Diproduksi melalui dekomposisi termal bahan organik yang terkendali, Biochar terkenal akan kegunaannya dalam pengayaan tanah dan penyerapan karbon. Ketika dikombinasikan dengan pupuk organik, Biochar dapat secara signifikan meningkatkan kualitas produk pertanian, sehingga meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan hasil panen, dan berkontribusi terhadap tujuan pengurangan emisi Indonesia dengan cara yang berdampak nyata dan praktis.

Situs Biochar Majalengka milik SAWA siap untuk setiap tahunnya mengkonversi 30.000 ton limbah agrikultur yang dapat terurai, menghasilkan lebih dari 5.000 ton Biochar dan mencapai lebih dari 5.000 ton pembuangan karbon dioksida yang terukur. Potensi global Biochar dalam menghilangkan CO2 sangat besar, dan penelitian menunjukkan bahwa Biochar dapat menyerap miliaran ton CO2 jika diadopsi secara lebih luas, sehingga menawarkan solusi terukur untuk salah satu tantangan paling mendesak di era berkelanjutan seperti saat ini.

Strategi Ekonomi dan Lingkungan SAWA serta Pengakuan Global atas Kredit Karbon

Pemanfaatan limbah organik tidak hanya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sumber pendapatan baru. Pendekatan inovatif ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan berfungsi sebagai model praktis untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga, sehingga mendorong pembangunan ekonomi melalui pengelolaan lingkungan.

SAWA mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengakuan formal atas upaya pengurangan karbonnya. Proyek ini akan didaftarkan pada Sistem Registrasi Nasional (SRN), dan SAWA juga menginginkan kredit karbon mendapatkan pengakuan dari badan standar internasional, sehingga meningkatkan kredibilitas dan nilai pasar dari pengurangan emisi yang dicapai.

Dengan diresmikannya pabrik ini, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan mampu memanfaatkan Biochar sehingga semua pihak dapat berkontribusi membantu Indonesia mencapai target penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca). (AP)

Target ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan, khususnya transformasi layanan rujukan. Salah satu program dalam transformasi rujukan, yakni program pengampuan rumah sakit yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas layanan rujukan, meningkatkan kapabilitas, serta mengembangkan SDM rumah sakit.

Program ini tidak hanya menargetkan setiap provinsi memiliki satu rumah sakit utama yang memiliki layanan kanker, tetapi juga setiap kabupaten mempunyai layanan madya. Rumah sakit madya, yakni rumah sakit yang mampu melakukan bedah tumor dasar dan kemoterapi.

Program pengampuan rumah sakit ini diwujudkan dalam perjanjian kerja sama antara RSCM dan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung, RSUP Dr. Sitanala Tangerang, RSUD Banten, RSUD Dr. Soedarso Pontianak, serta RSUD Ulin Banjarmasin.

Penandatanganan kerja sama yang memfokuskan pada layanan kanker ini dilakukan di RSCM, Jakarta pada Senin (5/2/2024). “RSCM sebagai rumah sakit pengampu regional memiliki tugas melakukan pengampuan melalui kegiatan pendampingan pelayanan tindakan maupun pelatihan untuk edukasi, promotif, dan deteksi dini. RSCM diharapkan mampu meningkatkan kompetensi rumah sakit yang diampu di bawahnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono.

“Penyakit kanker ini menjadi masalah yang esensial di Indonesia, karena angka kematiannya masih tinggi dan pembiayaannya juga tinggi. di Indonesia sendiri terdapat 400 ribu kasus kanker di tahun 2022. Sehingga, kita membuat program pengampuan di mana pelayanan kanker di daerah harus sama dengan pelayanan kanker di Pusat,” kata Prof. Dante dalam peresmian pengampuan layanan kanker jejaring regional di RSCM, Jakarta, Senin.

Pengampuan dilakukan dengan melakukan stratifikasi terhadap rumah sakit pemerintah seperti RSCM sebagai rumah sakit pengampu di tingkat paripurna. Kemudian, stratifikasi dilakukan untuk rumah sakit utama, madya, hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

Pengampuan rumah sakit juga akan diperkuat dengan penyediaan obat-obatan yang memadai, serta memastikan obat-obatan lokal memiliki kualitas yang setara dengan obat impor. Harapannya, pasien tidak perlu berobat ke luar negeri.

Transformasi layanan rujukan berupa pengampuan rumah sakit ini diharapkan memperbaiki deteksi dini pada pasien kanker. Sebab, Prof. Dante melanjutkan, banyak pasien kanker yang tidak terobati karena kurangnya deteksi dini, keterlambatan diagnosis, dan kurangnya intervensi penyakit kanker. Semua hal itu bermuara pada kurangnya akses, kualitas layanan rumah sakit belum memadai, tidak adanya alat kesehatan, tidak adanya dokter spesialis, dan kompetensi SDM yang kurang.

“Mereka datang pada saat sudah stadium lanjut. Menelusur pada aspek deteksi dini pada kanker, banyak faktor penyebabnya. Hal-hal seperti inilah yang akan kita bereskan bersama melalui sistem pengampuan yang oleh kemenkes sudah kita tetapkan sebagai salah satu program nasional untuk mengatasi beberapa penyakit yang progresif yang memakan biaya tinggi serta penting untuk dievaluasi,” lanjut Prof. Dante.

Direktur Utama (Dirut) RSCM dr. Supriyanto menyampaikan pengampuan RSCM akan fokus pada layanan empat jenis kanker prioritas, yaitu kanker payudara, serviks, paru, dan kanker pada anak.

dr. Supriyanto berharap, melalui kerja sama ini, rumah sakit ampuan pemerintah di daerah dapat memperluas jangkauan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya layanan kanker. RSCM memastikan program tersebut akan diimplementasikan secara efektif dan efisien melalui kerja keras dan kerja sama yang erat semua pihak.

“Kami yakin bahwa kita dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penanggulangan kanker di Indonesia,” tutur Dirut dr. Supriyanto. (red)

“SIP yang saat ini ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sehingga tetap ada legalitas praktikny walaupun STR sudah diubah menjadi seumur hidup,” ungkap juru bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril, Kamis (01/02/2024).

STR atau Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Awalnya, STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun. Namun, UU Kesehatan yang baru mengubah masa berlaku STR menjadi seumur hidup.

Sementara, SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan peralihan pada pasal 449 menyebutkan bahwa STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP tersebut.

Sementara itu, STR dan SIP yang telah selesai proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diterbitkan dan dinyatakan berlaku hingga masa berlakunya habis.

“Jadi meskipun STR sudah berlaku seumur hidup, tidak perlu langsung memperbaharui SIP, kecuali masa berlakunya sudah berakhir,” tegas dr. Syahril. (red)

Lebih dari 724.000 kasus TBC baru ditemukan pada 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus pada 2023. Jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus sebelum pandemic yang rata-rata penemuannya dibawah 600.000 per tahun.

Deteksi TBC mirip dengan deteksi Covid-19, yakni jika tidak dites, dideteksi, dan dilaporkan maka angkanya terlihat rendah sehingga terjadi under reporting, yang mengakibatkan pengidap TBC berkeliaran dan berpotensi menularkan karena tidak diobati.

“Sebelum pandemi, penemuan kasus TBC hanya mencapai 40-45% dari estimasi kasus TBC jadi masih banyak kasus yang belum ditemukan atau juga belum dilaporkan,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dr. Imran Pambudi di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Jika lebih banyak lagi yang terdeteksi maka potensi pengidap dapat disembuhkan akan meningkat dan daya tular dapat ditekan.

Sebagai upaya perbaikan, Kementerian Kesehatan melakukan perbaikan sistem deteksi dan pelaporan agar data menjadi real time. Selain itu, laboratorium/fasilitas kesehatan dapat melaporkan langsung dari sehingga data dan penemuan kasus menjadi lebih baik.

“Hasilnya, dari 60% kasus yang tadinya tidak temukan, saat ini hanya 32% kasus yang belum ditemukan. Oleh karena itu, laporan atau notifikasi kasus juga menjadi lebih baik karena menemukan lebih banyak sesuai angka perkiraan yang diberikan WHO,” kata dr. Imran

Kementerian Kesehatan melakukan percepatan secara masif sehingga mencatatkan sejumlah keberhasilan. Petama, Kementerian Kesehatan berhasil menemukan 90% kasus baru. Dari kasus baru itu, pasien yang mendapatkan pengobatan mencapai 100%, termasuk 90% pasien sudah mendapatkan pengobatan sampai tuntas. Pencapaian lainnya, yakni 58% orang dengan kontak erat tuberkulosis telah mendapatkan terapi pencegahan TB (TPT).

dr. Imran menjelaskan perbaikan sistem pelaporan data ini dilakukan dengan pembentukan sistem pelaporan khusus untuk TBC, yaitu Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Perbaikan juga dilakukan melalui penerapan program Public Private Mix (PPM) untuk meningkatkan pelibatan fasyankes baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan TBC.

