatu 1,” ujar Kapolda Banten pada saat Presscon Rabu (23/09).

Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data primer berupa sidik jari, data gigi, dan DNA dari keluarga korban dengan jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh Operasi DVI Pusdokkes Polri, jenazah Mr X tersebut secara genetis teridentifikasi sebagai SU yang merupakan ABK kapal Arupadhatu 1 dan salah satu korban hilang kontak saat kapal tersebut melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau,” jelas Irjen Pol Hengki.

Kapolda Banten menyampaikan bahwa hasil identifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan penanganan para korban kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Sebelumnya, kapal Arupadhatu 1 yang membawa lima jurnalis dan tiga kru bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas erupsi.

Informasi hilangnya kontak dengan kapal tersebut diterima Kapolsek Carita Iptu Supandi pada Selasa, 8 September 2026 pukul 13.55 WIB dari seorang jurnalis Antara Banten. Sejak saat itu, pencarian dilakukan bersama unsur terkait dengan membagi wilayah pencarian ke dalam sejumlah sektor.

Dalam pelaksanaan pencarian hingga hari ke-10, jumlah unsur kapal yang dikerahkan mencapai 24 kapal pada 11 sektor pencarian. Sejumlah benda sempat ditemukan di beberapa lokasi, di antaranya life jacket, pelampung botol, helm plastik, jeriken, terpal, dan galon air.

Sementara itu, Kabasarnas Banten Al Amrad menjelaskan bahwa operasi pencarian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yakni selama tujuh hari dan kemudian dilakukan perpanjangan selama tiga hari berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

“Secara aturan, pencarian kami terlaksana selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, kami lakukan perpanjangan selama tiga hari. Pada pelaksanaan tujuh hari tersebut kami mendapatkan informasi adanya penemuan jenazah pada tanggal 12, kemudian sampai tanggal 14 kami lakukan evaluasi dan kami perpanjang tiga hari,” ujar Al Amrad.

Al Amrad menambahkan, selama pelaksanaan perpanjangan operasi selama tiga hari, tim tidak menemukan tanda-tanda korban lainnya selain sejumlah objek yang sebelumnya telah disampaikan.

“Dari tiga hari pelaksanaan perpanjangan yang kami laksanakan, tidak ada tanda-tanda korban yang kami temukan selain objek-objek yang sudah kami sampaikan pada saat di lapangan. Karena itu, kami melakukan tindak lanjut evakuasi dan penghentian operasi pencarian,” jelasnya.

Terkait jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Al Amrad menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak langsung disampaikan sebagai bagian dari korban kapal Arupadhatu 1 karena masih harus menunggu proses identifikasi secara ilmiah dan pencocokan dengan data keluarga.

“Kenapa tidak disampaikan dari awal? Karena seperti yang tadi disampaikan Kapolda, kita harus menunggu hasil identifikasi lebih lanjut dengan data keluarga. Setelah proses identifikasi dan pencocokan dilakukan, hasilnya dapat kita sampaikan bersama,” ungkapnya.

Setelah operasi pencarian dihentikan, Basarnas tetap melakukan langkah tindak lanjut melalui koordinasi dengan sejumlah Kantor SAR dan unsur terkait di wilayah yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan area pencarian.

“Hingga saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Kantor SAR Bengkulu dan Kantor SAR Lampung untuk wilayah pesisir, termasuk dengan para nelayan yang ada di sekitar wilayah tersebut,” kata Al Amrad.

Menurutnya, koordinasi dan pemantauan juga masih dilakukan oleh unsur SAR di Bengkulu, termasuk penyisiran di sekitar Pulau Enggano berdasarkan informasi yang diterima.

“Untuk wilayah Bengkulu sampai saat ini teman-teman dari tim gabungan masih melakukan penyisiran dengan informasi-informasi yang kami terima. Tindakan yang saat ini kami lakukan adalah koordinasi, termasuk edukasi kepada instansi terkait, nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, termasuk di sekitar Pulau Enggano,” ujarnya.

Al Amrad menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut setelah operasi pencarian resmi dihentikan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan operasi SAR.

Pencarian kapal Arupadhatu 1 melibatkan unsur gabungan dari berbagai instansi dan mencakup wilayah perairan yang luas, mulai dari wilayah Banten, Lampung hingga Bengkulu. Selama pelaksanaan operasi, petugas mengerahkan unsur Alut untuk melakukan penyisiran di sejumlah sektor pencarian.

Polri dan Basarnas juga terus melakukan koordinasi dengan unsur terkait serta masyarakat pesisir untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi berkaitan dengan keberadaan korban maupun objek yang berasal dari kapal Arupadhatu 1. (red/ist)

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Senin (21/9/2026), penyidik mengamankan empat boks plastik berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Tiga boks diamankan dari Kantor Bupati Gowa dan satu boks dari Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik.

“Hari ini, kami melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proses perizinan PBG dan perizinan lainnya,” kata Hernowo, Senin (21/9/2026) malam.

Hernowo menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk membuat perkara tersebut semakin terang. Dalam kegiatan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara.

“Proses penyidikan salah satunya kita lakukan hari ini melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini tujuannya adalah untuk menemukan alat bukti supaya tindak pidana ini semakin terang,” ujarnya.

Penggeledahan dilakukan tim gabungan Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel dan Unit Tipidkor Polresta Gowa. Kegiatan dimulai sekitar pukul 15.57 WITA dan dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Bupati Gowa beserta bagian umum serta Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Hernowo memastikan seluruh proses penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum, termasuk dengan membawa surat perintah dan izin pengadilan. Saat penggeledahan berlangsung, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tidak berada di kedua lokasi tersebut.

“Tim gabungan dari Mabes dan Polda baru dilakukan satu kali ini. (Bupati) tidak ada,” kata Hernowo.

Kapolres Gowa Kombes Pol Muh Yusuf Usman menambahkan, proses penggeledahan sepenuhnya dilakukan oleh Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel. Sementara Polresta Gowa bertugas mengamankan lokasi selama kegiatan berlangsung.

Sehari sebelumnya, Minggu (20/9/2026), penyidik Tipidkor Polda Sulsel juga menyita satu unit kendaraan Toyota Hiace di Dusun Doja, Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kendaraan tersebut diketahui menggunakan dua pelat nomor, yakni DD 7010 HT dan DD 1 SRA.

Penyitaan kendaraan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa.

Dalam perkara tersebut, penyidik sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkimtan Gowa Abdullah Sirajuddin sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Penyidik juga telah memeriksa 58 saksi dalam rangka mendalami perkara.

Selain itu, penyidik tengah menelusuri aliran dana sekitar Rp1,8 miliar serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor PT GMTD di Makassar, untuk menelusuri transaksi pembelian properti senilai sekitar Rp3 miliar.

Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam proses pengurusan PBG, SLF, serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.(red/ist)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua Warga Negara Asing (WNA) masing-masing berasal dari India dan Sri Lanka. Selain itu, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga berperan sebagai pemandu perjalanan juga turut diamankan.

Kasus tersebut terungkap setelah tim Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda NTT menerima informasi terkait rencana keberangkatan dua WNA melalui Pelabuhan Ferry ASDP Bolok, Kabupaten Kupang, menuju Rote Ndao. Informasi itu diterima pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 12.30 WITA.

Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., membenarkan adanya pengungkapan dugaan tindak pidana keimigrasian tersebut.

"Benar, jajaran Ditres PPA dan PPO Polda NTT berkoordinasi dengan Polsek KP3 Laut Bolok berhasil mengamankan dua WNA asal India dan Sri Lanka serta seorang WNI berinisial DEL alias P yang bertindak sebagai pemandu lapangan," ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan bahwa kedua WNA tersebut tidak membawa dokumen keimigrasian dalam bentuk fisik dengan alasan dokumen tersebut telah hilang. Namun, salinan dokumen justru ditemukan tersimpan di telepon seluler milik DEL alias P.

Penyidik juga menemukan adanya komunikasi serta dugaan aliran dana dari seorang penyandang dana berinisial R yang diketahui berdomisili di NTB. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai perjalanan kedua WNA melalui jalur darat dan laut, mulai dari Sape di NTB, Aimere di Flores, Kupang, Rote Ndao, hingga menuju Australia.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara, polisi meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan. DEL alias P kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT.

"Terhitung mulai Senin, 21 September 2026 pukul 00.10 WITA, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka DEL alias P. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan hingga 10 Oktober 2026 di Rutan Dittahti Polda NTT," jelas Kabidhumas.

Sebelum menjalani penahanan, tersangka telah menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan didampingi penasihat hukum. Ia juga menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes RS Bhayangkara Kupang dan dinyatakan dalam kondisi sehat.

Atas perbuatannya, tersangka DEL alias P dijerat dengan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, kedua WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik menggunakan bantuan penerjemah bahasa Inggris untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan penyelundupan manusia lintas negara.

"Polda NTT berkomitmen tegas untuk menindak segala bentuk tindak pidana keimigrasian dan kejahatan perdagangan maupun penyelundupan manusia yang memanfaatkan wilayah NTT sebagai jalur transit ilegal," pungkas Kombes Pol Henry Novika Chandra.(red/ist)

Direktur Reserse PPA/PPO Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujewati, mengatakan penyidik bergerak menindaklanjuti laporan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, perkara ini langsung kami tingkatkan ke tahap penyidikan pada 16 September 2026. Selanjutnya pada 17 September 2026, tersangka BI alias S resmi dilakukan penahanan di Rutan Polda NTB,” kata Ni Made saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Perkara tersebut terjadi di salah satu hostel di kawasan Kuta Mandalika. Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara, di antaranya satu unit flashdisk yang berisi foto dan video kedekatan antara terduga pelaku dan korban.

Selain itu, sambung Kombes Pujewati, penyidik mengamankan pakaian yang berkaitan dengan perkara serta dokumen hasil pemeriksaan medis korban. Pemeriksaan medis tersebut antara lain didukung hasil visum dari Bali International Hospital tertanggal 11 September 2026 dan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

Ia mengatakan seluruh barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan pemenuhan unsur pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Barang bukti yang kami amankan menjadi bagian dari proses penyidikan. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa untuk memastikan perkara ini ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

BI alias S disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda maksimal Rp300 juta. Pihak Kepolisian hingga saat ini juga masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara serta mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh.

Polda NTB menegaskan penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan setiap laporan dugaan kekerasan seksual diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

“Kami berkomitmen menangani setiap laporan dugaan kekerasan seksual secara serius, profesional dan sesuai prosedur hukum. Penanganan ini juga merupakan bagian dari upaya kami memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tandas Ni Made Pujewati. (red/ist)

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp250 juta. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu empat orang lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U. Tan mengatakan, penyidik masih memeriksa terduga pelaku dan mendalami barang bukti yang telah diamankan.

“Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan. Kami juga terus melakukan pengejaran terhadap empat DPO yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut,” kata Afriangga di Sorong, Senin (21/9/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial O.J.D.F. Sementara empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO, yakni FK, SG, A, dan YA, masih dalam pengejaran.

Kasus tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/910/IX/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 19 September 2026.

Afriangga menjelaskan, pencurian terjadi pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIT. Saat itu, kapal pesiar milik korban sedang berlabuh di kawasan Jalan Usaha Mina, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

Korban yang merupakan WNA asal Jerman baru mengetahui sejumlah barang berharganya hilang setelah kembali ke kapal usai berbelanja. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Polresta Sorong Kota.

Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Barang tersebut antara lain telepon seluler, laptop Apple, satu set drone, pengeras suara, headphone, perlengkapan menyelam, dive computer, dua unit spear gun, perlengkapan memancing, serta sejumlah jerigen.

“Total kerugian korban akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp250 juta,” ujar Afriangga.

Pengungkapan kasus dilakukan tim gabungan Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota bersama Opsnal Macan Polsek Sorong Kota. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku di wilayah Sorong.

Tim kemudian melakukan pemetaan sebelum bergerak melakukan penangkapan. Saat hendak diamankan, terduga pelaku disebut sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Namun, petugas berhasil mengamankannya.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang diduga disembunyikan. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian yang diduga dilakukan bersama sejumlah orang lainnya. Aksi tersebut diduga dilakukan dengan memasuki kapal pesiar saat sedang berlabuh dan tidak berpenghuni.

Polresta Sorong Kota masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Polisi juga terus memburu empat DPO untuk mengungkap seluruh rangkaian pencurian.

“Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan keempat DPO agar segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri,” pungkas Afriangga.(red/ist)

Olah TKP tersebut dilakukan oleh Satreskrim Polres Mempawah bersama Polsek Mempawah Hilir dan Tim Inafis, sebagai tindak lanjut atas sebuah video yang viral dan beredar luas di media sosial.

Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto mengatakan, pihaknya telah menurunkan personel Inafis dan Satreskrim bersama Polsek Mempawah Hilir untuk mengecek dan melakukan olah TKP.

Si Jago Merah Mengamuk di Sungai Duri, ERT PT BAI Berjibaku Bantu Pemadaman.

“Untuk memastikan fakta yang sebenarnya, kami melakukan olah TKP terlebih dahulu. Kami ingin melihat langsung kondisi lokasi dan mengumpulkan bukti yang ada, termasuk saksi maupun keterangan lain yang diperlukan,” ujar Ade Chandra, Minggu (20/9/2026).

Ia menegaskan, penyidik tidak hanya berpatokan pada potongan video yang beredar, melainkan akan menghimpun fakta secara menyeluruh melalui pemeriksaan lokasi, dokumentasi, keterangan para pihak, hingga bukti pendukung lainnya.

“Video yang beredar di media sosial menjadi informasi awal bagi kami. Selanjutnya akan kami cek dan dalami di lapangan. Semua harus berdasarkan fakta dan bukti,” tegasnya.

Ade Chandra meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan kepolisian rampung. Ia memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional.

“Kami akan bekerja secara profesional dan sesuai prosedur, serta akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (red/ist)

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Senin (21/9/2026), penyidik mengamankan empat boks plastik berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Tiga boks diamankan dari Kantor Bupati Gowa dan satu boks dari Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik.

“Hari ini, kami melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proses perizinan PBG dan perizinan lainnya,” kata Hernowo, Senin (21/9/2026) malam.

Hernowo menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk membuat perkara tersebut semakin terang. Dalam kegiatan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara.

“Proses penyidikan salah satunya kita lakukan hari ini melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini tujuannya adalah untuk menemukan alat bukti supaya tindak pidana ini semakin terang,” ujarnya.

Penggeledahan dilakukan tim gabungan Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel dan Unit Tipidkor Polresta Gowa. Kegiatan dimulai sekitar pukul 15.57 WITA dan dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Bupati Gowa beserta bagian umum serta Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Hernowo memastikan seluruh proses penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum, termasuk dengan membawa surat perintah dan izin pengadilan. Saat penggeledahan berlangsung, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tidak berada di kedua lokasi tersebut.

“Tim gabungan dari Mabes dan Polda baru dilakukan satu kali ini. (Bupati) tidak ada,” kata Hernowo.

Kapolres Gowa Kombes Pol Muh Yusuf Usman menambahkan, proses penggeledahan sepenuhnya dilakukan oleh Kortastipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Satreskrimsus Polda Sulsel. Sementara Polresta Gowa bertugas mengamankan lokasi selama kegiatan berlangsung.

Sehari sebelumnya, Minggu (20/9/2026), penyidik Tipidkor Polda Sulsel juga menyita satu unit kendaraan Toyota Hiace di Dusun Doja, Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kendaraan tersebut diketahui menggunakan dua pelat nomor, yakni DD 7010 HT dan DD 1 SRA.

Penyitaan kendaraan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa.

Dalam perkara tersebut, penyidik sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkimtan Gowa Abdullah Sirajuddin sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Penyidik juga telah memeriksa 58 saksi dalam rangka mendalami perkara.

Selain itu, penyidik tengah menelusuri aliran dana sekitar Rp1,8 miliar serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor PT GMTD di Makassar, untuk menelusuri transaksi pembelian properti senilai sekitar Rp3 miliar.

Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam proses pengurusan PBG, SLF, serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa. (red/ist)

Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Kharisma Tandayu mengatakan, pengungkapan tersebut melibatkan dua warga negara Indonesia berinisial RR dan RN serta seorang warga negara China berinisial XC.

Keterangan tersebut disampaikan Michael di Tangerang, Sabtu (19/09/2026). Selain mengungkap jaringan peredaran, polisi juga mengamankan selebgram Julia Prastini alias Jule yang diketahui menggunakan zat tersebut.

Dari empat orang yang diamankan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Sementara Jule tidak ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan dalam program rehabilitasi.

"Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan tiga orang tersangka, sementara sang selebgram ditempatkan dalam program rehabilitasi," katanya.

Michael menerangkan, pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan jajaran Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuntutan pada Senin (14/09/2026).

"Awalnya kami melakukan pembuntutan. Kami menangkap dua orang wanita berinisial RR dan RN di sebuah apartemen di Jakarta Barat," paparnya.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dan menyita 27 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Penyelidikan kemudian dikembangkan setelah polisi menemukan indikasi transaksi serta bukti pengiriman barang yang berkaitan dengan selebgram Jule.

Petugas selanjutnya melakukan pengembangan hingga mengamankan Jule di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Pemeriksaan urine terhadap yang bersangkutan menunjukkan hasil positif mengandung etomidate.

"Polisi kemudian bergerak mengamankan Jule di sebuah apartemen Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil tes urine, dinyatakan positif menggunakan zat etomidate," terangnya.

Penyidik kemudian melanjutkan pengembangan terhadap jaringan tersebut hingga mengarah kepada XC, seorang warga negara China. Polisi mengamankan XC dan menemukan 71 cartridge vape yang diduga mengandung zat serupa.

"Sehingga ini tuntas dari bandar sampai pemakai. Total ada empat orang yang kita amankan, di mana tiga orang di antaranya kita tetapkan sebagai tersangka," katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah RR, RN, serta warga negara China berinisial XC.

Polisi juga mengungkap bahwa jaringan tersebut telah menjalankan aktivitas peredarannya sejak Juli 2026. Distribusi dilakukan secara tertutup dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan komunikasi dari mulut ke mulut.

"Sindikat tersebut beroperasi sejak bulan Juli dengan keuntungan mencapai sekitar Rp700.000 per cartridge. Pemasaran dilakukan secara tertutup melalui jaringan pertemanan atau dari mulut ke mulut," kata dia.

Dari keseluruhan proses pengungkapan tersebut, aparat menyita 99 cartridge vape yang diduga mengandung zat etomidate sebagai barang bukti. (red/ist)

Penindakan dilakukan pada Sabtu (19/9/2026) di Bandara Nop Goliat, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pengamanan dilakukan prajurit Korpasgat yang bertugas di Pos Korpasgat Yahukimo bersama unsur terkait berdasarkan informasi yang diterima sebelumnya.

Pria yang diamankan diketahui bernama Abdon Kisamdu. Berdasarkan pemeriksaan awal, Abdon Kisamdu diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok OPM Kodap 35 Bintang Timur serta diduga memiliki tujuan melakukan transaksi pembelian senjata di wilayah Yahukimo.

Setelah diamankan, Abdon Kisamdu dibawa ke Pos Korpasgat Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, prajurit turut mengamankan barang bukti berupa percakapan pada telepon seluler yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk kepentingan penyelidikan.

Selanjutnya, DPO Mabes Polri tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas prajurit Korpasgat BKO Kogabwilhan III dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Papua, khususnya di wilayah penugasan Kodau III" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana S.T., M.M dalam keterangan tertulisnya. (red/ist)

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kesigapan personel di lapangan dalam menindak jaringan peredaran narkotika.

“Keberhasilan ini merupakan bukti kesigapan personel kami di lapangan dalam menindak tegas pelaku peredaran narkotika,” kata Reynold dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Tersangka S ditangkap Tim Opsnal Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis (10/9/2026) sore. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama sekitar dua pekan terhadap aktivitas mencurigakan di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menjelaskan, saat dibuntuti petugas, tersangka sempat berupaya mengecoh polisi dengan berganti kendaraan di kawasan Sawangan, Depok. Karena merasa dicurigai, tersangka kemudian memacu sepeda motor Yamaha NMAX dengan kecepatan tinggi hingga terjadi aksi kejar-kejaran.

“Karena mencurigakan, tersangka kemudian memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga terjadi aksi kejar-kejaran,” ujar Wisnu.

Petugas akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersangka. Dari pemeriksaan, polisi menemukan 25 bungkus plastik hitam yang berisi sabu dengan berat bruto 25.236,4 gram atau sekitar 25,2 kilogram. Kepada penyidik, S mengaku hanya diperintah seseorang untuk membawa barang tersebut menuju wilayah Grogol, Jakarta Barat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kami. Identitas pelapor akan kami jaga kerahasiaannya,” kata Wisnu. (red/ist)

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mungki Hadipratikto, menjelaskan, jika barang belum laku terjual, pihaknya tetap merawatnya dan akan kembali melakukan pengajuan lelang di periode berikutnya atau dimanfaatkan melalui beberapa mekanisme, seperti Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk kementerian/lembaga ataupun hibah kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa.

“Mekanisme lain juga bisa dilakukan dengan pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” jelas Mungki di Jakarta, Jumat (11/9).

Lanjut Mungki, tidak lakunya barang rampasan dalam sebuah lelang bukan berarti ada persoalan pada penetapan harga. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi minat calon pembeli, seperti karakteristik barang, lokasi aset, maupun nilai limit yang kurang kompetitif.

“Terhadap keadaan ini maka jaksa eksekusi akan melakukan evaluasi, apabila memang dirasa nilai limitnya kurang kompetitif maka sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, jaksa eksekusi dapat menurunkan nilai limit,” jelasnya.

Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Nilai Aset Dievaluasi

Di tengah proses penyelesaian aset yang kurang diminati, aset tersebut tetap dikelola dan dilakukan pemeliharaan oleh KPK. Hal ini dilakukan agar nilai aset tidak mengalami depresiasi atau penyusutan. Besaran biaya perawatannya pun disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing aset.

“Biaya yang dikeluarkan dalam menyimpan dan memelihara aset yang tidak laku merupakan bagian dari biaya perawatan yang dianggarkan secara global setiap tahunnya, besar kecilnya tergantung jenis barang dan kekhususan dari barang tersebut,” jelasnya.

Namun demikian, Mungki tidak memungkiri pada akhirnya nilai aset dapat mengalami perubahan apabila proses lelang berlangsung setelah masa berlaku penilaian berakhir.

Penilaian ini merujuk pada penilaian aset yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada setiap barang rampasan, yang berlaku selama enam bulan untuk barang bergerak dan satu tahun untuk barang tidak bergerak.

Apabila lelang ulang dilakukan dalam rentang waktu tersebut, nilai aset tetap mengacu pada penilaian masa berlaku. Namun, apabila lelang dilakukan setelah masa berlaku penilaian berakhir, aset akan dinilai kembali dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

“Pada umumnya untuk aset tidak bergerak nilainya cenderung naik, sedangkan untuk aset bergerak cenderung turun,” kata Mungki.

Penyelesaian barang rampasan tidak berhenti pada persoalan apakah aset berhasil terjual atau tidak dalam satu kali lelang. Justru KPK terus memastikan setiap aset tetap memiliki jalur penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai karakteristik, kondisi, dan kebutuhan penggunaannya.

Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery), sehingga hasil tindak pidana korupsi tidak berhenti sebagai barang sitaan atau rampasan, tetapi dapat kembali memberikan nilai dan manfaat bagi negara.

“Barang rampasan negara tetap harus diselesaikan dan dioptimalkan sesuai ketentuan. Tapi, kalau belum laku pada satu kali lelang bukan berarti barang itu kemudian menjadi aset yang tidak memiliki nilai atau tidak dapat dimanfaatkan. KPK dapat menempuh beberapa mekanisme dalam pemanfaatan barang rampasan,” pungkas Mungki. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam kegiatan penguatan integritas perguruan tinggi yang berlangsung di Auditorium Algoritma, Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (18/9).

Menurut Setyo, pemetaan risiko tersebut merupakan bagian dari inisiatif Program Penguatan Integritas Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) yang dikembangkan melalui kerja sama perguruan tinggi dengan KPK. Tim perumus yang terlibat dalam program tersebut telah mengidentifikasi sejumlah area yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi sekaligus merumuskan perangkat yang dapat digunakan untuk mengendalikannya.

“PIEPTN ini, datangnya, inisiasinya, ya, dari perguruan tinggi. Kemudian bekerja sama dengan KPK, ada tim perumus, ya, sampai kemudian menemukan 12 potensi-potensi korupsi dan celah-celah perangkat yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya perangkatnya adalah dengan melakukan kegiatan ini,” ujar Setyo.

Salah satu perangkat yang tengah diuji adalah Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). KPK menempatkan UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari piloting untuk menguji bagaimana perangkat tersebut dapat diterapkan dalam tata kelola perguruan tinggi.

Percontohan PPG di kedua perguruan tinggi tersebut terlaksana dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ 3), sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi.

Setyo menegaskan, status piloting justru membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk menemukan kekurangan dalam sistem sebelum model tersebut diterapkan lebih luas. Evaluasi menjadi bagian penting agar perangkat pengendalian tidak berhenti sebagai dokumen atau kelengkapan administratif.

“Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, ini pertama mungkin, karena sistemnya masih piloting, mudah-mudahan kita bisa segera petakan. Syukur-syukur kalau ada cacat, ada kekurangan, ada hal-hal yang belum sempurna, dan saya yakin mungkin belum sempurna. Tapi setidaknya itu bisa segera kita evaluasi,” katanya.

Sistem Pengendalian Harus Bekerja

Bagi KPK, keberadaan regulasi dan perangkat pengendalian belum dapat disebut berhasil apabila tidak menghasilkan perubahan dalam praktik. Setyo mengingatkan agar pengendalian gratifikasi tidak hanya mengandalkan keberadaan sistem pelaporan.

“Karena kalau kita hanya mengandalkan program pengendalian gratifikasi, kemudian hanya mengandalkan atau cuma sekadar menunggu laporan. Fisiknya ada. Tapi kemudian tidak ada dampaknya,” tegasnya.

Karena itu, perguruan tinggi perlu membangun mekanisme yang mampu menangani persoalan sejak risiko dikenali hingga persoalan tersebut ditindaklanjuti. Menurut Setyo, ketika muncul persoalan, kampus tidak cukup hanya meneruskannya kepada institusi penegak hukum, tetapi juga perlu memiliki mekanisme internal untuk menangani, mencari solusi, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan.

