Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan yang nanti dilakukan BGN.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian pimpinan BGN. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG berjalan semakin baik, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida. (red/ist)

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan informasi mengenai ciri-ciri pelaku diperoleh setelah penyidik memeriksa saksi korban yang selamat di Polres Jayawijaya.

“Dari hasil pendalaman kita, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat dan diambil keterangan di Polres Jayawijaya. Kita sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran,” ujar Yusuf, Kamis (10/9/2026).

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas juga menemukan tiga selongsong peluru yang diduga berkaitan dengan aksi penembakan tersebut. Dua selongsong berkaliber 5,56 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras panjang, sedangkan satu lainnya berkaliber 9 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras pendek.

Selain selongsong peluru, polisi menemukan jejak darah di sekitar lokasi kejadian. Seluruh temuan tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penembakan.

Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan berjumlah sekitar delapan orang. Mereka disebut membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Sementara keberadaan senjata api laras pendek masih didalami polisi berdasarkan temuan selongsong kaliber 9 milimeter di TKP.

“Kita kejar, insyaallah kita dapat, karena identitas pelaku sudah kita kantongi,” tegas Yusuf.

Satgas Damai Cartenz menyebut kelompok yang diduga terlibat dalam aksi tersebut sebagai kelompok kriminal bersenjata. Pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap serta menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, proses pemulangan jenazah korban juga terus dilakukan. Satu jenazah berinisial WB telah diberangkatkan dari Wamena menuju kampung halamannya di Kupang melalui Jayapura, Makassar, dan Jakarta. Jenazah tersebut direncanakan tiba di Bandara El Tari, Kupang, pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 07.00 waktu setempat.

Adapun dua jenazah lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni Maumere dan Toraja.

Untuk memperkuat pengamanan sekaligus mendukung proses pengejaran, Satgas Damai Cartenz menambah kekuatan personel di Kabupaten Jayawijaya. Sekitar 50 personel dari Timika telah digeser ke wilayah tersebut.

“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Operasi Kepolisian Damai Cartenz telah menambah pasukan yang ada di Kabupaten Jayawijaya,” kata Yusuf.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Satgas bersama Polres Jayawijaya terus mendalami perkara berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, dan barang bukti yang ditemukan.

“Penyelidikan dan penyidikan terus kami lakukan untuk mengungkap perkara ini secara terang dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Faizal.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., juga mengimbau masyarakat Jayawijaya agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan atau identitas terduga pelaku diminta segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian. Satgas memastikan identitas pemberi informasi akan dijaga kerahasiaannya demi mendukung percepatan pengungkapan kasus. (red/ist)

Operasi SAR gabungan terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah maupun potensi SAR lainnya. Dalam pelaksanaan operasi hari ketiga, pencarian dikembangkan menjadi enam sektor dengan mengoptimalkan unsur laut dan udara.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa perkembangan operasi tersebut merupakan arahan dan penjelasan dari Kabasarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii yang hadir langsung memantau pelaksanaan operasi SAR gabungan bersama Gubernur Banten Andra Soni.

“Bapak Kabasarnas menyampaikan bahwa operasi SAR hari ini dikembangkan menjadi enam sektor. Pada hari pertama pencarian dilaksanakan di tiga sektor, kemudian hari kedua dikembangkan menjadi lima sektor dan pada hari ketiga ini kembali diperluas menjadi enam sektor,” ujar Irjen Pol Hengki.

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki menjelaskan dalam operasi hari ketiga tersebut sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk mendukung pencarian, yang terdiri dari kapal KRI, kapal Kepolisian, kapal Basarnas serta kapal dari potensi SAR lainnya.

“Menurut penjelasan Bapak Kabasarnas, sebanyak 11 kapal dikerahkan dalam operasi hari ini. Selain itu, lebih dari 300 personel terlibat, baik yang berada di lapangan maupun yang mendukung pelaksanaan operasi dari posko gabungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Banten menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut.

“Bapak Kabasarnas juga menegaskan bahwa seluruh unsur terus bekerja sama dan mengumpulkan setiap informasi maupun data yang diperoleh dari lapangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pencarian berikutnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi, pencarian dilakukan dengan mengutamakan unsur laut dan udara. Namun demikian, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keselamatan personel serta kondisi di lapangan.

“Operasi SAR harus tetap mengikuti ketentuan dan batasan keselamatan. Sebagaimana disampaikan Bapak Kabasarnas, pencarian akan terus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan operasi udara, tim juga telah melakukan pencarian di wilayah perairan. Namun, kondisi jarak pandang yang terbatas menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan pencarian.

Kapolda Banten mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan trauma healing berupa dukungan psikososial kepada keluarga korban.

“Pendampingan ini dilakukan agar keluarga mendapatkan penguatan dan dapat lebih legowo dalam menghadapi kondisi yang terjadi. Saat ini, keluarga korban masih berada pada fase denial, sehingga pendampingan psikologis terus dilakukan selama proses operasi pencarian berlangsung,” katanya.

Diakhir, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan imbauan Kabasarnas kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang.

“Bapak Kabasarnas mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang. Ini penting untuk keselamatan masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau,” tutup Irjen Pol Hengki. (red/ist)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab Teddy. (red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri berkomitmen mendukung penuh proses pencarian dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki, sekaligus memperkuat kolaborasi bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait di lapangan.

“Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait terus memaksimalkan pencarian terhadap rekan-rekan jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan. Kolaborasi dan sinergi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam upaya pencarian ini, dengan tetap memperhatikan kondisi serta keselamatan personel di lapangan,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Upaya pencarian dilakukan setelah speedboat yang membawa awak media bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 WIB, sebelum akhirnya hilang kontak pada pukul 15.04 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polri melalui Ditpolair Polda Banten berkolaborasi dengan Basarnas dan unsur gabungan untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat. Tim juga mengerahkan kapal Basarnas, RIB 02 Banten, serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan.

Kasubdit Patroli Ditpolair Polda Banten AKBP Lis Handayana menjelaskan, pencarian melibatkan unsur gabungan dari Basarnas, Ditpolair Polda Banten, Mabes Polri, serta pihak terkait lainnya.

“Dengan kapal Basarnas bersama unsur gabungan dari Direktorat Polair Polda Banten dan Mabes melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan pukul 22.31 WIB. Untuk sementara waktu pencarian diberhentikan dan besok hari akan kami lanjutkan kembali,” ujar Lis.

Lis menegaskan, situasi selama proses pencarian berlangsung aman dan terkendali. Tim gabungan akan kembali melanjutkan operasi pencarian pada Rabu (9/9/2026).

“Untuk sementara situasi aman terkendali. Semoga korban cepat ketemu,” katanya.

Berdasarkan informasi awal Basarnas, terdapat delapan orang di dalam speedboat tersebut. Beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, dan Daus dari Anadolu, sementara identitas lainnya masih dalam proses pendataan.

Johnny menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal hingga seluruh awak yang hilang kontak dapat ditemukan.

“Polri akan terus berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal dalam operasi pencarian ini. Kami berharap seluruh awak media dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” pungkasnya. (red/ist)

“Bandar udara yang sebelumnya terdampak telah kembali dibuka pada Selasa (8/9) dan sejak saat itu operasional penerbangan berjalan dengan normal sampai hari ini. Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Rabu (9/9).

Bandar udara yang dimaksud meliputi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Banten, Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandar Udara Husein Sastranegara Jawa Barat, Bandar Udara Budiarto Curug Banten, Bandar Udara Pondok Cabe Banten, Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung, Bandar Udara Raden Inten II Lampung, Bandar Udara Atung Bungsu Sumatera Selatan.

Menhub Dudy menyatakan meskipun operasional penerbangan telah berjalan normal, Kemenhub terus memantau kondisi ruang udara dan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi yang dapat berdampak pada keselamatan dan kelancaran penerbangan.

Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Banten, terus berlangsung setelah dibuka kembali. Pada 8 September 2026 tercatat 875 penerbangan, terdiri atas 436 penerbangan keberangkatan dan 439 penerbangan kedatangan, baik penerbangan domestik maupun internasional.

Sedangkan 9 September 2026, dijadwalkan ada 966 penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan estimasi 131.495 penumpang, terdiri atas 722 penerbangan domestik dan 244 penerbangan internasional.

“Kami memastikan operasional penerbangan terus berjalan dengan memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan. Kami juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa penerbangan untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah, bandar udara, dan maskapai penerbangan,” tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan bersama BMKG, PVMBG, AirNav Indonesia, operator bandar udara, maskapai penerbangan, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta potensi dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada 9 September 2026 pukul 00.47 WIB dan saat ini berada pada Status Level III (Siaga).

Berdasarkan pemantauan BMKG, hingga saat ini tidak terdapat informasi abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan di wilayah tersebut. (red/ist)

Dalam upaya pencarian tersebut, unsur Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten mengerahkan KAL Anyer I.3-64 dan RHIB Peucang untuk melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan jurnalis tersebut. Selain itu, Lanal Lampung juga menyiapkan KAL Siaga untuk mencari para jurnalis yang hilang serta memantau aktifitas Gunung Anak Krakatau.

TNI AL juga mengerahkan tiga kapal perang diantaranya KRI Leuser-924 dan KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861 untuk memperkuat operasi pencarian dan memperluas area penyisiran di sekitar perairan Selat Sunda.

Pengerahan unsur-unsur TNI AL tersebut merupakan bentuk respons cepat dalam membantu upaya pencarian dan pertolongan, khususnya para pewarta yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah perairan.

Seluruh unsur yang terlibat melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan, sekaligus memantau kemungkinan adanya tanda-tanda keberadaan korban maupun sarana yang digunakan saat melakukan peliputan.

TNI AL akan terus mengoptimalkan kemampuan unsur operasionalnya dalam mendukung pencarian hingga korban ditemukan. Langkah tersebut sejalan dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar jajaran TNI AL senantiasa hadir memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat. (red/ist)

Delapan orang tersebut terdiri dari lima wartawan dan tiga kru kapal. Mereka sebelumnya berangkat menggunakan speedboat untuk mengambil dokumentasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (9/9/2026), personel Kepolisian dari KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang bersama dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri serta Basarnas Lampung diterjunkan dalam operasi SAR gabungan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan pencarian dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas penyisiran wilayah perairan.

“Polri bersama Basarnas dan unsur terkait terus melakukan upaya pencarian. Personel dan sarana yang ada kami siagakan untuk mendukung operasi SAR ini,” ujar Yuni, Rabu (9/9/2026).

Dirpolairud Polda Lampung Kombes Pol Erick Sartani Marbun menambahkan, pihaknya telah mengerahkan personel dan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat tersebut.

“Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi. Seluruh personel di lapangan kami minta tetap mengutamakan keselamatan dan melaporkan setiap perkembangan secara berkala,” kata Erick.

Berdasarkan informasi awal, rombongan bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Sejak saat itu, keberadaan mereka belum diketahui. Tim SAR kemudian melakukan pencarian berdasarkan titik komunikasi dan lokasi terakhir yang diketahui.

Lima wartawan yang telah teridentifikasi yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Selain kelima wartawan tersebut, terdapat tiga kru kapal yang juga berada dalam speedboat.

Yuni mengatakan, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur yang terlibat agar wilayah pencarian dapat disisir secara maksimal.

“Koordinasi dan sinergi terus dilakukan. Fokus kami saat ini adalah menemukan dan memberikan pertolongan kepada seluruh korban yang masih dalam pencarian,” katanya.

Pada Rabu pagi, operasi SAR memasuki hari kedua. Apel kesiapan penebalan operasi SAR gabungan dipimpin Kasi Operasi Basarnas Lampung Agus Mujiono.

Tim kemudian disiapkan untuk menyisir sejumlah wilayah perairan yang dinilai menjadi bagian dari jalur atau lokasi yang berkaitan dengan keberadaan rombongan.

Pencarian meliputi perairan Pulau Legundi, perairan Pulau Sebesi hingga kawasan perairan Gunung Anak Krakatau.

Dari unsur kepolisian, dua personel KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang serta dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri turut dilibatkan.

Sementara Basarnas Lampung menurunkan empat personel dalam operasi tersebut.

“Kami berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh unsur di lapangan akan terus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya,” tutur Yuni.

Yuni juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai keberadaan rombongan untuk segera menyampaikannya kepada petugas.

“Kami mengajak semua pihak untuk membantu memberikan informasi sekecil apa pun yang dapat mendukung proses pencarian,” ujarnya.

Operasi pencarian masih berlangsung dengan menyisir wilayah perairan menggunakan sarana yang telah disiapkan. Polisi bersama Basarnas dan unsur SAR lainnya akan terus melakukan pemantauan hingga keberadaan delapan orang tersebut berhasil ditemukan. (red/ist)

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) pada Lahan yang Terbakar, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5, telah secara tegas mengamanatkan kepada Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi dan mencabut HGU perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan Pasal 13-nya menyebutkan bahwa tanah yang berasal dari pencabutan HGU akibat terbakar dapat dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah reforma agraria.

Menurut Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada badan usaha tidak digunakan dengan mengabaikan kewajiban pemegang hak. Namun hingga saat ini, belum terlihat tindakan apa pun dari Menteri ATR/BPN terkait karhutla.

Padahal temuan WALHI sudah menyebutkan bahwa dari total 23.307 titik api yang diidentifikasi dari Januari hingga Agustus 2026, 5.540 titik di antaranya berada di dalam areal kerja perusahaan pemegang HGU. Bahkan terdapat perusahaan yang mengalami kebakaran berulang, seperti PT Globalindo Agung Lestari, PT PN XIII, PT Daya Landak Plantation, PT Sumatra Makmur Lestari, PT Arjuna Utama Sawit, dan PT Teguh Karsawana Lestari.

Ini artinya Menteri ATR/BPN tidak benar-benar menjalankan aturan yang dibuat sendiri oleh kementeriannya. Menurut WALHI, pembiaran ini layak menjadi bahan evaluasi atas kinerja Menteri ATR/BPN.

Peta Overlay Sebaran Titik Hotspot dengan Konsesi HGU Perkebunan

Boy juga mengatakan bahwa Presiden harus memastikan Menteri ATR/BPN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap HGU yang berada di wilayah rawan kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut, dan mencabut HGU yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Tanah yang HGU-nya dicabut karena pelanggaran tidak boleh kembali menjadi objek konsolidasi penguasaan oleh korporasi besar.

“Tanah tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda reforma agraria dan pemulihan ekologis, dengan memprioritaskan masyarakat yang selama ini mengalami ketimpangan dalam penguasaan tanah, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Boy.

“Hal ini penting kami tegaskan, sebab berdasarkan Surat Menteri Nomor B/LR.03.01/48/1/2026, Kementerian ATR/BPN mengarahkan pemberian hak atas tanah melalui skema hak pengelolaan yang berarti tanah dikendalikan negara lewat Badan Bank Tanah, bukan diredistribusikan kepada rakyat. Tanpa keberanian mengevaluasi dan mencabut hak-hak atas tanah yang bermasalah, melakukan pemulihan ekosistem dan pemulihan hak rakyat, penanganan karhutla akan terus menjadi kebijakan tambal sulam dan reforma agraria kehilangan makna substantifnya,” tutup Boy. (red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, S. Sos., mengatakan pencarian dilakukan secara maksimal dengan memperluas area penyisiran dan mengoptimalkan seluruh unsur serta sarana yang tersedia.

“Hari kedua ini kami memperluas area pencarian dengan membagi tim menjadi beberapa SRU di sejumlah sektor. Seluruh sarana dan unsur yang terlibat kami optimalkan untuk menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian,” ujar Al Amrad.

Dalam operasi SAR H2, KN SAR Tetuka 247 melakukan penyisiran di Sektor 2 dengan total jarak 68,3 nautical mile (NM), sementara KAL Anyer menyisir area yang sama dengan total jarak 69,5 NM.

Pencarian juga dilakukan oleh RIB 02 dan RIB 03 Lampung di Sektor 1 dengan total jarak 67 NM. Tim melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, hingga kawasan Krakatau.

Sementara itu, RIB 02 Banten melakukan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang. KP Sanjaya menyisir Sektor 4 dengan total jarak 67,3 NM, sedangkan KRI Leuser dan KRI Lepu masing-masing melakukan pencarian di sektor yang telah ditentukan.

Sejumlah SRU telah melakukan pemantauan visual di sekitar Gunung Anak Krakatau dan Rakata Besar. Namun, hingga laporan diterima, seluruh penyisiran masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan delapan orang yang dicari.

Pada pukul 13.31 WIB, SRU 1 yang menggunakan KN SAR Tetuka 247 melanjutkan pencarian berdasarkan titik koordinat SAR Map. Dalam proses pencarian tersebut, Gunung Anak Krakatau terpantau mengeluarkan material debu vulkanik cukup tebal.

Terkait kondisi tersebut, Al Amrad menegaskan bahwa keselamatan personel tetap menjadi prioritas selama operasi berlangsung.

“Kami juga memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat terlihat adanya material debu vulkanik yang cukup tebal, kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan bagi seluruh personel. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Hingga pukul 15.22 WIB, SRU 5 yang menggunakan KP Sanjaya masih melakukan pencarian sesuai titik koordinat SAR Map dan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta lima jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Operasi SAR H2 melibatkan unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dan Lampung, USS Pandeglang, USS Merak, TNI, Polri, BPBD, KSOP, potensi SAR, media, keluarga korban, nelayan, serta masyarakat.

Sarana yang dikerahkan meliputi KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, KP Sanjaya, KRI Lepu, KRI Leuser, RIB 02 Banten, RIB 02 dan RIB 03 Lampung, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan pendukung lainnya.

Kondisi cuaca di wilayah pencarian terpantau cerah berawan dengan angin dari arah selatan ke utara berkecepatan sekitar 14 knot dan tinggi gelombang berkisar 0,4 hingga 1 meter.

Al Amrad menegaskan, Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian dan mengevaluasi perkembangan operasi secara berkala.

“Sampai saat ini hasil pencarian masih nihil. Kami tidak berhenti melakukan upaya pencarian. Setiap perkembangan di lapangan akan terus kami evaluasi untuk menentukan strategi berikutnya. Kami berharap delapan orang yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan,” pungkasnya.

Hingga hasil Operasi SAR H2, delapan orang masih dinyatakan dalam pencarian. Operasi akan terus dilaksanakan sesuai hasil evaluasi dan perkembangan situasi di lapangan. (red/ist)

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam penanggulangan puncak karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9). 

Agenda ini menjadi penting di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut pada September. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan dan risiko karhutla di wilayah rentan.

Enam provinsi prioritas masih menjadi perhatian pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi. Berdasarkan pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi, pada (5/9) pukul 21.05 WIB terdeteksi 558 hotspot secara nasional. Angka tersebut turun 260 titik dibandingkan hari kemarin (4/9) yakni 818 hotspot.

Meskipun terjadi penurunan secara nasional, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi lapangan melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan hasil temuan dilapangan terdapat indikasi tindakan pelanggaran hukum.

"Kami temukan di lapangan ada tindakan tindakan yang menyebabkan kebakaran diakibatkan karena sengaja maupun kelalaian, kami lihat dari pelanggan itu sudah mulai diproses hukum," ujar Djamari.

Perkuat Tanggung Jawab Pemegang HGU

Rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain pemerintah pusat, rapat melibatkan pemerintah daerah dan unsur TNI/Polri dari sejumlah provinsi yang memiliki kerawanan karhutla, meliputi Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Keterlibatan pemegang HGU diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing, termasuk memastikan ketersediaan sumber daya, personel, peralatan pemadaman, patroli, pemantauan titik rawan, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.

Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pengendalian karhutla yang saat ini dilakukan pemerintah bersama dunia usaha. Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan para pemegang izin dalam menjaga areal kerja masing-masing selama periode rawan kebakaran.

Penanganan Terpadu Darat dan Udara

Pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, patroli, groundcheck, penyekatan penjalaran api, pendinginan, hingga pemantauan potensi munculnya kembali titik api.

Operasi Modifikasi Cuaca juga terus dilakukan sesuai kondisi awan untuk membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Pada awal September, dukungan OMC antara lain dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. BNPB turut terlibat dalam penguatan operasi penanganan karhutla, termasuk dukungan terhadap OMC dan koordinasi penanggulangan bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.

Penegakan Hukum Diperkuat

Selain aspek operasional, penanganan karhutla juga mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan terjadinya kebakaran.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit menyampaikan hasil penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. 

"Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan," ujar Listyo.

Lindungi Masyarakat dari Dampak Asap

Selain mengendalikan api, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama akibat asap dan penurunan kualitas udara.

Data terbaru menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih bervariasi, mulai dari kategori baik hingga tidak sehat. Kondisi jarak pandang juga dapat berubah cepat mengikuti aktivitas kebakaran, curah hujan dan arah angin.

Karena itu, pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang dilakukan secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel dan sumber daya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan per hari ini (7/9) untuk provinsi yang memiliki lahan gambut seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi.

"Total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274 hektare yang masih terbakar per kemarin (6/9) 734 hektare," ujar Suharyanto.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.

Turut hadir sejumlah kementerian/lembaga antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, BNPB, dan BMKG.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi periode puncak karhutla. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, BMKG, akademisi dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah, dikendalikan dengan cepat, serta tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi. (red/ist)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa dini hari (8/9). "Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 WIB,” papar Menhub.

Sementara bandara Bandara Radin Inten II Lampung serta Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pembukaan bandara ini juga disertai dengan sejumlah catatan. Pertama, Otoritas Bandara bersama dengan maskapai harus melakukan inspeksi terhadap semua armada pesawat. Kedua, pilot dan kru operasional pesawat wajib mengetahui restricted polygon, yakni wilayah udara berbentuk poligon (banyak sudut) yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik.

Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional bandar udara sejak Sabtu (5/9). Akibatnya, sebanyak delapan bandara, meliputi Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Banten, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel mengalami penutupan operasional.

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional, bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per Senin (7/9) pukul 09.00 WIB.

Menhub Dudy meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, otoritas serta instansi terkait untuk memastikan operasional dapat dilakukan secara aman dan selamat. (red/ist)

Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kriteria sanitasi adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Mas Dar.

Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, BGN melakukan penyisiran penetapan sementara menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data (update) hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," tegasnya.

Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap hingga hari ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.

Adapun rincian 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi:

Wilayah 1: 351 dapur SPPG
Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
Wilayah 3: 231 dapur SPPG

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," pungkasnya.

Langkah penutupan dan investigasi ini diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. (red/ist)

“Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya yang 8 maupun yang 18,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti bersama oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan, Suharyanto menyebut terdapat indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, termasuk dengan cara memberikan imbalan kepada pihak tertentu untuk membakar hutan dan lahan.

“Memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang,” ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, Kapolri menyebut aparat telah mengamankan 138 tersangka. Selain itu, terdapat delapan korporasi yang tengah diproses.

“Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi, pembekuan, atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak?. Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah, disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” ujar Kapolri. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa kondisi erupsi Anak Krakatau per hari ini telah menurun. Berdasarkan pengamatan BNPB, tingkat erupsi saat ini juga lebih rendah dibandingkan peristiwa erupsi pada 2018.

“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Kepala BNPB.

Meski demikian, sebaran abu vulkanik sempat berdampak terhadap empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan, serta mengganggu operasional penerbangan. BNPB mencatat delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu Anak Krakatau. Di sisi lain, hingga saat laporan disampaikan tidak terdapat korban jiwa, kerusakan, maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan.

Untuk mengurangi dampak abu vulkanik, BNPB bersama BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna memicu hujan agar abu dapat lebih cepat luruh. Operasi disiapkan dari sejumlah titik, termasuk Pondok Cabe, Kertajati, serta Semarang sebagai alternatif apabila kondisi penerbangan di wilayah sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan positif dari pola angin. Pada berbagai lapisan ketinggian, arah angin telah bergeser ke barat, barat laut, dan barat daya sehingga tidak lagi mengarah ke tenggara seperti sebelumnya. BMKG juga memprakirakan adanya potensi awan dan hujan ringan hingga sedang pada 9–12 September 2026 yang akan diperkuat melalui OMC bersama BNPB.

“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” ujar Kepala BMKG.

BMKG juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia, yang ditunjuk oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), sebagai bagian dari pemantauan dan penyesuaian informasi meteorologi penerbangan.

Pemantauan di lapangan juga menunjukkan perkembangan positif. Hasil paper test di empat bandara, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug, telah menunjukkan hasil negatif terhadap debu vulkanik.

“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAAC yang ada di Darwin agar sigmetnya (significant meteorological information) dapat dipulihkan,” ungkapnya.

Selain dampak terhadap penerbangan, BMKG juga terus memantau potensi tsunami. Sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami telah dipasang di sekitar Selat Sunda dan hingga saat ini tidak ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan erupsi Anak Krakatau. Pemantauan turut diperkuat dengan sensor seismograf dan high frequency radar untuk mendeteksi kemungkinan perubahan kondisi laut secara cepat.

Di sektor pelayaran, koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Notice to mariners telah diterbitkan dengan pembatasan aktivitas kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama status gunung masih berada pada Level III atau Siaga.

Pemerintah memastikan seluruh perkembangan Gunung Anak Krakatau terus dipantau secara intensif. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya menjaga keamanan penerbangan dan pelayaran serta memastikan sistem peringatan dini tsunami tetap bekerja optimal.

Melalui OMC, pemantauan selama 24 jam, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah terus berupaya menekan dampak erupsi sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (red/ist)

"Berdasarkan data terbaru dari BMKG, kami memutuskan bahwa penutupan operasional bandara sementara masih dilanjutkan hingga pukul 18.00 WIB nanti. Namun demikian kami terus memantau informasi terbaru dari BMKG. Apabila terjadi perubahan, kami akan segera menginformasikannya. Penyesuaian operasional penerbangan dilakukan secara dinamis mengikuti kondisi aktual di lapangan dan perkembangan sebaran abu vulkanik," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat memantau secara langsung Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, (7/9).

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional pada Senin (7/9) pukul 09.00 WIB, bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih akan ditutup hingga pukul 18.00 waktu setempat. Bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Banten berdasarkan NOTAM A3373/26 NOTAMR A3368/26; Bandara Radin Inten II, Lampung; Bandara Budiarto, Banten; Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta; Bandara Pondok Cabe, Banten; Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, Lampung; Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat. Adapun sebagai informasi Bandar Udara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per hari ini jam 09.00 WIB.

"Tadi malam Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi sehingga menimbulkan debu vulkanik baru. Dari BMKG juga menyampaikan bahwa arah angin yang terjadi di sekitar Gunung Anak Krakatau terdapat pada beberapa layer berbeda-beda di udara. Ada yang mengarah dari timur tenggara, timur laut barat daya, dan sebagainya. Sehingga, membuat debu masih bertahan di sekitar lokasi bandara-bandara yang dekat Gunung Anak Krakatau," jelas Menhub Dudy.

Dari pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Senin (7/9) pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terpantau pada dua lapisan ketinggian, yakni hingga 15.000 kaki dan 50.000 kaki. Kondisi tersebut masih berpotensi memengaruhi jalur penerbangan, sehingga penyesuaian operasional bandara dan penerbangan terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan sebaran abu vulkanik serta informasi keselamatan penerbangan terbaru.

Dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan hingga Senin (7/9) pukul 09.00 WIB tercatat sekitar 2.300 penerbangan dan 270.337 penumpang terdampak. Data tersebut merupakan akumulasi dampak operasional sejak 5 September 2026 dan mencakup penerbangan yang mengalami pembatalan, penundaan, maupun pengalihan.

Pada bandara yang berstatus ditutup sementara, tercatat 1.397 penerbangan dengan sekitar 177.579 penumpang terdampak, sedangkan pada bandara lain yang penerbangannya terdampak akibat penyesuaian rute tercatat 922 penerbangan dengan sekitar 92.758 penumpang terdampak. Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan maskapai dan pengelola bandara untuk menangani dampak terhadap penumpang serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.

Menhub menambahkan, jika nanti bandara sudah bisa dibuka kembali, persiapan penerbangan akan segera dilakukan. Sejumlah upaya persiapan masih akan dilakukan setelah bandara dibuka dan sebelum siap dioperasikan kembali. Menhub berharap masyarakat dapat bersabar selama waktu persiapan bandara.

"Dalam persiapannya, apabila kondisi sudah memungkinkan untuk bandara dibuka, kami akan melalukan upaya-upaya seperti pembersiahan runway, taxi way, maupun apron. Hal ini supaya apabila pada waktunya situasi sudah memungkinkan, bandara siap dioperasikan," jelas Menhub Dudy.

Menhub menambahkan, untuk menjaga konektivitas penerbangan selama sejumlah bandara ditutup, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah bandara alternatif yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi operasional penerbangan. Terdapat enam bandara yang dapat dijadikan alternatif, yakni Bandara Juanda di Provinsi Jawa Timur, Bandara Adi Soemarmo di Provinsi Jawa Tengah, Bandara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Adisutjipto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Provinsi Jawa Tengah, serta Bandar Udara Internasional Kertajati, Jawa Barat.

"Kami mengimbau kepada seluruh maskapai baik luar maupun dalam negeri untuk mennggunakan bandara-bandara alternatif yang sudah disiapkan, seperti Kertajati, Ahmad Yani, Juanda, YIA, Adisutjipto, dan Adi Soemarmo. Kami mendorong agar maskapai dapat menggunakan bandara tersebut untuk menghindari penumpukan penumpang,baik yang akan datang maupun yang akan terbang. Ini yang kita harapkan supaya pengaturan penumpang bisa optimal," sebut Menhub Dudy.

Penggunaan bandara alternatif tersebut tetap menyesuaikan kondisi operasional, kesiapan bandara, rute penerbangan, serta keputusan masing-masing maskapai. Kemenhub terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, serta instansi terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat dilakukan secara aman dan terkoordinasi.

Kemenhub mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara untuk memastikan status penerbangannya kepada maskapai sebelum menuju bandara. Penumpang yang terdampak penutupan bandara juga diimbau untuk mengikuti arahan dan kebijakan maskapai terkait perubahan jadwal maupun pengalihan penerbangan.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah tertib mengikuti aturan dan arahan terkait kondisi penerbangan saat ini. Dukungan dan kepatuhan masyarakat sangat membantu proses penanganan kondisi ini, khususnya dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan,” kata Menhub Dudy.

Kemenhub juga meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan kondisi penerbangan melalui kanal informasi resmi Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta informasi resmi dari masing-masing maskapai. Status operasional bandara dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi keselamatan penerbangan.

Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi penerbangan serta memperbarui informasi sesuai perkembangan terbaru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas sekaligus menjaga konektivitas transportasi udara bagi masyarakat. (red/ist)

Berdasarkan kondisi per 7 September 2026, PJJ diberlakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasional MBG pada satuan pendidikan di wilayah yang menerapkan PJJ dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG tetap berjalan selaras dengan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan penyesuaian operasional tersebut merupakan bentuk respons BGN terhadap kondisi darurat yang berdampak pada aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Sementara itu, Kabupaten Sukabumi saat ini masih berada dalam status imbauan penggunaan masker. BGN terus mencermati perkembangan kondisi di wilayah tersebut dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memastikan langkah operasional yang diambil sesuai dengan situasi terkini.

Hida menegaskan bahwa penyesuaian operasional MBG bersifat sementara dan akan mengikuti perkembangan kondisi serta kebijakan pembelajaran di masing-masing wilayah.

“Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasional MBG akan disesuaikan kembali setelah kondisi memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan,” ujar Hida pada Senin (7/9).

Kebijakan pelaksanaan PJJ tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat. Hingga saat ini, wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memberlakukan PJJ meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

BGN memastikan penyesuaian tersebut tidak mengubah komitmen terhadap keberlanjutan Program MBG. Setiap keputusan operasional akan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesiapan satuan pendidikan, serta kepentingan penerima manfaat. (red/ist)

Menhub Dudy menyampaikan bahwa langkah penghentian sementara atau penutupan operasional bandar udara dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi abu vulkanik dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

“Apabila memang seperti tadi, masa sebaran masih banyak, kemudian paper test-nya masih positif, maka kami tidak akan memaksakan bandara tersebut dibuka atau pengoperasian pesawat dilakukan,” ujar Menhub Dudy saat memantau langsung Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/9).

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik dan penyebaran abu vulkanik, termasuk dampaknya terhadap ruang udara dan operasional bandar udara.

Berdasarkan NOTAM A3348/26, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada 6 September 2026 pukul 13.23–17.30 WIB (EST) akibat sebaran volcanic ash Gunung Krakatau. NOTAM ini menggantikan Notam A3346/26. Penutupan dilakukan sebagai langkah keselamatan penerbangan menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Penutupan serupa juga dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kiemas, serta Bandara Atung Bungsu. Dari penutupan tersebut, diketahui lebih kurang 150.000 penumpang tertahan, di mana ada 467 penerbangan yang terdampak, terdiri dari 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik.

Menhub Dudy meminta seluruh operator penerbangan mengutamakan keselamatan dalam setiap pengambilan keputusan operasional, serta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Menhub menegaskan meskipun terjadi gangguan operasional akibat kondisi alam, pelayanan terhadap penumpang tetap harus menjadi perhatian utama.

Maskapai penerbangan diminta memberikan informasi yang jelas kepada penumpang terkait perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan, serta memastikan hak-hak penumpang dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menhub juga membuka kemungkinan pengalihan penerbangan ke bandara lain seperti ke Kertajati, Semarang, Surabaya, serta Yogyakarta.

“Airlines untuk segera menyampaikan kepada para penumpang supaya mereka tidak menunggu terlalu lama. Mengingat kondisinya juga belum bisa kita prediksi sampai kapan. Yang paling penting bahwa hak-hak mereka untuk pengembalian tiket itu harus dijamin oleh para airlines supaya mereka tidak menunggu. Karena memang ada banyak penumpang yang masih berharap bahwa mereka masih bisa terbang. Namun dengan kondisi yang bisa teman-teman saksikan bahwa kemungkinan tidak dalam waktu dekat kita bisa membuka bandara. Kita akan membuka kalau memang kita jamin bahwa kondisi keselamatan itu sudah bisa kita ketahui dengan pasti,” kata Menhub Dudy.

Menhub juga meminta operator memastikan tersedianya petugas dan saluran informasi yang dapat membantu penumpang terdampak, sehingga setiap perubahan perjalanan dapat ditangani secara tertib dan terkoordinasi.

Kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandar Udara terdampak, Menhub Dudy mengimbau untuk tidak datang ke bandara selama periode penutupan dan senantiasa memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya.

Sementara pada angkutan penyeberangan, Menhub Dudy menyampaikan, berdasarkan pemantauan Kementerian Perhubungan, operasional penyeberangan lintas Merak–Bakauheni masih berjalan normal. Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan terhadap kondisi cuaca, perairan, keselamatan pelayaran, serta kelancaran pelayanan pada lintasan tersebut.

“Merak masih beroperasi. Terhadap gelombang, sampai sejauh ini belum ada laporan yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan operasionalnya. Namun dampak daripada sebaran abu perlu kita perhatikan dengan baik dan kita cermati. Apabila ternyata sebaran debu ini sangat berpengaruh kepada kesehatan para penumpang maupun awak, agar tidak dipaksakan melaksanakan operasi penyebrangannya,” ujar Menhub Dudy.

Menhub meminta seluruh operator kapal dan pengelola pelabuhan untuk tetap menjalankan prosedur keselamatan secara disiplin, termasuk memperhatikan kondisi cuaca dan perairan serta memastikan kesiapan kapal, awak kapal, fasilitas pelabuhan, dan pelayanan kepada pengguna jasa. (red/ist)

Nur Cholis, Deputi Direktur WALHI Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa kebakaran kali ini bukanlah peristiwa yang pertama terjadi pada tahun ini. Sepanjang 2026, kebakaran sebelumnya dilaporkan terjadi di kawasan TPA Putri Cempo pada 6 Juni dan 10 Juni 2026. Selama ini, kebakaran di TPA Putri Cempo kerap dikaitkan dengan kondisi cuaca, terutama suhu tinggi dan musim kemarau.

“Alih-alih menempatkan musim kemarau sebagai dugaan dan penjelasan tunggal atas berulangnya kebakaran, kami justru melihat persoalannya jauh lebih mendasar,” terang Nur Cholis.

WALHI Jawa Tengah menilai bahwa terdapat faktor ekologis dan persoalan tata kelola yang turut membentuk serta meningkatkan risiko kebakaran di TPA Putri Cempo. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta sebelumnya menyatakan bahwa praktik open dumping di TPA Putri Cempo menghasilkan emisi metana yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pada musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta juga pernah menyebut kebakaran di TPA Putri Cempo sebagai persoalan laten karena berulang hampir setiap musim kemarau.

Melengkapi analisis WALHI Jawa Tengah, Wahyu Eka Styawan, Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, mengungkapkan bahwa hasil simulasi emisi metana menggunakan metode First Order Decay (FOD) dari IPCC menunjukkan tingkat akurasi sekitar 75 persen dengan tingkat kepercayaan menengah, mengingat keterbatasan data historis timbulan sampah di TPA Putri Cempo.

Berdasarkan simulasi tersebut, pada 2024 TPA Putri Cempo menerima timbulan sampah sebesar 153.360,91 ton yang menghasilkan metana kotor (CH₄) sekitar 840,36 ton dan metana bersih sebesar 756,32 ton, atau setara dengan 20.420,65 ton CO₂ ekuivalen. Sementara itu, pada 2025, timbulan sampah diperkirakan mencapai 153.840,85 ton, menghasilkan metana kotor sebesar 1.117,07 ton dan metana bersih sebesar 1.005,36 ton, atau setara dengan 27.144,83 ton CO₂ ekuivalen.

“Secara garis besar, kita dapat melihat bahwa potensi akumulasi metana di TPA Putri Cempo relatif tinggi dan menjadi ancaman serius. Ini baru berdasarkan data awal dan belum merupakan kajian yang mendalam. Jika dilakukan pengukuran berdasarkan kedalaman timbunan sampah yang ada, sangat mungkin jumlah metana yang dihasilkan jauh lebih besar. Artinya, TPA Putri Cempo adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat kembali memicu kebakaran. Risiko ini akan terus meningkat apabila upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” tegas Wahyu.

WALHI menegaskan bahwa musim kemarau tidak semestinya dijadikan penyebab tunggal atau "kambing hitam" atas berulangnya kebakaran di TPA Putri Cempo. Suhu tinggi memang dapat menjadi pemicu, tetapi keberadaan timbunan sampah dalam jumlah besar, proses pembusukan yang menghasilkan gas metana, akumulasi panas di dalam timbunan sampah, serta sistem pengelolaan sampah yang masih bermasalah merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam menciptakan dan memperbesar risiko kebakaran.

Kondisi Warga di Sekitar TPA Putri Cempo

Nur Cholis mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil asesmen cepat WALHI Jawa Tengah, kebakaran yang terjadi di Blok B dan merembet ke Blok D masih dalam proses pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran. Area yang terbakar pada titik awal diperkirakan mencapai sekitar 100 m², sementara total luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 6 hektare.

Kepulan asap akibat kebakaran tersebut juga memaksa kelompok rentan, seperti lansia dan balita yang tinggal di RT 03/RW 39 di ujung TPA, tepatnya di seberang Kali Jengglong, untuk diungsikan ke Puskesmas Sibela karena berisiko mengalami gangguan pernapasan.

Menurut Cholis, kondisi warga di sekitar TPA Putri Cempo saat ini harus berhadapan dengan debu, asap, dan polusi udara yang semakin memburuk ketika kebakaran terjadi. Jika situasi ini tidak segera diatasi, dampak kebakaran, terutama paparan asap, dapat mengancam kawasan permukiman serta fasilitas publik seperti sekolah, kampus, dan rumah sakit yang berada tidak jauh dari lokasi TPA.

“Pengelolaan sampah yang buruk bukan hanya persoalan teknis di dalam TPA, melainkan juga persoalan keadilan lingkungan. Sayangnya, risiko dan dampak dari buruknya pengelolaan sampah justru lebih besar dirasakan oleh warga yang hidup paling dekat dengan kawasan pengelolaan sampah,” tegas Cholis.

WALHI menegaskan bahwa kebakaran di TPA Putri Cempo bukan sekadar persoalan kebakaran semata, melainkan bagian dari persoalan tata kelola sampah yang lebih besar.

Jika kebakaran terus berulang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya bagaimana memadamkan api atau seberapa cepat kebakaran dapat ditangani, tetapi juga sistem pengelolaan sampah yang memungkinkan risiko tersebut terus terjadi. Warga tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban akibat buruknya pengelolaan sampah yang bukan mereka ciptakan.

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta, perlu segera melakukan transformasi pengelolaan TPA menuju sistem controlled landfill, mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, menjalankan transisi pengelolaan sampah yang adil dengan melibatkan pekerja sektor informal, serta memastikan seluruh kebijakan dan implementasinya berjalan secara konsisten. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, bencana seperti ini akan terus berulang,” tutup Wahyu. (red/ist)

Misteri arah sebaran abu vulkanik yang saling bertolak belakang ini terjawab melalui analisis sains atmosfer, yakni fenomena wind shear atau perubahan arah angin vertikal berdasarkan ketinggian.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa arah embusan angin di permukaan bumi berbeda 180 derajat dengan angin di lapisan udara luar. Hal inilah yang membuat material vulkanik bergerak ke dua arah yang berbeda secara simultan.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan satelit Himawari-9, kolom abu Anak Krakatau terbagi menjadi dua klaster ketinggian yang dipengaruhi oleh arus angin yang berbeda.

"Pembaruan SIGMET terkini mencatat sebaran debu bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur laut-selatan (menuju daratan Jawa), sementara debu pada ketinggian mencapai 50.000 kaki bergerak masif ke arah barat daya-barat laut menuju Samudra Hindia," ujar Andri Ramdhani dalam keterangannya.

Perbedaan lapisan angin vertikal ini lumrah terjadi pada letusan dengan daya dorong magmatik tinggi. Erupsi masif Anak Krakatau melontarkan partikel silika dengan kecepatan tinggi melampaui batas troposfer bawah. Akibatnya, material pekat di lapisan atas tersapu angin global menuju samudra, sedangkan sisa abu halus di lapisan bawah terjebak angin monsun lokal yang mengarah ke daratan pesisir Banten, DKI Jakarta, hingga Bandung.

Dampak perbedaan lapisan angin ini tidak bisa diremehkan. Fenomena wind shear ekstrem ini memaksa AirNav Indonesia menutup sementara enam bandara utama pada Minggu (6/9/2026), termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Halim Perdanakusuma (HLP) akibat risiko partikel silika yang dapat melelehkan mesin jet pesawat.

Di daratan, Kementerian Kesehatan bergerak cepat mendistribusikan logistik medis darurat berupa masker N95 dan obat-obatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ke wilayah terdampak hujan abu bawah. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan tidak terkecoh oleh visual satelit yang hanya memperlihatkan abu mengalir ke laut.

“Sekali lagi, jangan panik. Tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar, gunakan masker dan lindungi mata,” pungkas Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Hingga saat ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status Gunung Anak Krakatau pada Level III (Siaga). Masyarakat dan nelayan dilarang keras mendekati kawah aktif dalam radius aman 3 kilometer. (red/ist)

Pemantauan dan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, layanan navigasi penerbangan, BMKG, serta pihak terkait lainnya terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan.

“Kondisi debu yang tadi siang anginnya mengarah ke Barat, sekarang informasi dari BMKG anginnya mengarah ke Timur dengan kecepatan 5 knot pada level 15.000 feet. Melihat informasi tersebut dan koordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan, maka kami memutuskan delapan bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 WIB,” ujar Menhub Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (6/9).

Adapun delapan bandar udara yang dimaksud antara lain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

Menhub kembali menegaskan bahwa hak-hak penumpang yang terdampak akibat penutupan sementara bandara tetap harus dipenuhi oleh maskapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maskapai wajib memberikan pelayanan dan penanganan kepada penumpang terdampak, termasuk informasi mengenai perubahan status penerbangan serta pilihan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menhub Dudy mengatakan, kepada airlines telah disediakan bandara alternatif antara lain Bandara Kertajati, Bandara Juanda, Bandara YIA, serta bandara di Semarang dan Solo. Bagi penumpang yang maskapainya memindahkan penerbangan ke bandara alternatif tersebut, akan disediakan transportasi alternatif melalui darat berupa bus dan kereta api.

“Transportasi alternatif gratis. Bandara mana yang mau digunakan, InJourney akan menyediakan, dengan berkoordinasi bersama Angkasa Pura dan airlines. Penumpang akan diinfo oleh airlines jika airlines mau take off landing di bandara alternatif,” kata Menhub Dudy.

Hingga kini, dari delapan bandara terdampak, terhitung terdapat 1.558 flight yang tertunda dengan 170.000 penumpang tertahan. Khusus Bandara Soekarno–Hatta (Jakarta), terdapat total 963 penerbangan (453 Arrival, 510 Departure), berdasarkan update monitoring pada Minggu, 6 September 2026 pukul 17.06 WIB.(red/ist)

Bandar udara terdampak yang menutup dan memperpanjang penutupan jam operasi penerbangan pada Minggu (6/9) adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan NOTAM Nomor A3346/26 NOTAMR A3344/26, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) memperpanjang penutupan bandara mulai pukul 08.30 WIB hingga 13.30 WIB.

2. Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) memperpanjang waktu penutupan operasi hingga pukul 14.00 WIB, berdasarkan NOTAM Nomor A3347/26 NOTAMR A3345/26.

3. Bandar Udara Radin Inten II (TKG) memperpanjang waktu penutupan operasi hingga pukul 14.00 WIB, berdasarkan NOTAM Nomor B1125/26 NOTAMR B1124/26.

4. Bandar Udara Budiarto memperpanjang waktu penutupan operasi hingga pukul 13.30 WIB, berdasarkan NOTAM Nomor C1079/26 NOTAMR C1076/26.

5. Bandar Udara Pondok Cabe mulai ditutup sementara hingga pukul 14.00 WIB pada Minggu (6/9), berdasarkan NOTAM Nomor C1080/26 NOTAMN.

6. Sementara itu, berdasarkan hasil Paper test, Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung menunjukkan hasil positive, menunggu proses penerbitan NOTAM Aerodrome Close

Berdasarkan update monitoring pada Minggu, 6 September 2026 pukul 10.35 WIB, terdapat 373 penerbangan yang terdampak akibat penutupan sejumlah bandara sebagai dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau., rincian penerbangan terdampak akibat penutupan bandara adalah sebagai berikut:

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK): 202 penerbangan terdampak, dengan rincian:
1. Cancel: 167 penerbangan
2. Delay: 16 penerbangan
3. Delayed: 2 penerbangan
4. Postpone: 7 penerbangan
5. Divert: 4 penerbangan
6. Landed: 2 penerbangan
7. Departed: 3 penerbangan
8. Return to Base (RTB): 1 penerbangan

Bandar Udara Radin Inten II (TKG): 8 penerbangan terdampak, seluruhnya berstatus cancel.
Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP): 29 penerbangan terdampak, seluruhnya berstatus cancel.
Bandara lainnya: 277 penerbangan terdampak, berupa penerbangan kedatangan dan keberangkatan yang memiliki rute menuju atau berasal dari bandar udara yang terdampak penutupan.

Ditjen Perhubungan Udara menegaskan bahwa hak-hak penumpang yang terdampak akibat penutupan sementara bandara tetap harus dipenuhi oleh maskapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maskapai wajib memberikan pelayanan dan penanganan kepada penumpang terdampak, termasuk informasi mengenai perubahan status penerbangan serta pilihan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Maskapai wajib memberikan pelayanan dan penanganan kepada penumpang terdampak, termasuk informasi mengenai perubahan status penerbangan serta pilihan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Lukman di Jakarta, Minggu, 6 September 2026.

Guna menghindari penumpukan penumpang, Ditjen Perhubungan Udara mengimbau masyarakat atau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui bandar udara terdampak untuk tidak datang ke bandara selama periode penutupan dan senantiasa memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya.
 
Aspek keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional. Penyesuaian dan pemulihan operasional penerbangan akan terus dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik dan hasil koordinasi dengan BMKG serta pihak terkait.

Ditjen Perhubungan Udara akan terus memonitor perkembangan situasi bersama operator penerbangan, pengelola bandara, layanan navigasi penerbangan, BMKG, serta pihak terkait lainnya dan menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan signifikan. (red/ist)

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak sebaran abu vulkanik. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa kondisi kali ini berbeda dengan erupsi tahun 2018 lalu yang memicu terjadinya tsunami akibat longsoran tubuh gunung.

Sebagai langkah pencegahan awal, Pemkab Lampung Selatan bekerja sama dengan Polres Lampung Selatan telah menutup sementara seluruh aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Larangan ini berlaku hingga situasi dinyatakan kembali normal dan aman. Selain itu, para nelayan setempat diimbau keras untuk menjauhi radius aman minimal 3 kilometer dari kawasan gunung.

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta selalu mengikuti arahan resmi dari petugas di lapangan," tulis keterangan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

Guna meminimalisir risiko kesehatan, lintas sektoral yang terdiri dari Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, dan BPBD mulai diterjunkan ke seluruh kecamatan untuk membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan. Pemantauan ketat juga dilakukan di sektor transportasi, mencakup keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti, hingga jalur penerbangan di Bandar Udara Internasional Radin Inten II.

Pemerintah daerah juga memastikan aspek pemenuhan logistik dan layanan dasar tetap aman. Dinas Ketahanan Pangan telah diinstruksikan untuk menyiagakan cadangan pangan darurat bagi warga dan nelayan yang terdampak. Sementara di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan disiagakan untuk segera menerapkan opsi pembelajaran daring atau meliburkan sekolah jika intensitas hujan abu vulkanik semakin memburuk.

Seluruh penanganan kedaruratan ini akan dikoordinasikan secara terpusat oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan. Tim penanganan bencana dijadwalkan akan melaporkan perkembangan situasi secara berkala setiap 3 jam langsung kepada Bupati. Guna mendukung operasional di lapangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga tengah menyiapkan skema alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Untuk mengantisipasi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa seluruh publikasi dan data terkait penanganan erupsi kini dipusatkan satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat dan media massa diajak untuk hanya membagikan informasi yang telah terverifikasi secara resmi.

Bagi warga yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terkini di wilayahnya dapat menghubungi pusat panggilan kedaruratan (Call Center) BPBD Lampung Selatan di nomor 0823-5892-4600. (red/ist)

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena tidak hanya berkaitan dengan administrasi aset, tetapi juga bersinggungan dengan kewenangan sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Hal itu turut menjadi perhatian setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan LKPD Pemprov Riau Tahun 2025.

“Tadi saya sudah sampaikan, ada temuan dari BPK tahun 2025 bahwa pemeliharaan aset, khususnya dalam masalah pertanahan ini mengalami masalah,” ujar Aus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau, Rabu (2/9/2026).

Berdasarkan paparan Pemprov Riau, dari 613 bidang yang belum bersertifikat, sebanyak 247 bidang menghadapi persoalan dengan nilai mencapai sekitar Rp1,42 triliun. Selain itu, terdapat 215 bidang dengan nilai sekitar Rp6,88 triliun yang bahkan belum diajukan untuk proses sertifikasi.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena sebagian aset daerah berada pada wilayah yang bersinggungan dengan kepentingan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga kawasan gambut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik ketika status penguasaan atau pencatatan aset pemerintah daerah tidak sejalan dengan penetapan kawasan maupun kewenangan sektoral di tingkat pusat.

Aus menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Diperlukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan kewenangan yang selama ini berjalan secara sektoral.

“Solusi yang terbaik adalah bagaimana Komisi II itu berembug dengan berbagai kelembagaan, kementerian dan lembaga yang ada di pusat,” katanya.

Politikus Fraksi PKS itu menyoroti sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan yang memiliki kepentingan terhadap sejumlah lahan aset Pemprov Riau. Menurutnya, ketidaksinkronan tersebut dapat menghambat pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum atas aset yang dimilikinya. “Sebetulnya regulasinya ada, tetapi masing-masing kementerian itu belum tersinkronisasi,” tegas Aus.

Ia pun mendorong adanya otoritas yang dapat mengintegrasikan penyelesaian persoalan pertanahan dan aset tersebut. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menjadi salah satu pihak yang berperan dalam memastikan penataan aset berjalan lebih tertib, termasuk melalui reforma agraria dan Bank Tanah. “Dan harusnya ada satu yang menjadi pemegang otoritas,” ujarnya.

Lebih jauh, Aus menilai persoalan kewenangan pusat-daerah perlu dibenahi agar aset yang telah dimiliki pemerintah daerah tidak justru menjadi beban administratif. Kepastian status dan legalitas aset dinilai penting agar aset tersebut dapat dipelihara, dimanfaatkan, serta mendukung kemandirian daerah. “Pusat dalam hal ini harus perhatikan kepentingan daerah,” pungkasnya. (red/ist)

Pasalnya hingga 1 September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 511 hektare lahan terbakar di Kalimantan Barat dan sekitar 348 hektare di Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Pusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi Kalimantan Barat menjadi perhatian karena kualitas udara di sejumlah wilayah masuk kategori berbahaya.

“Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah satu kilometer,” kata Berton dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (2/9)

BNPB mendeteksi 31 titik panas di Kalimantan Barat. Dari luas lahan yang terbakar, sekitar 135 hektare telah berhasil dipadamkan. Sebanyak 14.563 personel dikerahkan dalam operasi darat yang menyasar 25 lokasi prioritas di delapan kabupaten dan kota.

“Operasi darat dilakukan di 25 lokasi prioritas yang tersebar di delapan kabupaten dan kota,” ujar Berton.

Penanganan dari udara dilakukan dengan mengerahkan empat helikopter untuk water bombing. Sekitar 48 ribu liter air dijatuhkan dan berhasil memadamkan sekitar enam hektare lahan.

BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan 800 kilogram garam. Namun sayangnya upaya tersebut sia-sia karena belum menghasilkan hujan yang disebabkan pertumbuhan awan di wilayah operasi masih sedikit.

Sementara di Kalimantan Selatan, BNPB mencatat 29 titik panas dengan luas lahan terbakar sekitar 348 hektare. Lebih dari 80 hektare telah berhasil dipadamkan.

Berton mengatakan operasi pemadaman di Kalimantan Selatan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Lima helikopter dikerahkan untuk water bombing selama 10 jam 28 menit.

“Water bombing kita fokuskan di Banjar dan Banjarbaru,” kata Berton.

Dalam operasi tersebut, sekitar 1,2 juta liter air dijatuhkan dan berhasil memadamkan sekitar 58 hektare lahan. BNPB juga memantau titik karhutla di Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan.

Menurut Berton, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, di antaranya akses menuju lokasi, jarak sumber air, luas area terbakar, serta kondisi angin dan asap.

“Di lapangan (petugas) ada beberapa kendala, seperti akses yang sulit, sumber air yang cukup jauh, luasan lahan, serta pengaruh angin dan asap,” ujarnya. (red/ist)

Serah terima jabatan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Berdasarkan daftar pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, sejumlah posisi mengalami pergantian sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri.

Beberapa jabatan yang diserahterimakan antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri), Kapolda Sulawesi Utara, Karopaminal Divpropam Polri, Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri, Koorsahli Kapolri, hingga sejumlah jabatan kewilayahan.

Dalam rotasi tersebut, Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. menyerahkan jabatan Astamaops Kapolri dan memasuki masa pensiun. Posisi tersebut selanjutnya diisi Irjen Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diemban Brigjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada posisi AS SDM Kapolri. Irjen Pol. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si. memasuki masa pensiun dan posisinya digantikan Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Selain itu, Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si. memasuki masa pensiun dari jabatan koorsahli Kapolri. Posisi tersebut selanjutnya diisi Irjen Pol. Drs. Ruslan Effendi, M.Si. yang sebelumnya menjabat Sahli Sosial Politik Kapolri.

Pada jabatan kewilayahan, Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han. yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Kapolda Papua Barat Daya selanjutnya diisi Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau.

Sementara itu, sejumlah jabatan lainnya yang turut berganti yakni Kayanma Polri, Karobinopsnal Baharkam Polri, serta Kabagpamwal Roprovos Divpropam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, upacara serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Pergantian ini merupakan proses pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk memastikan roda organisasi terus berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” kata Isir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ia menambahkan, setiap pejabat yang menerima amanah baru diharapkan dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya serta melanjutkan program yang telah berjalan.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalitas, dan komitmen. Polri berharap para pejabat yang baru dapat segera menjalankan tugas serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya. (red/ist)

Penindakan dilakukan setelah petugas kepolisian menerima informasi melalui proses hasil penyidikan mengenai rencana berkumpulnya pasukan Batalyon Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan yang berada di kawasan tersebut. 

Sekitar pukul 16.35 WIT, personel gabungan tiba di lokasi. Saat memasuki area tersebut, personel mendapat gangguan tembakan dari kelompok yang diduga merupakan pasukan Batalyon Eden Sawi. Personel kemudian memberikan tembakan peringatan ke udara.

Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan. Sejumlah orang terlihat melarikan diri ke arah belakang hutan sambil membawa senjata api dan masih melakukan penembakan ke arah personel. Situasi tersebut kemudian direspons aparat dengan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (2/9), menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah personel menghadapi gangguan tembakan dan peringatan yang diberikan tidak diindahkan.

“Pada saat personel tiba di lokasi, terjadi gangguan tembakan dari kelompok yang diduga merupakan pasukan Batalyon Eden Sawi. Personel sudah memberikan tembakan peringatan, namun penembakan masih berlangsung. Sehingga kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur,” jelas Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026.

Dalam penindakan tersebut, empat orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalyon Eden Sawi meninggal dunia. Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Dekai untuk menjalani pemeriksaan serta proses identifikasi lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil identifikasi awal, tiga dari empat jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas satu jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Tim investigasi Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 juga melakukan face registration atau pencocokan data wajah untuk memastikan identitas secara lebih akurat” tambah Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026.

Selain menemukan empat orang meninggal dunia, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam penyisiran di sekitar lokasi. Barang bukti tersebut berupa satu pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, serta tiga unit telepon seluler.

Petugas juga mengamankan enam orang dari sekitar lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok Batalyon Eden Sawi. Keenamnya masing-masing berinisial BK, PM, DH, NJK, PA, dan AS.

Keenam orang tersebut beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait identitas, aktivitas, peran, serta kemungkinan keterkaitan masing-masing dengan kelompok bersenjata.

“Enam orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Kami masih mendalami identitas, aktivitas, peran, dan keterkaitan masing-masing. Jadi, prosesnya masih berjalan dan kami tidak akan terburu-buru menyimpulkan status mereka sebelum pemeriksaan selesai,” ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana di wilayah Yahukimo. Salah satunya berkaitan dengan DPO Nomor DPO/10/V/2023/Reskrim terkait dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap almarhum Yonathan Arruan dan almarhum Asri Obet pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Selain itu, penindakan juga berkaitan dengan dugaan penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, pada 21 hingga 22 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam DPO Nomor DPO/s-35/18/VII/RES.1.7./2025/Reskrim.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama jajaran kewilayahan selanjutnya melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap hasil penindakan, termasuk memantau perkembangan situasi kelompok bersenjata di wilayah Yahukimo.

Pengamanan juga terus diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan keamanan lanjutan. Seluruh langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan personel.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

“Penindakan ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana dan mengancam keamanan masyarakat. Kami tetap mengedepankan tindakan yang terukur serta sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Ia mengimbau masyarakat Yahukimo untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat Yahukimo untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Prioritas kami adalah memastikan situasi tetap terkendali sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman,” pungkasnya. (red/ist)

Penguatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda. Melalui telegram tersebut, jajaran Polda diperintahkan mengambil sejumlah langkah strategis dan terpadu dalam mencegah serta menanggulangi karhutla di wilayah masing-masing.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dimulai melalui langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.

"Polri memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla dengan mengedepankan kesiapsiagaan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat. Pencegahan menjadi langkah utama agar potensi kebakaran dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas," ujar Trunoyudo.

Dalam telegram tersebut, jajaran Polda diminta menetapkan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk melakukan moratorium terhadap peraturan yang masih memberikan ruang terhadap praktik tersebut.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, serta pihak terkait lainnya diperkuat untuk melaksanakan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla.

"Koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," katanya.

Langkah pencegahan juga dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan, serta mempersiapkan relawan tanggap api yang akan dibina dan dilatih dalam pengendalian karhutla.

Di sisi kesiapsiagaan, Polri menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di masing-masing Polres untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana. Pelatihan bagi anggota Satbrimob dan Samapta juga dilakukan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi karhutla, termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa II maupun pelaksanaan operasi kontinjensi sebagai power on hand Polda.

Trunoyudo menuturkan, upaya penanganan karhutla juga memperhatikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk terhadap aktivitas pendidikan dan kondisi psikologis warga terdampak.

"Polri juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla, pembentukan kelas aman asap bagi pelajar agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan, serta pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Penanganan karhutla harus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, patroli terpadu terus dilakukan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polda juga diperintahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi karhutla.

Terhadap setiap pelanggaran, Polri akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui sanksi administratif, denda, maupun pidana secara tegas dan terukur terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Penegakan hukum tetap menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara profesional, proporsional, dan terukur," kata Trunoyudo.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pemetaan serta patroli di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.(red/ist)

Dari keseluruhan personel yang dimutasi, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Selain itu, terdapat personel yang menyelesaikan pendidikan, berangkat pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.

Rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Perubahan jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan personel pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Salah satu perubahan jabatan strategis terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara, dipercaya mengemban jabatan sebagai Astamaops Kapolri. Ia menggantikan Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diisi Brigjen Pol. Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada kepemimpinan Polda Papua Barat Daya. Brigjen Pol. Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau diangkat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan Wakapolda Riau selanjutnya diemban Brigjen Pol. Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Kombes Pol. Dedy Suhartono yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri. Lalu, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi dipercaya sebagai Wakapolda Maluku Utara Menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun yang kini dipercaya sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

Di tingkat Mabes Polri, Irjen Pol. Jawari mendapat amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menggantikan Irjen Pol. Anwar yang dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.

Perubahan juga terjadi pada posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri. Irjen Pol. Ruslan Ependi dipercaya mengemban jabatan tersebut menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak yang dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin mendapat penugasan sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri menggantikan Kombes Pol. Yudi Arkara Oktobera yang diangkat sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri.

Rotasi juga mencakup penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi personel. Sejumlah Pati dan Pamen mendapatkan penugasan untuk mengikuti maupun menyelesaikan pendidikan serta mengemban tugas sebagai Widyaiswara dan dosen di lingkungan Lemdiklat Polri.