Dengan langkah intervensi tersebut, dr. Imran menjelaskan, fasyankes dapat segera melaporkan terduga TBC yang ditemukan melalui SITB. Kemudahan pelaporan itu mengakibatkan data penemuan kasus TBC meningkat.

Peningkatan kasus juga berarti ada lebih banyak orang dengan TBC dapat dideteksi dan diobati. “Kenaikan insiden TBC di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 sekitar 14,9 persen per tahun, sementara di tahun 2021 dan 2022, peningkatan insiden mencapai 42,3 persen per tahun,” ujar dr Imran.

Ia menambahkan insiden TBC meningkat pada 2023 ini tetapi diperkirakan akan menurun pada 2024. “Jika penemuan kasus dan pengobatan TBC terus dilakukan terhadap saudara-saudara kita yang sakit TBC, maka diharapkan jumlah kasus TBC di Indonesia dapat semakin berkurang jumlahnya di tahun-tahun mendatang,” lanjutnya

Sebagai pencegahan TBC, dr. Imran mengimbau masyarakat untuk disiplin melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, menghindari kontak dengan orang yang menderita TBC, dan menjaga kekebalan tubuh dengan pola makan seimbang dan olahraga. Jika berisiko tinggi, masyarakat diminta mempertimbangkan vaksinasi BCG dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“TBC tetap menjadi tantangan global dalam dunia kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran, akses ke perawatan, dan langkah-langkah pencegahan, kita dapat bersama-sama mengatasi penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan masyarakat,” ucapnya. (red)

Pada kunjungan ini, Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ingin melihat lebih dekat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

“Pagi hari ini, saya datang ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ingin memastikan bahwa Puskesmas memiliki USG untuk cek kehamilan,” kata Presiden Joko Widodo.

Usai peninjauan, Presiden menyampaikan bahwa secara keseluruhan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas sudah bagus. Puskesmas telah memiliki alat USG yang digunakan untuk deteksi dini masalah kehamilan maupun masalah stunting atau kekurangan gizi kronis yang menyebabkan bayi gagal tumbuh seperti bertubuh pendek dan berat badannya kurang.

“Tadi saya sudah cek sistemnya bagus, alatnya ada dan ini sudah diberikan pada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Kita harapkan nanti semuanya punya USG sehingga kehamilan ibu dan kesehatan bayi bisa dideteksi lebih dini,” tutur Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, pemeriksaan USG di Puskesmas terhubung dengan SATUSEHAT dan hasilnya secara otomatis diterima oleh ibu hamil melalui Whatsapp. Seluruh data penimbangan balita dari Posyandu secara by name by address juga sudah terhubung dengan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) di level nasional dan hasil penimbangan balita diterima oleh orang tua secara otomatis disertai dengan grafik pertumbuhan dan informasi status gizi balita. Dengan demikian, setiap bayi dan anak yang berisiko-stunting atau sudah mengalami stunting dapat diketahui sejak dini untuk selanjutnya diintervensi.

“Data masuk ke pusat ke Jakarta, ini penting untuk mengatasi stunting,” ucap Presiden.

Selain alat USG di puskesmas, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah juga melengkapi setiap puskesmas dan posyandu dengan alat antropometri digital.

Alat yang berfungsi untuk menstandardisasi pengukuran berat dan tinggi badan anak tersebut telah didistribusikan ke 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia sejak 2022-2023.

“Juga memberikan timbangan bayi yang kita berikan ke posyandu-posyandu, ada 300 ribu timbangan yang sudah kita berikan. Yang sebelumnya tidak ada, semuanya sekarang diberikan timbangan. Untuk cek berat badan bayi, panjang dan semuanya,” imbuh Presiden.

Dari pengukuran tersebut, nantinya diketahui status gizi anak sejak dini, termasuk apakah kebutuhan gizinya telah terpenuhi sesuai kebutuhan atau belum.

Dari status gizi tersebut, selanjutnya dilakukan intervensi agar tidak menimbulkan sejumlah masalah gizi pada balita seperti weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.

Pertama, anak-anak yang mengalami weight faltering apabila dibiarkan akan menjadi berat badan kurang (underweight) dan berlanjut menjadi gizi kurang (wasted). Penanganan weight faltering adalah dengan merujuk balita ke puskesmas untuk ditangani oleh dokter, diberikan makanan tambahan kaya protein selama 14 hari, dan diberikan konseling oleh dokter umum.

Kedua, gizi buruk terjadi karena kurangnya asupan gizi yang mana anak tampak kurus. Kondisi ini apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.

Penanganan anak dengan gizi buruk adalah dengan merujuknya ke puskesmas dan memberikan makanan tambahan kaya akan protein hewani selama 90 hari. Namun, apabila balita memiliki indikasi penyakit berat seperti jantung bawaan maka wajib dirujuk ke rumah sakit.

Ketiga, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang menyebabkan berat dan tinggi anak di bawah rata-rata. Keadaan ini diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, yakni sejak dalam kandungan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Penanganan anak stunting dengan merujuknya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis anak serta konseling dan pemberian PKMK (Pangan dengan Keperluan Medis Khusus) sesuai indikasi dan resep dokter anak.

Sementara itu, untuk balita dengan berat dan tinggi badan normal, tetap harus diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal berisi protein hewani dan susu. Langkah ini bisa mencegah weight faltering sampai dengan 54%.

Untuk pencegahan stunting di tahapan selanjutnya, harus diberikan Pangan Olahan untuk Diet Khusus (PDK) seharga Rp 150 ribu selama 16 hari, yang bisa mencegah stunting 90%. (red)

Pemberian imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) menargetkan 8,4 juta anak berusia 0- 7 tahun. Rinciannya, Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,4 juta anak, Provinsi Jawa Tengah 3,9 anak, dan Kabupaten Sleman sebanyak 149 ribu. Pelaksanaan Sub PIN akan dilaksanakan selama 1 pekan, diikuti sweeping selama 5 hari.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan Sub PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Artinya, meski status imunisasi sudah lengkap, anak tetap harus mengikuti program Sub PIN Polio.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran dan merata di setiap tingkatkan, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten,” ucapnya.

Direktur Jenderal P2P bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mencanangkan kegiatan Sub PIN Polio di MINU Kapasan Sidoarjo, Jawa Timur. Pencanangan diikuti dengan pemberian imunisasi tetes nOPV2 pada 144 anak.

Dirjen Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua akan berlangsung mulai 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarputaran minimal satu bulan.

Wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Pemberian imunisasi tambahan juga dilakukan di Kabupaten Sleman DIY, yakni daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.

Sebagai penutup, Dirjen Maxi meminta komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Sub PIN Polio.

“Peran Bapak dan Ibu semua sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan ini, karena itu kami sangat berharap adanya komitmen dari Bapak/Ibu dalam mendukung kegiatan ini,” kata dia. (red)

“Pemerintah bersama Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespons KLB dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN Polio),” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu saat konferensi pers update penanganan polio, Jumat (12/1/2024).

Dirjen Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua akan berlangsung mulai 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarputaran minimal satu bulan.

Wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Pemberian imunisasi tambahan juga dilakukan di Kabupaten Sleman DIY, yakni daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.

“Sekalipun di DIY tidak ada kasus, tapi yang kita takuti itu, sirkulasi virusnya ada di kabupaten tetangga, sama seperti di Aceh, imunisasi tambahan juga kita lakukan di Sumatera Utara,” terangnya.

Dirjen Maxi membeberkan Sub PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Artinya, meski status imunisasi sudah lengkap, anak tetap harus mengikuti program Sub PIN Polio.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran dan merata di setiap tingkatkan, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten,” ucapnya.

Soal vaksin, Dirjen Maxi mengungkapkan bahwa jenis vaksin yang akan digunakan pada Sub PIN Polio kali ini adalah vaksin generasi terbaru, yaitu Novel Oral Polio Vaksin tipe 2 atau nOPV2, yang diberikan sebanyak dua tetes dengan interval minimal satu bulan.

Imunisasi dapat didapatkan masyarakat secara gratis di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, satuan pendidikan seperti PAUD, TK, SD/sederajat serta pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi puskesmas.

“Walaupun ada Sub PIN Polio, pelayanan Imunisasi rutin di fasyankes tetap berjalan seperti biasa,” tutup Dirjen Maxi. (red)

Menkes dalam sambutannya menyampaikan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk berkonsentrasi menerapkan dan melakukan transformasi pilar ketujuh, yaitu transformasi dari organisasi dan budaya Kementerian Kesehatan.