Dengan mekanisme tersebut, sistem dan ekosistem tata kelola kampus diharapkan dapat terus diperbaiki sehingga persoalan yang sama tidak kembali terjadi.

Setyo juga mengingatkan bahwa pola gratifikasi dapat berkembang dalam bentuk yang semakin beragam. Pemberian tidak selalu disampaikan secara langsung kepada pihak yang memiliki jabatan. Dalam praktiknya, pemberian dapat dititipkan kepada keluarga atau teman dekat dengan tujuan tertentu.

“Misalkan tidak diberikan langsung. Tapi dititipkan kepada keluarga jauh. Dititipkan kepada teman dekat dan lain-lain. Nah, ini juga bagian kritis yang harus kita masukkan sebagai sebuah risiko,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan pemetaan risiko secara berkala. Sistem pengendalian harus mampu membaca pola baru yang muncul dalam lingkungan perguruan tinggi, bukan hanya mengantisipasi bentuk-bentuk pemberian yang sudah dikenal.

Dari Risiko Menjadi Perbaikan Tata Kelola

Pengembangan PIEPTN juga diarahkan agar perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Keterlibatan seluruh unsur kampus menjadi bagian penting karena KPK tidak mungkin hadir setiap saat untuk menangani persoalan di masing-masing perguruan tinggi.

“Tidak akan mungkin bisa dijalankan dengan baik kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada partisipasi kontribusi dari semua pihak,” kata Setyo.

Ia berharap hasil piloting di UB dan UIN Malang dapat memberikan pembelajaran bagi pengembangan model penguatan integritas di perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian, pemetaan 12 risiko dan delapan perangkat pengendalian tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat terus diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan kondisi nyata di lingkungan kampus.

Penguatan sistem tersebut juga sejalan dengan pesan bahwa integritas perguruan tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab unit pengawasan atau pengendalian gratifikasi. Seluruh unsur perguruan tinggi perlu berkontribusi agar perangkat yang telah dibangun benar-benar bekerja dalam tata kelola sehari-hari.

Melalui piloting ini, KPK mendorong perguruan tinggi membangun sistem yang mampu mengenali risiko, mengendalikan celah, menangani persoalan, serta memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian bukan semata dilihat dari keberadaan perangkat, tetapi dari kemampuannya mengurangi risiko dan mencegah persoalan yang sama kembali terjadi.(red/ist)

Peristiwa tersebut terjadi ketika korban AS berangkat dari Ilekma menuju Mbua dengan membawa bahan kebutuhan pokok dan sembilan orang penumpang. Sekitar pukul 08.30 WIT, rombongan diduga mengalami penghadangan oleh kelompok bersenjata di kawasan Habema.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat diwawancarai, Rabu (16/9) menjelaskan, laporan awal diterima dari masyarakat yang merupakan penumpang angkutan lajuran. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga malam hari.

“Pada malam hari kita lakukan penyisiran. Namun karena kabut tebal, kita belum menemukan posisi dari kendaraan tersebut. Yang kita temukan hanya sisa-sisa barang milik para penumpang yang tertinggal,” ujar Kasatgas Humas.

Pada Rabu (16/9/2026) pagi, Satgas Koops TNI Habema melaksanakan pergantian penyisiran ke lokasi. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan kendaraan yang dilaporkan berada di bibir jurang dengan kedalaman sekitar 13 meter dari bahu jalan dalam kondisi hangus terbakar. Di dalam kendaraan juga ditemukan korban dengan keadaan hangus terbakar.

Mendapat informasi tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya dan Batalyon B Satbrimobda Papua langsung merespons dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan olah TKP. Pengamanan perimeter lokasi dilakukan dengan dukungan personel Satgas Koops TNI Habema.

“Pada saat olah TKP, ditemukan jenazah korban dalam kondisi hangus terbakar. Beberapa bagian tubuh korban mengalami karbonisasi. Selain itu, ditemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 milimeter serta satu buah tas yang berisi identitas korban,” jelas Kasatgas Humas.

Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk dilakukan pemeriksaan visum luar oleh dokter dan tenaga medis. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga.

“Selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan dan proses identifikasi untuk mengetahui pelaku dalam kejadian ini,” kata Kasatgas Humas.

Terkait dugaan keterlibatan kelompok tertentu, Kasatgas mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh di lapangan. Salah satu informasi yang sedang didalami mengarah pada kelompok Kodap III Ndugama yang disebut berada di sekitar lokasi kejadian.

“Memang ada informasi yang mengarah kepada kelompok Kodap III Ndugama yang berada di sekitar lokasi, namun informasi tersebut masih harus kami dalami dan verifikasi lebih lanjut,” ujar Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, agar tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, termasuk klaim yang disampaikan oleh kelompok kriminal bersenjata.

Ia menegaskan, terkait adanya klaim yang menyebut sopir angkutan lanjuran tersebut merupakan anggota intelijen aparat keamanan, informasi tersebut tidak benar.

“Kami bisa pastikan bahwa berita yang menyebut sopir lanjuran ini merupakan anggota intel aparat keamanan adalah berita bohong atau hoaks. Sopir tersebut memang bekerja sebagai sopir dan sudah menjalankan pekerjaannya selama sekitar 13 tahun di jalur tersebut,” tegas Kasatgas Humas.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz, akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian tersebut, termasuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang terlibat.

“Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengejar dan menangkap pelaku kejahatan ini,” pungkas Kasatgas Humas.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan gangguan keamanan.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap masyarakat di wilayah Habema. Kami melakukan langkah penanganan secara profesional dan terukur, mulai dari pencarian, TPTKP, olah TKP, pengamanan barang bukti, hingga evakuasi korban,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Kaops menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan terukur. Kami akan memastikan seluruh fakta dikumpulkan dan setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kaops Damai Cartenz-2026.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas Koops TNI Habema terus bersinergi dalam penanganan kejadian tersebut, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel. Dan meminta masyarakat yang mengetahui adanya gangguan keamanan untuk segera menyampaikan informasi kepada aparat agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Masyarakat yang membutuhkan pengawalan dalam perjalanan juga dapat mengajukan permintaan kepada petugas keamanan terdekat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengutamakan keselamatan dalam melakukan perjalanan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan,” ujar Wakaops Damai Cartenz-2026.

Saat ini, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas Ko Ops TNI Habema dan unsur terkait masih melanjutkan penyelidikan terhadap rangkaian kejadian, termasuk dugaan penghadangan, perampasan, pembunuhan, dan pembakaran kendaraan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan setiap tindakan kekerasan terhadap masyarakat akan ditangani melalui proses penegakan hukum secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta keselamatan masyarakat. (red/ist)

Pengungkapan dilakukan pada Rabu (16/9/2026) setelah penyidik mendapat informasi terkait praktik pemindahan LPG subsidi tersebut. Dari dua lokasi, petugas mengamankan lima orang untuk dimintai keterangan serta 910 tabung LPG.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengatakan, barang bukti yang diamankan terdiri dari 560 tabung LPG 3 kg, 12 tabung LPG 5,5 kg, 318 tabung LPG 12 kg, dan 20 tabung LPG 50 kg. Selain itu, turut diamankan 35 regulator modifikasi, empat mobil, dan dua timbangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial E alias HB,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh Irhamni dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Brigjen Pol. Irhamni menjelaskan, tersangka memperoleh LPG 3 kg subsidi dari warung, toko kelontong, dan pangkalan untuk kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan regulator yang telah dimodifikasi. Untuk mengisi satu tabung 12 kg diperlukan isi dari empat tabung 3 kg, sedangkan tabung 50 kg membutuhkan 17 tabung 3 kg.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp159,6 juta.

“Dittipidter Bareskrim Polri berkomitmen terus melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang subsidi agar subsidi pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak,” tegas Irhamni.

Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM maupun gas bersubsidi kepada kepolisian terdekat. (red/ist)

Para tersangka tersebut, yakni LMP selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; SON sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; ADR yang merupakan Direktur Utama (Dirut) Summarecon; LEV selaku pihak swasta; serta ARF, FEZ, MF, dan ERW selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 15 September s.d 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara pada klaster dugaan penerimaan suap bermula dari adanya pengajuan perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) atau pemecahan HGB ke SHM (Sertifikat Hak Milik) serta pembukaan blokir SHGB atas tanah yang dikelola pihak Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dimana sebagian dari tanah tersebut bermasalah/sengketa dengan beberapa pemilik (ahli waris) sebelumnya. Adapun sejumlah pihak ahli waris diduga mengajukan blokir atas SHGB Summarecon dan melayangkan gugatan di PTUN Bandung atas nama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat (Jabar) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Bogor.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa, YA dan LEV mendekati ERW yang merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR/BPN, agar dibantu berkomunikasi dengan SON. Sebab, diketahui sebelumnya bahwa SON tidak mau menurut kecuali mendapat arahan dari atasannya.

Dari komunikasi antara YA dan LEV, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, SON melalui ERW meminta fee dengan kode “dua” yang diduga sejumlah Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan “fee broker” dari pengurusan tersebut.

Setelah terjadi pemufakatan jahat, ADR melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW. Dimana sebesar Rp200 juta diserahkan ERW kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon.

Selain dugaan penerimaan suap, juga diduga terjadi penerimaan lainnya/gratifikasi oleh para oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait mutasi-promosi jabatan pelayanan pertahanan lainnya. Diantaranya terkait proses pengurusan HGB yang melibatkan ERW dan ARF, pengurusan layanan pertanahan yang melibatkan ARF, MF, FEZ, hingga penerimaan lainnya yang melibatkan LMP bersama-sama ARF.

Dari peristiwa ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya Barang Bukti Elektronik (BBE) serta uang tunai dalam pecahan rupiah, USD, SGD, SAR, dan RM dengan total kurang lebih Rp106,3 miliar.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ADR bersama-sama dengan Sdr. LEV selaku pihak pemberi, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau Pasal 606 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sementara terhadap Sdr. SON bersama-sama dengan Sdr. ERW, Sdr. LMP bersama-sama dengan Sdr. ARF, Sdr. FEZ, dan Sdr. MF, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 606 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

KPK berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan akar masalah pertanahan dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya melalui upaya pencegahan hingga edukasi antikorupsi bagi jajaran Kementerian ATR/BPN yang digencarkan sepanjang setahun terakhir. (red/ist)

Dalam operasi senyap ke-20 sepanjang tahun 2026 ini, tim penyelidik KPK mengamankan total 17 orang pejabat teras dan politikus, serta menyita barang bukti uang tunai fantastis yang dikemas dalam puluhan koper.

Pihak yang diamankan meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi, serta politikus Fahd El Fouz Arafiq. 

Kasus ini diduga kuat terkait suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemanfaatan ruang yang melibatkan perusahaan properti besar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers membenarkan penangkapan 17 orang termasuk pejabat ATR/BPN.

"Tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya," ujar Budi.

Selain itu, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah maupun valas yang dikemas dalam sekitar 20 koper dengan estimasi mencapai ratusan miliar rupiah. 

Budi juga menyayangkan tindakan ini karena mencederai kualitas pelayanan publik di sektor agraria.

Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum melakukan gelar perkara guna menentukan status hukum para pihak terkait. (red/ist)

Erick diringkus tepat di area Tempat Pemeriksaan Imigrasi kedatangan bandara. Ia baru saja mendarat dari pelariannya di Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ922 sekitar pukul 09.50 WIB.

“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka Erick Soedjasa di tempat pemeriksaan imigrasi kedatangan Bandara Internasional Juanda,” ujar Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., dalam keterangan tertulisnya.

Operasi penangkapan ini berjalan mulus berkat sinergi lintas instansi. Bareskrim Polri dibantu secara langsung oleh petugas Divhubinter Polri, jajaran Polresta Sidoarjo, dan pihak Imigrasi.

Erick merupakan sosok penting dalam pusaran kasus kejahatan korporasi di PT Asli Rancangan Indonesia. Perusahaan tersebut selama ini dikenal sebagai penyedia sistem verifikasi biometrik dan layanan e-KYC.

Kasus yang dilaporkan sejak 14 Februari 2022 ini menelan angka kerugian yang tidak main-main. Total kerugian dari pokok perkara tersebut ditaksir mencapai Rp37,4 miliar.

Dalam melancarkan aksinya, Erick diduga menjadi perantara yang mempertemukan Michael WW Cheung dengan Rionald Anggara Soerjanto. Ia bertugas mengatur kesepakatan fee gelap dan diduga kuat mengantongi aliran dana sebesar Rp4,6 miliar dari keduanya.

Status tersangka sebenarnya telah disandang Erick sejak 29 November 2023. Namun, proses penyidikannya mandek lantaran ia memilih kabur dan bersembunyi di Singapura.

Polri pun merespons cepat dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Melalui koordinasi intensif bersama Divhubinter, Interpol resmi menerbitkan Red Notice atas nama Erick pada 2 Februari 2024.

Pergerakan Erick selama di luar negeri terus dipantau secara ketat. Atase Kepolisian RI di Singapura berkoordinasi langsung dengan otoritas setempat guna melacak jejak pelarian tersangka.

Usai diciduk di Surabaya, tersangka langsung diterbangkan menuju Jakarta dengan pengawalan ketat. Tim penyidik beserta Erick mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya, sekitar pukul 20.50 WIB.

Penangkapan Erick menjadi kepingan terakhir dari kasus dugaan penipuan ini. Sebelumnya, enam orang rekannya telah lebih dulu diseret ke meja hijau dan mendapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kini, Erick telah diamankan di kantor Dittipideksus Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan maraton. Penyidik tengah bergegas merampungkan berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan.

“Penyidik akan memenuhi petunjuk P-19 dari JPU, berupa pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian melengkapi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,” tegas Brigjen Ade Safri menutup keterangannya. (red/ist)

Oleh Soleh menilai aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (11/9/2026).\

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

Oleh Soleh mengatakan, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Menurut Oleh Soleh, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.

Oleh Soleh juga meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tersebut. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. (red/ist)

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama, Distrik Muliama. Rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 11 orang sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

Dalam kejadian tersebut menyebabkan tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan. Petugas keamanan masih mendalami rangkaian kejadian dan motif di balik peristiwa tersebut untuk memastikan fakta secara menyeluruh.

Adapun identitas korban sebagai berikut:

1. WB (24), perempuan, sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena yang sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis.

2. AR (49), perempuan, sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

3. AAM (35), laki-laki, sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala bagian belakang dan tangan kiri dinyatakan meninggal dunia dilokasi kejadian.

Ketiga korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.

Selain melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 juga melakukan penyisiran di sekitar area Puskesmas Muliama serta lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya aksi penembakan.

Petugas juga mengamankan delapan orang saksi yang berada bersama rombongan korban saat kejadian. Para saksi selanjutnya dimintai keterangan guna membantu penyidik mengungkap kronologi serta mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut.

Berdasarkan penyelidikan dan pendalaman, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari wilayah Nduga. Namun, petugas keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan untuk memastikan identitas serta keterlibatan para pelaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah pengamanan terkait kejadian tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam serta mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Kami memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Kaops Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, petugas keamanan akan terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap dan menangkap para pelaku.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan perkara ini kepada petugas keamanan. Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan mengusut tuntas aksi penembakan ini dan berupaya semaksimal mungkin mengungkap serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Wakaops Damai Cartenz-2026.

Wakaops Damai Cartenz-2026 juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi atas informas-informasi yang tidak valid, yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Saat ini, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan, penyisiran, serta pengumpulan keterangan dari para saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh aksi penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya. (red/ist)

Dalam diskusi yang melibatkan Kemenko PMK, Kemenko Bidang Perekonomian, BNN, Kementerian Perdagangan, BPOM, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, serta Kantor Staf Presiden tersebut, masing-masing instansi menyampaikan perspektif sesuai tugas dan kewenangannya, tersmasuk BNN.

BNN yang diwakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 BNN telah menyita total 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja serta sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfitamina cair dan 800 kilogram ketamin HCL.

Dari barang bukti tersbut 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid diunkap di Gresik, Jawa Timur pada bulan Juli. Sementara 1,3 ton ketamin diungkap di Kepualan Riau pada bulan Agustus, dan masih di bulan yang sama BNN kembali mengungkap 2,6 ton metamfetamin cair di Kepulauan Riau. Selain daerah-daerah tersebut BNN juga melakukan pengungkapan Sumatera Utara, Bali, Jambi, dan Maluku.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai salah satu sarana peredaran zat berbahaya.

“Tingginya peredaran narkotika cair tentu akan meningkatkan jumlah penyalahguna narkotika dan zat adiktif yang akan memberikan dampak buruk tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek lainnya,” ujar Aldrin.

Ia menjelaskan, peningkatan peredaran zat narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair tidak hanya berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Jika tidak segera diantisipasi, negara harus menanggung konsekuensi yang lebih besar, mulai dari kebutuhan biaya rehabilitasi bagi penyalahguna, biaya pemasyarakatan bagi kurir dan bandar, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, BNN mengusulkan adanya pelarangan total rokok elektrik melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai salah satu opsi kebijakan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk tersebut.

Meski demikian, BNN menegaskan bahwa usulan tersebut tetap menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antarkementerian dan lembaga. BNN akan menunggu hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait agar kebijakan yang nantinya ditetapkan memiliki dasar bukti dan data yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, pengungkapan dilakukan terhadap dua perkara berbeda dengan modus yang relatif serupa. Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial untuk menarik penonton, kemudian mengarahkan mereka ke aplikasi Tevi untuk mendapatkan tayangan yang lebih vulgar.

“Dalam menjalankan aksinya, RA berperan sebagai talent, sedangkan RY bertindak sebagai host. Keduanya melakukan siaran langsung melalui fitur Pertarungan Koin (PK) untuk meningkatkan jumlah penonton dan interaksi,” kata Adex dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dalam perkara pertama, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial RA (20), RY (26), dan MK (21) di wilayah Bandung hingga Cianjur. RA berperan sebagai talent, sementara RY menjadi host yang mengarahkan jalannya siaran.

Adex menjelaskan, dalam siaran tersebut RA sengaja dibuat kalah dalam fitur Pertarungan Koin sehingga melakukan aksi membuka dan menutup pakaian. Sementara itu, RY mengarahkan penonton untuk memberikan tap-tap layar hingga mencapai target sekitar 5K-10K.

“RY kemudian mengarahkan penonton untuk berpindah ke aplikasi Tevi, dengan menawarkan tayangan lanjutan yang lebih vulgar dari RA. Penonton yang ingin mengikuti siaran lanjutan diwajibkan memiliki deposit dan membeli Star atau Bintang sebagai akses menonton, dengan nilai sekitar Rp5.000,” ujarnya.

Selain melalui pembelian Star atau Bintang, para pelaku juga memperoleh keuntungan melalui transfer langsung ke akun DANA dengan nominal sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per transaksi. Dari rangkaian aktivitas tersebut, para pelaku menargetkan memperoleh imbalan sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu dari penonton.

“Pada siaran lanjutan di aplikasi Tevi, RA diduga menampilkan konten seksual secara eksplisit. Dalam pelaksanaannya, RA juga dibantu oleh MK untuk melakukan siaran tersebut,” jelas Adex.

Dalam perkara kedua, Bareskrim Polri juga membongkar praktik live streaming bermuatan pornografi di wilayah Lampung, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, tiga orang diamankan, yakni PA (31), DI (36), dan SS (25).

“Dalam aktivitas tersebut, talent melakukan adegan asusila dengan memamerkan atau mempertontonkan area intim kepada penonton. Selanjutnya, host mengarahkan penonton untuk memberikan donasi, sawer, atau gift dengan target nominal sekitar Rp250 ribu sampai dengan Rp400 ribu,” kata Adex.

Setelah target donasi terpenuhi, talent kemudian diarahkan untuk berpindah ke aplikasi Tevi. Di platform tersebut, pelaku kembali melakukan siaran bermuatan asusila yang dinilai lebih leluasa karena tidak terkena pemblokiran atau banned.

“Apabila target tersebut terpenuhi, talent akan berpindah ke aplikasi Tevi, di mana pada aplikasi tersebut talent dapat melakukan live asusila tanpa di-banned oleh platform Tevi,” tambahnya.

Atas perbuatannya, keenam tersangka diduga melakukan tindak pidana terkait pembuatan, penyebarluasan, penyiaran, penawaran, atau penyediaan pornografi serta penyertaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bareskrim Polri menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan ruang digital, khususnya praktik penyebarluasan konten pornografi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. (red/ist)

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahar Diantono mengatakan, moratorium tersebut merupakan langkah strategis Polri untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan hasil kesepakatan bersama lembaga legislatif.

“Sebagai wujud kepatuhan dan penyelarasan visi dengan lembaga legislatif, kami telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap seluruh penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural,” ujar Syahar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria di Baleg DPR RI, Senin (7/9/2026).

Syahar menjelaskan, kebijakan moratorium diterapkan karena konflik agraria tidak selalu berkaitan dengan persoalan pidana. Dalam sejumlah kasus, konflik tersebut juga memiliki aspek keperdataan maupun menyangkut hak masyarakat adat.

Oleh karena itu, Polri mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi dan keadilan restoratif. Polri juga menerapkan penundaan proses pidana secara prejudisial terhadap perkara yang memiliki keterkaitan dengan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

“Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” kata Syahar.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, proses hukum pidana diharapkan tidak mengganggu substansi perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

“Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi dan keadilan restoratif, guna memastikan bahwa instrumen hukum pidana tidak mencederai esensi perjuangan hak masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengungkapkan terdapat 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia. Data tersebut tercatat dalam basis data terpusat pada aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) berdasarkan laporan polisi yang diterima penyidik.

“Berdasarkan basis data terpusat pada aplikasi E-MP, terdapat 78 titik rawan konflik agraria yang berbasis laporan polisi, artinya ini berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh penyidik, dengan tipologi konflik agraria antara perusahaan atau swasta dengan masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Syahar tidak merinci lokasi 78 titik rawan konflik agraria tersebut. Namun, dia menjelaskan bahwa konflik agraria yang ditangani kepolisian memiliki sejumlah tipologi, di antaranya konflik antarmasyarakat, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, serta konflik antara pemerintah dan perusahaan.

Polri, kata Syahar, terus mendorong penyelesaian konflik agraria secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana, perdata, maupun hak masyarakat adat. (red/ist)

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri menyusul meluasnya dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek dan sekitarnya. Kapolri menekankan kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan warga dapat segera ditangani.

“Untuk dampak vulkanik tolong untuk seluruh rekan-rekan agar siap siaga membantu masyarakat yang butuhkan bantuan Polri,” kata Sigit dalam instruksi terbarunya, Minggu (6/9/2026).

Kapolri meminta seluruh Kasatwil merespons kondisi tersebut secara cepat dengan mengoptimalkan pelayanan kepolisian, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan dukungan kesehatan serta peralatan yang dibutuhkan.

“Mulai dari masker, dampak ISPA yang perlu rujukan RS, atau mungkin air bersih dan lain yang diperlukan,” ujar Sigit.

Sigit juga menekankan agar jajaran tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi mampu mengantisipasi kebutuhan di wilayah masing-masing. Personel diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, unsur kesehatan, kebencanaan serta instansi terkait untuk memastikan penanganan dampak erupsi berjalan terpadu.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, personel Polri harus segera hadir apabila masyarakat membutuhkan.

“Termasuk evakuasi dan pengungsian bila diperlukan, dan masalah lain yang perlu kehadiran Polri. Termasuk membantu sosialisasi dan lain-lain,” tegas Sigit.

Sejalan dengan arahan tersebut, jajaran Polri di sejumlah wilayah telah melakukan langkah mitigasi. Polda Lampung, misalnya, menyiapkan dukungan kesehatan dan distribusi masker kepada masyarakat serta memastikan kesiapan pelayanan apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi maupun penanganan kesehatan dalam jumlah besar.

Polres Bogor juga telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik yang terpantau mencapai wilayah Kabupaten Bogor dan mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk membersihkan endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Bogor. Sementara itu, personel kepolisian di Lampung Selatan bersama Dinas Kesehatan turut melakukan pembagian masker sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap paparan abu vulkanik.

Di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Polresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya turut menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian masker bagi penumpang serta pengguna jasa bandara yang terdampak penundaan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Polri terus menguatkan koordinasi dan kesiapsiagaan di wilayah yang berpotensi terdampak. Selain aspek keselamatan masyarakat, jajaran juga diminta mengantisipasi gangguan aktivitas warga, lalu lintas, pelayanan publik serta kebutuhan evakuasi apabila situasi berkembang.

Di sisi lain, Sigit mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan kepada kepolisian apabila membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Polri memastikan jajaran di kewilayahan siap memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di tengah situasi bencana.

Masyarakat juga diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker apabila berada di wilayah terdampak abu vulkanik, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun petugas di lapangan. (red/ist)

Pengiriman dilakukan melalui Slog Polri pada Minggu (6/9/2026). Sebanyak 200 jerigen berisi formula X-Fire dengan kapasitas masing-masing 20 liter dimuat ke dalam dua unit truk dari Gudang Slog Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan operasional Polri dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

“Polri terus memperkuat dukungan terhadap jajaran di wilayah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan mengirimkan dukungan formula pemadam X-Fire yang akan digunakan untuk membantu penanganan karhutla, terutama pada karakteristik lahan gambut yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Trunoyudo menjelaskan, sebanyak 4.000 liter formula tersebut diangkut menggunakan dua unit truk. Masing-masing truk membawa 100 jerigen berkapasitas 20 liter atau sebanyak 2.000 liter.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel di lapangan dalam melakukan pemadaman dan pengendalian karhutla, sehingga api tidak semakin meluas dan dapat segera ditangani,” katanya.

Formula X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dalam penerapannya, formula tersebut dicampurkan dengan air dengan komposisi 200 liter formula dan 800 liter air untuk setiap 1.000 liter campuran. Penggunaan formula tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan air ketika petugas melakukan pemadaman di medan yang sulit dijangkau.

Selain penggunaan formula pemadam, penanganan karhutla di lahan gambut juga dilakukan dengan teknik penyiraman spiral. Metode tersebut dilakukan dari sisi luar area terbakar secara bertahap menuju titik api utama untuk membantu memutus rambatan api sekaligus mempercepat proses pendinginan.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara kesiapan personel, dukungan peralatan, metode pemadaman yang tepat, serta kecepatan dalam merespons setiap titik api. Polri memastikan dukungan tersebut terus diperkuat agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal,” jelas Trunoyudo.