Irjen Pol. Johnny menegaskan, seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara optimal.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyegaran organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat organisasi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya. (red/ist)

Dampak dari lonjakan aktivitas yang terekam selama lebih dari satu jam ini memicu otoritas terkait untuk segera mengambil tindakan cepat demi keselamatan warga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bersama Badan Geologi resmi menaikkan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria, menegaskan bahwa peningkatan status ini didasarkan pada besarnya amplitudo gempa serta potensi ancaman bahaya yang dapat meluas.

"Erupsi ini merupakan erupsi awal dan tidak menutup kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar. Kami menaikkan tingkat aktivitas Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga)," ujar Lana Saria, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dalam keterangan resminya, Senin (31/8/2026).

Saat ini, paparan abu vulkanik dilaporkan mulai turun dan menyelimuti beberapa desa di kawasan Berastagi, seperti Desa Sukanalu dan Desa Sigarang-garang. Sebaran abu tebal tersebut terpantau bergerak condong ke arah timur dan tenggara mengikuti hembusan angin.

Guna mengantisipasi jatuhnya korban, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah mengimbau keras masyarakat maupun wisatawan untuk mengosongkan zona merah. Kawasan steril ditetapkan dalam radius 3 kilometer dari puncak gunung, serta perluasan sektoral sejauh 6 kilometer ke arah selatan-tenggara. Warga di sepanjang bantaran sungai yang berhulu di Sinabung juga diminta siaga penuh terhadap ancaman banjir lahar dingin apabila hujan turun di wilayah puncak. (red/ist)

Acara penutupan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Syubbanul Wathon. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, K.H. Abdurrozaq Sholeh.

Selanjutnya, Ketua Panitia Muktamar, Saifullah Yusuf melaporkan hasil Muktamar NU. Rangkaian Muktamar NU menghasilkan keputusan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam terpilih dan Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031.

“Kami ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Kiai Miftachul Akhyar yang kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU, dan juga selamat kepada KH Abdul Hakim Mahfudz yang mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum PBNU,” katanya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tahun 2026. Kepala Negara turut mengapresiasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung sukses, rukun, dan damai.

“Saya ucapkan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Saya ucapkan selamat atas berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun,” ucap Presiden.

Pada acara penutupan ini, Presiden Prabowo turut menerima Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) yang diserahkan secara langsung oleh Rais Aam Miftachul Akhyar.

Rangkaian Muktamar NU secara resmi ditutup oleh Presiden dengan penabuhan bedug. “Selamat atas terlaksananya muktamar ke-35 dan negara bangsa dan umat menunggu dharma bakti Nahdlatul Ulama di hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.

Pemukulan kentungan oleh Presiden Prabowo pun menjadi penanda berakhirnya Muktamar ke-35 NU sekaligus dimulainya amanah baru kepengurusan PBNU untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan memberikan dharma bakti terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.(red/ist)

“Saya terkesan, saya memenuhi janji saya, karena saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya, kartu anggota sudah ada. Makanya saya datang, saya datang karena janji, janji harus dipegang,” ucap Presiden pada Senin, 31 Agustus 2026.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas kartanu yang diterima dengan status sebagai “anggota seumur hidup.” Penerimaan sebagai anggota NU, menurut Presiden, menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jadi hari ini saya katakan saya diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama, terima kasih. Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya, di semua bidang,” katanya.

“Kuncinya adalah kita mengelola semua kekayaan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita,” tambahnya.

Menurut Presiden, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU memiliki kepentingan besar dalam memastikan warga dan umat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar standar kehidupan negara maju, melainkan memastikan setiap rakyat memiliki kehidupan yang layak.

“Kita akan yakinkan bahwa nanti negara hadir, negara akan hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia bisa dapat pinjeman lunak dari kekuatan kita sendiri. Tidak usah lagi ke tengkulak-tengkulak atau kepada siapapun. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat,” ujar Presiden. (red/ist)

Diberitakan NU Online, hasil musyawarah tersebut dibacakan salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, di hadapan peserta Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031,” kata Kiai Anwar saat membacakan berita acara Rapat AHWA.

Ia mengungkapkan, proses musyawarah berlangsung khidmat dan efektif selama sekitar 40 menit, mulai pukul 06.20 hingga 07.00 WIB.

“Telah dilaksanakan musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031 mulai pukul 06.20 sampai dengan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat,” ujarnya. Berita acara penetapan tersebut disebut telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh sembilan anggota AHWA, yakni KH Nurul Huda Jazuli, Tgk KH Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, dan Prof KH Said Aqil Siroj.

Disebut, hanya tujuh anggota AHWA hadir secara langsung, yakni KH Miftachul Akhyar, Tgk Nuruzzahri Yahya, KH Afifuddin Muhadjir, KH Anwar Iskandar, KH Baharuddin HS, KH Abun Bunyamin, dan KH Anwar Manshur. Sementara itu, KH Nurul Huda Jazuli dan Prof KH Said Aqil Siroj diwakilkan melalui delegasi berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani.

Penetapan Ketua Umum PBNU menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Muktamar Ke-35 NU. Setelah pengumuman tersebut, tahapan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembentukan formatur dan penutupan Muktamar. (red/ist)

Peserta berasal dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pertemuan yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen para mantan anggota JI yang telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kapolri mendorong keluarga besar Garda Satya NKRI untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara, termasuk melalui bidang kewirausahaan, ekonomi, dan dakwah, serta turut menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan NKRI.

Kapolri menilai keputusan para mantan anggota JI untuk kembali meneguhkan komitmen kepada NKRI menunjukkan adanya kesadaran kebangsaan. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui peran positif sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Pasca-kembali ke NKRI, tentunya seluruh keluarga besar Garda Satya memiliki keterpanggilan untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kapolri, Minggu (30/6/2026). 

Kapolri mengatakan para anggota Garda Satya NKRI juga memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan kemampuan mereka di berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan, ekonomi hingga dakwah.

Ia juga memandang Garda Satya NKRI memiliki potensi untuk menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI.

Pertemuan tersebut mempertemukan ribuan mantan anggota JI dari tiga wilayah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Garda Satya NKRI menjadi wadah bagi para mantan anggota dan simpatisan JI yang telah menyatakan komitmen kebangsaan dan kembali kepada NKRI.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal proses reintegrasi sosial para mantan anggota JI sekaligus memperkuat kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI.

Densus 88 mencatat sebanyak 7.942 eks anggota JI di 28 provinsi telah mengikuti berbagai program pembinaan dan pelatihan kemandirian ekonomi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat proses reintegrasi sekaligus mendorong para eks anggota JI berperan aktif dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (red/ist)

Jalur vital yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kini dalam kondisi mencekam. Jarak pandang bagi para pengendara yang melintas menurun drastis akibat ketebalan asap yang pekat, disertai hawa panas menyengat dan hujan abu yang beterbangan bebas di sepanjang jembatan layang Tumbang Nusa.

Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan pemadam kebakaran terus berjibaku di lapangan di bawah kondisi yang ekstrem. Struktur lahan gambut yang kering dan dalam membuat api dengan cepat menjalar di bawah permukaan, sementara embusan angin kencang di malam hari terus memicu lompatan api baru hingga mendekati tepi pembatas jalan tol layang tersebut.

Di tengah situasi yang genting, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengonfirmasi bahwa seluruh kekuatan personel telah dikerahkan ke titik krusial demi menjaga agar jalur transportasi antarprovinsi ini tidak terputus total.

"Kondisi malam ini sangat dinamis dan penuh risiko. Api sangat cepat menyebar karena angin kencang dan vegetasi gambut yang sangat kering di sekitar pangkal jembatan. Prioritas utama tim gabungan saat ini adalah melakukan penyekatan basah di bahu jalan agar api tidak melompati pembatas dan langsung menjangkau aspal, sekaligus menjaga agar arus lalu lintas darurat dari kedua arah tetap bisa bergerak secara perlahan," ujar salah satu perwira lapangan tim satgas karhutla saat ditemui di lokasi pemadaman.

Kondisi "langit merah" atau the gate of hell yang sempat terekam oleh kamera pengendara dan viral di jejaring media sosial ini memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Banyak pengguna jalan terpaksa menghentikan kendaraan mereka atau melaju dengan kecepatan sangat rendah demi menghindari risiko kecelakaan akibat hilangnya jarak pandang aman.

Hingga berita ini diturunkan, tim satgas udara dan darat masih terus melakukan upaya mitigasi intensif. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara yang terpaksa melintasi jalur Tumbang Nusa untuk menyalakan lampu utama, menggunakan masker medis berlapis, dan selalu mematuhi instruksi petugas pemandu jalan di lapangan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (red/ist)

Kiai Miftah terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh sembilan ulama sepuh yang tergabung dalam tim Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Sistem AHWA ini mengandalkan kearifan para kiai sepuh yang telah dipilih sebelumnya oleh Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) se-Indonesia. Kembalinya Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini ke puncak kepemimpinan tertinggi PBNU sekaligus memperpanjang estafet pengabdiannya yang sudah berjalan sejak tahun 2018 menggantikan KH Ma'ruf Amin.

Diwarnai Dinamika "Masa Idah Politik"

Perjalanan sidang pleno di arena muktamar sempat berjalan alot dan diwarnai riak protes dari sejumlah simpatisan terkait syarat pencalonan. Muktamar ke-35 kali ini memang menerapkan aturan ketat, salah satunya regulasi mengenai "Masa Idah Politik", yakni larangan bagi pengurus parpol aktif untuk mencalonkan diri minimal satu tahun sebelum pelaksanaan muktamar.

Meski situasi di luar ruangan sempat memanas karena perbedaan persepsi, kearifan kolektif para ulama berhasil mendinginkan suasana. Musyawarah bersama muasis dan kiai-kiai sepuh tetap dikedepankan demi menjaga marwah organisasi.

Panitia Muktamar dari unsur PBNU, Prof. Dr. Munawar Fuad Noeh, M.Ag., yang bertindak sebagai Wakil Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Muktamar ke-35 NU, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan murni hasil dari tradisinya Nahdlatul Ulama.

"Pertemuan dan konsultasi dengan para muasis serta kiai sepuh bukanlah intervensi terhadap hak suara muktamirin. Ini adalah khazanah dan tradisi panjang NU dalam mengurai kebuntuan (deadlock) ketika ada dinamika forum yang menajam. Terpilihnya kembali Kiai Miftah membawa mandat besar agar syuriyah merangkul kembali seluruh potensi yang sempat berserak demi kemaslahatan umat," ujar Prof. Munawar Fuad Noeh saat diwawancarai di sela-sela rehat persidangan.

Mengembalikan Supremasi Kiai Sepuh

Muktamar Jombang 2026 ini juga mencatatkan sejarah baru karena mayoritas pemilik suara sepakat untuk mengembalikan kedaulatan penentuan tampuk kepemimpinan tertinggi PBNU sepenuhnya lewat musyawarah tertutup tim AHWA, meminimalisasi pola voting langsung yang rawan gesekan politik praktis.

Dengan ketukan palu sidang tersebut, KH Miftachul Akhyar akan resmi memimpin gerbong jajaran Syuriyah PBNU lima tahun ke depan. Sesuai dengan aturan AD/ART teranyar, posisi Rais Aam tetap tegak lurus mengemban komitmen bebas dari rangkap jabatan politik, memperkuat posisi NU sebagai jangkar moral bansa di atas kepentingan politik praktis.(red/ist)

Kunjungan tersebut dilakukan Presiden Prabowo setelah menyelesaikan sejumlah agenda kenegaraan di Istana Merdeka. Di luar agenda yang telah dijadwalkan, Kepala Negara memilih menyempatkan diri meninjau hunian relokasi warga.

Kedatangan Presiden Prabowo pun langsung disambut antusias. Sejumlah warga tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas hunian yang kini mereka tempati.

“Bapak, terima kasih banyak, Pak. Bapak, saya bisa tinggal di sini, Pak,” ucap salah satu warga kepada Presiden.

Bukan sekadar melihat dari luar, Presiden Prabowo juga mengecek langsung sejumlah fasilitas yang tersedia di hunian tersebut. Presiden memastikan fasilitas dasar, termasuk ketersediaan air, dapat digunakan dengan baik oleh warga.

“Lancar airnya, ya?” tanya Presiden.

“Lancar, normal, Pak, alhamdulillah,” jawab salah satu warga.

Bagi warga, perhatian tersebut memiliki arti tersendiri. Hunian baru bukan hanya soal berpindah tempat tinggal, tetapi juga tentang mendapatkan rasa aman dan nyaman setelah sebelumnya menjalani kehidupan di kawasan bantaran rel.

Salah satunya Nuriah yang mengaku masih sulit percaya Presiden Prabowo datang langsung ke tempat tinggalnya. Nuriah yang sebelumnya tinggal di bantaran rel kereta api, kini merasakan perubahan besar dalam kehidupannya.

“Sebelumnya saya di bantaran rel kereta api Senen, setelah tinggal di sini Puji Tuhan aman, nyaman, pokoknya sangat terbantu banget,” ujarnya.

Perasaan serupa disampaikan Siti Nurhalimah yang mengenang bagaimana dirinya dahulu tinggal di kawasan rel kereta sebelum akhirnya mendapatkan hunian relokasi. “Saya tadinya tinggal di jalanan kereta, sekarang alhamdulillah tinggal di sini. Alhamdulillah Ya Allah, Bapak Presiden, PT KAI, banyak-banyak terima kasih karena saya enggak bisa bilang apa-apa lagi,” tutur Siti.

Malam itu, kunjungan Presiden Prabowo bukan hanya menjadi sebuah agenda peninjauan. Bagi warga, kehadiran Kepala Negara di tengah mereka menjadi momen yang tak mudah dilupakan. Di sela rasa haru dan kegembiraan, warga pun menyampaikan doa untuk Presiden Prabowo.

“Panjang umur, sehat selalu ya, selalu dilindungi Yang Maha Kuasa,” doa warga. (red/ist)

“Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personil untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu,” ujar Panglima Jilah dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan.

Menurut Panglima Jilah, dukungan pemerintah terhadap Kalimantan Barat tidak hanya berkaitan dengan penanganan karhutla. Ia menyebut Presiden Prabowo juga telah memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

“Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat, itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI-Polri,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima Jilah turut menyoroti persoalan yang kerap muncul ketika karhutla terjadi, yakni tudingan terhadap masyarakat peladang sebagai penyebab kebakaran. Menurutnya, aktivitas berladang masyarakat Dayak memiliki karakteristik dan lokasi yang berbeda dengan kawasan perkebunan, terutama terkait lahan gambut.

“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” katanya.

Panglima Jilah mengatakan masyarakat adat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Ia menegaskan, masyarakat adat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak kebakaran, tetapi juga ikut melakukan pemantauan di wilayah masing-masing.

“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, disitulah kita yang akan monitoringnya,” ujarnya.

Panglima Jilah juga menegaskan bahwa tradisi berladang telah dilakukan masyarakat Dayak sejak lama, jauh sebelum berkembangnya perkebunan di Kalimantan. Ia menambahkan, masyarakat Dayak memiliki hubungan erat dengan alam sehingga menjaga lingkungan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat.

Dalam upaya mencegah karhutla, masyarakat adat juga melakukan sosialisasi melalui para tokoh adat. Edukasi tersebut ditujukan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.

“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” ujar Panglima Jilah.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima Jilah sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga Kalimantan. Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kekuatan personel dan teknologi, tetapi juga keterlibatan masyarakat yang selama turun-temurun hidup berdampingan dengan hutan dan memahami wilayahnya. (red/ist)

“Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insyaallah kita tidak, dalam waktu yang tidak lama, kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum MBG. MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat,” kata Presiden pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Meskipun masih ada tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, tetapi Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan agar manfaat program dapat dirasakan secara luas. “Yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui pengoperasian puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah, kata Presiden, akan memastikan berbagai barang yang mendapatkan subsidi dapat diterima masyarakat dengan harga sesuai kebijakan subsidi.

“Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan, dan tidak akan diperdagangkan,” katanya.

Indonesia, menurut Presiden memiliki tantangan besar, termasuk dampak cuaca el nino serta kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Namun demikian, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi energi yang menjadi modal kuat untuk kebangkitan bangsa.

“Percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa, dan tidak akan ada yang bisa bendung kita,” ujarnya.

Untuk memastikan kekayaan negara memberikan manfaat besar untuk rakyat, Presiden pun kembali menekankan pentingnya keberanian dalam memberantas korupsi dan melakukan penghematan anggaran. Kepala Negara menyebut langkah tersebut telah menghasilkan ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Dari penghematan-penghematan kita, sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat, uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya,” tandasnya.(red/ist)

Dedi menyampaikan pernyataan tersebut dari Palembang. Ia memberikan penghargaan atas keputusan Mas Botok dan teman-teman AMPB yang, setelah aspirasinya diterima, menyampaikan kepada publik kemudian meninggalkan lokasi.

Menurut Dedi, sikap tersebut dapat membedakan kelompok yang menyampaikan aspirasi untuk kepentingan bangsa dengan pihak yang dinilai justru mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan hingga berpotensi mengganggu stabilitas.

“Kita bisa membedakan mana yang bekerja dengan hati demi kepentingan bangsa, mana yang bekerja demi kepentingan kelompok, golongan,” ujar Dedi.

Ia menilai kerusuhan dapat menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.

KDM Pisahkan Aspirasi RUU Perampasan Aset dari Kerusuhan

Dedi menegaskan bahwa kegiatan kerusuhan di Jakarta harus dipisahkan dari penyampaian aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset kepada DPR RI yang disebutnya dipelopori Mas Botok.

Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi III DPR RI, serta seluruh anggota parlemen yang menangani pembahasan regulasi tersebut.

Namun, Dedi memberikan catatan mengenai potensi penyalahgunaan pasal dalam RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, sejumlah ketentuan berpotensi disalahgunakan oleh oknum penyidik terhadap pihak yang sedang menjalani pemeriksaan apabila tidak dirumuskan dengan hati-hati.

Karena itu, ia berharap potensi tersebut dapat diminimalkan dalam proses pembahasan hingga pengesahan.

RUU Perampasan Aset Harus Fokus Berantas Korupsi

Dedi menekankan, apabila RUU Perampasan Aset nantinya disahkan menjadi undang-undang, aturan tersebut harus digunakan sesuai tujuan utamanya, yakni pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan untuk kepentingan tertentu.

“Pada akhirnya setelah disahkan, RUU itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi murni untuk pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Dedi pun mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi serta salam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyampaian aspirasi dan pembahasan RUU tersebut. (red/ist)

Setibanya di tempat acara, Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama serta para peserta muktamar. Rangkaian pembukaan kemudian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Syubbanul Wathon.

Suasana khidmat semakin terasa saat ayat suci Al-Qur’an dilantunkan, dilanjutkan dengan Selawat Badar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, K.H. Hasib Wahab Chasbullah, kemudian memimpin doa mengawali rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Ketua Panitia Muktamar Syaifullah Yusuf dalam laporannya menyampaikan bahwa Muktamar ke-35 NU diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Para peserta berasal dari 38 pengurus wilayah, lebih dari 550 pengurus cabang, serta 33 pengurus cabang istimewa NU.

Selain para peserta resmi, Muktamar ke-35 NU diperkirakan turut diramaikan oleh puluhan ribu warga yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menempuh beragam cara untuk dapat hadir dan menjadi bagian dari perhelatan besar organisasi Islam tersebut.

“Kami memperkirakan Muktamar ini juga akan dimeriahkan sekitar lebih dari 50 ribu ‘romlah’, rombongan lilahi ta’ala, yang datang dari berbagai penjuru Tanah Air. Ada yang datang berombongan, ada pula yang datang seorang diri. Ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bus, menggunakan kendaraan pribadi,” ungkap Syaifullah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU. Kepala Negara menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam perjalanan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Muktamar ke-35 NU sekaligus menandai dibukanya secara resmi forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut. “Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Kamis, 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo kemudian menabuh bedug sebagai tanda resmi dibukanya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Tabuhan bedug tersebut menandai dimulainya rangkaian persidangan muktamar yang akan menjadi ruang bagi para pengurus dan peserta untuk merumuskan arah organisasi, program, serta rekomendasi bagi kemaslahatan umat dan bangsa. (red/ist)

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono—yang akrab disapa Botok Pati—menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil murni atas pertimbangan keselamatan massa.

Pihaknya mengaku menangkap adanya sinyalemen kehadiran kelompok penyusup di tengah-tengah kerumunan demonstran yang berpotensi memicu bentrokan fisik.

"Kami bergerak atas dasar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pati. Namun, di lapangan situasi berubah cepat dan kami melihat ada indikasi pergerakan kelompok anarko yang mencoba memanaskan suasana. Demi keselamatan warga yang saya bawa, saya harus ambil keputusan cepat untuk menarik mundur seluruh pasukan," ujar Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok Pati, saat memberikan keterangan pers di area parkir Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Botok menambahkan, sesaat setelah mendeteksi ancaman tersebut, ia segera menginstruksikan para pengemudi dari lima bus rombongan warga Pati untuk merapat ke titik mobil komando. 

Seluruh massa langsung diarahkan menuju area parkir GBK guna proses evakuasi dan persiapan perjalanan pulang menuju Jawa Tengah.

Langkah evakuasi mandiri ini sempat memicu kesalahpahaman di lokasi aksi. Sejumlah elemen pengemudi ojol merasa ditinggalkan begitu saja di area demo, padahal mereka telah berkomitmen menjaga keamanan rombongan AMPB dari berbagai intervensi luar sejak awal kedatangan di ibu kota.

Merespons polemik tersebut, pihak AMPB langsung melayangkan klarifikasi resmi sekaligus menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh komunitas ojol Jabodetabek. 

Mereka menegaskan tidak ada maksud untuk mengabaikan solidaritas yang telah terbangun, melainkan murni demi memprioritaskan keamanan logistik dan nyawa anggota rombongan dari potensi kerusuhan. Pihak Botok juga mengapresiasi tinggi pengawalan ketat yang diberikan oleh para pengemudi ojol sepanjang agenda audiensi berlangsung di parlemen. (red/ist)

“Siang ini, Bapak Presiden bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas siang ini dijadwalkan tiba Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Dari Juanda, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa kehadiran Presiden dalam Muktamar NU merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar Nahdlatul Ulama yang selama lebih dari satu abad telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“NU memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga persatuan, merawat kehidupan beragama yang damai, serta membangun pendidikan dan kesejahteraan umat. Bapak Presiden menaruh penghormatan yang besar terhadap kontribusi para ulama, kiai, santri, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara,” kata Seskab.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (red/ist)

“Untuk masalah pengamanan, kami akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pengamanan,” ujar Dasco saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, koordinasi terkait pengamanan tersebut juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum atau pendamping AMPB. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang disampaikan dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping, nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan, supaya kita berjalan,” kata Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Respons tersebut disampaikan Dasco setelah salah satu perwakilan AMPB menyampaikan keluhan mengenai kondisi yang dialami relawan selama berada di lokasi aksi. Perwakilan tersebut meminta perhatian DPR terhadap keamanan dan kondisi para relawan yang tengah menyampaikan aspirasi.

Persoalan keamanan tersebut mencuat di tengah informasi mengenai dugaan teror terhadap rumah Koordinator AMPB Supriyono alias Botok di Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, jendela rumah Supriyono ditemukan dalam kondisi pecah dan terdapat empat peluru gotri berserakan di dalam rumah. Saat kejadian, Supriyono diketahui sedang berada di Jakarta bersama rombongan AMPB.

Hingga kini, pihak yang diduga melakukan aksi tersebut maupun motifnya belum diketahui. Aparat kepolisian masih mendalami kejadian tersebut untuk mengungkap penyebab kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, Dasco menegaskan koordinasi pengamanan perlu segera dilakukan. Ia juga meminta persoalan tersebut dikoordinasikan bersama kuasa hukum atau pendamping AMPB sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.

Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (red/ist)

Karhutla juga merupakan ujian terhadap kemampuan negara memastikan anak-anak tetap sehat, aman, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan pelayanan publik dalam situasi yang tidak pasti.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, karakter karhutla yang naik-turun dan pergerakan asap yang sangat dinamis membuat pemerintah daerah tidak cukup hanya merespons ketika kualitas udara sudah memburuk.

“Karhutla itu tidak bisa kita perlakukan seperti kejadian yang baru ditangani ketika asap sudah pekat. Ketidakpastian justru harus membuat pemerintah daerah semakin siap. Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menunggu sampai situasi memburuk baru dilindungi,” ujar Jasra Putra.

Menurut Jasra, laporan dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa dampak karhutla sudah mulai masuk ke ruang kehidupan anak.

Di Kota Pontianak, misalnya, berdasarkan laporan KPAD Kota Pontianak yang diterima KPAI, pembelajaran daring diterapkan pada 12–29 Agustus 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Dampak asap juga dirasakan meskipun sumber kebakaran berada di wilayah kabupaten sekitar, antara lain Kubu Raya dan Mempawah.

KPAD juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melihat perkembangan kasus ISPA pada anak. Pemerintah telah menyiapkan masker dan mengeluarkan imbauan pembatasan aktivitas luar ruangan.

Sementara itu, di Pekanbaru, kualitas udara yang memburuk telah mendorong pemerintah kota memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD hingga SMP sampai 28 Agustus.

Di Palembang, satuan pendidikan juga mulai melakukan penyesuaian untuk mengurangi paparan asap terhadap siswa. Pemerintah kota menyiapkan posko 24 jam serta membagikan masker kepada masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa karhutla sudah bersinggungan langsung dengan hak anak, terutama hak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat dan pelayanan publik,” kata Jasra.

Anak Tidak Boleh Menjadi Variabel yang Menunggu

KPAI menilai pemerintah daerah perlu memiliki protokol perlindungan anak dalam situasi karhutla, terutama di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Jasra meminta pemerintah daerah tidak menunggu sampai kualitas udara mencapai kondisi ekstrem untuk mengambil keputusan.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki beberapa skenario yang dapat langsung diaktifkan berdasarkan perkembangan kualitas udara, arah angin, titik panas, jarak pandang, laporan kesehatan dan kondisi lapangan.

“Kita harus bergeser dari pola reaktif menjadi pola antisipatif. Jangan menunggu anak-anak mulai banyak mengalami gangguan pernapasan baru kemudian kita bergerak. Jangan menunggu sekolah sudah tidak memungkinkan baru memikirkan pembelajaran alternatif,” ujarnya.

KPAI mendorong sedikitnya beberapa langkah dilakukan pemerintah daerah.

Pertama, membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi. Data BMKG, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan pemerintah desa/kelurahan harus terhubung sehingga keputusan perlindungan anak dapat dibuat berdasarkan kondisi aktual.

Kedua, memastikan kesiapan layanan kesehatan anak. Puskesmas dan fasilitas kesehatan harus memiliki kesiapan menghadapi peningkatan keluhan pernapasan, termasuk ketersediaan obat, tenaga kesehatan, ruang pelayanan dan mekanisme rujukan.

Ketiga, membuat protokol pendidikan yang adaptif. Ketika kualitas udara memburuk, sekolah harus memiliki pilihan yang jelas: mengurangi aktivitas luar ruangan, mengubah jam belajar, menerapkan pembelajaran jarak jauh atau mengambil langkah lain sesuai tingkat risiko.

Pengalaman Pekanbaru menunjukkan pentingnya fleksibilitas tersebut. Pemerintah kota menegaskan pembelajaran berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara berdasarkan informasi ISPU.

Keempat, menjamin hak anak atas layanan dasar tetap berjalan ketika sekolah menerapkan PJJ.

Jasra mengingatkan, jangan sampai keputusan belajar dari rumah justru memindahkan beban perlindungan kepada keluarga.

“Ketika anak belajar dari rumah, negara tidak boleh merasa tugasnya selesai. Justru harus dipastikan apakah anak memiliki ruang belajar yang aman, akses internet, pendampingan orang tua, makanan bergizi, layanan kesehatan, dan lingkungan rumah yang juga terlindungi dari paparan asap,” katanya.»

Hal ini penting karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapi situasi darurat.

Jangan Hanya Membagikan Masker

KPAI mengapresiasi berbagai langkah pemerintah daerah, termasuk pembagian masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan.

Namun Jasra mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada pembagian masker.

“Masker penting, tetapi masker bukan solusi akhir. Kita harus memutus sumber masalahnya, mengurangi paparan dan memastikan anak mendapatkan layanan kesehatan serta pendidikan yang tetap berjalan,” ujarnya.

KPAI juga meminta pemerintah memperhatikan kelompok anak yang lebih rentan, termasuk anak dengan kondisi kesehatan tertentu, anak penyandang disabilitas, anak yang tinggal di wilayah rawan kebakaran, serta anak yang keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jangan sampai kebijakan yang dibuat atas nama perlindungan justru melahirkan ketimpangan baru. Anak yang memiliki akses teknologi akan tetap belajar, sementara anak dari keluarga rentan semakin tertinggal,” kata Jasra.

Percepatan Penanganan Karhutla Harus Menjadi Prioritas

KPAI juga mendorong percepatan penanganan karhutla dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Tidak hanya pemadaman darat, tetapi juga penguatan operasi udara, koordinasi lintas wilayah, pengendalian titik panas, penanganan lahan gambut serta langkah teknologi yang memungkinkan, termasuk modifikasi cuaca untuk mempercepat turunnya hujan ketika kondisi dan kajian teknis memungkinkan.

Menurut Jasra, asap tidak mengenal batas administrasi.

Kota dapat terdampak kebakaran yang terjadi di kabupaten tetangga. Karena itu, koordinasi penanganan juga tidak boleh berhenti pada batas kewenangan pemerintahan.

“Anak di kota bisa menghirup asap yang sumber apinya berada di kabupaten lain. Karena itu, perlindungan anak juga tidak boleh berhenti pada batas administrasi,” katanya.

Kondisi ini terlihat di Kalimantan Barat, ketika Pontianak terdampak asap dari kebakaran di wilayah sekitar. KPAI menilai pola koordinasi lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi harus diperkuat.

Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Musiman

Jasra menegaskan bahwa pemerintah perlu memperlakukan karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan kesiapsiagaan permanen, bukan hanya respons musiman.

Data Kementerian Kehutanan yang diberitakan ANTARA menunjukkan karhutla masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Di Riau saja, luas karhutla Januari–Juli 2026 dilaporkan mencapai lebih dari 15.700 hektare, dengan sebagian besar berada pada ekosistem gambut.

Sementara di Sumatera Selatan, luas karhutla Januari–Juli 2026 dilaporkan mencapai 1.926 hektare.

“Kita jangan hanya menghitung berapa hektare hutan yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masa depan anak yang ikut terdampak,” tegas Jasra. Menurutnya, anak-anak tidak boleh menjadi korban yang tidak terlihat dari bencana asap.

Mereka mungkin tidak berada di lokasi kebakaran.

Namun mereka dapat kehilangan sekolah, kehilangan ruang bermain, mengalami gangguan kesehatan, terpapar udara buruk, mengalami kecemasan dan menghadapi perubahan rutinitas kehidupan sehari-hari.

Negara Harus Hadir Sebelum Krisis Membesar

Untuk itu KPAI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun satu sistem perlindungan yang memastikan:

1. Informasi kualitas udara dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah dipahami.

2. Sekolah memiliki protokol keputusan berbasis kualitas udara.

3. Layanan kesehatan anak diperkuat sebelum terjadi lonjakan kasus.

4. Masker dan kebutuhan kesehatan tersedia sebelum kondisi memburuk.

5. Kelompok anak rentan dipetakan secara khusus.

6. Pembelajaran alternatif disiapkan tanpa membebani anak dan keluarga.

7. Layanan makanan bergizi tetap berjalan ketika sekolah menerapkan PJJ.

8. Koordinasi lintas daerah diperkuat karena asap tidak mengenal batas wilayah.

9. Serta penanganan sumber karhutla dilakukan secara cepat dan terukur.

“Kita tidak boleh membiasakan anak-anak hidup dalam siklus: ada asap, sekolah diliburkan, asap hilang, sekolah dibuka, lalu asap datang lagi. Yang harus kita bangun adalah sistem yang membuat anak tetap terlindungi dalam situasi apa pun,” kata Jasra.

Ia menambahkan, perlindungan anak pada akhirnya bukan hanya tentang menyelamatkan anak ketika bencana terjadi.

Perlindungan anak adalah memastikan negara memiliki kemampuan untuk mengantisipasi sebelum bencana mengganggu kehidupan mereka.

“Anak-anak tidak boleh menjadi indikator terakhir bahwa pemerintah baru mulai bergerak. Justru kondisi anak harus menjadi salah satu indikator pertama apakah negara sudah cukup siap menghadapi karhutla.” tutup Jasra. (red/ist)

Lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai sanksi Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran yang terjadi pada arealnya bersifat luas dan berulang. Melalui sanksi tersebut, perusahaan diwajibkan melakukan perbaikan sistem pengendalian kebakaran serta pemulihan pada areal yang terdampak. Enam perusahaan yang dikenai sanksi tersebut terdiri atas PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil pengawasan, areal terbakar terbesar tercatat pada PT WEL seluas sekitar 760,51 hektare, disusul PT MPK seluas 394,83 hektare, PT WSP seluas 107,70 hektare, PT FI seluas 95,87 hektare, PT PSR seluas 82,26 hektare, dan PT NES seluas 70,38 hektare. Secara keseluruhan, total areal terbakar pada enam perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektare.

Pengenaan sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di dalam areal kerjanya. Empat perusahaan di Kalimantan Barat sebelumnya diperiksa langsung oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan pada 10–14 Agustus 2026. Sementara itu, penanganan terhadap PT NES dan PT PSR dilakukan oleh Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan.

Pemeriksaan mencakup kesiapan regu pengendalian kebakaran, ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, menara pantau, sekat kanal, serta sistem deteksi dan respons dini terhadap kebakaran. Pada areal terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan untuk melakukan pemulihan vegetasi.

Khusus pada ekosistem gambut, kewajiban pemulihan mencakup perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa setiap perizinan berusaha membawa tanggung jawab untuk menjaga kawasan dan mencegah terjadinya kerusakan. Menurutnya, sanksi administratif digunakan untuk mengoreksi ketidakpatuhan sekaligus memaksa dilakukannya perbaikan dan pemulihan. Namun, penanganan dapat berkembang lebih jauh apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

“Perizinan berusaha memberikan hak untuk mengelola kawasan hutan, tetapi di dalamnya melekat kewajiban untuk menjaga dan mencegah kerusakan. Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan, dan kepatuhan. Tetapi ketika ditemukan unsur pidana, proses pidana tetap berjalan. Ini juga peringatan kepada siapa pun yang sengaja membakar hutan atau mengambil keuntungan dari kebakaran dan kerusakan kawasan. Kami akan telusuri dan proses berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Januanto menambahkan bahwa ketegasan dalam penegakan hukum diperlukan karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh perusahaan atau kawasan tempat kebakaran terjadi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.

“Karhutla bukan hanya soal berapa hektare yang terbakar. Ada masyarakat yang kesehatannya terganggu, anak-anak yang aktivitas belajarnya dapat terdampak, penerbangan dan transportasi dapat terganggu, kegiatan ekonomi ikut tertekan, dan negara harus mengerahkan sumber daya yang besar untuk mengendalikan kebakaran. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan sementara masyarakat dan negara menanggung akibatnya. Penegakan hukum harus melindungi masyarakat yang dirugikan, menjaga kepentingan dan fasilitas publik, sekaligus memastikan hukum negara dijalankan serta pihak yang bertanggung jawab harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya,” lanjutnya.

Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan, Ardi Risman, menjelaskan bahwa Paksaan Pemerintah memiliki konsekuensi yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dan pemenuhannya akan terus dievaluasi.

“Paksaan Pemerintah memberikan konsekuensi kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, mulai dari pembenahan sistem pengendalian kebakaran hingga pemulihan areal terdampak dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk PT MPK, kami mengenakan Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran terjadi secara luas dan berulang. Pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut akan kami awasi dan evaluasi. Jika tidak dipenuhi, sanksi dapat ditingkatkan sesuai ketentuan, termasuk sampai pada pencabutan perizinan berusaha,” tegas Ardi.

Kementerian Kehutanan mengingatkan seluruh pemegang izin untuk menjadikan pencegahan karhutla sebagai bagian dari pengelolaan usaha rutin, terutama selama periode rawan kebakaran. Ketika Manggala Agni, pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai unsur lainnya memperkuat pengendalian karhutla di lapangan, perusahaan bertanggung jawab memastikan areal yang berada dalam pengelolaannya tetap terjaga.

Pemerintah akan terus memeriksa kepatuhan tersebut dan memastikan setiap kewajiban perbaikan maupun pemulihan dilaksanakan. Jika ditemukan pelanggaran lain yang memenuhi unsur pidana atau terdapat kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, instrumen pidana, sanksi administrasi maupun perdata tetap terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. (red/ist)

Wilayah Kalimantan Barat menjadi titik terparah dengan indikasi lahan terbakar mencapai 38.310 hektare, disusul oleh Riau seluas 16.439 hektare. Di beberapa area seperti Kota Pontianak dan Kubu Raya, ketebalan asap bahkan memangkas jarak pandang hingga di bawah satu kilometer.

Merespons situasi darurat ini, pemerintah pusat memperkuat sinergi operasi darat dan udara secara masif. BNPB bersama instansi terkait telah mengerahkan puluhan helikopter untuk pengeboman air (water bombing) sekaligus mengintensifkan rekayasa cuaca di zona-zona kritis.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menegaskan bahwa seluruh personel gabungan kini disiagakan penuh untuk mengendalikan situasi di lapangan.

"Di Kalimantan Barat kita menemukan 2.610 titik hot spot dengan fire spot sebesar 64 titik. Operasi darat penanganan karhutla kami bagi menjadi tiga tahap krusial, yaitu pemadaman, pendinginan, serta ground check. Sementara di wilayah Sumatera, tim masih memerlukan pemadaman dan pendinginan lanjutan agar api di lahan gambut tidak kembali menjalar," ujar Berton SP Panjaitan, Ph.D. (Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB) dalam konferensi pers virtual.

Selain mengerahkan lebih dari 10.700 personel gabungan TNI, Polri, dan BPBD ke titik api, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan pesawat Cassa TNI AU terus dilakukan untuk memicu hujan buatan. Langkah cepat ini diharapkan dapat segera menurunkan intensitas kebakaran sebelum puncak musim kemarau membawa dampak polusi udara yang lebih buruk bagi masyarakat luas. (red/ist)

Kehadiran Kepala Negara menjadi magnet tersendiri bagi ribuan kader, ulama, dan warga Nahdliyin dari berbagai penjuru tanah air yang mulai memadati area Lapangan Untung Suropati, lokasi utama seremoni pembukaan. Forum lima tahunan ini mengusung agenda strategis, mulai dari pembahasan persoalan keagamaan kontemporer, rekomendasi organisasi, hingga pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Aam periode 2026–2031.

Di tengah persiapan intensif yang telah dirampungkan panitia, isu mengenai kemandirian organisasi dan netralitas aparatur negara mencuat ke permukaan. Pihak panitia menegaskan komitmennya agar Muktamar berjalan demokratis tanpa adanya intervensi politik dari pihak luar.

Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberikan penegasan terkait esensi kehadiran Presiden serta netralitas forum ini.

"Insyaallah, kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan moral pemerintah terhadap eksistensi NU sebagai pilar bangsa. Namun, kami di jajaran panitia memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk bursa pemilihan kepemimpinan, sepenuhnya menjadi hak kedaulatan muktamirin. Kami berharap momentum ini murni melahirkan pemimpin yang amanah dan menjaga independensi NU dari segala bentuk tekanan politik transaksional," ujar Menteri Sosial RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat ditemui di lokasi acara, Jombang.

Setelah seremoni pembukaan oleh Presiden, rangkaian Muktamar langsung bergeser ke agenda persidangan. Pada tanggal 28–29 Agustus, para peserta akan mengikuti Sidang Pleno tata tertib, laporan pertanggungjawaban, serta sidang komisi Bahtsul Masail yang mengulas berbagai problematika umat. Puncak pemilihan nakhoda baru PBNU dijadwalkan berlangsung ketat pada Sabtu, 29 Agustus 2026. (red/ist)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, rencana pinjaman muncul karena pendapatan daerah yang menjadi asumsi dalam penyusunan anggaran belum terealisasi sesuai prediksi. Salah satu penyebabnya adalah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat kepada daerah yang belum seluruhnya dibayarkan.

“Jadi baru rencana pinjam,” ujar Dedi dalam keterangannya.

Menurut Dedi, terdapat dana bagi hasil pajak yang masih tertunda pembayarannya oleh pemerintah pusat. Untuk dana bagi hasil pajak tahun 2023-2024, kata dia, sudah terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun.

Sebagian dana tersebut, lanjut Dedi, bahkan sudah mulai dibayarkan. Ia menyebut sekitar Rp19 miliar telah diterima beberapa hari sebelum pernyataan tersebut disampaikan.

Sementara itu, untuk dana bagi hasil pajak tahun 2025-2026, regulasi dari Kementerian Keuangan belum diterbitkan. Namun, berdasarkan perhitungan yang dimiliki Pemprov Jabar, nilainya diperkirakan lebih dari Rp2 triliun.

Dedi menilai, apabila seluruh dana dari pemerintah pusat tersebut dapat dibayarkan, kebutuhan Pemprov Jabar untuk melakukan pinjaman bisa berkurang atau bahkan tidak diperlukan.

Dedi Usulkan Skema Pinjaman Dibayar Langsung Kementerian Keuangan

Dedi juga menjelaskan skema yang sedang diupayakan Pemprov Jabar agar rencana pinjaman tidak menjadi beban fiskal pemerintah daerah maupun masyarakat.

Ia mengusulkan agar dana pinjaman kepada PT SMI nantinya dibayarkan langsung oleh Menteri Keuangan. Alasannya, Pemprov Jabar memiliki tagihan dana bagi hasil kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

“Jadi bisa jadi tidak akan lagi jadi beban kita,” kata Dedi.

Menurut dia, skema tersebut masih berupa usulan dan diharapkan dapat direalisasikan. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pinjaman dapat dikaitkan dengan dana yang memang menjadi hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat.

Pemprov Jabar Masih Menanggung Beban Kewajiban Masa Lalu

Selain persoalan pendapatan yang belum seluruhnya terealisasi, Dedi mengungkapkan Pemprov Jabar juga masih memiliki sejumlah kewajiban yang berasal dari masa pemerintahan sebelumnya.

Salah satunya adalah cicilan pinjaman pemerintah provinsi yang harus dibayarkan setiap tahun. Nilainya mencapai sekitar Rp600 miliar per tahun.

Dedi menegaskan kewajiban tersebut merupakan pinjaman yang telah dilakukan pada masa sebelumnya sehingga pemerintahan saat ini tetap harus memenuhi cicilan sesuai ketentuan.

Selain cicilan pinjaman, Pemprov Jabar juga memiliki kewajiban terkait tunggakan BPJS kepada pemerintah kabupaten/kota yang disebut mencapai sekitar Rp318 miliar.

Jika digabungkan dengan berbagai kewajiban lainnya, Dedi menyebut total beban kewajiban Pemprov Jabar yang merupakan warisan masa lalu mencapai kurang lebih Rp1 triliun.

“Dalam setiap tahun kita harus bayar dana pinjaman, cicilan. Uangnya sudah dipinjam zaman dulu,” ujarnya.

Dedi mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menjalankan pembangunan di Jawa Barat.

Ia pun meminta masyarakat memahami kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah provinsi dan menyampaikan permohonan maaf apabila kinerja pemerintahannya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

“Mohon maaf pada seluruh warga apabila saya belum bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan,” kata Dedi. (red/ist)

“Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kita juga tidak ingin melakukan intervensi. Ini bukan bagian dari intervensi. Namun demikian, dari Komdigi kami melihat ada dua sisi. Yang pertama, seseorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Tetapi sisi yang kedua, di Desa Sikakap, Mentawai, memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang kualitasnya lebih baik,” kata Meutya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/08/2026).

Meutya menjelaskan, meskipun wilayah Sikakap, Mentawai, telah terjangkau jaringan 4G, ketersediaan infrastruktur pendukung masih menjadi tantangan. Salah satunya belum tersedianya jaringan serat optik atau fiber optic, sementara layanan 4G di wilayah tersebut juga masih bergantung pada satu operator.

“Kalau kita bicara coverage 4G, memang sudah ter-cover, tetapi yang belum ada adalah fiber optic. Jadi layanannya masih sulit dan kualitasnya juga berbeda dengan daerah lain. Operator 4G pun hanya satu, artinya mungkin secara layanan masyarakat masih bergantung pada satu operator. Sehingga ini tidak bisa kita pisahkan. Ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus, di sisi lain ada kegiatan yang belum memiliki izin,” ujarnya.

Menurut Meutya, kedua sisi tersebut perlu dilihat secara bersamaan. Karena itu, Komdigi tidak melihat persoalan tersebut hanya dari aspek pelanggaran ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan konektivitas masyarakat dan itikad baik warga yang berupaya menghadirkan layanan internet.

“Kalau kami di Komdigi, kami tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri. Sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi, ketika ada masyarakat yang punya itikad baik membantu menghadirkan konektivitas, kita ingin mencari jalan agar kegiatan itu bisa menjadi legal dan berizin,” kata Meutya.

Meutya mengatakan, pendekatan pembinaan sejalan dengan semangat untuk mengedepankan langkah-langkah korektif sebelum penggunaan instrumen pidana. Menurutnya, proses hukum tetap dihormati dan berjalan sesuai kewenangan, sementara Komdigi menjalankan fungsi pembinaan sesuai kewenangannya.

“Menurut hemat kami, semangat KUHAP yang baru juga harusnya mengedepankan langkah-langkah pembinaan, dan langkah hukum pidana adalah solusi terakhir. Jadi, itu yang biasa kita lakukan. Di beberapa daerah lain juga ada kasus seperti ini, tetapi biasanya ketika Komdigi menemukan melalui pengawasan yang kami lakukan, kita lakukan pembinaan,” ujarnya.

Bentuk pembinaan, lanjut Meutya, dapat dilakukan dengan membantu masyarakat atau pelaku usaha memenuhi aspek perizinan. Komdigi juga dapat membantu menghubungkan mereka dengan penyelenggara jasa internet atau ISP yang telah memiliki izin, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dalam ekosistem telekomunikasi yang resmi.

“Caranya bagaimana? Bisa jadi mereka kita bantu membuat izin. Bukan dipidana, tetapi dibantu membuat izin. Atau kita bantu juga untuk dikoneksikan atau diperbantukan dengan ISP-ISP yang sudah mendapat izin di daerah tersebut, sehingga dia menjadi bagian dari ekosistem atau reseller dari ISP tersebut,” jelas Meutya.

Meutya menegaskan, pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, melainkan merupakan bagian dari upaya Komdigi mencari solusi atas kebutuhan konektivitas masyarakat di Sikakap. “Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang berlaku, kita ingin ada pendekatan-pendekatan atau solusi yang bisa dilakukan terhadap warga di Desa Sikakap yang punya itikad baik untuk konektivitas di sana. Kita ingin membantu agar kegiatan tersebut menjadi legal atau berizin,” ujar Meutya.

Menkomdigi menambahkan secara umum seluruh daerah desa di Indonesia sudah terdapat koneksi 4G. Namun yang belum semua adalah layanan fiber optik, yang akan terasa sekali ketika ingin menggunakan internet dengan kecepatan yang baik.

​"Yang kita lakukan kemarin juga kita sudah melelang frekuensi 1,4 GHz ya, untuk melakukan penetrasi ke rumah tangga melalui teknologi Fixed Wireless Access. Mereka yang menang lelang ini kita wajibkan untuk membangun di wilayah-wilayah terpencil," kata Menkomdigi Meutya Hafid.

Sehingga tidak hanya Kepulauan Mentawai, mungkin ada masukan untuk daerah-daerah lain yang menjadi bagian dalam program tersebut bagi pemenang lelang.

"Mudah-mudahan ini solusinya. Tentunya perlu waktu untuk membangun, tapi solusi dalam setahun itu mudah-mudahan bisa terasa di wilayah-wilayah yang saat ini memang belum memiliki layanan internet yang baik," ujar Meutya.

Meutya mengakui dalam pemanfaatan teknologi informasi banyak memicu inovasi dan kreatifitas di masyarakat. "Jadi di lapangan mungkin saja ada kejadian-kejadian inovasi dan kreativitas dalam rangka membantu masyarakat," katanya

Namun ia tetap mengimbau semuanya agar berizin dan dari Komdigi dapat membantu bagaimana supaya layanan atau inovasi tersebut berizin. (red/ist)

Aksi massa kali ini diprediksi akan membawa eskalasi yang cukup besar. Salah satu elemen massa yang terkonfirmasi hadir adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka membawa tuntutan krusial terkait reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Melalui laman resminya, Kedubes AS meminta seluruh warga negaranya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari area-area tempat berkumpulnya massa. Selain mengantisipasi kemacetan parah, langkah ini diambil guna meminimalkan risiko keamanan yang tidak diinginkan selama aksi berlangsung.

Pihak kepolisian sendiri telah menyiagakan personel gabungan untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan menjaga fasilitas publik tetap kondusif. Pengalihan arus lalu lintas di sekitar Senayan juga mulai disiapkan sejak pagi hari.

Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung, selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat, mengonfirmasi kesiapan pengamanan tersebut dan meminta semua pihak menjaga ketertiban.

"Kami telah mengerahkan personel gabungan untuk mengawal aksi ini agar berjalan aman dan damai. Kami mengimbau para koordinator lapangan dan massa aksi untuk menyampaikan aspirasi sesuai koridor hukum, serta menghormati hak pengguna jalan lain. Rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI akan diberlakukan secara situasional guna mencegah kemacetan total," ujar Kombes Pol. Reynold Hutagalung saat ditemui menjelang persiapan pengamanan wilayah Jakarta Pusat.

Di sisi lain, perwakilan massa aksi menegaskan bahwa tuntutan mereka berfokus pada masa depan pemberantasan korupsi, utamanya mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.

Masyarakat umum yang hendak melintasi kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto diimbau untuk mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan. (red/ist)

Isu ini sempat memicu spekulasi publik karena dikaitkan dengan bursa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Disebutkan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan demi memenuhi regulasi organisasi yang melarang pejabat publik merangkap jabatan.

Menanggapi kegaduhan di ruang digital tersebut, pihak internal Kemenag langsung memberikan klarifikasi resmi. Otoritas menegaskan bahwa informasi tersebut murni merupakan berita bohong atau disinformasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Itu hoaks. Tidak benar Prof. Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Pak Menag tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Sumber informasi yang dikutip tidak jelas,” tegas Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar saat dikonfirmasi di Jakarta.

Thobib Al Asyhar juga mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan kritis dalam menyaring setiap informasi yang beredar di ruang siber, terutama menyangkut isu strategis nasional. Hingga saat ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar dipastikan masih aktif menjalankan seluruh agenda kedinasannya secara normal.

Publik diminta untuk selalu melakukan cek fakta dan mengacu pada kanal informasi resmi milik Kementerian Agama guna menghindari kesalahpahaman akibat narasi yang sengaja dipelintir oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. (red/ist)

Saat memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu, 26 Agustus 2026, Kepala Negara menegaskan bahwa bantuan tersebut harus digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat yang terdampak. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto juga memastikan bahwa bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima oleh pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto menyebut bahwa seluruh bantuan telah diterima dan telah disampaikan kepada para bupati agar digunakan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden Prabowo. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan dan memberikan bantuan kepada para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya perlu memiliki lumbung-lumbung cadangan untuk menghadapi keadaan darurat. Namun, apabila hal tersebut belum berjalan secara optimal, pemerintah pusat akan membantu mendorong penyediaannya.

“Berarti kita bantu tiap provinsi biar gubernur mempunyai gudang dan persiapan makanan sama juga dengan bupati. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan, tapi ya sudah kalau mereka mungkin belum berinisiatif kita lakukan,” ujar Presiden Prabowo.

Melalui bantuan Rp200 miliar sekaligus penguatan cadangan logistik daerah, pemerintah berupaya memastikan penanganan gempa NTT berjalan cepat sekaligus membangun sistem yang lebih tangguh untuk menghadapi bencana di masa mendatang. (red/ist)

Kedatangan rombongan organik dari Jawa Tengah ini didasari oleh komitmen kuat untuk mengawal penegakan hukum. Mas Botok menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan respons langsung atas keterbukaan Parlemen dalam menerima masukan publik.

"Kami fokus pada dua tuntutan utama, yaitu mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor serta menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Korupsi di Indonesia sudah akut dan merusak masa depan bangsa," ujar Koordinator AMPB, Supriyono alias Mas Botok saat konsolidasi di Jakarta.

Aksi ini juga dipastikan berjalan tertib demi menghindari provokasi. Mas Botok menekankan gerakan ini murni aspirasi rakyat, bebas dari tunggangan politik kelompok mana pun, serta tidak memiliki agenda untuk melengserkan pemerintahan yang sah.

Pihak keamanan pun telah bersiaga guna mengawal jalannya penyampaian pendapat ini agar tetap kondusif. Aparat kepolisian mengapresiasi komitmen massa yang mengedepankan ketertiban dan kedamaian selama berada di ibu kota.

Menanggapi rencana unjuk rasa besar tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan kesiapannya untuk mendengarkan poin-poin yang dibawa oleh elemen masyarakat.

"Kami akan tetap menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat. Kami meminta masukan dari seluruh elemen untuk membantu memperbaiki kinerja DPR, agar bersama-sama kita bisa membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik," tegas Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangannya kepada media.

Hingga menjelang pelaksanaan aksi, perwakilan massa terus mematangkan koordinasi lapangan dan logistik agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu fasilitas publik. (red/ist)

Presiden secara khusus mencecar pihak kepolisian mengenai adanya indikasi keterlibatan aktor intelektual dari pihak perusahaan dalam modus pembersihan lahan menggunakan api.

"Ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Presiden Prabowo Subianto di tengah pemaparan laporan penegakan hukum.

Merespons pertanyaan spontan tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwa proses penyelidikan di lapangan masih terus berjalan secara mendalam. Polisi menegaskan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, meski saat ini pembuktian terhadap keterlibatan korporasi besar masih memerlukan pendalaman saksama.

"Hingga saat ini belum ada bukti yang jelas atau spesifik mengenai nama korporasi yang menyuruh warga membakar lahan. Namun, kami terus mendalami setiap laporan. Jika ditemukan dua alat bukti yang sah, kami pastikan proses hukum akan berlanjut hingga ke meja hijau," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, S.I.K., M.H.

Berdasarkan data dari Polda Riau sepanjang tahun 2026, penegakan hukum terhadap pembuat karhutla terus digencarkan. Pihak kepolisian tercatat telah menangani 33 laporan polisi dengan menetapkan 36 orang tersangka. Adapun total luas lahan yang hangus terbakar di wilayah Hukum Riau hingga Agustus ini telah mencapai 806,57 hektare.

Pemerintah pusat bersama jajaran TNI, Polri, dan BNPB kini memperketat pengawasan udara dan patroli darat. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi oknum masyarakat maupun korporasi nakal yang sengaja memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan dengan cara instan dan merusak lingkungan. (red/ist)

Penerbangan pertama menggunakan pesawat C-130 Hercules yang mengangkut 130 personel Satgas BKO Yonif TP 534/VD Sidodadi, Lawang. Selanjutnya, 70 personel diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing 737 untuk memperkuat Satgas Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat.

Pemberangkatan personel tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak kebakaran dan asap. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat mempercepat penanganan serta mendukung upaya perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Reza R.R. Sastranegara, S.Sos., M.A.P., MNSS., hadir langsung memastikan seluruh proses pemberangkatan dan dukungan penerbangan berlangsung aman dan lancar.

" Pemberangkatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan Lanud Abdulrachman Saleh dalam mendukung pelaksanaan misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, sekaligus memperkuat peran TNI AU dalam membantu penanganan karhutla di wilayah terdampak" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M dalam keterangan tertulisnya. . (red/ist)

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat, bersama unsur pemerintah daerah, telah hadir dalam rapat penanganan karhutla di Sumatra.

“Yang terhormat, Bapak Presiden. Dengan hormat, dilaporkan pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, bertempat di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta dari pimpinan daerah, Plt Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian masing-masing pejabat dari BMKG, Basarnas, BPBD, dan perangkat lainnya,” ujar Seskab Teddy.

Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Edy menyebut hingga 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 titik panas (hotspot) di wilayah Riau.

“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indragiri Hilir 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy.

Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama, terdeteksi sebanyak 10.514 titik panas (hotspot), dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi menjadi titik api atau fire spot.

“Nah Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya,” imbuh Edy.

Dalam rapat tersebut Kepala Negara mengapresiasi penanganan karhutla di Provinsi Riau yang telah berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektare menjadi tersisa sekitar 900 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja menangani karhutla, mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, hingga seluruh kementerian/lembaga dan institusi terkait.

“Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.000 hektare. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera kerahkan, TNI Polri kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Kepala Negara. (red/ist)

Operasi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi TNI AU bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Otorita IKN. 

Koordinasi dilakukan untuk menentukan wilayah sasaran penyemaian berdasarkan kondisi cuaca, potensi pertumbuhan awan, dan kebutuhan curah hujan di lapangan.

OMC menggunakan pesawat Casa NC-212 dengan tail number A-2105 yang terbang dari Lanud Dhomber menuju wilayah sasaran. Pesawat melaksanakan dua sortie penyemaian awan di sekitar Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur.

Pada sortie pertama, penyemaian dilakukan di wilayah selatan Bendungan Sepaku Semoi yang berada di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 10.000 kaki dengan menggunakan 800 kilogram natrium klorida (NaCl) sebagai bahan semai.

Selanjutnya, pesawat melaksanakan sortie kedua dengan sasaran area barat daya hingga barat Bendungan Sepaku Semoi. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 7.000 kaki menggunakan 800 kilogram NaCl. Total bahan semai yang digunakan dalam dua sortie tersebut mencapai 1,6 ton NaCl.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M. mengatakan, pelaksanaan OMC diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan agar penyemaian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan peluang hujan.

“Pelaksanaan OMC terus disesuaikan dengan kondisi cuaca dan keberadaan awan di wilayah sasaran. Melalui penyemaian pada area yang berpotensi menghasilkan hujan, kami berupaya membantu membasahi wilayah yang terdampak dan mengurangi potensi meluasnya karhutla,” ujar Kadispenau. (red/ist)

Insiden ini memicu kecaman luas setelah rekaman video amatir beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, bus AKAP bernomor polisi BK 7854 LD terlihat melaju kencang dengan memakan jalur dari arah berlawanan demi mendahului kendaraan lain. Meski sirine ambulans sudah meraung memohon prioritas jalan, sopir bus justru menolak mengalah dan menghentikan kendaraannya tepat di depan ambulans, hingga memicu adu mulut.

Merespons keresahan publik, aparat kepolisian segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak manajemen otobus terkait.

"Kami sangat menyayangkan aksi egois di jalan raya ini. Sesuai Pasal 134 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), ambulans yang membawa jenazah atau orang sakit merupakan kendaraan yang wajib mendapatkan prioritas utama. Tidak ada alasan bagi kendaraan lain, termasuk bus, untuk menghalangi jalurnya," ujar Kasat Lantas Polres Asahan, AKP AKP Jonni Fatiaro H. Sinaga, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Langkah tegas pun langsung diambil oleh pihak manajemen PT RAPI. Tidak butuh waktu lama bagi perusahaan untuk menjatuhkan sanksi terberat demi menjaga nama baik dan memberikan efek jera. Per tanggal 24 Agustus 2026, sopir bus arogan tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat. Mantan pengemudi itu juga telah membuat pernyataan maaf terbuka atas kelalaiannya yang membahayakan nyawa dan mengabaikan nilai kemanusiaan di jalan raya. (red/ist)

Aksi tersebut terekam dalam video amatir dan langsung viral di berbagai platform media sosial. Saat kejadian, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tengah berdiri memimpin jalannya upacara. Secara tiba-tiba, Agus Harahap merebut mikrofon komando dan berteriak lantang ke arah peserta. "Bubar, bubar! Tidak usah dilanjutkan upacaranya!" serunya di hadapan ratusan ASN yang terkejut.

Melihat aksi sepihak tersebut, mayoritas ASN secara kompak menolak bubar dan memilih tetap bertahan di barisan sebagai bentuk loyalitas pada pimpinan daerah yang sah. Ketegangan sempat meningkat saat beberapa ASN membalas teriakan tersebut untuk membela Bupati. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan setelah sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggiring mantan Kadishub tersebut keluar dari area lapangan.

Langkah penertiban birokrasi ini ditegaskan kembali oleh pihak pemerintah daerah. Pembina Utama Muda (IV/c) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, S.Sos., M.Si., memberikan pernyataan resmi terkait duduk perkara penonaktifan pejabat di lingkup Pemkab Gowa tersebut.

"Evaluasi dan penataan organisasi yang dilakukan oleh Ibu Bupati semata-mata demi menegakkan disiplin, efektivitas kinerja birokrasi, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa hambatan," ujar Sekda Gowa Andy Azis Peter saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan informasi internal, aksi Agus Salim Harahap diduga kuat merupakan bentuk kekecewaan spontan setelah dirinya masuk dalam daftar 16 pejabat eselon II dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinonaktifkan sementara oleh Bupati Husniah Talenrang akibat proses evaluasi penegakan disiplin. Pasca-insiden, aktivitas birokrasi di Kantor Bupati Gowa dilaporkan telah kembali berjalan normal dan kondusif. (red/ist)

Bantuan tersebut dimuat pada Sabtu (22/8/2026) malam sebelum didistribusikan ke wilayah tujuan pada Minggu pagi (23/8/2026) dengan rute Banjarmasin, Palangkaraya, dan Balikpapan.

PIC A-4002 Letkol Pnb Putut Satriya mengatakan, proses pemuatan logistik dilaksanakan pada Sabtu malam sebagai persiapan pendistribusian bantuan ke sejumlah wilayah di Kalimantan.

“Pada malam ini, kami melaksanakan loading dan pendistribusian sejumlah paket bantuan untuk mendukung penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan,” ujarnya.

22 ton bantuan yang diangkut terdiri atas berbagai kebutuhan untuk mendukung penanganan karhutla, di antaranya pompa air, masker, serta sejumlah perlengkapan pendukung lainnya. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung upaya pemadaman sekaligus perlindungan masyarakat yang terdampak asap dan kebakaran.