“Budaya kita sudah disusun oleh Kementerian PANRB, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” kata Menkes Budi.

Kemenkes telah berkomitmen untuk melakukan transformasi kesehatan melalui 7 pilar, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, transformasi teknologi kesehatan, serta transformasi organisasi dan budaya kerja.

Program untuk mengimplementasikan transformasi budaya memang tidak mudah, tetapi harus tetap dilakukan oleh setiap lembaga negara. Selain tidak mudah, transformasi budaya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Setelah melewati masalah pandemi dan UU (Kesehatan), sudah saatnya kita berkonsentrasi agar Kementerian Kesehatan menjadi kementerian yang diteladani, dikagumi masyarakat, dan dapat menjadi contoh bagi kementerian lain,” jelas Menkes Budi.

Menkes Budi melanjutkan, program-program transformasi organisasi dan budaya kerja harus lebih dulu dilakukan oleh atasan, khususnya setiap pejabat eselon II Kementerian Kesehatan, sebagai contoh dan teladan di tempat kerja. Ia menambahkan, transformasi hanya bisa dilakukan, diajarkan, diteladani oleh atasan dan bukan oleh motivator, guru, atau profesor dari luar Kementerian Kesehatan.

Karena itu, kemampuan pejabat eselon II akan dinilai berdasarkan tanggung jawabnya melaksanakan transformasi organisasi dan budaya. “Semua perilaku organisasi akan ditentukan oleh perilaku kita, apakah semua tugas yang kita lakukan memang demi kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi, apakah kita sudah bekerja dengan harmonis dengan melibatkan semua pihak bukan melibatkan tempat kita saja, itu adalah tanggung jawab teman-teman sekalian,” kata Menkes Budi.

Rotasi di lingkungan Kementerian Kesehatan akan sering dilaksanakan hingga 6-9 bulan mendatang. Secara objektif, rotasi untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pemimpin terbaik memiliki kriteria seperti mampu memimpin, mencontohkan, meneladani transformasi pilar ketujuh Kementerian Kesehatan.

Menkes menutup sambutannya dengan ucapan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Berikut 13 pejabat pimpinan tinggi pratama dan dua direksi rumah sakit:

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama

Ahmad Hidayat sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam;

Anak Agung Ngurah Kusumajaya sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar;

Agus Jamaluddin sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;

Jefri Hasurungan Sitorus sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan;

Heri Saputra sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;

Naning Nugrahini sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta;

Rosidi Roslan sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya;

Ahmad Saikhu sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Lingkungan Salatiga

Mujaddid sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;

Darmawali Handoko sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan masyarakat Yogyakarta;

Muhammad Budi Hidayat sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;

Irene sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta;

Priagung Adhi Bawono sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru.

Direksi Rumah Sakit

Eka Jusup Singka sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar;

Andi Tenrisanna Devi Indira sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Mata Makassar.

Upaya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 Tentang Pemberian Imunisasi COVID-19 Program. Dimana Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masuk menjadi program imunisasi rutin efektif mulai 1 januari 2024 di seluruh Indonesia.

“Nantinya ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi COVID-19 program dan mendapatkan imunisasi COVID-19 gratis,” jelas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu, Minggu (31/12/2023).

Dirjen Maxi menjelaskan kelompok pertama adalah yang belum pernah menerima vaksin COVID-19 sama sekali. Sementara kelompok kedua adalah yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin COVID-19.

Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, serta remaja usia 12 tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.

Sementara itu, sesuai Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Pilihan, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria di atas, imunisasi COVID-19 menjadi imunisasi pilihan secara mandiri, dan bisa didapatkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19.

“Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki NIE dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen,” jelas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dr Rizka Andalucia Apt.

Untuk pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi COVID-19 baik imunisasi program maupun imunisasi pilihan harus dilaksanakan pada sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dalam hal ini SatuSehat, tutup dr. Maxi. (red)

Kemenkes menyiapkan sekitar 2.890 posko kesehatan yang tersebar di tempat istirahat (rest area), pintu tol, tempat ibadah, tempat wisata, dan tempat penyeberangan, terutama di pelabuhan Merak Banten dan jalur Cikopo Jawa Barat. Layanan yang disediakan berupa layanan kesehatan dasar, cek tekanan darah, kegawatdaruratan, akupresur atau pijat akupuntur di beberapa posko.

Layanan kesehatan ini dapat diakses semua masyarakat secara gratis. Layanan ini juga akan memberikan rujukan dengan dua jenis pertanggungan (coverage), yakni pertanggungan oleh BPJS Kesehatan dan pertanggungan kecelakaan oleh Jasa Raharja.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan Pelabuhan Merak sudah memastikan kesiapan pos kesehatan. “Hingga dilaksanakan pemantauan ini, pelayanan di posko kesehatan Pelabuhan Merak masih terkendali,” ucapnya.

Sekjen Kunta mengungkapkan rata-rata setiap hari ada 7 orang yang mendapatkan pelayanan di pos kesehatan Merak. Harapannya, pengendara dapat cepat tertangani jika mengalami masalah kesehatan, dan dapat segera dirujuk jika diperlukan.

Posko kesehatan yang tersebar diperkuat dengan puskesmas dan rumah sakit, terutama yang berada di jalur wisata. “Termasuk yang ada di jalur Cikopo, kita bekerja sama dengan RS Siloam. Ini adalah kesiapan kita untuk menghadapi arus libur tahun baru dari 18 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024,” ungkap Sekjen Kunta.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya mengatakan selain posko kesehatan, semua puskesmas dan rumah sakit disiagakan untuk libur tahun baru 2024. “Pelayanan kesehatan di libur tahun baru ini didukung semua Puskesmas yang jumlahnya total 10.147 dan RS yang berjumlah total 3.187,” kata Dirjen dr. Azhar.

Posko kesehatan Pelabuhan Merak melakukan pemantauan faktor risiko kesehatan lingkungan, pemantauan faktor risiko kesehatan penumpang, ABK dan pekerja di pelabuhan, pemeriksaan orang sakit di pelabuhan, dan melaksanakan rujukan ke rumah sakit.

Jumlah kunjungan ke posko kesehatan hingga 27 Desember sebanyak 40 orang dengan kasus terbanyak ISPA, yaitu 14 orang. Sisanya, penyakit telinga 1 orang, masalah gigi berlubang (caries dental) 2 orang, hipertensi 2 orang, hematoma 2 orang, sinus node dysfunction (SND) 1 orang, nyeri otot (myalgia) 2 orang, pemeriksaan tensi darah 10 orang, dan gangguan pencernaan atau dispepsia 6 orang.

Sementara di jalur Cikopo, upaya kesehatan yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan pos layanan kesehatan di pintu keluar tol, jalur tol operasional, non-tol atau tempat wisata, terminal, stasiun, dan rest area.

Tak hanya itu, di Pelabuhan Merak, jalur Cikopo, dan jalur wisata lainnya telah disiagakan PSC 119 di jalan tol, khususnya rest area, dengan akomodasi ambulans roda 4 atau roda 2 untuk keperluan evakuasi. (red)

“Kepada seluruh calon petugas kesehatan haji tahun 2024/1445H, kami sampaikan bahwa semua proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji, Liliek Marhaendro Susilo, di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Untuk itu, Liliek mengimbau masyarakat yang akan mengikuti proses rekrutmen agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses rekrutmen. Apalagi, jika calo itu mengharuskan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.

“Apabila ada oknum yang mengatasnamakan tim rekrutmen baik di pusat maupun daerah yang menjanjikan lulus seleksi dengan imbalan uang atau hadiah, itu tidak benar,” tegasnya.

Lebih lanjut, bila masyarakat menemukan indikasi penipuan dalam proses rekrutmen, Liliek meminta agar tidak ragu untuk segera melaporkannya kepada panitia rekrutmen melalui Halo Kemkes melalui nomor 1500-567.

Kementerian Kesehatan membuka rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji pada 2024.

Proses rekrutmen telah dibuka secara online sejak 18 Desember 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023 melalui website https://daftarin.kemkes.go.id. (red)

Salah satu alat penunjang untuk layanan kesehatan itu, yakni Catheterization Laboratory (Cath Lab). Kementerian Kesehatan meresmikan layanan Cath Lab di RSUD Kota Bogor pada Jumat (28/12/2023) hari ini. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Mulai Juli tahun depan, kita akan deploy dan dalam 2 tahun akan selesai, semua RSUD di 514 kabupaten/kota akan punya alat ini, sehingga penyebab kematian terbesar seperti strok dan jantung bisa dilayani, termasuk di Bogor,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi menyampaikan, keberadaan alat tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya kepada layanan kesehatan penyakit jantung dan strok. Keduanya merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Menkes Budi menjelaskan, penyakit strok menempati peringkat pertama penyebab kematian di Indonesia dengan 300 ribu kematian per tahun, disusul jantung dengan 250 ribu kematian per tahun, dan selanjutnya penyakit kanker di peringkat ketiga. Hal yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Menkes, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut terus meningkat dengan sasaran yang kian luas, yakni menyerang usia produktif.