Dua truk pengangkut formula X-Fire tersebut diberangkatkan dari Slog Polri pada Minggu (6/9/2026) sekitar menuju Polda Sumatera Selatan.

Trunoyudo menegaskan, Polri tidak hanya mengedepankan langkah pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar karhutla tidak terus meluas.

“Upaya penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla,” pungkasnya. (red/ist)

Pemberangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri membangun pencegahan Karhutla yang lebih dekat dengan masyarakat melalui edukasi, komunikasi dan pendekatan humanis.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Kesadaran masyarakat dan kemampuan mencegah potensi kebakaran sejak dini harus menjadi kekuatan utama.

“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” ujar Wakapolri dalam pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebanyak 322 personel tersebut terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka akan melaksanakan tugas selama 10 hari, atau menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan situasi di wilayah.

Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di wilayah. Gelombang kedua ini menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti agar kegiatan di lapangan tetap berjalan.

Wakapolri meminta para personel tidak datang dengan pendekatan yang menggurui. Mereka harus mendengarkan masyarakat, memahami karakteristik wilayah dan memberikan edukasi yang mudah dipahami.

“Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami,” katanya.

Menurut Wakapolri, masyarakat bukan objek penanganan Karhutla, melainkan bagian dari solusi. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api, kepala desa dan tokoh adat harus menjadi bagian dari jejaring pencegahan di tingkat tapak.

Karena itu, edukasi harus diarahkan pada tindakan nyata, mulai dari tidak melakukan pembakaran, menjaga lingkungan hingga segera melaporkan potensi kebakaran.

“Karhutla bukan hanya tanggung jawab Polri atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas,” tegas Wakapolri.

Wakapolri juga mengingatkan personel bahwa penugasan ini bukan semata-mata kegiatan penyuluhan. Para peserta pendidikan kepemimpinan harus menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan efektivitas organisasi di lapangan.

“Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Karena itu, lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kebijakan diimplementasikan,” ujarnya.

Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat sekaligus menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai akar persoalan Karhutla.

Dengan pendekatan humanis dan partisipatif, Polri ingin memastikan masyarakat menjadi bagian aktif dalam mencegah kebakaran sejak dari tingkat tapak, sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih luas. (red/ist)

Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Pipit Subiyanto mengatakan, para tersangka yang telah ditetapkan hingga saat ini didominasi oleh perorangan yang melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri, antara lain dengan motif membuka lahan.

“Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan,” ujar Pipit dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Pipit menjelaskan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan di masing-masing wilayah. Polda Riau menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak, yakni 42 orang, disusul Polda Sumatera Selatan dan Polda Kalimantan Tengah masing-masing 20 orang. Selanjutnya Polda Kalimantan Timur 13 orang, Polda Jambi 8 orang, Polda Kalimantan Barat 7 orang, dan Polda Kalimantan Selatan 3 orang.

“Ini terus kami dalami. Apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ditemukan adanya keterlibatan korporasi, tentunya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Pipit.

Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk mencegah karhutla sekaligus memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pembakaran secara melawan hukum.

“Polri tidak hanya melakukan pemadaman dan penanganan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga memastikan aspek penegakan hukum berjalan. Setiap informasi dan temuan terkait dugaan tindak pidana karhutla akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Trunoyudo menegaskan, Polri terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pembakaran hutan dan lahan.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Polri mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran,” tuturnya.

Berdasarkan data pada periode 1 Januari sampai 4 September 2026, dari 169 laporan polisi, sebanyak 55 perkara masih dalam tahap penyelidikan dan 79 perkara dalam tahap penyidikan. 

Dari keseluruhan penanganan tersebut, Polda Riau mencatat luas areal terbakar terbesar yakni 2.112,25 hektare, disusul Polda Kalimantan Barat 1.696,3 hektare dan Polda Lampung 637,4 hektare.

Polri memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. (red/ist)

Kasus tersebut bermula pada Rabu (4/3/2026) di Jalan Lintas Desa Trijaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas. Saat itu, korban berinisial B (34) bersama seorang saksi melintas menggunakan kendaraan roda empat operasional perusahaan.

Tersangka A yang saat itu menjabat sebagai kepala desa diduga menyalip, menghadang, dan memepet kendaraan korban. Tersangka kemudian mengambil kunci kontak kendaraan dari luar melalui kaca mobil yang terbuka dan mengancam korban ketika mempertanyakan tindakan tersebut.

Dalam kondisi tertekan, korban bersama saksi akhirnya menyerahkan kendali kendaraan kepada pihak tersangka. Kendaraan operasional perusahaan tersebut kemudian dibawa ke kediaman tersangka dan ditahan.

Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Pidum Satreskrim Polres Musi Rawas melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui keberadaan tersangka.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa tersangka berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Musi Rawas AKP Redho Agus Suhendra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si. kemudian memerintahkan Kanit Pidum Ipda Nofrianto, S.IP. bersama tim opsnal melakukan pengejaran.

Pada Senin (31/8/2026), tim bergerak menuju Kabupaten Deli Serdang dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi keberadaan tersangka. Petugas kemudian menggerebek sebuah rumah kos dan menangkap A tanpa perlawanan berarti.

Setelah ditangkap, tersangka dibawa ke Mapolres Musi Rawas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil operasional perusahaan, satu lembar STNK, serta satu buah kunci kendaraan yang diduga sebelumnya diambil secara paksa dari korban.

Atas perbuatannya, tersangka diproses dalam perkara dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman kekerasan. Ketentuan pasal yang diterapkan terhadap tersangka akan diproses sesuai hasil penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan ini menunjukkan komitmen jajaran Polda Sumatera Selatan dalam menindak dugaan aksi pemerasan, intimidasi, dan premanisme yang dapat meresahkan masyarakat serta mengganggu aktivitas dunia usaha. Penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di wilayah Sumatera Selatan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi setiap bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat maupun mengganggu ketertiban umum.

“Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kejahatan, premanisme, maupun pemerasan yang merugikan masyarakat dan mencederai ketertiban umum,” ujar Nandang.

Ia juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindakan kriminal, pemerasan, maupun intimidasi. Kepolisian memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, pada 2024 perputaran dana judi daring mencapai sekitar Rp359,8 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar Rp286,8 triliun pada 2025 dan kembali menurun menjadi Rp86,8 triliun pada semester pertama 2026.

Adex mengatakan penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penindakan terhadap pelaku, pemutusan akses situs, penelusuran aset, pembekuan rekening, hingga pemutusan sarana pembayaran yang digunakan jaringan perjudian daring.

"Upaya ini terus kami lakukan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui akses situs, penelusuran dan pemutusan aliran dana serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait memutus rantai perjudian online tersebut," ujar Adex dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Adex, jaringan perjudian daring terus mengubah modus operandi mengikuti perkembangan teknologi. Pelaku dapat berpindah domain, membuat situs tiruan atau mirror site, hingga mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial setelah situs sebelumnya diblokir.

"Ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain dan membuat 'mirror site' atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial," kata Adex.

Selain mengubah infrastruktur digital, pelaku juga menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan aliran dana, antara lain melalui pola pelapisan transaksi (layering), rekening nominee, dompet elektronik, hingga aset kripto.

Rekening nominee merupakan rekening atau akun yang menggunakan nama pihak lain, sementara penguasaan atau manfaat atas aset tersebut tetap berada pada pihak yang sebenarnya.

Karakter perjudian daring yang lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri. Server, operator, tim pemasaran, dan infrastruktur jaringan dapat berada di negara berbeda dengan sistem hukum yang berbeda.

Untuk memutus rantai tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melakukan pemutusan akses terhadap situs dan konten perjudian daring. Koordinasi juga dilakukan dengan PPATK untuk menganalisis serta menelusuri aliran dana.

Sinergi turut dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memutus sarana pembayaran yang dimanfaatkan jaringan perjudian daring.

Upaya pemberantasan juga terlihat dari jumlah perkara yang ditangani Polri. Pada 2024, Polri menangani 1.626 perkara dengan 1.999 tersangka. Jumlah tersebut turun menjadi 665 perkara dengan 754 tersangka pada 2025. Sementara hingga September 2026, Polri telah menangani 55 perkara dengan 123 tersangka.

Dalam penelusuran aliran dana, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menyita dana sekitar Rp131,1 miliar dari 353 rekening serta 4.738 dolar AS dari satu rekening. Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga 2 September 2026.

Adex menegaskan pemberantasan perjudian daring tidak hanya mengandalkan penindakan. Polri juga melakukan langkah pencegahan melalui literasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami risiko perjudian daring serta tidak mudah menjadi sasaran promosi maupun jaringan perjudian. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni membenarkan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung saat dikonfirmasi.

“Penggeledahan toko emas di Ibu Kota, di daerah Jakarta Pusat, Cikini. Sedang berlangsung,” kata Irhamni saat ditemui di Bareskrim Polri, Rabu (2/9/2026).

Irhamni belum memerinci hasil penggeledahan. Namun, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengolahan emas.

“Hasilnya (yang digeledah) adalah alat-alat yang digunakan untuk produksi mereka, pemurnian. Ini jaringan China,” ungkapnya.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan jaringan penambangan, pengolahan, dan penyelundupan emas ilegal yang diduga memiliki jalur pengiriman hingga ke Dubai.

Dalam pengembangan kasus tersebut, penyidik sebelumnya menangkap dua warga negara India yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Keduanya diamankan dalam penindakan di dua apartemen di kawasan Jakarta Utara pada Minggu (16/8/2026) dini hari.

Dari penindakan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti, antara lain emas, residu hasil pengolahan, uang tunai, serta peralatan yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas sebelum dikirim ke luar negeri.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, jaringan tersebut diduga menjalankan aktivitas pengolahan emas secara intensif. Material emas yang diolah diperkirakan mencapai sekitar 30 kilogram per hari.

“Kalau satu hari sesuai informasi yang kami terima kurang lebih 30 kilogram per hari. Bisa dibayangkan 30 kilogram itu kali 30 hari, kurang lebih satu ton. Kalau satu gram itu harganya Rp 2,6 juta, hampir Rp 3 triliun yang diselundupkan ke luar negeri tanpa kita ketahui,” kata Irhamni.

Setelah penangkapan dua warga negara India tersebut, Dittipidter Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri lebih jauh aktivitas pengolahan emas, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap keseluruhan jaringan dan memastikan alur penyelundupan emas ilegal yang diduga mengarah ke luar negeri. (red/ist)

Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipandu oleh Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., prosesi diawali pengucapan sumpah jabatan para Hakim Agung yang dilantik untuk senantiasa memenuhi kewajiban dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap para Hakim Agung yang dilantik.

Pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyematan tanda jabatan Hakim Agung serta penyampaian kata pelantikan.

Setelahnya Ketua MA kembali menandu pengucapan sumpah jabatan bagi para Hakim Ad Hoc yang berjanji untuk memenuhi kewajibannya dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,”

Prosesi diakhiri dengan penutupan sidang paripurna pelantikan dan pemberian ucapan selamat kepada seluruh Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc yang dilantik oleh Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial (KY), Wakil Ketua MA Bidang Yudisial serta Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial diikuti para undangan yang hadir.

Adapun 11 Hakim Agung yang dilantik sebagai berikut:

Kamar Pidana
•    Dr. Syamsul Arief, S.H., M. H.
•    Sugiyanto, S.H., M.H.
•    Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M. Hum.
•    Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H. 
 
Kamar Perdata
•    Dr. Sobandi, S.H., M.H.
•    Dr. Nurnaningsih, S.H., M.Kn.
 
Kamar Agama
•    Dr. Musthofa, S.H., M.H.
•    Dr. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.
 
Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak
•    Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.
•    Dr. L.Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H.
•    Prof. Dr. Yeheskiel Minggus Tiranda, S.H., M.H., PCCP., C.L.A.
 
Sementara tiga Hakim Ad Hoc di antaranya:
 
Hakim Ad Hoc HAM
•    Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H.
•    Roki Panjaitan, S.H.
 
Hakim Ad Hoc Tipikor
•    Sudiyo, S.H., M.H. 

Kini terdapat 57 Hakim Agung yang terdiri dari 10 (sepuluh) pimpinan, baik itu Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan tujuh Ketua Kamar. Serta terdapat 15 Hakim Agung Kamar Pidana, 13 Hakim Agung Kamar Perdata, lima Hakim Agung Kamar Agama, 11 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, dan tiga Hakim Agung Kamar Militer.

Sementara dengan ini ada empat Hakim Ad Hoc Tipikor, lima Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dan tiga Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung.Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan lembaga peradilan di Indonesia. seluruh Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc diharapkan mampu memperkuat kualitas dan mempercepat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, sekaligus semakin meneguhkan komitmen dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berintegritas bagi seluruh masyarakat Indonesia. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, pengungkapan kasus narkotika di perairan Kepri merupakan bagian dari penyelidikan berkelanjutan. Setiap informasi yang diperoleh dari pengungkapan sebelumnya menjadi bahan untuk mengembangkan penyelidikan berikutnya.

“Prinsip penyelidikan adalah prinsip yang berkelanjutan. Jadi apa yang kita temukan hari ini juga merupakan hasil pengolahan data dan penyelidikan yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Demikian juga nanti hasil pendalaman menjadi cara menentukan penyelidikan berikutnya,” kata Eko di Batam, Selasa (1/9/2026).

Dalam satu bulan terakhir, aparat menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut Kepri. Pengungkapan tersebut antara lain 1,3 ton ketamin dari kapal MV King Sun, 2,6 ton sabu cair dari MV Ocean Porter, serta 800 kilogram ketamin dari kapal Fu Chang Xing I.

Rentetan pengungkapan tersebut kini didalami untuk mengetahui kemungkinan adanya keterkaitan antarperkara sekaligus memetakan jaringan yang berada di balik pengiriman narkotika tersebut.

Eko mengatakan, dugaan keterlibatan jaringan internasional terlihat dari pergerakan kapal dan awak kapal yang bersinggungan dengan wilayah perairan internasional. Kondisi tersebut membuat penyidikan membutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.

“Untuk aktor dalam kasus penyelundupan ini ada, tapi tidak berada di negara kita. Masih diolah oleh beberapa counterpart kita yang berada di luar negeri, baik itu di Malaysia, Singapura, China dan lain-lain,” ujarnya.

Bareskrim Polri telah membangun kerja sama bilateral dengan aparat penegak hukum sejumlah negara untuk bertukar informasi serta menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan dalam jaringan tersebut.

Selain mengidentifikasi pengendali jaringan, penyidik juga mendalami pola pergerakan kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Polisi masih menelusuri apakah Indonesia menjadi negara tujuan akhir pengiriman narkotika atau hanya dimanfaatkan sebagai wilayah transit.

“Kita belum bisa berhipotesa. Selama itu masuk wilayah hukum Indonesia, kita melakukan penindakan. Terkadang ada yang hanya lewat, terkadang ada tujuan,” kata Eko.

Menurut Eko, jaringan penyelundupan narkotika menggunakan pola komunikasi dan pengendalian yang sulit dideteksi. Instruksi kepada pelaku di lapangan dapat diberikan secara bertahap saat kapal telah berada di tengah perjalanan.

“Kadang mereka dikendalikan, terputus, menunggu kira-kira lima menit. Ke mana harus mereka meluncur, ke mana mereka harus komunikasi, siapa yang akan menemui mereka dan lain-lain,” jelasnya.

Untuk mengungkap pola tersebut, penyidik mengandalkan kombinasi informasi lapangan, human intelligence, teknologi intelijen, serta pertukaran informasi dengan aparat penegak hukum negara lain.

Eko juga membenarkan adanya korelasi dalam proses penyelidikan terhadap sejumlah kasus penyelundupan narkotika yang diungkap dalam beberapa pekan terakhir. Pendalaman masih dilakukan untuk memastikan keterkaitan antarperkara dan mengidentifikasi pihak yang berada di balik jaringan tersebut.

“Kalau kita lakukan pendalaman terus ke depan dan ada kemungkinan untuk kita melakukan intercept, akan kita lakukan,” tegasnya.

Bareskrim Polri memastikan penyelidikan masih terus berjalan. Penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang terlibat langsung dalam penyelundupan, tetapi juga terhadap pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan narkotika dari luar negeri. (red/ist)

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, pengungkapan tiga perkara tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk terus menindak jaringan perjudian online sekaligus memutus berbagai sarana yang digunakan para pelaku.

“Konferensi pers hari ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengungkap dan menindak tindak pidana perjudian online. Kami akan terus melakukan penindakan secara simultan, termasuk terhadap jaringan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas perjudian,” kata Erdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Erdi juga menjelaskan, dalam pengungkapan kali ini terdapat tiga laporan polisi yang menjadi dasar penyidikan Dittipid Siber Bareskrim Polri. Perkara tersebut mencakup penggunaan sejumlah website judi online serta modus spam komentar pada platform media sosial dengan target akun yang memiliki engagement dan jumlah pengikut tinggi.

Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Adex Yudiswan mengatakan, pemberantasan judi online menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena perkembangan infrastruktur digital dan modus operandi pelaku berjalan sangat cepat.

“Konsep judi online itu bukan konsep permainan, melainkan konsep penipuan. Untuk menambah omzet, mereka menggabungkan segala kemampuan teknologi untuk mengambil dana dari masyarakat kita,” kata Adex.

Adex menjelaskan, ketika satu domain diputus aksesnya, pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain, membuat mirror site, maupun mengubah pola promosi melalui media sosial. Dalam menyamarkan aliran dana, pelaku juga menggunakan rekening nominee, e-wallet, layering hingga aset kripto.

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan, Dittipid Siber Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam tiga perkara tersebut. Penyidik juga menetapkan beberapa orang sebagai daftar pencarian orang (DPO) yang diduga memiliki peran dalam jaringan perjudian online.

Pada perkara pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/53/III/2026/SPKT.DITTIPIDSIBER tanggal 2 Maret 2026, penyidik mengungkap jaringan website 1xbet, ij8keren, dan empire88. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu orang lainnya berinisial EP masuk dalam DPO.

Dari transaksi sistem pembayaran perjudian melalui PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT), penyidik menemukan transaksi mencapai sekitar Rp1,03 triliun. Selain itu, dana pada lima penyedia jasa pembayaran berhasil dibekukan dengan total Rp51.991.693.314.

Sementara itu, perkara kedua berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/19/VII/2026/SPKT.DITTIPIDSIBER tanggal 2 Juli 2026 mengungkap praktik spam komentar yang mengarahkan pengguna menuju website perjudian online, antara lain garam26, sor54, rawit14, pusatjp68, paris52, hantam01, manis36, dan jaribos.

Dalam perkara tersebut, tiga tersangka diamankan dan dua orang ditetapkan sebagai DPO. Kemudian pada perkara ketiga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/25/VII/2026/SPKT.DITTIPIDSIBER tanggal 15 Juli 2026, penyidik mengungkap jaringan spam komentar dengan target akun media sosial yang memiliki jumlah pengikut tinggi. Tiga tersangka diamankan dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai DPO.

Dari dua perkara spam komentar tersebut, penyidik menyita atau memblokir 42 rekening dengan nominal sekitar Rp83,1 juta. Omzet dari dua perkara yang melibatkan delapan website perjudian online tersebut mencapai sekitar Rp7,5 miliar per bulan atau Rp90 miliar per tahun.

Adex menegaskan, karakteristik perjudian online yang bersifat borderless membuat pemberantasannya membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, maupun negara.

“Dunia siber, terutama judi online, sifatnya borderless. Tim marketing bisa berada di satu negara, pengelola website di negara lain, dan infrastrukturnya di negara yang berbeda lagi. Ini yang menjadi kesulitan kita, sehingga membutuhkan kolaborasi antarnegara, antarkementerian dan lembaga, serta antarpenegak hukum,” ujarnya.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosadi mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya pemutusan akses terhadap konten dan situs perjudian online. Hingga 2 September 2026, Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap lebih dari 8,8 juta situs sejak 2017.

Sementara sejak 20 Oktober 2024, pemutusan akses telah mencapai 3.981.834 yang terdiri atas situs, IP, dan konten media sosial.

“Penanganan persoalan ini hanya bisa efektif jika kolaborasi antarlembaga terus diperkuat sesuai mandat dan kewenangan masing-masing, mulai dari proses pencegahan, pemblokiran ruang siber, pelacakan aliran dana, hingga penegakan hukum pidana yang tegas,” kata Safriansyah.

Di sisi lain, Direktur Kerja Sama Dalam Negeri PPATK Kombes Pol. Yuliani menegaskan komitmen PPATK untuk terus mendukung penyidik melalui analisis dan penelusuran aliran dana dalam perkara perjudian online.

“Kami berkomitmen sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk selalu berperan aktif mendampingi dan bekerja sama dengan penyidik,” ujar Yuliani.

Secara nasional, Polri mencatat 1.626 kasus judi online dengan 1.999 tersangka pada 2024. Angka tersebut menurun menjadi 665 kasus dengan 744 tersangka pada 2025. Sementara hingga September 2026, tercatat 55 kasus dengan 123 tersangka.

Polri memastikan penanganan judi online akan terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemutusan akses, penelusuran dan pemutusan aliran dana, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian daring. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, perkembangan teknologi membuat pelaku dapat dengan cepat mengganti situs maupun rekening yang digunakan untuk menjalankan operasional perjudian daring.

Menurutnya, tingginya permintaan terhadap perjudian daring turut mendorong munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut.

"Jadi, antara demand dengan pasar itu konsepnya hampir sama. Kalau tindak pidana lain mungkin dia terpaksa untuk melakukan, tapi kalau judi, apa pun ceritanya mereka yang mencari. Sehingga kalau demand (permintaan)-nya tinggi, tentunya ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan," kata Adex dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi daring di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Adex menjelaskan, pelaku menggunakan akun nominee dan pola layering untuk menyamarkan aliran dana. Teknologi juga dimanfaatkan untuk mempercepat pembuatan situs baru ketika situs sebelumnya telah diblokir.

"Sehingga saat akun website itu dilakukan pemblokiran, dengan cepat dia akan membentuk website yang baru. Saat akun personal daripada rekening itu ditutup, dengan cepat dia sudah berpindah kepada akun yang lain," ujarnya.

Selain mengganti situs dan rekening, jaringan perjudian daring juga memanfaatkan sistem otomatis berupa bot maupun AI untuk mengelola sejumlah aktivitas operasional. Penggunaan teknologi tersebut membuat pelaku dapat bergerak lebih cepat ketika infrastruktur digital atau rekening yang digunakan berhasil ditindak.

Adex menuturkan, karakter perjudian daring yang tidak mengenal batas wilayah atau borderless turut menjadi tantangan dalam pengungkapannya. Satu jaringan dapat menempatkan bagian berbeda dari operasionalnya di sejumlah negara.

"Dan juga, kami sampaikan bahwa di dunia siber ini, terutama judi online, itu borderless. Bisa marketing-nya berada di suatu negara, misalnya di Kamboja, kemudian pengelola website-nya bisa berada di Cina, kemudian tempat-tempat negara lain," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat penanganan perjudian daring membutuhkan kerja sama lintas negara, kementerian dan lembaga, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi diperlukan untuk menelusuri jaringan, infrastruktur digital, rekening, hingga aliran dana yang digunakan dalam operasional perjudian daring.

"Ini yang tentunya menjadikan kita agak kesulitan dalam prosesnya, sehingga ini membutuhkan kolaborasi antarnegara, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, dan juga kolaborasi antarpenegak hukum," kata Adex.

Ia menegaskan, pemberantasan perjudian daring tidak berhenti pada pemblokiran situs. Dittipidsiber Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan dan pola operasional yang berada di balik aktivitas tersebut, termasuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan.

"Jadi, konsep judi online itu sudah kami sampaikan dari awal, itu adalah bukan konsep permainan, tetapi konsep penipuan," tegas Adex. (red/ist)a

Penanganan perkara tersebut menjadi bukti keseriusan Polda Riau dalam menindak setiap dugaan tindak pidana karhutla. Polisi tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga menelusuri penyebab kebakaran hingga pihak yang bertanggung jawab.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, karhutla menjadi salah satu atensi pimpinan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“Karhutla merupakan salah satu atensi pimpinan karena akan menjadi keresahan bagi masyarakat karena berdampak pada kesehatan, perekonomian, dan lingkungan,” kata Ade saat konferensi pers di Media Center 91 Polda Riau, Jumat (28/8).

Dalam perkembangan terbaru, jajaran Polda Riau mengungkap tiga perkara karhutla. Salah satunya ditangani Polres Rokan Hilir terkait kebakaran di Kampung Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, yang terjadi pada 6 Agustus 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan MA (28) sebagai tersangka.

Kasus lainnya ditangani Polres Pelalawan terkait kebakaran di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Polisi mengamankan NR (54), warga Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang.

Sementara itu, satu perkara lainnya terjadi di Jalan Koridor RAPP Kilometer 13, Pangkalan Kerinci. Kasus yang dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian tersebut berhasil diungkap Satreskrim Polres Pelalawan dengan mengamankan EPT (40), warga setempat.

Dari akumulasi perkara yang ditangani, sejumlah wilayah tercatat memiliki jumlah kasus cukup tinggi. Polres Pelalawan menangani tujuh perkara dengan delapan tersangka.

Jumlah yang sama juga ditangani Polres Indragiri Hilir, yakni tujuh perkara dengan tujuh tersangka. Sementara Polres Bengkalis menangani tujuh perkara dengan delapan tersangka.

Selanjutnya, Polres Kampar menangani empat perkara dengan tiga tersangka. Polres Rokan Hilir tiga perkara dengan tiga tersangka dan Polres Indragiri Hulu tiga perkara dengan tiga tersangka.

Polres Tapung menangani dua perkara dengan dua tersangka. Sedangkan Polres Dumai, Polres Siak dan Polres Kepulauan Meranti masing-masing menangani satu perkara dengan satu tersangka.

Selain jajaran Polres, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau juga menangani satu perkara di wilayah Bengkalis dengan dua tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran lahan di kawasan konsesi PT TKWL yang diduga dirambah oleh dua warga.

Dari penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut, polisi menemukan sejumlah modus yang diduga menjadi penyebab terjadinya karhutla. Sebagian besar perkara mengarah pada dugaan kesengajaan dalam membuka lahan dengan cara dibakar.