Letkol Pnb Putut Satriya berharap bantuan yang dikirimkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat penanganan karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Kami berharap kebakaran hutan dan lahan dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan normal,” katanya. (red/ist)

Korban mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Bajawa pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kematian balita ini memicu alarm keras terkait buruknya kondisi sanitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, posko pengungsian di Bukit Puta, Desa Marapokot, masih sangat kekurangan tenda yang layak, selimut, pakaian hangat, hingga air bersih. 

Angin kencang yang melanda wilayah perbukitan tersebut membuat suhu malam hari merosot tajam, hingga menyebabkan korban mengalami demam tinggi dan kejang-kejang sebelum dilarikan ke fasilitas medis.

Pemerintah daerah setempat membenarkan adanya kendala besar dalam distribusi logistik ke titik-titik pengungsian yang terisolasi. 

Medan yang sulit dan terbatasnya stok bantuan menjadi pemicu utama keterlambatan penanganan para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Kami menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa ananda Mario. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Saat ini, jalur logistik memang terhambat karena beberapa akses jalan mengalami keretakan akibat gempa utama dan susulan. Namun, kami memastikan bahwa evakuasi medis dan pemenuhan tenda protektif kini menjadi prioritas mutlak agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Ir. Yohanes Munawar, M.Si. saat diwawancarai di posko utama, Jumat (21/8/2026).

Sementara itu, pihak kepolisian setempat langsung turun tangan untuk membantu percepatan pengamanan serta distribusi bantuan di area terdampak guna mencegah jatuhnya korban jiwa baru akibat cuaca buruk.

"Personel kami bersama TNI telah dikerahkan sejak semalam untuk mendirikan tenda-tenda pleton tambahan yang lebih tertutup di Bukit Puta. Kami juga mengimbau seluruh pihak, baik swasta maupun relawan, untuk memprioritaskan bantuan berupa pakaian bayi, susu, selimut, dan obat-obatan. Kami tidak ingin ada lagi anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa melawan dingin di atas bukit tanpa perlindungan yang layak." ujar Kapolres Nagekeo, AKBP Heribertus Sulistyo, S.I.K.

Kini, jenazah Mario telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Di sisi lain, ribuan pengungsi di Pulau Flores masih bertahan di tenda seadanya sambil menaruh harapan pada percepatan distribusi bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. (red/ist)

Sejak pagi hari, kesibukan luar biasa terlihat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Puluhan petugas berseragam oranye bergotong-royong memindahkan ratusan kardus logistik. 

Logistik tersebut dimuat dari truk merah ke dalam lambung pesawat angkut militer milik TNI Angkatan Udara. Bantuan pangan siap saji, air mineral, tenda darurat, hingga perlengkapan bayi menjadi prioritas utama pengiriman. 

Hal ini guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi.Di tengah proses pemuatan logistik, otoritas penanggulangan bencana menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan tanpa hambatan ke titik-titik krusial.

"Kami memastikan distribusi terus berjalan ke wilayah terisolasi, termasuk melalui jalur laut dan udara, agar kebutuhan dasar warga di pengungsian dan daerah terdampak terpenuhi," ujar Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga saat ini, ratusan ton paket bantuan telah berhasil diterbangkan secara bertahap menuju posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. 

Operasi kemanusiaan udara ini didukung penuh oleh armada pesawat angkut berat TNI AU. Armada tersebut dikerahkan khusus untuk menembus batas geografis dan mempercepat waktu tanggap darurat di lapangan. (red/ist)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana tunai senilai Rp5 juta per Kepala Keluarga (KK). Pada pencairan tahap pertama, dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing 170 KK terdampak yang lolos verifikasi. Sementara untuk 80 KK sisa yang belum memenuhi syarat administratif, penyerahan dipastikan menyusul dalam beberapa hari ke depan setelah validasi dokumen rampung dilakukan oleh instansi terkait.

Langkah transfer perbankan non-tunai sengaja diambil guna menutup celah pungutan liar (pungli). KDM memberikan instruksi keras kepada jajaran perangkat desa agar tidak menyunat hak-hak warga yang sedang tertimpa musibah.

"Uangnya akan cair ke rekening masing-masing. Tidak boleh ada alasan apa pun untuk meminta biaya administrasi. Harus utuh Rp5 juta. Jangan sampai setelah turun bantuan, besok muncul lagi di media sosial ada kabar bantuan dipotong. Itu tidak boleh terjadi," tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi, turut mendampingi proses validasi di lapangan. Pihaknya menjelaskan bahwa akurasi data penerima sangat krusial agar bantuan langsung menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terpukul ekonominya akibat bencana.

"Bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terpukul ekonominya akibat banjir. Langkah penyaluran non tunai melalui rekening bank diambil untuk mencegah praktik pungli dan memastikan dana diterima utuh," ujar Kepala DPMD Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi.

Melalui sinergi anggaran ini, pemerintah berharap stabilitas ekonomi warga Pamarican dapat pulih kembali, diiringi kesadaran menjaga lingkungan pascabencana. (rd/ist)

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan agar sisa lahan terbakar seluas sekitar 1.900 hektare di Sumatra Selatan dapat segera dipadamkan. Kepala Negara meminta jajaran terkait mengevaluasi setiap kendala di lapangan dan segera mengajukan kebutuhan tambahan apabila diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kalau begitu saya tekankan, usahakan yang sekarang ini 1.900 hektare ini bisa segera dipadamkan. Apa saja nanti kendala yang kalian hadapi di lapangan, Anda evaluasi dan kalau perlu tambahan bantuan dari atas, ya kita akan usahakan segera mungkin,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo meminta BNPB dan BRIN mengkaji kemungkinan penggunaan bahan kimia atau material tertentu yang dapat digunakan untuk memadamkan maupun mencegah penyebaran api secara lebih efektif. Menurut Kepala Negara, inovasi tersebut dapat digunakan oleh tim pemadam di lapangan dalam bentuk tabung semprot maupun metode lain yang lebih praktis.

“Seperti alat pemadam kebakaran, ya yang kita bayangkan, itu kan yang keluar kan zat kimia. Benar nggak? Ya, coba dicek ya. Mungkin BRIN, coba dicek BRIN ya. BRIN apakah bisa produksi atau kita sourcing. Kan dijual untuk alat-alat ya, isinya. Kita mau isinya, cari sourcing dari mana sehingga mungkin lebih efektif untuk tim-tim yang terjun, dia sudah bawa tabung-tabung itu. Mungkin lebih cepat,” kata Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan adanya inovasi bahan pemadam berbahan baku tepung ubi atau singkong. Bahan tersebut dinilai memiliki potensi untuk mencegah penyebaran api dengan memisahkan unsur-unsur yang mendukung proses pembakaran, sekaligus digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal.

Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (Pangdam II/Sriwijaya) Mayjen TNI Ujang Darwis turut melaporkan bahwa inovasi tersebut telah dipaparkan kepada jajaran terkait dan telah disampaikan kepada BNPB. Meski kapasitas produksinya saat ini masih terbatas, bahan tersebut dinilai efektif dan berpotensi dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar inovasi berbahan baku ubi atau singkong itu segera dikembangkan dan diuji coba dalam skala yang lebih besar. Kepala Negara juga meminta agar kebutuhan anggaran produksinya segera diajukan sehingga pemerintah dapat mendukung proses riset, produksi, dan pengujian efektivitasnya.

“Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ajukan biaya untuk produksinya. Kita usahakan semua upaya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb, ubi bombing. Ubi bombing,” ucap Kepala Negara.

Selain pengembangan inovasi bahan pemadam, Presiden Prabowo juga meminta Panglima TNI menguji coba kemampuan Tim Alpha dalam mendukung penanganan karhutla di Sumatra Selatan. Berbagai dukungan dan metode penanganan akan terus dievaluasi agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan menyeluruh.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh sumber daya, teknologi, dan inovasi yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal. Berbagai metode penanganan akan terus dievaluasi sehingga karhutla dapat dipadamkan secara lebih cepat, efektif, dan menyeluruh. (red/ist)

Peristiwa tragis ini bermula saat anjing pitbull milik Firmansyah (40) sedang dijemur dalam kondisi terikat di teras rumah. 

Namun, hewan tersebut mendadak lepas dan masuk ke area perumahan. Di saat bersamaan, korban sedang asyik bermain di luar rumah dan langsung diserang secara membabi buta.

Kapolsek Pameungpeuk, Kompol Asep Dedi, memberikan keterangan resmi mengenai kronologi insiden tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin, 24 Agustus 2026.

"Pada saat anjing pitbull peliharaan sedang dijemur, terlepas dari patok pengikat, kemudian masuk ke dalam komplek dan menyerang anak yang sedang bermain di luar rumah korban," ujar Kompol Asep Dedi.

Warga sekitar sempat berupaya menolong korban dan mengusir hewan agresif tersebut. Korban yang bersimbah darah segera dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya dan pemilik anjing untuk penanganan medis darurat. Akibat serangan ini, korban menderita luka serius di kepala serta telinga dan harus menjalani operasi.

Saat ini, polisi berkoordinasi dengan Puskesmas Ciparay untuk penanganan lanjutan, sementara anjing pitbull tersebut telah diamankan dan dikarantina. Polisi menegaskan akan mendalami unsur kelalaian pemilik hewan yang dapat dijerat pasal pidana. (red/ist)

Sebagai Dansubsatgasops Udara wilayah Sumatera Selatan, Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, M.M.S., menekankan kepada seluruh personel Lanud SMH dan awak pesawat yang terlibat agar senantiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan operasi.

“Utamakan keselamatan terbang dan kerja dalam setiap kegiatan penanganan karhutla,” pesan Danlanud SMH.

Selain aspek keselamatan, Danlanud SMH menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran TNI Angkatan Udara melalui koordinasi dan sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Forkopimda, serta seluruh instansi terkait.

“Peran TNI Angkatan Udara harus dioptimalkan dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan, dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi hari ini, patroli udara menggunakan helikopter dilakukan untuk memantau kondisi wilayah dan mengidentifikasi titik api. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah titik api di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Titik-titik api tersebut selanjutnya ditindaklanjuti secara bertahap melalui upaya pemadaman.

Dukungan operasi udara ini menjadi wujud komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah daerah menangani karhutla secara cepat, terpadu, dan terukur. Melalui pemantauan dari udara dan koordinasi lintas instansi, TNI AU terus berupaya mendukung pengendalian karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai menggelar rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

“Saya sudah lihat situasi kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi, yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus,” ujar Presiden kepada awak media.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan situasi di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar penanganan dapat berjalan secara optimal.

“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan optimismenya bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia dalam menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang bahkan lebih berat.

“Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” tegas Kepala Negara.

Selain memastikan penguatan operasi pemadaman dan pemenuhan kebutuhan di lapangan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan terbukti secara hukum.

“Harus kita tindak ya, akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan pemerintah melalui dua langkah secara bersamaan, yakni memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. (red/ist)

Isu ini sempat memicu perbincangan hangat netizen setelah beberapa akun mengklaim adanya instruksi khusus dari kepala negara. Namun, Istana menegaskan tidak pernah ada surat keputusan resmi maupun penugasan informal yang dialokasikan kepada individu dari pihak swasta untuk memimpin operasi penanggulangan bencana skala nasional tersebut secara struktural kepemerintahan.

"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," tegas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat meluruskan rumor tersebut di kompleks Istana Kepresidenan. Beliau mengimbau publik untuk selalu melakukan verifikasi terhadap isu-isu viral yang menyangkut kebijakan strategis negara agar tidak terjebak opini menyesatkan.

Meski membantah penunjukan khusus tersebut, Istana menyatakan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi dan membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha, untuk bahu-bahu membantu memadamkan kebakaran lahan. Namun, garis komando dan penegakan hukum dalam penanganan Karhutla tetap berada secara resmi di bawah kendali lembaga negara struktural, kementerian terkait, dan jajaran TNI-Polri guna memastikan penanggulangan berjalan optimal, transparan, dan sesuai prosedur.(red/ist)

Langkah taktis ini diambil menyusul instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meninjau langsung posko penanganan di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan satelit, ratusan titik api (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi mendominasi wilayah sektor selatan dan timur Kalimantan. Guna meredam penyebaran api bawah tanah di lahan gambut yang kering, TNI AU mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan metode pengeboman air (water bombing) secara masif.

Di tengah intensitas operasi, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menegaskan komitmen penuh seluruh personel udara dalam mempercepat penanggulangan bencana ekologis ini. Koordinasi lintas sektoral diperketat demi memastikan efektivitas pengeboman air tepat pada sasaran.

"Peran TNI Angkatan Udara harus dioptimalkan dalam penanganan karhutla, dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi mengenai pengerahan armada tersebut.

Hingga saat ini, sebanyak 52 pesawat gabungan dikerahkan di enam provinsi rawan. TNI AU memastikan armada pesawat angkut taktis, termasuk helikopter pemadam, akan terus disiagakan di posko-posko strategis hingga situasi karhutla benar-benar teratasi dan kualitas udara kembali aman bagi masyarakat. (red/ist)

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, tepat saat penutupan acara Expo pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sejumlah oknum tampak melakukan aksi moshing dan berjoget liar di dekat perangkat gamelan, tanpa mengindahkan etika tempat tempat cagar budaya tersebut. Menanggapi gelombang kritik publik, manajemen kampus langsung menggelar rapat pimpinan darurat dan memberikan klarifikasi resmi.

"Terus terang kami meminta maaf kepada semua pihak atas kejadian tersebut. Itu sebetulnya joget ekspresif spontan anak-anak karena riuh musik, tanpa mereka sadari bahwa tindakan itu memiliki konotasi makna dan adab yang keliru di ruang akademik," ujar Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan ISI Solo, Esha Karwinarno, saat dikonfirmasi pada Minggu (23/8/2026).

Pihak ISI Surakarta menegaskan tidak akan langsung menjatuhkan sanksi berat, melainkan memilih jalur edukasi budaya terstruktur. Manajemen menjadwalkan agenda stadium general mengenai wawasan budaya, etika, dan tata krama cagar budaya bagi seluruh mahasiswa baru guna memulihkan kembali integritas institusi yang sempat terganggu. (red/ist)

Operasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang terdampak karhutla dan kawasan sekitarnya, sehingga kondisi lahan dapat lebih cepat basah dan penyebaran api dapat ditekan.

Dalam pelaksanaannya, TNI AU mengerahkan pesawat Casa NC-212 dengan tail number A-2105 yang terbang dari Lanud Dhomber menuju wilayah sasaran, Sabtu (22/8/2026). 

Penyemaian awan dilakukan di wilayah utara dan utara DAS Sepaku Semoi pada ketinggian 8.000 kaki. Awan yang menjadi sasaran memiliki ketinggian puncak sekitar 8.000–8.500 kaki. Sebanyak 800 kilogram natrium klorida (NaCl) digunakan sebagai bahan semai untuk mendukung proses modifikasi cuaca.

Pelaksanaan OMC dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara TNI AU, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Otorita IKN. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan operasi dapat berlangsung secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M. mengatakan, OMC merupakan salah satu upaya yang ditempuh TNI AU untuk membantu mempercepat penanganan karhutla melalui peningkatan peluang hujan di wilayah terdampak.

Kadispenau juga menyampaikan bahwa OMC menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla, khususnya melalui upaya memperbesar peluang turunnya hujan di wilayah sasaran.

“OMC dilaksanakan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengurangi risiko karhutla dengan meningkatkan peluang terjadinya hujan pada wilayah yang membutuhkan. TNI AU bersama BMKG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita IKN terus berkoordinasi agar pelaksanaan operasi dapat berlangsung secara tepat sasaran dan mendukung penanganan karhutla,” ujar Kadispenau.

Melalui penyemaian awan pada area yang telah ditentukan, OMC diharapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan sehingga kondisi lahan menjadi lebih basah dan potensi penyebaran karhutla dapat ditekan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan TNI AU terhadap penanganan karhutla di wilayah IKN dan Provinsi Kalimantan Timur. (red/ist)

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai mendakwa Yogi melanggar Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) UU Telekomunikasi. Jaksa membidik operasional internet rintisan Yogi sejak 2024 karena dianggap belum mengantongi izin pusat secara lengkap. Padahal, badan usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) miliknya telah terbit resmi. Kriminalisasi ini memicu kritik keras dari publik luas karena dinilai mencederai keadilan. Usai sidang di PN Padang, kuasa hukum terdakwa, Romi Martianus, mengecam langkah hukum pidana yang mengabaikan asas kemanfaatan bagi warga lokal.

"Kasus ini murni administratif perizinan. Sesuai regulasi Pasal 613 UU Nomor 1 Tahun 2026, seharusnya instansi terkait mengedepankan pembinaan atau sanksi administratif, bukan langsung memenjarakan anak muda kreatif. Jaringan internet Yogi sangat vital bagi sekolah, puskesmas, hingga kantor camat di Sikakap," ujar Romi selaku penasihat hukum dari Kantor Hukum Romeo Yustisia.

Sementara itu, Yogi dari balik jeruji besi memohon penangguhan demi keselamatan warga. "Saya putra daerah yang berjuang untuk jaringan komunikasi. Saya meminta penangguhan penahanan agar bisa kembali mengamankan jaringan di daerah rawan bencana tsunami ini," pintanya pilu.

Ironisnya, Majelis Hakim justru menolak eksepsi terdakwa dalam sidang putusan sela. Perkara dipastikan berlanjut ke pemeriksaan pokok sidang, sekaligus memperpanjang masa penahanan Yogi di Rutan Anak Air Padang. Dukungan publik pun hingga kini terus mengalir deras.(red/ist)

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah telah hadir untuk memberikan laporan langsung kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

“Hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Kepala BPBD Kalimantan Tengah akan menjelaskan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Seskab Teddy.

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Tengah. Pada periode yang sama, sebanyak 1.639 kejadian karhutla dilaporkan dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.

“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Ahmad Toyib.

Sementara berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare atau berada pada urutan kesembilan secara nasional. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah telah melibatkan sekitar 10.700 personel. Mereka berasal dari berbagai unsur, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai potensi masyarakat lainnya.

Ahmad Toyib turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut, menurutnya, antara lain diberikan melalui supervisi langsung sejumlah kementerian dan lembaga hingga bantuan sarana dan prasarana untuk operasi pemadaman.

“Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang melalui kementerian teknis juga telah memberikan supervisi penanggulangan karhutla kepada Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan kunjungan Kepala BNPB, Bapak Menko Polkam, Bapak Menhut, dan Bapak Wamenko bidang Pangan yang sudah memberikan supervisi dan arahan kepada kami dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla sampai dengan hari ini,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menggali secara langsung kebutuhan tambahan di lapangan. Saat ditanya mengenai dukungan helikopter water bombing, Ahmad Toyib menyampaikan bahwa empat unit telah beroperasi dan tambahan armada masih dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman. (red/ist)

Presiden setibanya di Lanud Supadio langsung memimpin rapat koordinasi darurat bersama menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Pemda Kalbar. Kepala Negara menegaskan bencana asap tidak boleh dibiarkan mengganggu kesehatan masyarakat dan ekonomi. Presiden kemudian berjalan kaki menyusuri lahan gambut yang hangus terbakar guna memantau efektivitas sebaran personel satgas di lapangan.

Di tengah kepulan asap yang menyelimuti Kubu Raya, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas kepada jajaran komando satgas gabungan.

"Saya minta seluruh kekuatan, baik TNI, Polri, BNPB, maupun relawan, bersatu padu. Tidak ada ego sektoral dalam menyelamatkan rakyat dari bencana asap. Kita harus bertindak cepat, gunakan teknologi pemadaman termasuk modifikasi cuaca. Bagi pihak yang sengaja membakar lahan demi keuntungan pribadi, tindak tegas tanpa kompromi!" pungkasnya.

Pemerintah pusat langsung membagi komando penanganan karhutla di empat provinsi Kalimantan. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin operasional di wilayah Kalbar. Pemerintah juga menambah armada helikopter water bombing serta mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna memicu hujan buatan di titik kritis seperti Ketapang dan Kayong Utara. Kehadiran presiden diharapkan mampu memotivasi petugas di garda terdepan.(ist/red)

Menggunakan pesawat taktis khusus, petugas menyemai ratusan kilogram garam atau Natrium Klorida (NaCl) ke dalam awan potensial hujan pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.

Langkah cepat ini diambil menyusul penurunan curah hujan yang memicu kemunculan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah rawan gambut. 

Berdasarkan pantaun instrumen navigasi udara pada pertengahan Agustus, operasi ini difokuskan pada area yang memiliki tingkat kekeringan paling kritis agar hujan buatan dapat segera membasahi lahan.

Operasi udara ini didukung penuh oleh pangkalan militer setempat guna memastikan distribusi logistik bahan semai berjalan lancar dan aman. Komandan Lanud Supadio, Marsekal Pertama TNI Jajang Setiawan, menyatakan bahwa sinergi lintas instansi ini sangat krusial demi keselamatan masyarakat.

"Kami mengerahkan seluruh personel pendukung dan fasilitas pangkalan secara maksimal agar pesawat penyemai bisa mengudara tepat waktu ke koordinat target. Keberhasilan operasi udara ini adalah kunci utama untuk membasahi kubah gambut yang mulai mengering sebelum api meluas," tegas Jajang saat meninjau kesiapan logistik di apron bandara.

Melalui intervensi teknologi ini, hujan dengan intensitas sedang mulai membasahi beberapa wilayah tangkapan air. 

Upaya preventif ini diharapkan mampu menjaga kelembapan tanah gambut dan mencegah bencana kabut asap yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi serta kesehatan warga di wilayah Kalimantan Barat. (red)

Penangkapan ini terkait erat dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi pada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun ajaran 2025/2026.

Operasi senyap yang digelar serentak di wilayah Purwokerto dan Jakarta ini berhasil mengamankan total 14 orang. 

Dalam penindakan tersebut, tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta saldo rekening. Seluruh aset tersebut diduga kuat sebagai dana "mahar" ilegal yang dipatok dari orang tua calon mahasiswa baru demi mendapatkan kursi kuota di Fakultas Kedokteran Unsoed.

Merespons peristiwa mencoreng ini, lembaga antirasuah menyatakan keprihatinan mendalam atas suburnya komersialisasi ilegal di lingkungan akademik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan tindakan tegas harus diambil karena praktik lancung ini mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan secara adil dan transparan.

“Terlebih dugaan korupsi terjadi saat proses awal, proses penerimaan. Artinya, transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus. Gerbang yang semestinya menjadi gapura cita-cita dan masa depan bangsa,” ujar Budi Prasetyo, menekankan betapa krusialnya momen ini bagi masa depan pendidikan.

Kasus ini memicu protes keras mahasiswa yang menuntut transparansi total dan evaluasi seleksi mandiri. Pihak kementerian pun menghormati proses hukum KPK dan menyiapkan pejabat sementara untuk menjaga stabilitas kampus. Saat ini, Rektor Akhmad Sodiq dan pejabat terkait ditahan di Gedung Merah Putih KPK. (red/ist)

Almarhum dilaporkan meninggal dunia pada Jumat (21/8) akibat kelelahan parah hingga memicu serangan jantung. Merespons kejadian tersebut, Basarnas langsung bergerak cepat mengerahkan jalur udara. 

Medan darat menuju lokasi bencana di Kabupaten Manggarai Timur dikenal sangat sulit dijangkau. Sebuah Helikopter Dauphin dikerahkan tim SAR guna mempercepat proses evakuasi jenazah agar bisa segera dipulangkan kepada pihak keluarga di Jakarta.

Pada Sabtu (22/8) pagi pukul 07.04 WITA, helikopter milik pemerintah tersebut berhasil mendarat di Helipad Kampung Ronting, Desa Satar Kampas. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, memimpin langsung koordinasi evakuasi medis darurat ini.

"Pukul 07.04 Wita, Tim Heli Dauphin Basarnas telah mendarat di Helipad Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan langsung memproses evakuasi jenazah almarhum Ahmad Zaki Ali," ujar Mayjen Edy Prakoso dalam keterangan resminya kepada media. 

"Dedikasi Ahmad Zaki Ali dalam misi kemanusiaan menjadi bagian dari perjuangan bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi bencana." sambung Edy.

Setelah berhasil dievakuasi dari Manggarai Timur, jenazah diterbangkan langsung menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. 

Tim medis membawa almarhum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Komodo untuk menjalani proses pemulasaraan jenazah secara layak. 

Siang harinya, peti jenazah pejuang kemanusiaan ini diterbangkan ke rumah duka di Jakarta.

Meskipun diselimuti duka mendalam, pihak Basarnas memastikan operasional kemanusiaan di wilayah Flores tidak akan kendur. 

Seluruh jajaran potensi SAR tetap bersiaga penuh melayani kebutuhan pengungsi. Pendistribusian bahan pokok, tenda, serta obat-obatan terus dipasok melalui jalur darat maupun udara demi memastikan jangkauan bantuan merata bagi warga NTT. (red)

Pria yang karib disapa Bang Zaki ini mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (21/8/2026) di tengah perjuangannya mendistribusikan logistik bagi para penyintas bencana gempa bumi.

Insiden ini terjadi di wilayah Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, almarhum bersama tim relawan sedang menempuh perjalanan berat demi menjangkau daerah pelosok yang terdampak parah oleh guncangan gempa NTT 2026. 

Dedikasi tinggi yang tanpa batas ini menjadi saksi akhir hayat sang pejuang kemanusiaan di tanah Flores.

Kepergian Bang Zaki meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan sejawat dan keluarga besar relawan di seluruh tanah air. 

Di mata para kolega, ia bukan sekadar seorang pemimpin yayasan, melainkan sosok teladan yang selalu berdiri di garis depan setiap kali bencana melanda negeri.

"Kami sangat kehilangan sosok guru, abang, dan teladan kemanusiaan. Almarhum adalah orang yang tidak pernah berpikir dua kali untuk berangkat ke lokasi bencana. Beliau selalu berpesan agar kami menjaga amanah para donatur dan memastikan bantuan sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan, sekecil apa pun itu," ujar perwakilan manajemen Yayasan Gerak Bareng saat dikonfirmasi, Sabtu (22/8/2026).

Saat ini, pihak yayasan berfokus pada proses pemulangan jenazah almarhum dari NTT menuju rumah duka. Meski kehilangan figur sentral, komitmen kemanusiaan tidak akan padam. 

Tim relawan di lapangan menegaskan akan tetap melanjutkan distribusi bantuan kemanusiaan serta program pemulihan darurat bagi masyarakat NTT sesuai dengan amanah terakhir yang ditinggalkan oleh almarhum.

Selamat jalan, Ahmad Zaki Ali. Dedikasi, keringat, dan perjuanganmu untuk mengukir senyum di wajah para penyintas bencana akan selalu abadi dan menginspirasi generasi relawan masa depan Indonesia. (red/ist)

Menanggapi situasi kritis tersebut, tim gabungan darat langsung bergerak cepat menerjang kepulan asap pekat demi memadamkan kobaran api yang melahap semak belukar dan lahan gambut yang mengering.

Di garis depan pemadaman, personel Manggala Agni dengan seragam merah khasnya berdiri bahu-membahu bersama prajurit TNI yang mengenakan pakaian loreng. 

Menggunakan pompa air portabel serta peralatan manual, mereka menyusuri vegetasi lebat untuk menyemprotkan air langsung ke pusat bara api guna mencegah perluasan area yang terbakar. 

Tantangan di lapangan tidaklah mudah; selain hawa panas yang menyengat ekstrem, arah angin yang sering berubah mendadak serta minimnya sumber air di lokasi terbuka menjadi hambatan utama dalam proses lokalisir api.

Komandan regu Manggala Agni di lapangan mengungkapkan beratnya perjuangan yang harus dihadapi oleh para petugas setiap harinya.

"Kondisi di lapangan sangat dinamis karena angin kencang cepat sekali memicu kepala api baru di semak belukar yang kering. Kami bersama rekan-rekan TNI fokus melakukan penyekatan dan proses mopping up (pendinginan) secara detail agar sisa bara di bawah permukaan tanah tidak kembali menyala saat malam hari. Stamina tim terus diuji, tapi kami tetap bertahan demi mengembalikan langit biru," ujarnya saat ditemui di sela-sela pemadaman.

Guna memperkuat penanganan darat ini, Mabes TNI telah mengerahkan total 14.167 prajurit di berbagai wilayah terdampak karhutla di Indonesia. 

Sinergi masif ini didukung pula oleh operasi udara melalui pesawat Cassa TNI AU untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta helikopter water bombing yang menyasar titik-titik terisolasi. 

Melalui komitmen gotong royong lintas sektor ini, pemerintah berharap seluruh titik api dapat segera dikendalikan sebelum menimbulkan dampak kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat luas. (red/ist)

Evakuasi melibatkan prajurit Batalyon Kesehatan TNI Angkatan Udara (Yonkesau), Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) dan BNPB. Dukungan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemindahan pasien dari wilayah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut menuju fasilitas kesehatan rujukan.

Sarana yang digunakan dalam evakuasi berupa helikopter BNPB jenis Airbus Helicopters H125 dengan nomor registrasi PK-DBM. Helikopter tersebut membawa tiga pasien dari pick-up point Reruwairere, Palue, Kabupaten Sikka, menuju RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere.

Ketiga pasien yang dievakuasi terdiri atas Ny. Maria Heri, 71 tahun, dengan diagnosis fraktur tertutup tulang paha kiri, Ny. Maria Anyela Ngei, 30 tahun, dengan kondisi kehamilan anak ke-4 usia kehamilan 39–40 minggu, serta Tn. Rusli, 52 tahun, dengan diagnosis cedera kepala ringan disertai luka robek pada kepala dan siku kanan.

Setelah tiba di RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere, ketiga pasien selanjutnya mendapatkan penanganan dari tim medis rumah sakit. Proses evakuasi berjalan sebagai bagian dari dukungan penanggulangan bencana alam di wilayah Provinsi NTT, khususnya dalam memastikan pasien dari daerah terdampak dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan.

" Kolaborasi unsur TNI AU dan BNPB melalui dukungan evakuasi medis udara menjadi salah satu upaya mempercepat akses pertolongan bagi masyarakat maupun personel yang membutuhkan penanganan medis, terutama dari wilayah yang memiliki tantangan akses dan kondisi geografis dalam proses evakuasi" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Marsekal Pertama TNI Angkatan Udara, I Nyoman Suadnyana, dalam keterangan tertulis kepada awak media. (red/ist)

Para petugas pemadam kebakaran dan relawan yang sedang berjuang menjinakkan si jago merah, dikejutkan dengan penemuan singkong matang di dalam tanah yang hangus terbakar. 

Suhu ekstrem akibat karhutla ternyata mampu membakar umbi-umbian di dalam tanah hingga matang sempurna tanpa perlu dimasak secara sengaja.

Momen ironis ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun media sosial Voxnetizens. Dalam potongan video singkat tersebut, terlihat seorang petugas yang mengenakan seragam pemadam dan topi pelindung sedang berjongkok di atas tanah yang hitam legam. 

Dengan tangan kosong yang kotor berlumpur, ia menggali tanah sisa bakaran dan menarik keluar sepotong singkong. Kulit singkong itu nampak mengelupas, sementara bagian dalamnya terlihat putih empuk, siap untuk disantap.

Saat dikonfirmasi di lapangan, salah seorang relawan pemadam kebakaran, Kadam, menceritakan bagaimana momen unik itu terjadi secara spontan di sela-sela perjuangan mereka melawan kobaran api.

"Waktu itu kami sedang istirahat setelah beberapa jam nonstop menyemprotkan air ke titik api. Tiba-tiba salah satu teman melihat ada batang singkong yang ikut gosong. Iseng-iseng kami gali tanahnya menggunakan ranting pohon. Ternyata di bawahnya ada singkong yang sudah matang sempurna karena panas tanah di sini luar biasa tinggi. Rasanya campur aduk, lapar dan sedih melihat lahan warga habis terbakar," ujar Kadam saat diwawancarai.

Kejadian ini menggambarkan sisi lain yang sangat kontras dari bencana karhutla tahunan di Kalimantan. Di satu sisi, pemandangan singkong bakar alami ini memicu senyum kecil di wajah para petugas yang kelelahan setelah berjam-jam bertaruh nyawa. 

Namun di sisi lain, fenomena ini menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya suhu panas yang melanda wilayah perkebunan warga akibat amukan api. 

Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi tungku pembakar raksasa yang merusak ekosistem hutan dan memusnahkan mata pencaharian masyarakat lokal.

Hingga saat ini, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan terus bersiaga penuh di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api baru. 

Meski harus menghadapi medan yang sulit dan ancaman ISPA, para petugas tetap bertahan demi menyelamatkan paru-paru hijau Kalimantan dari kehancuran total. (red)

Berdasarkan pantauan di lapangan, pemandangan kering kerontang ini terlihat sangat jelas di bawah kawasan Jembatan Kalahien, Kabupaten Barito Selatan. Area yang biasanya dipenuhi aliran air sedalam belasan meter kini berubah menjadi daratan pasir dan lumpur mengeras. 

Fenomena ini bahkan dimanfaatkan warga sekitar untuk berjalan kaki hingga ke tengah jalur sungai yang mengering.

Kondisi kritis ini langsung memukul sektor logistik dan perekonomian regional. Alur transportasi air komersial, termasuk kapal-kapal barang dan tongkang pengangkut komoditas utama seperti batu bara, kini dilaporkan lumpuh total. Banyak armada kapal terpaksa lego jangkar atau kandas karena kedalaman air tidak lagi aman untuk pelayaran.

Seorang warga setempat mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi alam yang kian memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

"Surutnya Sungai Barito kali ini adalah yang paling parah sejak awal Agustus. Kondisi kering ini mengubah bentang alam dan otomatis menghentikan aktivitas transportasi air. Banyak kapal barang dan tongkang besar yang terjebak, tidak bisa melintas karena kedalaman air tidak lagi mencukupi untuk dilewati," ujar Rudi Hermansyah, salah satu warga terdampak.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan bahwa fenomena surut ekstrem ini dipicu oleh intensitas curah hujan di wilayah hulu yang masuk kategori sangat rendah atau di bawah normal. Keadaan diperparah oleh tingginya sedimentasi di dasar sungai yang membuat pendangkalan terjadi jauh lebih cepat saat debit air berkurang.

Pemerintah daerah setempat mengimbau masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito untuk menghemat penggunaan air bersih. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rentan meluas di tengah cuaca panas ekstrem ini. (red/ist)

Kebakaran besar melanda komplek pertokoan padat tersebut, menghanguskan sekitar 50 ruko menjadi arang dan berdampak langsung pada 39 kepala keluarga.

Api dilaporkan mulai berkobar sekitar pukul 18.15 WIB. Embusan angin kencang serta struktur bangunan tua yang didominasi material kayu membuat api menjalar dengan sangat cepat. 

Kobaran api yang membubung tinggi bahkan sempat menyeberang dan membakar ruko di kedua sisi jalan nasional. 

Kondisi ini menyebabkan jalur utama yang menghubungkan Pontianak dan Singkawang lumpuh total karena ditutup demi keselamatan.

Ratusan warga panik berlarian menyelamatkan barang berharga di tengah kepulan asap hitam pekat. 

Sebanyak 33 unit armada pemadam kebakaran swasta dari berbagai wilayah, seperti Mempawah, Singkawang, hingga Pontianak, dikerahkan untuk memadamkan api.

Di tengah kepanikan warga, seorang saksi mata sekaligus warga setempat menceritakan situasi menegangkan saat api mulai berpindah arah akibat angin kencang.

"Api sangat cepat membesar karena angin kencang sekali. Kami semua panik karena dalam hitungan menit, api sudah menyeberang ke rumah toko di seberang jalan," ujar Suci, salah satu warga di lokasi kejadian.

Api baru berhasil dikendalikan total pada Jumat (21/8/2026) dini hari setelah petugas gabungan TNI-Polri dan damkar berjibaku selama berjam-jam. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkayang melaporkan total 119 jiwa terdampak. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian materiil sementara ditaksir mencapai Rp70 miliar. 

Pihak desa kini telah mendirikan posko pengungsian darurat di aula kantor Desa Sungai Duri untuk membantu para korban. (red/ist)

Memasuki pertengahan Agustus 2026, kondisi di lapangan makin memprihatinkan karena asap tebal mulai merenggut hak anak-anak untuk menghirup udara bersih secara bebas.Bau menyengat belerang dan kayu terbakar kini menjadi hidangan sehari-hari yang harus dihirup warga. 

Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jarak pandang pada pagi hari merosot tajam hingga di bawah 500 meter. Suasana kota tampak mencekam, mirip kota mati berselimut kabut putih yang perih di mata. 

Anak-anak sekolah terpaksa berangkat menembus pekatnya asap dengan wajah tertutup masker, sementara ruang-ruang kelas harus ditutup rapat agar debu sisa pembakaran tidak masuk.

Kondisi memprihatinkan ini ditegaskan oleh pihak berwenang yang terus berjibaku di lapangan. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran kini harus bekerja ekstra keras karena api sudah masuk ke dalam lapisan tanah gambut yang sangat dalam.

"Tim Satgas penanganan karhutla, baik tim darat maupun udara, terus berupaya memadamkan api di sejumlah provinsi terdampak," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (20/8/2026).

Disebut Puskesmas dan rumah sakit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mulai kebanjiran pasien anak yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Mereka datang dengan keluhan batuk tanpa henti, mata merah, hingga sesak napas akut. Jika hujan tidak kunjung turun dalam minggu ini, para orang tua khawatir anak-anak mereka akan menghadapi krisis kesehatan yang jauh lebih fatal. (red)

Pengungkapan luar biasa ini dilakukan di perairan Tanjung Parit, Karimun, Kepulauan Riau pada periode Hari Kemerdekaan, 17-18 Agustus 2026. Selain narkoba, petugas juga menyita 1,57 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dari China yang berada di dalam kapal kargo tersebut.

Pengungkapan Berawal dari Anomali Rute Kapal

Operasi ini bermula dari informasi intelijen internasional mengenai kapal kargo bernama MV Ocean Porter. Kapal berbendera Tanzania tersebut terdeteksi melakukan pergerakan mencurigakan sejak melintasi perairan Taiwan, Thailand, hingga masuk ke Selat Malaka. Demi mengelabui petugas di laut, sindikat ini sengaja memalsukan identitas kapal dari nama aslinya, MV Rain Maker, menjadi MV Ocean Porter.

Petugas gabungan yang sigap langsung melakukan penyergapan (intercept) di tengah laut. Kapal berukuran 1.480 DWT itu kemudian digiring ke Dermaga Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam menggunakan anjing pelacak (K9) dan alat deteksi canggih. Di dalam palka kapal, petugas menemukan kompartemen tersembunyi yang menyimpan 8 drum dan 1 tangki air besar berkapasitas 1.000 liter.

Setelah diuji lewat sistem identifikasi narkotika (NIS), cairan pekat di dalamnya positif merupakan methamphetamine atau sabu cair. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya keberhasilan operasi ini bagi masa depan bangsa.

"Maka pada hari ini negara telah berhasil menyelamatkan lebih dari 14,1 juta jiwa generasi bangsa Indonesia dari ancaman kerusakan neurologis permanen dan kehancuran masa depan. Sinergi dan ketajaman intelijen menjadi kunci utama kami untuk terus memutus rantai peredaran narkotika jaringan internasional yang mencoba memanfaatkan wilayah laut kita." ungkap Suyudi.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, juga menambahkan keterangan terkait komitmen jajarannya dalam menjaga perbatasan negara.

"Pengungkapan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) serta rokok tanpa pita cukai di MV Ocean Porter menjadi bukti nyata bahwa aparat gabungan mampu menghalau barang ilegal berlapis. Kami akan terus berada di garis terdepan sebagai pelindung masyarakat guna memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh sehat." ujar Djaka.

Ancaman Vape Narkoba dan Jaringan Myanmar

Sebanyak 10 orang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Myanmar langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, cairan sabu pekat senilai triliunan rupiah ini rencananya akan diolah menjadi vape narkoba (liquid vape). 

Dari 2,6 ton sabu cair tersebut, sindikat ini diperkirakan mampu memproduksi hingga 2,8 juta cartridge vape narkotika siap edar. 

Jika sampai lolos ke pasar gelap, liquid vape ini akan menyasar generasi muda di kota-kota besar Indonesia.

Petugas mendeteksi bahwa penyelundupan raksasa ini masih berkaitan erat dengan jaringan internasional yang membawa 1,3 ton ketamin yang berhasil digagalkan oleh aparat beberapa minggu sebelumnya di awal Agustus 2026. 

Pengawasan ketat di sepanjang wilayah perairan Kepulauan Riau kini terus ditingkatkan demi membongkar sisa-sisa sel jaringan lintas negara tersebut. (red/ist)

Dampak krisis air ini kini mulai mengancam ketahanan pangan nasional akibat risiko gagal panen serta menyulitkan pasokan air bersih harian bagi jutaan warga.Berdasarkan data terkini dari BMKG, sebanyak 76,5 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah resmi memasuki masa kemarau. 

Kondisi paling parah tercatat di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem dilaporkan telah berlangsung selama puluhan hari. Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, misalnya, durasi wilayah tanpa hujan bahkan telah menembus angka 84 hari berturut-turut.

"Kombinasi antara anomali suhu muka laut Pasifik yang mengindikasikan fenomena El Niño kuat serta IOD positif di Samudra Hindia secara drastis menekan suplai uap air di atmosfer kita. Akibatnya, pertumbuhan awan hujan menjadi sangat minim, dan musim kemarau tahun ini terasa jauh lebih kering sekaligus lebih membara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam konferensi pers daring di Jakarta.

Dampak dari cuaca ekstrem ini dirasakan langsung oleh masyarakat di sektor pertanian dan kebutuhan domestik. Ribuan hektare lahan sawah di Pulau Jawa kini mengalami retak-retak akibat tidak mendapatkan pasokan irigasi yang memadai. 

Sementara itu, warga di daerah pelosok terpaksa mengantre hingga berjam-jam atau berjalan kaki sejauh beberapa kilometer demi mendapatkan bantuan air bersih dari tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sumur-sumur galian milik penduduk setempat dilaporkan telah mengering total sejak awal bulan ini.

Pemerintah bersama BMKG kini tengah mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian awan buatan untuk memicu hujan di sekitar area waduk dan bendungan strategis. 

Selain krisis air, otoritas terkait meminta warga mengantisipasi lonjakan penyakit saluran pernapasan (ISPA) akibat debu yang pekat dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah kebakaran hutan yang mengintai lahan-lahan kering. (red/ist)

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., mengatakan pengerahan tiga pesawat Casa NC-212 tersebut merupakan dukungan TNI AU dalam pelaksanaan OMC untuk membantu penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan.

“Pengerahan tiga pesawat Casa NC-212 ini merupakan bentuk dukungan TNI AU dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Kalimantan. Pesawat tersebut akan memperkuat unsur udara yang sudah berada di wilayah Kalimantan,” ujar Kadispenau.

Tiga pesawat tersebut menambah kekuatan armada yang telah berada di Kalimantan. Saat ini, sebanyak 20 pesawat berbagai jenis yang dikerahkan oleh BPBD telah beroperasi di wilayah Kalimantan, terdiri atas lima helikopter, tiga pesawat untuk modifikasi cuaca, dan 12 helikopter besar untuk operasi water bombing.

"Dengan tambahan tiga pesawat Cassa ini, dukungan TNI AU diharapkan dapat semakin optimal, khususnya dalam pelaksanaan OMC untuk membantu mengurangi dampak kabut asap di wilayah Kalimantan,” kata Kadispenau.

Sebelumnya, sebanyak 42 pesawat telah dikerahkan ke enam provinsi yang menjadi wilayah dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, 20 pesawat berpusat di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya berpusat di Sumatra.

Pengerahan kekuatan udara tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI AU bersama unsur terkait dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk melalui pelaksanaan OMC dan operasi water bombing di wilayah yang terdampak. (red/ist)

Selain angka kematian yang terus bertambah, jumlah korban luka-luka tercatat menyentuh angka 907 orang. Sebagian besar korban mengalami patah tulang dan cedera kepala akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah saat gempa utama terjadi pada Sabtu (15/8/2026) lalu.

Situasi di lapangan kian darurat seiring melonjaknya jumlah pengungsi yang kini menembus 92.735 jiwa. Berdasarkan laporan berkala tim gabungan, wilayah Kabupaten Nagekeo menjadi penampung pengungsi terbanyak dengan tambahan penambahan signifikan, disusul oleh Manggarai dan Manggarai Barat. 

Ribuan warga terpaksa tidur di tenda darurat karena rumah mereka hancur, serta dipicu rasa trauma mendalam akibat aktivitas kegempaan yang belum stabil.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, mengonfirmasi bahwa penanganan puluhan ribu pengungsi mandiri di posko-posko terpencil saat ini menjadi tantangan terberat tim penyelamat. Adanya ribuan gempa susulan yang masih terus bergolak membuat warga takut kembali ke rumah mereka.

"Hingga hari kelima pascagempa, kami mencatat sudah terjadi sebanyak 3.752 kali gempa susulan di wilayah NTT. Aktivitas pengungsian yang masif dan menyebar secara mandiri di area perbukitan memicu keterlambatan distribusi bantuan logistik ke beberapa titik darurat. Namun, pemerintah terus mengoptimalkan jalur udara menggunakan helikopter milik TNI dan Basarnas untuk menjangkau desa pesisir serta wilayah pelosok yang terisolasi akibat longsor," ujar Berton Suar Pelita Panjaitan dalam konferensi pers virtual pada Kamis sore.

Sejauh ini, BNPB bersama instansi terkait telah mendistribusikan total 729 ton bantuan logistik ke area bencana. 

Bantuan pangan, tenda keluarga, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi diprioritaskan melalui jalur udara via Bandara Labuan Bajo dan Maumere, serta jalur laut menggunakan kapal militer. 

Penilaian kerusakan infrastruktur juga terus berjalan dengan total kerusakan bangunan rumah kini terdata mencapai 36.163 unit rumah di seluruh wilayah terdampak.(red/ist)

Berdasarkan dokumen belanja instansi pemerintah pusat tahun 2027, alokasi terbesar dipimpin oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menorehkan rekor sebesar Rp240,20 triliun, disusul Kementerian Pertahanan (Rp189,01 triliun) dan Kepolisian Negara RI (Rp139,19 triliun).

Di sisi lain, dua instansi utama yang memegang kendali mutu pendidikan nasional—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)—justru terlempar ke urutan bawah dalam daftar 10 besar. Kemendiktisaintek mengantongi alokasi Rp65,17 triliun di peringkat ke-8, sementara Kemendikdasmen mengekor di posisi ke-9 dengan Rp61,10 triliun.

Porsi anggaran langsung untuk kementerian pendidikan ini memantik perhatian para pengamat kebijakan publik dan pengamat pendidikan. Komposisi ini dinilai memperlihatkan pergeseran penekanan program unggulan pemerintah pusat yang kini lebih bertumpu pada intervensi fisik dan ketahanan pangan gizi masyarakat dibanding belanja operasional institusi pendidikan.

"Kita mendukung peningkatan kualitas gizi anak bangsa, namun membiarkan porsi belanja langsung bagi kementerian pendidikan berada di peringkat terbawah dalam jajaran kementerian strategis adalah pertaruhan besar bagi kualitas SDM jangka panjang," ujar Analis Kebijakan Publik dari Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman.

"Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pendidikan 20 persen yang diamanatkan konstitusi tidak habis di jalur transfer daerah atau program pendukung semata, tetapi benar-benar menyentuh perbaikan fasilitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pengajar secara berimbang," lanjutnya.

Meski demikian, Kementerian Keuangan mengingatkan bahwa porsi postur anggaran yang tercatat di daftar kementerian tidak menggambarkan keseluruhan anggaran pendidikan nasional. Berdasarkan ketentuan undang-undang, mandatory spending untuk fungsi pendidikan tetap dijaga minimal 20 persen dari total belanja negara, yang pemanfaatannya disebar melalui Transfer ke Daerah (TKD), dana abadi pendidikan, serta berbagai skema prioritas lintas sektor.

Kendati demikian, sorotan terhadap efektivitas dan keberpihakan anggaran tetap bergulir. Publik berharap agar pengalokasian dana besar pada program gizi dapat berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur pendidikan modern dan mutu pengajaran yang setara di seluruh wilayah Indonesia.(red/ist)

Pesawat berbadan besar ini berhasil diperbarui melalui kolaborasi apik industri lokal, salah satunya lewat pengerjaan oleh PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia. Ke depan, proyek besar pemeliharaan ini juga akan dilanjutkan oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Di sela-sela peninjauan fisik alutsista tersebut, awak media sempat melakukan wawancara pencegatan (doorstop interview) dengan Menhan. Beliau menegaskan betapa krusialnya momen ini bagi kedaulatan dirgantara nasional.

"Hari ini adalah satu garis awal bahwa modernisasi pesawat transport yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, C-130, merupakan hal yang pertama kita angkat bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri di dalam modernisasi alat angkut transportasi," ujar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di lokasi penyerahan.

Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk tidak lagi bergantung pada bengkel luar negeri demi menjaga keamanan langit nusantara.

"Itu akan dipelihara oleh negara kita sendiri dan menggunakan tenaga teknis dari putra-putra bangsa yang sudah kita persiapkan," tegasnya secara optimistis.

Terbang Lebih Lama hingga 20 Tahun

Modernisasi pesawat ini bukan sekadar servis berkala biasa. Komponen vital pesawat dibongkar dan diganti dengan teknologi paling mutakhir.

Melalui peremajaan total ini, masa pakai pesawat Hercules TNI AU resmi bertambah panjang antara 15 hingga 20 tahun ke depan.

Kertajati Jadi Bengkel Masa Depan

Tidak berhenti sampai di sini, Kemenhan sudah menyusun rencana jangka panjang untuk memperkuat armada transportasi udara. Pemerintah berencana menyulap aset negara di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat perawatan besar (Maintenance, Repair, and Overhaul).

Tempat tersebut nantinya diplot menjadi bengkel utama sekaligus pangkalan penyimpanan berbagai jenis pesawat. Mulai dari pesawat angkut logistik hingga jet tempur taktis milik TNI AU yang jumlahnya diprediksi akan terus bertambah di masa mendatang. (red/ist)

Keterbatasan bahan pangan, krisis air bersih, dan ketiadaan tempat beralih yang layak memaksa warga memasang papan darurat di tepi jalan utama. Papan tersebut menjadi jeritan langsung mereka yang tertulis jelas: "KAMI SANGAT2 BUTUH BANTUAN".

Kondisi kritis ini turut menarik perhatian dunia internasional. Reporter lapangan stasiun televisi Al Jazeera, Jessica Washington, yang turun langsung ke lokasi bencana menggambarkan situasi pilu di titik pengungsian mandiri tersebut.

"Bantuan memang sudah mencapai beberapa komunitas di Manggarai, tetapi tidak untuk semuanya. Warga di desa ini mengaku belum menerima bantuan apa pun. Mereka sangat kekurangan makanan, obat-obatan, dan terutama air bersih," lapor Jessica Washington dalam siaran langsungnya dari lokasi terdampak.

Penyintas di Desa Riung kini terpaksa membangun tenda seadanya dari bambu dan terpal plastik berlubang. Mereka berjuang melawan cuaca ekstrem, di mana suhu sangat menyengat saat siang hari dan dingin menusuk pada malam hari. 

Keterbatasan ini membuat kelompok rentan, khususnya anak-anak, mulai terserang berbagai penyakit. Sementara itu, stok beras milik warga terus menipis.

Menanggapi situasi darurat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama jajaran pemerintah daerah terus mempercepat proses penanganan. 

Pemerintah pusat telah memobilisasi personel gabungan yang terdiri atas sekitar 1.800 anggota TNI dan Polri ke titik-titik bencana. Tugas utama tim gabungan ini adalah mengawal, memverifikasi data korban, serta mempercepat distribusi bantuan logistik ke area terisolasi.

Namun, operasi kemanusiaan ini menghadapi tantangan geografis yang berat. Akses jalan darat menuju pelosok Manggarai banyak yang terputus akibat longsoran batu besar. Jarak antar-komunitas pengungsi yang berjauhan juga memperlambat pergerakan truk pembawa bantuan. 

Pemerintah berjanji akan terus memaksimalkan jalur alternatif guna memastikan seluruh logistik darurat dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.(red/ist)

Aksi ini merupakan buntut dari polemik video viral mengenai tantangan menghafal Al-Qur'an berhadiah minuman beralkohol di sebuah festival musik yang memicu kemarahan umat Islam. 

Massa mendesak penghentian total aktivitas produksi.Dalam mediasi, pihak pabrik meminta waktu penundaan selama tujuh hari untuk menghentikan operasional secara bertahap. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Habib Bahar yang menuntut penutupan seketika demi menjaga moral bangsa.

Suasana semakin memanas ketika Habib Bahar melontarkan ancaman keras di hadapan massa dan pengelola pabrik. Beliau menegaskan tidak akan mundur dalam memberantas peredaran miras yang dinilainya sebagai akar dari segala kemaksiatan di masyarakat.

"Kalau enggak ditutup, kalian duduk diam, saya yang bakar. Habis saya bakar, saya menyerahkan diri ke kepolisian," tegas Habib Bahar di tengah orasinya yang disambut takbir dari pendukung di lokasi.

Pernyataan berani ini menegaskan posisinya yang siap menghadapi konsekuensi hukum demi menutup tempat tersebut. Beliau menambahkan bahwa memberantas kemaksiatan tidak butuh kompromi waktu.

Baginya, miras adalah induk dari segala kejahatan yang merusak generasi muda bangsa.Aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI ini berjalan dengan pengawasan penuh guna mencegah terjadinya tindakan anarkis. 

Hingga kini, aparat masih berjaga di sekitar lokasi pabrik untuk mengantisipasi pergerakan massa lanjutan dan memastikan situasi wilayah tetap aman terkendali.

(red)

Rencana besar ini disampaikan Menhan usai menghadiri serah terima pesawat Hercules C-130H nomor ekor A-1319. Pesawat tersebut sukses menjalani modernisasi besar-besaran di dalam negeri oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Di tengah acara tersebut, Menhan menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pertahanan udara Indonesia di masa depan. "Ke depan kita akan mendapatkan jumlah pesawat transportasi dan juga pesawat tempur yang lebih besar," kata Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Hanggar GMF, Tangerang.

Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa pengadaan alutsista masa depan tidak sekadar membeli unit fisik dari luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk membeli sistem utuh serta membawa pulang alih teknologi demi kemandirian bangsa."Jadi kita tidak hanya membeli alatnya, tapi kita beli sistemnya. Ini yang akan kita terapkan di Indonesia," jelas Sjafrie Sjamsoeddin lebih lanjut.

Langkah ini diambil agar Indonesia tidak lagi bergantung pada perusahaan asing untuk merawat jet tempur baru. Melalui keberhasilan proyek pesawat Hercules oleh GMF AeroAsia, teknisi lokal terbukti mampu mengemban tugas berat ini. Tahun depan, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga dijadwalkan meluncurkan hasil modernisasi alutsista buatan dalam negeri lainnya.(red)

Insiden ini melibatkan tabrakan beruntun adu banteng antara truk car carrier pengangkut puluhan sepeda motor baru bernomor polisi DA 8790 CO dengan sebuah truk fuso bernomor polisi KH 8294 SD.

Pekatnya kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat jarak pandang pengemudi di jalur Trans Kalimantan tersebut menurun drastis hingga tersisa 5 sampai 10 meter saja. 

Akibat visibilitas yang buruk, kedua kendaraan besar gagal mengantisipasi ruang gerak aman. Hantaman keras membuat truk pengangkut sepeda motor oleng lalu terbalik ke bahu jalan, menyebabkan puluhan motor matik baru berserakan dan ringsek di sepanjang jalan.

"Ada dua truk yang mengalami insiden, kendaraan yang mengangkut motor terbalik sedangkan truk satunya ringsek di bagian depan," kata Kasat Lantas Polres Banjar Iptu Agung Iswahyudi saat diwawancarai wartawan.

Beliau menambahkan, "Kami memastikan tidak ada korban jiwa dari peristiwa laka itu, namun kedua sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dilarikan petugas ke Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Banjarbaru."

Dampak dari kecelakaan ini sempat melumpuhkan total arus lalu lintas Trans Kalimantan. 

Relawan setempat, Syahrani, menyebutkan evakuasi berjalan dramatis karena salah satu sopir sempat terjepit di dalam kabin kemudi. Antrean kendaraan dilaporkan mengular panjang hingga sepanjang 5 kilometer sebelum akhirnya polisi berhasil mengamankan jalur jalan. 

Pihak Satlantas Polres Banjar mengimbau seluruh pengguna jalan yang melintasi kawasan rawan karhutla agar selalu menyalakan lampu utama dan mengurangi kecepatan.(red)

Pesawat C-130H Hercules tail number A-1319 hasil modernisasi Garuda Maintenance Facility (GMF) diserahkan Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin di Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), Cengkareng, Tangerang, Rabu (19/8/2026). Selanjutnya, pesawat diserahkan kepada TNI AU dan diterima Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M.

Modernisasi C-130H A-1319 mencakup penggantian Center Wing Box Replacement (CWBR), Avionics Upgrade Program (AUP), dan Structural Integrity Program (SIP). Pelaksanaannya melibatkan TNI AU, GMF, dan PTDI dengan dukungan personel teknis yang memiliki kompetensi serta pengalaman dalam pemeliharaan pesawat Hercules.

" Modernisasi C-130H menjadi bagian dari sejarah baru pembangunan kekuatan pertahanan yang selaras dengan pengembangan industri pertahanan dan industri dirgantara nasional.

kemampuan melaksanakan modernisasi pesawat angkut di dalam negeri menunjukkan langkah maju menuju kemandirian pemeliharaan alutsista TNI AU" ujar Menhan dikutip dari rilis tertulis Dispen TNI AU.

Sementara itu, Kasau menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan atas dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta kemampuan alutsista TNI AU.

Modernisasi C-130H A-1319 menjadi salah satu wujud penguatan kemampuan industri dirgantara nasional dalam mendukung kesiapan operasional sekaligus meningkatkan kemandirian pemeliharaan alutsista TNI AU di dalam negeri. (red/ist)

Nusa Tenggara Timur — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung lokasi terdampak dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).

Kapolri mengatakan, sesuai arahan Presiden, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan bencana mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Hingga saat ini, tercatat 1.245 orang menjadi korban bencana, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 27.700 orang masih berada di pengungsian yang tersebar pada 107 titik di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus berbagi tugas untuk mendatangi titik-titik pengungsian, melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Untuk mempercepat koordinasi penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diperkuat dengan kemampuan SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Di sisi lain, dukungan logistik terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, Polri telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran, berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Khusus dalam kegiatan hari ini, Polri menyalurkan 3.500 paket bansos, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk.

“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan seperti tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, maupun perlengkapan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

Dalam penanganan kesehatan, Polri juga memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan akan segera dibantu. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menyebut masyarakat dengan kebutuhan khusus menjadi perhatian, termasuk ibu hamil yang mendekati proses persalinan. Polri akan memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain personel dan bantuan logistik, Polri menyiagakan dukungan sarana operasional berupa satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter untuk mendukung pelayanan serta penanganan masyarakat terdampak bencana. Sarana angkut udara tersebut juga digunakan untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, serta pemantauan wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Kapolri mengakui masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau sejumlah wilayah secara cepat akibat kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus disiapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolri.

Kapolri menekankan bahwa seluruh sumber daya tersebut dikerahkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Polri juga akan terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur terkait agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Kita semua berdoa agar kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Kapolri.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga sekaligus memastikan kebutuhan dasar selama berada di pengungsian terpenuhi dengan baik. Dalam dialog bersama warga, Kepala BNPB dan Menko PMK mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi pengungsian. Sejumlah kebutuhan tersebut kemudian menjadi catatan untuk segera dipenuhi melalui koordinasi BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Pratikno memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) daerah dalam rangka memperkuat koordinasi dan penanganan warga terdampak. Hal ini mengingat lokasi pengungsian maupun wilayah terdampak gempabumi tidak hanya terpusat di Lapangan Pendidikan Barangkolong, tetapi juga tersebar di sejumlah titik lainnya.

“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk, karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik. Selain itu, kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi,” ujar Pratikno.

Sejalan dengan arahan Menko PMK, BNPB memastikan kebutuhan pengungsian, mulai dari tenda keluarga, tenda serbaguna, peralatan penunjang, logistik hingga perlengkapan lainnya akan segera dilengkapi. Sebagian bantuan tersebut telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo melalui jalur darat menuju Kabupaten Manggarai.

“Malam ini kita pastikan tenda-tenda pengungsi yang lebih layak dapat didirikan, sehingga masyarakat memiliki tempat tinggal sementara yang lebih baik di sini,” jelas Suharyanto.

Ia menambahkan, bantuan logistik dan peralatan yang dikirim dari Jakarta juga telah tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo. Bantuan yang telah tersedia selanjutnya segera didistribusikan menuju lokasi pengungsian untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan warga terdampak.

Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung operasional dapur umum yang akan dikelola oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana). Selama berada di pengungsian, warga terdampak akan mendapatkan makanan tiga kali sehari dengan memperhatikan kebutuhan asupan gizi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos. Nanti dapur umum akan menyuplai kebutuhan makanan para pengungsi sehari-hari selama di pengungsian,” kata Suharyanto.

Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna menambah tenaga kesehatan dari berbagai wilayah. Ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis juga akan diperkuat agar masyarakat terdampak dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

“Untuk Kemenkes, akan ditambah tenaga medis beserta obat-obatan dan peralatan penunjang medis,” imbuh Suharyanto.

Sebelum meninggalkan lokasi pengungsian, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan logistik secara langsung kepada warga terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama menjalani masa pengungsian pascagempabumi. (red/ist)

Massa aksi yang mengenakan jaket almamater kuning khas UI mulai memadati area Sudirman sejak siang hari. Langkah kaki mereka untuk mencapai titik pusat aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) langsung tertahan oleh barikade ketat aparat kepolisian yang bersiaga. Ketegangan pun sempat memuncak di kawasan Dukuh Atas ketika ratusan mahasiswa mencoba merangsek maju menembus blokade petugas.

Aksi saling dorong dan adu mulut antara korlap mahasiswa dengan petugas tidak dapat dihindarkan. Pihak kepolisian bersikeras melakukan pembatasan akses jalan dengan alasan untuk mencegah kemacetan total lalu lintas, serta demi menjaga kenyamanan aktivitas ekonomi dan mobilitas para pekerja perkantoran di jantung ibu kota.