“Kalau bisa sedini mungkin (dideteksi) dibandingkan telat,” kata Menkes Budi.

Menurut Menkes Budi, deteksi dini harus dilakukan lebih masif di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas. Caranya dengan melakukan pemeriksaan dasar, yakni tes gula darah, lemak darah, dan tekanan darah.

“Kalau sudah di atas 40 tahun, setiap bulan harus diukur. Kalau gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi dan lemaknya tinggi, nanti obatnya dikasih gratis di puskesmas, diminum tiap hari dan terkontrol,” ucap Menkes Budi.

Menkes Budi menambahkan, pemeriksaan kesehatan atau skrining gratis di puskesmas akan ditunjang dengan keberadaan alat deteksi yang canggih berupa elektrokardiogram (EKG), yang berfungsi memeriksa kesehatan jantung.

“Kalau ada serangan jantung bisa ditangani di puskesmas, tidak perlu dibawa ke rumah sakit, penanganannya bisa lebih dini, oleh dokter umum di Puskesmas, tinggal konsultasi hasil EKG dengan dokter spesialis jantung melalui video call,” terang Menkes.

Apabila kondisinya parah, penanganan penyakit jantung dan strok hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang memiliki alat Cath Lab. Karenanya, melalui transformasi layanan rujukan, Cath Lab segera didistribusikan ke 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Serangan jantung dan strok kalau bisa 2 jam ditangani, makin jauh (fasyankes) makin berisiko. Itu sebabnya kalau bisa ditangani di puskesmas ditangani. Kalau tidak bisa baru dibawa ke RS, itu sebabnya Cath Lab harus tersedia di kabupaten/kota,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi menyampaikan, keberadaan alat yang canggih tersebut akan ditunjang dengan keberadaan dokter spesialis dan SDM Kesehatan yang terampil dan berkompeten sehingga alat itu bisa dioperasikan secara optimal.

“Dokternya akan kita latih sehingga dokter spesialis jantung intervensi maupun spesialis penyakit dalam kardiovaskular bisa pakai alat ini,” lanjut Menkes Budi.

Selaras dengan Menkes Budi, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa Kota Bogor berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan KJSU di daerahnya. Dengan demikian, RSUD Bogor dapat menjadi rujukan untuk pengobatan strok dan jantung bagi masyarakat sekitar.

“Masyarakat menengah ke atas di Kota Bogor terus tumbuh dan semakin kuat, karenanya layanan kesehatannya juga harus baik. Kita ingin semuanya bisa ditangani di Kota Bogor, sehingga tidak perlu pergi ke Jakarta atau ke luar negeri,” kata Bima.

Bima pun berharap kehadiran layanan unggulan ini akan dilengkapi dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten.

“Ini sangat berarti untuk kami, faskes akan kita tambah terus, namun yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita adalah tenaga kesehatannya, kami harap bisa ditambah,” kata dia.

Beberapa alat kesehatan yang akan ditambah di RSUD Kota Bogor di antaranya magnetic resonance imaging (MRI) untuk pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio, CT-Scan, hingga extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) untuk mengatasi penyakit batu ginjal dengan gelombang kejut. (red)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan temuan kasus tersebut berdasarkan hasıl pemeriksaan Whole Genome Sequensing (WGS) terhadap 77 sampel atau 43 persen dari 453 kasus konfirmasi COVID-19 pada sepanjang November sampai awal Desember 2023.

“Hasil sequence kita terhadap JN.1 ini naik, tadinya hanya 1 persen di awal November menjadi 19 persen di minggu ketiga November, kemudian di awal Desember ini sudah 43 persen,” kata Menkes Budi saat konferensi pers “Kesiapsiagaan Sektor Kesehatan Menghadapi Masa Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2023, Jumat (22/12/2023).

Menkes Budi menjelaskan dari 41 kasus yang ditemukan, 5 kasus konfirmasi ditemukan pada 6-23 November 2023. Perinciannya, 2 kasus dari Jakarta Utara, 1 kasus dari Jakarta Selatan, 1 kasus dari Jakarta Timur, dan 1 kasus dari Batam.

Sementara itu, 36 kasus lainnya ditemukan dari pengambilan sampel yang dilakukan pada 1-12 Desember 2023. Perinciannya, 29 kasus ditemukan di Jakarta Selatan, 2 kasus dari Jakarta Timur, 2 kasus dari Jakarta Utara, dan 3 kasus dari Batam.

Menkes Budi mengatakan bahwa mayoritas pasien atau sekitar 39 persen yang terkonfirmasi adalah tidak bergejala. Pada 14 persen pasien yang bergejala, mayoritas mengalami batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Sementara, beberapa pasien menderita komorbid di antaranya penyakit jantung koroner (PJK), diabetes melitus (DM), hipertensi, gangguan pernapasan berat atau acute respiratory distress syndrome (ARDS), dan gangguan imunologi.

Dengan terus bertambahnya jumlah pasien positif, ia mengimbau agar masyarakat secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan COVID-19 dan melengkapinya dengan menyegerakan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau pos vaksinasi terdekat.

Terakhir, Menkes Budi juga mengimbau seluruh masyarakat masyarakat, terutama yang merasakan gejala seperti demam, batuk, dan pilek, agar segera memeriksakan diri ke fasyankes terdekat untuk diagnosis lebih lanjut.

“Masyarakat kalau sudah ada gejala sebaiknya segera tes untuk mengetahui apakah positif COVID-19 atau flu biasa. Kalau positif COVID-19 tapi tidak bergejala sebaiknya istirahat saja. Kalau bergejala bisa ke Puskesmas untuk mendapatkan obat,” kata Menkes Budi berpesan. (red)

“Terima kasih dan selamat kepada PT Deca Metric Medica, mudah-mudahan bisa turut membantu membangun ketahanan kesehatan Indonesia yang lebih baik,” kata Menkes Budi.

Menkes mengatakan pembangunan fasilitas alkes ini akan memberikan manfaat besar bagi industri alkes dalan negeri, terutama memenuhi satu dari sepuluh alat kesehatan yang paling banyak dibelanjakan oleh pemerintah berdasarkan volumenya.

Adapun, alkes yang paling banyak dibelanjakan pemerintah menurut Katalog Elektronik LKPP tahun 2019-2020, yaitu 350 juta alat suntik, 21 juta infus set, 16 juta sarung tangan, 11 juta IV kateter, serta 8 juta kasa dan pembalut luka.

“Saya yakin wound dressing ini kan dipakai di seluruh dunia. Kalau sudah jadi dan kualitasnya bagus, kita bisa buka untuk diekspor keluar,” kata Menkes Budi.

Untuk mencapainya, Menkes Budi menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada industri farmasi dalam negeri baik dari sisi kebijakan, pembinaan, maupun pendanaan.

“Kita akan bantu bina perusahaan-perusahaan seperti ini. Sehingga akan semakin banyak (industri) seperti itu yang kita bangun dan kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan,” ucap Menkes Budi.

Dengan dukungan tersebut, Menkes Budi berharap industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri makin berkembang dan makin banyak. Sehingga, nantinya produksi alat kesehatan dan farmasi tidak hanya bergantung pada satu perusahaan, melainkan saling berkompetisi untuk menciptakan nilai ekonomi yang bagus.

“Saya contohkan, dulu perusahaan vaksin hanya satu Biofarma, sekarang sudah ada Metana dan Biotis. Pemerintah ingin tidak hanya satu, kalau bisa banyak dan lengkap, kita bikin supaya ada di Indonesia,” tutur Menkes Budi.

“Kita vaksin berhasil, jarum suntik berhasil, saya berharap lebih banyak lagi. Saya ingin punya produsen dalam negeri yang berkualitas, kondisi keuangannya sehat, dan operasionalnya bagus. Sehingga, kalau ada pandemi lagi, kita siap,” lanjutnya.

Menkes Budi juga berharap kepada PT DMM untuk tidak hanya memproduksi alat kesehatan wound care. Ke depan, Menkes Budi mendorong agar industri farmasi tersebut mampu memproduksi alat kesehatan lain, terutama 10 alkes yang paling banyak dibelanjakan oleh pemerintah.

Sementara itu, Pimpinan Dexa Group Ferry A. Soetikno mengatakan pembangunan pabrik alkes ini merupakan bentuk komitmen Dexa Group untuk membantu pemerintah memenuhi alat kesehatan demi mewujudkan ketahanan kesehatan dalam negeri.

