Sosok itu adalah Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa yang ditunjuk Prabowo untuk bertarung di Pilgub Sulawesi Utara

Tak hanya calon Gubernur, calon Wakil Gubernur Sulut pun sudah ditunjuk yakni Ir H Tatong Bara calon Wakil Gubernur Sulut dari Partai Gerindra.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, Conny Lolita Rumondor mengatakan, Partai Gerindra Sulut siap mengamankan keputusan Prabowo.

"Partai Gerindra Sulawesi Utara mendukung penuh dan siap mengamankan pasangan Bapak Yulianus Selvanus Lumbaa dan Ibu Tatong Bara di Pilgub Sulut 2024," ujar Conny seperti yang dilansir dari Tribun Manado.

Ia menyerukan kepada pengurus di semua tingkatan mulai dari DPC, PAC hingga anak ranting Partai Gerindra untuk mengamankan keputusan Prabowo Subianto.

"Sambil menunggu SK DPP untuk Pak Yulius dan Ibu Tatong," jelasnya.

Pengamat politik Josef Kairupan menilai, penunjukkan Yulius Selvanus pastinya dilatari pertimbangan cermat dari partai Gerindra.

"Tentu ada data otentik dari penunjukan Komaling ini," kata dia.

Menurutnya, penunjukan Komaling yang sebelumnya tak terlalu menonjol dalam bursa calon Gubernur justru akan membuat Pilgub kian seru. 

"Figur yang tak disangka - sangka ditunjuk, tentu ini akan tambah bikin seru pilkada 2024," kata dia.

Ia mengungkapkan, pemilihan terhadap Komaling punya sejumlah arti. Komaling, sebut dia, adalah figur bersih.

"Dia belum pernah tersandung dalam hal korupsi, dalam hal ini pak Prabowo membuktikan bahwa Gerindra enggan mengusung calon yang pernah terjerat korupsi," kata dia.

Beber dia, Komaling memang masih terbilang belum terlalu populer. Meski demikian, aksepabilitasnya masih bisa ditingkatkan dan waktu untuk itu masih cukup panjang.

Amien berharap, Prabowo bisa mengambil alih pemerintahan dan menjalankannya dengan dukungan penuh masyarakat. Tanpa ada lagi cawe-cawe.

"Jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal-usul, kemudian enggak usah cawe-cawe lagi," kata kata Amien Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.

"Biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas parpol dan masyarakat Indonesia, mudah-mudahan ada harapan," sambungnya.

Amien mengatakan, 94 persen Indonesia telah diambil alih saat ini oleh pihak tertentu. Namun, ia enggan mengungkap siapa sosok yang mengambil alih Indonesia itu.

"Nah saya enggak nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, semua diambil alih ya 94 persen," katanya.

"DPR juga agak keenakan diambil alih, mungkin juga salah beliau-beliau juga, enggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dikooptasi ya lantas semua hanya nggeh-nggeh saja, sekarang seperti ini keadaannya," lanjut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Lebih lanjut, Amien Rais meminta agar demokrasi di negara ini tidak lagi dirusak. Sebab, kata dia, merusak jauh lebih mudah dibandingkan membangun demokrasi di Indonesia.

"Untuk, ingat ya merusak itu lebih mudah, untuk membangun itu lebih berat jadi orang itu saya lupa namanya itu sudah merusak demokrasi ini," tandas Amien.

Puan tidak banyak bicara soal peluang tersebut. Meski demikian, ketua DPR ini mengaku tertarik dengan wacana dukung Anies untuk kembali memimpin Jakarta.

"Menarik juga Pak Anies," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Anies memang menjadi salah satu kandidat yang masuk bursa calon gubernur Pilkada Jakarta 2024 

Hasto menjelaskan, PDIP melihat Jakarta sebagai provinsi yang sangat penting dan strategis. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP ingin mencari calon pimpinan yang benar-benar tepat.

Menurutnya, pengurus pusat sudah menerima berbagai nama-nama calon yang diusulkan oleh para kader di daerah. Dia mengungkap, ada yang mengusulkan dua mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan betul-betul melakukan kajian secara lengkap, termasuk usulan misalnya Pak Anies, bahkan ada usulan kemarin Mas Pramono Anung, dengan pengalamannya yang sangat luas, ada usulan Pak Abdullah Anwar Annas [menpan RB] dengan kemampuan reformasi birokrasi, ada nama Pak Basuki Menteri PU, ada nama Pak Ahok," ujar Hasto di Kampus FISIP UI, Depok, Senin (3/6/2024).

Dia menyampaikan, semua nama tersebut masuk dalam kajian PDIP. Meski demikian, politisi asal Yogyakarta ini meminta setiap pihak bersabar.

Dia menyebut langkah ini diambil usai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menolak maju di Pilgub Jakarta.