Di tengah situasi yang memanas dan kepungan barikade aparat, para pimpinan gerakan bergantian naik ke atas mobil komando. Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk akumulasi dari suara keputusasaan dan keresahan masyarakat kecil yang kebijakannya kerap diabaikan oleh pemerintah pusat.

"Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk ikut dalam pesta perayaan. Tapi kami datang untuk bertanya dengan lantang, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan jika kedaulatan hari ini telah digadaikan melalui berbagai perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing? Lapangan kerja langka, akses pendidikan mahal, dan hak suara rakyat dibungkam," tegas Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, saat berorasi di tengah massa aksi, Selasa (18/8).

Aksi adu argumen yang emosional juga terjadi di baris depan pertahanan mahasiswa. Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, sempat terlihat menangis saat berhadapan langsung dengan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat demi menuntut hak konstitusional mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Fathimah menyatakan bahwa mahasiswa tidak pernah takut dengan pengadangan aparat, namun mereka tetap mengutamakan keselamatan rekan-rekan mahasiswa yang posisinya kian terhimpit di sela-sela blokade beton kepolisian.

Selain menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM, aliansi mahasiswa UI secara tegas mendesak pemerintah mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat adat.

Mereka juga meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) karena dianggap memboroskan APBN dan mengorbankan anggaran transfer daerah yang krusial. Poin krusial lain dalam tuntutan mereka adalah penolakan terhadap militerisme di ranah sipil dengan mendesak pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta desakan penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores. Setelah menyampaikan semua pernyataan sikap, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib menjelang petang hari. (red/ist)

Dari ribuan gempa susulan yang terdata, BMKG mencatat ada 24 kejadian yang memiliki kekuatan cukup besar di atas Magnitudo 5. Sementara itu, sebanyak 70 getaran di antaranya dirasakan sangat kuat oleh warga setempat. Gempa susulan terbesar sejauh ini tercatat mencapai Magnitudo 6,2, yang sempat memicu kepanikan massal di beberapa titik posko pengungsian darurat.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa fenomena beruntun ini merupakan proses pelepasan sisa energi yang wajar setelah terjadinya gempa utama yang besar. Karakteristik patahan di utara Flores memang kerap memicu rangkaian gempa susulan yang intensif dalam durasi waktu yang cukup panjang.

"Kami memprediksi aktivitas gempa susulan di NTT masih berpotensi terjadi hingga tiga sampai empat pekan ke depan. Namun, masyarakat tidak perlu panik karena secara tren seismik, kekuatan guncangannya akan meluruh dan melemah secara bertahap," ujar Wijayanto saat diwawancarai media, Selasa (18/8).

BMKG mengimbau warga untuk sementara waktu mengosongkan rumah atau bangunan yang mengalami retak dan kerusakan struktur akibat gempa utama. Warga diminta memeriksa kelayakan hunian secara jeli guna menghindari risiko roboh akibat akumulasi getaran susulan.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini memprioritaskan pemulihan jalur logistik dan penguatan tenda darurat. Warga juga diminta terus memantau aplikasi resmi guna mendapatkan data riil dan menghindari paparan isu hoaks yang tidak berdasar. (red/ist)

Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan ini diikuti 1.000 mahasiswa dari Depok menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Langkah mereka terhenti di area Dukuh Atas depan Gedung UOB karena diblokade petugas.

Aparat menghentikan pergerakan mobil komando mahasiswa demi menjaga kelancaran arus lalu lintas protokol.Adu mulut pun terjadi antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan aparat di lokasi.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyampaikan kekecewaan mendalam atas tindakan pengadangan tersebut. "Kami datang membawa aspirasi murni rakyat sehari pasca-HUT RI. Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. Namun aparat justru mempersempit ruang sipil dengan memblokade jalan sebelum kami tiba di titik aksi," tegas Yatalathof di atas mimbar komando.

Sebaliknya, pihak kepolisian menegaskan pengamanan ketat dilakukan demi ketertiban umum serta mengantisipasi penyusup. Kapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan tindakan tegas diambil guna mencegah kelumpuhan lalu lintas total.

"Kami tidak melarang aksi, namun aturan demonstrasi dan hak pengguna jalan lain harus seimbang. Mobil komando terpaksa kami tahan karena memicu macet parah di jam pulang kerja. Kami juga mengamankan 21 pemuda non-mahasiswa yang diduga memicu kericuhan," urainya.

Situasi kondusif menjelang malam usai kedua pihak bernegosiasi. Mahasiswa membacakan delapan tuntutan rakyat lalu membubarkan diri secara tertib, disusul pembukaan kembali akses jalan. (red/ist)

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dedy Tabrani, dengan melibatkan 35 personel gabungan BNN Provinsi Aceh dan Polres Nagan Raya. Tim harus menempuh medan pegunungan yang berat hingga mencapai lokasi pada ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut (MDPL). Penindakan ini menjadi langkah nyata BNN dalam memutus mata rantai produksi dan peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dua titik lahan ganja tersebut ditemukan di Dusun Alue Jring, Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Tanaman ganja yang ditemukan memiliki ketinggian sekitar 1,5 hingga 3,5 meter dengan jarak tanam sekitar 80 sentimeter. Tanaman diperkirakan telah berusia empat bulan dan berada dalam kondisi siap panen.

Setibanya di lokasi, personel gabungan langsung mencabut seluruh tanaman ganja hingga ke akarnya. Selanjutnya, tanaman tersebut dimusnahkan di tempat dengan cara dibakar sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tanaman ganja tidak kembali dimanfaatkan serta mencegahnya masuk ke dalam mata rantai peredaran gelap narkotika.

Pemusnahan lahan ganja tersebut merupakan bagian dari upaya BNN memberantas narkotika dari hulu dengan menyasar sumber produksinya. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah pasokan narkotika berkembang dan menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga melalui pengabdian nyata untuk menjaga bangsa dan negara. Pemberantasan narkotika menjadi salah satu bentuk pengabdian tersebut, mengingat ancaman narkotika dapat merusak kesehatan, masa depan generasi muda, serta ketahanan sosial masyarakat.

"Medan yang sangat berat dan ketinggian ekstrem 1.800 MDPL ini membuktikan bahwa para pelaku sengaja memanfaatkan isolasi geografis hutan lindung untuk mengelabui hukum. Namun, tidak ada ruang yang terlalu terpencil bagi BNN. Pemusnahan 30.000 batang pohon siap panen ini bukan sekadar angka statistik, melainkan langkah nyata menyelamatkan jutaan generasi muda dari jerat narkoba," ujar Brigjen Pol Dedy Tabrani di lokasi pemusnahan.

Melalui penindakan ini, BNN menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Semangat cinta tanah air diwujudkan melalui kerja nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkotika.

Sinergi BNNP Aceh dan Polres Nagan Raya juga menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kekuatan dan komitmen bersama. Dengan semangat War On Drugs for Humanity, BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga bangsa dan negara dari ancaman narkotika demi melindungi generasi penerus dan mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. (red/ist)

Mereka adalah petugas kebersihan, petani, dan ojek online. Langkah kaki mereka tegap mengikuti parade, memecah keheningan pelataran pusat pemerintahan Jawa Barat.

Pemandangan ini menyisakan haru sekaligus keprihatinan mendalam. Selama puluhan tahun, mereka yang berkeringat di jalanan selalu berada di pinggiran sejarah. Tubuh mereka legam terbakar matahari demi memastikan kota tetap bersih. 

Namun, nama mereka jarang disebut dalam pidato kenegaraan. Mereka kerap terlupakan di tengah riuhnya pesta kemerdekaan. Hari ini, Kang Dedi Mulyadi (KDM) membalikkan keadaan. 

Kursi empuk pejabat diserahkan kepada pahlawan tanpa tanda jasa ini. Sebuah tamparan keras bagi sistem yang sering abai pada rakyat kecil.

Di tengah jalannya parade, seorang petugas kebersihan menyeka keringat dengan haru. Matanya berkaca-kaca menatap panggung utama.

"Saya biasa bersihkan sampah di depan gedung ini tiap subuh. Tidak pernah mimpi bisa duduk di kursi empuk VIP dan ikut parade. Merdeka itu ternyata begini, saat kami yang kecil akhirnya dianggap ada dan dihargai," ujarnya dengan suara bergetar menahan tangis.

Narasi ini bukan sekadar panggung politik. Ini adalah cermin besar bagi kita semua. Mengapa butuh waktu lama hanya untuk memberikan tempat layak bagi mereka yang berjasa. Keprihatinan ini harus jadi momentum perubahan. Kemerdekaan sejati bukan milik mereka yang berdasi, melainkan milik setiap jiwa yang tulus membangun negeri dari bawah.(red/ist)

KM Queen Mary telah bersandar tenang di dermaga Desa Gufasa. Di kejauhan, KM Permata Obi mendekat, bersiap manuver untuk merapat ke sisi pelabuhan. Besi terapung itu bergerak anggun, membelah ombak dalam rutinitas yang seharusnya berjalan sempurna.

Namun takdir berkata lain pada pukul 08.30 WIT. Tanpa peringatan, alam merobek ketenangan. Angin kencang bertiup beringas, bersekongkol dengan arus laut yang mendadak bergolak dahsyat. KM Permata Obi tiba-tiba kehilangan kendali. 

Mesin menderu, namun kemudi tak berdaya melawan amukan alam. Kapal raksasa itu terombang-ambing, terseret tak terkendali menuju buritan KM Queen Mary yang tak sempat menghindar.

"Di tengah amukan angin, besi-besi raksasa itu seolah kehilangan jiwanya. Kami hanya bisa berserah saat alam mengambil alih kendali," kenang seorang saksi mata saat diwawancarai di lokasi.Kepanikan pecah seketika.

Pekikan peluit berbaur dengan teriakan histeris dari daratan. Detik mencekam terasa berjalan lambat saat lambung KM Permata Obi kian merapat dalam kecepatan mengerikan. Benturan keras tak terhindarkan. 

Suara hantaman besi memecah keheningan pelabuhan, memicu getaran hebat yang merontokkan fasilitas dermaga. Karet penahan benturan terlepas seiring robeknya bagian belakang KM Queen Mary.

Dalam balutan ombak, keajaiban masih menyertai karena tidak ada darah yang tumpah atau nyawa yang terenggut. Ketika badai mereda, yang tersisa hanyalah luka pada dinding baja yang terkoyak. 

Pekatnya ketakutan kini berganti rasa syukur mendalam. Di balik kerusakan material, perdamaian akhirnya dirajut secara kekeluargaan di atas tanah Maluku Utara. (red/ist)

Demo udara tersebut melibatkan pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, hingga pesawat intai. Penampilan tersebut menjadi gambaran kemampuan personel dan kesiapan alutsista TNI AU dalam melaksanakan tugas.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan demo udara.

Kasau menilai keberhasilan demo udara tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi personel sejak tahap persiapan, latihan hingga pelaksanaan.

Lebih lanjut Kasau menyebutkan keterlibatan TNI AU dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI juga menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan Angkatan Udara kepada masyarakat.

“Angkatan Udara adalah milik rakyat. Dan melalui kegiatan ini kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa Angkatan Udara memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas,” tegas Kasau.

Demo udara tersebut sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan wujud kesiapan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (red)

Bantuan yang dibawa berupa kebutuhan pokok, antara lain makanan dan berbagai perlengkapan yang diperlukan masyarakat terdampak. Setibanya di Maumere, bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengiriman melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat bantuan tiba di wilayah terdampak. Dengan menggunakan C-130J Super Hercules, bantuan dalam jumlah besar dapat diangkut dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Maumere untuk segera didistribusikan.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AU kepada masyarakat terdampak pascagempa di Maumere.

“Bantuan yang dikirim berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Kadispenau.

Pengiriman bantuan menggunakan C-130J Super Hercules tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI AU dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pascagempa di Maumere. (red/ist)

Keputusan mendadak ini diambil sebagai wujud simpati, empati, dan solidaritas mendalam terhadap korban bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pembatalan ini mencakup panggung hiburan rakyat, panggung DJ, konser musik, lomba rakyat, hingga agenda pembagian doorprize yang telah disiapkan jauh-jauh hari oleh panitia daerah.

Meski upacara pengibaran dan penurunan bendera tetap berjalan khidmat, gemerlap pesta rakyat yang dinanti-nanti terpaksa ditiadakan. Langkah ini menegaskan bahwa esensi kemerdekaan bukan sekadar kemeriahan fisik semata, melainkan ketajaman rasa kemanusiaan serta persatuan antardaerah di tengah ujian berat yang melanda belahan wilayah Indonesia lainnya.

Terkait kebijakan tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, memberikan pernyataan resminya. "Kami memutuskan meniadakan panggung hiburan malam ini sebagai wujud duka mendalam bagi saudara kita di Flores, NTT, yang tertimpa musibah gempa. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu merasakan penderitaan sesama bangsa dan mengulurkan doa terbaik untuk mereka," ujar Aditya Halindra Faridzky.

Kebijakan ini memicu respons beragam di tengah masyarakat Tuban. Sebagian warga sempat mengaku kecewa karena telah mengosongkan waktu untuk menyaksikan panggung hiburan akhir pekan. 

Namun, setelah mengetahui alasan kemanusiaan yang mendalam di baliknya, masyarakat luas memberikan apresiasi tinggi atas kepekaan sosial pemerintah daerah.

Anggaran serta fokus perhatian yang semula dialokasikan untuk pesta pora kini dialihkan pada penggalangan donasi dan doa bersama. Pemkab Tuban berharap langkah ini mampu memicu gerakan kepedulian daerah lain untuk membantu pemulihan di Flores. Solidaritas nasional ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh elemen bangsa tetap bersatu menghadapi cobaan.(red)

Artinya, semua orang yang datang diperlakukan sama rata. Mulai dari pelajar sekolah, pegawai negeri, anggota TNI-Polri, sampai jajaran Forkopimda. Mereka semua berdiri berjejer di lapangan terbuka dan sama-sama merasakan teriknya sengatan matahari pagi. 

Satu-satunya pengecualian hanyalah kursi khusus untuk para veteran perang dan sesepuh sebagai bentuk hormat.

Di tengah suasana yang gerah namun tetap khidmat itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, angkat bicara soal alasan di balik keputusan berani ini.

"Untuk pelaksanaan di Kulon Progo, kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah pada seluruh tamu undangan dan juga para peserta upacara," ungkap Agung seusai memimpin jalannya upacara.

Agung jujur mengakui, meski kaki pegal berdiri hampir dua jam di panas terik, langkah ini penting untuk meruntuhkan jarak psikologis dengan warga. Pemkab ingin menghapus pemandangan lama di mana pejabat nyaman berteduh sementara peserta lain kepanasan. 

Aksi nekat yang bikin salut ini akhirnya menuai pujian warga, membuktikan bahwa kemerdekaan sejati adalah soal kebersamaan dan senasib sepenanggungan, bukan fasilitas VIP. (red/ist)

Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Setelahnya, 17 dentuman meriam menggema di kawasan Istana Merdeka, disertai bunyi sirene panjang. Dentuman tersebut menjadi penanda dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi, membawa suasana halaman Istana Merdeka ke dalam nuansa khidmat dan penuh penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Presiden Prabowo membacakan langsung naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai membacakan Proklamasi, Presiden Prabowo kemudian memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air. “Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengheningkan cipta, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rangkaian upacara kemudian memasuki prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim “Indonesia Berdaulat”.

Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya membawa Bendera Merah Putih. Ia didampingi M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu sebagai pembentang, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengerek, serta Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi sebagai Komandan Kelompok 8.

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih perlahan bergerak naik menuju puncak tiang. Bendera kemudian berkibar gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut dengan sikap sempurna dan rasa bangga oleh seluruh peserta serta tamu undangan yang hadir.

Setelah bendera berkibar sempurna, Komandan Upacara kembali menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Laporan terakhir tersebut sekaligus menandai berakhirnya prosesi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan persembahan lagu “Hari Merdeka” karya Husein Mutahar. Lagu tersebut dibawakan oleh Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara (GBN), menghadirkan semangat kebangsaan sekaligus kegembiraan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan sarat makna, meneguhkan kembali semangat perjuangan dan persatuan bangsa dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Berkibarnya Sang Merah Putih, lantunan lagu kebangsaan, serta persembahan “Hari Merdeka” menjadi penutup yang menyatukan suasana haru, kebanggaan, dan semangat kebangsaan. (red/ist)

Di antara Narapidana yang dipercaya menjadi Pasukan Pengibar Bendera terdapat (MH), (EF) dan (AM), tiga Warga Binaan tindak pidana terorisme yang tengah menapaki proses perubahan, Senin (17/8).

ketiganya berada pada tahapan pembinaan yang berbeda. (AM) telah menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara (EF) dan (MH) menuju proses ikrar NKRI. 

Bersama Narapidana lainnya, ketiganya mengambil bagian dalam pengibaran Merah Putih sebagai ruang untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, sekaligus memperkuat nilai kebangsaan.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, mengatakan bahwa perubahan Warga Binaan tindak pidana terorisme tidak cukup berhenti pada pernyataan formal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran yang tercermin dalam sikap dan tindakan.

“Kembali kepada NKRI bukan sekadar pernyataan, tetapi sebuah proses. Ketika nilai kebangsaan tumbuh dan diwujudkan melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, serta kemauan memberikan manfaat kepada orang lain, di situlah pembinaan menemukan maknanya,” ujar Dr. Syarpani.

Perjalanan (MH) memiliki cerita tersendiri. Setelah menjalani pembinaan dan menuju proses setia kepada NKRI, kepercayaan untuk mengambil bagian dalam pengibaran Merah Putih menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai kebangsaan yang pernah tergerus.

“Bagi saya, bisa berdiri bersama teman-teman dan ikut mengibarkan Merah Putih memiliki makna yang dalam. Saya pernah berada pada jalan yang keliru. Setelah menjalani pembinaan, saya ingin membuktikan komitmen itu melalui sikap dan perbuatan, serta nantinya kembali memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkap (MH).

Sementara itu, proses perubahan (EF) mulai terlihat melalui pilihan yang tumbuh dari kesadaran pribadi. Di tengah proses menuju ikrar NKRI, atas inisiatif sendiri ia mulai terlibat sebagai relawan pendidikan di PKBM Warga Mandiri Lapas Cipinang, membantu kegiatan pendidikan kesetaraan bagi sesama warga binaan.

Perubahan tersebut turut dirasakan keluarganya. Meski tidak dapat menyaksikan langsung (EF) berada dalam barisan Paskibra, ibundanya mengaku bangga dan terharu mengetahui sang anak dipercaya mengambil bagian dalam pengibaran Merah Putih sekaligus mulai aktif membantu kegiatan pendidikan.

“Sebagai ibu saya terharu dan bangga mendengar (EF) dipercaya menjadi bagian dari pasukan pengibar Merah Putih. Saya juga senang mengetahui sekarang dia mau membantu kegiatan pendidikan. Saya berharap ini menjadi jalan bagi (EF) untuk terus berubah, menjadi lebih baik, dan nantinya kembali kepada keluarga serta masyarakat sebagai orang yang bermanfaat,” ungkap (ESE), ibunda dari (EF)

Bagi Lapas Cipinang, perjalanan (MH) dan (EF) menunjukkan bahwa pembinaan Warga Binaan tindak pidana terorisme membutuhkan proses berkelanjutan melalui penguatan kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan sosial. Perubahan tidak hanya dilihat dari ikrar yang diucapkan, tetapi juga dari kesediaan menjalani proses dan mengambil peran positif dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan HUT Ke-81 RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” pun menghadirkan makna lebih dari sebuah seremoni. Di balik Merah Putih yang berkibar terdapat proses meneguhkan kembali rasa kebangsaan, di ruang pendidikan tumbuh keinginan untuk bermanfaat, dan di tengah keluarga tumbuh harapan agar perubahan itu terus terjaga.

Melalui pembinaan yang konsisten dan humanis, Lapas Cipinang terus membuka ruang bagi setiap Warga Binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Sebab kembali kepada Indonesia bukan hanya tentang sebuah ikrar, tetapi bagaimana nilai kebangsaan kembali hidup dalam sikap, pilihan, dan tindakan. (Red/ist)

Pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan negara kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti proses pembinaan. Bagi 35 Narapidana yang langsung bebas, momentum tersebut sekaligus menjadi awal untuk melanjutkan proses perubahan di tengah keluarga dan masyarakat.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, menegaskan bahwa remisi tidak semata dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi harus menjadi motivasi untuk menjaga perubahan yang telah dibangun selama menjalani pembinaan.

“Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk berubah. Bagi yang memperoleh remisi, jadikan ini motivasi untuk semakin sungguh-sungguh menjalani pembinaan. Kepada 35 orang yang hari ini langsung bebas, buktikan bahwa kesempatan kedua ini dapat menjadi awal untuk hidup lebih baik, produktif, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat,” ujar Dr. Syarpani.

Pesan tersebut selaras dengan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menempatkan remisi sebagai penghargaan atas kesungguhan Narapidana mengikuti pembinaan. Bagi mereka yang memperoleh kebebasan, momentum tersebut diharapkan menjadi awal kehidupan baru untuk kembali kepada keluarga, menaati hukum, dan berkontribusi positif di masyarakat.

Makna kemerdekaan juga tergambar dalam pelaksanaan upacara. Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Lapas Cipinang turut melibatkan Warga Binaan tindak pidana terorisme, salah satunya MHR. Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan untuk menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperkuat nilai kebangsaan.

Keterlibatan Warga Binaan dalam pengibaran Merah Putih mempertegas bahwa Pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana. Pembinaan diarahkan untuk membuka ruang perubahan dan mempersiapkan setiap Warga Binaan agar mampu kembali menjadi bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.

Salah seorang penerima remisi yang langsung bebas, FZI, mengaku momentum kemerdekaan memiliki makna tersendiri karena menjadi awal baginya untuk kembali berkumpul bersama keluarga.

“Hari ini bukan hanya tentang saya bisa pulang, tetapi kesempatan untuk memulai kembali. Saya ingin menjaga apa yang sudah saya pelajari selama menjalani pembinaan, membahagiakan keluarga, dan membuktikan bahwa saya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.

Peringatan HUT Ke-81 RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” di Lapas Cipinang akhirnya tidak hanya dimaknai melalui upacara dan pengibaran Merah Putih.Momentum kemerdekaan menjadi refleksi atas perubahan, penghargaan terhadap proses pembinaan, dan kesempatan kedua bagi Warga Binaan untuk kembali memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.(red/ist)

Tangisan itu pecah, bercampur rasa takut dan amarah mendalam. "Anak saya pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk terbaring lemas seperti ini!" serunya dengan suara bergetar saat melihat rombongan pejabat datang menjenguk.

Di hadapan pemandangan pilu itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berdiri terpaku dengan gestur tertunduk dalam. Di balik sorot matanya, ada badai perasaan berkecamuk hebat—perpaduan rasa sedih melihat anak menderita dan marah besar atas kelalaian fatal di lapangan. 

Di ruang sunyi itu, ego jabatan runtuh. Yang tersisa hanyalah empati mendalam seorang pemimpin yang merasakan hancurnya hati orang tua korban.

Melihat kondisi kritis tersebut, wartawan segera menghampiri Kepala BGN untuk meminta keterangan langsung. 

"Pak, bagaimana tanggapan Anda melihat kondisi korban dan luapan emosi keluarga?" tanya wartawan dengan nada mendesak. 

Dengan wajah sedih, Kepala BGN menjawab, "Hati saya hancur. Perasaan saya campur aduk antara sedih melihat anak-anak kita seperti ini, dan marah besar atas kelalaian yang terjadi. Saya tidak menoleransi kecerobohan sekecil apa pun." 

Wartawan kemudian mengejar dengan pertanyaan krusial, "Langkah konkret apa yang langsung diambil?" 

Kepala BGN menegaskan, "Hari ini juga, dapur SPPG terkait kami tutup total. Kepala satuannya saya copot untuk proses pemberhentian tidak hormat. Ini pelajaran sangat keras bagi kami. Nyawa anak-anak adalah hukum tertinggi. Kami merombak total pengawasan rantai pasok makanan agar tidak ada lagi air mata orang tua yang tumpah karena kelalaian." ujar Kepala BGN tegas.

Tetes air mata di ruang PICU menjadi alarm keras bagi program nasional. Ini bukan lagi soal angka distribusi, melainkan tentang menjaga amanah dan masa depan generasi bangsa. 

Sebelumnya sebanyak hampir 361 siswa di Berastagi diduga kuat mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis (13/8). Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga sesak napas. (red)

Upacara dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendedikasikan jiwa dan raga bagi bangsa dan negara. Setibanya di TMP Kalibata, Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dari gerbang utama, Presiden Prabowo selanjutnya menuju area Monumen Pahlawan setelah menerima laporan dari perwira upacara sebelum memulai prosesi penghormatan. Dengan suasana khidmat, Kepala Negara meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

Setelahnya, Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa.

“Marilah kita menundukkan kepala kita, mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta mulai,” ujar Kepala Negara.

Dalam suasana malam yang hening, para peserta upacara menundukkan kepala seraya memanjatkan doa bagi para pahlawan. Penghormatan kemudian diberikan kepada arwah para pahlawan dengan iringan terompet “Last Post” yang menandai penghujung rangkaian ziarah nasional dan renungan suci.

Usai seluruh rangkaian upacara selesai, Kepala Negara tampak berjabat tangan dengan sejumlah undangan yang hadir sebelum kemudian meninggalkan TMP Nasional Utama Kalibata.

Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan Lembaga Negara, sejumlah jajaran anggota kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Upacara ziarah nasional tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum penghormatan untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa. (red/ist)

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi perhatian pemerintah dan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian.

“Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden juga menegaskan untuk memberantas judi dan judi online,” kata Trunoyudo.

Ia menegaskan Kapolri juga konsisten mendorong jajaran Polri untuk mengungkap praktik perjudian online yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran.

“Maka Bapak Kapolri juga konsisten dan komitmen untuk mengungkap semua ini melalui Bareskrim dan seluruh jajaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan dilakukan setelah penyidik menerima informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian online. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh Subdit III Jatanras Dittipidum dan Satresmob Bareskrim Polri bersama jajaran Polda.

Kasus pertama berkaitan dengan situs judi online Ujangbet yang menggunakan skema deposit pulsa. Penindakan dilakukan secara serentak di tujuh lokasi, yakni Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Pekanbaru Riau, Medan Johor, Medan Kota, serta Lubuk Baja Batam.

Dari penindakan tersebut, penyidik mengamankan sembilan tersangka. Polisi juga menyita 28 unit handphone, empat laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM/debit, uang dalam berbagai mata uang asing, enam item perhiasan emas dan perak, serta uang tunai sekitar Rp10 miliar.

Wira menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, server situs Ujangbet berada di Kamboja. Jaringan yang berada di Indonesia berperan menyediakan rekening dan nomor telepon yang digunakan sebagai sarana deposit pulsa.

Pulsa yang dikirimkan pemain kemudian dikumpulkan oleh admin di Kamboja. Pulsa tersebut selanjutnya dikonversi kembali menjadi uang rupiah melalui jaringan agen dan distributor pulsa di Indonesia yang berada di Batam, Medan, dan Pekanbaru.

Pulsa tersebut kemudian dijual kembali kepada agen maupun toko pulsa dengan harga tertentu sehingga aktivitas bisnis pulsa tersebut digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PPATK, penyidik menemukan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam periode April 2025 hingga April 2026.

“Setelah dilakukan akumulasi terhadap transaksi ataupun yang mungkin kita kategorikan sebagai pembelian pulsa yang dilakukan oleh para tersangka pada periode April 2025 sampai dengan April 2026, terhadap para pelaku ini telah melakukan transaksi kurang lebih sebesar Rp890 miliar lebih,” jelas Wira.

Dalam jaringan tersebut, para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari penyedia rekening, pengendali rekening penampung, admin transfer pulsa, pengendali admin pulsa, penyedia nomor handphone, agen, hingga penampung pembelian pulsa hasil pengisian dari aktivitas perjudian online.

Wira kemudian menjelaskan pengungkapan kasus kedua yang dilakukan Satresmob Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 14 tersangka dari tiga lokasi di wilayah Tangerang.

Lokasi pertama berada di Perumahan Amelio Village, Pagedangan, Tangerang. Empat tersangka di lokasi tersebut berperan sebagai telemarketing dan bagian keuangan. Lokasi kedua berada di Ruko Alam Sutera Town Square, Pakulonan, Serpong Utara, dengan empat tersangka yang berperan sebagai customer service.

Sementara lokasi ketiga berada di Perumahan Tesla Utara, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut diamankan enam tersangka yang berperan sebagai streamer, teknisi IT, dan admin judi online.

Dari tiga lokasi tersebut, polisi menyita 46 unit handphone, dua laptop, dua buku tabungan, 45 kartu ATM, enam unit komputer/PC, uang tunai sekitar Rp100 juta, sejumlah mata uang asing, serta perhiasan emas.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai penawaran dan penyelenggaraan perjudian online di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Setelah melakukan pendalaman, observasi, dan pemetaan lokasi, tim melakukan penindakan pada 31 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.

Para tersangka diketahui mengelola sejumlah situs judi online, di antaranya Desa, Nonstop, Badut, Tawaslot, Miabislot, Doremi, Tobrut, Miagacor, dan Top Global.

Menurut Wira, jaringan tersebut juga memiliki kantor operasional di Kamboja yang mempekerjakan WNI sebagai admin maupun operator. Berdasarkan keterangan sementara para pelaku, omzet perjudian dari jaringan tersebut mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per bulan.

“Berdasarkan keterangan para pelaku, omzet daripada perjudian yang diungkap oleh Satresmob Bareskrim ini antara Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar per bulan,” ujarnya.

Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online tersebut melalui koordinasi dengan Komdigi. Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri aset hasil tindak pidana dengan menggandeng PPATK.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasubdit III Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Dony Alexander menjelaskan modus deposit pulsa pada situs Ujangbet. Menurutnya, pemain cukup memasukkan sejumlah pulsa ke nomor telepon yang tercantum dalam situs judi online. Setelah pulsa masuk, pemain memperoleh koin yang kemudian digunakan untuk bermain.

“Nomor telepon yang tertera dalam website tersebut, kemudian kita akan memasukkan top up pulsa yang dimiliki oleh para pemain. Setelah masuk ke dalam rekening ataupun juga top up pulsanya, akan mendapatkan koin. Koin inilah yang dipergunakan untuk melakukan permainan perjudian online tersebut,” jelas Dony.

Polri menilai penggunaan pulsa sebagai metode deposit perlu menjadi perhatian karena dapat semakin memudahkan akses perjudian online, termasuk bagi anak-anak dan pelajar yang memiliki handphone.

Polri mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan keluarga dari ancaman kejahatan digital yang semakin berkembang.

“Semakin berkembangnya kejahatan dan semakin memudahkannya dalam sistem pembayaran, bahkan nilainya yang semakin kecil sehingga berpotensi semua bisa terlibat, maka tentunya kita saling menjaga anak-anak kita, lingkungan kita,” tutur Trunoyudo.

Polri menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik perjudian online sekaligus mengajak masyarakat, khususnya orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan handphone dan pulsa anak agar tidak disalahgunakan untuk mengakses perjudian online.(red/ist)

Sebanyak 33,7 ton bantuan diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo dan Maumere menggunkan pesawat Airbus A400M dan C-130J Super Hercules, Minggu (16/8/2026).

Bantuan menuju Labuan Bajo diangkut menggunakan Airbus A400M dengan total berat 20.227 kilogram. Sementara itu, bantuan menuju Maumere diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules dengan total berat 13.500 kilogram.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M., mengatakan pengiriman bantuan tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pascagempa di NTT.

“Pengiriman melalui jalur udara diharapkan dapat mempercepat bantuan tiba di wilayah terdampak, sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kadispenau. 

Sebelumnya TNI Angkatan Udara telah bergerak menyalurkan bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Sebanyak 27,09 ton bantuan tahap pertama langsung diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Komodo, NTT, menggunakan dua pesawat Hercules.

Bantuan berupa kebutuhan pokok tersebut diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules dengan muatan 14.000 kilogram dan C-130 Hercules dengan muatan 13.090 kilogram.(red)

Guncangan gempa menyebabkan sejumlah bagian dan fasilitas RSUD Manggarai mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan pasien dan kegiatan administrasi rumah sakit yang untuk sementara dilakukan di area halaman rumah sakit.

Kondisi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. saat mengunjungi RSUD Manggarai, Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama masa penanganan darurat pascagempa.

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK berdialog dengan jajaran rumah sakit dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil peninjauan, Menko PMK mengarahkan BNPB untuk segera mendirikan rumah sakit lapangan yang direncanakan berlokasi di Stadion Golo Dukal. Lokasi tersebut dinilai cukup aman dan strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan sementara.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB akan segera membangun rumah sakit lapangan sebagai solusi alternatif layanan kesehatan sementara RSUD Manggarai,” ujar Pratikno.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BNPB akan segera menyiapkan dan membangun rumah sakit lapangan sekaligus memberikan dukungan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan. BNPB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan pihak terkait agar layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dapat berlangsung secara optimal.

“Kita segera bangun dan akan terus berkoordinasi. Sesuai arahan Bapak Menko, kita juga akan memberikan dukungan lainnya, termasuk kebutuhan dasar bagi warga terdampak,” kata Suharyanto.

Selain menyiapkan rumah sakit lapangan, BNPB secara paralel akan mendukung penanganan terhadap infrastruktur RSUD Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas kesehatan dapat kembali berfungsi secara bertahap dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera dipulihkan.

Menko PMK menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pasien dan masyarakat terdampak menjadi prioritas dalam penanganan pascagempa. Untuk memastikan dukungan pemerintah tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Manggarai diminta segera melakukan pendataan secara akurat terhadap dampak dan kebutuhan masyarakat maupun fasilitas pelayanan publik.

“Kami minta pendataan ini segera dilakukan secara akurat, sehingga berbagai dukungan yang dibutuhkan dapat segera kita laksanakan,” tutur Pratikno.

BNPB bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait akan terus melakukan penanganan secara terpadu guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan kesehatan, serta fasilitas publik yang terdampak gempa dapat segera dipulihkan. (red)

Data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis pada Minggu sore menunjukkan sebaran korban jiwa paling banyak berada di Kabupaten Manggarai dengan 25 jiwa, disusul Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 20 jiwa. 

“Pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore hari ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia,” ungkap Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari pada Minggu, (16/8/2026).

Abdul Muhari juga mengungkapkan jumlah korban luka yang saat ini sedang dirawat berjumlah 135 orang.

Gempa yang berpusat di laut ini memicu kerusakan parah pada ribuan bangunan rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum di enam kabupaten terdampak. 

Proses evakuasi dan pembersihan material bangunan masih terus berjalan di bawah komando tim SAR gabungan. Hingga saat ini, pihak berwenang memastikan tidak ada lagi laporan mengenai warga yang hilang atau tertimbun reruntuhan bangunan.

Seorang warga yang selamat dari bencana tersebut, Maria, menceritakan detik-detik mencekam saat guncangan hebat itu merubuhkan permukimannya.

"Guncangannya sangat kuat dan terjadi tiba-tiba. Kami semua langsung lari keluar rumah sambil berteriak. Rumah saya retak besar dan hampir roboh, sekarang kami mengungsi di lapangan terbuka karena takut ada gempa susulan," ungkap Maria. 

Pemda setempat bersama relawan kini terus menyalurkan bantuan makanan siap saji, obat-obatan, dan air bersih untuk kebutuhan pokok pengungsi. (red)

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. saat memimpin brief penerbangan di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/8/2026).

Dalam arahannya, Kasau menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerbang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik selama rangkaian persiapan dan geladi upacara Kemerdekaan RI. Kesempatan tampil pada upacara kenegaraan, menurut Kasau, merupakan kehormatan yang harus dijaga dengan profesionalisme dan disiplin.

" Aspek formasi, narasi, dan ketinggian penerbangan berada di bawah kendali Mission Director dan para komandan. Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar" ujar Kasau dikutip dari rilis resmi Dispen AU.

Selain itu seluruh penerbang diminta melaksanakan tugas sesuai prosedur, menjaga disiplin penerbangan, dan terus berkoordinasi apabila menghadapi kendala di lapangan. Antisipasi terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan juga menjadi perhatian utama.

Menutup arahannya, Kasau mengajak seluruh penerbang menjalankan tugas dengan penuh kebanggaan, percaya diri, dan tanggung jawab. Keselamatan harus menjadi pegangan utama dalam setiap tahap pelaksanaan misi.(red)

Pada Minggu (16/8/2026), Polri resmi memberangkatkan tim Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) dari Bandara Pondok Cabe menuju Labuan Bajo guna mempercepat evakuasi warga yang menjadi korban bencana alam tersebut.

Langkah taktis ini dipimpin langsung oleh Mabes Polri dengan mengerahkan 21 personel terlatih dan 10 ekor anjing pelacak unit K9. Pasukan satwa ini memiliki keahlian khusus atau spesifikasi SAR (Search and Rescue) untuk mengendus keberadaan korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan ataupun material tanah akibat gempa.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan keterangan resmi mengenai urgensi pengiriman unit satwa ini ke lapangan.

"Kecepatan adalah faktor yang paling utama dalam operasi darurat ini. Saudara-saudara kita di NTT saat ini sangat membutuhkan pertolongan cepat," ungkap Trunoyudo dalam wawancara tertulisnya. 

Selain membawa pasukan penyelamat, pesawat milik Polri juga mengangkut bantuan logistik seberat 2,5 ton. Bantuan tersebut meliputi tenda darurat, obat-obatan, bahan makanan, peralatan SAR, serta 10 unit perangkat Wi-Fi portable untuk memulihkan jaringan komunikasi yang terputus di area bencana.

"Unit K9 dikirim karena memiliki kemampuan spesifik yang sangat diandalkan untuk mendeteksi korban di medan-medan sulit yang tidak bisa dijangkau oleh manusia atau alat berat sendirian. 

Prioritas kami adalah menyelamatkan nyawa dan mengevakuasi korban selamat secepat mungkin" sambung Trunoyudo.

Setibanya di Bandara Labuan Bajo, tim K9 dan personel Polsatwa akan langsung berkoordinasi dengan Polda NTT. Berdasarkan pemetaan darurat, tim evakuasi satwa ini akan langsung disebar ke tiga wilayah yang menjadi prioritas utama pencarian akibat dampak kerusakan paling parah, yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.

Operasi ini diharapkan mampu memangkas waktu pencarian korban di tengah kondisi infrastruktur jalanan yang dilaporkan banyak mengalami kerusakan berat. (red)

Hingga Minggu (16/8) pukul 09.00 WITA, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengonfirmasi korban tewas melonjak mencapai 51 jiwa. 

Wilayah Kabupaten Manggarai menjadi daerah paling parah dengan temuan 24 korban jiwa, diikuti Kabupaten Manggarai Timur dengan 17 jiwa. 

Sisanya tersebar di wilayah Sikka, Nagekeo, Ende, dan Ngada.Operasi evakuasi di lapangan berjalan dramatis karena terkendala infrastruktur hancur. 

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menegaskan bahwa tim penyelamat terus berpacu dengan waktu di tengah ancaman longsor susulan.

"Prioritas utama kami saat ini adalah membuka akses jalan tertimbun longsor, terutama di jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo. Banyak warga dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan, dan kami mengerahkan alat berat serta personel tambahan dari luar NTT untuk mempercepat evakuasi," ujarnya saat memberikan keterangan pers.

Selain menelan korban jiwa, bencana akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores ini menyebabkan 64 warga luka berat dan memaksa 9.290 jiwa mengungsi. 

Alarm peringatan dini sempat berbunyi setelah tsunami kecil terdeteksi di 10 titik pesisir, sebelum akhirnya status waspada dicabut. Kerusakan fasilitas publik juga meluas, termasuk dampak minor pada 5 bangunan terminal bandara serta kerusakan di Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere.

Aparat berwenang mengimbau warga di posko pengungsian mandiri maupun darurat untuk tetap tenang namun waspada terhadap gempa susulan. Bantuan logistik berupa tenda, makanan, dan obat-obatan kini mulai disalurkan secara bertahap melalui jalur laut guna menembus wilayah terisolasi. (red)

Dalam rapat koordinasi bersama seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8), Kepala BNPB menetapkan delapan fokus langkah strategis yang wajib segera dieksekusi demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.

Sebagai langkah pertama, Kepala BNPB mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah (Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka) serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menerbitkan penetapan status darurat resmi. Menurutnya, kepastian status hukum kedaruratan ini sangat vital agar BNPB, Kementerian PU, dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Sejalan dengan penetapan status tersebut, pada poin kedua Kepala BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas. Pembentukan posko kedaruratan daerah ini krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," instruksinya.

Untuk mendukung penanganan di tingkat daerah, poin ketiga menetapkan bahwa Kepala BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," paparnya.

Guna memastikan ketersediaan bantuan logistik dari luar daerah, pada poin keempat Kepala BNPB mengordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat luas secara langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," jelas Kepala BNPB.

Sementara itu pada poin kelima, terkait keselamatan warga, Kepala BNPB menginstruksikan seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin pencarian dan pertolongan (SAR) hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang. Operasi penyisiran reruntuhan ini terus dipacu bersama unsur TNI, Polri, dan relawan sampai lokasi terdampak dinyatakan benar-benar aman.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," katanya.

Menanggapi pemulihan layanan dasar di poin keenam, Kepala BNPB menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat berfungsi normal secara terbatas dalam waktu 7 hari, sekaligus menegaskan agar pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai. Pendataan awal yang cepat sangat dibutuhkan agar skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau perbaikan rumah dapat langsung dieksekusi.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," imbaunya.

Mendukung kelancaran distribusi logistik ke daerah terisolasi, pada poin ketujuh Kepala BNPB mengordinasikan pengerahan alutsista lintas lembaga, termasuk armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB. Seluruh alutsista udara dan laut ini difokuskan penuh untuk menembus titik-titik tersulit demi mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.

“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ungkapnya.

Sebagai poin penutup, Kepala BNPB menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA. Kehadiran media center ini ditujukan untuk menyajikan pembaruan data secara transparan dari hari ke hari (day-to-day) sekaligus meredam simpang siur informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutup Suharyanto. (red)

Pada hari yang sama, Sabtu (15/8/2026), sebanyak 27,09 ton bantuan tahap pertama langsung diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Komodo, NTT, menggunakan dua pesawat Hercules.

Bantuan berupa kebutuhan pokok tersebut diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules dengan muatan 14.000 kilogram dan C-130 Hercules dengan muatan 13.090 kilogram.

Selain mengerahkan dua pesawat Hercules untuk membawa bantuan, TNI AU turut mengerahkan pesawat Boeing 737-800 untuk mengangkut personel yang akan membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.

Pengiriman bantuan melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat terdampak gempa. Kapasitas angkut pesawat Hercules memungkinkan ribuan paket bantuan diberangkatkan dalam satu rangkaian penerbangan menuju NTT untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, kesiapan penerbangan ditinjau langsung oleh Komandan Grup 1 Angkut, Marsma TNI I Gusti Putu Setia Darma, S.T., M.M., M.Han., di Apron Baseops Lanud Halim Perdanakusuma.

"Seluruh personel tetap fokus menjalankan tugas dengan mengutamakan keselamatan penerbangan. Pengiriman bantuan melalui jalur udara ini memperkuat dukungan TNI Angkatan Udara dalam mempercepat penanganan dampak gempa serta memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak NTT," ujar Marsma TNI I Gusti Putu Setia Darma dalam rilis tertulisnya. (red)

Sepanjang Semester I 2026, KCIC mengoperasikan 10.640 perjalanan Whoosh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.574 perjalanan berhasil beroperasi tepat waktu. Tingginya tingkat ketepatan waktu tersebut menjadi salah satu indikator keandalan operasional Whoosh dalam memberikan kepastian perjalanan kepada pelanggan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, ketepatan waktu merupakan salah satu keunggulan utama Whoosh yang terus dijaga karena berkaitan langsung dengan kepastian perjalanan pelanggan.

“Ketepatan waktu memberikan kepastian bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan dan aktivitasnya. Capaian ini merupakan hasil dari kesiapan serta sinergi seluruh unsur operasional dalam memastikan perjalanan Whoosh dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Eva.

Ketepatan waktu Whoosh didukung oleh penerapan sistem operasi kereta cepat yang terintegrasi, mulai dari pengaturan perjalanan, sistem persinyalan, jaringan listrik aliran atas, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Perjalanan Whoosh dikendalikan dan dipantau secara terpusat melalui Operation Control Center (OCC) secara real time sehingga pergerakan kereta dapat diatur sesuai jadwal dan kondisi operasional.

Untuk menjaga keandalan sistem tersebut, KCIC juga melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana maupun prasarana secara rutin dan terjadwal. Pemeriksaan mencakup rangkaian Whoosh, jalur kereta cepat, sistem persinyalan, jaringan listrik aliran atas, serta berbagai perangkat pendukung operasi. Kesiapan seluruh sistem menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan.

Selain ketepatan waktu, hasil CSAT Semester I 2026 menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Whoosh secara keseluruhan mencapai rata-rata 95,79%. Keramahan dan profesionalitas petugas di kereta memperoleh tingkat kepuasan 97,35%, sementara aspek keamanan mencapai 97,18%. Hasil tersebut menunjukkan tingginya apresiasi pelanggan terhadap berbagai aspek pelayanan Whoosh.

Survei CSAT menjadi salah satu instrumen yang digunakan KCIC untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan. Penilaian mencakup berbagai aspek perjalanan, mulai dari pelayanan petugas, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, hingga fasilitas yang digunakan pelanggan. Hasil survei serta berbagai masukan yang diterima menjadi dasar bagi KCIC untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

Eva menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan dengan mengacu pada standar pelayanan perkeretaapian yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.

“Kami akan terus mempertahankan capaian yang sudah baik sekaligus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pada berbagai aspek pelayanan. Kepercayaan dan masukan penumpang menjadi bagian penting bagi KCIC untuk terus menghadirkan Whoosh sebagai transportasi publik yang cepat, aman, nyaman, tepat waktu, dan andal,” tutup Eva. (red)

Sejumlah perahu motor berukuran sedang dilaporkan kandas massal dan tertahan di perairan dangkal. Bahkan, beberapa armada air sempat karam akibat bagian bawah lambungnya menghantam tanah keras dan kayu di dasar danau. 

Tak mau pasrah menunggu bantuan datang, warga setempat berinisiatif turun langsung ke dasar danau untuk bergotong royong. Berbekal sekop dan cangkul seadanya, mereka mengeruk lumpur demi membuka jalur lintasan darurat.

Aktivitas pengerukan manual ini tentu menguras banyak tenaga dan waktu perjalanan warga. Berdasarkan rekaman video warga yang beredar di media sosial, medan pelayaran tampak sangat gersang. 

Salah seorang warga setempat membagikan keluh kesahnya saat ditemui di tengah aksi gotong royong tersebut.

"Ini kami lagi proses penggalian badan danau karena air sudah terlalu surut. Sangat melelahkan bagi kami yang sehari-hari lalu lalang lewat sini. Kemarin bahkan sudah ada korban dua buah perahu yang karam dan tertimpa tanah tebing. Kalau ada bapak perwakilan pemerintah atau instansi terkait yang mendengar berita ini, kami sangat memohon bantuan alat berat seperti ekskavator amfibi agar akses kami bisa lancar lagi," ujar Memen, salah satu warga terdampak di lokasi.

Hingga saat ini, jalur air tersebut masih belum bisa dilalui secara normal. Warga berharap pemerintah provinsi maupun daerah segera menurunkan bantuan alat pengeruk mekanis. Jika penanganan lambat, dikhawatirkan pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah perbatasan akan macet total dan memicu lonjakan harga barang. (red)

Sebagai bentuk tanggap darurat, Polri memberangkatkan tim gabungan kemanusiaan ke lokasi terdampak bencana pada Minggu (16/8).Polri menerjunkan sebanyak 137 personel terpadu melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat CN-295. 

Tim ini terdiri dari satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Pelopor Korps Brimob dengan keahlian pencarian dan penyelamatan (SAR), tim medis darurat, tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk identifikasi, serta Unit K9 atau anjing pelacak.

Selain personel, Polri mengirim bantuan logistik berupa 10 set tenda pleton besar, 240 dus makanan siap saji, serta perlengkapan teknologi berupa 10 unit wifi portabel untuk mengatasi lumpuhnya jaringan komunikasi di daratan Flores.

Pimpinan Mabes Polri menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam operasi kemanusiaan ini. Seluruh jajaran di wilayah terdampak langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi secara masif.

"Sesuai instruksi Kapolri, fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan nyawa warga. Kehadiran personel di lapangan, lengkap dengan perlengkapan komunikasi darurat, diharapkan mampu memulihkan jalur koordinasi yang sempat terputus akibat gempa," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P saat melepas tim di bandara.

Mabes Polri juga menginstruksikan jajaran Polda NTT, Polda NTB, dan Polda Bali untuk bersinergi erat bersama TNI, Basarnas, dan pemerintah daerah. Wilayah tetangga kini dalam status siaga penuh guna memberikan bantuan berlapis jika situasi di lapangan memerlukan penanganan medis atau personel tambahan. (red)

Mendengar kabar yang langsung ramai di media sosial ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung angkat bicara di Istana Negara, Jakarta. Menanggapi kehebohan publik tersebut, Mensesneg merespons dengan santai sambil tersenyum. "Nanti kita cek ya," ujarnya singkat kepada para wartawan yang meminta klarifikasi terkait nominal fantastis itu.

Usut punya usut, angka Rp700 ribu per kilogram itu diduga kuat merupakan momen salah sebut atau typo dalam penyusunan teks pidato.

Faktanya, upah riil para pekerja pengupas bawang di lapangan biasanya berkisar di angka Rp700 saja per kilogramnya, bukan Rp700 ribu. Selisih "ribu" ini tentu sangat jauh dan mengubah makna kondisi ekonomi sang buruh harian asal Kabupaten Bogor tersebut yang sebenarnya diundang ke Senayan sebagai simbol perjuangan rakyat kecil.

Meski ada kekeliruan data yang memicu perdebatan, langkah Presiden Prabowo membawa langsung perwakilan rakyat kecil ke gedung DPR tetap menuai pujian karena dinilai humanis. 

Nah, pihak istana sendiri berjanji akan segera memeriksa kembali detail laporan tersebut agar tidak memicu salah paham yang berlarut-larut di masyarakat. Kita tunggu saja ya kelanjutan update resminya dari pihak Mensesneg! (red)

Guncangan kuat ini dirasakan meluas hingga skala V MMI di Tebingtinggi dan Kabanjahe, serta skala III MMI di Kota Medan dan Banda Aceh.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc., menjelaskan bahwa gempa ini masuk kategori menengah yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng tektonik. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan adanya sesar geser turun (oblique normal fault)," ujar Wijayanto yang bertanggung jawab penuh dalam pengamatan seismik dan peringatan dini nasional.

Wijayanto menegaskan masyarakat tidak perlu panik mengenai ancaman gelombang pasang. "Kami pastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Lokasinya berada di bawah daratan dan posisi hiposenternya terlalu dalam, sehingga tidak memicu deformasi dasar laut," tambahnya. 

Hingga Sabtu malam, sistem monitoring BMKG juga belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

Pihak BMKG mengimbau warga agar tetap tenang dan memeriksa kondisi struktur rumah masing-masing. Warga diminta menghindari bangunan yang tampak retak atau rusak akibat guncangan. 

Sementara itu, tim reaksi cepat dari BNPB dan BPBD telah diterjunkan ke lokasi episenter untuk mendata dampak kerusakan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang parah. (Red)

Prabowo memperkenalkan Susanah kepada ratusan anggota DPR RI sebagai buruh harian pengupas bawang yang disebut mendapatkan upah sebesar Rp700 ribu per kilogram. 

"Hari ini, hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memperkenalkan sosok Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Margarelitha disebut Prabowo berdagang untuk merawat bibinya yang sudah berusia senja. 

"Hadir pula Ibu Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI menjadi penopang keluarganya," tutur Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam agenda tersebut, Presiden juga menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengelolaan sumber daya alam.

Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah lama dihadapi Indonesia. (red)

Kondisi ini menjadi pertanda munculnya gelombang tsunami kecil yang melanda kawasan wisata tersebut.

Berdasarkan data BMKG, tsunami setinggi 0,36 meter terdeteksi masuk ke daratan Labuan Bajo pada pukul 06.26 WITA. Air laut yang semula berada di kisaran 3 meter menyusut jauh dalam waktu singkat, terutama di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Waterfront. 

Fenomena surutnya air laut secara mendadak ini langsung memicu alarm bahaya bagi warga pesisir.Ribuan warga yang bermukim di sepanjang Jalan Pantai Pede langsung berhamburan keluar rumah.

Mereka berlari dan berkendara mencari tempat yang lebih tinggi demi menghindari ancaman gelombang laut."Awalnya gempa terasa sangat kuat sampai barang di rumah berjatuhan. Pas saya lari ke arah pantai, air laut sudah surut jauh sekali dari garis normal. Kami semua langsung teriak 'tsunami' dan lari sekencang mungkin ke arah perbukitan," ujar Maria (34), warga pesisir Labuan Bajo yang ikut mengungsi.

Hingga saat ini, pihak berwenang terus memantau situasi di lapangan. Warga diimbau untuk tetap tenang namun waspada di lokasi pengungsian, serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi secara resmi dari lembaga terkait. (red)

Di hadapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat acara Penerimaan Mahasiswa Baru di Muladi Dome Semarang, Kamis (6/8), pemuda yang akrab disapa Dede ini menyuarakan jeritan hati masyarakat Alor terkait krisis pangan.

Dengan suara bergetar menahan tangis, Dede membeberkan kondisi sulit di kampung halamannya. 

"Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Kabupaten Alor. Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal," ungkap Dede langsung di hadapan ribuan pasang mata.

Ketergantungan tersebut membuat harga beras di pedalaman Alor melonjak hingga Rp25.000–Rp30.000 per kilogram saat cuaca buruk melanda jalur laut.

Mendengar laporan konkret itu, Mentan Amran langsung merespons di tempat. Di atas panggung, ia langsung menelepon Direktur Utama Perum Bulog. 

"Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, kirim beras ke sana dulu. Bisa bangun satu gudang di sana ya," tegas Mentan dalam sambungan teleponnya. 

Tak hanya itu, Mentan juga mengapresiasi Dede dengan memberikan bantuan tempat tinggal. "Kos-kosanmu dua tahun nak, ya," imbuhnya.

Aksi nyata pemerintah berlanjut cepat. Pada Sabtu (8/8), Mentan bersama Bulog membatalkan agenda di Jakarta dan terbang langsung ke Alor untuk menyalurkan bantuan pangan. 

"Ini luar biasa, ini adalah mahasiswa teladan yang memperjuangkan rakyat kecil. Mereka membaca denyut nadi masyarakat," puji Mentan Amran saat mendarat di NTT.

Rektor Undip, Prof. Dr. Suharnomo, turut bangga dan menghadiahkan beasiswa double degree S2 ke University of Sheffield, Inggris. "Generasi muda memang harus memiliki keberanian menyampaikan pendapat secara santun, bertanggung jawab, dan berdasarkan kondisi nyata," pungkas Rektor. 

Dede sendiri mengaku terharu atas dampak besar dari suaranya. "Kesannya pasti saya senang ya, walaupun saya sebenarnya tidak expect akan seserius ini," ucap Dede dengan senyuman syukur. (red)

Ketegangan bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika rombongan pejabat kepolisian berniat memasuki halaman masjid untuk mengikuti rangkaian acara. Namun, sebelum sempat melangkah menuju panggung utama, kehadiran perwira tinggi polisi tersebut langsung dihadang oleh ratusan warga. Situasi dengan cepat memanas ketika massa mulai melayangkan seruan penolakan dan meminta aparat keamanan segera meninggalkan area suci.

Massa yang emosional kemudian mendesak dan memukul mundur pihak kepolisian hingga ke luar dari gerbang Masjid Raya Baiturrahman.

Di tengah riuhnya aksi penolakan tersebut, sejumlah warga juga terlihat mengibarkan bendera Bulan Bintang, bendera putih, serta bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sembari meneriakkan aspirasi politik mereka. Imbas dari gesekan ini, satu unit mobil dilaporkan mengalami kerusakan dan sebuah sepeda motor dibakar oleh massa di luar pekarangan masjid. Pihak Kepolisian Daerah (Poda) Aceh menyayangkan insiden pengusiran tersebut.

Perwakilan Humas Polda Aceh meminta semua pihak untuk dapat menahan diri. "Kami sangat menyayangkan adanya aksi anarkis dan tindakan pengusiran ini. Kehadiran Bapak Wakapolda ke Masjid Raya Baiturrahman murni untuk ikut serta dalam zikir dan doa bersama demi kedamaian tanah Aceh. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama merawat perdamaian yang sudah terjaga," ujar Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, selaku Kabid Humas Polda Aceh saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, salah satu koordinator lapangan aksi massa menyatakan bahwa tindakan spontan tersebut lahir karena ketidakpuasan warga terhadap pemenuhan poin-poin perdamaian. "Kami datang ke sini dengan damai untuk zikir sekaligus menyuarakan hak-hak rakyat Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki. Kehadiran aparat kepolisian dalam jumlah besar di tengah acara keagamaan justru memicu kembali trauma masa lalu. Kami hanya ingin beribadah dan beraspirasi dengan tenang tanpa intervensi," tegas perwakilan warga tersebut.

Hingga sore hari, situasi di sekitar Masjid Raya Baiturrahman berangsur kondusif, meski sejumlah personel keamanan tetap disiagakan di luar area untuk mengantisipasi ketegangan susulan. (red)

Seorang ibu ditemukan meninggal dunia dalam posisi memeluk erat buah hatinya di bawah reruntuhan rumah mereka yang roboh.

Ibu tersebut berusaha melindungi anaknya dari hantaman material beton saat guncangan hebat meruntuhkan tempat tinggal mereka. Upaya evakuasi oleh warga dan petugas berlangsung dramatis. 

Namun, nyawa ibu dan anak tersebut tidak dapat tertolong akibat luka berat akibat tertimbun material bangunan.

Pihak kepolisian langsung turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi korban. Otoritas setempat membenarkan adanya korban jiwa dalam kondisi memilukan tersebut. Warga sekitar pun histeris saat menyaksikan jasad kedua korban diangkat dari sela-sela beton yang runtuh.

Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Iptu Ahmad Zacky Shodri, memberikan keterangan resmi mengenai tragedi ini. 

"Kami mengonfirmasi bahwa telah ditemukan korban meninggal dunia akibat gempa, yaitu seorang ibu dan anaknya yang terjebak di dalam rumah. Saat dievakuasi, posisi sang ibu sedang memeluk erat anaknya di bawah runtuhan tembok. Anggota kami bersama warga langsung mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat," ujarnya. (red)

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Nasional HUT ke-81 Kemerdekaan RI usai seluruh unsur mengikuti gladi bersih yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Ya insyaallah 99 persen. 1 persen kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi insyaallah bismillah,” ujar Menteri Pras.

Selain itu, Menteri Pras mengatakan gladi bersih menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh unsur yang akan terlibat dalam upacara dapat menjalankan perannya sesuai dengan rencana.

“Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insyaAllah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, mulai proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini,” ujar Menteri Pras.

Menteri Pras menjelaskan bahwa seluruh aspek pelaksanaan gladi bersih diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat dan seluruh rangkaian peringatan pada 17 Agustus dapat berlangsung dengan lancar. Selain kesiapan teknis upacara, Menteri Pras juga mengapresiasi penampilan seni dan budaya yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Menteri Pras mengaku terharu melihat semangat nasionalisme yang ditunjukkan para penampil, terutama generasi muda dari berbagai daerah.

“Terakhir yang mau kami sampaikan tadi di penutup pagelaran, atau seni budaya yang ditampilkan oleh seluruh penampil, yang terutama banyak juga adik-adik, yaitu menggambarkan bagi kami, kalau kita perhatikan semangat nasionalisme yang sebagai anak-anak Indonesia mempertahankan budaya bangsa ini, memberikan yang terbaik kalau diberikan kesempatan untuk bisa tampil masuk di pencak silat semuanya, kami merasa sangat terharu,” imbuh Menteri Pras.

Lebih lanjut Menteri Pras menilai semangat tersebut menjadi gambaran penting mengenai tanggung jawab setiap anak bangsa untuk terus memberikan yang terbaik melalui peran dan profesinya masing-masing

“Dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan seluruh amanah, menjalankan profesi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk hari ini maupun masa depan generasi yang akan datang,” lanjut Menteri Pras.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras juga menyampaikan perkembangan terkait undangan kepada para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menteri Pras mengatakan undangan telah disampaikan kepada seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, termasuk kepada keluarga para Presiden dan Wakil Presiden yang telah wafat.

“Kepada seluruh presiden terdahulu atau wakil presiden terdahulu ini juga kadang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya, memang banyak ditanyakan presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7. Wapres (wakil presiden) juga ada wapres ke-10 dan ke-12, ke-11, semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra-putri proklamator kita. keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari tadi presiden dan wakil presiden terdahulu semua sudah tersampaikan,” jelas Menteri Pras. (red)

Guncangan keras akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores ini memicu kepanikan luar biasa dan merusak puluhan infrastruktur penting di pesisir Flores.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Sabtu siang, korban meninggal dunia mencapai 14 orang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. 

Korban jiwa tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 6 orang, Manggarai Timur 5 orang, dan Sikka 3 orang. Selain itu, dua warga luka berat dan belasan lainnya luka ringan. Ribuan warga di Nagekeo juga memilih mengungsi ke dataran tinggi demi keselamatan.

Gempa ini sempat memicu Peringatan Dini Tsunami dari BMKG.  Berdasarkan pemantauan instrumen, tsunami kecil setinggi hingga 0,94 meter terdeteksi mendarat di Maurole, Ende, serta beberapa titik lain seperti Sikka dan Labuan Bajo sebelum akhirnya status peringatan dini resmi diakhiri pada pukul 07.30 WIB.

Pemerintah meminta warga tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. "Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Hindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa utama. Pastikan informasi hanya bersumber dari BMKG dan BNPB, jangan percaya hoaks," ujar perwakilan pihak berwenang dalam konferensi pers darurat.

Saat ini, tim SAR gabungan terus dikerahkan ke lokasi terdampak untuk mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan logistik. (red)

Upacara di halaman Gedung Sate itu sekaligus menjadi momen perdana dalam sejarah peringatan HUT RI tingkat Provinsi Jawa Barat, yang kerap kali dilaksanakan di area Lapangan Gasibu Bandung.