“Pabrik alat kesehatan ini dibangun sebagai satu lagi bukti komitmen Dexa Group terhadap inisiatif pemerintah saat pandemi COVID-19, yakni urgensi membangun kemandirian dalam bidang bahan baku obat, bahan baku obat alam, obat jadi, dan alat kesehatan,” katanya.

Berangkat dari urgensi tersebut, ia kemudian mempercepat pembangunan pabrik alkes dalam negeri ini. Kini, ia bersyukur karena pabrik yang diinisiasi sejak pandemi COVID-19 telah selesai dibangun dan beroperasi.

“Saat ini, beberapa produk wound care telah diproduksi dan siap dipasarkan. Ke depan, kami juga akan mengembangkan advance wound care,” terangnya.

Ia juga berharap kehadiran PT DMM akan memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan alkes dalam negeri, bahkan luar negeri. (red)

RS Vertikal Kementerian Kesehatan merupakan rumah sakit keempat yang dibangun di IKN setelah Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Mayapada. “Hari ini, kita ground breaking lagi untuk rumah sakit pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Setelah ini sudah antri lagi tiga rumah sakit swasta,” kata Presiden Jokowi

“Nanti mestinya tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia ke Singapura ke Jepang untuk Amerika untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di IKN,” lanjut Presiden Jokowi.

Pembangunan RS IKN ini merupakan bagian dari transformasi layanan rujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di ibu kota baru Indonesia. Saat ini, RS IKN merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Pusat di IKN. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan selesai dan mulai dapat digunakan pada Juli 2024.

“Rumah sakit akan terdiri atas 250 tempat tidur dengan kebutuhan dokter umum sebanyak 30 dan dokter spesialisnya sebanyak 20,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dengan nilai proyek pembangunan gedung sebesar Rp 550 miliar, rumah sakit ini akan dibangun setinggi 10 lantai dengan fasilitas 250 tempat tidur, terdiri atas tempat tidur untuk ruang rawat inap VVIP, VIP, kelas standar, isolasi, Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), ICU Isolasi, Special Care Unit (SCU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), High Care Unit (HCU), dan Perinatologi.

RS ini akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan rujukan bertaraf internasional di wilayah IKN dengan layanan unggulan jantung dan strok. RS IKN akan didukung dengan SDM kesehatan dan sarana dan prasarana yang mumpuni, termasuk catheterization laboratory (Cath Lab) atau layanan kateterisasi jantung di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Jika ada pasien datang dengan serangan jantung, layanan ini akan memberikan pertolongan medis dalam periode kritis atau golden period, yakni kurang dari 120 menit sejak pasien masuk dari pintu IGD sampai tata laksana reperfusi (stabilitas pasien).

RS juga dilengkapi Klinik umum dan eksekutif, MCU umum dan eksekutif, telemedicine, ruang perawatan intensif, ruang operasi hybrid, haemodialisis, ruang isolasi, dan rehabilitasi medik.

Bagi pasien dengan strok akut, RS Vertikal Kementerian Kesehatan juga akan memberikan penanganan yang time-sensitive atau berbasis waktu agar mendapatkan hasil akhir yang berbeda. RS IKN dipersiapkan untuk melayani kasus-kasus semacam itu secara prima.

Selain itu, RS IKN akan dilengkapi dengan fasilitas telemedisin dan ruang operasi hibrida sehingga dapat mengoptimalkan akses dan berbagi keahlian untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan juga akan memanfaatkan terobosan-terobosan teknologi agar layanan RS IKN lebih luas, efektif, dan efisien. (red/ist)

“Tidak perlu pakai calo, urus sendiri saja, karena sekarang mengurus STR seumur hidup bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui portal SATUSEHAT SDMK,” katanya, Senin (18/12/2023).

Dia menjelaskan Portal SATUSEHAT SDMK merupakan portal yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memusatkan dan mengintegrasikan seluruh data tenaga medis serta tenaga kesehatan di Indonesia.

Melalui portal tersebut, SDM Kesehatan dapat mengetahui dan memperbaharui informasi diri dan profesional serta berkala sehingga nantinya dapat memudahkan SDM Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Mengingat pentingnya integrasi ini, Dirjen Ariyanti mengingatkan sebelum melakukan pengurusan STR seumur hidup, named dan nakes harus melakukan update atau pemutakhiran data terlebih dahulu di website KTKI ataupun KKI.

Selanjutnya, pemohon mengajukan perpanjangan STR seumur hidup secara online melalui platform SATUSEHAT SDMK https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk dengan melengkapi sejumlah data diri yang diperlukan.

Bila pemohon sudah terdaftar sebagai tenaga kesehatan, pemohon wajib mengisi data tambahan berupa pas foto terbaru dan nomor rekening.

Namun, bila pemohon belum terintegrasi sebagai tenaga kesehatan maka pemohon harus melengkapi persyaratan seperti STR lama, ijazah dan/atau sertifikat profesi, pas foto terbaru dan nomor rekening.

Pemohon yang belum pernah memiliki STR, pengajuan STR seumur hidup dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium, dan data diri yang dibutuhkan.

Pemohon lulusan sebelum tahun 2013 yang belum melakukan uji kompetensi dan belum punya STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah/surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Fakultas/Perguruan Tinggi yang menyatakan mengenai kebenaran ijazah, serta melampirkan pas foto dan nomor rekening.

Untuk lulusan sebelum tahun 2014, belum melakukan uji kompetensi, dan belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah serta melampirkan pas foto dan nomor rekening.

“Kalau syaratnya sudah lengkap, penerbitan STR seumur hidup tidak akan lama, maksimal 15 hari setelah permohonan STR diajukan,” tuturnya.

Untuk biaya, Dirjen Ariyanti mengatakan bahwa besaran tarif untuk named dan nakes berbeda-beda, tergantung jenis pekerjaannya.

Dokter dan dokter gigi dikenakan tarif sebesar Rp 300.000, apoteker dikenakan Rp 250.000 dan tenaga kesehatan lainnya Rp 100.000. Aturan tarif tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019. Biaya tersebut merupakan tarif resmi KKI dan KTKI yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perlu diketahui bahwa saat ini layanan perpanjangan STR seumur hidup ditutup untuk sementara waktu.

Penutupan ini dilakukan untuk menertibkan administrasi yang berkaitan dengan laporan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta menindaklanjuti Surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor KU.01.01/F.l/1610312023.

Pelayanan STR tenaga medis ditutup mulai 22 Desember 2023 pukul 16.30 WIB dan dibuka kembali pada 2 Januari 2024 pukul 07.30 WIB

Pelayanan STR tenaga kesehatan tutup sementara mulai tanggal 18 Desember pukul 16.00 WIB dan buka kembali pada 2 Januari 2024 pukul 08.00 WIB.

“Setelah itu, seluruh proses permohonan registrasi ulang dan pembaharuan STR menjadi seumur kembali berjalan normal melalui portal https://satusehat.kemkes.qo.id/sdmk,” pungkasnya. (red/ist)

Wolbachia tidak dapat bertahan hidup di luar sel serangga karena tidak memiliki mekanisme untuk mereplikasi dirinya sendiri tanpa bantuan serangga sebagai inangnya. Selain tidak dapat bertahan hidup di lingkungan luar sel inang, wolbachia tidak dapat berpindah ke serangga lain atau manusia, dan wolbachia bukan merupakan rekayasa genetika oleh para ilmuwan.

”Begitu (implementasi Wolbachia) terjadi di Yogya dan kenapa kita senang karena pendekatannya ilmiah, sistematis, dan terstruktur. Bakteri wolbachia ini di nyamuk pun ada, jadi bukan sesuatu yang dibikin-bikin,” kata Menkes Budi pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI terkait Implementasi Wolbachia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

DI Yogyakarta berhasil menurunkan incidence rate demam berdarah di bawah standar WHO, yaitu 1,94 per 100 ribu penduduk data pada Juli 2023 dengan mengimplementasikan teknologi Wolbachia. WHO menetapkan standar untuk incidence rate atau frekuensi kesakitan sebesar 10 per 100 ribu penduduk.

Secara umum, frekuensi kesakitan demam berdarh tercatat 28,45 per 100 ribu penduduk dan frekuensi kematian 0,73 per 100 ribu penduduk. Kasus tersebut didominasi oleh usia 5-14 tahun.

“Dengue di Indonesia atau demam berdarah di Indonesia meningkat terus selama mungkin 50 tahun terakhir. Jadi selama 50 tahun terakhir itu pemerintah sudah melakukan segala macam intervensi dan program mulai dari pemberian larvasida,Pemberantasan Sarang Nyamuk, melakukan 3M, membentuk Juru Pemantau Jentik(Jumantik) dan adanya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik sampai fogging,” ujar Menkes Budi

Bakteri wolbachia menghambat perkembangan virus dengue di tubuh nyamuk aedes aegypti. Artinya, kemampuan nyamuk dengan wolbachia dalam menularkan virus ke manusia akan berkurang.