Lahan yang dibakar diduga dipersiapkan untuk kepentingan perkebunan, baik kelapa sawit maupun tanaman hortikultura lainnya.

Namun, tidak seluruh kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja. Polisi juga menangani perkara yang berawal dari kelalaian saat membakar sampah. Api yang tidak terkendali kemudian merembet hingga menyebabkan kebakaran meluas.

Ade menegaskan, setiap peristiwa kebakaran ditangani melalui proses penyelidikan dan penyidikan guna memastikan sumber api, penyebab kebakaran serta pihak yang harus bertanggung jawab.

“Setiap laporan dan peristiwa kebakaran akan kami tangani secara profesional melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang didasarkan pada fakta, alat bukti, dan pendekatan scientific criminal investigation untuk mengungkap secara objektif pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Ade, penyidik juga mengonstruksikan secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana, mulai dari dugaan perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan hingga pertanggungjawaban pidana yang dilakukan perorangan maupun korporasi.

Dalam penanganan perkara karhutla, penyidik dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika kebakaran terjadi di kawasan hutan, penyidik juga dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain itu, ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 308, juga dapat diterapkan sesuai konstruksi masing-masing perkara.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial.

Masyarakat juga diminta tidak membakar sampah sembarangan, terutama ketika cuaca panas dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya.

“Tidak ada kompromi terhadap setiap tindakan yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya pembakaran hutan dan lahan,” tegas Akmadi.

Ia mengatakan, pencegahan tetap menjadi langkah utama dalam penanganan karhutla. Namun, terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana, Polda Riau memastikan proses hukum akan dilakukan secara tegas, profesional, transparan dan berkeadilan.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Riau melindungi masyarakat dari dampak karhutla sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning. (red/ist)

Kapolsek Pasar Minggu Kompol Theodorus Echeal mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti untuk memastikan dugaan tersebut, termasuk mengecek legalitas perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan. “Kami masih mengumpulkan bukti-bukti terbaru, apakah itu perusahaan berizin ataupun tidak. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya,” kata Theo, Kamis (03/09/2026).

Polisi telah menerima informasi awal terkait dugaan tersebut dan meminta keterangan dari sejumlah orang yang diduga menjadi calon korban. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan polisi yang secara resmi dibuat oleh para calon korban. Polisi masih menampung informasi dan keterangan awal sebagai bahan penyelidikan.

Dalam prosesnya, petugas telah mendatangi lokasi perusahaan yang disebut menawarkan lowongan kerja tersebut. Empat calon korban juga telah dibawa untuk dimintai keterangan awal.Dari keterangan sementara, nilai kerugian yang dialami calon korban berbeda-beda. Ada yang mengaku kehilangan Rp50 ribu sebagai uang jaminan atau tanda jadi, sementara korban lainnya mengaku telah mengeluarkan Rp1,8 juta hingga Rp1,9 juta.

“Di sini ada kerugian-kerugian yang variatif, ada yang Rp1,9 juta, ada yang Rp1,8 juta, dan bahkan ada uang jaminan atau tanda jadi sebesar Rp50 ribu,” ujar Theo.

Polisi masih mendalami modus yang digunakan serta memastikan apakah tawaran pekerjaan tersebut benar-benar akan disalurkan kepada para calon pelamar atau tidak.

Legalitas perusahaan juga menjadi salah satu hal yang tengah diperiksa polisi untuk mengungkap duduk perkara sebenarnya.

Kapolsek Pasar Minggu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang mengharuskan calon pekerja membayar sejumlah uang di awal.

“Janganlah pernah percaya terhadap bujuk rayu yang menjanjikan suatu pekerjaan dengan mengeluarkan uang sebagai tanda jadi,” kata Theo.

Polsek Pasar Minggu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait dugaan lowongan kerja tersebut untuk memberikan keterangan kepada polisi.

Kasus ini mencuat setelah video yang memperlihatkan sejumlah warga mengaku menjadi korban tawaran pekerjaan beredar di media sosial. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah dugaan lowongan kerja bodong tersebut memenuhi unsur tindak pidana. (red/ist)

Kebakaran diduga berawal dari rokok seorang pekerja saat melakukan pengukuran lahan. Kebakaran terjadi pada Kamis (6/8) sekitar pukul 15.00 WIB di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Jalan Sepakat, Dusun II, Kepenghuluan Raja Bejamu.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait kepulan asap di lokasi. Bhabinkamtibmas kemudian melakukan pengecekan dan menemukan warga sedang berupaya memadamkan api.

Hasil penyelidikan polisi mengungkap titik awal api diduga berasal dari lahan yang dikuasai MF. Polisi kemudian menemukan fakta bahwa pada 4 Agustus 2026, seorang pekerja berinisial MA bersama dua orang lainnya melakukan pengukuran di lahan tersebut.

“Saat pengukuran, yang bersangkutan diketahui sambil menyalakan dan menghisap rokok. Tiba-tiba muncul kepulan asap dan kobaran api,” demikian hasil penyelidikan polisi, dikutif Jum’at (7/8).

Api sempat berupaya dipadamkan menggunakan batang dan ranting kayu, namun justru semakin meluas dan merembet ke lahan lainnya. Kebakaran baru berhasil dipadamkan pada 9 Agustus 2026 dengan luas lahan terdampak sekitar 30 hektare.

Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta mengumpulkan barang bukti, termasuk hasil analisis penginderaan jauh citra satelit.

Berdasarkan hasil gelar perkara, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan MA sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, peningkatan status perkara tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang menemukan adanya dugaan tindak pidana.

“Polres Rokan Hilir berkomitmen menangani setiap perkara karhutla secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang ada. Peningkatan perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan karhutla menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

“Kami mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan menganggap api kecil tidak berbahaya, karena apabila tidak dikendalikan dapat dengan cepat meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ujarnya.

Aldi juga mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan hutan dan lahan untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menjadi sumber api.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada kepolisian atau petugas terkait agar dapat ditangani sedini mungkin,” katanya.

Dalam perkara ini, polisi mengamankan tiga batang kayu bekas terbakar dan satu lembar hasil analisis penginderaan jauh citra satelit.

MA diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan/atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, berkoordinasi dengan ahli, melengkapi administrasi penyidikan, dan melakukan gelar perkara untuk proses hukum selanjutnya.

Dikutip dari website resmi Korlantas Polri https://korlantas.polri.go.id/, Ketentuan tersebut berkaitan dengan karakteristik kendaraan yang dikemudikan. Kendaraan dengan ukuran dan bobot besar, termasuk kendaraan angkutan barang maupun kendaraan penarik, membutuhkan kemampuan serta pengalaman berkendara yang lebih matang. Karena itu, batas usia pemohon SIM golongan B ditetapkan lebih tinggi dibandingkan golongan SIM lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, terdapat beberapa kategori SIM golongan B dengan batas usia yang berbeda.

SIM B I, digunakan untuk mengemudikan kendaraan penumpang atau barang perseorangan dengan berat lebih dari 3.500 kilogram, pemohon harus berusia minimal 20 tahun. Sementara SIM B I Umum, yang diperuntukkan bagi kendaraan umum penumpang atau barang, memiliki batas usia minimal 22 tahun. (red/ist)

Salah satu kapal yang menjadi bagian dari pengembangan adalah Fuchangxing I. Pada 24 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan menemukan sekitar 800 kilogram barang yang berdasarkan pemeriksaan awal terindikasi mengandung Ketamine HCl. 

Barang tersebut ditemukan di bagian buritan kapal dan dikemas dalam 40 karung. Tim gabungan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan serta status hukum barang bukti tersebut.

Selain temuan ketamin pada kapal Fuchangxing I, pengembangan kasus juga mengungkap dugaan keterkaitan dengan kapal MV Ashley. 

Tim gabungan telah mengamankan MV Ashley pada 25 Agustus 2026. Kapal tersebut selanjutnya dalam perjalanan menuju Dermaga Bea dan Cukai Batam, Tanjung Uncang, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Tim gabungan juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap dokumen kapal, alat komunikasi, catatan perjalanan, serta bagian-bagian kapal yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan narkotika dan barang bukti lainnya.

Pemeriksaan terhadap Fuchangxing I dan MV Ashley dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran gelap narkotika internasional, termasuk hubungan antara kedua kapal serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Ditemukannya 800 kg ketamin ini menjadi alarm serius BNN menyusul maraknya peredaran ketamin lewat modus baru. Sepanjang tahun 2026, BNN telah menguji 1.434 sampel cairan vape, di mana 1.420 sampel (99%) di antaranya positif mengandung narkotika, termasuk ketamin.

Temuan pada sejumlah sampel cairan vape menunjukkan bahwa perangkat vape telah dimanfaatkan sebagai salah satu media dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Modus ini semakin berkembang dengan ditemukannya ketamin dalam bentuk cair pada cartridge vape, termasuk yang dicampur dengan zat narkotika lainnya.

Rangkaian temuan tersebut memperkuat urgensi penguatan kebijakan terhadap ketamin, termasuk mendorong agar ketamin dapat masuk dalam penggolongan narkotika sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap ketamin.

"Pengungkapan 800 kilogram ketamin di perairan Natuna Utara ini merupakan bukti nyata bahwa sindikat narkotika internasional terus mencari celah dan modus baru untuk menyelundupkan zat adiktif ke Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan perangkat vape yang kini marak disalahgunakan.

Temuan laboratorium kami yang menunjukkan 99% dari ribuan sampel cairan vape positif mengandung narkotika, termasuk ketamin, adalah ancaman nyata bagi generasi bangsa yang harus kita hadapi bersama secara tegas" ujar Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto. 

"Oleh karena itu, BNN secara tegas mendesak agar ketamin segera dimasukkan ke dalam golongan narkotika dalam sistem hukum nasional kita. Celah regulasi ini selama kerap dimanfaatkan oleh para bandar untuk mengelabui penegak hukum," sambung Suyudi. 

BNN bersama tim gabungan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan, menelusuri jalur distribusi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat. Seluruh proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (red/ist)

“Kita minta kelompok perusuh yang diamankan Polda Metro Jaya diproses secara hukum. Jika terbukti melakukan tindak pidana, berikan hukuman tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Edi Hasibuan di Jakarta.

Menurut Edi, munculnya kelompok yang melakukan tindakan kerusuhan setelah massa aksi damai meninggalkan lokasi perlu didalami secara menyeluruh. Ia menilai, aparat perlu mengusut kemungkinan adanya pihak tertentu yang menggerakkan maupun memanfaatkan situasi untuk menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban.

“Kita minta ini harus diusut tuntas. Jangan sampai aksi penyampaian pendapat yang semula damai justru ditunggangi pihak tertentu untuk memancing kerusuhan,” tegas Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) tersebut.

Edi juga mengamati bahwa dalam pelayanan kegiatan penyampaian pendapat, aparat kepolisian telah berupaya mengedepankan pendekatan humanis agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman dan kondusif.

Namun, ia menyayangkan adanya kelompok yang kemudian melakukan tindakan kerusuhan dan pengrusakan setelah aksi penyampaian pendapat berlangsung.

Terkait data kepolisian yang menyebutkan sebanyak 323 orang telah diamankan, dengan 160 di antaranya merupakan anak-anak, Edi meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius semua pihak.

Menurutnya, keterlibatan anak-anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk untuk mengetahui bagaimana mereka dapat berada di lokasi dan terlibat dalam kelompok tersebut.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa kelompok yang diamankan diduga datang ke sekitar Gedung DPR untuk mengganggu keamanan dan ketertiban. Sejumlah video yang beredar juga memperlihatkan adanya aksi pelemparan barang ke arah petugas yang memberikan pelayanan.

Edi pun meminta kepolisian mengusut secara transparan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Kita minta identitas kelompok perusuh ini dibuka kepada publik seluas-luasnya. Yang terpenting, peran masing-masing pihak harus diungkap secara jelas agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujar dosen pascasarjana tersebut.

Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya harus tetap dilakukan secara tertib dan damai serta tidak boleh disertai tindakan yang mengganggu keamanan maupun merugikan masyarakat.

“Jangan sampai hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan dan menciptakan kerusuhan,” pungkasnya. (red/ist)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya hingga saat ini terus menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat mengenai cakupan penerapan UU Perampasan Aset. Pasalnya, perampasan aset tidak hanya diusulkan untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya.

“Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi. Sejauh ini ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk dapat dikenakan perampasan aset,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (31/8/2026)

Menurutnya, 13 tindak pidana tersebut mencakup korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang

Habiburokhman menyebut perluasan cakupan tersebut menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Komisi III DPR. Kekhawatiran muncul karena masyarakat biasa juga berpotensi terdampak apabila pelaksanaan kewenangan perampasan aset tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabel.

“Tentu kita harus tegaskan bahwa konstitusi kita memperlakukan asas persamaan di muka hukum, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka harus mendapat sanksi tanpa memandang latar belakang jabatannya,” tegasnya.

Di sisi lain, Komisi III DPR juga menilai penerapan perampasan aset untuk berbagai jenis tindak pidana memiliki kemiripan dengan praktik di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Inggris dan Amerika Serikat sebagai contoh negara yang telah menerapkan ketentuan serupa.

Meski demikian, DPR menilai aspek pengawasan tidak boleh diabaikan. Karena itu, Komisi III tengah mencari formula terbaik untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset, terutama untuk mencegah munculnya tindakan aparat yang sewenang-wenang.

“Yang tidak boleh terjadi adalah penegakan hukum perampasan aset sewenang-wenang kepada masyarakat. Jangan sampai justru nanti UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, membungkam mereka yang bersifat kritis,” ujarnya.

Terakhir, legislatordari fraksi Partai Gerindra  ini menegaskan, pengawasan tersebut perlu didukung dengan mekanisme penindakan terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya. Menurutnya, diperlukan lembaga yang kuat agar oknum penegak hukum yang melakukan penyimpangan dapat ditindak secara tegas.

“Harus ada lembaga yang kuat yang bisa menindak oknum penegak hukum kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset dan harus ada sanksi hukum etis, profesi dan pidana bagi penegak hukum kotor tersebut,” pungkas Habiburokhman.

Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman.

Selain memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan perampasan aset, berdasarkan masukan dari para Ahli Hukum, maka aspek perampasan aset dibatasi hanya untuk tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi

“Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” ujar Habiburokhman. (red/ist)

Jenazah korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan visum. Polisi juga telah menemui keluarga korban, termasuk anak kandungnya, untuk berkoordinasi terkait penanganan lebih lanjut.

Budi mengatakan penyidik sempat mengajukan prosedur otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Namun, keluarga menolak tindakan tersebut.

“Pihak keluarga tidak bersedia dilakukan otopsi. Kami memahami dan berempati atas kondisi duka yang dialami keluarga, sehingga untuk sementara, penyidik belum meminta keterangan lebih lanjut,” ujar Budi.

Korban diketahui bernama Bambang Setiyawan (59), seorang pedagang cermin yang beraktivitas di kawasan Pejompongan.

Istri korban, Sudarsi (56), mengatakan dirinya masih bersama Bambang berjualan pada Kamis sore hingga sekitar pukul 16.30 WIB.

Biasanya, keduanya menutup tempat usaha sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, saat melihat massa mulai berdatangan, Sudarsi meminta suaminya menutup usaha lebih awal.

“Sebenarnya kita belum tutup. Tutupnya itu jam 18.00. Tapi karena saya lihat massa sudah banyak, akhirnya saya bilang sama Bapaknya, ‘Itu massa sudah banyak, tutup’,” kata Sudarsi saat ditemui wartawan, Jumat (28/08/2026).

Setelah kejadian tersebut, Bambang diketahui berada di rumah sakit hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Polda Metro Jaya masih melakukan penanganan dan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Polisi juga menghormati keputusan keluarga yang menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. (red/ist)

Penangkapan dramatis tersebut terjadi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Petugas kepolisian yang telah mengendus pergerakan sang buron langsung melakukan pengadangan begitu target turun dari pesawat. 

Berdasarkan visual yang beredar, Yuwanky yang mengenakan jaket denim hitam tampak dikawal ketat oleh sejumlah aparat kepolisian berpakaian preman dan bermasker taktis saat digiring keluar dari area terminal bandara. 

Kronologi dan Jejak Pelarian ke Singapura

Kasus yang menjerat Yuwanky bermula dari penggerebekan intensif yang dilakukan oleh aparat gabungan di THM Planet Batam. 

Dalam operasi tersebut, polisi menemukan barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan serta mengamankan beberapa orang yang diduga kuat merupakan kaki tangan jaringan peredaran tersebut. Namun, Yuwanky berhasil lolos dari sergapan awal petugas dan memanfaatkan jalur laut untuk menyeberang secara ilegal ke Singapura demi menghindari kejaran hukum. 

Merespons kaburnya sang bandar, Bareskrim Polri langsung menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Yuwanky dengan nomor DPO/142/VIII/2026/Dittipidnarkoba. 

Kepolisian juga berkoordinasi secara intensif dengan divisi imigrasi dan kepolisian negara tetangga untuk memantau setiap pergerakan keluar-masuk target. Jalur pelariannya terus dipantau ketat hingga ia memutuskan kembali ke Indonesia, yang berujung pada penyergapan instan di Bandara Soetta. 

Pernyataan Resmi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

Di tengah proses penyidikan awal yang berjalan di markas kepolisian, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memberikan keterangan resmi mengenai keberhasilan operasi penangkapan ini. Pihaknya menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran gelap narkotika, sekecil atau sekuat apa pun jaringan yang mereka miliki. 

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, mengonfirmasi penangkapan DPO Yuwanky pada Kamis, 27 Agustus 2026, di Terminal 3 Bandara Soetta setelah mendarat dari Singapura, dan menyatakan bahwa tersangka langsung dibawa ke Bareskrim.

“Iya benar bahwa DPO Yuwanky telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar jam 16.47 WIB di Terminal 3 Bandara Soetta, Jakarta, sesaat setelah mendarat dengan penerbangan dari Singapura,” kata Eko melalui pesan singkat.

Pengembangan Jaringan dan Ancaman Hukuman

Setelah diamankan di Bareskrim Polri, Yuwanky menjalani pemeriksaan mendalam terkait perannya dalam peredaran narkoba dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tersangka dijerat dengan UU Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, sementara polisi berkomitmen untuk mengusut tuntas jaringan ini. (red/ist)

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 ini digelar pada Jumat (28/8/2026) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK. Permohonan ini diajukan oleh Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX).

Dalam pertimbangan hukum yang diucapkan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menilai norma Pasal 240 beserta Penjelasannya dan norma Pasal 241 UU 1/2023 menempatkan lembaga negara sebagai objek yang dilindungi oleh norma larangan penghinaan. Dalam batas penalaran yang wajar, semua lembaga termasuk lembaga negara adalah subjek hukum yang tidak memiliki rasa, baik rasa dipuji, rasa dicela, maupun rasa dihina. Apabila diletakkan dalam dasar argumentasi menjaga muruah atau martabat lembaga, sambung Adies, termasuk lembaga negara, individu yang berada dalam lembaga negara dimaksud juga harus menjaga muruah atau martabat dimaksud, dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Oleh karena itu, sambung Adies, dalam menilai dan sekaligus menakar proporsionalitas antara melindungi lembaga-lembaga negara menggunakan rezim ”larangan penghinaan” dengan kepentingan melindungi hak konstitusional warga negara menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka sebagai wujud nyata ikut serta dalam pemerintahan, Mahkamah meletakkan jaminan atas hak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani dalam mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah menilai tanpa jaminan tersebut, pemenuhan hak-hak asasi, termasuk hak kebebasan sipil lainnya menjadi terancam dan akan kehilangan makna dalam pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 240 beserta penjelasannya dan norma Pasal 241 UU 1/2023 membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum.

“Sehingga dapat menimbulkan ancaman kriminalisasi atas kritik, evaluasi dan pendapat yang sah dan dapat menimbulkan efek menakut-nakuti (chilling effect) bagi masyarakat dalam menyatakan pikiran dan sikap secara terbuka menyebabkan pelanggaran atas hak asasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar, sehingga harus dinyatakan beralasan menurut hukum,” tegas Adies menekankan pertimbangan hukum Mahkamah atas permohonan ini.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa norma Pasal 240 dan Penjelasannya serta Pasal 241 KUHP telah tidak menjamin hak untuk atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo. (red/ist)

Hakim menyatakan bahwa seluruh rangkaian tindakan paksa yang dilakukan oleh tim penyidik, mulai dari penggeledahan rumah di Sentul, penyitaan barang bukti emas 74 kilogram, pencegahan ke luar negeri, hingga penetapan status tersangka dan penahanan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim menilai dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan hukum karena penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup.

Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim. "Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah nihil," tambah dia.

Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan yang diajukan Febrie Adriansyah tidak beralasan hukum dan tidak cukup membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kejagung selaku Kejagung.

"Oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum maka permohonan praperadilan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya," kata hakim.

Dalam permohonan kali ini, Febrie Adriansyah menggugat penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Kejagung. Kubu Febrie menilai Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan 24 Juli 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Diberitakan, Kejagung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait emas 74 kilogram dan valuta asing (valas) miliaran rupiah. Seusai menjalani pemeriksaan, Febrie langsung ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (24/7/2026) malam.

Penetapan tersangka terhadap Febrie ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprint-03/F.2/Fd.2/07/2026 terkait kasus TPPU yang sebelumnya diterbitkan Kejagung pada 20 Juli 2026.

Sprindik TPPU itu berkaitan dengan barang bukti valuta asing miliaran rupiah dan emas 74 kilogram hasil penggeledahan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya yang kemudian dilimpahkan kepada Kejagung beberapa waktu lalu. (red/ist)

Langkah tegas ini diambil menyusul beredarnya narasi berantai di grup WhatsApp dan platform digital terkait dugaan tindakan tak senonoh yang dilakukan oleh Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya (sekpri) berinisial R pada pertengahan Agustus 2026. Isu tersebut berkembang liar hingga memicu berbagai asumsi negatif di tengah masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tim investigasi ini diterjunkan langsung agar seluruh duduk perkara dapat dibuka berdasarkan fakta materiil, bukan sekadar opini publik.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Untuk itu, kepada semua pihak mohon bersabar sebelum hasil kami sampaikan, tidak dulu memberikan opini atau narasi," ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan resmi pada Jumat (28/8/2026).

Saat ini, tim investigasi gabungan Pemprov Jabar sedang mengumpulkan data lapangan guna menyusun laporan komprehensif. Sementara itu, situasi di lingkungan Pemkab Sumedang dilaporkan tetap berjalan kondusif demi menjaga kelancaran pelayanan. (red/ist)

Korban yang merupakan warga Bendungan Hilir ini sehari-hari mencari nafkah dengan menggelar dagangannya di pinggir jalan kawasan tersebut. Namun naas, situasi demonstrasi yang semula damai berubah menjadi bentrokan anarkis menjelang malam hari hingga dini hari, menjebak korban di lokasi kejadian.

Menurut keterangan warga sekitar, istri korban sebenarnya sudah mengkhawatirkan kondisi keamanan sejak sore hari melihat pergerakan massa yang mulai memanas.

"Istrinya itu sebenarnya sudah sempat menyuruh korban untuk tutup dagangan lebih cepat karena massa demo di jalan sudah ramai sekali dari sore. Tapi sepertinya korban terlambat mengemas barangnya sampai kericuhan pecah," ujar Hendra (42), salah seorang saksi mata di sekitar lokasi kejadian.

Nahas, saat kelompok massa mulai memblokade jalan dan melakukan tindakan destruktif, Bambang dikeroyok secara brutal oleh sekelompok pemuda tanpa alasan yang jelas. Selain Bambang, seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Faturohman juga menjadi korban penganiayaan di lokasi yang sama hingga mengalami luka parah.

Jenazah korban kini telah dievakuasi, sementara aparat kepolisian terus memperketat pengamanan di sekitar kawasan Pejompongan dan melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu para pelaku pengeroyokan. (red/ist)

​Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan situasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI sempat memanas menjelang Rabu (27/8) malam akibat ulah massa susulan yang tidak lagi bertujuan menyampaikan aspirasi.

​"Aksi penyampaian aspirasi awal dari massa AMPB Pati sebenarnya sudah selesai pada sore hari dan mereka telah membubarkan diri secara tertib setelah bertemu perwakilan DPR. Namun, kemudian datang sekelompok massa lain yang memicu kericuhan dengan mencoba membakar dan mendorong pagar utama," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi menegaskan pihak kepolisian sebelumnya telah memberi peringatan agar massa menjaga ketertiban.

Mengingat eskalasi tindakan anarkis yang meningkat serta melanggar ketentuan batas waktu penyampaian pendapat di muka umum sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Polri mengambil langkah penertiban secara bertahap.

"​Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas melakukan upaya pembubaran terukur (soft approach) menggunakan armada water cannon terhadap massa yang masih bertahan dan merusak fasilitas umum," katanya.

​Budi menegaskan pihak kepolisian tidak memberikan ruang bagi segala bentuk aksi kekerasan yang merugikan publik.

​"Tindakan perusakan fasilitas umum dapat merusak keteraturan sosial dan berujung pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat luas," ujarnya.

​Polda Metro Jaya menegaskan pengamanan aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8), dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

"Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa perusakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.

Budi mengatakan langkah pengamanan ditingkatkan setelah situasi di sekitar kompleks parlemen mengalami eskalasi pada sore hingga malam hari.

Menurut dia, setelah penyampaian aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) selesai, sejumlah massa dari elemen lain masih berada dan berdatangan ke lokasi.

Sebagian massa kemudian disebut mencoba mendorong dan merusak pagar utama Gedung DPR/MPR serta melakukan pembakaran di sekitar pintu gerbang. (red/ist/ant)

Kelompok ini teridentifikasi berusaha menunggangi aksi unjuk rasa terkait tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI. 

Lewat operasi pencegahan dini (preventive strike), aparat mengamankan total 65 orang sebelum mereka berhasil menyusup ke tengah-tengah massa aksi utama mahasiswa dan masyarakat.

Penyelidikan intensif menunjukkan bahwa kelompok ini bergerak secara terstruktur melalui beberapa tahapan, mulai dari penguatan narasi provokatif di media sosial hingga mobilisasi massa secara berjenjang. 