Dedi menekankan pemindahan lokasi upacara dari Lapangan Gasibu ke halaman Gedung Sate ini dirancang agar latar dokumentasi pengibaran Sang Merah Putih secara estetik menampilkan lansekap Gedung Sate secara utuh.

"Ini menjadi yang pertama. Selama ini tempat upacara di Lapangan Gasibu. Saat bendera berkibar yang terekam di kamera muncul bangunan hotel bukan Gedung Sate. Nah nanti itu tidak akan terjadi lagi," kata Dedi Mulyadi.

Selain perubahan lokasi, Dedi juga merombak total formasi barisan peserta upacara HUT RI kali ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, barisan upacara bendera kali ini hanya diisi oleh personel TNI dan Polri demi menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta kesakralan prosesi, sementara jajaran Satpol PP dikhususkan untuk defile pasukan.

Sebaliknya, para pegawai ASN dan pelajar tidak dituntut berbaris dalam formasi formal. Masyarakat umum justru diundang hadir secara terbuka untuk menonton dan duduk santai menyaksikan jalannya upacara di halaman Gedung Sate.

"Upacara diikuti oleh orang yang biasa upacara. Memiliki ketahanan fisik yang kuat. Kemudian memiliki kemampuan untuk tidak bicara selama upacara sehingga upacaranya bisa berjalan dengan tertib. Sementara masyarakat bisa duduk-duduk dengan santai untuk menikmati jalannya upacara bendera. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silakan datang untuk menghadiri dan melihat upacaranya," kata Dedi.

Dari sisi penataan infrastruktur Gedung Sate-Gasibu, Dedi memastikan revitalisasi fisik lanskap dan bangunan Gedung Sate telah tuntas, termasuk pengerjaan gerbang dan gapura utama yang ditargetkan rampung pada Minggu (16/8).

Ia mengklaim bahwa pemugaran fisik cagar budaya ikonik Kota Bandung tersebut dilakukan secara cermat berbasis regulasi pelestarian, termasuk penggunaan formula cat khusus berstandar museum.

"Jadi sekarang menggunakan cat yang memiliki standar sesuai dengan ketentuan Balai Pelestarian Cagar Budaya," tutur Dedi, merujuk pada tampilan anyar Gedung Sate yang kini tampak bercat putih terutama bagian pagar. (red)

Saat ini, fokus pemadaman darat diarahkan ke kawasan Bukit Dingklik–Pusung Duwur di Kabupaten Pasuruan yang diperkirakan terdampak seluas 78,69 hektare. Sementara itu, wilayah Kabupaten Probolinggo dengan area terdampak 842,73 hektare serta wilayah Kabupaten Lumajang kini berada dalam status pemantauan ketat. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi perambatan api baru di wilayah perbatasan antarwilayah tersebut.

Plh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dodi Yuleova, menyatakan bahwa seluruh unsur di lapangan dituntut untuk responsif dalam memitigasi risiko bencana.

"Penanganan karhutla mengedepankan prinsip keselamatan personel dan masyarakat, kecepatan respons terhadap titik api, serta pemantauan berkelanjutan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman," tegas Dodi saat memberikan keterangan terkait strategi pengendalian kebakaran tersebut.

Operasi pemadaman diperkuat oleh Satgas Udara yang mengerahkan helikopter water bombing sebanyak tiga sorti untuk pembasahan di kawasan P30 Probolinggo dan Pusung Pasuruan. Mobilisasi satgas darat didukung oleh perlengkapan modern mulai dari enam unit mobil pemadam, 70 unit motor trail, hingga penggunaan satu unit water drone BNPB.

Petugas juga mengoptimalkan pemantauan digital via aplikasi SIPONGI guna mendeteksi titik panas secara real-time. Demi keselamatan publik, seluruh kawasan wisata TNBTS saat ini ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan. (red)

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. 

“BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8). 

Lebih lanjut stasiun pemantauan BMKG mencatat gelombang tsunami tiba di sepuluh titik pesisir, antara lain: Sikka: Ketinggian 0,20 meter (pukul 05.03 WIB); Pelabuhan Kewapante-Sikka: Ketinggian 0,38 meter (pukul 05.16 WIB); Flores Timur: Ketinggian 0,25 meter (pukul 05.24 WIB); Labuan Bajo: Ketinggian 0,36 meter (pukul 05.26 WIB); Maurole-Ende: Ketinggian 0,94 meter (pukul 05.27 WIB); Dompu: Ketinggian 0,17 meter (pukul 05.29 WIB); Bakalang-Alor: Ketinggian 0,14 meter (pukul 05.41 WIB); Baubau: Ketinggian 0,30 meter (pukul 05.47 WIB); Bulukumba: Ketinggian 0,54 meter (pukul 05.58 WIB); dan Kolaka: Ketinggian 0,23 meter (pukul 06.27 WIB)

Di sisi lain, masyarakat merasakan dampak guncangan gempa tersebut dalam beberapa tingkat skala intensitas Modified Mercalli Intensity (MMI). Skala V MMI (membangunkan banyak orang tidur dan terasa oleh hampir semua penduduk): berdampak pada masyarakat di Kota Ende, Kota Borong, serta Kota Ruteng dan Skala VI MMI (mengejutkan semua penduduk hingga berlari keluar): berdampak pada masyarakat di Wolowae (Kabupaten Nagekeo) dan Kota Bajawa.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan hingga pukul 07.07 WIB, BMKG mendeteksi sebanyak 37 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan rentang magnitudo M3,6 hingga M6,2, di mana masyarakat merasakan 1 gempa bumi di antaranya.

"Di busur belakang Flores ini terdapat potensi gempa maksimum M7.8 hingga M7.9. Berdasarkan catatan sejarah, gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1992 dengan kekuatan M7.5 yang menimbulkan kerusakan dan terjadi tsunami. Setelah hampir 30 tahun, pelepasan energi besar kembali terjadi di busur belakang Flores," terang Wijayanto.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, memaparkan hasil pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang serta koordinasi dengan BPBD setempat terkait dampak skala intensitas gempa. Hasilnya, guncangan gempa merobohkan beberapa bagian tembok rumah sederhana di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Selain itu, gempa juga merusak fasilitas Pelabuhan Maumere dan bangunan Hotel Jayakarta Bajo.

“Tim BMKG mulai hari ini diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan survei kerusakan secara menyeluruh,” tambahnya. 

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP. Panjaitan, menyampaikan bahwa prioritas utama BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat serta mencegah adanya korban tambahan dari bahaya pascagempa.

"Data terbaru yang masuk mengonfirmasi ada dua orang yang meninggal dunia. Informasi ini terus kami pantau dan verifikasi bersama BMKG, BPBD, Pemda, serta unsur terkait agar dapat mengeluarkan data resmi mengenai total kerusakan dan korban jiwa," ujar Berton.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas dampak musibah ini dan mengonfirmasi berakhirnya status peringatan dini tsunami.

"Peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, namun gempa susulan masih terus terjadi. Kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab, serta selalu memperbarui informasi dari saluran resmi BMKG," tutur Nelly.

Berdasarkan kejadian ini, BMKG terus memonitor perkembangan gempa bumi susulan serta dinamika tinggi muka laut secara real-time. BMKG menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menyaring setiap informasi agar terhindar dari isu atau hoaks yang beredar. BMKG juga mengimbau warga agar menjauhi serta memeriksa kondisi bangunan yang mengalami retakan atau kerusakan struktur akibat guncangan gempa, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi susulan. (red/bbsm)

Guncangan kuat ini bikin banyak warga langsung berhamburan keluar rumah sambil panik. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, menjelaskan pemicu utama lindu besar ini.

"Jadi memang ada sesar aktif yang di sepanjang utara Pulau Flores. Seperti juga pada tahun 92. Jadi ini penyebabnya adalah sesar yang di utara Pulau Flores," kata Arief Tyastama.

Gak lama setelah lindu terjadi, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kabar ini jelas bikin suasana makin tegang. Untungnya, peringatan tsunami resmi dicabut pada pukul 07.30 WIB. Meski begitu, sensor sempat mencatat adanya kenaikan air laut di area pesisir seperti Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Maurole. 

Terkait kepanikan tsunami, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama ikut memberikan keterangan resminya.

“Peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, namun gempa susulan masih terus terjadi. Kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab, serta selalu memperbarui informasi dari saluran resmi BMKG,” tutur Nelly.

Sayangnya, bencana ini memakan korban jiwa. Laporan resmi BNPB mengonfirmasi ada warga di Kabupaten Sikka yang meninggal dunia. Salah satunya akibat tertimpa bangunan runtuh di pelabuhan. 

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, membeberkan proses evakuasi yang dilakukan timnya.

"Kami menerima informasi bahwa saat terjadi gempa, bangunan yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka rubuh dan menimpa 1 orang korban atas nama Meliana Nenong perempuan berusia 54 tahun dengan kondisi meninggal dunia," ujar Fathur Rahman.

Guncangan keras ini juga merusak fasilitas umum lain, seperti atap Bandara Frans Sales Lega Ruteng yang berjatuhan. 

Hingga beberapa jam setelah gempa utama, puluhan gempa susulan masih terus terekam. Pihak berwenang meminta warga menjauhi dulu bangunan yang retak parah karena rawan roboh akibat gempa susulan. (red)

Seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ucap Presiden.

Pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset BUMN, mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek lintas generasi. Di sektor industri, pemerintah mendorong terciptanya pasar bagi produk nasional melalui subsidi kendaraan listrik.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” katanya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan. Setiap program, menurut Presiden, harus memberikan manfaat nyata dan dijalankan dengan disiplin.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong pengutamaan belanja yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Presiden. (bpmi/satpres/red)

Sebelum meresmikan, Pak Prabowo keliatan antusias banget mutusin buat keliling ngecek langsung area produksi sampai nengokin stan-stan kendaraan listrik. Di sela-sela kunjungan itu, beliau juga sempat tanda tangan plakat perayaan produksi motor ALVA yang udah nyentuh angka 20 ribu unit, bro!

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani cerita, proyek MoLiNas ini murni hasil gotong royong alias kolaborasi pemerintah, BUMN, pengusaha lokal, sampai anak-anak kampus. Hebatnya lagi, bahan baku dan racikan teknologinya 100% dari dalam negeri. Sesuai banget sama misi kita buat mandiri dan gak bergantung sama bangsa lain.

Di tempat yang sama, Pak Prabowo bilang terima kasih banyak buat para periset, akademisi, dan wiraswasta yang udah kerja keras di balik layar. Beliau nyebut momen ini sebagai wujud Indonesia Incorporated, alias semua elemen bangsa kompak bergerak bareng. Buat beliau, negara yang sukses di zaman sekarang adalah negara yang melek sains dan teknologi.

Lewat peluncuran MoLiNas ini, pesannya udah jelas: Indonesia udah gak mau lagi cuma diposisikan jadi pasar empuk buat produk luar negeri. Kita siap unjuk gigi jadi pemain utama yang mandiri secara energi, teknologi, dan ekonomi! (red)

Kejadian ini terjadi saat Khabib hadir sebagai tamu kehormatan UEFA, bersama sejumlah legenda olahraga dunia. Ketika para tamu diperkenalkan kepada ofisial dan perwakilan UEFA, seorang wanita menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Khabib. Namun, petarung berjuluk “The Eagle” itu hanya menundukkan kepala sambil meletakkan tangan di dada sebagai bentuk penghormatan, tanpa menyentuh tangan wanita tersebut.

Aksi Khabib ini langsung menjadi viral. Sebagian besar pendukungnya memuji sikapnya yang konsisten dengan ajaran agama Islam yang ia anut, di mana bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dianggap tidak diperkenankan. “Khabib menunjukkan integritas dan tetap teguh pada keyakinannya, meski berada di panggung dunia,” tulis seorang netizen.

Namun, tidak sedikit pula yang menganggap tindakan tersebut tidak sopan dalam konteks sosial dan internasional. Beberapa pihak menilai bahwa sebagai figur publik global, Khabib seharusnya lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma umum, terutama saat mewakili olahraga di ajang besar seperti UCL.

Menanggapi reaksi publik, Khabib dalam pernyataan singkat melalui akun media sosialnya mengatakan, “Saya menghormati semua orang, termasuk wanita, dengan cara saya sendiri. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa pun. Prinsip saya adalah bagian dari siapa saya dan keyakinan saya.”

Ini bukan kali pertama Khabib menolak berjabat tangan dengan wanita di acara publik. Sebelumnya, ia juga melakukan hal serupa dalam berbagai konferensi internasional dan acara penghargaan. Namun demikian, Khabib tetap dikenal luas sebagai atlet yang menjunjung tinggi sportivitas dan kesederhanaan.

UEFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun dari pantauan media, wanita yang bersangkutan tetap tersenyum dan tampak memahami sikap Khabib.

Fenomena ini kembali membuka ruang diskusi mengenai toleransi budaya dan agama dalam acara berskala internasional. Banyak pihak yang menyerukan pentingnya saling menghormati nilai dan keyakinan individu, selama tidak menimbulkan konflik atau diskriminasi.

Sebagai seorang figur global dan panutan bagi banyak generasi muda, sikap Khabib kembali menjadi contoh bagaimana seseorang dapat tetap teguh pada nilai-nilai pribadi di tengah tuntutan dunia modern yang kompleks. (red)

Pertarungan ini berlangsung selama tiga ronde penuh, di mana McCorry menunjukkan dominasi total atas lawannya yang juga diketahui merupakan mantan anggota militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Dengan gaya bertarung agresif dan strategi grappling yang kuat, McCorry sukses membuat Farage tak berkutik. Skor akhir dari juri mencerminkan keunggulan mutlak: 30-27, 30-27, dan 30-26 untuk kemenangan McCorry.

Namun, perhatian utama tidak hanya tertuju pada teknik bertarung McCorry. Dalam sebuah momen yang viral, McCorry terekam meneriakkan “Free Palestine!” sambil menghujani Farage dengan pukulan saat pertandingan masih berlangsung. Aksinya ini semakin menjadi sorotan saat ia kembali berteriak “Free, Free Palestine” setelah diumumkan sebagai pemenang, sambil mengibarkan bendera Palestina yang dibentangkan di tengah arena oktagon.

Penonton yang hadir di arena turut merespons dengan gemuruh, sebagian besar mendukung aksi McCorry. Teriakan “Free Palestine” menggema di dalam stadion, menunjukkan bahwa pesan solidaritas terhadap Palestina telah mendapatkan resonansi yang kuat, bahkan di tengah panggung olahraga internasional.

McCorry kemudian mengunggah potongan video pertarungannya ke akun media sosial miliknya dengan caption “Street Justice” disertai emoji bendera Irlandia dan Palestina. Unggahan tersebut langsung viral, menuai ratusan ribu reaksi dan komentar dari warganet di seluruh dunia, baik yang mendukung maupun yang mengecam aksi tersebut.

Dalam wawancara singkat usai pertarungan, McCorry menyampaikan bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. “Apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan. Saya mungkin hanya seorang petarung dari West Belfast, tapi saya tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam penjajahan dan ketidakadilan,” ujar McCorry.

Sebaliknya, Shuki Farage belum memberikan pernyataan resmi terkait kekalahannya maupun aksi kontroversial lawannya. Farage yang sebelumnya memiliki rekor tak terkalahkan tampak meninggalkan arena dengan ekspresi kecewa, didampingi tim pelatihnya.

Pertarungan ini menjadi sorotan global, karena memperlihatkan bagaimana dunia olahraga, khususnya MMA, kini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi politik. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, aksi seperti yang dilakukan McCorry menegaskan bahwa olahraga tidak pernah sepenuhnya terpisah dari realitas sosial dan politik dunia.

Sebagian kalangan memuji keberanian McCorry dalam menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina, sementara sebagian lainnya menilai bahwa ajang olahraga seharusnya tetap netral dari ekspresi politik. Namun yang pasti, aksi McCorry menambah panjang daftar atlet dunia yang memilih bersuara terhadap isu-isu global, dengan risiko dan keberanian yang tidak kecil. (red)

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kebun dalam kondisi mengenaskan. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Tya sedang mengandung saat dibunuh. 

Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban. Pelaku diketahui berinisial S (18), yang merupakan calon suami korban. Ia ditangkap di kediamannya pada Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. 

Menurut keterangan dari Kasatreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan, motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal dituduh menggunakan uang korban sebesar Rp80 juta. "Untuk motif pembunuhan ini berdasarkan keterangan tersangka karena kesal. Selain korban ini hamil, korban juga menuduh tersangka menggunakan uang korban sebesar Rp80 juta," ungkapnya.

Pelaku kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengungkap fakta-fakta lainnya. (red)

"Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita," ujar Presiden Prabowo, menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman tersebut. 

Presiden juga menegaskan bahwa peringatan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan ajakan untuk tidak mudah terpecah oleh pengaruh luar. "Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun," tambahnya. 

Pidato ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di tengah dinamika global yang kompleks. (red)

Dilansir keterangan dari Dispenad, Rabu (28/5) dalam upacara tersebut selain para Kolonel, empat Pati TNI AD juga naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brigjen) menjadi Mayor Jenderal (Mayjen). Kemudian, ada juga lima jabatan strategis di lingkungan TNI AD yang diserahterimakan.

Maruli pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dibutuhkan untuk regenerasi dan penyegaran kepemimpinan dalam menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Ia menyebut bahwa rotasi dan promosi jabatan adalah bentuk kepercayaan negara atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan oleh setiap prajurit.

“Teruslah berbuat terbaik dan evaluasi setiap pelaksanaan tugas agar dapat terus ditingkatkan,” kata Maruli. Adapun kelima jabatan yang diserahterimakan meliputi;

1. Jabatan Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat (Kapuspalad) dari Mayjen TNI Epi Setiadi kepada Mayjen TNI Haripto Seno Budi, S.Sos.

2. Jabatan Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat (Danpussansiad) dari Brigjen TNI Yudha Fitri kepada Brigjen TNI Dr. Fransiscus Ari Susetio, S.E., M.Han.

3.Jabatan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) dari Brigjen TNI Arif Cahyono, S.E., kepada Brigjen TNI Veri Sudijanto Sudin, S.I.P., M.Si.

4. Jabatan Kepala Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Kadislaikad) dari Mayjen TNI Agus Isrok Mikroj, S.I.P., kepada Brigjen TNI Anwar, S.H.

5. Jabatan Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Darat (Kadisadaad) dari Brigjen TNI Halomoan Rajagukguk, S.E., kepada Brigjen TNI Parawita Agus S., S.Sos., M.Sos. (red)

Berawal dari laporan seorang wanita yang ditemukan tewas di atas sepeda motornya. kasus ini mengejutkan publik saat pelakunya ternyata orang terdekat yakni suami korban sendiri.

Adalah Hengki (32) warga Kota Karang Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Di depan keluarga dan tetangga Hengki berakting seolah berduka.

Namun di balik semua itu siasatnya terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan. Ia adalah otak di balik kematian istri yang sudah bersamanya selama 10 tahun menikah.

Korban N yang sehari-harinya bekerja sebagai driver ojek itu ditemukan tewas pada Minggu dini hari 25 Mei 2025 di Jalan Teluk Semangka Teluk Betung Utara.

Semula diduga N meninggal mendadak karena sakit. Jasadnya di temukan tergeletak diatas sepeda motor namun penyidik kepolisian mencurigai sejumlah kejanggalan terutama saat proses memandikan jenazahnya ditemukan bekas kulit ari di kuku korban.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukay mengatakan dari hasil gelar perkara mengerucut pada suami korban sendiri yang telah membunuhnya.

“ Motifnya sepele Hengki sempat cekcok dengan korban karena ajakannya berhubungan badan ditolak. Hengki yang memang sudah emosi menunggu korban di jalur yang biasa dilalui mengantarkan karyawan mal. Sempat terjadi cekcok, hingga akhirnya Hengki mencekik dan melempar korban hingga meregang nyawa, ujar Kapolres.

Bukannya menolong saat korban berada dalam keadaan sekarat Hengki malah menghubungi temannya berinisial R untuk mengangkat tubuh korban ke atas motor dan meninggalkan begitu saja hingga akhirnya ditemukan oleh warga.

Saat korban ditemukan oleh warga yang mengetahui korban N langsung memberikan informasi terkait kematian sang istri korban pun dibawa ke rumah sakit. Hengki menemani korban dalam ambulan hingga saat pemakaman hengki jugalah yang ikut serta memakamkannya.

Seiring terungkapnya kasus ini polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit kendaraan sepeda motor yang dipakai korban pakaian korban dan handphone milik pelaku serta korban.

Saat ini Hengki telah resmi ditahan dan dijerat pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP sub 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara rekan yang membantunya masih dalam pencarian polisi. (red)

Sidang isbat dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, Komisi VIII DPR RI dan para pakar falak dan astronomi.

“Hasil pengamatan hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hilal telah terlihat di Aceh Jaya oleh Bapak Nabil yang telah disumpah. Berdasarkan data tersebut, kami menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025,” ungkap Menag dalam konferensi pers penetapan 1 Zulhijah 1446 H.

“Ijtmak sudah terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian secara hisab, posisi hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian dan elongasi yang memenuhi kriteria MABIMS. Oleh karena itu, secara hisab imkan rukyat sudah terpenuhi,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya awal bulan Zulhijah, maka Hari Raya Iduladha 1446 H/ 2025 M yang jatuh pada 10 Zulhijah, akan diperingati pada 6 Juni 2025.

Menag pun mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut ini secara bersama-sama dengan memperbanyak ibadah, mempererat persaudaraan, serta menyiapkan diri menyambut hari raya Iduladha.

"Tentunya kita semua berharap keputusan ini menjadi dasar untuk merayakan iduladha bersama-sama. Jika ada perbedaan kita berharap bisa menyelesaikan ini dengan bersama-sama," jelasnya.

Menag pun berterima kasih kepada para pakar dan tim rukyah di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras dalam menentukan awal bulan ini. Sehingga akhirnya semua pihak sepakat tidak ada perbedaan sedikitpun.

"Alhamdulillah, Kita bersyukur kemaren puasa seragam, lebaran idulfitri seragam, dan insyallah lebaran Iduladha juga seragam," tutup Menag. (red)

Dalam pengungkapan kasus ini diamankan enam orang tersangka yang terdiri dari empat orang warga negara Indonesia (WNI), yakni HS, LC, FR, dan RH. Sementara ada dua warga negara asing (WNA) asal Thailand, berinisial WP dan TL.  

Pengungkapan kasus dilakukan oleh Tim Gabungan di perairan Kepulauan Riau, pada Kamis (22/5), pukul 15.30 WIB. Informasi penyelundupan sabu yang akan melintas di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kapal motor tersebut diperoleh melalui laporan intelijen yang kemudian diolah dengan proses analisa hingga Tim Gabungan melakukan pemetaan dan observasi di sepanjang perairan Kepulauan Riau.

Pada Rabu (21/5), pukul 00.05 WIB, tim gabungan menghentikan Kapal Motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga kuat sebagai target operasi. Pada saat penggeledahan, Tim Gabungan menemukan 31 (tiga puluh satu) kardus berwarna cokelat berbungkus plastik bening berisi puluhan bungkus plastik kemasan teh Guanyinwang warna hijau. Bungkusan tersebut berisi serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika jenis sabu. 

Selain itu, Tim Gabungan juga menemukan 36 (tiga puluh enam) kardus berwarna cokelat pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal. Sehingga total keseluruhan barang bukti yang ditemukan di kapal Sea Dragon Tarawa berjumlah 67 (enam puluh tujuh) kardus berisi 2.000 (dua ribu) bungkus sabu.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

" Kolaborasi BNN RI bersama Polda Kepri, Bea dan Cukai, serta TNI AL dalam pengungkapan kasus narkoba ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia sesuai dengan Asta Cita Presiden RI" ujar Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional melalui siaran pers tertulis yang diterima awak media.

Atas pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti sabu yang berhasil diamankan, Tim Gabungan dapat menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika, jika satu gram sabu disalahgunakan oleh empat orang.

Aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku peredaran gelap narkotika serta terus mengintensifkan upaya pengungkapan jaringan peredarannya, guna melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan serta keberlangsungan bangsa dari ancaman narkotika, demi terwujudnya Generasi Emas 2045. (red)

Ia menyebut langkah tersebut adalah inisiatif pribadi sejumlah kader partai, termasuk anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati.

"Ini kan masih perorangan, sebagai institusi partai tentu akan bersikap melihat perkembangan dari Pak Budi Arie sendiri," kata Aria Bima, Selasa (27/5/2025).

Menurut Aria, PDI Perjuangan masih memantau perkembangan pernyataan Budi Arie terkait tudingannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam kasus judi online. 

Ia menyebutkan partainya masih memberikan waktu kepada Budi Arie untuk melakukan klarifikasi atau pencabutan pernyataan tersebut.

"Bisa membuat satu sikap kelembagaan dengan mengirim atau menunjuk lawyer untuk mempersoalkan," ucapnya.

Aria juga mengapresiasi langkah kader PDI Perjuangan yang menyampaikan kegusaran terhadap pernyataan Budi Arie. Ia menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal.

"Hal yang sangat tidak masuk akal dengan pernyataan Pak Budi Arie," ujarnya.

Diketahui, sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Budi Arie atas dugaan fitnah terhadap partai. 

Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menuding Budi Arie telah mencemarkan nama baik partai karena menyebut adanya keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam kasus penjagaan situs judi online.

"Kami hari ini akan membuat laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan Budi Arie," tegasnya.

Wiradarma mengungkapkan bahwa laporan tersebut akan mengacu pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 27a UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kami membawa bukti rekaman video dan rekaman suara utuh," pungkasnya. (red)

Dalam pernyataannya usai pawai, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menekankan bahwa kemenangan Persib bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan manajemen profesional.

"Persib adalah klub besar yang dikelola secara profesional oleh manajemen, juga didukung sangat kuat oleh para penggemarnya, Bobotoh dan berbagai kelompok lainnya yang begitu mencintai Persib," ujar KDM di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025).

Ia menambahkan bahwa gelar juara keempat ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan strategi, konsistensi, dan cinta yang luar biasa dari publik.

"Juara kali ini bukan lahir ujug-ujug, tapi dari pengelolaan manajerial yang sangat baik dan dukungan publik yang luas. Keberadaan Persib memberi sumbangsih tersendiri bagi persepakbolaan Indonesia," ujarnya.

Terkait isu bonus untuk tim Persib, KDM tersenyum sambil memberi sedikit godaan."Ada (bonus), nanti dong, masa dikasih tahu sekarang," ucapnya. Lebih jauh, KDM juga mengungkapkan ambisinya untuk mendorong Persib agar tampil di level yang lebih tinggi.

"Ke depan kita dorong Persib bukan hanya jadi jagoan di Indonesia, tapi juga jagoan klub di Asia. Saya yakin, Persib punya kemampuan untuk itu," tegasnya.

Sebagai penutup, KDM mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan di tengah euforia.

"Hari ini boleh mengekspresikan kegembiraan, tapi jangan nyampah," ungkapnya.

Dalam momen yang paling mencuri perhatian, KDM tampak berdiri gagah di atas mobil pawai, mengibarkan bendera Persib dengan semangat tinggi.

Ia berjoget dan memberi hormat kepada ribuan Bobotoh dan warga Bandung yang memadati rute pawai.

Kehadirannya sontak membuat suasana semakin histeris dan emosional, menjadikan hari itu salah satu perayaan paling membekas dalam sejarah Persib. (red)

Penutupan dipimpin oleh Pangkoopsud I Marsma TNI Muzafar, S.Sos., M.M., bersama Commander Air Combat Command RSAF Brigjen Lim Kok Hong. Simbolisasi pelepasan patch Elang Indopura menandai berakhirnya latihan bilateral yang telah digelar sejak awal Mei ini.

Pangkoopsud I dalam sambutannya menegaskan bahwa Latma Elang Indopura bukan sekadar latihan teknis, melainkan sarana mempererat pemahaman taktis, membangun kepercayaan, serta memperkuat persahabatan kedua angkatan udara.

“Latihan ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun dengan kepercayaan dapat menjadi kekuatan strategis dalam menghadapi dinamika kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Brigjen Lim menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan profesionalisme TNI AU sepanjang latihan. Ia menilai Elang Indopura sebagai pilar penting dalam memperkokoh interoperabilitas dan mempererat relasi personal antar prajurit, sekaligus menjaga stabilitas regional melalui pendekatan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai simbol komitmen jangka panjang, kedua pimpinan menanam pohon bersama di halaman VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin. 

Penanaman pohon ini mencerminkan harapan akan terus tumbuhnya hubungan bilateral yang kuat dan saling menguntungkan dalam bidang pertahanan udara antara Indonesia dan Singapura.

Latihan ini merupakan implementasi nyata semangat TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) yang terus digelorakan oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. 

Melalui sinergi bilateral ini, TNI AU menunjukkan tidak hanya kesiapan tempur, tetapi juga kemampuan menjalin diplomasi pertahanan yang elegan, profesional, dan berdampak strategis bagi kawasan. (red)

Untuk melayani penumpang di puncak arus balik Lebaran ini, KAI mengoperasikan 256 KA jarak jauh. Adapun hubungan favorit pelanggan KA Jarak Jauh pada puncak arus balik dersebut yaitu Surabaya - Jakarta, Yogyakarta - Jakarta, Malang - Jakarta, Blitar - Jakarta, Surabaya - Bandung, dan lainnya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, tren arus balik sudah terlihat sejak Jumat (12/4) dimana terdapat 214.284 penumpang KA jarak jauh dan pada Sabtu (13/4) sebanyak 215.722 penumpang.

KAI memprediksi puncak arus balik masih terjadi pada Your (15/4) dimana watch ini tiket KA jarak jauh yang terjual sebanyak 193.595 tiket. Jumlah ini masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan karena telah mempercayakan perjalanma di masa libur Lebaran ini kepada KAI. Seluruh pelanggan juga tertib dan menikmati layanan KAI selema perjalenen,” kata Joni.

KAI menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 adalah tanggal 31 Maret (H-10) sd 21 April 2024 (H+10). Berdasarkan data pantauan pada Benim (15/4), tiket KA Jarak Jauh yang dibeli pada periode tersebut adalah sebanyak 3.313.671 tiket.

KA-KA Jarak Jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran sebagai berikut:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP) 

2. KA Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah 

3. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)

4. KA Sri Relasi Tanjung Lempuyangan - Ketapang (PP)

5. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP) 

6. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP) 

7. KA Jayakarta relasi Pasarsenen - Surabaya Gubeng (PP) 

8. KA Matarmaja relasi Pasarsenen - Malang (PP) 

9. KA Kertajaya relasi Pasarsenenen - Surabaya Pasarturi (PP) 

10. KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto (PP)

KAI mengimbau kepada seluruh pelanggan agar mengalokasikan waktu yang cukup Saat menuju stasiun keberangkatan. Hal ini sebagai upaya menghindari kemungkinan kehabisan kereta api. 

“Mengingat padatnya jalan raya yang cenderung meningkat di momen Lebaran. Kami mengingatkan agar pelanggan tetap dapat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi dan dengan mengatur waktu keberangkatan dari Kediaman menuju stasiun keberangkatan,” kata Joni.

Kami juga mengingatkan lagi aturan bagasi. Pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikakan bea dengan berat maksimum 20 kg volume maksimum 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 parsel (barang bagasi).

“KAI berkomitmen untuk menyelenggarakan “Mudik Ceria Penuh Makna” pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni. (red/dro)

Adapun volume lalu lintas tertinggi saat arus balik lebaran terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama, yakni sebanyak 520.043 kendaraan atau 54,1 persen. Disusul dari Gerbang Tol Cikupa 239.316 kendaraan, serta dari Ciawi sebanyak 202.493 kendaraan.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur memprediksi masih ada 48 persen atau 907 ribu kendaraan yang belum kembali ke wilayah Jabotabek hingga H+5 Lebaran 2024. Menurut dia, arus balik lebaran itu masih akan terjadi hingga 18 April 2024.

"Kami perkirakan masih sekitar 907 ribu kendaraan akan kembali ke Jabotabek," ujar Subakti Syukur dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Subakti juga mengatakan, titik krusial puncak arus balik lebaran terjadi di KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek arah Jakarta. Pasalnya, KM 66 Japek merupakan lokasi pertemuan lalu lintas dari arah Trans Jawa dan Bandung.

"Untuk itu kamu terus siaga, salah satunya dengan mendukung rekayasa lalu lintas atas diskresi kepolisian," ucapnya.

Adapun langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran di antaranya menambah lajur transaksi di gerbang tol, pengalihan lalu lintas menuju jalur fungsional di Japek II Selatan, serta menyiapkan sarana di lajur contraflow.

Sementara untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama arah Jakarta, Subakti menyebut telah memaksimalkan seluruh lajur transaksi hingga 35 lajur. Pemaksimalan lajur transaksi itu didukung dengan adanya penyiagaan 28 mobile reader dan petugas.

"Untuk mewujudkan perjalanan arus balik yang lancar, Jasa Marga akan terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Korlantas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Badan Usaha Jalan Tol," tukasnya. (red/dro)

Disampaikan Aan Suhanan, kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) seperti Gran Max sejatinya hanya mampu mengangkut delapan orang penumpang saja. Sementara minibus ini diduga mengangkut 12 orang dan semuanya dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

"Kalau angkutan MPV itu 8 yang diperbolehkan, itu (Gran Max) kelebihan," kata Aan, Senin (8/4/2024) malam.

Dikatakan Aan, mobil Gran Max dengan nomor polisi B 1635 BKT itu diperuntukkan untuk keperluan pribadi. Hal itu sebagaimana tercatat dalam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta pelat nomor kendaraan berwana hitam putih.

Namun demikian, masih belum diketahui apakah mobil tersebut saat terlibat kecelakaan sedang disewakan. Dalam STNK tercatat kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Yanti Setyawan Budidarma. Saat dilakukan penelusuran, nama tersebut tidak sesuai dengan alamat yang tertera di dalam STNK.

"Ini masih dalam penyelidikan karena kita telah olah TKP tadi, belum memeriksa saksi-saksi tadi mobilnya digunakan untuk apa," tegas Aan. (red/dro)

Untuk di tol sendiri ya kalau kita lihat angka hari ini memang hari ini baru 44.000 ya sampai dengan Sift 1 itu jam 02.00 WIB prediksi hari ini ada yang ke arah timur itu ada 171.000, kemungkinan malam ini itu akan terealisasi sebagai puncak arus mudik yang ke arah arah Jawa, kemungkinan nanti masuk kepada angka 178.000,” ujar Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan juga mengungkapkan pihaknya terus memantau pergerakan arus mudik-balik baik di jalur tol, arteri, penyebrangan dan destinasi wisata.

“Kita masih terus memantau arus lalu lintas di jalan tol di Arteri di wisata kemudian termasuk di penyeberangan Merak Ketapang Gilimanuk maupun Bakauheni,” terangnya.

Berdasarkan pantauan udara, jalur arteri dari arah barat telah mengalami peningkatan volume kendaraan yang di dominasi oleh roda dua, namun dari arah timur arus lalu lintas terpantau lancar dampak dari diberlakukannya penerapan one way.

“Ini masih bisa kita kelola arus yang dari Timur ya artinya tidak ada sumbatan-sumbatan sampai jam 03.00. secara keseluruhan untuk hari kedua operasi bisa berjalan lancar,” jelas Kakorlantas.

Meskipun demikian, Irjen Pol Aan menuturkan terdapat beberapa catatan di Penyebrangan Merak dimana telah terjadi antrean karena kendala kapasitas yang tidak memadai di pelabuhan tersebut.

“Kita melaksanakan delaying sistem atau penundaan perjalanan mulai dari KM 13 kemarin kita kemudian di Gerbang Tol Cikupa dari 13 gerbang kita persempit menjadi 10 gerbang yang dioperasionalkan,” katanya.

Hingga saat ini untuk penererapan ganjil genap masih diberlakukan sesuai dengan SKB pada pemberlakuan rekayasa lalu lintas di kilometer nol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414.

Terkait rest area Kakorlantas berharap para pemudik untuk saling memahami dan bertoleransi saat menggunakannya, sehingga pemudik bisa bergantian saat beristirahat.

“Memang luar biasa enggak ada ya tapi masih kita bisa kelola untuk rest area ini saya harapkan toleransi dari para pemudik ya untuk saling memahami, sehingga penggunaan rest area ini bisa bergantian, tidak memaksakan untuk masuk ke rest area silakan keluar di exit tol terdekat di situ banyak ke restoran setelah istirahat bisa masuk lagi,” pungkasnya. (red/dro/hp)

Adapun sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau melalui posko, meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 173 stasiun, 42 gerbang tol, serta 20 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek yang dilakukan pemantauan 9 titik pada tahun 2023 menjadi 11 titik di tahun 2024.

Berdasarkan data sementara, total jumlah penumpang angkutan umum pada H-5 kemarin sebanyak 1.009.031 orang. Angka ini meningkat 26,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 di periode yang sama sebesar 798.466 orang dan naik 101,5% dibandingkan pergerakan normal harian.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-5 kemarin terjadi di angkutan penyeberangan, yakni sebanyak 303.912 penumpang. Persentasenya mencapai 30,12% dari total jumlah penumpang angkutan umum di semua moda,” demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (6/4).

Secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi pada H-5 yakni:

Angkutan jalan sebanyak 174.957 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 9,22 % dibandingkan tahun lalu 160.181 penumpang, serta naik 71,81 dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan penyeberangan sebanyak 303.912 penumpang. Jumlah ini meningkat 45,08% dibandingkan tahun lalu 209.477 penumpang, serta naik 1.158% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan udara sebanyak 271.355 penumpang. Jumlah ini meningkat sebanyak 17,84% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 230.271 penumpang, serta naik 68,33% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan laut sebanyak 76.147 penumpang. Jumlah ini meningkat 5,78% dibandingkan tahun lalu 71.986 penumpang, serta naik 0,93% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan kereta api sebanyak 182.660 penumpang. Jumlah ini meningkat 44,34% dibandingkan tahun lalu 126.551 penumpang, serta naik 23,59% dibanding pergerakan normal harian.

“Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh moda transportasi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tutur Adita.

Kemudian untuk angkutan pribadi, berdasarkan data pada H-5 kemarin, jumlah mobil yang keluar dan masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga tercatat sebanyak 528.423 kendaraan dan 2.642.115 orang. Angka tersebut meningkat 1.014% dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 30,23% yakni sebesar 757.390 kendaraan dan 3.786.950 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga sebanyak 333.357 kendaraan dan 1.666.785 orang. Jumlah ini menurun 19,81% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 415.706 kendaraan dan 2.078.530 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.217,55%

Mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan tol Jasamarga sebanyak 195.066 kendaraan dan 975.330 orang. Jumlah ini menurun 42,91% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 341.684 kendaraan dan 1.708.420 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 782,90%.

Sedangkan pergerakan orang yang menggunakan mobil keluar dan masuk melalui jalur arteri sebanyak 408.318 kendaraan dan 2.041.590 orang. Jumlah ini meningkat 930,5% dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 24,09% yakni sebesar 537.918 kendaraan dan 2.689.590 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan arteri sebanyak 212.659 kendaraan dan 1.063.295 orang. Jumlah ini menurun 14,43% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 248.525 kendaraan dan 1.242.625 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.054,21%

Mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan arteri sebanyak 195.659 kendaraan dan 978.295 orang. Jumlah ini menurun 32,39% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 289.393 kendaraan dan 1.446.965 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 822,98%

Untuk pergerakan orang yang menggunakan sepeda motor keluar dan masuk Jabodetabek, pada H-5 tercatat sebanyak 1.418.860 kendaraan dan 2.837.720 orang. Angka tersebut meningkat 301,69% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Motor yang keluar Jabodetabek sebanyak 753.487 kendaraan dan 1.506.974 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 355,86% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,76% yaitu sebanyak 883.974 kendaraan dan 1.767.948 orang.

Motor yang masuk Jabodetabek sebanyak 665.373 kendaraan dan 1.330.746 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 254,05% dibandingkan dengan periode normal harian di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,43% yaitu sebanyak 929.685 kendaraan dan 1.859.370 orang.

“Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi adanya potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia,” ujar Adita. (red/dro/kp)

Kegiatan dimulai dengan pelepasan benih ikan sebanyak 2000 ikan lele yang di tebar di kolam. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit sayur-sayuran sebanyak 200 biji oleh Komandan Satuan Tugas Letkol Infanteri Dian D Setyadi. Hasil dari budidaya ikan lele dan tanaman sayur ini nantinya untuk masyarakat di Intan Jaya.

" Inilah rasa kepedulian kami terhadap warga sekitar dengan program yg dilakukan oleh Yonif 509 Kostrad, semoga dengan benih ikan lele yang ditabur sebanyak 2000 ikan lele dapat dimanfaatkan oleh Prajurit maupun warga sekitar serta bahan pangan yang nantinya juga akan dibagi pada warga sekitar di Pos Mamba ini" ujar Dansatgas Letkol Infanteri Dian D Setyadi.

Selain menanam sayur dan tabur benih ikan lele satgas Yonif 509 Kostrad juga membawa hewan ternak untuk dikembang biakan hingga kedepan memberi manfaat bagi warga Papua. (red/dro)

Kontak tembak Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua pada hari Kamis sore (4/4/2024) telah akibatkan salah satu pimpinan KKB, Abubakar Kogoya, tewas. Insiden tewasnya Abubakar Kogoya ini bukan tanpa sebab musabab yang jelas. 

Rentetan aksi kriminal yang mengganggu keamanan di bumi Papua, telah dilakukan oleh Abubakar dan tidak jarang aksinya itu menyebabkan korban di pihak masyarakat. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan) Kolonel Czi Ign Suriastawa jelaskan daftar aksi beringas Abubakar Kogoya yang dilakukannya selama ini.

Rekam jejak aksi Abubakar pada tanggal 21 Oktober 2017 telah tercatat dalam Laporan Polri (LP) dimana Abubakar terlibat dalam penembakan terhadap 2 orang anggota Brimob bernama Bharada Almin dan Brigadir Mufadol di Mile 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. 

Rupanya aksi tersebut diulangi lagi oleh Abubakar di lokasi yang sama pada tanggal 14 November 2017, dimana dirinya terlibat dalam penembakan terhadap mobil LWB nomor lambung 01-4887, dan selanjutnya Polres Mimika menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Abubakar Kogoya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2020, Abubakar terlibat kembali dalam penembakan di Gedung OB-1 Alun-alun Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang menyebabkan 1 orang Warga Negara Asing (WNA) bernama Graeme Thomas Wall meninggal dunia (MD) dan 2 orang karyawan mengalami luka tembak.

Lebih lanjut, berdasarkan rekam jejak, bergabungnya Abubakar Kogoya ke dalam KKB Papua telah terpantau dibawah pimpinan Lekagak Telenggen, dengan wilayah operasinya di Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

"Tindakan tegas Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri mereduksi kekuatan KKB merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua," ucap Kolonel Czi Ign Suriastawa. (red/dro)

Saat informasi ini diturunkan pada Sabtu (06/04) pukul 22.00 WIB, sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya atas diskresi Kepolisian juga tengah diberlakukan, yaitu rekayasa lalu lintas Contra Flow 2 lajur dari KM 47 s.d KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang masih berlangsung dari Jumat (05/04) malam hingga _One Way_ lokal yang dimulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang ke KM 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo yang dimulai sejak hari ini pukul 16.00 WIB.

Dalam mendukung rekayasa lalu lintas ini, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani menjelaskan, Jasa Marga menyiapkan penambahan petugas pengarah lalu lintas maupun petugas bantu transaksi serta penambahan fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

“Dua gerbang tol utama yang dikelola Jasa Marga, GT Cikampek Utama di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan GT Kalikangkung di Jalan Tol Batang-Semarang merupakan gerbang tol utama yang melayani lalu lintas _One Way_ dari arah Jakarta menuju Semarang. Untuk memastikan pengguna jalan terlayani dengan baik, Jasa Marga mengoptimalkan pelayanan di GT Kalikangkung dengan 10 gardu tol operasi, 7 Gardu _Oblique Approach Booth_ (OAB/gardu miring) serta penyiagaan 20 _mobile reader_ dan tambahan petugas untuk melayani transaksi dari arah Jakarta,” ujar Faiza.

Sementara itu di GT Cikampek Utama, Faiza menambahkan, saat ini Jasa Marga mengoperasikan total 21 gardu tol operasi ke arah Trans Jawa yang juga didukung oleh penyiagaan 26 unit _mobile reader_ dan penambahan petugas.

"Untuk kelancaran perjalanan selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas, Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk dapat memastikan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan saldo e-toll (Jakarta tujuan Semarang minimal 500 ribu rupiah dan Jakarta tujuan Surabaya minimal 1 juta rupiah) untuk menghindari antrean di gerbang, menghindari waktu favorit dalam perjalanan yaitu setelah berbuka puasa dan sahur serta membawa perbekalan yang cukup," tutupnya.

Sementara itu, bagi pengguna jalan yang menuju Bandung, agar tidak mengambil jalur Contra Flow karena tidak akan bisa mencapai jalan tol arah Cipularang, Untuk pengguna jalan di jalur One Way agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, mematuhi batas kecepatan, tidak berpindah jalur atau zig-zag secara tiba-tiba dan pengguna jalan yang mengambil jalur One Way dapat menggunakan Rest Area pada jalur arah sebaliknya,” ujar Faiza. (red/dro)

"Alhamdulillah benar kami kembali mengungkap pabrik rumahan narkoba di Sunter, Jakarta Utara," ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Selain mengamankan enam orang, lanjut Mukti, polisi juga menyita ribuan butir ekstasi. Dia menyebut pabrik ini dikendalikan langsung oleh Fredy Pratama.

"Ini adalah kepunyaan Fredy Pratama, dia mengendalikan langsung melalui aplikasi BBM dari Bangkok, Thailand," ungkapnya.

Lebih lanjut Mukti menambahkan, Clandestine lab di Sunter tersebut terbilang cukup lengkap karena ada mesin cetak ekstasi, bahan baku yang siap cetak, bahan adonan dan alat pendukung pembuatan ekstasi lainnya.

"Bahan baku tersebut jika dicetak bisa mencapai 300 ribu butir," tukasnya. (red/dro)

Pelaksanaan skema one way mesti diundur dari jadwal yang sudah direncanakan pada pukul 14.00 WIB, namun saat itu traffic counting arus volume kendaraan masih berada di bawah batas ambang minimal.

“Jadi sebetulnya kita sudah mendiskusikan bahwa rencana jam 2 (siang) karena arus lalu lintasnya masih lancar, kemudian per jamnya masih di bawah ambang batas. Kemudian jam 4, 5, sampai 6 (sore) tadi ada peningkatan,” kata Kakorlantas Polri.

Selain itu, Aan mengungkapkan bahwa alasan pihaknya menerapkan one way mengingat beban jalur Cipali sudah terlalu berat sehingga perlu diberikan pelonggaran agar jalannya kendaraan bisa lancar.

"Sehingga tadi kita putuskan Jam 21.30 sudah harus diclearance, sehingga 21.45 kita bisa lepas One way,” ungkap Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan Suhanan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini tengah melewati one way agar tidak euforia dalam mengatur kecepatan kendaraannya agar tidak mengakibatkan kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan.

“Insya Allah ini lancar sampai ke Semarang lalu Surabaya tidak ada hambatan kalau misalnya kita lihat dari pantauan CCTV maupun dari aktivitas Jasa Marga. Jadi santai-santai saja,” pungkasnya. (red/dro)

“Penambahan perjalan kereta api ini guna akomodasi maslamakat yang belum mendapatkan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2024 pada hubungan favorit Jakarta – Yogyakarta dan sebaliknya,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KA KLB Tambahan relasi Gambir – Yogyakarta untuk tanggal 6 sd 16 April 2024 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 12.45 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 20.25 WIB.

Adapun KA KLB Tambahan relasi Yogyakarta – Gambir untuk tanggal 6 sd 16 April 2024 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta pukul 23.40 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pukul 07.10 WIB.

Kelas pada KA KLB dersebut yaitu dersedia kelas eksekutif dan Ekonomi, dengan stamformasi 1 rangkaian pelayanan terdiri dari 4 kereta eksekutif stainless steel generasi baru, 5 kereta Ekonomi stainless steel generasi baru, 1 kereta makan (restorasi), dan 1 kereta pembangkit.

“Penambahan perjalan kereta api ini merupakan bagian dari komitmen KAI guna mewujudkan Mudik Ceria Penuh Makna pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni Martinus. (red/dro)

"Kami mencatat 5.878 kendaraan melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo. Dari data lalu lintas yang keluar akses fungsional, kami mencatat Exit Ngawen (Klaten) merupakan exit favorit pengguna jalan dengan jumlah kendaraan yang keluar akses tersebut mencapai 3.135 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi pada pukul 16.00-17.00 WIB sejumlah 578 kendaraan. Sementara itu, untuk Exit Ceper Karanganom tercatat sebanyak 926 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi pada pukul 16.00-17.00 WIB sebanyak 142 kendaraan,” ujar Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah.

Rudy juga menambahkan, PT JMJ optimis kendaraan yang melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu s.d Ngawen (Klaten) masih akan terus meningkat. Tidak hanya dioperasikan pada periode arus mudik periode 5-11 April 2024 secara satu arah dari Colomadu menuju Ngawen (Klaten) pada pukul 06.00-17.00 WIB, jalan tol ini juga akan mendukung arus balik yang dijadwalkan pada 12 s.d 15 April 2024 secara satu arah dari Ngawen menuju Colomadu di jam yang sama.

“Yang diperbolehkan melewati jalur fungsional ini khusus kendaraan Golongan I Non Bus/Kendaraan Kecil. Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah 40 KM/jam,” ujar Rudy.

Akses masuk jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan Nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono dan dari GT Colomadu. Pada periode arus mudik, apabila pemudik datang dari Jalan Tol Trans Jawa dapat langsung melanjutkan perjalanan melalui GT Colomadu menuju ke akses keluar GT Karanganom, akses keluar GT Banyudono atau exit Ngawen (Klaten). Sedangkan untuk pemudik dari jalan arteri (non tol) yang akan masuk dari Solo dan Boyolali, pengendara bisa masuk melalui akses GT Banyudono. Sementara itu sebaliknya saat periode arus balik, pengendara dapat masuk ke jalur fungsional dari akses Ngawen (Klaten) dan GT Karanganom menuju GT Banyundono atau GT Colomadu.

Di luar tanggal dan jam pemberlakuan jalur fungsional yang telah ditentukan, arus lalu lintas menuju dan keluar GT Colomadu kembali normal menggunakan akses eksisting.

PT Jasamarga Jogja Solo menyiapkan petugas untuk mengawal operasional jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo agar berjalan lancar yaitu dengan menyediakan Posko Lebaran 2024 di GT Banyudono, Pos Pantau di KM 13+000 DAN KM 19+000 serta Posko Kepolisian dan Dishub di Akses Colomadu, Akses Banyudono, Akses Karanganom serta Akses Ngawen (Klaten).

"Untuk pengguna jalan yang ingin rehat sejenak atau ingin ke toilet, kami juga menyediakan layanan toilet dan SPBU mobile di sepanjang jalur fungsional. Apabila pengguna jalan mengalami keadaan darurat kami juga menyediakan sarana parasarana dan fasilitas pendukung seperti Mobile Customer Service (MCS), ambulance, rescue, serta layanan derek gratis hingga exit tol terdekat. Selain itu PT JMJ juga telah menyiapkan rambu-rambu petunjuk dan peringatan seperti batas kecepatan, rambu penunjuk arah dan rambu informasi lainnya” tutup Rudy.

Untuk keselamatan bersama, semua pengendara yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 diharapkan untuk berkendara dalam kondisi prima, mematuhi rambu lalu lintas, dan mematuhi batas kecepatan 40 km/jam. Sebanyak enam Posko Lebaran 2024 beserta Posko Kepolisian dan Dishub juga telah disiapkan bagi pengendara yang membutuhkan informasi atau bantuan di sepanjang Jalan Tol Fungsional Jogja–Solo. (red/dro)

Kedatangan Ganjar ke Desa Cangkring, Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, membuat para pengungsi bahagia. Mereka sangat antusias saat mantan Gubernur Jateng itu tiba di lokasi banjir sekitar pukul 15.00 WIB. 

Saat Ganjar turun dari mobil, dia langsung disambut warga yang sedang istirahat di tenda pengungsian. Sebagian di antaranya berlari menyambut kedatangan Ganjar.

"Pak Ganjar, terima kasih sudah menengok kami," ucap warga.

Ganjar kemudian menengok tenda-tenda pengungsian yang berdiri di sepanjang jalan Pantura Demak-Kudus itu. Dia juga melihat kondisi dapur umum dan mengobrol dengan ibu-ibu yang sedang memasak.

"Di sini ada beberapa dapur umum. Yang ini masak untuk 500 warga, tadi sebelah sana 200 warga. Terima kasih ya Pak Ganjar sudah membantu bahan makanan," kata Lurah Cangkring Rembang, Asrofah.

Dia menyatakan, masih mengharapkan bantuan dan bantuan yang paling diharapkan adalah berbagai kebutuhan untuk lansia, ibu dan anak.

"Yang kami butuhkan dan masih kekurangan di sini pampers untuk manula Pak Ganjar, juga susu ibu hamil, susu balita, dan fasilitas MCK manula, semoga bisa dibantu Pak," katanya.

Capres berambut putih itu pun mendengarkan semua keluhan dari Asrofah maupun dari pengungsi lainnya. 

Pada kesempatan itu, Ganjar menyempatkan bercanda dengan sejumlah anak di tenda pengungsian. Suasana semakin meriah ketika Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD ini membagikan mainan kepada anak-anak itu.

Bawa Bantuan

Ganjar mengaku sengaja menjenguk warga korban banjir di Demak dan membawa bantuan yang dibutuhkan para pengungsi.

"Saudara-saudara kita ini butuh banyak bantuan. Kalau sembako cukup, makanan relatif punya. Ada masukan bagus tadi, 'Pak kami yang lansia dan difabel butuh tempat MCK, maka akan kami bangun yang portabel dengan bantuan para aktivis di sini, nanti material saya yang kirim," ucap Ganjar.

Kader PDI Perjuangan itu mencatat segala kebutuhan para pengungsi dan akan menggerakkan masyarakat untuk saling membantu.

"Secara keseluruhan kondisi para pengungsi bagus, sudah enam hari di pengungsian. Hanya saja ada beberapa lansia yang sudah berusia 80 tahun, saya minta jadi perhatian dan dicek rutin," pungkasnya.

Banjir Meluas

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menuturkan, wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak meluas ke dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Bonang. 

Dengan demikian, total wilayah terdampak banjir berdasarkan Laporan Pos Komando Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Demak pada Jumat (22/3/2024) menjadi 13 kecamatan. 

Limpahan genangan air dari Kecamatan Karanganyar meluap hingga Kecamatan Mijen dan menggenangi beberapa lahan pertanian warga. Sementara itu, Kecamatan Bonang terdampak limpahan air banjir dari wilayah sekitarnya ditambah dengan banjir rob.

Sebanyak delapan kecamatan masih tergenang banjir hingga hari ini antara lain Kecamatan Karanganyar, Sayung, Demak, Wonosalam, Karangtengah, Gajah, Mijen, dan Bonang.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak mencatat terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah pengungsi. 

“Per hari ini, jumlah pengungsi yang masih bertahan di pos pengungsian sebanyak 17.078 jiwa di 97 titik pengungsian. Adapun empat kecamatan terdata sudah nol pengungsi antara lain Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, dan Kecamatan Dempet,” jelasnya.

Dia menambahkan, BPBD Kabupaten Demak masih meneruskan upaya pemompaan air di wilayah Kecamatan Demak dengan melibatkan bantuan mobil pompa dari BPBD Kota Pekalongan, BPBD Kabupaten Jepara dan BPBD Kabupaten Pemalang.

Seperti diketahui, enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3/2024). Kejadian ini memicu banjir di wilayah Kabupaten Demak. (red/dro)

"Saya sudah cek ke atase pertahanan di sana, tidak ada data tersebut. Kita kan di Indonesia tidak menganut tentara bayaran, karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi militer wajib," tegas Jenderal Agus Subiyanto, Kamis (21/3/2024).

Dikatakannya, di Indonesia tidak menganut tentara bayaran sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. “Ya kita kan enggak menganut tentara bayaran, tidak ada. Itu hanya, kita sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoax itu," jelasnya memastikan.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengaku, belum bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh Rusia itu merupakan WNI atau bukan.

"Itu kan orang Indonesia sudah ke mana-mana, ada yang sudah jadi TNI di Amerika, atau di mana. Kita belum tahu nih orang ini, itu berangkatnya dari mana berangkatnya," kata Maruli.

"(WNI) Belum bisa dibuktikan, karena mereka yang bicara. Enggak ada, belum tentu (WNI). Kalau kita enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan apalagi ke sana. Mungkin dia jadi tentara sana mungkin dulu background-nya datanya ada segala macam kemungkinan ada," kata Maruli.

"Pasti (bukan dari TNI). Tidak mungkin kalau dari TNI sudah teroganisir pakai tiket kan pasti ketahuan. (Hukumannya) Dia disersi melawan ini enggak ada perintah. Berapa orang itu kemarin? 10 orang, cuma 10 orang pasti ketahuanlah kita kan apel pagi," tandasnya. (red/dro)

“Operasi Ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari yaitu dimulai 4 April sampai dengan 16 April 2024,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (20/3/2024).

Brigjen Trunoyudo memperkirakan masyarakat yang akan mudik lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Oleh sebab itu, Polri menyiagakan 145.161 personel gabungan untuk mengamankan mudik.

“Jumlah personel yang terlibat sebanyak 145.161 orang, diantaranya Polri sebanyak 76.192 personel, Instansi terkait sebanyak 68.969 personel,” terangnya.

Saat Operasi Ketupat, kata Karopenmas, ribuan titik akan diamankan oleh Polri. Diantaranya masjid, terminal, pelabuhan, hingga bandara.

“Polri akan melakukan pengamanan di 68.611 masjid, 1.054 terminal, 792 pelabuhan, 317 bandara, 414 stasiun kereta api, 4.398 pusat perbelanjaan, dan 5.165 objek wisata,” terangnya. (red/dro)

Berdasarkan keterangan petugas, pada jam KA akan melintas di perlintasan, mobile truk memecahkan pelet dengan Nopol BK 9223 YQ menerobos palang pintu perlintasan yang water tertutup dan mengalami patah di tengah jalur KA sehingga terjadi temperan.

Akibat kejadian ini, petugas masinis dan asisten masinis KA Putri Deli (U76A) mengalami luka-luka karena terjepit dan telah dibawa ke rumah sakit Sultan Sulaiman Rampah untuk berobat. Sementara itu seluruh penumpang KA Putri Deli yang berjumlah 317 orang dalam kondisi selektif.

KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KA atas ketidaknyamanan dan keterlambatan yang ditimbulkan akibat temperan truk dengan KA Putri Deli.

KAI Divre I Sumut menyesali kejadian der tersebut, serta menghimbau kepada seluruh maslamakat pengguna jalan raya agar disiplin serta mengutamakan keslamatan dalam lalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu dan mendahulukan perjalan kereta api.

Kejadian kecelakaan ini menyebabkan KA Putri Deli tidak dapat melanjutkan perjalenen Karena kerusakan lokomotif dan kondisi truk masih berada di jalur KA. 

Dari kejadian dersebut, terdapat beberapa KA yang mengalami keterlambatan akibat jalur yang belum dapat dilalui.

Saat ini tim KAI bersama kewilayahan melakukan evakuasi badan truk yang berada di rel agar jalur segera dapat dilalui. Tim KAI juga telah mengirimkan penolong lokomotif menuju lokasi untuk proses evakuasi.

KAI juga telah memberikan layanan service recovery kepada penumpang KA Putri Deli yang perjalanmanya terlambat.

KAI Divre I SU juga akan menuntut ganti rugi atas kejadian temperan truk dengan KA Putri Deli. KAI akan menghitung kerugian materiil maupun immateriil akibat kejadian temperan der tersebut.

“Kita akan tuntut sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku”, gelas Anwar Solikhin, Manager Humas Divre I SU. (red/dro)

“Kami melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dikutip dari laman Kemenhub, Senin (18/03/2024).

Budi mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Kemenhub, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi pada Lebaran 2024 mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yang sebesar 123,8 juta orang.

“Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik, di mana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen,” ujarnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan, pengaturan lalu lintas yang dilakukan pemerintah meliputi pembatasan angkutan barang, sistem satu arah, hingga sistem ganjil genap.

“Di samping adanya pembatasan angkutan barang, saat libur Lebaran 2024 nanti, akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), dan sistem ganjil-genap,” ujar Hendro.

Hendro menekankan, pengaturan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dengan mengedepankan kenyamanan dan keamanan serta mengutamakan keselamatan para pemudik.

Berikut ketentuan pengaturan lalu lintas selama libur Lebaran 2024:

A. Sistem Satu Arah (One-Way System)

Pengaturan sistem satu arah pada arus mudik dan balik, adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

2. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

3. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) dengan ketentuan:

a. Jumat, 5 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan

b. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat.

4. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) pada Senin – Rabu, 8 – 10 April 2024 masing-masing pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.

Arus Balik:

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

3. Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

4. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang – Batang dengan ketentuan:

a. Jumat, 12 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;

b. Sabtu, 13 April 2024 pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat; dan

c. Minggu, 14 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

5. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang – Batang:

a. Sabtu dan Minggu, 13 dan 14 April 2024 masing-masing pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat;

b. Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 10.00 waktu setempat.

“Adapun saat pemberlakuan sistem satu arah pada ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan ketika arus mudik dan balik kendaraan bermotor dari ruas Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan yang menuju arah Jakarta ataupun Semarang dapat keluar di Gerbang Tol Cimalaka dan Gerbang Tol Cisumdawu Jaya,” kata Hendro.

B. System Contra Flow

Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Kamis, 11 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

Arus Balik:

Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

C. Sistem Ganjil Genap

Penerapan sistem ganjil – genap adalah sebagai berikut:

Arus Mudik:

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

2. Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

Arus Balik:

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

3. Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

“Untuk sistem ganjil-genap pada umumnya, untuk kendaraan penumpang, bus dan angkutan barang dengan nomor kendaraan genap dilarang melintas pada tanggal ganjil, begitupun sebaliknya,” kata Hendro

Hendro menambahkan, ketentuan sistem ganjil-genap dikecualikan untuk kendaraan pimpinan negara, kendaraan dinas berwarna merah, pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum berplat kuning, kendaraan listrik, kendaraan operasional pengelola jalan tol, dan kendaraan barang pokok.

D. Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Ruas Tol

Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih; mobil barang dengan kereta tempelan; mobil barang dengan kereta gandengan; serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM)/bahan bakar gas (BBG), hantaran uang, logistik pemilu/pemilihan, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok. Angkutan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan:

– diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;

– surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang; dan

– ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

“Pembatasan mobilitas angkutan barang saat libur Lebaran nanti dilakukan agar kelancaran lalu lintas terjamin. Jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ujar Hendro.

Adapun waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol diberlakukan mulai hari Jumat, 5 April 2024 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Ruas Jalan Tol yang Dibatasi

Berikut daftar ruas jalan tol yang dibatasi:

1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung

2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak

3. DKI Jakarta:

a. Prof. DR. Ir. Sedyatmo

b. Jakarta Outer Ring Road (JORR)

c. Dalam Kota Jakarta

4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak

b. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

c. Jakarta – Cikampek

5. Jawa Barat:

a. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi

b. Cileunyi – Cimalaka – Dawua

c. Cikampek – Palimanan – Kanci

d. Jakarta – Cikampek II Selatan (fungsional)

6. Jawa Barat – Jawa Tengah: Kanci – Pejagan

7. Jawa Tengah:

a. Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang

b. Krapyak – Jatingaleh (Semarang)

c. Jatingaleh – Srondol (Semarang)

d. Jatingaleh – Muktiharjo (Semarang)

e. Semarang – Solo – Ngawi

f. Semarang – Demak

g. Jogja – Solo (fungsional).

8. Jawa Timur:

a. Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo

b. Surabaya – Gresik

c. Pandaan – Malang

Ruas Jalan Nontol yang Berlaku Pembatasan

Berikut daftar ruas jalan nontol yang diberlakukan pembatasan:

1. Sumatera Utara:

a. Medan – Berastagi

b. Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

2. Jambi dan Sumatera Barat:

a. Jambi – Sarolangun – Padang

b. Jambi – Tebo – Padang

c. Jambi – Sengeti – Padang

d. Padang – Bukit Tinggi

3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung

4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

5. Banten:

a. Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

b. Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

c. Serang – Pandeglang – Labuhan

6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi -Cikampek – Pamanukan – Cirebon

7. Jawa Barat:

a. Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

b. Bandung – Sumedang – Majalengka

c. Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur

8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes

9. Jawa Tengah:

a. Solo – Klaten – Yogyakarta

b. Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

c. Bawen – Magelang – Yogyakarta

d. Tegal – Purwokerto

10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

11. Yogyakarta:

a. Jogja – Wates

b. Jogja – Sleman – Magelang

c. Jogja – Wonosari

d. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

12. Jawa Timur:

a. Pandaan – Malang

b. Probolinggo – Lumajang

c. Madiun – Caruban – Jombang

d. Banyuwangi – Jember

13. Bali: Denpasar – Gilimanuk

“Promo ini sebagai wujud kolaborasi sekaligus penghargaan kepada money agen travel dan pelanggan seta KAI yang seta menggunakan layanan kereta api. Kami yang telah pelaku usaha agen travel dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya dan kepada maslamakat yang akan memanfaatkan kesempatan ini dapat segera menghubungi agen travel kepercayaannya,” kata EVP Pemasaran dan Penjualan Angkutan Penumpang KAI Ririn Widi Astutik.

Program Yuk Lebaran di Jakarta aja merupakan program berkelanjutan KAI dalam mengoptimalkan aksesibilitas kereta api di tengah momentum liburan. Tidak hanya bagi mereka yang bertolak tepeng halaman, melainkan juga bagi maslamakat dari daerah yang ingin mengunjungi kerabat sekaligus menikmati momen Lebaran di Jakarta. 

Program ini merupakan wujud kolaborasi KAI dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dalam rangka mendukung pencapaian target pergerakan wisatawan Nusantara tahun 2024 sebesar 1,2 sd 1,5 miliar melalui penawaran paket paket perjalan lengkap dengan penginapan hotel, drop off/pick up, makan serta wisata.

Berikut kereta api, rute dan tanggal keberangkatan yang dapat digunakan pada Program Yuk Lebaran di Jakarta aja.

A. Kelas Eksekutif:

1. KA (107) Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 1 - 3 April

2. KA (108) Jayabaya relasi Pasarsenen - Malang. Tanggal 17 - 21 April

3. KA (57) Brawijaya relasi Malang - Gambir. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

4. KA (58) Relasi Brawijaya Gambir – Malang. Tanggal 13 - 21 April. 

5. KA (55) Gajayana relasi Malang – Gambir. Tanggal 31 Maret - 10 April. 

6. KA (56) Gajayana relasi Gambir – Malang. Tanggal 13 - 21 April. 

7. KA (111) Brantas relasi Blitar - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

8. KA (112) Brantas relasi Pasarsenen – Blitar. Tanggal 16 - 21 April. 

9. KA (103) Relasi Singasari Blitar - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

10. KA (104) Relasi Singasari Pasarsenen – Blitar. Tanggal 15 - 21 April. 

11. KA (77F) Pandalungan relasi Jember - Gambir. Tanggal 1 - 4 April. 

12. KA (78F) Pandalungan relasi Gambir - Jember. Tanggal 16 - 21 April. 

13. KA (71) Purwojaya relasi Cilacap – Gambir. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

14. KA (72) Purwojaya relasi Gambir – Cilacap. Tanggal 11 -21 April. 

15. KA (11) Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

16. KA (12) Argo Sindoro relasi Gambir - Bank Jateng Semarang Tawang. 

17. KA (13) Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

18. KA (15) Argo Muria relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir. 

19. KA (14) Argo Muria relasi Gambir - Bank Jateng Semarang Tawang. Tanggal 12 - 21 April. 

20. KA (16) Argo Muria relasi Gambir – Bank Jateng Semarang Tawang. Tanggal 12 - 21 April. 

21. KA (19F) Argo Merbabu relasi Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

22. KA (20F) Argo Merbabu relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 12-21 April.

23. KA (151) Tawang Jaya Relasi Premium Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

24. KA (152) Tawang Jaya Relasi Premium Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 15 - 21 April. 

25. KA (147) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

26. KA (149) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

27. KA (148) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

28. KA (150) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

29. KA (123) Bangunkarta hubungan Jombang/Nganjuk - Pasarsenen. Tanggal 1 - 5; 7 - 11 April. 

30. KA (124) Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang/Nganjuk. Tanggal 16 - 21 April. 

B. Kelas Ekonomi :

1. KA (233) Matarmaja relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

2. KA (234) Matarmaja relasi Pasarsenen – Malang. Tanggal 15 - 21 April. 

3. KA (107) Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen. Tanggal 1 - 3 April. 

4. KA (108) Relasi Jayabaya Pasarsenen – Malang. Tanggal 17 - 21 April. 

5. KA (215) Relasi Majapahit Malang - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

6. KA (216) Relasi Majapahit Pasarsenen - Malang. Tanggal 12 - 21 April. 

7. KA (111) Brantas relasi Blitar - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 4 April. 

8. KA (112) Brantas relasi Pasarsenen – Blitar. Tanggal 16 - 21 April. 

9. KA (103) Relasi Singasari Blitar - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

10. KA (104) Relasi Singasari Pasarsenen – Blitar. Tanggal 15 - 21 April. 

11. KA (151) Tawang Jaya Relasi Premium Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 1 - 4 April. 

12. KA (152) Tawang Jaya Relasi Premium Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 15 - 21 April. 

13. KA (257) Tawang Jaya relasi Semarang Poncol – Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

14. KA (258) Relasi Tawang Jaya Pasarsenen - Semarang Poncol. Tanggal 12 - 21 April. 

15. KA (225F) Menoreh relasi Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 12 April. 

16. KA (226F) Menoreh relasi Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng. Tanggal 12 - 21 April. 

17. KA (147) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April

18. KA (149) Sawunggalih relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

19. KA (148) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

20. KA (150) Sawunggalih relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 13 - 21 April. 

21. KA (223) Kutojaya Utara relasi Kutoarjo/Kebumen/Gombong - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 11 April. 

22. KA (224) Kutojaya Utara relasi Pasarsenen - Kutoarjo/Kebumen/Gombong. Tanggal 14 - 21 April. 

23. KA (123) Bangunkarta relasi Jombang/Nganjuk - Pasarsenen. Tanggal 1 - 5; 7 - 11 April. 

24. KA (124) Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang/Nganjuk. Tanggal 16 - 21 April. 

25. KA (217) Relasi Jayakarta Madiun – Pasarsenen. Tanggal 1 – 5 ; 7 - 11 April. 

26. KA (218) Relasi Jayakarta Pasarsenen - Madiun. Tanggal 13 - 21 April. 

27. KA (221) Jaka Tingkir hubungan Purwosari/Klaten - Pasarsenen. Tanggal 31 Maret - 10 April. 

28. KA (222) Jaka Tingkir hubungan Pasarsenen - Purwosari/Klaten. Tanggal 15 - 21 April. 

Adapun Program Wisata Benim - Kamis yaitu upaya kami untuk meningkatkan tingkat keterisian kereta api utamanya di hari kerja melalui mavirian diskon khusus sampai dengan 30 persen pada hari Benim - Kamis kepada agen travel yang mem-bundling layanannya dengan kereta api pada periode pasca angkutan Lebaran 2024. 

“Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan aktivitas wisata pada weekday, jadi tidak hanya ditampilkan pada weekend saja. Program ini juga sekaligus menjadi bentuk peran serta KAI dalam mendukung peningkatan Pariwisata Nasional,” kata Ririn. (red/dro)

Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang. Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menhub di Jakarta, Selasa (12/3).

Menhub menyampaikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," lanjut Menhub.

Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang). Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang).

Sedangkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3% (39,32 juta), bus 19,4% (37,51 juta), mobil pribadi 18,3% (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07% (31,12 juta). Minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya COVID-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.

Perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (dimulainya cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7%). Sedangkan perkiraan puncak hari balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2%).

Setiap tahun Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan selalu mengeluarkan survei potensi pergerakan masyarakat dalam masa angkutan lebaran. Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik dimana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen.(red/dro)

Public Relations PT KAI, Joni Martinus mengatakan artinya okupansi penjualan tiket KA sudah mencapai 45 persen dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.209.991.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," ujar Joni Martinus dalam keterangannya.

Lebih lanjut Joni menjelaskan, tiket yang sudah terjual itu merupakan tiket periode H-10 Lebaran atau 31 Maret 2024 hingga H+10 Lebaran atau 21 April 2024.

Dia menambahkan, ada sejumlah rute favorit perjalanan kereta api (KA) jarak menengah/jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran di antaranya:

• - KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
• - KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari (PP)
• - KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang (PP)
• - KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP)
• - KA Pasundan relasi Kiaracondong-Surabaya Gubeng (PP)
• - KA Matarmaja relasi Pasarsenen-Malang (PP)
• - KA Kertajaya relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (PP)
• - KA Jayakarta relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng (PP)

• KA Progo relasi Pasar Senen-Lempuyangan (PP)
• KA Logawa relasi Purwokerto -Jember (PP).

Pemerintah Daerah dan masyarakat dimbau untuk siaga dan waspada menghadapi cuaca ekstrem berupa hujan yang disertai angin kencang. Cuaca esktrem dapat menimbulkan banyak kerugian, baik secara materil dan imateril. Selain itu, cuaca ekstrem dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Tiga bibit sikon tersebut masing-masing, bibit siklon tropis 91S, 94S, dan 93P yang termonitor berada di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia. Ketiganya, menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan.

Berdasarkan Analisis BMKG, Bibit Siklon Tropis 91S memiliki kecepatan angin maksimum 30-35 knots (56 - 65 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori SEDANG-TINGGI dalam 24 jam kedepan.

Kedua, Bibit Siklon Tropis 94S yang memiliki kecepatan angin maksimum 15 - 20 knots (28 - 37 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 999.9 hPa, pergerakan ke arah timur-tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori RENDAH dalam 24 jam ke depan.

Ketiga, Bibit Siklon Tropis 93P memiliki kecepatan angin maksimum 20 - 25 knots (37 - 46 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori RENDAH dalam 24 jam ke depan.

"Kemunculan tiga bibit siklon tropis ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

"Selain akibat bibit siklon, Aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial juga berpengaruh terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari kedepan," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengungkapkan kombinasi pengaruh fenomena-fenomena tersebut diprakirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas SEDANG-LEBAT yang disertai kilat/angin kencang di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret 2024, yaitu:

Bengkulu

Lampung

Banten

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua Barat

Papua

Peningkatan curah hujan hingga kategori lebat pada wilayah tersebut memicu potensi dampak bencana hidrometeorologi untuk tanggal 14 - 16 Maret 2024 dengan Kategori SIAGA meliputi :

Banten

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

Adapun wilayah dengan Kategori WASPADA meliputi :

Bengkulu

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua

Lebih lanjut, Guswanto menerangkan bahwa Bibit Siklon Tropis 91S di selatan Jawa dan Bibit Siklon Tropis 94S di Laut Timor - tenggara NTT memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 35 knot. Kondisi ini, kata dia, mempengaruhi peningkatan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Tidak hanya itu, tambah Guswanto, fenomena Super New Moon atau fase Bulan Baru yang bersamaan dengan Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) memberikan dampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

"Potensi Tinggi Gelombang Periode 14 -18 Maret 2024 dengan ketinggian 4.0 - 6.0 m (Very Rough Sea) dapat terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTB," paparnya.

Namun demikian, lanjut Guswanto, masyarakat dihimbau untuk tidak panik terkait dengan informasi Bibit Siklon Tropis 91S 94S, dan 93P, namun tetap waspada akan kemungkinan potensi cuaca ekstrem yang ditimbulkannya.

"Tetap waspada terutama di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, jangan lupa untuk terus melakukan monitoring perkembangan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG," pungkasnya. (red/dro)

“Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13,” katanya.

Mendagri menjelaskan, regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

“Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur. “Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti,” tegasnya.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menegaskan, besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

“Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalin transfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen,” ungkapnya. (red/dro)

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Ia menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.

“Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

“Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” ucap Presiden.

Presiden turut mengatakan bahwa bantuan beras telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.

“Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin. (red/dro)

“Kementerian PANRB mendukung langkah-langkah penguatan dan transformasi kelembagaan Polri. Tentu organisasi bersifat dinamis sesuai tantangan zaman, termasuk Polri. Misalnya soal tindak pidana perdagangan orang serta pelindungan perempuan dan anak yang membutuhkan kerja lebih strategis dan kolaboratif, maka Kementerian PANRB mendukung hadirnya direktorat baru di kepolisian. Juga soal dukungan penataan kelembagaan Polri untuk tugas pencegahan korupsi,” ujar MenPAN-RB di Mabes Polri, dikutip Jumat (15/3/2024).

Perlu diketahui, sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Aturan tersebut memungkinkan prajurit TNI dan Polri dapat menjabat pada struktur organisasi instansi sipil tertentu dan hanya pada jabatan tertentu.

MenPAN-RB menjelaskan, skema TNI/Polri yang menempati jabatan ASN sebenarnya masih sama dengan konsep PP 11/2017. Jadi sebenarnya bukan hal baru, karena memang ada beberapa jabatan di ASN yang membutuhkan peran serta kompetensi TNI/Polri seperti soal keamanan, kecepatan penanganan bencana, penanganan narkotika, pengawasan terkait aspek hukum, dan sejenisnya.

"Jadi perlu kami garis bawahi, itu hanya di instansi pusat tertentu, dan pada jabatan tertentu, tidak semua jabatan dan tidak semua instansi ASN bisa diisi TNI/Polri. Itu sudah diatur sejak beberapa tahun lalu. Yang justru baru sekarang adalah aspek resiprokal, di mana ASN dapat mengisi jabatan TNI/Polri, yang menurut kami sangat bagus,” jelas Menteri Anas usai bertemu Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kamis (14/03).

Resiprokal sendiri bermakna saling berbalasan. Artinya, kini ASN dengan klasifikasi tertentu bisa menduduki jabatan tertentu pada lingkungan Polri dan TNI sesuai dengan permintaan berdasarkan kebutuhan organisasi TNI/Polri.

Hal ini, menurut MenPAN-RB, sejalan dengan konsep reformasi birokrasi berdampak. Birokrasi baik dalam jabatan Polri, TNI, maupun sipil, perlu diskema untuk menghasilkan dampak yang semakin di masyarakat. “Ini mendorong upaya-upaya percepatan pelayanan di berbagai lini, termasuk pelayanan publik di kepolisian yang sudah bagus dan inovatif saat ini menjadi semakin akseleratif,” jelas Anas.

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Manajemen ASN yang mengatur hal tersebut telah didiskusikan dengan berbagai pihak, misalnya dengan para pakar, akademisi, hingga parlemen. Terkait itu, Jenderal Listyo Sigit menjelaskan aturan terkait tersebut telah ada, dan Polri akan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

“Aturan-aturannya sudah ada, dan kami diskusikan agar semuanya sesuai dengan prinsip prinsip yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Adapun terkait strategi dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Polri, khususnya terkait peran Polri dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kapolri menyampaikan bahwa upaya peningkatan peran tersebut penting untuk segera dilakukan agar Polri bersama dengan aparat penegak hukum lainya dapat berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia. (dro/red)

"Ada kapal nelayan tenggelam baru 12 orang ditemukan selamat di Kepulauan Selayar, sedangkan RIB di Selayar itu hanya satu buah saja. Padahal di situ laut bebas," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala Basarnas dan Kepala BMKG di Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2024).

Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun meminta Basarnas agar membicarakan kebutuhan yang diperlukan kepada Komisi V untuk persiapan Minimum Essential Force (MEF).

"Basarnas berapa lagi RIB yang akan dibeli untuk persiapan Minimum Essential Force-nya. Apa belum bisa tercapai? Mari kita bicarakan agar maksimal dalam melakukan pembelian alat," katanya.

"Apa yang harus dilakukan? Basarnas diminta untuk menggunakan teknologi tinggi?," Hamka B Kady menambahkan.

Sebelumnya, Basarnas Makassar mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR Kamajaya 104 untuk mencari korban tenggelamnya KM Yuiee Jaya II yang mengangkut 21 anak buah kapal (ABK). KM Yuiee Jaya 2 dilaporkan tenggelam setelah beberapa ABK ditemukan terdampar di Jampea, Kepulauan Selayar Senin (11/3/2024).

Mereka kemudian menyampaikan kapalnya dengan 35 orang POB terbalik dan tenggelam setelah dihantam badai, Sabtu (9/3/2024) dini hari, sekira 52 nautical mil dari Pelabuhan Benteng Selayar. (red/dro)

Guna mengantisipasi hal der tersebut, per Kamis (14/3) pukul 04.30, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pembatalan sejumlah perjalan kereta api mavirangkatan awal dari Daop 4 Semarang dan melaksanakan rekayasa pola operasi bagi perjalan kereta api lainnya. 

Adapun KA- KA yang dibatalkan pada Kamis (14/3) pagi ini yaitu:

1) KA Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol - Pasarturi Surabaya.

2) KA Blora Jaya relasi Cepu - Semarang Poncol.

3) KA Kedungsepur relasi Semarang Poncol - Ngrombo.

4) KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan.

“KAI menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan KA-KA tersebut. Bagi para penumpang yang telah memiliki tiket, bisa membatalkan tiket di loket stasiun bea dan akan dikembalikan 100% di luar bea pesan,” kata EVP Sekretaris Perusahaan KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Untuk syarat dan ketentuan detail selengkapnya, maslamakat dapat menghubungi Customer Service di Stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id , atau media sosial KAI121.

Selain itu, KAI juga melakukan rekayasa pola operasi jalan memutar untuk 14 KA yang melintas di jalur utara ke jalur selatan, yakni:

1) KA Pandalungan sebanyak 2 KA

2) KA Argo Bromo Anggrek sebanyak 2 KA

3) KA Majapahit sebanyak 2 KA 4) KA Majapahit sebanyak 2 KA

4) KA Kertajaya sebanyak 2 KA 

5). KA Sembrani 

6) KA Brawijaya

7) KA Harina

8) KA Darmawangsa

9) KA Gumarang

10) KA Jayabaya

“Rekayasa pola opera jalan memutar bagi KA-KA tersebut untuk mengurangi dampak kelambatan lebih banyak lagi,” kata Agus.

KAI memberikan service recovery kepada penumpang yang terdampak kelambatan tinggi perjalan KA akibat banjir dersebut berupa minuman, makanan ringan, dan makanan berat.

Selanjutnya, KAI menyiapkan petugas yang bersiaga di titik-titik banjir untuk memastican keslamatan dan menyiapkan materi yang diperlukan untuk normalisasi jalur bisa melewati kereta api.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyampaikan, Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng Saat ini tidak melayani naik dan turun penumpang sampai dengan kondisi banjir teratasi.

“Kami atas nama manajemen dan seluruh jajaran KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dan kami sedang berupaya maksimal agar seluruh perjalan KA dapat kembali normal,” tutup Agustus. (red/dro)

Bagaimana fenomena di Indonesia, catatan KPAI pada Desk Kelompok Kerja Pengaduan pengaduan untuk kluster keluarga dan pengasuhan alternatif selalu masuk menjadi angka tertinggi, yang menandakan kekerasan di ranah privat selalu menghadapi hambatan untuk di cegah.

Jasra menyebut angka perceraian termasuk tinggi di Indonesia dan laju angka kelahiran anak 5 juta per tahun. Ini perlu penyangga, memastikan anak anak tetap dengan orang tua. Angka perceraian yang di sumbang, karena masalah kemiskinan, disfungsi keluarga dan ketidaktahuan mengurus anak, diharap dapat dikurangi dengan cuti ayah.

"Jadi pentingnya intervensi Negara untuk ikut masuk. Sehingga KPAI sangat mengapresiasi bila Negara melakukan intervensi langsung dengan cuti ayah" ujar Jasra.

Jasra mennambahkan dengan cuti ayah, Negara terus bergerak ke arah penyelenggaraan sistem perlindungan anak nasional, dimana intervensi primer lebih di kedepankan, yaitu memperluas dan memperbaharui layanan pencegahan secara umum.

"Kita berharap ada perubahan perilaku social kedepan, dengan penguatan peran ayah di keluarga," sambung Jasra.

Lebih lanjut Jasra mengungkapkan salah satu konsen penting dunia, termasuk Indonesia, tentang pencapaian target stunting dan wasting dari Presiden ke Presiden lainnya yang masih terus menjadi target program pembangunan dalam RPJMN tiap 5 tahunan. WHO menegaskan Indonesia belum mencapai target dalam mengatasi masalah ini. 

Jasra menyebut Negara yang tidak konsen terhadap program ini, generasinya akan terancam di masa produktif. 

"Cuti ayah ini, dapat mengkonsentrasikan pasangan dalam mengawasi kondisi bayi, terutama saat perencanan, jelang dinyatakan hamil, mulai mengkapasitasi diri pada bayi berumur 0 bulan, yang sebenarnya diharapkan ada program sampai 2 tahun atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Yang di sebut periode emas tumbuh kembang anak" jelas Jasra.

Perubahan yang terjadi pada bumil, mendatangkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Sehingga cuti ayah dapat mengurangi dampak mental, emosi, tekanan psikologis, dampak kesendirian bumil membesarkan anaknya dalam kandungan.

Berbagai kisah tantrum, atau baby blues, yang terjadi pada ibu, yang menyebabkan ancaman dan kerentanan untuk anak. Dengan cuti ayah kita berharap ada peran kuat, kohesi, bounding yang dilakukan ayah, dengan ikut mengendong, memandikan, mengganti popok bayi, bangun malam dalam ikut mendukung tumbuh kembang.

Dengan cuti ayah, disfungsi keluarga dapat dikurangi; karena ini menjadi sumber pemicu kekerasan anak di dalam keluarga, akibat tidak ikut proses bersama sejak awal. Cuti ayah ini, benar benar dibuat skema program terarah, karena ini adalah cuti dalam tanggungan Negara, sehingga dapat mengatasi masalah ketelantaran bayi. 

" Kita ingin ada bounding dan kohesi yang di bentuk sejak awal, sehingga ada penanaman rasa tanggung jawab lebih. Adanya cuti ayah, seperti membayar hutang peradaban, pada fenomena kekerasan anak yang terus meningkat" ujar Jasra. (red/dro)

Salah satu bahan pokok yang ditinjau Presiden Jokowi adalah beras. Menurut Presiden, harga beras di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara, cukup baik dan stabil.

“Beras yang SPHP Bulog stoknya ada, harganya Rp57 ribu untuk 5 kilo, kemudian beras lokal, medium, harga masih di Rp12.800 saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Sementara itu, Presiden menyebut bahwa harga cabai masih mengalami kenaikan. Namun, Presiden meyakini bahwa jika stabilitas harga tersebut dapat dikendalikan, maka akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Saya kira menjelang Ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Kawat. Pemilik kedai rempah Haji Sokon mengatakan bahwa ia akan menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan modal usahanya.

“Rencananya untuk dimodalkan kembali untuk dagang rempah-rempah,” ucapnya.

Ia pun sangat mengapresiasi kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Tanjungbalai. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kunjungan kepala negara yang pertama sejak kemerdekaan Republik Indonesia

“Alhamdulillah sangat senang sekali karena Bapak itu membawa keberkahan bagi Kota Tanjungbalai tercinta ini. Baru seumur-umur sejak kemerdekaan RI, presiden baru inilah datang ke Tanjungbalai,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib. (red/dro)

“Tahun 2023 di Provinsi Sumatra Utara telah dianggarkan Rp868 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 209 kilometer untuk 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dengan total anggaran sebesar Rp868 miliar, pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke daerah terisolasi dan konektivitas dengan jalan nasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur di daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ditangani melalui Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pembangunan ini mencakup 30 ruas jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Utara. Beberapa di antaranya termasuk Kabupaten Asahan dengan dua ruas jalan sepanjang 14 km dan biaya Rp71,4 miliar, Kabupaten Dairi dengan dua ruas jalan sepanjang 13 km dan biaya Rp53,2 miliar, Kabupaten Deli Serdang dengan dua ruas sepanjang 8,9 km dan biaya Rp49,3 miliar, serta Kabupaten Karo dengan lima ruas jalan sepanjang 34,4 km dan biaya Rp113,1 miliar.

Selain itu perbaikan juga mencakup dua ruas jalan sepanjang 8 km dengan biaya Rp70,9 miliar di Kabupaten Labuhan Batu Utara, satu ruas jalan sepanjang 0,5 km dengan biaya Rp15 miliar di Kabupaten Langkat, dua ruas jalan sepanjang 17 km dengan biaya Rp95,8 miliar di Kabupaten Mandailing Natal, dua ruas jalan sepanjang 9,4 km dengan biaya Rp50,1 miliar di Kabupaten Nias, satu ruas jalan sepanjang 16,6 km dengan biaya Rp49,4 miliar di Kabupaten Nias Selatan, dan dua ruas jalan sepanjang 21,5 km dengan biaya Rp56,1 miliar di Kabupaten Nias Utara.

Selanjutnya, satu ruas jalan sepanjang 13,5 km dengan biaya Rp58,5 miliar di Kabupaten Pakpak Bharat, satu ruas jalan sepanjang 2,6 km dengan biaya Rp14,3 miliar di Kabupaten Samosir, dua ruas jalan sepanjang 10,6 km dengan biaya Rp32 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai, serta dua ruas jalan sepanjang 14 km dengan biaya Rp70,6 miliar di Kabupaten Simalungun.

Berikutnya, satu ruas jalan sepanjang 9,2 km dengan biaya Rp27,9 miliar di Kabupaten Tapanuli Tengah, satu ruas jalan sepanjang 9,9 km dengan biaya Rp16,8 miliar di Kabupaten Tapanuli Utara, satu ruas jalan sepanjang 4,4 km dengan biaya Rp16,6 miliar di Kota Gunung Sitoli, serta satu ruas jalan sepanjang 0,9 km dengan biaya Rp5,8 miliar di Kota Tanjungbalai.

Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur wilayah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memudahkan akses transportasi dan distribusi barang.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” ujar Presiden dalam keterangannya saat mengunjungi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, (17/05/2023) lalu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, dan Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib. (red/dro)

Kepala Baharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, rencana pengamanan sudah disiapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Preventif yang merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024.

“Di dalamnya adalah tim intinya Korsabhara Baharkam Polri bersama dengan Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamananc,” kata Fadil di Mako Korps Sabhara Baharkam Polri, Depok, Kamis (14/3/2024).

Adapun Korps Sabhara Baharkam Polri memiliki tiga direktorat, yakni Samapta, Pengamanan Obyek Vital, dan Polisi Satwa.

Namun, ia tidak memerinci soal rencana pengamanan itu. Fadil hanya memastikan akan mengawal tuntas proses penetapan hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Kita akan kawal tuntas pleno penetapan hasil Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada 20 Maret 2024 ini,” kata dia.

Selain itu, Fadil menyampaikan, jajaran Baharkam Polri juga semakin dipersiapkan untuk memberikan pertolongan dalam situasi bencana. (dro/red)

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 133.787 kendaraan (48,84%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 76.216 kendaraan (27,82%) dari arah Barat (Merak), dan 63.948 kendaraan (23,34%) dari arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

* Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 61.667 kendaraan, meningkat sebesar 26,29% dari lalin normal.

* Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 72.120 kendaraan, meningkat sebesar 28,84% dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 133.787 kendaraan, meningkat sebesar 27,65% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 76.216 kendaraan, lebih rendah 16,67% dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)

Sementara itu, jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 63.948 kendaraan, meningkat sebesar 4,09% dari lalin normal.

Jasa Marga terus mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun kondisi pengendara dalam keadaan prima, pastikan juga kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas. (dro/red)

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan tim tersebut terdiri dari penembak bius. Selain itu, kementerian juga meminta bantuan Taman Safari.

"Sekarang kita menurunkan tim ya, termasuk penembak-penembak bius. Jadi ya memang harus dilokalisir, harus dicari, harus diambil. Ada kita dari Kementerian, kita juga minta bantuan dari Taman Safari, ada banyak orang, ada satgasnya," ungkap Siti Nurbaya, Kamis (14/3/2024).

Menurut Siti Nurbaya, peristiwa serupa pernah terjadi di Riau. Dia pun menerangkan bahwa harimau memiliki karakter yang kuat, apalagi ketika berusia remaja.

"Harimau itu memang punya karakter dia pada usia remaja. Dia kan umurnya kira-kira bisa sampai 20-30 tahun ya. Jadi umur 5-6 tahun, dia remaja, biasanya suka keluar keluar dia, dia lihat, dia cari, itu ada karakternya," tuturnya.

Siti Nurbaya juga menyebut akan menyediakan pusat penyelamatan satwa setelah harimau tersebut berhasil ditangkap. Dia juga telah meminta Kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Resort Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kembali dibangun.

"(Harimau) punya wilayah jelajah, dia di zona inti biasanya dan kadang-kadang memang kita menyiapkan rescue ya, rescue center, suakanya," tukasnya. (red/dro)

Merespon hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024) menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.

“Jadi kalau terkait dengan persoalan tambang penggunaan jalan mestinya jalan tambang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba. Dan pada Pasal 91 baik ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan jelas disebutkan bahwa kalau pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,” ujar Supriansa usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum.

"Pelaku tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara,”

Oleh karena itu, wajar bilamana masyarakat yang diwakili Gerakan Masyarakat Parung Panjang itu datang ke rumah rakyat dalam hal ini khususnya Komisi III DPR RI untuk meminta perlindungan. “Apalagi mereka ini sudah merasakan banyaknya kekhawatiran-kekhawatiran, kecelakaan-kecelakaan, kemudian rusaknya jalan, kemudian banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan adanya mobil-mobil besar, mobil-mobil tronton kemudian tidak mengenal jam operasinya,” ungkapnya.

Melalui audiensi tersebut, tuturnya, dapat semakin memberikan gambaran kepada Komisi III DPR RI bahwa kondisi masyarakat di Parung Panjang sangat terganggu dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi tambang disana. Menindaklanjuti hal itu, Supriansa berpandangan bahwa Komisi III DPR RI kedepan perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk menyamakan pandangan antara aduan masyarakat dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

“Misalnya, apa izin tambangnya sudah ada. Kedua, apakah benar jalan tambang disana tidak ada yang dimiliki oleh penambang itu, kalau tidak ada berarti melakukan pelanggaran tadi Pasal 91. Kemudian, selanjutnya apa benar tronton atau mobil-mobil besar itu bahkan tidak peduli lagi jam operasinya. Nah itu memberikan gambaran bahwa betapa terganggunya masyarakat yang ada,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan Saeful Anwar mengeluhkan beroperasinya truk tambang di Parung Panjang yang melintas hingga 24 jam setiap hari hingga menimbulkan permasalahan. Belum lagi, ditambah banyaknya permasalahan antara lain seperti supir-supir truk tronton yang masih dibawah umur hingga dugaan terjadinya pungli di jalur perbatasan.

“Kami mohon kepada Komisi III untuk dapat menindaklanjuti sekian akar masalah di Parung Panjang. Mohon kiranya Komisi III untuk dapat tergerak mendengarkan dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Parung Panjang untuk dapat menindaklanjuti dengan stakeholder terkait agar jalan provinsi itu tidak boleh dilintasi tronton dan agar jalur tambang tidak melintasi pemukiman penduduk,” harapnya. (red/dro)

.

Peroleh suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir. Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat. 

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Sabtu (2/3/2024) pukul 13.00 WIB, total suara PSI sudah mencapai 2.402.268 atau 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim, dan tidak masuk akal. 

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, Minggu (3/3/2024).

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Halili menegaskan Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. 

“Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi,” lanjut Halili.

Menurut Halili, tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).

Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, lanjut Halili, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. 

Pada saat yang sama, Halili menilai pembajakan Pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna.

Oleh karena itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusionalnya. Ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.

Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral. Hal ini untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti-demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari: PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC).

Kemudian, Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia.

Selanjutnya, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI. (red)

Hal itu, diungkapkan Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, dan Jubir Pemenangan Amin, Pipin Sophian, di acara Indonesia Lawyer’s Club pada Kamis (29/2/2024) yang mengangkat tema "Hak angket DPR Seampuh Apa: Bisakah Hak Angket Membatalkan Pemilu?. 

Deddy mengatakan, saat ini tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar-Mahfud untuk mencari bukti-bukti terkait pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024 sudah menemukan sejumlah indikasi kuat yang dapat menjadi dasar pengajuan hak angket di DPR. Salah satunya terkait penyaluran bansos El Nino yang jumlah penerimanya bertambah melampaui data Kementerian Sosial (Kemensos), bahkan disertai amplop di dalam kantong bansos. 

"Menurut data yang ada Kemensos penerima bansos itu sekitar 18 juta sampai 20 juta warga miskin, tapi untuk Bansos El Nino penerimanya hampir 50 juta orang," kata Deddy.

Lebih lanjut dikatakan, politisasi bansos terkait Pemilu 2024 layak diselidiki untuk mengungkap kebenarannya, dan hal itu hanya bisa diproses melalui hak angket di DPR. Pasalnya, anggaran dan penyaluran bansos berkaitan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Bansos itu ada kaitannya dengan UU APBN dan ini hanya bisa diproses di Hak Angket DPR, bukan Mahkamah Konstitusi," kata Deddy. 

Melalui hak angket DPR, berbagai pertanyaan mengenai kejanggalan anggaran dan penyaluran bansos dapat diselidiki, antara lain bolehkah yang namanya untuk bansos itu diperpanjang padahal sudah lewat masa El Nino?. 

Selain itu, pertanyaan mengapa anggaran bansos Elnino melebihi bansos saat pandemi Covid-19? Apa urgensinya sehingga harus seorang presiden yang membagikan bansos di mana-mana bahkan di depan istana tanpa melibatkan Kementerian Sosial? Juga dapat diselidiki. 

Intervensi Presiden

Pernyataan senada disampaikan Jubir Pemenangan Amin, Pipin Sophian. Menurutnya, ada sejumlah temuan yang menunjukkan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam politisasi bansos. 

Pertama, pemerintah menyampaikan bansos ini untuk bantuan El Nino. Kenyataannya El Nino di tahun 2015 lebih panjang dan lebih meluas dampaknya dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya berlangsung sekitar 2-3 bulan. 

"Tapi anggaran bansos di tahun 2015 tidak sebesar tahun 2023 yang bahkan diperpanjang sampai pertengahan 2024," kata Pipin. 

Kedua, kantong bansos yang dibagikan di wilayah Jakarta warnanya biru sama dengan kaos kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Ketiga, di dalam kantong Bansos ada amplop dengan nilai sebesar Rp 300.000, yang ternyata sama di temuannya di sejumlah daerah pemilihan (dapil). 

"Saya juga kaget kok ada amplop dan nilainya bisa sama di dapil saya (Jabar VII) dan dapil mas Deddy (Kalimantan Utara). Inilah yang kita bangun komunikasi agar ini diproses melalui hak angket, bukan MK," ungkap Pipin. 

Keempat, penyaluran Bansos El Nino tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, padahal Kemensos yang memiliki data terkait keluarga miskin atau penerima manfaat yang layak mendapat bansos. 

"Persoalannya ketika tidak melibatkan Mensos, datanya Kementerian Sosial tidak digunakan, lalu menggunakan data siapa?" ujar Pipin. 

Terkait dengan berbagai temuan mengenai kejanggalan penyaluran bansos tersebut, Tim Pemenangan Amin menilai hal ini perlu diusut agar rakyat mengetahui tentang berbagai kejanggalan terkait penyelenggaraan pemilu secara terbuka. 

"Rakyat perlu mengetahui tentang masalah ini, pertanyaan-pertanyaan atas kejanggalan ini, dan itu sebabnya perlu hak angket sebagai forum terbuka yang lebih transparan sangat tepat untuk membuka hal ini," tutur Pipin. 

Dia menambahkan, hal itu sekaligus untuk menjawab dugaan apakah benar ada intervensi atau by design oleh pemerintah terhadap anggaran dan penyaluran Bansos terkait Pemilu 2024. (red)

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut kegiatan akan mulai berlaku sejak 4-17 Maret 2024

“Korlantas Polri akan menggelar Operasi Keselamatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4-17 Maret 2024,” ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (29/2/2024)

Eddy pun merincikan 11 pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi target sasaran penindakan oleh petugas yakni berkendara menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.

Kemudian, berkendara sambil membawa lebih dari satu orang pada sepeda motor, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Selanjutnya ada berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan.

Selain itu, ada juga penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, kendaraan yang melebihi muatan, penggunaan strobo yang tidak sesuai peruntukan, dan penggunaan plat khusus palsu.

Eddy menekankan nantinya seluruh pelanggaran tersebut akan ditindak oleh petugas secara manual ataupun elektronik dengan menggunakan electronic traffic law enforcement (ETLE) statis maupun mobile.

Terakhir, Eddy mengimbau para pengendara untuk selalu menaati peraturan dan rambu lalu lintas.

“Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara,” tambah dia. (red)

Selain itu, dia menyatakan, Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud akan memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan paslon yang meraih suara terbanyak pada Pilpres 2024.

KPU rencananya mengumumkan hasil final penghitungan suara pada 20 Maret yang akan datang. Dengan demian, TDK Ganjar-Mahfud akan mendaftarkan gugatan ke MK pada 24 Maret.

“Soal angket ini banyak masyarakat yang bertanya, angket dan gugatan ke MK kok belum berjalan? Itu semua ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa berjalan pada 24 Maret 2024, kalau jadwal KPU mengumumkan pada 20 Maret, kan berarti 3 hari setelah itu,” ujar Mahfud saat joging di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Oleh karena sudah ada jadwal, TDK belum mengajukan gugatan, meski demikian tim hukum paslon 03 sudah siap dan telah melengkapi alat bukti yang diperlukan pada sidang sengketa pilpres nanti.

“TPN sudah siap dan sudah lengkap. Sekarang MK buka kami bisa daftar. Jadi jangan dibilang kok diam saja, kami memang menunggu putusan resmi KPU. Siapa yang suaranya terbanyak, kemudian setelah 3 hari baru sidang,” lanjutnya.

Hak Angket

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan, bahwa parpol pengusung paslon 03 tidak gembos dalam persiapan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke DPR.

Dia memastikan parpol pengusung Ganjar-Mahfud yakni PPP dan PDI-P solid dan tidak ada yang gembos. Kedua parpol akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan di DPR kembali dibuka.

Seperti diketahui, masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 ditutup pada 6 Februari 2024. Kemudian, masa reses DPR berlangsung mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024. 

Tim 03, ujarnya, akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka.

“Tim tetap jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan saja tidak diajukan. Diajukan ke mana kalau tidak ada sidang?” ujarnya.

Mahfud menambahkan, bahwa hak angket merupakan jalur politik, sehingga dirinya tidak turut serta dalam pengajuan hak angket.

“Kalau angket saya tidak ikut, karena bukan orang parpol tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, saya hanya memberikan saran tentang substansinya,” tambahnya.

Diketahui, bukan hanya parpol di paslon nomor 03 yang berencana mengajukan hak angket. Parpol di kubu paslon nomor 01 juga akan mengajukannya.

Kedua kubu berencana bekerja sama untuk menggulirkan hak angket di DPR. (red)

Ahli Vulkanologi Pusat Vukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dr. Devy Kamil Syahbana mengatakan bahwa fenomena itu dapat diindikasikan adanya sistem terbuka, yang mana dengan begitu maka magma dapat dengan mudah naik ke permukaan. Diharapkan hal itu menjadi pertanda energi dapat berangsur dikeluarkan dan cepat habis.

“(Fenomena-red) Ini volcanic glow, cahaya yang diakibatkan panas dari magma yang keluar permukaan, membakar udara di sekitar, sehingga tampak terang. Ini mengindikasikan sistem terbuka, dengan sistem terbuka, magma bisa dengan mudah naik ke permukaan, mudah2an saja dengan cara seperti itu energinya cepat habis,” jelas Devy dalam keterangan tertulis.

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Ditutup Sementara

Erupsi Gunungapi Marapi yang kembali terjadi hari ini telah menyemburkan abu vulkanik dan terbawa angin mengarah ke wilayah Padang Pariaman hingga menyentuh Bandara Internasional Minangkabau. Atas peristiwa itu, Otoritas Bandara Wilayah VI Padang memutuskan untuk menutup sementara bandara yang menjadi pintu masuk wilayah Sumatera Barat terhitung sejak pukul 18.00 WIB selama enam jam kemudian.

“Dikarenakan sebaran abu vulkanik hari ini Kamis, 29 Februari 2024, telah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka kami Otoritas Bandar Udara Wilayah VI memerintahkan AP 2 BIM utk menghentikan operasinya per pukul 18.00 WIB. Durasi NOTAM berlaku 6 jam sejak diterbitkan,” jelas Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI, Capt. Megi H. Helmiadi, melalui keterangan tertulis.

Penutupan sementara Bandara BIM itu tentunya berdampak kepada seluruh penerbangan baik dari maupun menuju Sumatera Barat. Saat siaran pers ini diturunkan, ada delapan jadwal penerbangan yang terganggu. Seluruhnya merupakan penerbangan domestik dengan total penumpang 1.166 pax.

Penutupan Bandara BIM akibat dampak erupsi Gunungapi Marapi yang kini berstatus “Siaga” atau level III itu sudah dilakukan keempat kalinya. Sebelumnya hal yang sama juga dilakukan pada 22 Desember 2023, 5 Januari 2024, 19 Januari 2024 dan hari ini.

Marapi Meletus 60 Kali di Bulan Februari

Menurut data akumulasi yang dicatat PVMBG per Kamis (29/2) pukul 18.11 WIB , Gunungapi Marapi telah meletus sebanyak 60 kali selama bulan Februari 2024. Adapun hembusan tercatat sebanyak 1.093 kali. Kendati demikian, Gunungapi Marapi juga kembali terpantau mengalami erupsi pada pukul 19.25 dan 19.38 WIB.

Hasil perekaman data instrumental PVMBG per pukul 19.38 WIB disimpulkan bawah letusan Gunungapi Marapi ditandai dengan adanya kolom abu, namun tingginya tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 4.5 mm dan durasi sementara ini ± 1 menit 15 detik. Bahkan erupsi masih berlangsung saat tim PVMBG dan Pos Pengamat Gunungapi Marapi membuat laporan.

“Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” jelas tim PVMBG melalui keterangan tertulis.

Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, PVMBG telah memberikan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunungapi Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan diminta tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunungapi Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Apabila terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh

Kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

PVMBG juga meminta Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan G. Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunungapi Marapi.(red)

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Kini, pihaknya tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

“Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini,” ujar Diana.

Selain itu, Diana menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya. Diana berharap, Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu. “Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya,” ungkapnya.

Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

“Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (red)

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri momor ST/429/II/KEP./2024 tanggal 28 Februari 2024.

“Benar telah adanya telegram perihal mutasi yaitu ada beberapa nama. Tentunya secara konseptual mutasi adalah tour of duty, pembinaan karir dan kemudian menjadi bagian dari perkembangan organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hari kemarin,” ujar Truno saat ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Angesta Romano Yoyol dimutasi dari jabatan Kapolda Gorontalo menjadi Pati Polda Gorontalo dalam rangka persiapan purna tugas. Posisinya pun digantikan Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi yang semula menduduki jabatan Wakapolda Gorontalo.

Kapolri kemudian memutasi Dirintel Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Simson Zet Ringu sebagai Wakapolda Gorontalo.

Berikut daftar lengkap 11 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi:

1. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, dimutasi sebagai Pati Polda Gorontalo (dalam rangka pensiun).

2. Wakapolda Gorontalo, Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, dimutasikan sebagai Kapolda Gorontalo

3. Dirintel Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol Simson Zet Ringu, dimutasi sebagai Wakapolda Gorontalo

4. Wakapolda Sulut, Irjen Pol Jan De Fretes dimutasi sebagai Pati Polda Sulut (dalam rangka pensiun)

5. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bahagia Dachi, dimutasi sebagai Wakapolda Sulut.

6. Dircegah Densus 88 AT Polri, Brigjem Tubagus Ami Prindani, dimutasi sebagai Dirintel Densus 88 AT Polri

7. Kalemdianmas Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri, Kombes Pol John Weynart Hutagalung dimutasi sebagai Dircegah Densus 88 AT Polri

8. Kabaganev Robinops Sops Polri, Kombes Pol Muhammad Firman, dimutasi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri

9. Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Wiraga Dimas Tama, dimutasi sebagai Assesor SDM TK III

10. Kapolres Mojokerto, AKBP Wahyudi, menjadi Wakapolres Jakarta Utara

11. Kanit 5 Subdit 1 Dittipideksus Bareskrim Polri, AKBP Ihram Kustarto dimutasi sebagai Kapolres Mojokerto.

Penambahan fasilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna LRT Jabodebek. Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan penambahan ini juga didasarkan pada tren jumlah pengguna yang semakin meningkat.

“KAI melihat bahwa sejak bul Desember tahun lalu, ada pertumbuhan jumlah pengguna LRT Jabodebek, terutama pada hari kerja (weekday),” ungkap Mahendro.

Dari catatan KAI, jumlah pengguna LRT Jabodebek pada bul Desember 2023 mencapai 1.029.686 pengguna. Sedangkan, pada bulan Januari dan Februari 2024, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna menjadi sebanyak 1.200.399 pengguna (Januari) dan 1.202.087 pengguna (28 Februari).

Pertumbuhan jumlah pengguna ini menunjukkan semakin dipercayanya LRT Jabodebek sebagai moda transportasi harian oleh maslamakat. Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan selema ini oleh Kementerian Perhubungan, KAI serta pemangku kepentingan tekait, LRT Jabodebek telah berhasil menjawab keinginan dan kebutuhan para penggunanya.

Selain itu, penambahan jumlah perjalan LRT Jabodebek juga dilakukan pada akhir pekan (weekend). Pada akhir pekan, jumlah perjalan LRT Jabodebek mulai 1 Maret nanti akan menjadi 260 perjalan, dari sebelumnya 240 perjalan.

"Penambahan jumlah perjalan itu membuat waktu tunggu antar kereta (headway) menjadi lebih singkat. Per 1 Maret nanti, headway LRT Jabodebek akan menjadi 6 menit pada lintas Cawang - Dukuh Atas dan 12,5 menit pada lintas Harjamukti - Cawang serta Jatimulya - Cawang, " tambah Mahendro.

KAI berharap dengan bertambahnya jumlah perjalan ini, minat maslamakat menggunakan LRT Jabodebek juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin semakin banyak maslamakat yang beralih dari transportasi pribadi ke LRT Jabodebek sehingga dapat mengurangi kemacetan serta polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. (red)

Pernyataan itu, disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, terkait program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bhima mengatakan, program makan siang gratis memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Proyeksi defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial," kata Bhima, di Jakarta, Kamis (29/2/2023). 

Imbasnya, lanjut Bhima, tentu ke peningkatan penerbitan SUN baru, dan jika dibiayai dari pajak maka akan menyasar masyarakat kelas menengah, dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan. 

Bhima mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah pun bukan tanpa risiko. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada tekanan daya beli. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat. 

"Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah makin sulit," ujar Bhima. 

Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia. 

"Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN," ungkap Bhima.

Peringkat utang yang rendah juga akan menurunkan minat investor terhadap SUN. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini, investor cenderung memindahkan investasi dari negara-negara berkembang. 

Hal itu, sudah terlihat dari tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu. Dengan demikian, Bhima menilai program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk di APBN 2025. 

Seperti diketahui, program makan siang gratis disebut-sebut telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/2024), mengakui adanya pembahasan tersebut. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah rincian terkait program makan siang gratis. 

Menurut Airlangga, ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis, yang terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah Aliyah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15.000, di luar susu.

Tidak Paksakan Program

Bhima mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis untuk segera dimasukan dalam APBN 2025. 

Jika tetap dimasukkan, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN. 

"Sebaiknya makan siang gratis hanya boleh maksimum Rp5 triliun untuk tahun pertama, jadi jangan APBN terlalu di berikan beban berat untuk program populis," tutur Bhima.

Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp5 triliun tersebut bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis di kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi. 

"Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap di evaluasi jangan langsung jor-joran," kata Bhima. 

Dia menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.

"Intinya jangan maksain program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi," ungkap Bhima. (red)

Berita tersebut menggambarkan TNI akan menambah 37 Kodam  baru, hal tersebut merupakan salah mengartikan dari rencana TNI yang akan menambah jumlah  Kodam yang akan diimplementasikan secara bertahap.

Kapuspen TNI meluruskan agar masyarakat tidak salah menafsirkan terkait rencana TNI (TNI AD) yang akan menambah jumlah Kodam yang  akan di gelar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Ibu Kota Negara (IKN). "Yang benar menambah menjadi 37 dari sebelumnya 15 Kodam, jadi penambahannya 22 Kodam," pungkasnya. (red)

“Terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor, saat ini juga sudah sampai di meja Presiden serta melalui proses mengharmonisasi,” kata Kapolri kepada wartawan di sela Rapim Polri 2024 di Gedung Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Mereka juga sudah melakukan pemetaan situasi dan evaluasi terkait pelayanan terbaik. Ini termasuk terhadap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO), yang juga diwacanakan menjadi Direktorat baru di Polri.

“Kita lakukan evaluasi, harapan semua, kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus,” tegas Kapolri.

Pada wacana awalnya, pembentukan Kortas Tipikor ini untuk menampung 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lalu diangkat menjadi ASN Polri.

Kortas Tipikor nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang dua. Bagian baru ini merupakan peningkatan tugas dari Dittipikor Bareskrim Polri yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Bintang satu. (red)

Video berdurasi 33 menit itu diunggah di akun Mbah Den (Sariden), pada 25 Februari 2024, dengan judul 'Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga'.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Baharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Blitar untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Polres Blitar melakukan investigasi khusus terhadap Samsudin, yang mengakui bahwa video tersebut hanya rekaan semata demi meningkatkan jumlah pengikut dan penonton," ungkap Baharudin dikutip dari laman Kemenag, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut Baharuddin menjelaskan, Polres Blitar telah meminta pengelola kanal untuk menghapus video tersebut agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat.

"Setelah investigasi, Kasat Polres Blitar telah menginformasikan kepada kami bahwa video tersebut direkam di Jawa Barat dengan pelibatan aktor figuran. Bagian sensitif dari video tersebut terkait kebolehan melakukan hubungan intim secara bebas dan saling tukar pasangan, dipotong dan diunggah secara terpisah oleh beberapa pihak," tuturnya.

"Hal ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah praktik tersebut terjadi di Kabupaten Blitar," sambungnya.

Baharuddin mengungkapkan, pihaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk memberi pembinaan kepada Samsudin.

Baharuddin juga memastikan bahwa lembaga yang dikelola Samsudin tidak memiliki legalitas sejak akhir 2022.

"Kemenag Kabupaten Blitar terus bersinergi dengan MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat Blitar," terangnya. (red)

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengungkapkan, predikat itu patut disandang menyusul berbagai keriuhan yang tampak sejak penyusunan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, yang kemudian diwarnai pembagian bansos dan perang di medsos, yang berujung pada penghitungan suara yang amburadul. 

“Yang muncul ke permukaan sejak awal, bermula dari komposisi komisioner KPU dan Bawaslu, yang sarat nuansa politiknya sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Ini orang-orang sakti semua. Dari persiapan saja sudah banyak yang janggal, nggak bisa dikoreksi. Pada saat pelaksanaan, sebobrok apapun mereka nggak akan bisa dikoreksi,” kata Julius saat menjadi pembicara pada diskusi media bertajuk “Save Election, Save Democracy” yang diadakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Faktor-faktor inilah yang mendorong PBHI bergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan Para Syndicate mendesak 30 anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024. 

Pada kesempatan itu, Julius juga menyampaikan, bahwa PBHI menjadi himpunan masyarakat sipil pertama yang berdiri di Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik dan memprotes gagatan atau permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebelum permohonan Almas terkait syarat usia kepala daerah. 

“Permohonan PSI sudah kita protes pada gelombang pertama. Jadi urutannya agak panjang, kemudian tetap bergulir tanpa ada satu legal standing yang jelas. Saat itu, kami katakan, nanti pasti akan ada proxy lain di antara berbagai macam proxy ini. Salah satunya akan dikabulkan dan ternyata benar sehingga keluar Putusan MK Nomor 90 dan dinyatakan terjadi pelanggaran etik berat. Salah satu poin yang saya sebut ada intervensi kekuasan yang kuat dan tertinggi untuk memutuskan putusan MK Nomor 90,” jelasnya. 

Menurut Julius, intervensi itu terlihat pada hasil investigasi, di mana dua dalil pertama ini digunakan untuk Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, yang kedua adalah legal standing dari pemohon untuk legal standing Gibran sudah jelas. Tetapi, saat pendaftaran pencalonan Gibran masih menggunakan PKPU Nomor 19 yang mana syarat masih 40 tahun, namun lolos pendaftaran juga.

“Secara keseluruhan masalah Pemilu, ditambah pra kondisi. Kita tahu ada pengerahan TNI dan Polri, bahkan ada perintah hingga ke bawah untuk memenangkan paslon 02, sampai pengerahan aparat desa. Kemudian, fasilitas gaji, pensiun naik, dan sampai terakhir yang kita tahu terjadi kebobrokan secara sistemik dalam proses rekapitulasi baik dalam hal rekapitulasi C1 melalui aplikasi Sirekap,” ungkap Julius. 

Pada hasil hitung cepat, Julius menyimpulkan peran medsos dan bansos menutup segala kejanggalan Pemilu 2024, yang tidak bisa dijawab siapa pun. 

“Pemilu 2024 akan dikenang oleh komponen rakyat yang paling besar jumlahnya yaitu, Gen Z dan Milenial. Karena mereka, Pemilu 2024 menjadi pemilu yang besar dengan dua kata. Pertama, medsos, dan yang kedua bansos. Jadi, Pemilu 2024 itu akan dikenang karena medsos dan bansos. Tidak ada yang substantif, tapi inilah kondisi bobroknya sistem kita. Bobroknya pemilu kita dan hasilnya. Sudah pasti hasilnya boncos ” pungkas Julius. (red)

Penolakan itu, disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL,

IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), ELSAM, HRWG, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 

Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute, Migrant CARE, The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), dan Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM).   

Dalam pernyataan bersama, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Prabowo Subianto. Hal ini selain tidak tepat, juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998. 

"Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru. Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karir militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu. Pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis transaksi elektoral dari Presiden Joko Widodo yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," demikian bunyi pernyataan bersama Koalisi Masyarakat Sipil, pada Rabu (28/2/2024).

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan menyebut alasan pemberian tanda kehormatan tersebut adalah karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. 

Mabes TNI dikabarkan merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo Subianto dan diklaim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M. Hendropriyono, hingga Sarwo Edhie Wibowo. 

Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo Subianto telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro demokrasi pada tahun 1998. 

Berdasarkan surat keputusan itu, Prabowo Subianto kemudian dijatuhkan hukuman berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah dipecat secara tidak hormat oleh TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI. 

"Selain itu, apresiasi berupa pemberian kenaikan pangkat kehormatan inipun justru bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya untuk menuntaskan berbagai kasus Pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak kampanye Pemilu di tahun 2014," kata Azharul Husna, dari Kontras Aceh, atas nama Koalisi Masyarakat Sipil. 

Terlebih, pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pidato pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat salah satunya kasus penculikan dan penghilangan paksa yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006. 

Dengan demikian, hal ini haruslah beriringan dengan konsistensi, komitmen, dan langkah nyata dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengadili para pelaku alih-alih melindungi mereka dengan tembok impunitas dan memberikan kedudukan istimewa dalam tatanan pemerintahan negara ini.

Koalisi Masyarakat sipil menyampaikan, pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998. 

"Kebebasan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan para martir dari Gerakan Reformasi 1998. Bagaimana mungkin, mereka yang dulu ditumbangkan oleh Reformasi 1998 justru, pada Rabu (28/2/2024) diberikan penghargaan," sebut pernyataan itu. 

Daftar Hitam

Ditegaskan, Prabowo Subianto belum pernah diadili atas tuduhan kejahatan yang dia lakukan, sehingga masih masuk dalam daftar hitam pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Jadi, nama Prabowo Subianto masih masuk dalam daftar hitam terduga pelaku kejahatan kemanusiaan karena belum pernah diputihkan atau dibersihkan melalui sidang pengadilan yang terbuka melalui Pengadilan HAM ad hoc yang digelar untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998," ungkap Azharul. 

Dia memaparkan, serangkaian tindakan Presiden Jokowi yang kerap kali memberikan apresiasi dan karpet merah bagi terduga pelaku kejahatan HAM di Indonesia tentu turut memperkuat belenggu impunitas di bumi pertiwi. 

Hal ini kembali menunjukan, bahwa human rights vetting mechanism tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

Padahal, memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik atau yang disebut juga vetting mechanism, merupakan elemen kunci dari reformasi sektor keamanan yang efektif, tapi tidak pernah berjalan di Indonesia sejak Indonesia bertransisi dari kepemimpinan otoriter ke demokrasi dan supremasi sipil pada 1998. 

Azharul mengungkapkan, soft law internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni dalam Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity pada Februari 2005 (Rangkaian Prinsip yang Diperbarui untuk Perlindungan dan Promosi HAM Melalui Tindakan Memerangi Impunitas). 

Dalam Prinsip 36 menyebutkan, public officials and employees who are personally responsible for gross violations of human rights, in particular those involved in military, security, police, intelligence, and judicial sectors, shall not continue to serve in state institutions.

"Artinya, pejabat dan pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, khususnya yang terlibat di bidang militer, keamanan, polisi, intelijen, dan peradilan, tidak boleh terus bertugas di lembaga negara)," tutur Azharul.

Lebih dari itu, lanjutnya, pemberian gelar kehormatan terhadap Prabowo Subianto jelas-jelas akan merusak nama baik institusi TNI. Bagaimana mungkin orang yang diberhentikan oleh TNI pada masa lalu karena terlibat atau bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan, pada Rabu (28/2/2024) diberi gelar kehormatan. 

Hal ini berarti, Presiden Jokowi telah memaksa institusi TNI untuk menjilat ludah mereka sendiri demi kepentingan politik keluarga Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi tidak hanya mempolitisasi TNI, melainkan meruntuhkan marwah dan martabat TNI yang telah dibangun oleh banyak prajurit dengan darah dan air mata. Kami memandang sudah seyogyanya TNI tidak ditarik-tarik dan dilibatkan dalam “cawe-cawe” politik praktis dengan melantik seorang jenderal pelanggar HAM dengan pangkat kehormatan," ujar Azharul.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mengingatkan agar alat pertahanan keamanan negara seperti TNI dan Polri untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam aras politik apapun. Pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto akan semakin memperpanjang rantai impunitas. 

Dengan pemberian gelar tersebut, maka tindakan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan prajurit militer akan dianggap sebagai hal "normal" karena terduga pelakunya alih-alih diproses hukum tapi justru diberi gelar jenderal kehormatan.

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 5 butir desakan. Pertama, Presiden Jokowi diminta membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Kedua, Komnas HAM RI mengusut secara serius kasus kejahatan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan memanggil serta memeriksa Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Ketiga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat dalam hal ini kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Keempat, Pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajarannya menjalankan rekomendasi DPR RI tahun 2009 yakni untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Kelima, TNI-POLRI untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. (red)

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024.

“Pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” ucap Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut ia setujui usai diusulkan Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, selain Prabowo Subianto, sebelumnya sejumlah tokoh juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (red)

Andre menilai, pengangkatan AHY hanya sebagai salah satu strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat cengkraman koalisinya. Padahal selama ini, AHY gencar mengkritik pemerintahan Jokowi, terutama terkait kasus Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau. 

“Rekrutmen menteri merupakan hak prerogatif presiden, tapi ini menyiratkan politik praktis secara terang-terangan. Harus diingat Mas AHY mundur dari TNI karena kekhawatiran ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atas karier AHY sebagai anggota terbaik TNI. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat sebelumnya keras mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang,” kata Andre di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Andre menegaskan, manuver politik praktis kerap dipraktikkan kalangan elite karena ketegangan yang terjadi di antar elite politik sangat kuat, apalagi di antara mereka yang ingin setia pada misi dan yang merindukan jabatan di pemerintahan. 

Menurutnya, politik praktis tidak sejalan dengan cita-cita bangsa yang bersifat dinamis dan krusial. 