Mulanya, Dasco menjelaskan alasannya mengunggah foto Budi dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk maju di Pilgub Jakarta. Diakuinya, langkah tersebut merupakan uji publik setelah banyaknya nama-nama yang diusulkan sebagai bakal calon.

Termasuk juga sama Mas Budi sama Mas Kaesang. Mas Kaesang juga kemarin begitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Akan tetapi dalam perkembangannya, Dasco memahami Budi telah diberi tugas untuk mengemban amanat di Parlemen. Hal tersebut pun sudah dibicarakan oleh petinggi Partai Gerindra.

"Nah tapi dalam perkembangannya memangas Budi Djiwandono itu sudah ngomong ke kami, ke kita, ke kita-kita termasuk Pak Prabowo ingin fokus di parlemen itu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan Gerindra juga masih akan tetap mendukung Ridwan Kamil (RK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta nantinya. Diakuinya, RK dengan kader internal akan diusung untuk maju dalam Pilgub Jakarta.

"Nah bahwa kemudian soal posisinya Kang Emil itu susah, Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI," ucapnya. 

Sekjen DPC Gerindra Tangsel, Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa seluruh kader Gerindra yang berpotensi dapat mensosialisasikan diri jika ingin maju dalam Pilkada 2024.

“Hari ini, semua kader partai baik di daerah maupun di pusat yang punya potensi, keinginan maju dalam kontestasi politik Pilkada dipersilahkan untuk melakukan sosialisasi diri baik gambar, pertemuan,” kata Yudi.

Yudi mengemukakan bahwa Marshel telah menerima banyak undangan untuk menghadiri kegiatan Partai Gerindra, termasuk di kegiatan Pilpres.

Sehubungan dengan calon Pilkada yang akan datang, Yudi menjelaskan bahwa penentuan calon merupakan kewenangan dari DPP Partai Gerindra. DPC Gerindra hanya dapat memberikan penilaian terhadap kader yang berpotensi diusung dan merekomendasikan mereka ke pengurus pusat.

“Nanti semua rekomendasi daerah dan pusat akan digodok untuk dikeluarkan SK. Nah sekarang siapapun kader partai boleh bersosialisasi tanpa harus ada formalitas ketemu,” ungkapnya.

Menurutnya, selama Partai Gerindra belum mendaftar sebagai calon ke KPU, maka siapa pun masih berpeluang untuk diusung. Oleh karena itu, dia mempersilakan para kader untuk mensosialisasikan diri untuk dapat maju pada Pilkada.

“Selama belum didaftarkan ke KPU, semua kader punya kesempatan yang sama untuk maju pilkada,” tutupnya.

MDP adalah lembaga tertinggi di dalam Struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih Muktamar berhalangan tetap.

Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB memperoleh dukungan 20 suara," kata Yusril kepada wartawan, Ahad (19/5).

“Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr. Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," sambungnya.

Yusril menjelaskan, dirinya sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi pada 1998 silam. Sehingga, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.

Yusril yang kini berusia 68 tahun dan digantikan Fahri Bachmid yang berusia 46 tahun. Yusril memastikan, dirinya akan tetap aktif dalam dunia politik, mengingat kapasitasnya dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.

Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, lanjut Yusril, dirinya akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di negara kita ini.

Yusril menekankan, pengunduran diri dan pergantiannya dengan Fahri Bachmid sebagai Penjabat Ketua Umum PBB telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

"Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," pungkas Yusril.

Bahkan, Airlangga mengklaim Gerindra, Demokrat, dan PAN yang sama-sama tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga akan mendukung Khofifah-Emil. Menko Bidang Perekonomian ini menerangkan, KIM mempunyai 52% kursi di DPRD Jatim sehingga bisa mengusung Khofifah-Emil. "Kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya calon yang sama," katanya.

Sementara itu, Khofifah menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Golkar. Bersama Emil Dardak, dia menyatakan akan menjalankan tugas untuk memenangkan Pilkada Jatim 2024. "Mandat yang sangat berharga bagi kami," jelas Khofifah pada kesempatan yang sama. Dia juga menekankan pentingnya proses pembangunan yang beriringan dengan pemerintah pusat. Apalagi, menurutnya, dengan pindahnya Ibu Kota ke Kalimantan akan buat Jatim menjadi episentrum di Jawa secara de facto.

Menurutnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

“Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud dikutip dari Podcast Prof Rhenald Kasali, Senin (25/3/2024).

Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

“Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” tukasnya.

Saksi Ketakutan

Pada kesempatan itu, Mahfud menyatakan, telah mempersiapkan bukti dan saksi ke persidangan yang diperkirakan akan dimulai, pekan ini. Namun, sejumlah saksi mengundurkan diri karena banyak yang takut bersaksi di persidangan. 