Tak main-main, polisi juga menemukan adanya skema penggalangan dana ilegal berkedok kegiatan sosial dan acara musik di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, yang dialihkan untuk membiayai gerakan operasional lapangan mereka.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, mengungkapkan bahwa pergerakan kelompok ini terpantau sangat rapi demi memicu chaos di tengah aksi damai. 

Dari hasil pemetaan siber dan lapangan, polisi membagi penanganan perkara ke dalam dua klaster utama, yakni klaster pembiayaan dan klaster pelaksana.

"Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat serta mahasiswa yang diduga terafiliasi Anarko, kami mendapati adanya proses konsolidasi yang matang. Mereka membangun kesamaan isu, lalu menyiapkan sarana dan prasarana yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan serta mengganggu keamanan umum," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.

Dari total 65 orang yang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Direktorat Reserse Siber, sebanyak 10 orang kini diperiksa intensif dalam klaster pembiayaan, sementara 53 orang berada di klaster pelaksana. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 2 orang di antaranya sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan resmi.

Selain mengamankan puluhan orang, pihak kepolisian juga menyita ratusan barang bukti berbahaya yang telah dipersiapkan. Barang bukti tersebut meliputi 39 pucuk senjata tajam, 2 pucuk senjata airsoft gun, 7 jerigen bensin, serta 201 botol kaca lengkap dengan sumbunya yang siap dirakit menjadi bom molotov. 

Saat ini, penyidik masih terus mendalami aliran dana dan memburu aktor intelektual yang memberikan perintah di balik pergerakan kelompok penyusup tersebut. (red/ist)

Perkara ini bermula dari laporan korban berinisial DM yang masuk sejak 22 Agustus 2025. DM mengaku tergiur tawaran investasi pada bisnis produk milik Ruben yang menjanjikan keuntungan berkala. Namun, seiring berjalannya waktu, modal investasi tak kunjung dikembalikan dan profit yang dijanjikan berujung nihil.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa surat panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka sudah dilayangkan secara resmi dan tim penyidik kini tengah menunggu kehadiran sang figur publik di ruang penyidikan.

"Terkait surat panggilan terhadap RSO sudah dikirimkan untuk jadwal pemeriksaan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo saat memberikan keterangan resmi.

Di sisi lain, kepolisian belum melakukan penahanan fisik terhadap Ruben lantaran dinilai tidak menunjukkan indikasi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Keputusan ini diambil merujuk pada ketentuan Pasal 100 ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang syarat penahanan.

Meski terancam jeratan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pihak Ruben memilih langkah diplomatis melalui tim hukumnya. Pihak manajemen menegaskan kesiapannya untuk mengikuti seluruh prosedur hukum sekaligus membuka peluang perdamaian demi menyelesaikan masalah modal investasi tersebut.

"Ruben pastinya kooperatif apabila dipanggil sebagai tersangka. Fokus kami saat ini adalah mengupayakan pengembalian ganti kerugian melalui jalur mediasi," tegas kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad, seperti dikutip dari laporan Tribunnews. Penyidik memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan objektif guna memberikan kepastian keadilan bagi kedua belah pihak. (red/ist)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya menerima masukan masyarakat terkait rekening aktivis dan sejumlah pihak yang tidak dapat digunakan, baik karena pemblokiran maupun penundaan transaksi. Komisi III kemudian mencermati persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya serta Direktur Utama Bank Mandiri.

“Komisi III, atas arahan pimpinan DPR, mencermati persoalan ini dan kami mengatakan sebaiknya rekening tersebut bisa diakses kembali oleh pemiliknya. Karena menurut kami, tidak ada hal ihwal terkait pidana dalam masalah tersebut,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Habiburokhman, akses rekening perlu dikembalikan agar pemilik dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Komisi III juga meminta kepolisian dan Bank Mandiri segera mencari solusi serta memberikan kepastian mengenai status rekening tersebut.

“Kita menghadirkan Pak Kapolda, berkoordinasi Pak Kapolda dan Pak Dirut Mandiri. Kami minta untuk segera memulihkan rekening itu,” tutur Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, rekening Bank Mandiri milik Botok menjadi perhatian setelah tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Botok menyebut rekening tersebut berkaitan dengan aktivitas dan penghimpunan dana masyarakat. Sementara itu, kepolisian menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan penundaan transaksi dalam rangka proses penyelidikan.

Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan Komisi III DPR RI terkait persoalan tersebut. Kepolisian memastikan penanganan dilakukan secara objektif dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kami menghormati dan juga menyampaikan terima kasih Bapak Ketua Komisi III atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan penjelasan terkait informasi mengenai penghimpunan dana,” kata Asep.

“Setiap langkah dilaksanakan secara objektif dan profesional dan tetap melibatkan asas berlakunya praduga tak bersalah,” pungkasnya. (red/ist)

"Tersangka tidak memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah kepada wartawan di Jakarta.

Iskandarsyah mengatakan syarat penahanan seorang tersangka diatur dalam Pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20 Tahun 2025. Dia menuturkan Ruben tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, Ruben juga dinilai tidak menghambat proses penyidikan dan tidak berupaya melarikan diri. "Tersangka tidak berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Tersangka tidak mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya," ucapnya.

Ia menjelaskan Ruben dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (28/8) mendatang. Adapun kasus ini bermula saat Ruben menawarkan korban berinisial DM untuk berinvestasi di usaha jual beli sebuah produk.

Ruben dan DM kemudian membuat perjanjian kerja sama terkait investasi tersebut. Ruben juga disebut menjanjikan keuntungan dari kerja sama itu.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, korban tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan sebelumnya. Total kerugian yang dialami korban dalam kasus ini diduga mencapai Rp3,5 miliar.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo menjelaskan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026 setelah penyidik memeriksa enam orang saksi termasuk ahli. Setelahnya, polisi melakukan gelar perkara dan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka. (red/ist)

Penangkapan dilakukan pada Senin (24/8/2026) malam di sebuah apartemen di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi penindakan ini berawal dari adanya laporan keresahan masyarakat terkait aktivitas terlarang tersebut. Saat melakukan penggeledahan taktis, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan sang aktor di tempat tak terduga.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti tiga plastik klip bekas sabu, dua korek, tiga pipet, tiga bong, setengah butir alprazolam, setengah butir sanax, dua kotak penyimpanan dan satu unit handphone milik tersangka RF yang ditemukan di rak sepatu," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).

Kombes Pol Nasriadi menambahkan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, Revaldo mengaku membeli paket sabu tersebut seharga Rp650.000 secara transfer. Setelah dilakukan pemeriksaan medis di markas komando, hasil tes urine aktor film 'Ada Apa dengan Cinta?' ini dinyatakan positif mengandung narkotika dan psikotropika. Pihak kepolisian kini telah resmi menaikkan status Revaldo menjadi tersangka.

Kasus ini menjadi catatan hitam yang panjang bagi karier sang aktor. Ini merupakan kali keempat Revaldo terjerat kasus serupa, setelah sebelumnya pernah ditangkap atas kepemilikan narkoba pada tahun 2006, 2010, dan awal tahun 2023 silam. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman intensif guna memburu penyuplai atau jaringan narkoba yang mengalirkan barang haram tersebut kepada tersangka. (red/ist)

Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa dini hari, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 02.45 WIB, di kawasan Muara Jaya, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi.

Insiden ini bermula saat jajaran Tim Tekab Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara bergerak ke sebuah lokasi hiburan organ tunggal setelah menerima laporan valid mengenai keberadaan seorang buronan. 

Target operasi tersebut adalah Popi Handika Purba (PHP), seorang pria yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) akibat kasus peredaran gelap narkotika.

Namun, proses penegakan hukum ini tidak berjalan mulus. Ketika petugas mengepung lokasi dan hendak melakukan pengamanan, pelaku memberikan perlawanan yang sangat agresif. 

Tanpa disangka, PHP mencabut senjata api rakitan tersembunyi dan langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah petugas. Rentetan tembakan tersebut memicu aksi saling tembak yang tidak terhindarkan di tengah kerumunan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, memberikan pernyataan resmi di markas kepolisian terkait kronologi serta dampak dari bentrokan bersenjata tersebut.

"Benar bahwa telah terjadi baku tembak saat tim di lapangan berupaya mengamankan seorang DPO kasus narkoba berinisial PHP. Petugas terpaksa melepaskan tembakan balasan yang terukur karena nyawa anggota di lapangan berada dalam posisi terancam. Akibat kejadian ini, tiga personel kami mengalami luka tembak dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi. Sementara itu, tersangka PHP dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian setelah terkena tindakan tegas dan terukur dari petugas," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun saat dikonfirmasi media, Selasa sore.

Berdasarkan data yang dihimpun, ketiga polisi yang terluka dalam tugas tersebut adalah Aipda Adizar yang menderita luka tembak di kaki kanan, Aipda Adi Agus Candra dengan luka gores peluru di pelipis mata, serta Brigpol Ariyadi yang mengalami luka tembak cukup serius di bagian perut. 

Karena kondisi luka perut yang dideritanya, Brigpol Ariyadi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Kota Bandarlampung untuk menjalani penanganan bedah intensif.

Dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian berhasil menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna krom dengan gagang cokelat milik pelaku. 

Selain senjata, polisi juga mengamankan dua butir amunisi aktif kaliber 9 milimeter beserta tiga selongsong peluru yang sempat diletuskan oleh pelaku.

Saat ini, pihak Polda Lampung bersama Polres Lampung Utara masih terus mendalami kasus ini guna mengusut tuntas asal-usul senjata api ilegal tersebut. Investigasi juga diarahkan untuk memetakan apakah terdapat keterlibatan jaringan pengedar narkoba maupun sindikat senjata api ilegal lainnya yang menyokong pelarian tersangka selama ini. (red/ist)

Namun, di balik penangkapan para pelaku di lapangan, polisi mencium adanya pola sistematis yang mengarah pada keterlibatan korporasi besar. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah modus 'alibi memancing'. Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan warga atau petani lokal untuk masuk ke kawasan hutan sekunder atau lahan gambut dengan membawa alat pancing guna menghindari kecurigaan petugas, lalu menyulut api secara sengaja saat situasi dirasa aman.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa pola kejahatan lingkungan ini terus didalami secara intensif menggunakan pendekatan hukum multisektor (multi-door approach) guna menyasar dalang utama dan aktor intelektualnya.

"Hasil investigasi kami menemukan pola unik pada penanganan perkara. Ada beberapa tersangka yang diamankan di lokasi kebakaran berdalih hanya sedang memancing. Padahal, setelah tim memeriksa titik tersebut, sama sekali tidak ada spot atau sumber air untuk pemancingan. Modus ini sengaja disiapkan pelaku sebagai alibi agar keberadaan mereka tidak dicurigai," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dalam keterangannya saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru.

Polda Riau menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi yang terbukti menyuruh atau mendanai pembakaran.

Di sisi lain, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kini tengah mengaudit sejumlah konsesi perusahaan, termasuk area lahan konservasi yang terindikasi memiliki titik api, guna mencari bukti keterlibatan korporasi secara menyeluruh. Langkah tegas berupa ancaman pidana dan denda miliaran rupiah disiapkan sebagai efek jera demi menyelamatkan ekosistem lingkungan. (red/ist)

Peristiwa tersebut sempat memicu ketegangan saat ratusan demonstran asal Pati secara spontan mengerumuni mobil dinas kepolisian. Mereka salah mengira bahwa pimpinan mereka sedang diamankan secara sepihak oleh aparat keamanan yang bertugas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi tersebut. Menurutnya, Supriyono naik ke mobil polisi atas dasar kesepakatan bersama, bukan karena tindakan represif.

"Kami menegaskan tidak ada penangkapan atau pengamanan paksa terhadap saudara Supriyono alias Botok. Keberadaan yang bersangkutan di dalam kendaraan dinas adalah untuk kami fasilitasi menuju Mapolda Metro Jaya dalam rangka koordinasi administrasi perizinan kegiatan dan pengantaran surat pemberitahuan aksi," ujar Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan resminya.

Klarifikasi ini diperkuat tim hukum AMPB, Vander, yang membenarkan rombongan mereka mengalami kendala karena bus operasional rusak. Supriyono berinisiatif menumpang kendaraan polisi agar pengurusan dokumen perizinan aksi tetap berjalan lancar.

Namun, koordinasi itu disalahartikan oleh massa yang berada di lokasi. Guna menjaga situasi tetap kondusif, polisi dan AMPB sepakat membatalkan rencana perjalanan tersebut, lalu Supriyono kembali turun untuk menenangkan massa. (red/ist)

Polisi menyita barang bukti berupa 360.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nilai mencapai Rp36 miliar. Uang palsu berkualitas tinggi tersebut berhasil diamankan sebelum sempat beredar dan merugikan masyarakat luas.

Komplotan ini diketahui telah beroperasi sejak Maret 2026. Mereka memproduksi uang dengan kemiripan visual yang sangat tinggi untuk mengecoh mata awam. Sindikat ini berencana memasukkan uang palsu tersebut ke dalam sistem perbankan dengan metode pencampuran.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Victor Dean Mackbon, memberikan keterangan resmi mengenai kualitas dari komoditas ilegal yang disita tersebut.

 "Para pelaku menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan kualitas Grade A. Mereka meniru nomor seri, benang pengaman, hingga hologram. Namun, kami memastikan seluruh lembaran senilai tiga puluh enam miliar rupiah ini belum sempat beredar ke masyarakat," ujar Kombes Pol. Victor Dean Mackbon.

Polisi menetapkan empat tersangka, yakni S, NC, dan D sebagai tim pembuat di Tangsel, serta AB sebagai pemodal utama yang ditangkap di PIK, Jakarta Utara.

Dua di antaranya merupakan residivis kasus serupa. Selain uang palsu, polisi menyita mesin cetak dan perlengkapan senilai Rp1 miliar. Para tersangka kini dijerat UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun. (red/ist)

Tindakan hukum ini memicu perhatian publik karena rekening pribadi tersebut menampung dana donasi warga sebesar Rp80,9 juta yang rencananya akan digunakan untuk membiayai operasional, logistik, serta sewa bus massa aksi unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Untuk mendalami legalitas pengumpulan dana dalam jumlah besar oleh perorangan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik rekening serta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah penyidikan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran aturan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin resmi badan usaha.

Di tengah bergulirnya penyelidikan, pihak kepolisian memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar terkait status pembekuan akun bank tersebut.

"Surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi, bukan pemblokiran permanen atau penyitaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat memberikan keterangan resmi kepada media. "Tindakan ini berlaku selama lima hari kerja untuk mendalami aliran dana, karena penghimpunan dana besar melanggar Pasal 237 UU P2SK yang mewajibkan adanya izin badan usaha." sambungnya.

Meskipun akses keuangan operasional mereka tertahan, pihak pendemo menegaskan bahwa agenda penyampaian aspirasi rakyat akan tetap berjalan sesuai rencana awal. Pihak penyelenggara aksi menyayangkan penundaan transaksi yang dinilai mendadak dan mengganggu persiapan teknis keberangkatan logistik dari daerah.

"Uang di rekening itu murni hasil patungan sukarela warga dan uang pribadi saya untuk sewa bus, bukan hasil kriminal," ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok dalam pernyataan klarifikasinya. "Penundaan transaksi ini membuat kami terzalimi dan kebingungan memenuhi kebutuhan akomodasi massa yang akan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset di Jakarta."

Polda Metro Jaya menjamin uang di dalam rekening tersebut aman dan akan dipulihkan sepenuhnya setelah proses klarifikasi selesai pada Jumat, 28 Agustus 2026. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka perorangan ini berasal dari akumulasi penanganan 89 Laporan Polisi (LP) yang tersebar di sembilan jajaran Kepolisian Daerah (Polda). Berdasarkan hasil investigasi, total luasan area hutan dan lahan yang hangus terbakar akibat aksi ilegal ini diperkirakan mencapai 1.006,67 hektare.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Minggu (23/8/2026), pihak kepolisian memaparkan bahwa sebagian besar pelaku terbukti sengaja membakar vegetasi demi keuntungan ekonomi sepihak. Penyelidikan intensif di lokasi kejadian mengungkap adanya motif penghematan modal untuk membuka lahan perkebunan baru.

“Rata-rata modus operandi pada sembilan Polda tersebut, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis,” kata Brigjen Pol. Moh. Irhamni, Dirtipidter Bareskrim Polri.

Barang bukti seperti korek api, jeriken bahan bakar, hingga alat tebang disita dari lokasi kebakaran, menegaskan unsur kesengajaan. Lebih lanjut, Polri menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aktor intelektual, menyasar 9 Polda aktif: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Aceh, dan Kaltara. Tersangka dijerat UU Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup. (red/ist)

Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan kini tengah merampungkan berkas administrasi pemanggilan. Penyidik menegaskan bahwa pemeriksaan ini krusial untuk mendalami peran dan meminta keterangan lanjutan dari Ruben dalam kapasitas barunya sebagai tersangka utama.

Saat dikonfirmasi mengenai jadwal pasti kedatangan sang artis, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, memberikan penjelasan mengenai teknis pemanggilan yang sedang dipersiapkan oleh tim penyidik.

"Untuk jadwal pastinya, penyidik Satreskrim saat ini sedang menyusun agenda pemanggilan resmi. Surat panggilan sebagai tersangka akan kami layangkan dalam waktu dekat ini agar yang bersangkutan bisa hadir pada pekan depan. Pemeriksaan perdana ini sangat penting untuk mendalami keterangan materi perkara setelah statusnya resmi dinaikkan. Kami berharap proses ini berjalan lancar demi kepastian hukum kedua belah pihak." Sebut AKP Joko.

Merespons rencana pemanggilan tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memastikan bahwa kliennya akan menghadapi proses hukum ini secara ksatria. Pihaknya mengaku siap memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya di hadapan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

"Klien kami, Mas Ruben, dari awal berkomitmen untuk selalu kooperatif terhadap jalannya proses hukum. Begitu surat panggilan resmi dari penyidik Polres Jaksel kami terima, kami pastikan Mas Ruben akan hadir memenuhi panggilan tersebut pekan depan. Kami tidak akan mangkir. Kehadiran kami nanti juga sekaligus untuk membawa bukti-bukti pendukung berkas laporan keuangan operasional bisnis, guna meluruskan bahwa perkara ini murni masalah dinamika bisnis, bukan niat jahat untuk menipu." Ujar Minola.

Hingga saat ini, polisi belum mengeluarkan kebijakan pencekalan ke luar negeri terhadap Ruben Onsu lantaran sang publik figur dinilai sangat kooperatif selama masa penyelidikan hingga penetapan tersangka.(red/ist)

Sinyal darurat ini diperkuat oleh keberhasilan tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepri yang menggagalkan penyelundupan fantastis berupa 2,6 ton metamfetamin cair di perairan Kepulauan Riau. Cairan murni tersebut diketahui akan diolah menjadi jutaan cartridge vape narkotika siap edar.

Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa perubahan bentuk narkoba dari padat ke cair merupakan strategi licik sindikat untuk mengelabui petugas dan menyasar generasi muda di ruang publik.

"Pengungkapan ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan penyelamatan nyawa manusia dalam skala yang sangat masif. BNN RI secara tegas merekomendasikan pelarangan total terhadap vape guna menyelamatkan dan melindungi Generasi Emas Indonesia dari ancaman bahaya narkoba," ujar Suyudi Ario Seto saat memberikan keterangan resmi.

Berdasarkan uji laboratorium Pusat BNN terhadap ratusan sampel liquid vape yang beredar, ditemukan kandungan zat mematikan seperti ganja sintetis (synthetic cannabinoid), sabu, hingga obat bius etomidate. Zat-zat kimia berbahaya ini dikemas sedemikian rupa dengan berbagai perisa buah yang membuat masyarakat tidak menyadari ancaman di dalamnya.

Rekomendasi pelarangan total ini telah diajukan ke DPR RI untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Jika disetujui, Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang sudah lebih dulu melarang peredaran rokok elektrik demi keselamatan warga mereka. (red)

Duduk perkara ini bermula ketika korban ditawarkan sebuah kerja sama investasi yang menjanjikan dalam bisnis jual beli produk yang dikelola langsung oleh unit usaha milik Ruben Onsu. Tergiur dengan nama besar dan reputasi Ruben sebagai pengusaha sukses, korban kemudian menyetorkan modal secara bertahap hingga menyentuh angka miliaran rupiah.

Namun, seiring berjalannya waktu, janji manis mengenai pembagian keuntungan berkala tidak kunjung terealisasi. Jangankan profit yang didapat, modal awal milik korban pun tidak kunjung dikembalikan bahkan setelah melewati batas waktu kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Setelah upaya penagihan mandiri menemui jalan buntu, pihak korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum guna mencari keadilan.

Menanggapi babak baru yang cukup berat dalam permasalahan hukumnya ini, Ruben Onsu akhirnya memilih untuk buka suara dan tidak menghindar dari kejaran awak media. Melalui unggahan tertulis di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Ruben secara ksatria menyampaikan permohonan maaf yang mendalam sekaligus mengklarifikasi situasi pelik yang kini menjerat dirinya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Di tengah tekanan opini publik yang berkembang liar, Ruben mengungkapkan isi hatinya mengenai kendala internal serta komitmennya dalam menghadapi kasus ini:

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada publik atas kegaduhan yang terjadi saat ini. Saya akui proses pencarian bukti dokumen dan data klarifikasi di internal kami sempat terkendala berat karena beberapa mantan karyawan yang memegang kendali penuh atas urusan operasional ini sudah tidak dapat dihubungi lagi atau terkesan menghilang. Namun, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menegaskan tidak ada sedikit pun niat untuk lari dari tanggung jawab atau sekadar membela diri mencari pembenaran. Saya sangat ingin masalah ini segera selesai dengan baik, menempuh jalur kekeluargaan, dan menyelesaikannya secepat mungkin." Ujar Ruben.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Ruben Onsu yang dipimpin oleh advokat senior Minola Sebayang, memberikan penjelasan hukum yang sedikit berbeda untuk meluruskan asumsi liar di masyarakat. Minola menegaskan bahwa perkara ini sejatinya bukanlah sebuah praktik investasi bodong atau murni penggelapan seperti yang dituduhkan. 

Menurut versinya, hubungan hukum yang terjadi pada awalnya adalah urusan pinjaman dana atau utang piutang murni sebesar Rp3,5 miliar yang murni digunakan untuk menyokong kebutuhan modal bisnis kliennya. 

Di tengah jalan, sempat ada pembicaraan untuk mengonversi utang tersebut menjadi saham atau kerja sama bisnis, namun rencana itu batal atas permintaan sepihak dari pemberi dana, sehingga menyisakan kewajiban utang pokok yang harus dikembalikan secara utuh oleh Ruben.

Lebih lanjut, Minola membeberkan bahwa kliennya berada dalam posisi sulit karena sempat mengalami krisis keuangan dan kerugian internal yang cukup parah. Hal ini dipicu oleh tindakan tidak terpuji dari mantan karyawan kepercayaan Ruben sendiri yang diduga melakukan penggelapan aset perusahaan secara masif sebelum mengundurkan diri.

Kendati menjadi korban di dalam lingkaran bisnisnya sendiri, Ruben Onsu memilih tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh ekosistem usahanya.Saat ini, pihak Ruben Onsu dipastikan akan mengambil langkah yang sangat kooperatif terhadap proses pemeriksaan lanjutan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Tim hukum Ruben sedang berfokus penuh menyusun skema mediasi ulang guna mencapai kesepakatan perdamaian di luar persidangan (out of court settlement). Ruben berkomitmen untuk segera melunasi dan mengembalikan dana hak korban sebesar Rp3,5 miliar tersebut dalam waktu singkat. Langkah cepat ini diambil dengan harapan pihak pelapor bersedia mencabut laporan polisinya, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) demi memulihkan nama baik sang presenter di mata publik.(red/ist)

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menyatakan praktik rasuah ini terbagi dalam tiga klaster. Pada klaster pertama, Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo diduga mematok "mahar" masuk Fakultas Kedokteran sebesar Rp650 juta per calon mahasiswa atas sepengetahuan Rektor. Tragisnya, maba yang sudah menyetor uang tersebut tetap tidak diloloskan dalam seleksi.

"Tindakan ini kami kategorikan pemerasan karena ada penyalahgunaan kekuasaan. Orang tua calon mahasiswa dipaksa membayar biaya besar di luar ketentuan resmi demi kelulusan anaknya," ujar Plt. Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Klaster kedua mengungkap dugaan aliran dana gratifikasi senilai Rp680 juta kepada Rektor Akhmad Sodiq. Uang haram tersebut disinyalir dialihkan untuk membeli aset berupa tiga bidang tanah. Pembelian properti disamarkan menggunakan nama keponakannya.

Sementara itu, klaster ketiga membongkar keterlibatan oknum guru SMA yang bertindak sebagai pengepul. Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto terekam melakukan tawar-menawar kuota maba melalui pesan singkat WhatsApp. 

Satu "kursi" haram di sejumlah fakultas ditransaksikan dengan tarif Rp50 juta hingga Rp500 juta.

KPK menemukan bukti bahwa Rektor memberikan akses user ID elektroniknya agar panitia bisa mengonfirmasi kelulusan maba penyetor secara instan. 

Total 73 kursi mandiri sengaja dikondisikan untuk diperjualbelikan. Saat OTT, penyidik menyita uang tunai Rp665 juta dan saldo rekening penampung Rp99 juta. Para tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK. (red/ist)

Tersangka yang sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) ini tiba di Jakarta dengan pengawalan ekstra ketat.

Akhir Pelarian Sang Bandar di Malaysia

Penangkapan Basri Lewaimang merupakan hasil kerja sama intelijen internasional yang solid. Basri diketahui kabur dari Batam menggunakan kapal feri menuju Malaysia hanya sehari setelah tempat usahanya digerebek petugas pada Senin, 10 Agustus 2026. Langkahnya terhenti setelah posisinya di Johor Bahru terendus oleh kepolisian.

Saat ditangkap, petugas menyita sejumlah barang bukti krusial dari tangan tersangka. Di antaranya adalah dua unit alat komunikasi, mata uang asing (Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia), serta tiga lembar catatan rekapan transaksi peredaran barang haram.

Pihak Bareskrim Polri menegaskan bahwa pemeriksaan intensif masih terus berjalan untuk menguliti struktur jaringan ini hingga ke akar-akarnya.

"Jadi untuk DPO Basri ini diamankan bersama-sama dari Divhubinter Polri dan Interpol di daerah Johor Bahru, Malaysia," ujar Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago, dalam sesi wawancara resmi di Mabes Polri. 