“Demi modernisasi lembaga-lembaga politik tradisional atau kolonial dan konsolidasi negara-negara baru, atau yang bangkit kembali, dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah menghasilkan banyak sekali pemikir politik di Asia Tenggara. Apakah mereka terlibat pada perjuangan nasionalis di dalam negeri atau di pengasingan, baik dalam keadaan bebas atau dalam tahanan, para pemimpin nasional menyiapkan diri dan memimpin perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan secara sistematis,” jelasnya.

Menurut Andre perumusan prinsip-prinsip teoritis yang akan mengatur eksistensi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seharusnya berjalan baik setelah tahun-tahun pencapaian kedaulatan.

Saat ini, lanjut Andre, politik di Asia Tenggara tidak memiliki kejelasan tujuan dan ketegasan arah. Lembaga-lembaga yang diadopsi, baik atas dasar penerimaan eksplisit terhadap teori-teori politik asing atau tanpa perenungan mendalam tentang filosofi implisit. Setelah beberapa tahun berupaya membuat teori berhasil, terungkap adanya ketidaksesuaian pandangan dunia yang tertanam dalam budaya rakyat di suatu negara. 

“Daerah dan kebiasaan yang dibentuk sejarah mengakibatkan pemikiran atas anggapan mendasar, diabaikan selama bertahun-tahun karena persiapan dan perjuangan. Ini harus dilakukan di bawah tekanan seiring meningkatnya kesulitan dalam negeri dan tantangan ideologis dari negara-negara Barat,” ungkapnya.

Fakta sekarang ini, kata Andre, para elite politik seolah-olah mengklaim hak untuk menentukan nasib bagi negaranya. 

“Ini menyiratkan mereka sebagai pemimpin yang terpisah dari rakyat. Akhirnya, para pemimpin mempunyai kualifikasi sama dengan kaum imperialis, pada masa lalu. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita atas politik praktis” pungkas Andre. (red)

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 terjadi secara kasat mata bahkan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di berbagai tahapan pemilihan. 

Ryaas menjelaskan, kecurangan terjadi bukan hanya saat pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga pada pelanggaran hukum pada aturan main pemilu, pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) termasuk presiden dan para menteri, serta pelanggaran kebijakan oleh penyelenggara pemilu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Itu sebabnya, lanjut Ryaas, dorongan hak angket yang disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang didukung oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan merupakan langkah yang tepat. 

"Itu satu ide yang baik, karena kecurangan yang terjadi secara TSM dan kasat mata ini tidak bisa didiamkan atau diabaikan begitu saja. Semua orang tahu ada kecurangan dan Ganjar mendorong hak angket untuk membuktikan benar tidaknya kecurangan itu, jadi harus ada hak angket," kata Ryaas saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada acara “Speak Up” yang ditayangkan kanal YouTube, pada Minggu (25/2/2024).

Dia menjelaskan, Ganjar tak mungkin mendorong hak angket tanpa didukung partai pengusungnya, yang memiliki kursi di DPR saat ini, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Meskipun ada kendala pada pelaksanaan hak angket yang membutuhkan waktu panjang, Ryaas menilai, langkah tersebut sudah benar untuk menunjukkan keseriusan partai politik di DPR dalam mengkritisi hasil pemilu yang jelas-jelas sarat kecurangan. 

"Ada yang bilang Hak Angket waktunya lama untuk sampai pada kesimpulan belum lagi proses pemakzulannya. Ada yang bilang harus melalui Mahkamah Konstitusi segala macam. Apapun cara yang dipilih, semua itu menunjukkan kita semua sepakat ada kecurangan pemilu dan kecurangan tidak bisa didiamkan gitu loh," ujar Ryaas Rasyid.

Dia menjelaskan, hak angket maupun gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dasar pengakuan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024, sarat kecurangan dan tentu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diterima. 

"Jadi keputusan yang dihasilkan dari Hak Angket maupun gugatan kecurangan pemilu di MK hanya ada 2, yakni Pemilu 2024 dinyatakan batal seluruhnya, atau dinyatakan batal bagi yang diuntungkan oleh kecurangan tersebut," ungkap Ryaas. 

Menurut dia, proses kecurangan pemilu melalui hak angket di DPR dan peoses hukum di MK atau pengadilan harus berjalan secara simultan. Tujuannya untuk membuka kotak pandora siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan tersebut sehingga legitimasi hasil pemilu dipertanyakan. 

"Ini harus dilakukan agar jangan sampai sekali lagi terjadi pemilu dengan kecurangan yang didiamkan. Jangan sampai kita memiliki Presiden sebagai hasil dari pemilu yang curang, itu kan cacat," tutur Ryaas.

Dia menegaskan, kecurangan pemilu adalah tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum, dan hasil dari pemilu yang curang adalah pemimpin yang kehilangan legitimasi atau tidak memenuhi syarat untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Pemilu yang curang bukan hanya pantas dipertanyakan, tetapi juga pantas digugat dan ditolak. Konsekuensi dari pemilu yang curang adalah pemimpin yang dihasilkan tidak punya basis moral secara politik etika, dan tidak punya legitimasi," ujar Ryaas. (Red)

Salah satunya Thailand. Islah menyebut Thailand bahkan hanya sedikit lebih besar dari pulau Sumatera namun bisa ekspor beras ke berbagai negara.

“Thailand, negara lebih besar sedikit dari luas Sumatera, bisa jualan beras hingga ke Eropa,” ungkapnya dikutip dari unggahannya di X, Senin (26/2/2024).

“India, negara yang juga pemakan nasi dengan 1.4 Milyar penduduk, bisa mengekspor beras hampir ke semua benua,” terangnya.

Di sisi lain, Indonesia. Alih-alih mengekspor, malah mengimpor beras.

“Kehebatan kita nampaknya hanya menumpuk utang untuk beli beras dari mereka,” pungkasnya. (red)

“Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai saat ini masih lanjut dua orang,” ujar As SDM di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (25/2/24).

As SDM mengatakan, kedua peserta difabel tersebut memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir.

Nantinya, ujar As SDM, satu difabel akan bertugas sebagai dokter. Kemudian, satu lainnya sebagai operator di bidang IT.

“Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator,” ungkap As SDM.

Selanjutnya, calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, termasuk difabel, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024. Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan difabel. Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para difabel dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan Bintara mulai tahun ini.

SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen Bintara ke kelompok-kelompok disabilitas. (red)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan selain penghitungan suara pilpres, pihaknya juga telah memperbaiki anomali data penghitungan suara pada aplikasi Sirekap terkait pemilihan umum legislatif (Pileg) DPR sebanyak 14.651 TPS, dan untuk Pileg DPD RI sejumlah 10.512 TPS.

"Sedangkan data anomali dalam Sirekap untuk Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD

Kabupaten/Kota dilakukan proses perbaikan data oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," papar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Pada kesempatan itu, Hasyim menjelaskan data Sirekap telah mengimplementasikan layanan komputasi cloud (awan) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021. Penggunaan layanan komputasi awan (cloud) dalam manajemen data Sirekap, menurut Hasyim, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengolahan data Pemilu. 

Ia juga menyampaikan, bahwa penghitungan suara berjenjang pun sudah dilakukan secara bertahap. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan akan berlangsung hingga 2 Maret mendatang.

Kemudian hingga 5 Maret mendatang dijadwalkan adanya rapat pleno kabupaten/kota. Sementara itu, pleno provinsi berlangsung hingga 10 Maret 2024, pleno nasional dilakukan sejak 22 Februari hingga 20 Maret 2024. Sementara rapat pleno PPLN berlangsung hingga 22 Februari 2024.

"Bisa dikatakan temen-teman di luar negeri sudah selesai semua di 128 PPLN, hanya satu yang ditunda yaitu PPLN di Kuala Lumpur," tegasnya.

Secara terpisah, pada Kamis (22/2) lalu di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memaparkan 6 masalah penghitungan suara Pemilu 2024. 

Menurut Bagja, enam masalah penghitungan suara Pemilu 2024 yakni pertama, ada 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.

Kedua, sebanyak 3.463 TPS yang didapati melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai. Ketiga, ada 2.162 TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Keempat, ada 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C Hasil Salinan. Kelima, sebanyak 1.888 TPS yang didapati Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terakhir, ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. (red)

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif menjelang Pemilu 2024. Dia menilai perlunya mengatur Undang-Undang (UU) Kepresidenan secara rinci agar politisasi bansos tidak terjadi lagi. 

“Ini yang perlu kita atur kedepannya. Soal-soal seperti ini supaya tidak terjadi lagi politisasi bansos. Saya kira kita perlu mengatur UU Kepresidenan secara rinci. UU Pemilu kita sekarang ini kan nggak rinci. Presiden, kepala negara harus berdiri di atas golongan kelompok masyarakat,” ujar Valina dalam orasi akademisnya pada seminar Kebijakan Publik Dies Natalis FISIP UI ke-56 di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/02/2024).

Cawe-cawe presiden dalam pembagian bansos telah menyiratkan keberpihakan presiden terhadap paslon tertentu. Menurut Valina, politisasi bansos efektif dalam mendulang suara.

“Kita mengetahui persoalan demokrasi kita adalah ketidaksetaraan dalam akses sumber daya ekonomi maupun sumber daya politik. Hal ini kemudian menyebabkan mereka yang menguasai kapital mempunyai akses lebih luas terhadap politik,” tuturnya.

Meninjau hal ini, Valina berpendapat, bahwa ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi justru dieksploitasi oleh mereka yang lebih mengerti tentang pemilihan umum. 

“Bayangkan saja-bukan merendahkan- tapi beras itu sekarang harganya Rp 20.000 per kg. Kemudian dikasih beras satu karung dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang jumlahnya dirapel dan dimajukan sehingga nilai BLT menjadi Rp 600.000, tentu ini merupakan jumlah yang banyak bagi masyarakat di desa,” ujar Valina.

Perencanaan & Implementasi Dilembagakan

Secara terpisah, peneliti pusat riset kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menyoroti pembagian bansos di sekitar istana oleh Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. Menurutnya pembagian seperti ini tidak tepat sasaran karena tidak berdasarkan data.

“Perencanaan dan implementasi bansos sebaiknya dilembagakan pada suatu kekuatan. Kemarin kita melihat Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di sekitar istana, cara seperti ini kan tidak tepat,” papar Yanu yang merupakan salah satu penulis buku ‘Dilema Bansos’.

Yanu mengungkapkan kunjungan kerja Presiden Jokowi yang membagikan bansos semakin terpola sejak penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebanyak 36 titik kunjungan kerja Presiden Jokowi tersebut dimulai sejak 13 November 2023 hingga awal Februari 2024. 

Saat melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi selain membagikan bantuan pangan (CBP beras 10 kg), juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sembako, menyambangi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi-bagi sertifikat tanah, mendistribusikan Bantuan Tunai Langsung (BTL) pedagang pasar, dan BLT Puso untuk petani.

Yanu mengungkapkan, 36 titik kunjungan kerja Presiden ini dapat diakses secara terbuka di laman resmi Presiden Republik Indonesia, https://www.presidenri.go.id. Disebutkan, agenda Presiden sebelum penetapan paslon Pilpres 2024 biasanya cukup beragam.

“Tetapi, sejak 13 November 2023, setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden sampai jelang pencoblosan, kunjungan kerja Presiden cenderung memiliki pola yang seragam, misalnya datang untuk membagikan Bansos, PIP, cadangan pangan (BLT Puso), BLT pedagang pasar dan sertifikat tanah,” lanjutnya.

Menurut Yanu, titik yang selalu didatangi Presiden Jokowi untuk membagikan bansos yaitu, Gudang Bulog, sekolah atau lembaga pendidikan, pasar dan ruang pertemuan (terbuka/tertutup) berskala cukup besar seperti lapangan atau kantor kecamatan.

Melalui buku yang disusun berdasarkan tata kelola bansos pada masa pandemi, Yanu bersama enam penulis lain mendorong urgensi reformasi bansos secara menyeluruh. Sebab, menurut Yanu, sejak reformasi 98, bansos sebagai jaring pengaman sosial saat krisis moneter 97-98 tidak memiliki road map yang jelas. (red)

Dalam pandangan Hikam, ada alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa Pemilu 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, upaya itu menghadapi jalan buntu karena keraguan masyarakat terhadap rekam jejak lembaga-lembaga itu.

“Skeptisme itu ada. Tapi jangan lupa kita belum memasukkan elemen masyarakat sipil yang prodemokrasi. Saya kira, tidak ada keraguan bahwa jalan melalui hak angket di DPR adalah sebuah keniscayaan,” ujar Hikam di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, untuk melalui proses hak angket, ada dua jalur yang harus ditempuh. Pertama, jalur elektoral dan yang kedua adalah hukum formal.  

“Hak angket, saya kira, lebih elegan ketimbang ribut-ribut di luar. Apalagi dibandingkan dengan pilihan masyarakat sipil untuk mengambil jalan satunya lagi, yaitu gerakan masyarakat. Nah, kalau memang masyarakat sipil yang sekarang sudah melihatnya sebagai sesuatu keniscayaan, kemudian dari kalangan partai politik masih ada sakwasangka atau keraguan, dinamikanya akan menjadi semakin kompleks,” tuturnya. 

Di sisi lain, apabila kalangan partai politik cenderung wait and see, dikhawatirkan akan terjadi perlombaan antara komunitas politik dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya, kata dia, hak angket adalah wajar, baik dari sudut pandang legalitas formal politik maupun etik. 

“Saya tidak mengatakan seluruh masyarakat sipil sepakat ya. Tetapi mayoritas yang prodemokrasi, cenderung memastikan bahwa hak angket sebagai alternatif utama,” kata Hikam. 

Hikam mengingatkan, bahwa secara teknis jalan yang akan ditempuh para pendukung hak angket tidak mudah, sebab ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. 

“Tanpa Partai NasDem, misalnya, berdasarkan persyaratan jumlah anggota yang mengajukan hak angket, belum dapat dipastikan cukup. Tetapi, pada akhirnya, langkah politik Pak Jokowi, termasuk pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri ditambah pertemuan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bisa dilihat sebagai upaya mengamankan posisi Pak Jokowi, di tengah bergulirnya penggunaan hak angket begitu kuat,” kata Hikam. (red)

Seiring derasnya gelombang kritik yang ditujukan kepada KPU RI, Rahmat berharap, KPU menjelaskan secara terbuka kebijakan terkait penyelengaraan Pemilu kepada para peserta Pemilu dan masyarakat luas. 

“Namanya komunikasi, itu kan menginginkan transparansi. Misalnya, kami nggak bisa tahu jika ada calon legislatif yang bermasalah ijazahnya. Baru kemudian kalau ada masalah di masyarakat, kami meminta KPU membuka data kepada kami. Ini jelas, Bawaslu tidak berhak mengawasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,” kata Bagja usai menghadiri seminar Kebijakan Publik, dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Bagja mengatakan, aplikasi Sirekap yang bermasalah, seharusnya KPU menjelaskan kepada publik pemberlakuan dan persoalan yang dihadapi sistem itu. 

Ia mengaku, Bawaslu telah meminta pemberhentian sementara untuk mengkonversi gambar menjadi teks.

“KPU harus terus-menerus menjelaskan kepada publik, bagaimana sistem informasi itu berlaku, kenapa ada kebijakan A dan kebijakan B. Dan, kami sudah meminta pemberhentian sementara konversi gambar ke teks. Kita fokus pada rekapitulasi berjenjang tapi dengan catatan, Formulir C Hasil harus diunggah ke Sirekap,” jelasnya. 

Sementara itu, perihal rekapitulasi berjenjang, Bagja mengingatkan semua pihak agar mencermati dan mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sebab, menurutnya pada tahapan ini, rekapitulasi berjalan berdasarkan sinkronisasi antara foto dan hasil konversi suara melalui aplikasi Sirekap. 

Selain itu, pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, anggota PPK akan membuka kotak suara dan mengeluarkan Formulir C Hasil dari TPS. Data pada formulir itu, kemudian akan dicocokkan dengan data di Sirekap. (red)

Usulan hak angket, yang merupakan ranah DPR RI, disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.  

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” ujar Rahmat usai pemaparan Hasil Pengawasan Bawaslu pada seminar Kebijakan Publik, Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024). 

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bagja mengatakan, fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket. 

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” paparnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” lanjut Bagja. 

Pada kesempatan itu, Bagja juga mengungkapkan, bahwa telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” jelas dia. 

Menurut Bagja, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya. 

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja menyatakan, telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. 

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya. (red)

Agus Harimurti Yudhoyono dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Agus menuturkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insyaallah saya akan jalankan sekuat tenaga walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara,” tuturnya. (red)

Hadi Tjahjanto dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hadi pun menyampaikan akan menjaga kehormatan tersebut dengan baik.

“Kita ketahui bersama bahwa kehormatan itu sudah diberikan sejak tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI kemudian sebagai Menteri ATR/BPN dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tentunya adalah suatu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan bahwa dirinya akan terus berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Tanah Air.

“Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini adalah tugas bagi seluruh komponen,” tutur Hadi. (red)

Plh Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol. Sabaruddin Ginting mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar di alat incenerator diantaranya 42.093 gram sabu-sabu, 0,0485 gram ganja sintetis dan 515,8 gram synthetic cannabinoids. 

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan sebelas orang tersangka," ujar Sabaruddin Ginting saat memberikan keterangan pers, Kamis (22/2/2024). 

"Sebelum barang bukti dimusnahkan, BNN RI terlebih dahulu melakukan uji sampel oleh tim Pusat Laboratorium Narkotika, dengan seperangkat alat uji lapangan," ucapnya menambahkan. 

Dari tiga kasus yang berhasil diungkap oleh BNN RI, satu diantaranya masih dalam proses pengembangan penyelidikan. Untuk dua kasus lainnya para tersangka di tuntut dengan Pasal 114 ayat 2, juncto Pasal 132 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 2, juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

"Maksimal hukuman bagi para tersangka dengan sangkaan pasal-pasal itu, adalah hukuman mati," tegas Sabaruddin. 

Adapun kronologis pengungkapan dua kasus yang sudah mendapatkan ketetapan dari kejaksaan, adalah berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya penyeludupan narkotika jenis sabu. Penyelundupan dilakukan oleh sindikat jaringan internasional dari Malaysia menuju Indonesia. 

"Dari Penang Malaysia melalui wilayah perairan di Aceh Timur," kata Sabaruddin. 

Pada Minggu (7/1/2024) BNN RI bersama Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di Aceh Timur. Dan pada hari Selasa (9/1/2014) sekitar pukul 08.30 WIB tim menghentikan sebuah perahu warna cokelat yang disebut dengan perahu kepala dua, di Perairan Langsa Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. 

"Lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap kapal dan berhasil menemukan 40 bungkus plastik sabu dengan berat total 42,177 gram atau 42,17 Kilogram," ucap Sabaruddin. 

Petugas gabungan kemudian mengamankan anak buah kapal (ABK) inisial AB dan FA alias M. Berdasarkan pemeriksaan kedua tersangka, petugas selanjutnya mengamankan lima tersangka lainnya inisial SA, MD, AM, MA dan HU. 

Untuk kasus kedua yang diungkap pada hari Kamis (1/2/2024), berawal dari informasi masyarakat BNN RI mengamankan dua orang pria inisial NM dan AW, atas temuan paket ekspedisi berisi 515,8 gram synthetic cannabinoids yang berasal dari Tiongkok. 

"Penangkapan dilakukan disebuah rumah di Petamburan, Jakarta Pusat. Paket berisi bahan utama pembuat ganja sintetis ini dikemas dalam dua bungkus aluminium foil. Masing-masing berisi synthetic cannabinoids dan potassium carbonate," kata Sabaruddin. 

Berdasarkan pengakuan keduanya, barang bukti ini milik dari seseorang inisial DSN alias BE yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Sementara untuk barang bukti ganja sintetis seberat 0,0485 gram merupakan sisa uji laboratorium, yang saat ini juga akan kita musnahkan," terang Sabaruddin. 

Dasar hukum kegiatan pemusnahan ini adalah Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di pasal ini disebutkan BNN RI dalam hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti tersebut mendapatkan ketetapan dari kejaksaan setempat. 

Sedangkan pada Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa sebagian kecil barang buktika narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. 

"Kewenangan penyidik dalam pemusnahan barang bukti tersebut juga tertuang dalam Pasal 75 huruf K, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Sabaruddin. 

Sekretaris Utama BNN, Irjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan dengan adanya penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika ini pihaknya mengklaim berhasil menyelematkan 48.614 jiwa, dari potensi penyalahgunaan narkotika. (red)

Menurut Kapuslitbang Polri, Brigjen Pol Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin merajalela.

“Pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks,” ujar Iswyoto kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Menurut dia, langkah ini juga diikuti dengan penelitian dan pengembangan di Siber Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.

Analis Utama Puslitbang Polri Kombes Pol Ade Djadja Subagdja mengungkapkan bahwa meningkatnya serangan malware dan kejahatan siber menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh DIT Tipidsiber Bareskrim Polri saat ini telah mencapai titik overload.

“Pembentukan pasukan siber di setiap Polda menjadi solusi untuk mengatasi tantangan kejahatan virtual yang semakin kompleks,” ujar Ade Djadja.

Penelitian dan pengembangan di Siber Polri perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.(red)

Hadi yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikabarkan akan menggantikan Mahfud MD, yang mengundurkan diri pada 1 Februari 2024. Saat itu, Mahfud mengundurkan diri untuk fokus berkampanye Pilpres 2024.

"Saya kenal baik Pak Hadi. Dia orang baik," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mahfud mengungkapkan, Hadi yang juga mantan Panglima TNI adalah figur yang layak untuk menempati posisi Menko Polhukam.

Hadi adalah figur berpengalaman di bidang militer, khususnya Angkatan Udara (AU). Ia pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Sekretaris Militer.

"Saya mengetahui rencana pengangkatan Pak Hadi melalui media. Saya pikir boleh juga, ya boleh juga," jelas dia.

Saat ini, Presiden Jokowi menugaskan Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam hingga pengangkatan pejabat definitif. (red)

Bareskrim mengaku bakal melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap iklan judi slot yang ramai dikeluhkan warganet Twitter beberapa waktu belakangan.

“Halo sobat siber. Terimakasih atas informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud,” kata akun X alias Twitter Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri @CCICPolri, dikutip Senin (19/2/2024).

Mereka juga meminta warganet untuk melaporkan langsung ke email resmi Bareskrim Polri apabila masih ada informasi tambahan.

“Jika ada informasi lain yang perlu kami tindak lanjuti silahkan menghubungi kami melalui email di laporkan@patrolisiber.id,” tulis akun tersebut.

Keluhan iklan judi online ini bermula dari seorang akun Twitter bernama Ilhamzada. Ia mengaku resah dengan banyaknya rekomendasi iklan judi online yang tampil dari beberapa akun resmi. (red)

"Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (19/2/2024).

Hasyim menambahkan, data petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia tersebut dihimpun sejak 14 Februari hingga 18 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Dia merinci petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat kelurahan hingga TPS. Selain itu ada petugas perlindungan masyarakat (linmas) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Dengan rincian anggota PPK satu orang di tingkat kecamatan, anggota KPPS di kelurahan empat orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan suara di TPS ada 24 orang," tuturnya.

Selain itu, Hasyim juga menyampaikan soal petugas penyelenggara pemilu yang sakit. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat lebih dari 4.500 orang.

"Untuk yang sakit 4.567 orang dengan rincian di tingkat kecamatan (PPK) 136 orang, di tingkat PPS desa/kelurahan ada 696 orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, Linmas yang sakit ada 364 orang," terangnya.

Menurut Hasyim, terhadap petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akan diberikan santunan setelah dilakukan verifikasi dan pelengkapan dokumen. Adapun santunan sebesar Rp36 juta.

"Sampai saat ini, santunan yang telah disalurkan sebanyak empat orang anggota badan ad hoc yang meninggal dari 71 orang yang meninggal," tukasnya. (red)

Hasyim juga sebelumnya, sudah dijatuhi sanksi pelanggaran berat etik terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, pada 5 Februari 2024.

Dia juga kena sanksi etik karena pernyataan kontroversial mengenai sistem pemilu, pertemuan dengan Ketua Partai Republik Satu, dan tindakannya yang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai kuota 30% untuk caleg petempuan.

Mengutip keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, pada Selasa (20/4/2024), Juru Bicara Koalisi Gufron Mabruri dari Imparsial menegaskan, bahwa pernyataan Ketua KPU jelas melanggar atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. 

"Ketua KPU seharusnya secara tegas menghormati dan menegakkan semua aturan terkait dalam pelaksanaan pemilu. Pengabaian terhadap aturan ini dapat mengganggu integritas dan legitimasi proses dan hasil pemilihan serta merusak demokrasi secara keseluruhan," tegas Gufron. 

Selain mendesak Ketua KPU dicopot, Koalisi juga meminta legitimasi pemilu segera dipulihkan sebagai instrumen luhur kedaulatan rakyat. 

"KPU sudah dibajak rezim begitu pula dengan proses pemilu yang terjadi, sehingga pemilu dan penyelenggara pemilu tidak legitimate," lanjutnya.

Koalisi juga mendesak DPR RI segera mengevaluasi dan membentuk KPU yang baru, dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk pelaksanaan pemilu ulang di seluruh wilayah di Indonesia. 

Gufron menambahkan bahwa berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, terdiri atas PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII)

Kemudian, Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh.

Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI. (red)

Komandan Pasmar 2 diserahterimakan dari Brigjen TNI (Mar) Y. Rudy Sulistyanto, S.E. kepada Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusdikbangspes Kodiklat TNI, sedangkan Brigjen TNI (Mar) Y. Rudy Sulistyanto, S.E., selanjutnya menjabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhanas RI. Upacara serah terima jabatan Komandan Pasmar 2 di hadiri Komandan Pasmar 2 dari masa ke masa, Pejabat TNI wilayah Surabaya, Pejabat Utama Korps Marinir, Pejabat Forkopimda Jawa Timur dan keluarga besar Pasmar 2.

Dalam amanatnya Komandan Korps Marinir mengatakan bahwa, Pasmar 2 yang merupakan salah satu komando pelaksana utama yang kekuatan tempurnya terpusat di Surabaya serta membawahi beberapa pertahanan pangkalan yang tersebar di wilayah tengah dan timur Indonesia mulai dari pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan saat ini diawaki oleh prajurit petarung yang terlatih serta dipersenjatai dengan alutsista strategis TNI AL dengan tugas pokok membina kekuatan kesiapan operasional satuan Marinir sebagai pasukan pendarat TNI Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan Operasi Amfibi, Operasi pertahanan pantai dan Operasi di pulau-pulau terluar strategis serta operasi tempur lainnya. Pasmar 2 juga berkewajiban untuk melaksanakan operasi militer selain perang baik dalam menunjang stabilitas nasional termasuk bantuan kemanusiaan.

Lebih lanjut dikatakan, Pasmar 2 telah mampu menunjukkan kinerja positif bagi organisasi Korps Marinir dengan mempersembahkan berbagai macam prestasi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk berkontribusi nyata bagi masyarakat sebagai implementasi dari tugas operasi militer selain perang.

Upacara dimeriahkan dengan penampilan Prajurit dalam bela diri Chadrick, Serangan Kilat, displai Drumband Sangkala Yudha Perkasa yang tampil memukau di hadapan para undangan dan atraksi terjun payung oleh Pasukan khusus dari Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir yang dilaksanakan dalam 1 Sorty 2 Run pada ketinggian 10000 feet dengan menggunakan pesawat Cassa dari Skuadron 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Surabaya.(red)

Kendati begitu, keputusan terkait sikap politik merupakan urusan internal partai. Dia mengaku pertemuan dengan Surya Paloh tersebut baru tahap awal.

"Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya, saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan partai-partai," ungkap Jokowi usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Jakarta, Senin (19/2/2024).

Disinggung soal menjembatani Partai Nasdem untuk masuk koalisi Prabowo-Gibran, Jokowi menegaskan dirinya ingin menjadi jembatan untuk semua partai politik.

"Jembatan untuk semuanya, saya ingin jadi jembatan untuk semuanya, kalau urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/2) malam. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Paloh membahas dinamika politik dan pemilu.

'Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," ungkap Koordinator Staf Presiden, Ari Dwipayana. (red)

Kecurangan Pemilu 2024, yang digelar 14 Februari 2024 tidak bisa diterima dengan alasan demi keamanan negara, karena yang ditipu bukan hanya pemilih tapi seluruh rakyat Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum Unand itu menuding bahwa penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja membiarkan input data jumlah suara yang tidak masuk akal ke dalam sistem teknologi informasi (TI).

Dia juga mengungkapkan beberapa modus kecurangan pada Pemilu 2024, di mana pada satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal ada 300 pemilih, tapi pada kenyataannya ada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendapat 600 suara.

Seharusnya, sistem TI KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS. 

“Luar biasa kecurangan, ketidaksiapan KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar itu hancur semua,” kata Feri dalam kanal Abraham Samad Speak Up yang dipantau Senin (19/2/2024).

“Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi, sehingga pada hari penghitungan, input data meledak suara paslon 02. Secara psikologis politik dia sudah dianyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan,” lanjutnya.

*Gandakan Perolehan Suara*

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan, ada psikologi politik bermain untuk seolah-olah memenangkan pertarungan.

Dikatakan, jika salah satu paslon dibuat menang dengan menggandakan perolehan suara berkali lipat, dan setelah dilakukan perbaikan data, ternyata suaranya tidak cukup, maka paslon yang mengklaim menang akan heboh sendiri.  

Apalagi, ada paslon yang mendeklarasikan kemenangan. Padahal, fakta-fakta kecurangan pemilu nyata dan tidak masuk akal.

“Saya mohon maaf kepada KPU dengan membiarkan input data yang tidak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya sederhan saja, setiap suara lebih dari 300 ditolak, diperbaiki dulu,” paparnya.

Feri membandingkan sistem input data hasil pemilu oleh masyarakat sipil untuk membuat program pendataan C hasilnya jauh lebih canggih dibandingkan KPU, yang mengelola dana miliaran rupiah.

“Bagi saya ini aneh, jangan-jangan KPU terlibat, menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dikatakan menang,” ujarnya

Menurut Feri, ada permainan pada sistem TI. Itulah sebabnya, ujarnya, KPU tidak pernah berani membuka sistem TI untuk dilakukan cek dan ricek semacam audit forensik TI.

Potensi Dua Putaran

Fery juga menyindir perbaikan data KPU yang berbasis kritik masyarakat di media sosial. Seharusnya, KPU memperbaiki data dengan cara melakukan cross check atas atas data yang dimilikinya. Menurutnya, masih ada data-data yang tidak diketahui publik. Oleh karena itu, masih banyak hal yang disembunyikan KPU. 

“Masih banyak hal yang disembunyikan KPU, tidak terbuka dan sekedar minta maaf dalam konteks ini tidak cukup. Ini sudah melakukan penipuan serius di mana orang sudah deklarasi diri seolah-olah menang padahal angka sangat potensial dua putaran,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Feri juga mengungkap penggelembungan suara para paslon dalam kasus seorang pemilih mencoblos lebih dari sekali. Berdasarkan logika sengketa pemilu, pada kasus seperti ini harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Mengutip keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja pada Kamis (15/2/2024), ada potensi PSU di 2.413 TPS. Dari pantauan pada tahap pemungutan suara ditemukan bahwa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. 

Dia menyebut, jika pada satu TPS ada 300 pemilih, ada sekitar 800 ribu suara untuk satu jenis kecurangan. Ini belum termasuk orang yang punya hak pilih, tapi tidak bisa memilih, serta kecurangan yang tadak kelihatan dalam angka-angka yang masif di tengah masyarakat seperti intimidasi oleh aparat, politik uang, ancaman kepada kepala desa.

Hal lain yang patut disoroti pada Pemilu 2024 adalah ada sekitar 8 juta pemilih penyandang disabilitas, tetapi KPU hanya mencatat 1 juta orang. 

Dia menilai hal ini terkait dengan kewajiban KPU menempatkan huruf braille saat pencobloan, sehingga ketika memasuki bilik suara, seorang tunanetra tidak perlu dituntun. Kalau ada penuntun saat mencoblos, ini akan menjadi masalah jika yang diminta bukan yang ingin dicoblos.

“Jika penuntun sebagai pelaku kecurangan, maka akan ada 8 juta suara disabilitas yang dicurangi suaranya,” pungkasnya. (red)

Kompol Choky Margan, S.ST.selaku komandan KP. Belibis – 5007 menerangkan “Penangkapan bemula saat Tim KP. Belibis – 5007 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Perairan Teluk Pangkep masih tinggi tingkat aktivitas Nelayan Pelaku Handak/Bom ikan,”

“Dari informasi tersebut maka hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WITA Tim KP. Belibis – 5007 melaksanakan pengawasan dan pemantauan di wilayah Perairan tersebut,” jelasnya.

” Sekira Pukul 09.30, Tim KP. Belibis – 5007 mendengar suara letusan sebanyak 4 kali di perairan Pangkep, Gusung Palekko, Kel.Mattiro Ujung, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkajene kemudian Tim KP. Belibis – 5007 mendekati arah suara letusan di perairan tersebut. Sekira pukul 09.40 WITA Tim KP. Belibis – 5007 , mencurigai sebuah perahu jolloro yang diawaki 3 orang, dan 2 orang posisi berada di atas sampan gabus, kemudian Tim KP. Belibis – 5007 mendekat dan terlihat terduga pelaku mulai panik “, ujar Kompol Choky.

“Pukul 10.00 WITA, Tim KP. Belibis – 5007 melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap perahu jolloro yang di awali bernama sdr. Arnas dan 1 orang ABK perahu jolloro kemudian menyusul 3 orang ABK yang berada di perahu jolloro yang di mana telah di dapati 5 buah detonator, 2 buah jeriken bahan peledak (4 liter), 2 buah botol Aqua bahan peledak (1,5 liter), 2 buah botol Aqua bahan peledak ( 600 ml ), 1 buah botol pertalite ( 1 liter ), 2 gulung tali serat kelapa, 2 Buah kayu, 2 Buah korek api gas, 3 Buah kacamata selam, 1 Buah GPS mereka Garmin, 1 Buah kompas, 1 Buah sepatu dan Fins snorkling, 1 buah sampan gabus,”jelasnya.

Terduga pelaku dan Barang Bukti di bahwa dan di kawal menuju Mako Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan dan terduga di sangkakan melanggar Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senpi dan Bahan peledak dan atau Pasal 85 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam kesempatan yang lain Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Dadan, S.H., M.H. mengatakan “Praktek pengeboman ikan dilaut sudah jelas merusak lingkungan hidup, sehingga kita patut apresiasi kinerja anggota yang berhasil menangkap nelayan yang menangkap ikan dengan bom ikan dan kami juga berharap peran serta masyarakat terutama nelayan untuk menjaga ekosistim laut,”(red)

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” ungkap Menkes Budi saat menghadiri peringatan Hari Kanker Sedunia yang digelar oleh RS Kanker Dharmais, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan terus berupaya melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan deteksi dini kanker di tingkat puskesmas kabupaten/kota. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan layanan deteksi dini. 

Layanan deteksi dini ini khususnya untuk 4 jenis kanker utama, yakni kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, serta kanker paru-paru dan kanker usus yang banyak kasusnya ditemui pada pria.

Menkes Budi mengatakan semua puskesmas di 514 kabupaten/kota sedang disiapkan untuk bisa melayani deteksi dini 4 jenis kanker tersebut.

“Semua puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 Puskesmas di 514 Kabupaten/Kota,” ujar Menkes.

Alat kesehatan yang dimaksud, yakni utamanya untuk deteksi dini kanker payudara adalah Probe Linear USG. Sedangkan untuk deteksi dini kanker serviks, Kemenkes sudah mulai meluncurkan tes HPV DNA yang hasilnya lebih akurat dan prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Pap Smear.

Selain itu, Menkes Budi menyebutkan layanan deteksi dini kanker paru-paru dan kanker usus juga akan disediakan. Kemenkes menargetkan setiap puskesmas dapat melakukan layanan skrining kanker paru dengan alat Low Dose CT-Scan (LDCT) dan kanker usus besar dengan kolonoskopi.

LDCT mampu mendeteksi lesi kecil atau nodul pada paru-paru yang mungkin merupakan tanda awal kanker paru-paru.

“Kita akan selesaikan secara bertahap di 514 kabupaten/kota supaya tiap puskesmas punya CT-Scan biar bisa melakukan prosedur Low Dose CT-Scan untuk deteksi dini kanker paru-paru dan kolonoskopi untuk deteksi dini kanker usus besar,” kata Menkes Budi.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito mengungkapkan RS Kanker Dharmais siap bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memberikan pelatihan kepada dokter-dokter umum di puskesmas untuk dapat melakukan layanan deteksi dini kanker.

 “Kami akan ikut serta melatih dokter-dokter umum di puskesmas untuk bisa melakukan USG dan layanan deteksi dini kanker lainnya dengan turut bekerja sama dengan organisasi profesi dan kolegium supaya pelatihan secara masif dapat dilakukan dalam waktu cepat,” ungkap dr. Soeko.

Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memastikan semua rumah sakit siap melakukan layanan penyakit kanker. 

Selanjutnya, Menkes Budi berharap upaya ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mau pergi ke puskesmas dan melakukan skrining serta pemeriksaan deteksi dini kanker. 

“Kita semua perlu berkolaborasi melakukan edukasi yang masif supaya masyarakat mau pergi ke puskesmas untuk lakukan deteksi dini. Masyarakat jangan takut buat skrining dan periksa. Jika terdeteksi ada yang positif kanker, tidak perlu khawatir, bisa langsung rujuk ke rumah sakit karena sudah kami siapkan untuk dilakukan perawatan berikutnya. Lebih cepat ditemukan maka kemungkinan sembuhnya juga besar,” tutup Menkes Budi. (red)

Kereta cepat Whoosh telah resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 dan dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Stasiun Halim menjadi stasiun keberangkatan awal menuju stasiun akhir di Tegal luar, Jawa Barat. Oleh karena itu, melalui koordinasi bersama PT KCIC dan Kepolisian, akses masuk proyek di KM 0+850 Ruas Tol Jakarta-Cikampek harus ditutup dikarenakan masa pembangunan sudah selesai dan dikembalikan seperti semula demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

Jasa Marga bersama PT KCIC dan Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim, tepatnya di KM 1+842 Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan konstruksi gerbang tol dan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim tersebut sudah memasuki tahap akhir, saat ini sedang ditindaklanjuti perbaikan atas uji laik fungsi (ULF) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan relokasi akses contraflow yang sebelumnya mulai dari KM 00+200 menjadi mulai dari KM 01+400 tepatnya melalui Gerbang Tol Halim 3 Ruas Tol Jakarta-Cikampek menuju Ruas Tol Dalam Kota. Sehingga jika akses proyek di KM 00+850 A masih dioperasikan, dikhawatirkan akan membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. (red)

Operasi TMC tersebut dilaksanakan atas arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., saat meninjau lokasi terdampak banjir Demak pada Senin (12/2), melalui koordinasi dengan BRIN, BMKG dan lintas instansi terkait.

Adapun pelaksanaan operasi TMC tersebut mulai dilakukan pada hari ini Kamis (15/2) menggunakan pesawat cessna 208 caravan bernomor lambung PK-SNM dari Lanud Ahmad Yani di Semarang.

Pada operasi TMC perdana di Semarang ini telah dilakukan penyemaian Natrium Clorida (NaCl) sebanyak 2 ton dengan 2 kali sortie selama kurang lebih 2 jam penerbangan. Pada sortie yang pertama, sebanyak 1 ton NaCl disemai di langit Ambarawa, Kendal dan Batang dari atas ketinggian 11 ribu kaki. Kemudian sortie yang kedua kembali disemai 1 ton NaCl di wilayah Magelang, wilayah pesisir Kendal dan Batang dari atas ketinggian 12 ribu kaki.

Area penyemaian tersebut dipilih karena berada di wilayah hulu yang dinilai tidak rawan longsor dan banjir, menurut kajian dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, keadaan cuaca di wilayah Jawa Tengah terpantau berawan dan hujan ringan hingga sedang. Pertumbuhan awan Cumulus Concestus juga mulai terdeteksi pada siang hari.

Adapun prediksi curah hujan harian di lima wilayah yang meliputi Demak, Blora, Sragen, Salatiga dan Banjarnegara diprediksi terjadi hujan dengan intensitas 7,1 - 9,8 mm per hari.

Dua Target Utama TMC

Direktur Sumber Daya Darurat, Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Agus Riyanto yang memimpin jalannya TMC ini mengatakan bahwa operasi TMC ini merupakan bentuk ikhtisar bersama dalam rangka mengurangi potensi dampak risiko bencana hidrometeorologi basah yang dipicu oleh faktor cuaca. 

Pada operasi ini, Agus menjelaskan ada dua fokus utama yang menjadi target pelaksanaan TMC. Pertama adalah bagaimana agar debit sungai dari wilayah hulu yang berhilir di Demak tidak kembali naik pada saat proses penutupan tanggul yang jebol. Sebab, jika debit sungai kembali naik maka upaya penutupan tanggul jebol penyebab banjir di Demak akan terkendala dan dikhawatirkan banjir semakin lama tertangani.

“Demak ini di hilir. Hulunya ada dari Blora, Grobogan dan Salatiga. Jadi TMC ini kita lakukan dengan fokus utama bagaimana kita memantau percepatan penutupan tanggul yang jebol dengan mengupayakan wilayah hulu agar tidak hujan,” jelas Agus.

“TMC ini juga dilakukan sekaligus untuk deretribusi hujan di daerah yang dipastikan tidak akan mengalir di hilir. Puncak curah hujan di jawa tengah tekonsentrasi di bulan Februari. Walaupun progres tanggul ini mulai finishing, namun kita tetap antisipasi untuk di hulu. Pointnya tanggul kokoh dan mulai surut,” tambah Agus.

Kemudian fokus yang kedua menurut Agus adalah bagaimana agar wilayah pengungsian warga terdampak tidak tergenangi banjir dan dapat meringankan beban mereka. Adapun hingga hari ini masih ada 25.518 jiwa yang mengungsi di berbagai titik mulai gedung-gedung pemerintahan maupun tenda mandiri di sepanjang tanggul yang mana lokasinya masih dikelilingi oleh genangan banjir.

“Kita juga membantu mengkondusifkan di area pengungsian dari genangan. Membantu mengurangi agar tidak ada hujan agar tidak ada genangan. Sampai hari ini pengungsi ada yang tinggal di tanggul maupun gedung serbaguna yang dikelilingi genangan air,” jelas Agus.

Sesuai rencana, operasi TMC ini akan dilakukan selama tiga hari sampai tanggal 19 Februari 2024 mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang apabila memang masih dibutuhkan sesuai hasil evaluasi oleh tim yang tergabung dalam operasi TMC ini.

“Rencana awal akan kita lakukan sampai tanggal 18 Februari 2024. Namun nanti kita lihat hasil evaluasi. Jika memang masih dibutuhkan kita akan lanjut sampai waktu yang belum ditentukan,” jelas Agus.

Pendampingan Posko Darurat dan Media Center

Selain operasi TMC, BNPB juga mengirimkan sejumlah personel khusus untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka percepatan penanganan darurat bencana banjir hingga masa pemulihan dan rehabilitasi serta rekonstruksi nanti.

Tim BNPB telah diberangkatkan sejak tanggal 12 Februari 2024 dan rencananya akan ditugaskan sampai awal Maret mendatang dengan sistem estafet. Adapun personel BNPB tersebut mulai dari tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, Kedeputian Bidang Pencegahan, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan, Pusat Pengendali dan Operasi, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.

Pada hari ini, tim BNPB tersebut telah melakukan pendampingan pembentukan posko terpadu darurat bencana dan media center yang dipusatkan di kantor bupati Demak. Pembentukan posko tersebut dilakukan guna memusatkan koordinasi antar lintas KL pusat maupun daerah termasuk pendampingan media massa dalam diseminasi informasi.

“Aktivasi posko ini penting. Kita inisiasi pembentukan posko terpadu darurat bencana bersama Pemkab Demak. Hari ini setelah dibentuk tadi langsung diadakan rapat dan sudah mulai tertata pola koordinasinya,” jelas Agus Riyanto.

Banjir Demak Mulai Surut, Namun Makin Meluas

Berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Demak, kondisi banjir yang merendam sebagian besar wilayah dengan julukan “Kota Wali” itu sudah berangsur surut. Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur Pambudi dalam Program Teropong Bencana yang disiarkan LIVE melalui YouTube BNPB pada hari ini.

Menurut Agus, beberapa ruas jalan utama sudah mulai dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 dengan kecepatan terbatas. Kendati mulai surut, namun cakupan wilayah terdampak banjir justru semakin meluas.

“Untuk sore hari ini air memang sudah mulai surut. Tetapi genangan meluas menjadi tiga kecamatan saat ini, dari awalnya hanya dua kecamatan,” jelas Agus.

Kondisi surutnya genangan banjir di Demak ini menurut Agus adalah bagian dari hasil jerih payah tim gabungan, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeratunseluna yang mulai berhasil menambal tanggul-tanggul jebol setelah kehilangan kemampuan menahan debit air akibat curah hujan yang tinggi.

“Air surut ini memang keberhasilan dari teman-teman BBWS Jeratunseluna untuk menambal tanggul yang jebol,” jelas Agus.

Hingga sore ini, wilayah yang masih terdampak banjir menurut Agus meliputi 12 desa di Kecamatan Karanganyar, 7 desa di Kecamatan Gajah dan 6 desa di Kecamatan Mijen. Untuk total pengungsi ada sebanyak 25.518 jiwa.

“Jumlah pengungsi 25.518 jiwa dengan jumlah desa kurang lebih 25 desa di tiga kecamatan,” tandas Agus. (red)

Hal itu, disampaikan Pakar keamanan siber dari Lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISReC), Pratama Persadha di Jakarta, Jumat (16/2/2024). 

Menurut Pratama, kesalahan input data pada Sirekap KPU diduga masih berkaitan dengan peretasan 204 juta data pemilih di sistem KPU, yang dilakukan hacker bernama "Jimbo" yang sempat menghebohkan dunia maya, pada 27 November 2023. 

"Ada dugaan kuat kerusakan sistem keamanan KPU sudah parah akibat serangan siber dari Jimbo. Sangat mungkin, Jimbo menaruh malware-nya di sistem KPU, sehingga selain meretas data pemilih, dia juga bisa mengubah data termasuk untuk rekapitulasi suara hasil Pemilu," ujar Pratama. 

Dia mengungkapkan, sejak kebocoran data pemilih, KPU dan gugus tugas yang melibatkan BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo, belum secara lugas menjelaskan kepada masyarakat tentang kerusakan yang ditimbulkan dan apakah sistem keamanan siber KPU terjamin hingga rekapitulasi suara hasil pemilu. 

Sejauh ini, KPU dan pihak-pihak terkait tidak membeberkan bagaimana Jimbo bisa masuk ke sistem KPU, kerusakan apa saja yang ditimbulkan, dan apakah sudah tertangani kerusakannya hingga tuntas, begitu juga dengan jaminan sistem keamanan dari serangan siber selanjutnya. 

Hal itu, lanjut Pratama, menjadi jaminan bahwa hasil pemilu dapat dipertanggung jawabkan, dipercaya, dan kuat legitimasinya, serta harus diberikan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada seluruh masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta Pemilu.

Ada Malware

Pratama menyampaikan, ada kemungkinan Jimbo meletakkan malware di sistem IT KPU, dan sampai kini bebas mengakses sistem tersebut, sehingga bisa melakukan kekacauan dengan mengacak atau mengubah data yang diinginkan. 

Dari sisi keahlian siber, hingga saat ini KPU tidak menjelaskan secara lugas mengapa Sirekap salah membaca data yang terinput di dalam hasil scan formulir C1 Plano, sehingga ditemukan berbagai kesalahan seperti penggelembungan suara. 

"Hal ini bisa disebabkan 2 kemungkinan. Pertama, sistem KPU memang rusaknya agak parah, tim IT-nya tidak menemukan celah keamanannya, atau tidak menemukan di mana masalahnya," ujar Pratama. 

Dia menduga, kerusakan pada sistem KPU disebabkan oleh malware yang dimasukkan "Jimbo" dan belum teratasi sampai saat ini, sehingga terjadi error saat rekapitulasi suara pada Sirekap KPU.

Seperti diketahui, pada 27 November 2023, jagad maya dihebohkan dengan dugaan bocornya 204 juta data pemilih di laman resmi milik KPU. 

Dugaan kebocoran data KPU diungkap akun “X” milik Founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Data yang diklaim milik KPU ini, dibocorkan oleh akun bernama Jimbo di Breachforums. 

Meskipun sistem KPU dapat dipulihkan, namun tidak ada penjelasan secara terbuka tentang sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh peretasan yang dilakukan "Jimbo" dan bagaimana jaminan keamanan siber pada sistem IT KPU selanjutnya.

Penghitungan Suara Manual

Seiring kembali terjadinya error pada sistem IT KPU, dalam hal ini Sirekap, Pratama menilai, tak ada cara lain yang dapat dilakukan selain mengawal penghitungan suara manual berbasis pada form C1. 

Hal itu, disebabkan tidak ada jaminan keamanan pada sistem IT KPU meskipun error pada input data di Sirekap dapat dilakukan. Jika KPU tetap menggunakan Sirekap, maka harus ada penjelasan terbuka dan simulasi kepada publik mengenai berapa banyak data yang error, apa yang menyebabkan error terjadi, bagaimana koreksi data dilakukan, serta jaminan bahwa tidak akan ada lagi perubahan data karena sistemnya sudah dikunci. 

Dia menjelaskan, salah satu error pada Sirekap yang ditemui mengindikasikan, KPU tidak mengunci sistem untuk membaca data maksimal jumlah pemilih pada Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan sebesar 300 orang.

Itu sebabnya, bisa ditemukan jumlah suara 800 hingga 900 pada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, padahal jumlah pemilih tidak mencapai angka maksimal 300 orang.  

Sebagai contoh, Pratama menunjukkan data hasil suara Pipres di TPS 13 Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat, di Sirekap KPU. Jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT tercatat sebanyak 301 orang, tapi pengguna hak pilih sebanyak 204 orang. Pada TPS tersebut, Paslon 1 mendapat 70 suara, paslon 2 mendapat 617 suara, dan paslon 3 hanya 15 suara. 

"Ini bukan masalah siapa yang menang tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300 sistem ini harusnya error atau menolak input data karena jumlah maksimal pemilih adalah 300. Tapi ini agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal pemilih di TPS, jadi ini rawan disalahgunakan apalagi ketika tidak ada yang mengecek," tutur Pratama.  

Oleh karena itu, lanjutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk ikut mengawasi hasil real di TPS masing-masing dengan mengecek di website-nya KPU website resinya KPU di info pemilu kpu.go.id atau Pemilu 2024.kpu.go.id kemudian klik TPS-nya masing-masing untuk memastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekap sama persis dengan hasil perolehan suara yang ada di TPS masing-masing. 

"Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses ke lembar Plano C1 di TPS masing-masing, karena itu semuanya boleh melihat. Kita harus memastikan bahwa hasil suara yang diumumkan oleh KPU itulah yang benar-benar suara rakyat," ujar Pratama. (red)

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan temuan yang dilaporkan para pengawas TPS tersebut dapat diusut sebagai dugaan tindak pidana pemilu.

"Iya (akan diusut dugaan tindak pidananya). Kan ditemukannya pada 14 Februari. Sebelum itu pasti ada kejadian. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan (pengusutan) teman-teman," ungkap Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Bagja memastikan pihaknya bersama kepolisian memiliki tenggat waktu untuk melakukan pengusutan tersebut. Dia menyebut, Bawaslu memiliki waktu 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan UU Pemilu.

"Kalau sudah ditemukan, diregister oleh Bawaslu, maka akan melanjutkan ke penyelidikan dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut," tuturnya. (red)

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam memasukkan tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri padasa melakukan pemesanan. “Rencanakan perjalan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, salah satunya dengan menerapkan system entrean Saat mavilian tiket kereta api jarak jauh. 

System entrean ini diterapkan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan layanan kepastian, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Pada jam peak season, dimana terjadi kepadatan pemesanan tiket maka calon penumpang akan diarahkan kesistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup jendela tersebut agar tetap terhubung dengan sistem. Selanjutnya pada jam berpasangan, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan mavilian tiket seperti biasa.

Sistem antrean penjualan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan Web KAI.id dersebut sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2024.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi,” kata Joni.

Untuk informasi lebih lanjut tekait penjualan tiket pada periode Angkutan Lebaran, maslamakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id , atau media sosial KAI121.

“KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada periode Lebaran 2024 melalui perjalanan kereta api yang selemat, aman, dan nyaman,” lanjut Joni.  (red)

"Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah," ujar usai meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Menurut Jokowi, apapun hasilnya seluruh pasangan dan pengusung capres dan cawapres diminta menunggu pengumuman resmi KPU RI. Dia juga meminta publik bersabar dan tidak terburu-buru menyimpulkan.

"Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi KPU, jadi sabar, ojo kesusu, sabar," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih terus melakukan pembaharuan atau update hasil hitung suara atau real count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis (15/2/2024) pukul 07.30 WIB, jumlah suara masuk telah mencapai 39,33 persen atau 323.807 dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia.

Adapun hasil perolehan sementara masing-masing pasangan capres-cawapres, sebagai berikut:

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah 24,56% atau 5.118.083 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 55,97% atau 11.663.413 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 19,46% atau 4.055.193 suara. (red)

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo berpesan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Presiden juga berharap masyarakat dapat menikmati gelaran pemilu sebagai pesta demokrasi.

"Kami baru saja menyampaikan surat undangan pemungutan suara untuk Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kemudian kami juga sampaikan lokasi TPS 10 RW 02 di Gedung Lembaga Administrasi Negara," kata Ketua KPPS TPS 10, Hamdy Basjar dalam keterangannya.

Menurut Hamdy, jumlah DPT di TPS tersebut ada 120 orang yang terdata. Hamdy mengatakan, TPS 10 dibuka sejak pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

"Pemungutan suara yang saya sampaikan TPS dibuka jam 8-12 WIB. Yang jam 13 WIB nanti mungkin untuk Daftar Pemilih Tambahan dan Khusus," jelasnya. (red)

“Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro,” demikian bunyi di pasal 20, seperti dikutip Selasa (13/2/2024).

Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi per 12 Februari 2024. Perpres itu bernomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Perpres itu menambah satu direktorat di Bareskrim Polri dari yang sebelumnya 6 menjadi 7 direktorat.

Adapun penambahan ini disebutkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diketahui, pada perpres terakhir terkait organisasi Polri, Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat, dan 4 biro.

Perpres terakhir itu tertulis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. (red)

Disampaikan VP Public Relations KAI, Joni Martinus, angka penjualan tiket setara dengan 54 persen dari okupansi tempat duduk yang disediakan selama periode pemilihan umum (pemilu) atau 12-18 Februari 2024. Adapun jumlah tempat duduk yang disediakan sebanyak 984.756.

"Tiket yang sudah terjual 526.887 atau okupansi 54 persen dari tempat duduk yang disediakan," ungkap Joni.

Jumlah tertinggi penjualan tiket pada periode Pemilu terjadi pada Senin, (12/2/2024) dengan jumlah 134.856 tiket. KAI sebelumnya mencatat adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan memasuki masa pemungutan suara di pemilu tahun ini.

Berdasarkan data pada Senin (12/2/2024) pagi, sebanyak 108.218 tiket kereta api jarak jauh telah terjual, jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kondisi normal yang rata-rata sekitar sebanyak 90.000 penumpang.

Angka penjualan tiket akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Para penumpang menuju berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Solo, dan kota lainnya.

Untuk mengakomodasi pelanggan pada selama 12-18 Februari, KAI menyiapkan 1.502 KA jarak jauh atau rata-rata 214 perjalanan per hari. Menjelang masa pemungutan suara pada Pemilu 2024, KAI juga mengintensifkan upaya pengamanan di area perkeretaapian.

Langkah keamanan ini diimplementasikan untuk memastikan keselamatan pelanggan serta kelancaran operasional kereta api menjelang periode pemungutan suara pada Pemilu 2024 Joni mengatakan, KAI secara aktif bekerja sama dengan TNI/Polri untuk meningkatkan pengawasan dan optimalisasi pengamanan di kereta api, stasiun-stasiun, serta jalur kereta api dan perlintasan sebidang. (red)

“Beliau (Kabaharkam Polri) telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul, memberikan arahan kepada Dirbinmas,” kata Henry di Gedung Baharkam Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Henry pun menceritakan awal mula dirinya mengucapkan informasi adanya arahan ke Dirbinmas Polda jajaran. Saat itu dirinya menghadiri sebuah acara dan mendapatkan informasi ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh Polda.

Ia mengakui, seharusnya informasi itu ia konfirmasi langsung, Setelahnya, ia pun mendapatkan konfirmasi dari beberapa Kapolda bahwa apa yang diucapkannya tidak benar.

“Saya bilang kenapa? Saya (Kapolda) sudah cek ke Dirbinmas saya tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu,” katanya.

Ia pun tidak langsung percaya hingga kemudian Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran menghubunginya guna memberikan konfirmasi.

Pada hari ini, ia pun berkesempatan bertemu langsung dengan Kabaharkam Polri untuk mengonfirmasi pernyataan dirinya.

“Saya perlu ketemu untuk menanyakan langsung gitu ya, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan lewat telepon itu memang benar tidak pernah ada arahan dari kapolri, itu saja,” katanya.

Henry pun menegaskan, apa yang disampaikannya merupakan semata-mata kecintaannya terhadap Polri. Dengan konfirmasi ini, Henry menegaskan bahwa informasi yang ia sampaikan sudah terkonfirmasi tak benar.

“Saya pun menyampaikan harapan kepada institusi Polri agar netral dalam perhelatan demokrasi ini,” katanya. (red)

“Alhamdulillah PPLN TPSLN semua berjalan lancar dan aman, tertib. Nanti akan dilaksanakan penghitungan suara serentak di tanggal 14,” ujar Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran di Lobby Gedung Baharkam Polri, Senin, (12/2/2024).

Selain kondusifitas pelaksanaan Pemilu di luar negeri, Komjen Fadil menyebut keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam negeri tetap kondusif dan terkendali. Kata dia, akan ada evaluasi terkait pergeseran personel polisi yang bertugas mengamankan TPS.

“Situasi nasional kondusif, paling kita dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terkait pergeseran anggota ke titik-titik TPS yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya (personel, red),” jelasnya.

Terkait pengamanan Pemilu, Fadil mengatakan bahwa selain menjalankan Operasi Mantap Brata (OMB), Polri melaksanakan Operasi Aman Nusa 1 dan 2. Hal tersebut sebagai antisipasi jika nantinya terjadi bencana alam dan gangguan terorisme.

“Kita juga melaksanakan operasi Aman Nusa I untuk bencana alam, Aman Nusa II untuk konflik sosial manakala terjadi gangguan terorisme. Jadi jika ada terjadi bencana seperti kan di Demak ada banjir itu kan Grobokan, Kapolda sudah menyusun operasi Aman Nusa 1 dan Aman Nusa 2 untuk mengantisipasi itu semua,” jelas Fadil.

Terkait TPS yang terletak di wilayah rawan bencana, Fadil mengatakan sudah terdata di masing-masing Polda. Termasuk untuk menghadapi banjir di musim penghujan telah disiapkan antisipasinya bersama stakeholder.

Di sisi lain, kata Fasdil, tidak ada ancaman terorisme terkait Pemilu. “Sampai saat ini tidak ada ancaman Terorisme,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas. Terlebih pemungutan suara akan dilangsungkan dua hari lagi.

“Mari kita menjaga bersama-sama kondusifitas. Dua hari lagi kita akan masuk ke tahap pemungutan suara. Itu, jauh lebih penting untuk masa depan bangsa,” katanya. (red)

“Sejak hari Jumat, Sabtu dan Minggu sudah beberapa Polda melaksanakan apel untuk kesiapan personil dalam rangka pengamanan di TPS-TPS,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Loby Gedung Baharkam Polri, Senin (12/2/2024).

Trunoyudo menjelaskan, personel Polri tersebut akan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di TPS, serta mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan bencana alam.

“Kasatgas Ops Daerah, baik itu Tingkat Polda maupun tingkat Polres yang sudah memetakan tingkat kerawanan baik, kerawanan Kamtibmas maupun juga kerawanan geografis atau Bencana alam,” ujarnya.

Selain itu, Polri juga telah mengamankan 460 TPS di luar negeri (LN) yang tersebar di 12 wilayah dan 7 negara.

“Situasi di TPS LN saat ini masih kondusif dan akan terus dijaga hingga masa penghitungan suara pada tanggal 14 Februari,” kata Trunoyudo.

Trunoyudo mengatakan, Kasatgas Ops Daerah di tingkat Polda dan Polres telah memetakan tingkat kerawanan Kamtibmas dan geografis di wilayahnya masing-masing.

“Perlu diketahui terkait dengan logistik kelengkapan di TPS untuk logistik Pemilu, ini sudah sampai ke wilayah-wilayah dan ini juga masih berlangsung beberapa daerah jangkauan-jangkauannya agak sulit secara geografis ya ini sudah dilakukan sampai ke tempat-tempat TPS,” ujarnya.

Dia menambahkan, logistik Pemilu dalam keadaan layak dan siap digunakan pada 14 Februari 2024.

“Dari jumlah TPS kurang lebih 820.161 TPS yang diamankan termasuk tadi diantaranya ada TPS luar negeri sebanyak 460 TPS LN dan kemudian yang kotak suara keliling ada 1.455 dan juga jumlah menggunakan pos ada 375.600 yang digunakan dalam pemilihan suara atau pemungutan suara nanti,” kata Trunoyudo.

Trunoyudo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa tenang ini untuk melihat calon pemimpin nasional dengan tenang dan menjaga persatuan dan kesatuan.

“Kami juga menghimbau pada masa tenang ini lebih terkonsentrasi untuk masyarakat bisa pada masa tenang ini lebih lagi melihat calon-calon pemimpin nasional yang akan dipilihnya dengan tenang dengan baik dan tentunya kami juga menghimbau seluruhnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tadi sudah disampaikan aman, damai dan tentunya bermartabat,” pungkasnya. (red)

Film ‘Dirty Vote’ berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang sangat berintegritas dan punya reputasi baik, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, menjelaskan tentang kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.

Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan. 

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, 11 Februari 2024. Dipandu oleh Aris Setiawan Yodi, Todung hadir bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Isinya sejalan dalam pemberitaan di media, misalnya soal pengarahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya dijelaskan dalam film ini. 

“Anda boleh tidak setuju dengan ‘Dirty Vote’, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan begara,” pungkas Todung.