Ketika nyamuk aedes aegypti dengan wolbachia berkembang biak di populasi nyamuk, maka kasus dengue akan menurun. Cara berkembang biak nyamuk aedes aegypti ber-wolbachia antara lain:

Jika nyamuk jantan ber-wolbachia kawin dengan nyamuk betina ber-wolbachia, telurnya akan menetas dan menghasilkan nyamuk ber-wolbachia.

Jika nyamuk jantan tidak ber-wolbachia kawin dengan betina ber-wolbachia, telurnya akan menetas dan menghasilkan nyamuk ber-wolbachia.

Jika nyamuk jantan ber-wolbachia kawin dengan betina tidak ber-wolbachia, maka telurnya tidak akan menetas.

Mengenai proses penyebarannya, sebuah ember memuat 250 – 300 telur nyamuk, dengan angka penetasan ±90%. Jumlah nyamuk yang akan disebarkan sebesar 10% dari populasi nyamuk di daerah tersebut.

Penyebarannya dilakukan 12 kali. Artinya, ada pelepasan ± 2-3 nyamuk/meter setiap 2 minggu dan dilakukan sebanyak 12 kali.

Menkes Budi mengatakan, penelitian teknologi nyamuk ber-wolbachia ini sudah lama dilakukan. Dalam penelitiannya, peneliti menjalankan semua tahapan dan tidak memangkas (bypass) prosesnya.

Hasil studi Aplikasi Wolbachia untuk Eliminasi Dengue (AWED) tahun 2017-2020 menunjukkan setelah nyamuk ber-wolbachia dilepaskan, kasus dengue menurun hingga 77%.

“Sudah jelas sekali hasil studi AWED begitu wolbachia disebar dengue-nya turun. Jadi secara data, secara sains, secara fakta, sudah jelas. Itu sebabnya kemudian Kemenkes yakin kita terapkan ini (wolbachia),” ungkap Menkes Budi.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan melakukan implementasi awal program wolbachia di 5 kota, yakni Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, Kupang, dan terakhir akan di fasilitasi pelaksanaan di Denpasar. Pemilihan wilayah itu berdasarkan analisis insiden dengue, kepadatan penduduk, keterwakilan wilayah, dan komitmen kepala daerah.(red)

“Masyarakat tetap tenang, jangan panik,” kata dr. Imran.

Tiongkok saat ini mengalami ancaman serius penyebaran undefined pneumonia yang mulai merebak sejak November 2023. Selain Tiongkok, penyakit radang paru-paru ini juga dilaporkan terjadi di Eropa. Penularan penyakit ini didominasi pada anak-anak.

Menurut dr. Imran, pneumonia yang saat ini merebak di Tiongkok pada prinsipnya sama dengan pneumonia yang terjadi di masyarakat, yakni disebabkan oleh infeksi bakteri. Hanya saja, berdasarkan laporan epidemiologi, kebanyakan kasus pneumonia di sana disebabkan oleh mycoplasma pneumoniae.

Mycoplasma merupakan bakteri penyebab umum infeksi pernapasan (respiratory) sebelum COVID-19. Bakteri ini diketahui memiliki masa inkubasi yang panjang. Karena itu, penyebarannya tidak secepat virus penyebab pandemi COVID-19, sehingga tingkat fatalitasnya rendah.

Kendati demikian, Kementerian Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi merebaknya mycoplasma pneumonia di Indonesia. Salah satunya, menerbitkan Surat Edaran Nomor : PM.03.01/C/4732/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia.

SE Mycoplasma Pneumonia

Surat Edaran yang ditandatangani Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu pada 27 November 2023 memuat sejumlah langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan dalam menghadapi penyebaran mycoplasma pneumonia di Indonesia.

Melalui surat edaran tersebut, Kemenkes juga telah mendorong fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pintu masuk negara untuk aktif pelaporan temuan kasus pneumonia melalui saluran yang disediakan, yakni Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Event Based Surveillance (SKDREBS)/Surveilans Berbasis Kejadian (SBK) maupun ke PHEOC.

“Kami mengimbau kepada Dinas Kesehatan, rumah sakit maupun pintu masuk negara agar segera melaporkan apabila ada indikasi kasus yang mengarah pada pneumonia,” terangnya.

Upaya mitigasi, lanjut dr. Imran, tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan harus dibarengi dengan komitmen seluruh masyarakat agar pengendalian pneumonia lebih optimal. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia:

Pertama, melakukan vaksin untuk melawan influenza, COVID-19, dan patogen pernapasan lainnya jika diperlukan;

Kedua, tidak melakukan kontak atau menerapkan jaga jarak aman dengan orang yang sakit;

Ketiga, memastikan memiliki ventilasi yang baik. Keempat, membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan memakai sabun antiseptik dan air mengalir;

Kelima, apabila merasa kurang enak badan atau sakit, sebaiknya tidak keluar rumah dan tetap menggunakan masker dengan baik serta benar.

“Segera ke fasyankes terdekat jika ada tanda gejala, batuk dan/atau kesukaran bernapas disertai dengan demam,” kata dr. Imran. (red)

Belum diketahui secara pasti penyebab penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini. Namun, berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus mycoplasma pneumoniae sebesar 40 persen. Mycoplasma merupakan penyakit penyebab umum infeksi pernapasan sebelum COVID-19.

Sejak Mei 2023, kasus rawat jalan dan rawat inap pada anak karena mycoplasma pneumoniae juga dilaporkan meningkat. Kemudian pada Oktober 2023, angka kesakitan akibat respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, dan influenza juga sempat naik bulan lalu, meski saat ini telah turun.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia.

Surat edaran yang terbit pada tanggal 27 November 2023 ini ditujukkan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur/Kepala Rumah Sakit, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kepala Puskesmas di Indonesia.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, penerbitan surat edaran tersebut bertujuan mengantisipasi penyebaran pneumonia di Indonesia.

Dalam surat edaran itu, Dirjen Maxi meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus dicurigai pneumonia.

Lebih lanjut, Dirjen Maxi juga meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit.

Kepada KKP dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah diminta untuk melakukan surveilans ketat dengan memantau peningkatan kasus di wilayah. Selanjutnya, melaporkan penemuan kasus melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org atau nomor WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC): 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan menindaklanjuti laporan penemuan kasus yang dicurigai mycoplasma pneumoniae dari fasyankes dan memfasilitasi pengiriman spesimennya ke laboratorium rujukan Sentinel ILI/SARI.

Terakhir, Dirjen Maxi meminta seluruh pihak untuk menggencarkan upaya promosi kesehatan berupa edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penyakit pneumonia.(kemenkes/red/ist)

“Ada satu kasus di RSCM meninggal, tapi bukan karena Mpox, tapi karena penyebab lain yang sangat kompleks” ucap dr. Lie Khie Chen

Saat dirujuk ke RSCM, pasien sudah masuk dengan kondisi komorbid yang berat dan pasien yang dirawat sudah mengalami komplikasi dan harus menjalani operasi di RSCM. Pasien dimaksud mengalami sumbatan usus kecil dan HIV positif dengan CD 4 yang sangat rendah (CD4=6).

Sebelumnya pasien sudah dirawat di RSPI Sulianti Saroso dan rumah sakit lainnya, sudah dirawat selama kurang lebih 3-4 minggu di rumah sakit lain. Pasien dirujuk ke RSCM karena memiliki masalah di pencernaan dimana terjadi sumbatan di usus dan harus dioperasi di RSCM.

“Pasca operasi kondisi pasien cukup stabil, namun karena adanya komorbid lainnya, dan juga adanya kondisi lesi yang cukup banyak dan berat sehingga terjadi komplikasi, sehingga setelah 2 minggu perawatan terjadi komplikasi di Paru dan pasien tidak tertolong” jelas dr. Lie Khie Chen.

Kendati ada kasus kematian pada pasien Mpox tidak serta merta meningkatkan fatalitas kasus Mpox. Hal ini disebabkan kondisi setiap pasien berbeda dan memiliki kondisi penyakit penyerta yang bebeda.

Secara Nasional tercatat hingga 22 November 2023 sebanyak 57 pasien konfirmasi Mpox di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan pada 22 November 2023. Pasien Mpox di dominasi di DKI jakarta sebanyak 42 pasien, diikuti Banten sebanyak 6 kasus, Jawa Barat sebanyak 6 kasus, Jawa Timur sebanyak 2 kasus, dan Kepulauan Riau sebanyak 1 kasus.