"Dari pemeriksaan saksi dan tersangka lain, peran Basri diduga kuat sebagai koordinator sekaligus bandar utama yang mengendalikan peredaran narkotika di tempat hiburan Planet 1, Planet 2, dan Planet 3 di Batam." tambah Kompol Drago.

Jaringan Besar dan Penyitaan Aset Mewah

Berdasarkan hasil data penyidikan, peredaran ekstasi yang dikendalikan oleh Basri di kawasan hiburan malam Batam tergolong sangat masif. 

Setiap bulannya, kelab malam di bawah jaringannya mampu mengedarkan minimal 40.000 butir ekstasi kepada para pengunjung. Angka transaksi haram ini bahkan melonjak drastis saat akhir pekan atau ketika kelab berada dalam kapasitas maksimal.

Selain hukuman pidana narkotika, Bareskrim Polri juga menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Polisi bergerak cepat menyegel dan menyita aset bernilai fantastis milik tersangka yang diduga kuat bersumber dari bisnis gelap ini. 

Deretan aset mewah yang telah dipasang garis polisi meliputi:

- Mobil mewah seperti Hummer, Rubicon, Land Cruiser, Pajero Sport, Fortuner, dan Jeep Wrangler.

- Properti tidak bergerak berupa rumah mewah dan beberapa ruko di kawasan Batam Kota.

- Empat unit apartemen eksklusif di Pollux Habibie Meisterstadt.

- Dua unit kapal cepat (speedboat) serta bisnis restoran di Punggur.

Kini, dengan foto wajah yang telah diperjelas, identitas sang bandar semakin benderang di mata publik. Kepolisian memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan distribusi narkoba Batam-Malaysia. (red/ist)

Status hukum ini diputuskan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa hari lalu.Kasus mencuat dari laporan polisi nomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025. 

Pelapor berinisial P mengadukan kerugian yang dialami korban berinisial DM. Perkara ini bermula saat Ruben menawarkan investasi bisnis produk kepada korban. 

Korban yang tergiur lalu menyerahkan sejumlah uang modal. Namun, janji keuntungan tidak pernah terwujud. Modal pokok korban pun tidak dikembalikan.

Penyidik menaikkan kasus ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Polisi juga telah memeriksa lebih dari enam orang saksi serta saksi ahli.Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, menjelaskan kronologi perkara tersebut kepada media.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini," ujar AKP Joko Adi Wibowo di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia menambahkan bahwa status hukum sang artis diubah berdasarkan kesepakatan hasil gelar perkara. 

"Peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," jelas Joko.

Polisi kini menjadwalkan panggilan resmi kepada Ruben Onsu. Ia akan diperiksa perdana sebagai tersangka pada pekan depan. Hingga saat ini, pihak Ruben Onsu belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi mengenai kasus investasi tersebut. (red/ist)

Jaringan ini mampu memproduksi emas ilegal berbentuk gel hingga 30 kilogram per hari. Modus kejahatan dilakukan di dalam dua unit apartemen mewah untuk mengelabui aparat hukum sebelum diselundupkan ke Dubai. 

Kejahatan terstruktur ini tidak hanya merugikan negara secara masif, tetapi juga merusak kedaulatan ekonomi bangsa.

Merespons pembongkaran skandal besar tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni langsung melayangkan kecaman keras. Ia menilai aktivitas ilegal berskala besar tersebut mustahil berjalan mulus tanpa adanya kontribusi dari aktor dalam negeri. 

Sahroni mendesak Polri tidak sekadar menangkap pelaku asing di permukaan, melainkan membongkar seluruh akar konspirasi hingga tuntas ke bawah.

"Aktivitas ilegal dengan kapasitas sebesar ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya perlindungan atau keterlibatan pihak lokal di lapangan. Saya meminta Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat atau pembeking lokal yang turut melancarkan aksi mereka. Ini bukan lagi sekadar pencurian biasa, ini adalah penjarahan kekayaan alam Indonesia secara terang-terangan yang terstruktur dan merusak sistem ekonomi kita," tegas Ahmad Sahroni.

Langkah Bareskrim ini dinilai sangat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kebocoran sumber daya alam. Sahroni mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional akan rapuh jika aset berharga negara terus dikuras secara ilegal oleh pihak asing melalui jalur penyelundupan tersembunya. (red/ist)

Operasi penangkapan yang berlangsung pada Kamis (13/8) lalu ini sempat diwarnai aksi ketegangan setelah sekelompok massa loyalis pelaku mencoba menyerang petugas menggunakan petasan dan mercon.

Meski mendapatkan perlawanan sengit, petugas BNN tetap berhasil mengamankan Bos Gendut beserta sejumlah provokator aksi penyerangan. Operasi tegas ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

"Saya mengapresiasi ketegasan BNN dalam menangkap Bos Gendut di Kampung Bahari. Wilayah tersebut memang memerlukan perhatian khusus dan tindakan tanpa kompromi. Namun, jangan berhenti di sini. Aparat harus terus mengejar dan menangkap bandar-bandar besar lainnya yang masih berkeliaran dan merusak generasi muda," ujar Sahroni saat memberikan keterangannya kepada media.

Legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta pihak kepolisian dan BNN untuk memperketat pengamanan di titik-titik rawan Jakarta Utara. 

Menurutnya, serangan mercon terhadap petugas membuktikan bahwa para pelaku jaringan narkoba sudah berani bertindak nekat, sehingga diperlukan efek jera yang jauh lebih kuat dari penegak hukum.

Saat ini, Bos Gendut bersama para kaki tangannya telah ditahan oleh pihak BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga tengah mendalami jaringan pemasok utama guna memutus total mata rantai peredaran barang haram tersebut dari wilayah Kampung Bahari. (red)

Seorang pria berbaju tahanan duduk terpaku, menatap pintu masuk. Di sana, langkah kaki kecil berlari riang tanpa beban. Itu adalah anaknya, buah hati yang sudah tak ia dekap. Sang anak tak pernah tahu bahwa ayahnya sedang tersandung masalah hukum.

Melihat momen tersebut, hati Brigpol Muhammad Taufiq tergerak. Sebagai penegak hukum, ia tahu persis setiap tahanan wajib terikat prosedur keamanan yang ketat. 

Namun, sebagai seorang manusia dan seorang ayah, ia tak tega membiarkan mata polos bocah kecil itu merekam trauma mendalam: melihat tangan sang ayah terbelenggu rantai besi.

Tanpa ragu namun tetap waspada, Brigpol Taufiq melangkah mendekat. Ia mengambil kunci, lalu membuka borgol besi. Tindakan ini murni sebuah diskresi kemanusiaan. 

Sebuah keputusan berani demi menjaga psikologis seorang anak agar ingatan indahnya tentang sosok ayah tidak cacat oleh kenyataan pahit.

"Jangan menangis, bersikaplah biasa di depan anakmu," bisik Brigpol Taufiq lirih kepada tersangka.

Seketika, ruang pemeriksaan yang dingin berubah hangat. Begitu borgol terlepas, sang ayah langsung bersimpuh dan mendekap erat tubuh mungil anaknya. Ia mencium pucuk kepala sang anak. 

Detik-detik itu terasa begitu magis. Sang anak tertawa renyah, memeluk leher ayahnya dengan manja, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik punggung ayahnya, ada para petugas yang berjaga dengan mata berkaca-kaca.

Kisah humanis anggota ini sempat viral dijagat maya dan mendapat simpatik publik. Polisi tidak sedang melunakkan hukum. Mereka hanya sedang merawat sisi paling rapuh dari kemanusiaan: masa depan seorang anak. (red)

Berdasarkan hasil resmi visum et repertum medis, tim penyidik Ditres PPA dan PPO menemukan bukti nyata berupa cedera fisik pada tubuh korban. 

"Ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang menurut kesimpulan medis disebabkan kekerasan tumpul," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto seperti dikutip Eraid.com.

Temuan medis ini selaras dengan pengakuan korban yang diseret, dipukul, hingga kepalanya dibenturkan ke dinding setelah dua kali menolak paksaan kontak fisik dari pelaku.

Hingga saat ini, polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memeriksa korban, saksi-saksi, dan terlapor berinisial TI.

Guna memastikan kecocokan antara karakteristik waktu luka dan kronologi kejadian, penyidik dijadwalkan segera meminta keterangan tambahan dari dokter ahli.

Langkah hukum ini menjadi atensi publik setelah DJ Anggun melakukan aksi buka suara (speak up) melalui media sosial.

Korban membagikan bukti surat tanda terima laporan bernomor LP/B/1266/II/SPKT/POLDA METRO JAYA yang ia layangkan sejak 15 Februari 2026. (red)

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban Kampung Narkoba yang dilakukan pada Oktober 2025 silam, di mana pelaku melarikan diri setelah tersangkut kasus kepemilikan 98 kg sabu, uang tunai Rp1,4 miliar, berbagai logam mulia, serta tujuh pucuk senjata api.

Kegiatan operasi gabungan ini diawali dengan apel kesiapan personel yang dipusatkan di Kantor BNNK Jakarta Utara pada pukul 05.30 WIB. Setelah melakukan koordinasi matang, tim gabungan bergerak menuju beberapa target operasi di wilayah Kampung Bahari. Sasarannya tidak hanya kediaman pribadi MR, tetapi juga rumah milik dua bandar narkoba lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu A alias Lopes dan seorang bandar berinisial Kimmul.

Dalam proses penggeledahan, tim gabungan menyisir lokasi yang diduga menjadi titik utama penyimpanan barang bukti narkotika dan senjata. Lokasi yang digeledah meliputi garasi serta kediaman MR di Jalan Bak Air dan Jalan Samudra, serta rumah milik A alias Lopes dan Kimmul di kawasan Jalan Bak Air, Tanjung Priok. Operasi ini ditujukan untuk memutus mata rantai distribusi narkoba yang selama ini meresahkan warga Kampung Bahari.

Situasi di lapangan sempat memanas saat tim gabungan melakukan penindakan. Sejumlah warga sekitar sempat melakukan perlawanan dengan melemparkan kembang api ke arah petugas keamanan. Menanggapi situasi yang berpotensi membahayakan tersebut, tim gabungan dengan sigap mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan gas air mata guna membubarkan massa dan mengamankan perimeter operasi agar penggeledahan dapat terus berjalan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, tim gabungan melanjutkan rangkaian penggeledahan hingga seluruh target tercapai. Selain menangkap Bos Gendut, petugas juga mengamankan tiga orang lainnya yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba di wilayah tersebut. Seluruh pihak yang diamankan segera dibawa ke Kantor BNNK Jakarta Utara bersama dengan barang bukti temuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait jaringan narkotika mereka.

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial yang memperkuat bukti keterlibatan para pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit mobil mewah, yakni BMW X1 putih dan Mitsubishi Xpander hitam, serta berbagai peralatan pendukung operasional bandar narkoba, seperti timbangan digital, perangkat CCTV, alat komunikasi HT, dan ponsel iPhone.

Kekhawatiran akan senjata api ilegal di tangan para bandar terbukti nyata dengan disitanya berbagai perlengkapan berbahaya dari lokasi kejadian. “Tim gabungan berhasil mengamankan satu pucuk senjata api, satu buah laras panjang, 54 butir peluru tajam kaliber 9 mm, 71 butir peluru karet, serta holster senjata. Barang-barang ini menjadi indikasi kuat bahwa kelompok ini memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat serius di lingkungan Masyarakat” ujar Karo Humas dan Protokol BNN, Brigjen Putu Putera Sadana.

Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, terutama di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis peredaran gelap. BNN RI dan Polda Metro Jaya menegaskan akan terus memburu pelaku kejahatan narkoba lainnya tanpa pandang bulu. Penangkapan Muhammad Ridwan diharapkan menjadi titik balik dalam upaya menciptakan Kampung Bahari yang bersih dari narkoba dan kondusif bagi masyarakat. (red)

Majelis Hakim menghukum terdakwa 72 tahun warga Penjaringan Jakarta Utara tersebut, lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Peter Low, Arga Febrianto dan Dawin Gaja, yang sebelumnya memohon kepada Majelis dalam tuntutannya agar menjatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah terhadap terdakwa.

Ditemui ditempat terpisah, kuasa hukum korban yakni Dr.Suriyanto.SH.,MH. menyambut baik putusan majelis hakim hari ini.

“Klien kami Bapak Fredie Tan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, hal ini tentu membuktikan bahwa semua perkataan terdakwa semuanya adalah fitnah yang sangat keji, yang tak lain hanya bertujuan untuk membunuh karakter klien kami di mata masyarakat.” Ucap kuasa hukum korban

“Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan himbauan mewakili klien kami, ditujukan kepada khalayak ramai khususnya pelaku media dan wartawan, dimohon untuk tidak kembali memposting, mengulas dan/atau membuat berita-berita negatif yang bertujuan menggiring opini bahwa klien kami tersangkut kasus hukum dan/atau melakukan tindak pidana terhadap seseorang, dan lain-lainnya, bahwa kami akan mengambil langkah tegas guna menindak secara hukum apabila kembali terjadi tayangan berita-berita negatif terhadap pribadi Bapak Fredie Tan klien kami. ” Tegas Dr.Suriyanto.SH.,MH selaku kuasa hukum 

Dalam kedua tayangan tersebut sosok Fredie Tan alias Awi digambarkan sebagai seorang pengusaha hitam dan koruptor besar yang pantas dipenjara. “Klien kami Bapak Fredie Tan adalah pengusaha yang taat hukum dan Beliau tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, semua tudingan dalam podcast itu kini terbukti adalah Fitnah.” terang Suriyanto 

Bahwa perbuatan terdakwa Hendra Lie bos PT. Mata Elang Production itu/MEIS, telah terbukti bersama sama dengan terdakwa Rudi Santoso MM alias Rudi S Kamri, membuat video podcast youtube melalui akun Kanal Anak Bangsa, yang berisikan tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap orang lain yaitu korban Fredie Tan.

Video podcast tersebut berisikan fitnah/HOAX tentang pribadi korban, lalu kemudian diunggah ke publik dan dapat di akses oleh masyarakat luas, hal tersebut jelas merugikan Fredie Tan selaku korban. Dalam tayangan youtube yang sempat viral tersebut, saksi Rudi S Kamri berperan sebagai host, pengelola, sekaligus pemilik atau penanggungjawab akun youtube Kanal Anak Bangsa, sementara terdakwa Hendra Lie sebagai narasumber podcast.

“Kedua terdakwa sepakat secara bersama-sama membuat dan merekam tayangan podcast youtube lalu mempostingnya sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 20 November 2022 dan 8 Maret 2023, hingga tayangan itu dapat diakses publik dan menjadi viral”, ucap Majelis Hakim 

Terdakwa secara terang-terangan telah menyerang kehormatan korban Fredie Tan yaitu pengusaha yang merasa dicemarkan nama baiknya. Bahwa terdakwa melontarkan fitnah dan menyebar berita HOAX dalam podcast yang ditujukan kepada pribadi korban, seperti menyebut korban sebagai pengusaha hitam, melakukan korupsi dan merugikan negara, bahkan korban Fredie Tan sudah pernah dicekal dan dijadikan tersangka.

Padahal menurut Majelis pernyataan yang dilontarkan terdakwa melalui elektronik tersebut tidak dapat dibuktikan secara konkrit, hal ini terbukti ketika agenda persidangan tahap pembuktian oleh terdakwa, terdakwa gagal menunjukan bukti-bukti yang mendukung ucapannya tersebut.

Sehingga perbuatan terdakwa terbukti telah dengan sengaja dan dengan sadar melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik seseorang melalui elektronik. Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU ITE tentang  tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan lisan dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Ahli hukum pidana Dr Flora Dianti SH MH, sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebelumnya dalam persidangan telah mengatakan terkait pembuktian unsur unsur pelanggaran undang undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) harus membuktikan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dimana di dalam pasal tersebut mengatur larangan menyebarkan konten elektronik yang bersifat penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang.

Unsur dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan suatu informasi elektronik supaya dapat diakses orang banyak merupakan pidana dan harus dibuktikan sesuai fakta terhadap pasal 27 UU ITE yaitu dengan kehendak, sengaja dengan melawan hukum, ungkap Ahli.

Lebih lanjut Ahli menyampaikan, podcast itu merupakan pasal delik aduan absolut, sehingga apabila dalam podcast itu ada yang dicemarkan nama baiknya dan ada yang merasa gak nyaman dan dirugikan, maka ada kehormatan nama baik yang dicemarkan.

“Yang bisa menilai apakah ada pencemaran nama baik terhadap diri sendiri jika di posting dalam konten, maka yang bisa menilai apakah dirinya telah dicemarkan atau tidak adalah korbannya sendiri. Konten itu tergantung penilaian harga diri seseorang yang merasa dicemarkan”, ungkap Flora Dianti, 23/10/2025.

Apabila ada yang dirugikan atau terganggu kepribadiannya terhadap suatu penayangan youtube podcast, maka pengelola, pemilik akun, Host dan Narasumber dapat dipidana.

Fredie Tan alias Awi dikenal sebagai pemilik PT.Wahana Agung Inodonesia Propertindo, bekerjasama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dalam membangun dan mengelola gedung musik stadium di pantai timur karnaval ancol dikenal Beach City International Stadium.

Terdakwa Hendra Lie merupakan penyewa salah satu ruangan di gedung musik stadium Ancol tersebut, dengan menggunakan bendera Mata Elang Internasional (MEIS). Namun kontraknya diputus (incrach) oleh Pengadilan karena terbukti melakukan WANPRESTASI, sehingga perjanjian sewanya diakhiri. (red)

Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di sebuah lokasi di Cilegon, Banten. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan barang bukti secara fisik, tetapi juga menjadi pernyataan tegas komitmen negara dalam memerangi kejahatan narkoba yang mengancam masa depan generasi muda.

"Pemusnahan ini adalah bukti nyata keseriusan kita dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Setiap gram yang kita musnahkan hari ini berarti menyelamatkan ribuan jiwa dari kehancuran," ujar seorang perwakilan aparat dalam kesempatan tersebut.

Kinerja Diakui, Meski Tantangan Kian Berat

Prestasi ini pun mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat yang fokus pada pencegahan penyalahgunaan narkotika. Seorang tokoh anti narkoba menyatakan bahwa pengungkapan puluhan ribu ton narkoba dalam beberapa waktu terakhir merupakan sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol.

"Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Namun, harus diakui bahwa jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Tingkat kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus narkoba modern sangatlah tinggi," tuturnya.

Ia menjelaskan, sindikat narkoba internasional terus berinovasi dengan metode yang semakin canggih dan tersembunyi. Modus operandi yang digunakan terus berevolusi, mulai dari teknik penyelundupan, kemasan, hingga transaksi yang memanfaatkan teknologi, membuat kerja aparat di lapangan kian sulit.

Peringatan untuk Sindikat dan Seruan untuk Masyarakat

Operasi besar-besaran ini mengirimkan dua pesan penting. Pertama, bagi para pelaku kejahatan narkoba, pesannya jelas: upaya mereka akan terus dipersulit dan tidak ada ruang yang aman. Aparat tidak akan berhenti untuk membongkar jaringan mana pun, betapapun rumitnya.

Kedua, bagi masyarakat, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman narkoba masih nyata dan ada di sekitar kita. Pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melindungi lingkungan dari bahaya narkoba dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.

Dengan sinergi antara penegak hukum dan dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap bangsa dari jerat narkoba dapat semakin diperkuat.

Mereka mohon perlindungan hukum atas tanah miliknya dan para ahli waris lainnya kepada Ketua Komisi 3 DPR   Habiburokhman. Tanah mereka  diduga kuat dirampas dan dikuasai oleh mafia tanah dengan dasar Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah Nomor : 2432/ III/ 1981, tanggal 13 Maret 1981 

Dengan adanya surat ijin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 61, tertanggal 25 November 1981, Notaris Lieke L. Tukgali, SH, tanah-tanah milik warga telah menjadi Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 114/ Jatinegara seluas 30.207 M2 atas nama PT. Tarumah Indah. 

" Padahal PT. Tarumah Indah mendapatkan ijin penggunaan lahan hanya untuk Kelurahan Rawaterate bukan Kelurahan Jatinegara" ungkap Kuasa hukum ahli waris, Wilson Harahap.  

Selain itu, Wilson Harahap juga mengungkapkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 114/ Jatinegara seluas 30.207 M2 atas nama PT. Tarumah Indah dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 248/ Jatinegara seluas 12.510 M2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 247/ Jatinegara seluas 8320 M2 (Overlap) atas nama PT. Tarumah Indah yang mana saat ini tanah-tanah milik warga lainnya seluas + 2Ha diduga akan dilakukan Lelang oleh PT. Bank Victoria dan atau PT. Bank ICBC karena dijadikan Hak Tanggungan.

R. Suryadi maupun para ahli waris lainnya yang telah membuat pengaduan pada Polres Metro Jakarta Timur maupun Polda Metro Jaya atas tanah miliknya seluas + 2,1 Ha yang telah dikuasai dan dipagari PT. Master Steel dan atau PT. Pulogadung Steel selalu dihentikan (SP3) walaupun sudah ada Tersangka.

" Bahkan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri pun dihentikan padahal jelas adanya peristiwa hukum, dimana Akta Pelepasan Hak atas Tanah Tahun 2021 dari PT. Tarumah Indah kepada PT. Pulogadung Steel/ PT. Mater Steel dibuat pada saat sedang ada perkara di Polda Metro Jaya" kata Wilson Harahap.

Oleh karenanya warga Cakung, Jakarta Timur berharap agar dapat diberikan hak dan jaminannya sebagai warga Negara Indonesia dengan semua orang sama di hadapan hukum. Warga berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun dengan tidak ada kecualinya terkait adanya Pengaduan Masyarakat di Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung RI.

" Mereka meminta kepada bapak Habiburokhman selaku wakil rakyat turun langsung agar adanya Keadilan dan Penegakkan Hukum atas permasalahan ini yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat maupun negara, tutup Wilson Harahap. (red)

Evaluasi dan bersihkan pejabat di lingkungan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Timur yang diduga marak praktek kolusi dengan mafia tanah.

Dugaan maraknya kolusi pejabat dengan mafia tanah di lingkungan BPN Jakarta Timur, tampak jelas dari program penerbitan sertifikat tanah yang saat ini sedangkan ditekankan pemerintah, bertolak belakang dengan Madrais yang sejak Tahun 2018, sertifikatnya tak kunjung terbit, ironisnya Madrais selalu diberikan alasan - alasan yang tidak masuk akal saat mempertanyakan sertifikatnya.

Diberitakan, Madrais, mengajukan permohonan sertipikat atas sebagian tanahnya seluas + 5000 M2 dari total keseluruhan 8330 M2 berdasarkan Girik C Nomor 454 Persil 10 S I atas nama Djimun Bin Nikun  sedangkan sisa tanahnya seluas + 3300 M2 sudah pernah berperkara dengan PUTUSAN DITOLAK (BUKAN KALAH) dan sudah Inkracht sejak Tahun 2013 sesuai Putusan Nomor: Nomor : 139/ Pdt.G/ 2004/ PN.Jkt.tim, tertanggal 14 April 2005, Jo. Nomor: 128/ PDT/ 2006/ PT. DKI, tertanggal 10 Juli 2006, Jo. Nomor: 1444 K/ Pdt/ 2009, tertanggal 14 Juli 2010, Jo. Nomor : 672 PK/ PDT/ 2012, tertanggal 17 April 2013. 

“Atas tanah seluas + 5000 M2 tersebut, BPN Jakarta Timur sebelumnya telah melakukakn Penelitian Lapangan atas Permintaan Polda Metro Jaya sesuai Berita Acara Penelitian Kantor Pertanahan Jakarta Timur No. 157/BA/SIP/JT/2018, tertanggal 19 Juli 2018, yang hasilnya tanah tersebut tidak masuk dalam areal milik PT. Tarumah Indah yang menjadikan Direktur PT. Tarumah Indah menjadi Terdakwa karena menyewakan tanah milik Madrais Cs dengan menggunakan Surat Palsu dengan Vonis 1 Tahun Penjara sesuai Putusan Nomor: 878/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.tim, tertanggal 14 November 2019, Jo. Nomor : 27/ PDT/ 2020/ PT. DKI, tertanggal 14 Februari 2020, Jo. Nomor : 1292 K/ Pid/ 2020, tertanggal 10 Desember 2020 Jo. Nomor : 101 PK/ Pid/ 2023, tertanggal 5 September 2023,” ungkap Kuasa Hukum Madrais Cs, Edy Wilson Harahap SH.

Pada Tahun 2022, ujar Edy Wilson melanjutkan, Madrais Cs diminta kembali untuk mengajukan pendaftaran pengukuran atas sebagian tanahnya, sehingga terbitlah Peta Bidang Tanah Nomor : 1390/ 2022 seluas 5237 M2 tertanggal 22 Desember 2022 dan Surat Ukur Nomor : 00254/ Jatinegara/ 2022 seluas 5327 M2, Pemohon Madrais Cs tertanggal 04 Januari 2023.

“Setelah itu, Slamet Sihabudin (Lurah Jatinegara) dan Pihak dari BPN Jakarta Timur selaku Panitia A bersama Madrais turun langsung ke Tanah yang dimohonkannya namun Risalah Panitia A sampai saat ini belum dibuatkan maupun ditandatanganinya dengan alasan-alasan ada sengketa, mau cek PBB, tidak ada girik aslinya, mau minta petunjuk ke Kanwil dan seribu alasan lainnya,” terang Edy Wilson Harahap SH.

Anehnya lagi, ungkap Edy Wilson Harahap SH, dalam waktu dekat ini, BPN Jakarta Timur akan melakukan Mediasi antara Madrais Cs dengan PT. Tarumah Indah dan mengecek Girik C Nomor: 454 Persil 10 S I seluas 8330 M2 atas nama Djimun Bin Nikun karena Girik nya diduga Palsu, dimana undangan sebelumnya, Madrais Cs menolak untuk hadir.

“Karena sekarang ini ahli waris Djimun Bin Nikun sudah tidak ada sengketa lagi dengan PT. Tarumah Indah sejak Tahun 2013 dan juga BPN Jakarta Timur adalah Badan Pelayanan Bukan Badan Peradilan untuk memeriksa Girik Djimun Bin Nikun,” kata Edy Wilson Harahap SH.