Atas berbagai fakta yang diungkapkan dalam ‘Dirty Vote’, Todung melihat sebenarnya tak ada hal baru dalam film itu. Ia tak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.  

“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” kata Todung. 

Pada kesempatan yang sama, Hasto menekankan komitmen besar TPN Ganjar-Mahfud dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. “Kalau mau menang gampang, bagi kami enak, tinggal perpanjang saja kekuasaan Pak Jokowi. Tapi kami memilih jalan konstitusi melalui pelaksanaan pemilu yang jurdil, dan bergerak dalam jalan kebenaran,” ungkapnya.

Terkait tuduhan dalam film ‘Dirty Vote’, ia melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah. 

“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu. Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” pungkas Hasto. (red)

PT Jasamarga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang, pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 92.868 kendaraan atau naik 25,68% dari lalu lintas normal sebanyak 73.894 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 74.277 kendaraan atau naik 24,29% dari lalu lintas normal sebanyak 59.759 kendaraan.

b. GT Banyumanik

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 136.004 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 50,88% dari lalu lintas normal sebanyak 90.142 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 94.166 kendaraan atau naik 36,28% terhadap lalu lintas normal sebanyak 69,097 kendaraan.

2. Wilayah Jawa Timur

a. GT Warugunung

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 87.582 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Warugunung atau naik 17,58% terhadap lalu lintas normal sebanyak 74.485 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Surabaya melalui GT Warugunung tercatat sebanyak 87.004 kendaraan atau naik 17,00% terhadap lalu lintas normal sebanyak 74.365 kendaraan.

b. GT Kejapanan Utama

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 139.832 kendaraan menuju Malang atau naik 39,61% dari lalu lintas normal sebanyak 100.156 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Surabaya tercatat sebanyak 124.871 kendaraan atau naik 24,01% dari lalu lintas normal sebanyak 100.692 kendaraan.

c. GT Singosari

Pada periode 7-10 Februari 2024 libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 tercatat sebanyak 68.391 kendaraan menuju Malang atau naik 26,25% dari lalu lintas normal sebanyak 54.169 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Surabaya tercatat sebanyak 59.561 kendaraan atau naik 27,64% dari lalu lintas normal sebanyak 46.663 kendaraan.

PT JTT mengimbau kepada pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol. Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. (red)

Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama. Antara lain, Gerbang Tol Cikupa, Gerbang Tol Ciawi, dan Gerbang Tol Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengatakan total volume lalu lintas ini meningkat 37,11 persen jika dibandingkan pada hari biasa yakni 267.899 kendaraan.

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 dengan baik," ujar Lisye Octaviana dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Menurut Lisye, mayoritas kendaraan bergerak menuju tiga arah antara lain Trans Jawa, Merak, dan Puncak. Tercatat 50,95 persen atau sebanyak 187.150 kendaraan bergerak menuju arah Timur, yaitu Trans Jawa dan Bandung.

Kemudian 26,38 persen atau 96.909 kendaraan kendaraan bergerak menuju arah Merak, dan 22,67 persen lainnya atau sebanyak 83.262 kendaraan menuju arah Puncak.

Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui Tol Jakarta-Cikampek meningkat sebesar 84,25 persen dibandingkan lalu lintas normal normal. Sedangkan menuju arah Bandung melalui Tol Cipularang meningkat 59,74 persen.

Adapun total lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama mencapai 187.150 kendaraan. Angka ini meningkat sebesar 71,50 persen dari lalu lintas normal.

Sementara lalu lintas kendaraan melalui Gerbang Tol Cikupa meningkat sebesar 4,42 persen dari lalu lintas normal. Sedangkan jumlah kendaraan menuju arah Puncak melalui Gerbang Tol Ciawi, Jalan Tol Jagorawi, meningkat sebesar 26,22 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas, Lisye menuturkan Jasa Marga menerapkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas jalan tol Jasa Marga Group. Pembatasan berlaku mulai 7 Februari 2024 pukul 16.00 WIB-11 Februari 2024 pukul 24.00 WIB.

Jasa Marga juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk penerapan rekayasa lalu lintas contraflow. Lisye berujar waktu rekayasa lalu lintas ini diputuskan sesuai pertimbangan dari Kepolisian berdasarkan kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional. (red)

“Adapun total tiket yang terjual sejauh ini untuk periode long weekend Isra Mikraj dan Imlek, Selasa (6 Februari) sd Minggu (11 Februari) yaitu sebanyak 680.542 tiket atau rata-rata 113.424 tiket per hari. Jumlah tersebut 79% dari total kesaluruhan tiket KA yang disediakan sebanyak 859.681 tiket,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Rute favorit maslamakat pada periode long weekend dersebut adalah Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Solo pp, Yogyakarta - Banyuwangi pp, Bandung - Blitar pp, Surabaya - Banyuwangi pp, dan hubungan lainnya.

Di sisi lain, Joni mengingatkan kembali ketentuan bagasi bagi pelanggan kereta api. Pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikakan bea dengan berat maksimum 20 kg volume maksimum 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 parsel (barang bagasi).

Jika watch boarding di stasiun, pelanggan diketahui membawa bagasi yang melebihi ketentuan dersebut, maka akan dikakan bea sebesar Rp10.000/kg untuk kelas eksekutif, Rp6.000/kg untuk kelas bisnis, dan Rp2.000/kg untuk kelas ekonomi.

Barang bawaan pelanggan dapat disimpan di rak bagasi di atas tempat duduk atau dilitakkan di tempat lain yang tidak mengganggu atau membahayakan pelanggan lainnya serta tidak menimbulkan kerusakan pada kereta.

“Batas barang bagasi yang berbayar yaitu dengan berat di atas 20 kg hingga maximal 40 kg dan untuk volume di atas 100 dm3 (70 x 48 x 30 cm) hingga maximal 200 dm3 (70 x 48 x 60 cm). Barang bawaan di atas ketentuan dersebut tidak diperkenankan dibawa ke dalam kabin penumpang dan disarankan untuk mengangkut barangnya dengan menggunakan jasa ekspedisi kereta api seperti KAI Logistik,” kata Joni.

Sementara barang-barang yang tidak boleh dibawa sebagai bagasi meliputi binatang, narkotika psikotropika dan zat aaktif lainnya, senjata api/tajam, benda yang mudah terbakar/meledak, benda yang berbau busuk/amis atau benda yang karena sifatnya dapat mengganggu/merusak keshatan dan mengg Anggu kenyamanan penumpang lainnya, barang yang dilarang oleh peraturan-undangan, dan barang lainnya yang menurut pertimbangan petugas boarding tidak pantas diangkut sebagai bagasi karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut sebagai bagasi.

“Kami berkomitmen memistikan perjalenen kereta api khususnya di momen long weekend ini dapat berjalan dengan selemat, aman, lancar, tertib, dan terkendali,” kata Joni. (red)

Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Hary Sudwijanto memimpin apel gelar pasukan ini. Ia menyebut, ada ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan pada Rabu (14/2) mendatang.

"Sebanyak 4.744 personel seluruhnya tergelar untuk pengamanan TPS, juga nanti dibackup oleh Satgas Pusat," kata Hary.

Hary menerangkan, kondisi geografis wilayah Polda Metro Jaya dan perubahan iklim cuaca sangat mempengaruhi pengamanan yang dilakukan, berbeda dengan Polda-Polda lainnya.

"Ini membutuhkan kerja keras dan ekstra di dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif karena pusat dari pemilu seluruhnya akan bermuara di wilayah Jakarta," ungkap Hary.

Dalam apel gelar pasukan itu, Hary juga telah melakukan pengecekan terhadap personel serta peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan. Ia memastikan, semuanya telah siap.

"Saya optimis Polda metro jaya akan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani. Demikian juga peralatan yang tadi kami cek semuanya pada kondisi prima siap digunakan untuk membantu anggota di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

"Saya yakin semua nanti akan berjalan baik dan bisa memberikan rasa aman dan kelancaran dalam kegiatan pemilu," pungkas dia.(red)

Penyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers dalam kunjugan kerjanya di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

"Yang bilang siapa (ikut berkampanye)?" ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Kendati begitu, Jokowi mengatakan presiden memang diperbolehkan kampanye dan diatur dalam undang-undang. Dia menyebut pernah menunjukkan bukti aturan tersebut.

"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," tuturnya.

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye. Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," tukasnya.(red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dengan adanya libur nasional dan cuti bersama diperkirakan akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat baik di bandara, pelabuhan, stasiun, jalan tol hingga objek wisata.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut Polri telah menyiapkan pengamanan demi kelancaran mobilitas masyarakat,” kata Trunoyudo di Jakarta, Rabu (7/2/2023).

Trunoyudo menuturkan, pihaknya juga mengantisipasi kemacetan yang disebabkan volume kendaraan yang meningkat di beberapa ruas jalan tol yang rawan kemacetan

Selain itu, kata Trunoyudo, Polri juga mengantisipasi gangguan kamtibmas lainnya dengan meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan personel di wilayah. Selain itu, Polri juga mengantisipasi bencana alam lantaran curah hujan yang tinggi.

“Polri menyiapkan pasukan atau personel baik dalam rangka keamanan termasuk diketahui sekarang cuaca hujan, maka perlu mengantisipasi adanya bencana alam dan terhadap gangguan kamtibmas Polri melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap pelaku-pelaku kejahatan untuk menciptakan kamtibmas,” ujarnya.

Dalam pengamanan ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, Polri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder terkait.

Trunoyudo juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar benar-benar menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas.

“Semoga sampai ditujuan dengan lancar, aman dan selamat sampai ditujuan dapat berkumpul dengan keluarga serta berdoa agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai, jaga persatuan dan kesatuan bangsa” katanya. (red)

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan permohonan gugatan Aiman diterima dan teregistrasi dengan nomor perkara No.25/Praper/2024/PN.Jkt.Sel.

"PN Jaksel telah menerima permohonan praperadilan atas nama pemohon: H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. Termohon: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ungkap Djuyamto kepada wartawan, Selasa (6/2/2024)

Lebih lanjut Djuyamto menjelaskan, PN Jakarta Selatan juga telah menunjuk hakim tunggal Delta Tama untuk menyidangkan perkara ini. Adapun jadwal sidang perdana akan digelar pada Senin, 19 Februari 2024

"Hari sidang pertama Senin tanggal 19 Februari 2024,” imbuh Djuyamto.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan penyitaan ponsel milik Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono sudah sesuai prosedur karena telah mengantongi izin dari pengadilan.

"Pada tanggal 22 Januari 2024, penyidik telah mengajukan permintaan izin sita kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

"Tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW," sambungnya.

Selain handphone, penyidik Polda Metro Jaya juga menyita akun media sosial hingga e-mail Aiman Witjaksono. Menurut Ade, penyitaan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang perkara yang ada.

"Bahwa kembali lagi pada penyidikan adalah upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuang terang tidak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya," tuturnya. (red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko nota kesepahaman dengan KPU bernomor 90/PR.07-NK/01/2022 dan nomor NK/50/XII/2022 tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

“Nota kesepahaman dilakukan pada 29 Desember 2022 bertempat di Jakarta ditandatangani oleh Kapolri dan Ketua KPU,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Senin, (5/2/2024).

Trunoyudo mengatakan, dalam nota kesepahaman para pihak sepakat melanjutkan kerja sama melalui nota kesepahaman ini dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

“Salah satu nota kesepahaman adalah ruang lingkup bantuan keamanan setiap tahapan pemilu juga termasuk dalam pengamanan distribusi logistik Pemilu 2024,” katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, Polri selalu berkordinasi dengan KPU terkait pendistribusian Logistik Pemilu sampai saat ini, Senin 5 Februari 2024.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan, Polri selalu memberikan dukungan dalam pendistribusian hingga pelosok sampai ke gudang-gudang yang dituju.

Dalam pelaksanaan pendistribusian ini, kata Trunoyudo, tentunya mempunyai harapan agar terciptanya keamanan.

“Polri siap mengamankan pemilu 2024 tertib, aman, sejuk, damai dan bermartabat,” katanya. (red)

Kepala Satgas Humas Damai Ops Cartenz, AKBP Bayu Suseno, menyatakan bahwa klaim tersebut hanyalah propaganda yang disebarkan secara massif oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan tersebar luas di media sosial.

“Kami tidak melakukan hal itu. Situasi Kamtibmas dalam keadaan aman terkendali,” kata Bayu kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, Sebby Sambom juga mengklaim adanya tindakan kekerasan terhadap masyarakat setempat, termasuk pemukulan dan interogasi terhadap pendeta Eriak Waker dan warganya.

Namun, Kapolres Puncak, Papua Tengah, Kompol I Nyoman Punia, menyatakan bahwa Puskesmas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, menjadi sasaran pembakaran oleh KKB OPM saat aparat TNI-Polri sedang melaksanakan patroli gabungan pada Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 12.11 WIT. (red)

Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia, menyatakan bahwa sebelumnya, aparat menerima laporan bahwa Puskesmas Omukia di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, telah menjadi sasaran pembakaran oleh kelompok KKB wilayah Kepala Air. Aparat gabungan TNI-Polri segera merespons dengan menuju Puskesmas Omukia untuk melakukan pengecekan.

“Suara tembakan terdengar dari belakang Puskesmas Omukia, dan terjadi kontak tembak antara personel TNI-Polri dengan kelompok KKB wilayah Kepala Air,” ungkap Kapolres.

“Dalam pengejaran yang dilakukan, aparat berhasil mengamankan satu anggota KKB yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Ilaga. “Warinus Murib, seorang anggota KKB, tewas dalam kejadian. Sedangkan dua orang lainnya, AM dan DK, diduga merupakan anggota KKB kelompok Numbuk Telenggen,” tambah Nyoman.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024. AKBP Dr. Bayu Suseno memberikan rincian barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat selama pengejaran.

“Dari tadi malam kami bersama2 dengan Satgas TNI Polri yg ada di ilaga telah melakukan pengejaran dan penegakan hukum, kami berhasil menangkap 3 KKB beserta barang buktinya antara lain 1 pucuk senjata api jenis mouser, 2 pucuk senapan angin, 1 lembar bendera BK, 1 buah handphone, 1 magazen jenis SS1 dan 17 butir amunusi kaliber 5,56. Perlu diketahui bahwa dari 3 KKB didapati 1 KKB dalam keadaan tewas, sedangkan 2 KKB lainnya dalam keadaan terluka.” Ujar Bayu

Beberapa jam setelah kejadian, tepatnya pukul 20.15 WIT, KKB terpantau melakukan pembakaran gedung puskesmas di Erobaga.

Kepala Operasi Damai Cartenz (Ka Ops), Kombes Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan komitmen untuk terus mengejar KKB yang melakukan gangguan Kamtibmas, termasuk pembakaran puskesmas.

“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap KKB di Ilaga yang selama ini melakukan gangguan Kamtibmas berupa pembakaran puskesmas dan lain-lain. Apabila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait KKB di Ilaga, jangan segan untuk memberi informasi kepada kami,” pungkas Faisal. (red)

Ia memberitahukan kepada para koleganya agar berhati-hati jika mendapatkan pesan mencurigakan yang mengatasnamakan dirinya.

Lewat akun X nya Melki Sadek Huang mengabarkan apa yang ia alami. " Kawan-kawan, dini hari ini, akun whatsapp saya diretas. Jika ada whatsapp mencurigakan yang mengatasnamakan saya beberapa saat ke depan, harap diinformasikan karena akun whatsapp saya sedang tidak dalam kontrol saya. Terima kasih! " cuit Melki Sedek Huang di akun X milimnya, @namasayamelki, Jumat (2/2/2024).

Melki meminta jika ada pesan mencurigakan agar segera diinformasikan. "Jika ada whatsapp mencurigakan yang mengatasnamakan saya beberapa saat ke depan, harap diinformasikan karena akun whatsapp saya sedang tidak dalam kontrol saya. Terima kasih!" tulisnya. (red)

Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH Phd, mengatakan siap mengawal pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan tidak akan tinggal diam dengan berbagai tekanan terhadap masyarakat. 

"Saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat ditekan, rakyat yang berpendapat untuk mendukung calon presiden yang lain diintimidasi. Saya kira sudah saatnya lah kita semua, alumni UI dan juga spirit dari Akademi UI bersuara," kata Harkristuti. 

Pernyataan serupa disampaikan Guru besar Antropologi dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto.

Menurut dia, UI memiliki jejak panjang dalam peta berdirinya Indonesia, dan senantiasa menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Salah satunya melalui keterlibatan Rektor UI, Supomo, yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa.

Dia menjelaskan, Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada sivitas akademika Universitas Indonesia kita harus merebut kembali zaman kejayaan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. 

"Karena itu jangan rusak Indonesia hanya untuk kepentingan politik sesaat hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga," ujar Sulis. 

Dia mengungkapkan, sivitas akademika UI tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil, tanpa ada tekanan atau intimidasi. 

"Kami tidak akan tinggal diam kami civitas Akademi UI akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana terima kasih," kata Sulis. 

Salah satu alumni UI juga menyampaikan kondisi politik saat ini mengingatkannya pada masa Orde Baru di mana kebebeasan berpendapat dan berdemokrasi dikerangkeng. 

Sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti itu justru muncul di ujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lahir dari era reformasi. 

"Kami bereaksi setelah Pak Jokowi berubah. Apa yang terjadi sekarang sungguh menggelikan. Kita semua yang berdiri di sini sudah merasakan Orde Baru, saya bahkan dipenjara di masa Orde baru. Tapi rasanya pada saat itu kita masih lebih bisa bicara walaupun bisa penjara, tapi saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat juga ditekan, maka Akademi UI saatnya bersuara untuk menentang ketidakbenaran ini," ujar alumni UI itu. 

Harkristuti menambahkan, Dewan Guru Besar UI berkomitmen mengawal jalannya Pemilu dan telah berkomunikasi dengan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). 

"Kami telah mencanangkan akan melakukan pengawalan terhadap Pemilu jujur dan adil pada 2 bulan yang lalu. Jadi kami akan melanjutkan apa yang sudah diikrarkan pada saat itu bersama-sama seluruh PTNBH di seluruh Indonesia. Kami masing-masing akademi maupun bersama-sama juga akan terus mengawal untuk memastikan pemilu berlangsung luber," tutur Harkristuti. (red)

Fadil memastikan Polri telah siap mengamankan jalannya pemilihan pada 14 Februari mendatang.

“Memang situasi ke depan ini siaga,” kata Fadil Imran kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Hal itu dikatakan langsung Kabaharkam Polri, Komjen Polisi Fadil Imran usai meninjau langsung kesiapan personel Polda Jabar dalam rencana pengamanan Pilpres mendatang.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut, selama dua pekan ke depan situasi dalam kondisi siaga menghadapi hari pencoblosan atau Pemilu 2024.

Untuk itu, Fadil Imran meminta seluruh jajarannya untuk siaga dalam menjaga kondusivitas jelang pemilihan nanti. Agar tahapan Pemilu mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga hari pencoblosan berjalan aman dan lancar. (red)

Menurut Syarif, mundurnya Mahfud bukan hanya untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan), juga menjadi bukti konsistensinya terhadap penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Ketika mundur dari Menko Polhukam itu tindakan nyata dari beliau agar tidak ada konflik kepentingan

dalam melaksanakan kampanye," kata Syarif dalam video pendek yang diunggah Mahfud MD di akun Instagram pribadinya, Kamis (1/2/2024).

Syarif menjelaskan, korupsi bukan hanya soal menerima suap atau menggunakan uang negara, tetapi juga memanfaatkan fasilitas negara dan membiarkan konflik kepentingan.  

Itu sebabnya, pengunduran diri Mahfud seharusnya dicontoh atau diikuti oleh pejabat pemerintah aktif yang ikut dalam kontestasi pemilu, dalam hal ini pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Saya pikir pengunduran diri Pak Mahfud hal yang positif untuk dicontoh oleh kandidat lain yang masih yang ikut kontestasi Pemilu 2024 agar tidak ada conflict of interest dan memanfaatkan fasilitas negara," tutur Syarif. 

Dalam video tersebut, Syarif juga memaparkan sosok Mahfud MD yang dikenalnya sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. 

Syarif mengungkapkan, semakin mengenal dekat Mahfud MD ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2008-2013 dan terakhir saat menjadi Syarif telibat sebagai Wakil Ketua Tim Reformasi Hukum di Indonesia. 

"Kami menghasilkan beberapa rekomendasi yang baik untuk perbaikan tata kelola hukum, anti korupsi, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan sistem perundang-undangan di Indonesia, dan semuanya telah diberikan kepada Presiden Joko Widodo," ungkap Syarif. 

Dia menambahkan, Mahfud telah menyelesaikan tugasnya dengan baik meskipun mundur sebelum selesai masa tugas sebagai Menko Polhukam. 

"Saya mengucapkan selamat kepada Prof Mahfud yang mengundurkan diri dan kalau di akhir masa jabatan berarti khusnul qotimah," ujar Syarif. (red)

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Iya tadi dengan Pak Jokowi saya gurau-gurau saja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, nggak ada ketegangan apapun, tadi nggak bicara soal sidang kabinet," ungkap Mahfud.

"Ya tentu lah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet," ucapnya.

Mahfud telah bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam secara langsung sore tadi. Mahfud mengatakan Jokowi telah menerima surat tersebut.

"Intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal," ucapnya.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi telah mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam. Kedua, substansi surat yang berisi permohonan berhenti kepada Jokowi.

"Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," tukasnya. (red)

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024). Awalnya, Presiden menjawab pertanyaan terkait rencana pengunduran diri Mahfud Md.

"Ya itu hak, saya sangat menghargai," ujar Jokowi seperti dilihat dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati begitu, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci lokasi pertemuannya dan Mahfud akan dilangsungkan."Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud," lanjutnya. (red)

Dalam rekaman tersebut, pria yang diketahui Komika Rais Marasabessy tersebut tampak tenang sembari mengunyah makanannya. Namun kekacauan terjadi di sekitarnya. Pemuda saling kejar dengan membawa senjata dan balok.

Rais memberikan komentar unik terkait suasana yang terjadi di sekitarnya.

"Ya begini lah kalau didaerah sini makan bubur hiburannya begini tawuran," kata Rais dikutip pada Selasa (30/1/2024).

"Buat teman-teman yang mau makan bubur hiburannya tawuran, bisa info di DM. Emang seru nih, namanya apa bubur ribut, makan bubur hiburannya orang ribut," tambahnya dengan nada santai.

Video tersebut segera menyebar di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan netizen. Beberapa netizen memberikan komentar kocak dan menyambut dengan tawa atas tingkah pria tersebut, sementara yang lain mempertanyakan seriusitasnya terhadap kejadian tawuran yang sebenarnya cukup serius. (red)

Cuitan itu dikomentari lebih dari 400 komentar dan di retweet lebih dari 8000 kali. Netizen mempertanyakan progres perbaikan eskalator.

"Halo @CommuterLine ini perbaikannya butuh berapa tahun ya? " tanya akun @ketibanuang " Ya Allah lama bener, sekalian ada haul nya" sambung akun netizen lain @dAsalbantani.

Cuitan @tfjakarta pun dikomentari PT KAI. PT KAI lewat akun @Commuterline mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya perbaikan.

" Selamat malam. Perihal kendala eskalator di pintu utara Stasiun Bekasi saat ini kami terus berkoordinasi dengan DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) @perkeretaapian untuk upaya perbaikan. Bagi penumpang Commuterline silakan dapat melewati akses jalur lain seperti tangga manual dan lift yang beroperasi selama eskalator dalam perbaikan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima Kasih" tulis akun @cummuterline. (red)

“Update terbaru, ditangkap dua orang. Satu di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur. Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Meski demikian, Trunoyudo belum mengungkap identitas termasuk jaringan para terduga teroris itu.

Namun diduga, kedua teroris ini masih memiliki kaitannya dengan 10 teroris yang lebih dulu ditangkap di wilayah Solo Raya.

“Masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya,” jelasnya.

Penangkapan terhadap 10 teroris itu sebelumnya dilakukan di Solo Raya tepatnya di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali, pada Kamis (25/1) kemarin.

Para terduga teroris itu berinisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU. Mereka tergabung dalam jaringan Jemaah Islamiyah.

Para terduga teroris ini memiliki peran yang berbeda-beda. Mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam, hingga aspek pengembangan kapasitas dan keahlian. (red)

"Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar hakim Estiono dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Dalam sidang tersebut, hakim tunggal Estiono juga menolak seluruh eksepsi KPK. "Mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucapnya.

Seperti diketahui, Eddy Hiariej dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan Eddy yang pertama dicabut lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi selaku pemohon.

Selanjutnya, Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan untuk kedua kalinya. Di mana hanya dia yang menjadi pemohon dalam gugatan tersebut. (red)

"Dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam Mahfud Md belum menyampaikan surat pengunduran diri," ujar Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Diketahui, pertemuan antara Mahfud dan Pratikno itu berlangsung pada Senin (29/1) pukul 19.15 WIB. Dalam pertemuan itu, Mahfud meminta izin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Pak Mensesneg menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam bahwa bapak Presiden sedang berada di luar kota dalam kunjungan kerja ke daerah," tuturnya.

Menurut Ari, pihaknya akan menginfokan terkait permohonan Mahfud Md setelah Presiden Jokowi kembali ke Jakarta. Dia menyebut Jokowi kembali ke Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

"Setelah beliau kembali, pasti akan disampaikan kepada bapak, untuk bisa diatur di kesempatan berikutnya, pertemuan (dengan Mahfud) itu," tukasnya. (red)

Ratusan personel itu akan bertugas mengawal Pemilu 2024 bagi WNI yang berada di Malaysia, Singapura hingga Belanda.

“Hari ini bertempat di Pusat Pelatihan Misi Internasional Polri Div Hubinter Polri, saya melepas teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan inti pemilu TPSLN,” ujar Kabaharkam.

Fadil mengatakan 111 personel tersebut akan disebarkan ke tujuh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, Belanda, Hongkong, dan Taiwan. Dia mengatakan titik pengamanan terbanyak berada di Malaysia.

“Malaysia merupakan negara terbesar titik pengamanan TPS karena hampir semua negara bagian ada TPSLN,” ucapnya.

Fadil berpesan agar para anggotanya melaksanakan tugas dengan baik. Dia mengingatkan personel Polri untuk terus berkoordinasi dengan PPLN dan Kedubes di wilayah kerja masing-masing.

“Pesan bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik ditambah dengan koordinasi karena tugas teman-teman di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas PPLN dan Kedutaan Besar RI dan Konjen RI di tempat bertugasnya agar bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Fadil berharap proses pemungutan suara di luar negeri bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, ada 2,3 juta DPT luar negeri yang akan melaksanakan pencoblosan.

“Mudah-mudahan angka ini akurat sehingga semua terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Fadil juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Ia meminta agar mereka dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. (red)

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menjelaskan, pelat nomor khusus tersebut hanya boleh dipasang di kendaraan dinas saja, dengan jabatan minimal eselon 1 dan eselon 2.

“Pelat nomor khusus dengan kode ini (ZZ) cuma boleh dipakai di kendaraan dinas, bukan kendaraan pribadi,” kata Yusri kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

Yusri menambahkan, karena hanya boleh digunakan kendaraan dinas, model dan jenis dari kendaraan tersebut juga akan dijadikan acuan. Menurut dia, mobil yang memiliki spesifikasi terlalu tinggi atau banderol sangat mahal tentu tidak bisa digolongkan sebagai kendaraan dinas, dan tidak diperkenankan memakai pelat nomor khusus

“Kalau lihat land cruiser yang harganya Miliaran tapi pakai pelat nomor ZZP, ZZT, atau ZZ lain, itu saya nyatakan tidak benar itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena hanya untuk kendaraan dinas,” kata Yusri.

Jika dijumpai ada indikasi pelanggaran, maka kepolisian akan melakukan penelusuran dan pemeriksaan menyeluruh, untuk mencari tahu data pemilik dan status Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bersangkutan. (red)

Keresahannya itu ia ungkapkan pada acara “All Out Ganjar Mahfud” yang diadakan Alumni SMA TOP GAN, gabungan SMA Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, Santa Ursula, St Theresia, Gonzaga, dan Loyola di Jakarta, Minggu (28/1/2024). 

“Saya sedikit mau menjelaskan situasi itu genting. Kemarin saya ditanya sahabat saya, Din Samsyudin, jawabnya saya pegang perinsip saya. Pokoknya jangan yang terburuk. Terus terang saya tidak punya masalah dengan pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud,” ujarnya.

Ia kemudian merefleksikan situasi hari ini dengan era Reformasi 98. Romo Magnis mengungkapkan, perjuangan atas demokrasi yang telah dicapai, justru kini ternoda.

“Kalau gentingnya situasi, bagi saya sederhana. Kita dalam reformasi dengan mengorbankan orang banyak, akhirnya menginstal demokrasi dan HAM atas dasar Pancasila. Dan, sekarang kita menghadapi etika _ndasmu._ Apakah kita dipimpin dengan orang tanpa etika? Saya melihat ada tanda-tanda sekarang bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi penguasa, tapi ada tanda-tanda mau dimanipulasi. Kita berada di situasi gawat sejak sebelum reformasi,” ujar Romo Magnis. 

Pada kesempatan itu, ia juga mengaku bahwa keraguannya terhadap presiden muncul pada tahun 2014, usai terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa Paniai Papua, menurut Frans seharusnya diselesaikan oleh Presiden, tapi tidak. 

“Saya sebetulnya mulai ragu-ragu sejak peristiwa Paniai, ketika orang Papua dibunuh. Padahal presiden bisa berbuat sesuatu. Kemudian, saya ragu-ragu lagi waktu pengebirian Komisi Pemerantasan Korupsi dengan akibatnya seluruh DPR mendukung pemerintah. Aduh, aduh tanpa komentar apa pun. Kita ini berjalan kemana? Saya juga mendengar desas-desus ada intimidasi. Ya teman-teman saya kira, kita dalam situasi berbahaya,” pungkasnya. (red)

Dua tersangka tersebut yakni Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa. Keduanya ditangkap pada Kamis, 25 Januari 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

“Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2024).

Setelah adanya persetujuan para korban tersebut dibuatkan paspor dan diberikan uang fee yang bervariasi dari Rp 3 juta-13 juta. Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya.

Para korban diberangkatkan ke Turki dengan mengunakan visa wisata, dan saat berada di Turki para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh orang bernama Yakub.

“Barang milik korban seperti paspor, handphone dan juga pakain para korban di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub,” katanya.

Saat di penampungan tersebut, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara. Jika ada yang berbicara akan dihukum.

“Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 mingguan sampai 2 bulan, dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk dipekerjakan karena masih menunggu visa,” ucapnya.

Karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

“Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia,” katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan peran tersangka Tika adalah menampung para korban sebelum di terbangkan ke luar negeri. Sedangkan tersangka Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka pun dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan atau Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (red)

“Memang tersedia regulasi, bahwa presiden boleh berkampanye bagi pasangan tertentu, namun ini persoalannya lebih pada etika, bahwa di atas hukum masih ada etika,” ujar Wakil Ketua TPN, Ammarsjah Purba saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/01/2024). 

Ammar berpendapat, bahwa keberpihakan presiden akan berdampak secara substansial pada Pemilu 2024, salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi penyelewengan anggaran publik. 

“Dalam konteks anggaran publik, presiden memiliki otoritas pemanfaatan anggaran untuk perlindungan sosial periode 2019-2024 sejumlah Rp 2.668 triliun, dan anggaran bansos sebesar Rp 953,9 triliun. Ini hanya salah satu contoh ketidakadilan dari sisi logistik capres-cawapres, ketika presiden benar-benar berkampanye. Itu sebabnya kita paham sekarang, mengapa akhir-akhir ini Presiden Jokowi sering terjun ke daerah, dan kemudian bagi-bagi bansos,” tambah Ammar.

Menurutnya, netralitas presiden adalah sesuatu yang prinsipil, mengingat posisi presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, membawahi Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara). Ammar mengkhawatirkan, bila presiden tidak netral, bisa memanfaatkan aparat lembaga negara yang sesuai undang-undang, diperkenankan menggunakan alat kekerasan. 

“Ini seolah-olah menjadi pembenaran bila aparat mendukung paslon tertentu, dan negara menjadi permisif bila ada aparat melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang sedang arak-arakan saat kampanye massal, kenyataan ini menjadi keprihatinan kita semua, atas realitas yang benar-benar tidak adil,” tegasnya. 

Ammar juga menyoroti dampak kampanye presiden di tingkat daerah, di mana pejabat daerah dapat terlibat dalam mempengaruhi opini publik terhadap paslon tertentu. Ini menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap perilaku pejabat publik dalam proses politik, untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika yang merugikan demokrasi.

“Niat presiden untuk kampanye akan berdampak di daerah, seperti di provinsi, kabupaten dan kota. Menjadi keprihatinan kita bersama, ketika pejabat daerah mengajak publik memilih paslon tertentu, yang sudah sering terjadi, terlebih di pelosok luar Jawa, ketika gerakan masyarakat sipil belum sekuat di Jawa,” jelas Ammar. 

 “Memang tidak ada solusi instan, karena sekali lagi ini soal etika, bila pejabat publik sudah tidak memiliki etika, masyarakat hanya bisa mengelus dada. Artinya perjuangan kita masih panjang, bagaimana menghentikan politik dinasti di depan mata yang mencederai demokrasi,” pungkas Ammar. (red)

Kombes Pol. Samsul Arifin selaku Wadirtipideksus Bareskrim Polri, mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap Putra Wibowo alias PW di Bangkok, Thailand.

“Kemarin telah melakukan penangkapan PW atas dugaan tindak pidana memperdagangkan investasi ilegal robot trading”, ujar Kombes Pol. Samsul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

“PW ditangkap di Bangkok dan sempat melarikan diri, kami terus berkoordinasi terus dengan atase kepolisian Bangkok dan Divhubinter kemudian melakukan penjemputan paksa di Bangkok, hari ini akan menjalani masa penahanan di rutan Bareskrim”, tambah Kombes Pol. Samsul.

Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari penangkapan tiga tersangka lainnya pada tahun 2022.

Kombes Pol. Samsul mengatakan PW ditangkap atas dugaan tindak pidana memperdagangkan investasi ilegal robot trading. Ia sempat melarikan diri ke Thailand pada tahun 2022.

“Kerugian akibat kasus ini mencapai Rp1,8 triliun. Tiga tersangka lainnya yang telah ditangkap telah divonis hukuman penjara masing-masing 20 tahun dan 16 tahun,” kata Kombes Pol. Samsul.

Kombes Pol. Samsul menambahkan, PW menjanjikan keuntungan besar kepada para investor, tetapi ternyata tidak ada keuntungan yang diberikan. Ia juga tidak memiliki izin usaha perdagangan berjangka komoditi.

“Hasil investasi mendapat keterangan tersangka dan istrinya tinggal di Bangkok, jadi kami meminta bantuan untuk pencarian tersangka dengan berkoordinasi ke atase kepolisian dan tim Divhubinter”, ungkap Kombes Pol. Samsul.

Untuk selanjutnya Polri akan melakukan pemeriksaan terkait aset yang dimiliki oleh PW. (red)

Jika Presiden tidak segera cuti atau mundur, maka potensi kecurangan pemilu akan semakin tinggi dan besar.

Hal itu Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024) merespons pernyataan Jokowi bahwa menteri hingga presiden boleh berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri atas Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, dan Transparency International oIndonesia (TII).

Selanjutnya, Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC)2024 Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Inklusif.

Kemudian, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi kKesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.

Halili menyebut, seharusnya Jokowi menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara dan memastikan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu 2024.

Semua yang terlibat dalam pencalonan dan tim pendukung seharusnya mundur dari jabatannya karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik electoral,” ujar Halili.

Namun, alih-alih melakukan koreksi dan memberi sanksi yang keras dan tegas kepada pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kecurangan pemilu, Presiden Jokowi justru mengambil sikap politik yang mendorong berbagai praktik kecurangan akan semakin terbuka dan bahkan mendapat legitimasi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pernyataan presiden akan semakin membuka ruang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemenangan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024.

Penggunaan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politik jelas menyalahi prinsip pemilu yang seharusnya dijalankan secara jujur, adil, bebas dan demokratis. Karena itu, setiap pejabat dan aparat negara tidak bisa dan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik elektoral menjelang pemilu, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 281 ayat (1) UU No. 7/2017.

“Penting bagi semua pihak, terutama dalam hal ini adalah presiden untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan demokratis dan mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas. Hal ini sesungguhnya hanya dapat diwujudkan jika semua pihak, khususnya aparatur negara berupaya mencegah dan meminimalisasi setiap potensi ketidaknetralan dan kecurangan pemilu, termasuk melalui penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan kandidat dalam Pemilu 2024,” tegas Halili.

Ditambahkan, penting bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres, tim pemenangan paslon untuk mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Empat Tuntutan

 Koalisi Masyarakat Sipil juga mengeluarkan empat tuntutan

Pertama, presiden segera melakukan cuti dan memberikan kewenangan kepada wapres untuk menjalankan aktivitas presiden.

Akan jauh lebih baik lagi jika presiden sadar diri untuk mundur dari jabatan presiden dan membuat dirinya bebas dalam berpolitik pemenangan pemilu.

“Jika Presiden tidak segera mengajukan cuti atau mundur sejak pernyataanya hari ini maka potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi,” lanjut Halili.

Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim pemenangan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara.

Ketiga, mencopot pejabat negara (menteri) yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral.

Keempat, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk berani mengambil langkah tegas dalam menindak setiap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas untuk kepentingan pemilu.(red)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, 10 orang terduga teroris ditangkap di wilayah berbeda.

“10 terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Trunoyudo menuturkan, 10 terduga teroris tersebut merupakan jaringan Jamaah Islam (JI) wilayah Jawa Tengah.

“10 orang kelompok JI ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI,” ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, 10 terduga teroris ini memiliki fungsi pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pegembangan personel (kapasitas dan keahlian).

Saat ini, kata Trunoyudo, penyidik masih mendalami peran dan keterlibatan masing-masing tersangka.

“Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, meminta keterangan ahli terhadap barang bukti yang disita dan melakukan penahanan terhadap tersangka,” katanya.(red)

Kabagops Densus 88, Kombes Aswin Siregar menyatakan tim masih bekerja intensif di lapangan untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini penyidik Densus 88 masih bekerja secara intensif. Info selengkapnya akan kami update melalui Humas Polri ya,” kata Aswin kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Diketahui salah satu dari 10 teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di Solo Raya merupakan warga RT 06 /RW 03, Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.

Petugas keamanan kampung setempat Suprapto (59), mengaku kaget dengan penangkapan itu.

“Saya sebagai petugas keamanan kampung juga kaget. Selama ini orangnya terbuka dan menjabat ketua RT setempat,” ungkapnya. (red)

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

“Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi,” kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

“Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan,” tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. “Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis,” kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

“Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris,” ucapnya

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri. (red)

Kaops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa informasi terbaru menunjukkan bahwa sebelumnya dilaporkan terdapat 3 anggota KKB yang tewas dalam kontak tembak, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata jumlah korban tewas mencapai 4 orang.

“Adapun identitas KKB yang tewas yakni, Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones,” ujar Kaops.

Senada dengan hal tersebut, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, melaporkan kejadian terbaru, Selasa (23/01/2024) sekitar pukul 09.30 WIT, ketika Satgas Gakkum ODC-2024 akan mendarat di Intan Jaya, pesawat ditembaki oleh KKB sampai dengan pesawat mendarat dan setelah pesawat mendarat, Kami mendapat bantuan dari Pos Perimeter TNI Yon 330/TD.

“Diduga tembakan berasal arah dari gereja Katolik Santo Misael, Bilogai, ” ungkap Bayu.

Dalam upaya pembalasan, kata Bayu, aparat kemanan dari Pos Perimeter TNI Yonif 330/TD meresponsnya dengan melakukan serangan balasan terhadap aksi KKB tersebut.

“Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB, bernama Melkias Maisani, tewas dalam serangan tersebut, baik jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya,” jelas Kasatgas.

AKBP Bayu menegaskan, peristiwa ini menunjukkan upaya keras pasukan keamanan dalam menanggapi serangan dari kelompok bersenjata yang terus mengancam keamanan di wilayah Intan Jaya.

“Pihak berwenang terus mengintensifkan upaya untuk menangani situasi keamanan di daerah tersebut, sambil terus memantau perkembangan dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat setempat,” tutur Kastgas Humas Ops Damai Cartenz-2024.

“Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan yang mungkin datang dari sumber yang tidak jelas.” Tutupnya. (red)

Dia menyampaikan hal itu pada acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” tegas Mahfud.

Dikatakan, pada pernyataan penutupan Debat Keempat Pilpres 2024, Mahfud mengaku telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya menjadi Menko Polhukam, pada 4,5 tahun lalu. 

“Saya percaya dia punya niat baik ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” lanjutnya. 

Saat ini, lanjut mantan Ketua MK, bersedia bersama Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena Ganjar dinilai adalah capres yang betul- betul prorakyat.

Mahfud mengatakan belum mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena peraturan yang berlaku tidak mengharuskan menteri mundur jika ikut Pilpres.

Kedua, ujarnya, Mahfud ingin memberi contoh kepada Capres-Cawapres bahwa merangkap jabatan tidak memanfaatkan jabatan untuk menggunakab fasilitas negara.

“Ini sudah 3 bulan saya lakukan, dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Gesung Kemenko Polhukanm secara rutin. Semua tugas dan surat-surat di meja saya selesai tidak sampai seminggu meskipun saya Cawapres,” kata Mahfud. (red)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan hal itu termasuk ke Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan penyelenggara pemilu yang aman dan damai.

“Dan kemudian dalam konsep operasi tersebut terkait dengan sasaran operasi, ada beberapa hal yang menjadi sasaran,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Trunoyudo memerinci mengenai sasaran operasi tersebut yaitu mulai dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tempat pemungutan suara (TPS).

“Kantor-kantor yang menjadi bagian penting untuk menjadi penyelenggaraan pemilu dan salah satunya adalah logistik pemilu, termasuk distribusinya,” ucapnya.

Selanjutnya, satgas tersebut masuk pada bagian Operasi Mantap Brata terdiri dari satgas preventif yang bersifat pencegahan yang mulai dari satgas pusat sampai dengan satgas daerah, polda, dan Satgas Res Polres.

“Terkait lokasi lokasi tertentu tentunya berdasarkan dari analisis kerawanan masing-masing daerah sampai dengan Polres, dengan lingkup tugasnya tetap zonasi daerah daerah tersebut dibackup oleh pusat, oleh daerah sampai dengan ke polres,” imbuhnya.

Trunoyudo menerangkan, bagi daerah seperti kepulauan dalam hal ini Polri memiliki Satgas Bantuan Operasi di antaranya polisi udara dan polisi perairan atau polisi air.

Nantinya, tugas fungsi polisi perairan itu untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya, yaitu Satgas Operasi Mantap Brata termasuk juga untuk kepentingan pemilu dan distribusi logistik pemilu. (red)

“Alhamdulillah penyidikan ini berjalan dengan lancar dan sehingga kemarin tanggal 16 Januari 2024 proses penyidikan kita telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Sehingga kewajiban kami sebagai penyidik adalah untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua kepada jaksa penuntut umum,” ujar Kasubdit II Dittipisiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfis Suhaili dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, sesuai aturan KUHAP, penyidik harus melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dalam rangka pembuktian di persidangan.

Alfis mengatakan, pihaknya kini melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap 2 ke Kejari Sleman. Total, ada 7 orang tersangka yang diserahkan.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/15/IX/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim Polri, tanggal 5 September 2023, penyidikan perkara match fixing pada pertandingan sepak bola Liga 2 tanggal 06 November 2018, telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Agung dan diterima 5 (lima) surat P.21 untuk 7 (tujuh) tersangka oleh penyidik pada hari Rabu, tanggal 17 januari 2024.

Seluruh 7 tersangka berperan sebagai pemberi suap dan penerima suap, dianataranya 4 sebagai penerima suap adalah AS selaku wasit cadangan, R selaku asisten wasit, MRP selaku wasit utama dan K selaku asisten wasit.

Selain itu 3 diantaranya sebagai pemberi suap antara lain VW selaku perantara pengatur skor, KM selaku LO wasit dan DRN selaku asisten manajer.

Adapun pelimpahan tahap II dilakukan di Kejari Sleman dikarenakan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana di wilayah tersebut.

“Karena tempat kejadian perkara, saksi-saksi dan proses peradilan nanti akan dilaksanakan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan besok (red:Kamis, tanggal 18 Januari 2024) akan kita serahkan kepada jaksa penuntut umum di sana di Kejaksaan Negeri Sleman,” tutup Kombes Pol. Alfis. (red)

Perintah ini dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram (ST) Nomor ST/2869/XII/REN.2.2/2023. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kritikan yang disampaikan seniman Sujiwo Tejo terkait lampu warna biru pada kendaraan dinas polisi yang mengganggu penglihatan pengguna kendaraan lain saat berlalu lintas di jalan raya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telegram itu bersifat perintah untuk dilaksanakan seluruh jajaran Polri.

“Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran Polri terhadap semua kendaraan dinas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (15/1).

Dalam telegram tersebut, Kapolri juga memerintahkan agar kendaraan yang hanya bertugas mengawal diminta mematikan rotator bagian belakang.

“Salah satu penyebab terganggunya penglihatan dan konsentrasi pengendara lainnnya terpecah karena pancaran lampu rotator bagian belakang kendaraan dinas yang berpotensi terjadinya laka lantas,” demikian dikutip dari Telegram tersebut.

Telegram itu diteken Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan atas nama Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo. Dalam surat telegram tersebut disampaikan bahwa instruksi ini berdasarkan hasil analisis dan evaluasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang dilakukan Korlantas Polri.

Selain itu, Kapolri juga meminta dilakukan pengawasan dalam dan pengawasan melekat secara berjenjang dalam pelaksanaan instruksi tersebut, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Korlantas serta Dirgakkum Korlantas Polri. (red)

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, AWK merupakan pemilik akun tiktok @calonistri71600 yang ditangkap tim gabungan Polda Jatim dan Bareskrim Polri di Jawa Timur.

“Benar. (Ditangkap di) Jatim,” kata Trunoyudo saat kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Pelaku ditangkap hari ini di di wilayah Dusun Kerajan, Desa Ambulu, Kecamtan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur sekitar pukul 09.30 WIB. Pemilik akun TikTok @calonistri71600 ditangkap melalui kerja tim gabungan yang dilakukan Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim dan di-backup oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri.

Pelaku sudah dibawa petugas kepolisian dari Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Belum ada informasi lebih lanjut terkait sosok pelaku tersebut. 

Sebelumnya ancaman penembakan muncul dalam kolom komentar TikTok saat Anies sedang Live di platform tersebut pada akhir Desember 2023. Foto tangkapan layar ancaman itu lantas ramai beredar di media sosial beberapa waktu terakhir.

Anies Baswedan juga sudah merespons hal itu. Dia berharap ancaman penembakan itu tak benar-benar terjadi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat penegak hukum tak tinggal diam jika benar ancaman tersebut mengancam keselamatan dirinya.

"Ya, mudah-mudahan tidak kejadian, kalau itu dianggap ancaman ya biar pihak penegak hukum bisa menindaklanjuti," kata Anies kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur. (Red)

“Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Trunoyudo mengatakan, sampai saat ini pihak Polri belum menerima laporan atas dugaan pengancaman tersebut dari pihak manapun.

“Sejauh ini belum ada laporannya,” kata Truno.

Terlepas dari itu, Truno mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Sebagai informasi, salah satu calon presiden .endapat ancaman penembakan oleh netizen saat sedang live di aplikasi TikTok. Akun medsos Instagram @rifanariansyah, yang diindikasi sebagai pengancam, kini tak bisa ditemukan, diduga dihapus oleh penggunanya.(red)

Dikatakan Anggota Dewas KPK Albertina Ho, kasus ini rencananya akan disidangkan oleh Majelis Etik Dewas KPK dalam waktu dekat. Albertina merencanakan sidang akan dilaksanakan di Januari 2024 ini.

"Pungli rutan kami akan segera sidangkan, ada 93 (orang) yang akan disidangkan. Tapi enggak bisa sekaligus, 93 akan dibagi menjadi beberapa kelompok," kata Albertina, Jumat (12/1/2024).

Albertina mengungkapkan, 93 pegawai yang akan disidang secara etik merupakan terduga penerima pungli. Albertina tak bisa memastikan nilai uang yang diterima oleh masing-masing dari mereka.

"Iya (93 orang penerima). (Nilai uang yang diterima) beda-beda," singkat Albertina.

Ia juga tak menampik dari 93 pegawai yang akan menghadapi sidang etik di antaranya yakni Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Namun Albertina tak menjelaskan apakah Ahmad Fauzi termasuk menerima uang pungli atau tidak. Albertina hanya menyebut Ahmad Fauzi terlibat secara etik dalam skandal pungli tersebut.

"93 yang akan kami sidangkan, termasuk (Ahmad Fauzi). Diduga terlibat dalam arti etik. Etiknya yang pasal mana kita lihat lagi," papar Albertina.

Albertina memastikan, keterlibatan Ahmad Fauzi dalam dugaan pelanggaran etik ini karena sebagai pimpinan Rutan, Ahmad Fauzi tak bisa membina bawahannya agar tak melakukan pungli.

"Itu kan bukan hanya penerima, sebagai pimpinan, dia (Ahmad Fauzi) tidak bisa melakukan pembinaan, itu termasuk etik, kan macam-macam," kata Albertina.

"Kalau kami dari etik lebih melihat terkait mereka menerima sesuatu yang bukan haknya, menyalahgunakan kewenangan dia sebagai pegawai Rutan, itu sudah jadi masalah," tandasnya. (red)

Hal itu menanggapi temuan PPATK soal adanya transaksi hingga Rp 80,6 triliun dengan angka paling tinggi untuk satu parpol mencapai Rp9,4 triliun, termasuk aliran dana Rp7,7 triliun ke para caleg yang bersumber dari luar negeri.

“Nanti saya koordinasi dengan PPATK,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Namun hingga saat ini, Whisnu mengaku masih belum mendapat laporan soal temuan PPATK itu. Sehingga, ia belum bisa bicara lebih lanjut soal temuan tersebut.

“Tapi sampai sekarang saya belum dapat,” katanya.

Diketahui, PPATK menemukan adanya tren peningkatan pembukaan rekening baru menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tak tanggung-tanggung, tercatat ada 704 juta pembukaan rekening baru.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan acuan pembukaan rekening terlihat dari Customer Identification Form (CIF). Dia menduga pembukaan rekening ini berkaitan dengan kontestasi politik.

“Kita melihat ada total 704.068.458 CIF terbuka di 2022 sampai trimester 3 di 2023 sampai September. Jadi totalnya ada 704 juta rekening baru terbuka. Itu dibuka oleh korporasi 53 juta, lalu oleh individu 650 juta. Ini tidak ada yang salah,” ungkap Ivan dalam Konferensi Pers, di Kantor PPATK, Jakarta, dikutip Kamis (11/1/2024). (red)

"Sejauh ini ada 10 orang lebih yang ditangkap. Di antaranya Bupati Kabupaten Labuhanbatu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta," ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Menurut Ali, para pihak yang terjaring OTT itu saat ini masih diperiksa di Sumut. Mereka akan dibawa ke gedung KPK pada Jumat (12/1) pagi. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang sebagai barang bukti.

"Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK," tuturnya.

Adapun para pihak yang diamankan dalam OTT masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (red)

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani menyebut perpanjangan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Operasi ini terus berfokus pada penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua.

“Operasi Damai Cartenz 2024 tetap memiliki fokus utama pada penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua,” kata Faizal dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).

Faizal menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan masih sejalan dengan pola kerja tahun-tahun sebelumnya. Fungsi operasi mencakup pembinaan masyarakat, deteksi, dan hubungan masyarakat, didukung oleh satuan tugas penegakan hukum.

Sasaran operasi meliputi wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan fokus pada sembilan kabupaten tertentu.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa fokus Operasi Damai Cartenz tahun 2024 tetap pada penegakan hukum terhadap KKB dan KKP.

Adapun tantangan yang masih dihadapi, lanjut dia, termasuk kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, oleh Pimpinan KKB Nduga Egianus Kogoya.

Diharapkan dalam operasi tahun ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

“Dengan perpanjangan operasi ini, diharapkan situasi keamanan di Papua dapat terus ditingkatkan, sementara upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dan politik dapat menciptakan Papua yang lebih aman dan Damai,” kata Bayu.

Operasi Damai Cartenz menggunakan upaya hard approach yang menjunjung tinggi HAM dalam menanggulangi gangguan KKB, KKP dan jaringannya.

Selama 2023, sebanyak 19 orang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dilumpuhkan, 124 orang dilakukan penegakan hukum, di antaranya sebanyak 25 orang sudah tahap P-21 (berkas perkara lengkap), 34 orang tahap penyidikan dan 65 tahap penyelidikan.

Dalam operasi tersebut, Personel Satgas Damai Cartenz 2023 berhasil mengamankan 32 pucuk senjata, 1.279 butir peluru, 25 magasin, 107 alat komunikasi, 31 senjata tajam, 334 barang bukti lainnya. Kemudian, Satgas Damai Cartenz selama 2023 berhasil menduduki 47 titik markas KKB. (red)

Adapun Jadwal Seleksi Penerimaan SIPSS Tahun 2024 sebagai berikut:

8-16 Januari pendataan (pendaftaran online dan verifikasi) calon siswa SIPSS

15 Januari penandatangan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, peserta SIPSS tahun anggaran 2024 serta orang tua/wali

15 – 16 Januari pemeriksaan administrasi awal ukur tinggi dan berat badan calon siswa SIPSS oleh tim rikmin, tim rikkes dan tim uji jasmani pengumuman dan kirim hasil 16 januari 2024

17 – 18 Januari pemeriksaan kesehatan tahap I, pengumuman dan kirim hasil tanggal 18 januari 2024

19 – 20 Januari pemeriksaan psikologi tahap I, pengumuman dan kirim hasil tgl 20 januari 2024

21 – 22 Januari uji TKK aspek pengetahuan, pengumuman dan kirim hasil tgl 22 januari 2024

23 – 24 Januari uji jasmani dan rik antrophometrik, pengumuman dan kirim hasil 24 januari

26 Januari sidang terbuka menuju rikkes tahap II tingkat panda, melalui vicon diikuti seluruh panda

28 – 29 Januari pemeriksaan kesehatan tahap II, pengumuman dan kirim hasil tgl 29 januari 2024

30 – 31 Januari penelusuran mental kepribadian (PMK), pengumuman dan kirim hasil tanggal 31 januari 2024

1 – 2 Februari pemeriksaan administrasi akhir, pengumuman dan kirim hasil 2 februari 2024

6 Februari sidang penetapan kelulusan tingkat panda melalui vicon diikuti seluruh panda bersama panitia pusat.

untuk informasi dan pendaftaran dapat mengunjungi tautan berikut https://penerimaan.polri.go.id/daftar/2

“Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” ucap Presiden dalam keterangannya di hadapan awak media usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (08/01/2024).

Salah satu pertimbangan yang disebut Presiden Jokowi adalah pandemi COVID-19 yang menjadikan kondisi perekonomian negara tidak memungkinkan untuk melakukan kenaikan gaji. Oleh karenanya, pemerintah melakukan perhitungan dan kalkulasi yang baik sebelum memutuskan kebijakan kenaikan gaji tersebut.

“Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang,” imbuhnya.

Kepala Negara pun berharap kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri pada tahun ini dapat mendorong daya beli dan perekonomian masyarakat. Presiden juga menyebut bahwa peraturan terkait kenaikan gaji tersebut akan segera diterbitkan.

“Ya secepatnya, secepatnya akan keluar. Saya harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian,” tandasnya.(red)

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat dikonfrimasi wartawan seusai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gate Tol Limo Utama, Senin (8/1/2024).

"Belum dapat undangan (acara HUT PDI Perjuangan)," ujar Jokowi kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin saja tidak menghadiri acara perayaan HUT ke 51 PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang.

Menurut Ari, Jokowi akan melakukan kunjungan luar negeri ke beberapa negara di ASEAN. Namun, dia memastikan kunjungan itu bukan menjadi alasan Presiden tidak menghadiri acara tersebut.

"Ada rencana ke beberapa negara ASEAN nanti saya update ke teman teman lagi kepastiannya," kata Ari dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

"Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir)," sambungnya. (red)

Aksi Novandro sempat viral dengan kejadian heroiknya yang rela mengorbankan motornya demi keselamatan masyarakat.

Irjen Aan Suhanan menyatakan kebanggaannya terhadap tindakan heroik Bripda Novandro. Aan mengapresiasi kinerja Novandro yang melakukan aksi mengganjal roda bus yang mogok dan mundur saat melewati jembatan dengan motornya. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar bahkan korban jiwa.

Aan berharap kejadian Novandro bisa menginspirasi bagi seluruh anggota Polri dan masyarakat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga melakukan video call terhadap Novandro. Kapolri juga memberikan motor baru kepada Novandro sebagai ganti karena motor Novandro telah mengalami kerusakan parah karena dipakai untuk mengganjal bus. (red)

"Mengadili, membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari segala dakwaan," Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana di PN Jakarta Timur pada Senin (8/1/2024).

Hakim menilai, menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwan penuntut umum.

Adapun dakwaan itu diantaranya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menyatakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan menyakinakan melakukan tindak pidana sebagaana dakwan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsider dan dakwaan ketiga," tegas Cokorda. (red)

Hal itu sebagai wujud keseriusan KAI dalam menemukan sumber penyebab kecelakaan, sehingga dapat segera dievaluasi untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari.

Saat ini, tim KAI tengah melakukan proses mengungkit kedua rangkaian kereta api, dan diperkirakan dalam tempo beberapa jam, rangkaian kereta dapat ditarik ke stasiun terdekat. Setelah itu, tim teknis terkait akan memeriksa kondisi rel di lokasi kecelakaan. Diperkirakan, dalam waktu tidak lama, jalur rel der tersebut dapat beroperasi kembali.

Menurut EVP Sekretaris Perusahaan KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji, manajemen KAI telah melakukan berbagai upaya untuk menekan dan meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kereta api. Diantaranya dengan melakukan peningkatan sistem komunikasi, perjalan kereta dan berbagai teknis negara lainnya.  

“KAI sangat serius dalam memberikan layanan perjalan kereta yang aman, nyaman dan tepat waktu bagi penumpang. Kami menerapkan zero tollerance terhadap kecelakaan dengan mengutamakan keslamatan dan keamanan perjalan kereta. Kami berkomitmen segera menyelesaikan kejadian ini, sehingga perjalan kereta api dapat bertahan pulih dan kembali normal ,” tegas Augus.

Perlu diketahui, dari total penumpang KA Turangga sebanyak 287 orang dan KA Commuterline sebanyak 191 penumpang, tidak ada yang menjadi korban meninggal. Sekitar 33 penumpang mengalami luka ringan dan telah dibawa ke Rumah Sakit terdekat, untuk mendapat perawatan dan Saat ini sebagian sudah kembali ke rumahnya masing-masing. 

Korban meninggal berjumlah 4 orang, semuanya adalah petugas KAI, yang terdiri dari: Masinis, Asisten Masinis, Pramugara dan Security. 

Untuk mengatasi sejumlah rangkaian KA lainnya yang akan melintas di jalur der tersebut, KAI tengah melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan transmisi menggunakan angkutan lain.

Informasi lebih lanjut tekait kejadian ini akan kami sampaikan pada kesempatan selanjutnya. (red)

Benny mengungkapkan kebanggaannya terhadap kinerja luar biasa dari seluruh jajaran Polri yang telah memastikan jalannya acara-acara tersebut dengan aman dan lancar.

“Kompolnas memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas kinerja yang sangat baik dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semua berjalan aman dan lancar,” ujar Benny saat dihubungi, Jumat (5/1/2023).

Salah satu poin yang ditekankan Benny adalah keberhasilan jajaran Densus 88 dalam mencegah potensi serangan teror. Ia menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap langkah-langkah preventif yang diambil oleh Densus 88 dalam menangkap para tersangka sebelum mereka berhasil melakukan aksinya.

Benny menegaskan bahwa berkat tindakan preventif ini, tahun 2023 tidak terjadi satu pun serangan teror yang dilaporkan.

“Khusus kepada jajaran Densus 88, Kompolnas menyampaikan apresiasi yang tinggi karena berhasil mencegah serangan teror dengan menangkap para tersangka sebelum melakukan aksinya dengan langkah preventive strike,” tuturnya.

“Tahun 2023 zero serangan teror,” sambungnya.

Lebih lanjut, Benny juga menyampaikan harapannya agar kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif selama kegiatan pemilu tahun 2024.

Ia berharap keberhasilan dalam menjaga keamanan pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini merupakan landasan kuat bagi Polri untuk terus menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks proses demokrasi yang akan datang.

Lebih lanjut, Benny memberikan dukungan penuh kepada Polri sambil mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung tindakan-tindakan keamanan yang diambil oleh aparat kepolisian.

“Semoga selama kegiatan pemilu tahun 2024 kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dapat tetap kondusif,” pungkas Benny.(red)

Vice Presiden Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan kereta api pertama yang melintasi jalur tersebut yaitu KA Cikuray ( KA.267) relasi Garut – Pasarsenen pada jam 08:56 WIB.

"KAI ucapkan terima kasih kepada semua stakeholders yang terlibat dalam proses normalisasi jalur rel antara Haurpugur-Cicalengka. Saat ini jalur rel sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas," ungkap Joni Martinus dalam keterangannya, Sabtu (6/1/2024).

"Sejumlah perbaikan jalur rel dengan memperkuat tubuh jalan rel terus dilaksanakan agar kereta api dapat beroperasi dengan kecepatan normal kembali," sambungnya.

Dalam proses evakuasi tersebut, lanjut Joni, PT KAI mengerahkan sekitar 200 personel yang terdiri dari tim KAI, KAI Commuter, BTP wilayah Jabar Kemenhub, Basarnas, dan stakeholders terkait lainnya.

Selain itu, KAI juga menggunakan alat berat berupa dua unit crane, enam unit dongkrak elektrik, serta peralatan pendukung alat berat lainnya. Adapun material yang digunakan dalam proses perbaikan jalur digunakan 100 buah bantalan rel.

"KAI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak tersebut. KAI dengan pihak-pihak terkait terus melakukan upaya normalisasi jalur agar perjalanan kembali lancar," tukasnya.(red)