“100 persen kasus berjenis kelamin laki-laki, dengan rentang usia terbanyak pada kelompok 30-39 tahun diikuti rentang usia 25-29 tahun, memiliki prilaku seks banyak pasangan dan berganti ganti pasangan dengan orientasi seksual terbanyak Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL)” jelas Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, dr. Farchanny

Farchanny menyebut 57 pasien Mpox itu mayoritas disertai penyakit penyerta dimana 39 di antaranya orang dengan HIV (ODHIV). Kemudian disertai penyakit sipilis ada 16 kasus, hipertensi 2 kasus, Herpes 2 kasus, dan TBC ada 2 kasus.

Kementerian Kesehatan, lanjutnya telah melaksanakan langkah langkah penanggulangan Mpox, mulai dari Surveilans untuk penemuan kasus aktif dan penyelidikan epidemiologi, terapeutik dengan pemberian terapi sesuai simptom dan mempersiapkan logistik antivirus. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kewaspadaan Mpox kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.

Kementerian Kesehatan juga memberikan vaksinasi kepada kelompok rentan tertular Mpox termasuk kontak erat dengan pasien Mpox dan Orang Dengan HIV (ODHIV), dimana vaksinasi dosis 1 sudah dimulai pada 23 Oktober 2023.

“Vaksinasi juga sudah dilakukan, dosis pertama sudah diberikan kepada 495 orang, dan menyusul dosis kedua yang sudah kita mulai pada 21 November” lanjutnya

Farchanny mengimbau masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan, mulai dari praktik seks yang aman termasuk membatasi jumlah pasangan seks, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat .

“Jika mengalami gejala mengarah Mpox seperti muncul bintik-bintik merah dan demam, segera periksakan diri fasilitas layanan kesehatan terdekat, batasi kegiatan diluar rumah serta menghindari kerumunan.” lanjutnya. (ks/red)

Kepala Seksi (Kasi) Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi di Dinkes DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan dari 42 kasus positif, 1 kasus pasif sudah sembuh pada Agustus 2022 silam dan 41 kasus aktif pada Oktober - November 2023.

"Kasus positif aktif 41 orang, positivity rate PCR 23 persen semua bergejala ringan, semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki usia 25-50 tahun," ungkap Ngabila saat dikonfirmasi, Rabu (22/11/2023).

Ngabila merinci 23 kasus aktif pada bulan Oktober 2023 dan 18 kasus aktif pada 1-17 November 2023. Untuk kasus positif tahun 2023, pasien cacar monyet yang sudah selesai isolasi ada 16 orang, sedangkan 22 orang masih menjalani isolasi.

Sedangkan jumlah suspek atau terduga bergejala kasus cacar monyet, lanjut Ngabila sebanyak 2 orang di wilayah ibukota DKI Jakarta. Sementara itu, jumlah orang yang diduga suspek namun hasil pemeriksaan PCR negatif berjumlah 132 orang.

"Untuk KE Asimtomatis berjumlah 9 orang dan masyarakat yang diduga terpapar serta sudah menerima vaksinasi cacar monyet dosis pertama berjumlah 495 orang dari target 495 orang sedangkan dosis kedua sebanyak 13 orang," tukasnya.(red)

Dilansir laman resmi Kemenkes, efektivitas teknologi wolbachia telah diteliti sejak 2011 oleh World Mosquito Program (WMP) dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Teknologi yang digunakan bukan kategori dari rekayasa genetika.

Wolbachia sendiri adalah bakteri yang hanya dapat hidup di dalam tubuh serangga, termasuk nyamuk. Wolbachia tidak dapat bertahan hidup di luar sel tubuh serangga dan tidak bisa mereplikasi diri tanpa bantuan serangga inangnya. Ini merupakan sifat alami dari bakteri wolbachia. Wolbachia sendiri telah ditemukan di dalam tubuh nyamuk aedes albopictus secara alami.

“Bakteri wolbachia maupun nyamuk sebagai inangnya bukanlah organisme hasil dari modifikasi genetik yang dilakukan di laboratorium. Secara materi genetik baik dari nyamuk maupun bakteri wolbachia yang digunakan, identik dengan organisme yang ditemukan di alam” ungkap Peneliti Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Adi Utarini MSc, MPH, PhD

“Wolbachia secara alami terdapat pada lebih dari 50% serangga, dan mempunyai sifat sebagai simbion (tidak berdampak negatif) pada inangnya. Selain itu, analisis risiko yang telah dilakukan oleh 20 ilmuwan independen di Indonesia menyimpulkan bahwa risiko dampak buruk terhadap manusia atau lingkungan dapat diabaikan” lanjut prof Uut

Di Indonesia sendiri, teknologi wolbachia yang digunakan, diimplementasikan dengan metode “penggantian”, dimana baik nyamuk jantan dan nyamuk betina wolbachia dilepaskan ke populasi alami. Tujuannya agar nyamuk betina kawin dengan nyamuk setempat dan menghasilkan anak-anak nyamuk yang mengandung wolbachia. Pada akhirnya, hampir seluruh nyamuk di populasi alami akan memiliki wolbachia.

Wolbachia berperan dalam memblok replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Akibatnya nyamuk yang mengandung wolbachia, tidak mampu lagi untuk menularkan virus dengue ketika nyamuk tersebut menghisap darah orang yang terinfeksi virus dengue. Mengingat bahwa wolbachia terdapat dalam telur nyamuk, maka bakteri ini akan diturunkan dari satu generasi nyamuk ke generasi berikutnya. Akibatnya, dampak perlindungan wolbachia terhadap penularan dengue bersifat berkelanjutan (sustainable).

Pendekatan wolbachia telah terbukti mengurangi secara signifikan kejadian penyakit demam berdarah dan kebutuhan rawat inap bagi penderita penyakit tersebut. Penurunan ini tentu saja akan berdampak pada penghematan biaya yang signifikan dalam pengendalian dengue bagi negara yang menerapkannya, lanjut Prof Uut.

“Pendekatan ini sangat efektif dalam pengendalian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk di wilayah perkotaan besar yang berpenduduk padat dan dengan tingkat insidensi dengue yang tinggi,” lanjut Prof Uut.

Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, dr. Riris Andono Ahmad MPH, Ph.D menambahkan, uji coba nyamuk ber wolbachia yang sebelumnya dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2022 terbukti efektif.

“Hasilnya, di lokasi yang telah disebar wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77%, disamping menurunkan kebutuhan rawat inap pasien dengue di rumah sakit sebesar 86%.” jelas dr. Riris.

“Angka kejadian DBD di Indonesia masih tinggi dengan angka kematian yang tinggi terutama pada kelompok anak-anak, selain itu masih banyak daerah yang melaporkan kejadian luar biasa akibat DBD. Ini akan menyelamatkan anak anak kita ke depannya” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), dr Imran Pambudi.

Efektivitas pemanfaatan teknologi wolbachia untuk menurunkan kejadian demam berdarah juga sudah dibuktikan di 13 negara lain, yaitu di Australia, Brazil, Colombia, El Salvador, Sri Lanka, Honduras, Laos, Vietnam, Kiribati, Fiji, Vanuatu, New Caledonia, dan Meksiko, lanjutnya.

Di Singapura teknologi Wolbachia diterapkan dengan menggunakan metode suppression atau penurunan jumlah populasi nyamuk. Strategi ini diimplementasikan dengan melepaskan nyamuk jantan saja. Perkawinan nyamuk jantan dengan nyamuk betina di populasi alami akan menghasilkan telur yang tidak dapat menetas.

Sehingga populasi nyamuk akan berkurang. Akan tetapi nyamuk betina yang masih ada di populasi alami akan tetap mempunyai kemampuan untuk menularkan virus dengue. Disamping itu, metode supresi mensyaratkan pelepasan nyamuk jantan secara terus menerus, agar populasi nyamuk dapat selalu terkontrol. Hal ini memerlukan sumber daya yang sangat besar dengan dampak yang bersifat sementara. (red)

Dilansir laman Kemenkes, Teknologi Wolbachia melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk ke Stranas (Strategi Nasional). Sebagai pilot project di Indonesia, dilaksanakan di lima kota yaitu Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang dan Kota Bontang berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyelenggaran Pilot project Implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan dengue.

Efektivitas wolbachia sendiri telah diteliti sejak 2011 yang dilakukan oleh WMP di Yogyakarta dengan dukungan filantropi yayasan Tahija. Penelitian dilakukan melaui fase persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas (2011-2015).

Wolbachia ini dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk aedes aegypti, sehingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Jika aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan aedes aegypti betina maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblok. Selain itu, jika yang berwolbachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia.