“Ada tidaknya sengketa terkait tanah yang dimohonkan Madrais Cs, sebelumnya kami telah bersurat Ke Bapak Menteri ATR/ BPN RI yang kemudian di disposisikan ke Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah karena di Dirjen Sengketa tanah yang dimohonkan Madrais Cs, sudah tidak ada masalah”.

“Begitu juga kata Bapak Iljas Tedjo Prijono,SH selaku Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/ BPN RI yang di damping oleh Bpk. Eko Priyangodo dan Muda Saleh selaku Staff Khusus Kementerian ATR/ BPN RI untuk permohonan hak Madrais Cs tidak ada masalah dan bisa dilanjutkan untuk diterbitkan Sertipikatnya, saat pertemuan dikantornya (11/4/2025),” jelas Edy Wilson Harahap SH.

“Jadi, untuk apa Mediasi dan Cek Girik C Nomor: 454 Persil 10 S I seluas + 8330 M2 atas nama Djimun Bin Nikun yang Jelas-Jelas terdaftar pada Buku C Kelurahan Jatinegara dan fisik kami kuasai sampai saat ini sedangkan keberatan PT. Tarumah Indah tidak ada relevansinya dengan kepemilikan Madrais Cs dengan kata lain Girik yang diklaim oleh PT. Tarumah Jelas Berbeda yaitu Girik C Nomor: 454 Persil 10 S II seluas 6720 M2 atas nama MUSA BIN MUIN yang dapat dipastikan Girik tersebut tidak tercatat/ tidak terdaftar pada Buku Letter C Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,” tandas Edy Wilson Harahap SH. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam mafia tanah. 

Ia menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan langsung oknum yang terlibat ke aparat penegak hukum.

"Ini adalah peringatan bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah. Jika menyangkut aparatur negara, terutama dari ATR/BPN, saya tidak akan segan-segan. Bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada aparat penegak hukum, tapi saya sendiri," ujarnya belum lama ini.

Menteri Nusron juga mengungkapkan bahwa kementerian telah mengidentifikasi akar persoalan dari sengketa dan konflik pertanahan, termasuk keterlibatan oknum internal ATR/BPN. 

Sebagian tanahnya seluas + 3300 M2 telah masuk dalam Sertipkat HGB Nomor: 114/ Jatinegara atas nama PT. Tarumah Indah (dipecah menjadi HGB 247 dan 248), yang kemudian Madrais Cs mengajukan Gugatan atas tanah seluas + 3300 M2 namun Gugatannya DITOLAK, esuai Putusan Nomor: 139/ Pdt.G/ 2004/ PN.Jkt.tim, tertanggal 14 April 2005, Jo. Nomor: 128/ PDT/ 2006/ PT. DKI, tertanggal 10 Juli 2006, Jo. Nomor : 1444 K/ Pdt/ 2009, tertanggal 14 Juli 2010, Jo. Nomor : 672 PK/ PDT/ 2012, tertanggal 17 April 2013 dan Putusan Nomor : 51/ 6/ 2011/ PTUN JKT.

Begitu dikatakan Kuasa Hukum Madrais Cs, Edy Wilson Harahap SH, sisa tanahnya Madrais Cs seluas + 5000 M2 saat ini sedang diajukan permohonan Sertifikat. Namun hingga saat ini  BPN Jakarta Timur tak kunjung menerbitkan.

“Sebelumnya, lahan tersebut telah dikuasai dan disewakan oleh Direktur PT. Tarumah Indah. Akibat perbuatan itu, Direktur PT. Tarumah Indah divonis 1 tahun penjara dan bersalah karena telah menggunakan Surat Palsu untuk menyewakan tanah milik Madrais Cs sesuai Putusan Nomor: 878/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.tim, tertanggal 14 November 2019, Jo. Nomor: 27/ PDT/ 2020/ PT. DKI, tertanggal 14 Februari 2020, Jo. Nomor: 1292 K/ Pid/ 2020, tertanggal 10 Desember 2020 Jo. Nomor : 101 PK/ Pid/ 2023, tertanggal 5 September 2023,” beber Edy Wilson.

Dalam Putusan pidana tersebut sebelumnya telah dilakukan Penelitian Lapangan oleh BPN Jakarta Timur atas permintaan Polda Metro Jaya, tanah yang ditunjuk oleh Madrais Cs seluas + 5000 M2 tidak masuk dalam area HGB Nomor: 248/ Jatinegara atas nama PT. Tarumah Indah, masih kosong, belum bersertifikat sesuai Berita Acara Penelitian Kantor Pertanahan Jakarta Timur No. 157/BA/SIP/JT/2018, tertanggal 19 Juli 2018.

Dengan perkara perdata yang sudah inkracht sejak tahun 2013, imbuh, Edy Wilson Iskandar Harahap SH menegaskan, sudah tidak ada perkara lagi antara Madrais Cs dengan PT. Tarumah Indah sehingga buat apa dimediasikan, yang dimohonkan Madrais Cs itu kan sisanya yang seluas + 5000 M2 dan tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Madrais Cs yang sudah terbit Peta Bidang Tanah dan Surat Ukurnya dari Kantor BPN Jakarta Timur.

Edy Wilson juga mengungkapkan, sewaktu Rizal Rasyudin menjabat Kasie Pengukuran,beliau pernah mengundang Madrais Cs dan PT. Tarumah Indah untuk dimintai data-data namun PT. Tarumah Indah tidak pernah memberikan data-datanya yang diminta oleh Rizal Rasyudin.

“Terkait klaim PT. Tarumah Indah, (almarhum) Djimun Bin Nikun tidak mempunyai tanah berdasarkan Girik C Nomor 454 Persil 10 S II seluas + 6720 M2 melainkan Girik C Persil 10 S I seluas + 8330 M2 atas nama Djimun Bin Nikun, pertanyaanya, Girik C Nomor 454 Persil 10 S II seluas + 6720 M2 atas nama siapa? dan tercatatkah pada buku Letter C Kelurahan Jatinegara?,” cetus Edy Wilson Harahap.

Selain itu, tambah Wilson Harahap SH, pada 11 April 2025 juga telah dterima oleh Bpk iljas Tedjo Prijono, Bpk. Eko Priyangodo dan Muda Saleh selaku Staff Khusus dikantornya (Dirjen 7) Kementerian ATR/ BPN RI, dimana dalam pertemuan tersebut intinya untuk permohonan hak Madrais Cs tidak ada masalah dan bisa dilanjutkan untuk diterbitkan sertifikatnya.

“Jadi jelas sudah tidak ada kendala terkait permohonan sertipikat yang diajukan oleh Madrais, selama data fisik dan data yuridis sesuai, terbitkan sertipikatnya, justru jadi pertanyaan jika BPN Jakarta Timur takut dengan PT. Tarumah Indah, ada apa ini? apa karena HGB Nomor 247/ Jatinegara atas nama PT. Tarumah Indah yang Overlap? apakah ada warkahnya Sertifikat atas nama PT. Tarumah Indah tersebut?,” tegas Wilson Harahap.

Selain itu, Wilson Harahap SH juga mengatakan, saat ini juga sedang melakukan upaya hukum kepada PT. Tarumah Indah atas dugaan Membuat, Menggunakan Surat Palsu dan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Otentik atas tanah milik Para Ahli Waris seluas + 2,1 Ha yang dialihkan/ dijual kepada PT. Pulogadung Steel/ Master Steel tahun 2021.

Sementara itu, hingga berita ini  dipublish, Kepala  Kantor BPN Jakarta Timur, Rizal Rasyudin, belum bisa dihubungi. (red)

Kepala BNN RI didampingi Kapolda Kepulauan Riau, Asep Safrudin, Komandan Lantamal Kepri, Berkat Widjanarko, Direktur Interdiksi Narkotika DJBC, R. Syarif Hidayat, Direktur Interdiksi BNN, Tery Zakiar Muslim, dan Direktur Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan memeriksa isi kapal yang mengangkut narkotika jenis sabu tersebut.

Di saat yang sama, Kepala BNN RI memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan dan pengawalan ketat terhadap barang bukti yang besar ini. " Penyitaan yang dilakukan BNN ini merupakan prestasi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan narkotika di Indonesia" ungkap Martinus.

Berdasarkan temuan petugas gabungan, sabu ditemukan dalam dus-dus tersembunyi pada kompartemen khusus di lambung kapal. Terdapat 67 dus berwarna cokelat yang sudah dibungkus plastik. Di dalam masing-masing dus berisi bungkusan teh China berisi sabu.

Dari kasus penyelundupan narkotika jenis sabu di Kapal MT Sea Dragon, tim gabungan berhasil membekuk enam orang Anak Buah Kapal (ABK), yang terdiri dari empat orang WNI, dan dua orang WNA asal Thailand.

Pengungkapan kasus penyelundupan narkotika ini merupakan bukti nyata kolaborasi antar instansi dapat memberikan hasil luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika guna melindungi bangsa dari ancaman narkoba. 

Hingga saat ini, BNN bersama tim gabungan masih melakukan gelar perkara dan penghitungan jumlah barang bukti narkotika yang disita. (red)

Penyebutan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Mengutip Detikcom, surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Surat itu juga menyebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.

Pihak KPK, baik dari unsur pimpinan maupun juru bicara KPK, belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar penetapan Hasto sebagai tersangka. (Hendro)

"Kami sudah lakukan pemeriksaan (urine)," ujar Kapolsek Teluk Naga, AKP Wahyu Hidayat Sabtu (16/3/2024).

Wahyu menjelaskan, berdasarkan hasil tes urine menunjukan SJ negatif narkoba. Menurut dia, sopir Xpander itu dipastikan mabuk usai mengonsumsi Vodka sebelum kejadian.

"Yang bersangkutan negatif (narkoba) urine-nya," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil Mitsubishi Xpander menyeruduk showroom dan menabrak mobil mewah Porsche seharga Rp9 miliar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (14/3) ini sempat viral di media sosial.

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil Xpander berinisial SJ kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut saat kejadian sopir dalam kondisi mabuk.

Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat menjelaskan polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka. "(Pengemudi) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Hidayat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Wahyu, polisi langsung melakukan penahanan terhadap SJ. Tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP tentang perusakan bangunan dan atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.

"Pasal 200 KUHP dan atau 406 KUHP," ucapnya. (red/dro)

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil Xpander berinisial SJ kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut saat kejadian sopir dalam kondisi mabuk.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan pengemudi Xpander merupakan warga sekitar PIK 2. SJ diketahui pada pagi harinya mengonsumsi minuman keras.

"Pagi harinya minum mirasnya di rumahnya di sekitar lokasi dan pada saat keluar rumah membawa mobil dalam pengaruh miras. Pada saat melewati jalan di depan showroom tidak bisa mengendalikan mobil, sehingga menabrak showroom," ungkap Zain, Jumat (15/3/2024).

Terpisah, Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat menjelaskan polisi telah menetapkan SJ sebagai tersangka. "(Pengemudi) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Hidayat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Wahyu, polisi langsung melakukan penahanan terhadap SJ. Tersangka dijerat dengan pasal 200 KUHP tentang perusakan bangunan dan atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.

"Pasal 200 KUHP dan atau 406 KUHP," ucapnya. (red/dro)

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun," bunyi amar putusan banding kasus Rafael Alun sebagaimana dilihat di laman resmi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Putusan itu disampaikan dalam sidang terbuka pada Kamis, 7 Maret 2024 lalu dengan Nomor Perkara 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. Putusan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba dan Hakim Anggota dari PT DKI Tony Pribadi dan Erwan Munawar, serta Hakim Ad Hoc Tipikor Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo dengan Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.

Terdakwa Rafael Alun juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp500.000.000 subsider tiga bulan kurungan. Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp10.079.095.519 subsider tiga tahun penjara. Rafael dinilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ia terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," bunyi amar putusan itu lagi.

Dalam kasus Gratifikasi dan TPUU itu, Rafeal disebut bersama istirnya, Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebanyak Rp16,6 miliar. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, yang mana berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael. Bahkan, keduanya disebut melakukan TPPU hingga puluhan miliar sejak 2003-2023. (red/dro)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satria Triputra mengatakan tersangka Yudha Arfandi memperagakan total 115 adegan

Menurut dia, kegiatan rekonstruksi ini berdasarkan hasil keterangan saksi. Selain itu, didukung bukti petunjuk termasuk keterangan ahli diharapkan mrnggambarkan kejadian sebenarnya.

"Jadi total adegan yang kita laksanakan sebanyak 115 adegan. Rekonstruksi dihadiri tim jaksa penuntut umum, Kejati DKI Jakarta, dengan menghadirkan tim penyidik harapannya memberikan gambaran kronologis peristiwa yang terjadi," ungkap Wira kepada wartawan.

Pada kesempatan yang sama, Wira menjelaskan proses penyidikan total saksi yang diperiksa hingga kini telah mencapai 29 orang. "Kemudian kita juga memeriksa pemeriksaan saksi ahli 9 orang, dan pemeriksaan tersangka," ujarnya.

Dengan selesainya serangkaian reka ulang ini, Wira berharap kasus pembunuhan dengan cara menenggelamkan Dante ini dapat diselesaikan secara tuntas.

"Ke depan kita akan lakukan pemberkasan dan melakukan pendalaman untuk pemeriksaan lanjutan. Besar harapan kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas," tukasnya.(red)

Ternyata saksi Tamara Tyasmara tidak bertemu dengan tersangka Yudha Arfandi saat mengantar anaknya Dante, ke rumahnya di Jalan Kelapa Kopyor.

Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Bara Libra mengatakan bahwa pada reka adegan ketiga rekonstruksi, kejadian bermula pada Sabtu, 27 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Tamara bersama korban Dante berangkat ke rumah tersangka.

“Tamara bersama dengan korban Dante yang disupiri oleh Farhan didampingi oleh Karel berangkat dari rumahnya menuju ke rumah (tersangka) Yudha Arfandi dengan tujuan mau mengantarkan korban anak Dante ketemu dengan Moura,” kata Bara Libra, di Mapolda Metro Jaya, pada Rabu (28/2).

Kemudian pada adegan keempat yakni saksi Tamara Tyasmara bersama dengan korban Dante tiba di rumah tersangka Yudha Arfandi sekitar pukul 12.00 WIB.

“Adegan kelima saksi Tamara Tyasmara mengantar korban anak Dange kedalam rumah (tersangka) dan menaruh barang kelengkapan baju renang didalam tas,” jelas Bara Libra.

Selanjutnya saksi Tamara saat berada di rumah tersangka Yudha, menitipkan korban Dante ke asisten rumah tangga (ART) Yudha yang bernama Ahmad. Kemudian Tamara menghubungi tersangka Yudha dan memberitahukan bahwa korban Dante telah tiba dengan membawa perlengkapan renang.

“Adegan ketujuh saksi Tamara menghubungi tersangka Yudha untuk menjelaskan bahwa sudah sampai dirumah dan untuk baju serta perlengkapan korban sudah ditaruh di meja makan,” ungkap Bara Libra. (red)

Keputusan ini diambil setelah ETH dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap dua orang bawahannya.

Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yoga Satrio mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menonaktifkan ETH sebagai rektor.

"Tidak mencopot, tapi menonaktifkan sampai berakhirnya masa bakti Rektor tanggal 14 Maret 2024," ujar Yoga Satrio kepada wartawan di Universitas Pancasila, Selasa (27/2/2024).

Selain menonaktifkan ETH, lanjut Yoga, Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila juga meminta kepada terduga pelaku agar kooperatif menjalani proses hukum dari kepolisian.

"Yayasan minta Pak Rektor kooperatif, ikuti proses di kepolisian. Jadi yayasan mendukung proses kepolisian," ujarnya.

Yoga juga menjamin proses tersebut tanpa intervensi dari pihak mana pun. "Jadi ikuti saja prosesnya, jadi kita jamin proses itu tetap berlangsung tanpa ada intervensi," ucapnya. (red)

"Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan beberapa ahli, untuk dimintai keterangannya berdasarkan keahliannya masing-masing. Jadi proses penyidikan masih berjalan," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono. Diketahui, dia dilaporkan terkait penyataan 'polisi tak netral'.

"Pastinya (bakal periksa lagi). Nanti kita update kapan waktunya," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Ade menjelaskan, pihaknya saat ini masih memeriksa sejumlah saksi ahli. Mulai dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum dan tiga orang lainya saksi pidana.

"Tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi lainnya dan termasuk para ahli Dalam penanganan perkara a quo, penyidik memeriksa tujuh orang ahli," tukasnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual itu akan ditangani juga oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Benar (telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya). Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari Mabes untuk melimpahkan, karena dalam proses penanganan penyelidikan atau penyidikan ada lapis kemampuan," ungkap Ade Ary Syam Indradi dikutip pada Selasa (27/2/2024).

Lebih lanjut Ade menjelaskan, pelimpahan penyidikan ini merupakan hal yang bisas. Diketahui, Polda Metro Jaya juga menangani kasus serupa dengan pelapor yang berbeda.

"Ada kasus-kasus yang dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Polsek, Polres, Polda hingga Mabes," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan tersebut dengan terlapor berinisial ETH.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada hari Senin, 26 Februari 2024.

"Betul (Terlapor ETH akan diperiksa Senin)," ujar Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Ade menambahkan, pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita berinisial R. (red)

Tersangka sebelumnya berhasil diamankan oleh Satgas Ops Damai Cartenz-2024 pada minggu 18 februari 2024, di depan Puskesmas Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP. Dr. Bayu Suseno saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini tersangka Alenus Tabuni alias Kobuter telah dipindahkan dari Ilaga Kabupaten Puncak ke Kabupaten Mimika, pada Kamis (22/4/2024) pukul 06.00 WIT menggunakan pesawat Caravan PK-NGA.

“Tersangka tiba pukul 08.15 WIT dan dikawal oleh personel Sat Reskrim Polres Puncak dipimpin Kasat Reskrim Puncak Iptu Nur Kholis, SH., M.H,” jelas kasatgas Humas.

AKBP Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan intensif yang saat ini tengah dilakukan oleh personel Satgas Gakkum Unit Investigasi Ops Damai Cartenz di Timika untuk mengungkap sejumlah catatan kriminal yang dimiliki oleh Alenus Tabuni alias Kobuter.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi para korban,” ungkapnya.

Perlu diktahui, anggota KKB Alenus Tabuni alias Kobuter, mempunyai sejumlah catatan kriminal dari aksi-aksi yang terjadi di Kabupaten Puncak, antara lain:

1. Pada tanggal 11 Februari 2021, terlibat dalam pembakaran basecame milik PT.Unggul di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

2. Pada tanggal 14 April 2021, terlibat dalam penembakan tukang ojek A.n UDIN di dekat Balai kampung Eromaga yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Pada tanggal tanggal 24 April 2021, melakukan pemukulan terhadap kepala Distrik Gome, saudara NIUS TABUNI, di Distrik Gome, Kabupaten Puncak.

4. Pada tanggal 3 Mei 2021, terlibat dalam peristiwa penembakan anggota TNI dikampung Undome Distrik Gome Kabupaten Puncak dari peristiwa tersebut korban selamat.

5. Pada tanggal 9 Mei 2021, terlibat dalam pembakaran bangunan pariwisata di seputaran bandara udara Aminggaru, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

6. Pada tanggal 11 Mei 2021, hendak melakukan pembakaran terhadap truck yang digunakan oleh aparat TNI-Polri di sekitar lokasi bagunan parawisata seputaran bandara udara Aminggaru, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, namun niatnya itu tidak terlaksana dikarenakan truck tersebut telah berpindah tempat.

7. Pada tanggal 3 Juni 2021, terlibat dalam penembakan terhadap saudara HABEL ALENGPEN yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

8. Kemudian, pada tanggal yang sama pula yaitu, 3 juni 2021, kembali melakukan perusakan dan pembakaran rumah warga dan sejumlah fasilitas di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak

9. Pada tanggal 16 Agustus 2021, terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di Kampung Welenggaru dan kampung Kugibur, Distrik Gome Utara, kabupaten puncak

10. Pada tanggal 18 Agustus 2021, terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di kampung Mundidok dan kampung Tuanggi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban.

11. Dan pada tanggal 4 Februari 2024, terlibat lagi dalam kontak tembak dengan aparat keamanan TNI-POLRI pada area PT. Unggul, di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban.

Bayu Suseno menambahkan bahwa Alenus Tabuni alias Kobuter juga terlibat dalam membantu pimpinan KKB, Numbuk Telenggen, dengan membawakan amunisi dan senjata api saat terjadi kontak tembak, serta menyimpan serta mengamankan amunisi beserta senjata api.

Kasatgas Humas menyampaikan, saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan di posko Ops Damai Cartenz 2024 wilayah timika terkait dengan aksi-aksi Kriminal yang pernah dilakukan bersama barang bukti lainnya yang belum terungkap, masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik Ops Damai Cartenz-2024.

Pemeriksaan intensif terhadap Alenus Tabuni alias Kobuter merupakan langkah serius dari aparat keamanan untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan aksi kriminal yang telah dilakukan.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Ops Damai Cartenz-2024 dalam menegakkan hukum dan menciptakan keamanan di wilayah Papua,” tegasnya.

Bayu Suseno juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada upaya aparat keamanan dalam menanggulangi kegiatan kriminal KKB. Dukungan dan kerjasama dari masyarakat sangat dihargai untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Papua.

“Polri melalui Ops Damai Cartenz-2024 akan terus bekerja keras dalam mengusut tuntas tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya penegakan hukum demi keamanan dan kesejahteraan bersama,” tutup Kasatgas Humas AKBP. Dr. Bayu Suseno.(red)

"Berkas perkara sudah dikirim (proses tahap 1) ke Kejaksaan Agung sejak Rabu tanggal 21 Februari 2024," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada wartawan Jumat (23/2/2024).

Lebih lanjut Whisnu mengatakan, saat ini berkas perkara kasus dugaan TPPU tersebut tengah diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU). "Masih proses penelitian berkas oleh JPU Kejagung," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan status tersangka tersebut naik setelah sebelumnya sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Whisnu menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang itu merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan pihaknya hari ini bersama dengan sejumlah ahli dan juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan berdasarkan hasil temuan penyidik yang menemukan fakta adanya ratusan rekening dan juga ribuan transaksi.

Lebih lanjut, Whisnu menyampaikan bahwa penyidik juga menemukan adanya pinjaman dari Bank sekitar Rp 73 miliar yang masuk rekening pribadi dan untuk kepentingan pribadi, namun dicicil dengan menggunakan dana rekening yayasan.

“Sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan,” ucapnya.

“Dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar Rp 900 miliar. Dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih Rp13 miliar dan (Rp) 223,” imbuhnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombe Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan tersebut dengan terlapor berinisial ETH.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada hari Senin, 26 Februari 2024.

"Betul (Terlapor ETH akan diperiksa Senin)," ujar Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Ade menambahkan, pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita berinisial R. (red)

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

“Dari hasil gelar perkara penetapan tersangkapada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Erdi

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya.(red)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago mengatakan, kronologi penangkapan WN Jepang berinisial YY yaitu berawal saat personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di Perairan Perairan Pulau Bulan Kecamatan Bulang, Kota Batam pada 31 Januari 2024.

Adapun temuan pada patroli yakni satu kapal boat memuat 7 (tujuh) orang dengan keterangan identitas yaitu satu orang pria sebagai Tekong, satu orang pria sebagai ABK, dan lima orang penumpang yang terdiri atas satu orang pria berkewarganegaraan asing (WNA), dua orang pria dan dua orang wanita yang merupakan WNI.

Setelah dilakukan interogasi mendalam di perairan, ditemukan dugaan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural menuju negara Malaysia terhadap empat orang penumpang WNI tersebut.

Atas dugaan terjadinya perlintasan keluar wilayah Indonesia secara ilegal, seluruh penumpang termasuk Tekong dan ABK dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Satpolairud Polresta Barelang juga menemukan hasil pemeriksaan terhadap satu orang penumpang pria WNA bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kartu identitas dan dokumen penting lainnya.

Pada tanggal 2 Februari 2024, telah dilakukan serah terima tahanan satu orang WNA oleh Satpolairud Polresta Barelang kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota Barelang (Satpolairud Polresta Barelang), tahanan deteni WNA tersebut pertama kali mengakui bahwa yang bersangkutan bernama Hajime Hatanaka dan lahir di kota Nagoya negara Jepang pada tanggal 15 Maret 1984 dengan nomor paspor MU9811812.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan berkoordinasi kepada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri), kami menemukan bahwa identitas asli tahanan deteni WNA tersebut berinisial YY dan lahir di Miyatsu, Kyoto, Jepang pada tanggal 28 Januari 1981. YY diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 2 April 2021 melalui Bandara Internasioonal Soekarno-Hatta dan menggunakan paspor No. TR3821024,” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Erdi menuturkan, pihaknya menemukan bahwa WN Jepang berinisial YY merupakan DPO Interpol (Blue Notice) dengan No. Notice: B-3931/12-2022 atas dugaan pelanggaran penipuan.

Erdi menegaskan, pengungkapan ini merupakan koordinasi yang baik antara Polri dengan pihak Imigrasi.

“Polri telah koordinasi dengan pihak imigrasi, kemudian komunikasi Polri dengan kepolisian Jepang sangat baik dalam wadah interpol,” katanya. (red)

Asep mengatakan, berkas dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis 15 Februari dengan total ada 4 orang tersangka.

“Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/19/X/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim polri, tanggal 23 Oktober 2023, penyidikan perkara perjudian online melalui url https://www.bolehplay.com/ dan www.sepaktop.com dengan website yang bernama SBOTOP, telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung dengan diterima dua surat P21 untuk empat tersangka oleh penyidik pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya, rabu (21/2/2024).

Adapun empat tersangka tersebut yakni atas nama Luis, Deddy Riswanto, Santoso dan Tan Roland Rustan. Keempatnya memiliki peran yang berbeda-beda.

Tersangka Luis bertugas menyiapkan rekening deposit dan rekening withdrawal, akun payment gateway, handphone, SIM card, serta token yang sudah terkoneksi dengan rekening (M-banking) pada situs SBOTOP, yang kemudian diserahkan kepada saudara “U” selaku pemilik situs SBOTOP yang merupakan warga negara Thailand.

Sementara Deddy Riswanto berperan menawarkan atau mencari kepada orang-orang untuk membuat rekening bank yang digunakan di website judi online. Setelah rekening-rekening didapatkan akan diberikan kepada tersangka Luis untuk digunakan di website judi online.

Selanjutnya tersangka Santoso berperan sebagai penyedia rekening dan akun payment gateway atas perintah dari tersangka Deddy Riswanto yang diperuntukan operasional penyelenggaraan perjudian online website SBOTOP.

Terakhir tersangka Tan Roland Rustan berperan sebagai penyedia layanan payment gateway dengan bentuk Qris, Virtual Account dan Disbrusement kepada website Judi online.

"Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Batam,” kata Asep.

Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni dari tersangka Luis yaitu 76 buku tabungan, 5 token key, 6 stempel PT, 90 kartu atm bank, 1 bundel QR code, 1 Unit Apartement One Residence Batam dan uang sebesar kurang lebih Rp 5 miliar.

Dari tersangka Deddy Riswanto disita 1 unit tablet, 3 unit handphone, 22 buku tabungan, 27 kartu ATM, 1 bundel kartu perdana dan 1 bundel cek.

Selanjutnya dari tersangka Santoso disita 3 unit handphone, 1 unit laptop, 1 token key, 1 buku rekening, 9 kartu ATM, 1 bundel bukti setoran awal pembukaan rekening, 1 bundel bungkus kartu perdana, 6 bundel cek, 1 bundel dokumen PT. Badang dan 3 unit handphone.

Penyidik juga menyita beberapa barang bukti dari tersangka Tan Roland Rustan yakni 1 lembar foto copy KTP atas nama Tan Roland Rustan, dua unit Handphone merk Iphone, 1 unit laptop merk Apple jenis Macbook Pro warna silver, satu unit tablet merk Apple jenis Ipad Air 4th Generation warna grey, tiga buah buku tabungan Bank, satu buah pasport atas nama Tan Roland Rustan, satu buah kartu ATM Bank BNI atas nama Cahaya Jakarta Selatan dan tujuh unit token Bank.

Adapun para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (2) Jo 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. (red)

Menanggapi hal tersebut, Bidang Hukum Polda Metro Jaya memastikan akan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari 2024 mendatang.

"Siap hadir (sidang gugatan praperadilan Aiman Witjaksono) dan sudah kami persiapkan, " ujar Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simamarta, Sabtu (17/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pengajuan gugatan praperadilan itu hak Aiman sebagai saksi.

"Itu hak saksi untuk mengajukan gugatan praperadilan dan kami menghormati itu," ujar Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ade Safri juga mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidkum Polda Metro Jaya dan menyatakan siap menghadapi gugatan Aiman tersebut.

"Selanjutnya penyidik melalui tim advokasi Bidkum Polda Metro Jaya siap untuk menghadapinya," tegas Ade. (red)

"Pastinya (bakal periksa lagi). Nanti kita update kapan waktunya," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Ade menjelaskan, pihaknya saat ini masih memeriksa sejumlah saksi ahli. Mulai dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum dan tiga orang lainya saksi pidana.

"Tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi lainnya dan termasuk para ahli Dalam penanganan perkara a quo, penyidik memeriksa tujuh orang ahli," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di kasus pernyataan 'polisi tak netral'. Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan.

"Dari kurang lebih 12 jam ini ada memang istirahat dan ada 59 pertanyaan dan telah dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang kita miliki," ungkap kuasa hukum Aiman, Finsensius Mendrofa di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024) malam. (red)

"Terkait hp dari pada tersangka, itu sudah kita sita pada saat dilakukan penangkapan," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Senin (12/2/2024).

Wira mengatakan, saat ini pihaknya meneliti bukti percakapan Yudha dengan orang lain. Termasuk chat antara Yudha dan Tamara.

"Dan saat ini masih dilakukan proses analisis terhadap digital forensik dari pada hp tersangka," ungkapnya.

Wira menambahkan, Yudha sendiri mempunyai hubungan asmara dengan Tamara. 

"Hubungan ibu korban dengan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan mereka statusnya berpacaran," katanya.

"Nanti sudah berapa lamanya akan kita periksa kembali tapi berdasarkan hasil pemeriksaan mereka adalah berpacaran," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Yudha Arfandi alias YA sebagai tersangka kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (6). Yudha merupakan kekasih Tamara.

Yudha dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, yakni Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP. Yudha pun terancam pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. (red)

Dalam laporan bernomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, pelapor dalam kasus ini adalah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Perkasa Roeslani. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago membenarkan perihal adanya laporan tersebut.

“Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri,” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Erdi menuturkan, dengan adanya laporan tersebut, penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Nantinya, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan.

“Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor,” ujar Erdi.

Dalam laporan ini, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A UURI Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UURI Nomor 1 tahun 1946. (red)

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengaku masih mendalami alasan Yudha menenggelamkan Dante.

"Terkait dengan motif, kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman," kata Wira dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Senin (12/2/2024).

Wira menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu hasil analisis dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Mabes Polri.

"Jadi kami tidak bergerak sendiri dalam hal ini penyidik Polda, kami akan menggandeng Apsifor untuk natinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka," ujar Wira.

Lebih lanjut, Wira mengatakan bahwa sejumlah saksi juga bakal turut diperiksa guna mengungkap kasus tersebut.

"Nanti kami selaraskan keterangan-keterangan saksi yg ada namun dari pasal yang kita terapkan kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana pasal pembunuhan berencana," kata dia.

"Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana kami sudah terapkan, kami akan perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli, termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang, maupun ahli di bidang renang," ujarnya. (red)

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan pelaku YA yang juga kekasih Tamara Tyasmara diduga menenggelamkan Dante di depan anak kandungnya sendiri.

"Kebetulan yang bersangkutan saat itu membawa anaknya yang perempuan, seumuran korban juga," ujar Wira Satya Triputra kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024).

Di sisi lain, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu juga membenarkan fakta pelaku menenggelamkan korban di depan anak kandungnya.

"Iya itu ada beberapa kali dilakukan di depan anaknya sendiri," ucap Rovan.

Diberitakan sebelumnya, Polisi mengamankan pacar artis Tamara Tyasmara. Pria berinisial YA itu ditangkap terkait dugaan kasus pembunuhan terhadap anak kekasihnya bernama Dante (6).

Dalam video yang diterima wartawan, YA dibawa ke Polda Metro Jaya dengan kondisi tangan diborgol. Pelaku mengenakan kaus berwarna navy dan sesekali menundukkan kepala.

Ade Ary menjelaskan, YA ditangkap hari ini di kediamannya daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dia menyebut, pelaku tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan.

"Tadi pagi sekitar jam 9 hari Jumat, 9 Februari. penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA kekasih dari saudari Tamara," tuturnya.

"Saudara YA ditangkap di rumah kontrakan di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. YA sedang tidur, di rumah kontrakan tersebut ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya," imbuhnya. (red)

“Sudah ditahan, Kemarin (Sabtu),” ungkap Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dihubungi, Minggu (11/2/2024).

Adapun penetapan YA sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara kepolisian yang telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk tahap penyidikan polisi telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi.

Dimana dalam kasus kematian Dante, penyidik telah menyiapkan Pasal Dugaan 359 KUHP terkait kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Penahanan akan dilakukan selama 20 hari kedepan, sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP. Hal itu dilakukan selama proses untuk tingkat penyidikan sampai pelimpahan ke kejaksaan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan proses pemeriksaan masih berjalan untuk mengetahui motif dibalik peristiwa tesebut.

“Motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di situ akan dilakukan pendalaman terhadp motif,” terang Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jumat (9/2/2024).

“Nanti perkembangan akan kami sampaikat lebih lanjut,” pungkasnya. (red)

"Motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

"Di situ akan dilakukan pendalaman terhadap motif," sambungnya.

Ade Ary menjelaskan, YA ditangkap hari ini di kediamannya daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dia menyebut, pelaku tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan.

"Tadi pagi sekitar jam 9 hari Jumat, 9 Februari. penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA kekasih dari saudari Tamara," tuturnya.

"Saudara YA ditangkap di rumah kontrakan di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. YA sedang tidur, di rumah kontrakan tersebut ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya," imbuhnya. (red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, Siskaeee tak mengalami gangguan kejiwaan.

"Hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan," katanya kepada wartawan Rabu (7/2/2024).

Ade mengatakan, pemeriksaan kejiwaan Siskaeee meliputi psikologi dan psikiatri. Hasilnya, tak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan terhadap Siskaeee.

"Yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pemerikssan kejiwaan terhadap sudari FCN sudah selesai, hasilnya seperi itu," katanya.

Ade menambahkan, seusai hasil tes kejiwaan Siskaeee keluar, pihaknya bakal segera melengkapi berkas perkara kasus tersebut.

"Selanjutnya penyidik subdit siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melanjutkan kembali proses penyidikan guna melengkapi berkas perkaranya," ungkapnya.(red)

"Pada hari selasa tanggal 6 Februari kami telah melakukan gelar perkara terhadap kasus meninggalmya putri ibu Tamara di kolam renang duren sawit," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan Rabu (7/2/2024).

Wira menjelaskan, pihaknya menemukan unsur pidana terkait kematian Dante. Namun, Wira belum membeberkan secara rinci unsur pidana yang dimaksud.

"Hasil gelar perkara yg kita laksanakan kita simpulkan bahwa relah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan," katanya.

Wira menambahkan, nantinya pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Selain itu, dia juga masih menunggu hasil rekaman CCTV di kolam renang tersebut.

"Pemeriksaan dari ekshumasi kemarin yang mana bagian dari organ yang diambil sdh kami periksakan di lab forensik di sentul demikian juga bukti digital CCTV saat ini dilakukan pemeriksaan forensik di bareskrim polri," katanya.(red)

"Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan rangkaian (ekshumasi jenazah anak Tamara Tyasmara). Mulai dari penggalian kubur, sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan," ungkap Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Setelah proses ini, lanjut Wira, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama tim Kedokteran Forensik RS Polri untuk mengetahui hasil ekshumasi tersebut. Dia memastikan hasilnya akan segera disampaikan dalam waktu dekat.

"Untuk hasil ekshumasi kami nanti akan mencoba akan berkoordinasi dengan ketua tim yang melakukan pemeriksaan," jelasnya.

"Kami berharap dalam waktu cepat bisa mendapatkan hasil kegiatan ekshumasi hari ini. (Proses) itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Puslabfor Polri," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi masih menyelidiki penyebab kematian anak artis Tamara Tyasmara berinisial RA alias D, yang diduga tenggelam di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini, kasus tersebut diambilalih Polda Metro Jaya.

"Kasus kematian anak artis Tamara T. Sejak hari Kamis, 1 Februari 2024, proses penyelidikannya ditangani oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Diketahui, kasus kematian tersebut sebelumnya ditangani di Polsek Duren Sawit. Menurut Ade Ary, Tamara Tyasmara sempat berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait kelanjutan kasus ini.

Ade Ary menjelaskan, pengambilalihan kasus tenggelamnya anak Tamara ini untuk memudahkan proses penyelidikan. "Untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelidikan," ucapnya. (red)

“Kasus ini terbongkar setelah polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban,” ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Kamis (1/2/2024).

Kapolres mengatakan, setelah pelaku melakukan pencabulan terhadap korban, korban mengadu ke ibunya.

Kemudian, Ibu korban langsung mendatangi pelaku dan mengkonfrontasi pengakuan anaknya soal pencabulan tersebut.

“Dari pengakuan pelaku setelah didesak diketahui juga bahwa pelaku sudah melakukan perbuatan cabul tersebut secara berulang kepada korban B, N, dan V,” ungkap Zain.

Kepada polisi pelaku mengaku bahwa dirinya terakhir kali melakukan pencabulan tersebut di sebuah rumah kontrakan kosong.

Saat itu, pelaku mencoba menyekap korban dengan mengunci pintu rumah kontrakan tersebut. Namun, korban berhasil melarikan diri.

“Usai melancarkan aksi pencabulan tersebut pelaku meninggalkan korban sendirian dan dikunci di dalam kontrakan kosong itu, tapi akhirnya korban berhasil melarikan diri,” ujarnya.

Setelah berhasil kabur, korban pulang dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya dan membuat laporan ke polisi.

Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi atas kasus pencabulan.

“Pelaku sekarang sudah ditahan di Rutan Polres Metro Tangerang Kota, dari unit PPA juga telah berkomunikasi dengan instansi terkait seperti Komnas Anak, Dinas DP3AP2KB dan satgas P2TP2A kota Tangerang, untuk menangani dan mendampingi para korban,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, pelaku diancam Pasal 76 D UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. (red) 

"Pada tanggal 22 Januari 2024, penyidik telah mengajukan permintaan izin sita kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

"Tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW," sambungnya.

Selain handphone, penyidik Polda Metro Jaya juga menyita akun media sosial hingga e-mail Aiman Witjaksono. Menurut Ade, penyitaan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang perkara yang ada.

"Bahwa kembali lagi pada penyidikan adalah upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuang terang tidak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya," tuturnya.

Ade Safri menjamin penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menyatakan penyidik siap mempertanggungjawabkan terkait aduan Aiman ke Kompolnas soal penyitaan tersebut.

"Kami jamin penyidikan yang dilakukan berjalan secara profesional transparan dan akuntabel, bebas dari segala bentuk intervensi ataupun apapun juga yang mengganggu jalannya penyidikan yang dilakukan dalam penanganan perkara a quo," jelasnya.

"Ya dipersilakan (aduan Kompolnas) itu hak konstitusional pak AW, dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan," tukasnya.(red)

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) tahun 2017-2022," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

"Pengadaan kerjasama ini diduga fiktif dengan modus adanya kerjasama penyediaan financing untuk project data center," sambungnya.

Lebih lanjut Ali memperkirakan kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Menurut dia, angka itu berdasarkan perhitungan sementara dari Tim Auditor BPKP.

"Kami belum dapat menyampaikan detail lengkap konstruksi perkaranya, pihak siapa saja yang ditetapkan tersangka dan uraian unsur pasalnya hingga proses pengumpulan alat bukti dianggap cukup," jelasnya.

"Lengkapnya nanti akan kami informasikan saat dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan. Perkembangannya akan kami sampaikan bertahap pada publik," imbuhnya. (red)

“Jadi kita tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama. Keberadaan Fredy Pratama masih kita yakinkan ada di Thailand,” kata Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Fredy Pratama merupakan buron polisi sejak 2014. Pria yang memiliki nama samaran ‘The Cassanova’ ini juga telah dimasukkan dalam red notice oleh Interpol melalui Divisi Hubinter Polri.

Bareskrim Polri berkoordinasi intens dengan badan antinarkoba Amerika Serikat (DEA) serta Kepolisian Thailand (Royal Thai Police) untuk melacak keberadaan Fredy Pratama ini.

“Mohon doanya insyaallah di 2024 ini Fredy Pratama dan asetnya bisa diungkap,” imbuhnya.

Sembunyikan Uang Pakai Crypto Currency

Sebelumnya, Brigjen Mukti mengungkapkan modus operandi jaringan Fredy Pratama dala menyembunyikan uang hasil kejahatan. Bukan pakai rekening di bank, tapi menggunakan crypto currency.

“Memang banyak operandi baru seperti modus keuangan mereka sudah lakukan dengan cara lain tidak lagi melalui rekening, tapi jalur melalui crypto currency, ini kita sedang dalami kembali,” jelas Mukti Juharsa.

Polisi juga saat ini masih menelusuri aset-aset jaringan Fredy Pratama lainnya. Polisi meyakini masih banyak aset jaringan Fredy Pratama yang disembunyikan para pelaku.

“Tim ini tidak akan pernah berhenti untuk terus menghalau barang-barang yang masuk melalui jaringan Fredy Pratama, termasuk aset-asetnya akan kita tracing terus,” imbuhnya.

Mukti mengatakan pihaknya akan terus melacak aset kekayaan hasil penjualan narkoba jaringan Fredy Pratama, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kami mohon doanya insyaallah di tahun 2024 semua aset jaringan Fredy Pratama baik di dalam maupun luar kita akan lakukan penyitaan,” tuturnya.

Hingga saat ini Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah menangkap 46 orang tersangka dalam jaringan Fredy Pratama. Fredy Pratama saat ini masih terus dikejar. (red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

“Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883. (red)

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyitaan dalam rangka pembuktian penyidikan.

"Tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa handphone (HP) Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan," ungkap Ade Safri dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut Ade Safri menjelaskan, penyitaan barang milik Aiman Witjaksono tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP.

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, wujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan," ucapnya.

Ade menambahkan, penyitaan juga sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Pasal itu menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Menurut Ade, penyidik sudah mendapatkan surat penetapan sita dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 24 Januari 2024 lalu. Dia menyebut ada pasal tambahan berupa Pasal 39 KUHAP ayat 1 huruf e.

"Permintaan izin penyitaan terhadap handphone yang di maksud tertanggal 22 Januari 2024," ujarnya.

"Penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan perundangan. Dan saya jamin penyidik profesional, transparan, dan akuntabel bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi," umbuhnya.(red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara pengurus DID adalah pengembangan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Mengenai pelimpahan penanganan perkara pemberi suap dari KPK ke Polri kata Trunoyudo merupakan hal yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Trunoyudo.

Trunoyudo membeberkan bahwa kasus dugaan suap naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024 lalu. Ia mengungkapkan pada Maret 2017 lalu, dimana RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Akhirnya FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa membantu mengurus dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terang Trunoyudo.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU nya dijabat oleh TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Truno.

Namun dalam pengurusan tersebut, ada permintaan fee dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar dari jumlahDID yang diberikan. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya TA mengiyakan permintaan fee yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya. (red)

ES dan FM kini harus mendekam di balik jeruji besi usai kedapatan menerima paket ganja siap edar. Keduanya diamankan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Dari tangan keduanya, anggota Satresnarkoba Polres Cimahi mengamankan barang bukti paket ganja siap edar seberat 25 kilogram.

"Sepanjang Januari 2024 ini, ada kasus menonjol yakni pengungkapan peredaran ganja seberat 25 kilogram. Kami amankan 2 tersangka, yakni ES dan FM," ujar Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono saat konferensi pers di Mapolres Cimahi, Senin (29/1/2024).

Polisi menangkap terlebih dahulu tersangka FM pada April 2023 lalu. Dari tangan FM, polisi menyita barang bukti ganja siap edar seberat 4 kilogram. Dari situ, polisi melakukan pengembangan.

"Dari FM itu merujuk satu nama yakni ES yang merupakan pengedar juga. ES diamankan Kamis 25 Januari di Jalan Baros. Dari ES awalnya kita amankan 2 kilogram ganja. Lalu kita geledah rumahnya dan ditemukan lagi 23 kilogram paket ganja," kata Kasat Resnarkoba Polres Cimahi, AKP Tanwin Nopiansah.

Tanwin mengatakan tersangka ES mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari wilayah Padang, Sumatera Barat yang dikirim melalui jalur darat.

"Dia ngaku dapat pasokan dari Padang, Sumatera Barat. Jadi pengirimannya itu menggunakan bus, nanti dia ambil sesuai arahan dari pengirimnya," ucap Tanwin.

Sementara barang haram itu kemudian dibagi-bagi lagi menjadi paket kecil siap edar. Paket ganja itu lalu diedarkan ke beberapa wilayah seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Transaksinya itu dilakukan dengan sistem tempel, dengan sistem COD atau transaksi langsung, dan media online," kata Tanwin.

Sementara itu, tersangka ES mengaku baru melakukan bisnis haram selama 2 bulan. Ia mendapatkan keuntungan Rp1 juta dari setiap satu kilogram ganja yang berhasil diedarkan.

"Baru 2 bulan, sebelumnya kerja di pabrik. Keuntungannya itu Rp1 juta setiap antar paket atau menjual barangnya," kata ES. Polisi terus mendalami dan mengembangkan kasus ini. (red)

"Ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

Ditambahkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron bahwa Siska diduga melakukan pemotongan insentif pada 2023. Insentif itu seharusnya didapatkan oleh para pegawai BPPD Sidoarjo atas perolehan pajak Rp1,3 triliun. Namun, Siska diduga memotong 10-30 persen.

"Diduga pemotongan hak dari jasa pungut pegawai BPPD, di antaranya mereka punya tugas dan fungsi pemotongan pajak daerah dan retribusi. Di 2023 pendapat pajak Rp 1,3 triliun. Tiap ASN yang pungut pajak dan retribusi daerah dapat jasa pungut pajak," tutur Ghufron.

Dia menyebut uang hasil pemotongan ASN itu diserahkan secara tunai. Dalam OTT di Pemkah Sidoarjo, KPK menemukan uang Rp69,9 juta dari total Rp2,7 miliar yang dikumpulkan SW.

"Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," jelas Ghufron.

Atas perbuatannya, Siska dijerat Pasal 12 f UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo itu juga sudah langsung ditahan KPK. (red)

"Dari kurang lebih 12 jam ini ada memang istirahat dan ada 59 pertanyaan dan telah dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang kita miliki," ungkap kuasa hukum Aiman, Finsensius Mendrofa di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024) malam.

Disisi lain, Aiman Witjaksono menambahkan ponsel miliknya sempat disita penyidik usai pemeriksaan. Dia pun keberatan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

Aiman mengaku khawatir narasumber yang memberitahukan informasi terkait 'polisi tak netral' terungkap. Sebagai jurnalis, lanjut Aiman, dia mempunyai hak tolak untuk tidak memberitahukan narasumber tersebut.

"Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber, karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting, tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan," tuturnya.

Sementara Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penyitaan dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan. Dia menegaskan hal tersebut seusai dengan aturan yang ada.

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan," jelas Ade Safri.(red)

Dalam rekaman yang beredar luas, sejumlah warga menggeruduk kediaman terduga pelaku. Dinarasikan dugaan pencabulan ini terjadi di pinggir kali Cipinang, Ciracas, Jakarta Timur.

" Unit PPA merespon dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara yang ternyata benar bahwa ada terjadi pencabulan anak di bawah umur di mana pelakunya adalah anak umur 14 tahun dan korbannya adalah anak umur 6 tahun" ujar Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Lilipaly.

Kejadian ini bermula dari saat korban sedang bermain dengan temannya di samping rumahnya dekat kali Cipinang. Selanjutnya pelaku yang sedang mencari ikan melihat korban sedang bermain. Korban saat itu dipanggil selanjutnya pelaku menurunkan celana yang dipakai oleh korban.

Setelah celana diturunkan pelaku langsung juga menurunkan celana yang dipakainya dan setelah itu dia tidur telentang dan selanjutnya pelaku mengajak korban untuk menaik di atas perutnya. 

Selanjutnya langkah dari unit PPA Polres Metro Jakarta Timur adalah melakukan penyelidikan di TKP dengan membawa korban dan didampingi oleh orang tua korban. 

Selanjutnya orang untuk korban membuat laporan polisi dan saat ini dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan untuk pelaku saat ini sudah diserahkan di Central Handayani Cipayung. 

Hasil pemeriksaan pelaku melakukan aksinya karena beberapa kali nonton video porno.

" untuk saat ini pelaku sudah diperlakukan sebagai tersangka dan kita kenakan pasal 76 E juncto 82 undang-undang nomor 17 tahun 2016 terkait dengan kekerasan undang-undang perlindungan Anak dengan ancaman 5 sampai 15 tahun" sambung Kombes Pol Nicolas Lilipaly. (red)

Video direkam oleh seorang warga yang sedang hamil setelah warga tersebut menegur pelaku namun tidak diindahkan oleh pelaku. Karena tidak kuat untuk turun kebawah untuk menegur pelaku warga tersebut terpaksa memvideokan untuk membutikan bahwa terjadi perbuatan tidak senonoh terhadap bocah TK tersebut.

"Warga sekitar yang melihat video langsung mendatangi rumah pelaku yang berada di daerah Depok sementara korban warga Cibubur Jakarta Timur" ujar Deden salah satu warga setempat.

Orang tua pelaku setelah diperlihatkan video tersebut membenarkan bahwa pelajar tersebut anak mereka dan dipersilakan untuk memproses secara hukum.

Akhirnya pelaku diamankan ke kantor PPA Polres Jakarta timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. (red)

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno saat dikofirmasi mengatakan, bahwa Sekitar pukul 16.27 WIT, telah terjadi kontak tembak antara Satgas Tindak Ops Damai Cartenz-2024 dari Brimob Resimen dengan KKB di Pos Tower Dusun Tigamajigi

"Dalam Kontak tembak itu, 1 anggota KKB atas nama Harisatu Nambagani tewas ditembak, namun jenazah dan senjatanya dibawa kabur oleh KKB lainnya ke arah Kampung Jalai.”, ujar Kasatgas Humas

Ka Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, pada kesempatan yang terpisah mengkofirmasi bahwa, Sebelumnya Aparat gabungan TNI-Polri telah berhasil menembak 5 anggota KKB dan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 satgas tindak Ops Damai Cartenz-2024 kembali lagi berhasil menembak 1 anggota KKB atas nama, Harisatu Nambagani.

Tertembaknya 1 anggota KKB atas nama Harisatu Nambagani itu juga turut dibenarkan oleh Penanggung jawab KKB Kodap VII Intan Jaya, Obet Japugau melalui seruan Duka Nasional melalui media sosial milik KKB.

Kaops menghimbau agar warga masyarakat di Sugapa, Intan Jaya agar tetap waspada dan jangan mudah terprovokasi oleh proganda dari KKB dan KKP

“Sampai saat ini situasi di Sugapa, Intan Jaya masih rawan terkendali. Saya himbau kepada masyarakat agar tetap waspada” pungkas Faisal.(red)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pria berinisial AA ternyata menghamili perempuan lain, yang masih di bawah umur. Namun, dia tidak merinci identitas korban.

“Ada temuan baru dalam proses penyidikan. Tersangka juga dilaporkan soal kasus persetubuhan anak atau terhadap pacarnya di Polres Metro Depok tertanggal 3 Januari 2024,” ungkap Ade Ary dalam keterangannya, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Ade, temuan tersebut berdasarkan keterangan tersangka saat diperiksa oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Tersangka mengakui bahwa pernah memaksa dan mengancam pacarnya untuk berhubungan badan,” ujarnya.

Ade menjelaskan, korban saat dipaksa melakukan hubungan badan masih belum dewasa atau di bawah 18 tahun. Dia menyebut korban saat ini telah hamil besar.

“Saat ini hamil 9 bulan dan dalam persiapan melahirkan,” tukasnya.(red)