Sebelumnya Uji coba penyebaran nyamuk ber-Wolbachia telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar Wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77 persen, dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani juga menegaskan adanya penurunan penyebaran Dengue yang signifikan setelah adanya penerapan Wolbachia.

“Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 dibanding pola maksimum dan minimum di 7 tahun sebelumnya (2015 – 2022) berada di bawah garis minimum,” terang Emma

“Masyarakat pada awalnya memang ada kekhawatiran karena pemahaman dari masyarakat itu nyamuk ini dilepas kok bisa mengurangi (DBD). Tapi seiring berjalan dan kita sudah ada edukasi, ada sosialisasi, sekarang masyarakat justru semakin paham, bahwa sebenarnya teknologi ini untuk mengurangi DBD,” papar Sigit Hartobudiono, Lurah Patangpuluhan Yogyakarta

Kendati demikian, keberadaan inovasi teknologi Wolbachia tidak serta merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk melakukan gerakan 3M Plus seperti Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan (red) 

Meski diakui bangsa lain berhasil menangani Covid 19 namun berbagai elemen memberi catatan dan evaluasi dalam sistem Kesehatan Nasional. 

Hari Kesehatan Nasional tahun ini, Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia dalam rilis resmi nya menekankan pentingnya sistem Kesehatan Nasional. 

" Penanganan Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran berharga dan teramat penting, bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Nasional kita masih lemah, terutama pada kemampuan pencegahan, termasuk testing, tracing, dan tracking serta kemampuan dan respon adaptif terhadap lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di masa pandemi," ujar Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia, dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang MARS dalam rilis resminya yang diterima awak media Minggu (12/11/2023)

Ketika Covid 19 melanda, dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang MARS menyebut sangat sulit melakukan mobilisasi sumber daya Kesehatan seperti alat kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan, kefarmasian, laboratorium, serta pembiayaan kesehatan. Terlebih bagaimana dalam banyak hal, terutama dalam hal supply kebutuhan farmasi dan alat Kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri. Indonesia masih sangat bergantung pada negara lain.

" Kita masih ingat, betapa sulitnya menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga Kesehatan kita digaris depan, dimana pada saat yang sama kebutuhan global akan alat pelindung diri meningkat tajam. Kita juga tidak lupa, bagaimana sulitnya melakukan mobilisasi dan distribusi obat–obatan disaat dimana kebutuhan obat Covid 19 di Dunia melonjak tajam" ujar dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang MARS.

Begitupula fasilitas Kesehatan. Rakyat harus menunggu sampai hitungan minggu, untuk mendapatkan hasil test swab untuk mengkonfirmasi seseorang mengidap Covid 19. Kesemua kelemahan pada Sistem Kesehatan dan Ketahanan Kesehatan Nasional, mengakibatkan banyaknya korban diawal Pandemi Covid 19, baik diantara Tenaga Medis dan Kesehatan dan Rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pengalaman di era Pandemi Covid 19 diatas menurut dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang MARS perlu adanya perbaikan signifikan dalam Sistem Kesehatan Nasional. 

Perbaikan ini bukan hanya dalam lingkup perbaikan atau memperbaiki apa yang dirasa kurang baik, tetapi lebih kepada cara pandang bangsa Indonesia terhadap Kesehatan dan sistem Kesehatan Nasional. 

Cara pandang bangsa Indonesia terhadap Kesehatan dan sistem Kesehatan Nasional ini juga terkait, bagaimana kita sebagai bangsa melihat dan menatap masa depan Kesehatan bangsa Indonesia di masa depan.

Berdasarkan pengalaman lampau era Pandemi Covid 19 dan tatapan akan masa depan kesehatan nasional, Indonesia membutuhkan Kedaulatan dalam bidang Kesehatan. 

"Indonesia butuh sistem Kesehatan yang berdaulat, suatu sistem kesehatan yang bisa mengatur tatanan kesehatan Nasional secara mandiri. Suatu sistem kesehatan yang bertumpu pada kemampuan Nasional dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dan memobilisasi sumber daya kesehatan Nasional untuk kepentingan rakyat Indonesia" tutur dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang MARS.

Sistem Kesehatan Nasional menurutnya haruslah mandiri dan berdaulat dalam penyediaan kebutuhan farmasi dan alat Kesehatan Nasional.

dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang MARS menegaskan Bangsa membutuhkan kedaulatan kesehatan sebagai tujuan dari Sistem Kesehatan Nasional di masa yang akan datang yaitu Kedaulatan Pelayanan Kesehatan, Kedaulatan Kesehatan Lingkungan, Kedaulatan Nutrisi, Kedaulatan Pembiayaan Kesehatan, Kedaulatan Farmasi dan Alat Kesehatan, Kedaulatan Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan, Kedaulatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kedaulatan Teknologi Kesehatan. (red) 

Menteri kesehatan dalam sambutannya menyampaikan, hidup sehat jauh lebih baik maka dari itu sangat perlu menjaga kesehatan. Hidup sehat itu mudah cukup dengan mengatur 2 hal, yaitu atur pola makan dan olahraga.

“Dalam agama saya diajarin sebelum kenyang itu harus berhenti dan olahraganya 30 menit dalam sehari, 5 kali dalam seminggu sampai kita wafat,” Kata Menkes Budi.

Menkes juga berpesan ke seluruh masyarakat agar menjaga kesehatan bukan hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental.

“Kesehatan mental lagi trend, jangan lupa senang-senang, dengerin musik, ngobrol dengan keluarga, dan juga rajin berolahraga supaya jiwanya juga sehat,” Pesan Menkes Budi.

Pada Kegiatan Festival Ayo Sehat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Endang Sumiwi mengatakan Tujuan dari kegiatan festival tersebut adalah untuk mendorong promosi gaya hidup sehat di Indonesia pada setiap siklus hidup sejak ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia dan untuk apresiasi serta mewujudkan kemitraan dengan seluruh komunitas kesehatan di Indonesia baik berasal dari akademisi, dunia usaha, ataupun komunitas.

Dirjen Endang melanjutkan kegiatan tersebut melibatkan 56 mitra mulai dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah daerah, dan media untuk berperan aktif dan berkolaborasi dalam memberikan dorongan promosi gaya hidup sehat. Setidaknya ada sebanyak 116 aktivitas selama festival yang berlangsung 2 hari ini.

Festival ayo sehat terbuka bagi masyarakat umum dan seluruh kegiatan tidak memungut biaya apapun dalam hal ini gratis. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam kegiatan festival ayo sehat tersebut.(red) 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin yang hadir membuka pameran, mengaku senang atas penetapan tersebut. Wapres menilai penetapan ini merupakan langkah besar Indonesia untuk mendukung terwujudnya kemandirian bahan baku obat di Tanah Air.

“Saya menyambut gembira karena temulawak dinobatkan sebagai tanaman obat unggulan Indonesia. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk mendukung pencapaian kemandirian farmasi dalam negeri,” kata Wapres.

Dengan penetapan ini, Wapres meminta agar pengembangan dan pengelolaan temulawak sebagai obat tradisional unggulan Indonesia dijaga mutu dan kualitas, sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Wapres juga meminta produk obat-obatan tradisional Indonesia lainnya yang telah terstandarisasi agar terus dipromosikan dan dikembangkan supaya tidak kalah dengan produk sejenis seperti ginseng dari Korea Selatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa penetapan temulawak sebagai tanaman obat tradisional unggulan Indonesia didasarkan pada banyaknya kandungan yang terdapat di tanaman tersebut.

Beberapa kandungannya diantaranya zat besi, vitamin, kalsium, sodium dan asam folat. Selain itu, temulawak juga mengandung banyak zat aktif salah satunya kurkuminoid yang berkhasiat untuk mencegah berbagai penyakit hati seperti fatty liver, sirosis bahkan kanker hati.

“Penyakit fatty liver itu pengobatannya susah, tapi ada tanaman Indonesia yang bisa mengobati. Karena itu butuh antioksiden yang bernama Kurkumin,” tutur Menkes.

Ia berharap dengan penetapan ini, kedepan upaya pengembangan dan riset kandungan dalam tanaman temulawak terus dilakukan agar lebih banyak mendapatkan manfaat kesehatan yang didapatkan.

Menkes juga berharap ditengah perkembangan riset temulawak sebagai bahan baku obat, nantinya sektor farmasi dapat membantu mempromosikan produk ini secara aktif, sehingga dapat dikenal secara luas tidak hanya nasional tapi juga global.

Selain menetapkan temulawak sebagai obat tradisional unggulan Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan juga bekerjasama untuk meningkatkan konsumsi jamu pada masyarakat. Kerja sama ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.

“Dalam rangka kemandirian kesehatan, obat-obatan tradisional asli Indonesia kita dorong. Mudah-mudahan dengan peluncuran Perpres ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi jamu,” tutup Menkes. (red)