Mantan hakim konstitusi itu menyebut, MK di beberapa negara pernah membatalkan hasil pemilu dan setidaknya 7 negara membatalkan seorang presiden terpilih, misalnya di Kenya, Bolivia, Thailand, dan Ukraina. Faktor pembatalan umumnya dilandasi faktor kecurangan.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, pengajuan permohonan PHPU dilatarbelakangi nepotisme dan _abuse of power_ yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal itu menjadikan Pilpres 2024 sebagai pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

"Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia," kata Todung di Gedung Mk, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Demi memastikan demokrasi tetap ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), MK sebagai pelindung demokrasi dan konstitusi perlu bersikap tegas. 

Sikap itu, jelas Todung, pertama mendiskualifikasi paslon nomor urut 02, yang menjadi sumber dari segala nepotisme yang terjadi di Pilpres 2024. Kedua, melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah NKRI. 

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mencatat pelanggaran prosedur dalam setiap tahapan Pilpres 2024. Paling jelas, kata Todung, yakni penerimaan pendaftaran pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun, yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023.

Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah tercoblos.

Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidak sesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih.

Selain itu, terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh. Todung menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). (red/dro)

Landmark decision adalah putusan yang dibuat sebagai _precedent_ karena tidak ditampung peraturan yang ada. Keputusan monumental diyakini akan berdampak positif bagi MK di tengah citra lembaga ini yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, ada hakim dan pegawai MK yang dijebloskan ke penjara, dan ada yang diberi sanksi Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena melanggar etik. 

Padahal, pada tahun 2012, MK Indonesia termasuk 10 MK terbaik di dunia menurut Harvard Handbook karya Alex Tomsay. Buku itu mencatat MK Indonesia sebagai lembaga yudisial yang paling efektif. 

“Saya harap MK sekarang ini bisa melakukan itu. Modalnya hanya satu, berani. Apa yang ditakuti? Putusan kita serahkan kepada hakim. Tetapi ini akan kita jadikan sebagai panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu seharusnya begini, bahwa moral mendasari setiap kegiatan penegakan hukum, dan kegiatan politik. Bukan soal prosedur semata-mata,” tegas Mahfud dikutip dari Podcast Prof Rhenald Kasali, Senin (25/3/2024).

Ketua MK periode 2008-2013 itu berharap para hakim di MK kini memiliki kesadaran dan kemauan untuk membuat putusan monumental di tengah keraguan publik terhadap MK.

Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu mengatakan, siap mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan di MK pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. 

Diketahui, tim hukum Ganjar-Mahfud yang diketuai Todung Mulya Lubis telah mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke MK, pada Sabtu (23/3/2024).

Batalkan Presiden Terpilih

Menurut Mahfud, yang juga mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, logika tuntutan atau permohonan yang diajukan sangat kuat dan logis serta didukung fakta pengadilan sebelumnya di beberapa negara yang membatalkan hasil pemilihan umum (pemilu).

“Didukung juga oleh sekurang-kurangnya tujuh negara yang sudah membatalkan keterpilihan seorang presiden misalnya di Kenya, Bolivia, Thailand, Ukraina. Tinggal hakim punya keberanian atau tidak? Kita akan adu argumen di pengadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, jalur hukum ditempuh di MK untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata kemenangan. Dan, kebenaran itu tidak harus melalui vonis hakim, tetapi pada kesadaran publik.

“Kalau hakimnya memutuskan berbeda menjadi soal lain karena ada faktor yang bisa mempengaruhi hakim, seperti faktor intervensi,” tukasnya.

Dia menekankan, proses hukum di MK akan menjadi edukasi bagi publik agar pada masa depan tidak timbul kepercayaan di kalangan generasi penerus bahwa jabatan politik sulit diraih orang yang hanya punya bakat dan keinginan. 

Kalau melihat situasi saat ini, ujarnya, jabatan politik bisa diraih oleh seseorang yang dekat kekuasaan, berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan atau mempunyai teman yang sedang berkuasa. Faktor keuangan pun berperan. 

“Kita tidak boleh membiarkan ada kesan di mata generasi muda untuk menjadi Presiden, Wapres, anggota DPR, menteri dan pejabat bisa ditempuh hanya kalau ada kekuasaan atau dekat kekuasaan dan punya uang. Kalau sekarang, jika tidak punya uang jangan berharap. Tidak dekat kekuasaan jangan berharap. Harus hilangkan kesan seperti ini, sehingga nilai etik dan moral dibangun agar tidak membahayakan masa depan kita,” pungkasnya. (red/dro)

Surya Paloh mengatakan pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu merupakan kunjungan silaturahmi dalam rangka mengenang sebuah perjalanan panjang diantara hubungan personal keduanya yang sudah terjalin puluhan tahun.

“Jadi hal yang amat wajar ketika bagi saya pribadi tentunya juga pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan selama 40 tahun ini bisa terjaga baik,” kata Surya Paloh sebagaimana diberitakan web resmi Nasdem.

Pada kesempatan itu Surya Paloh juga kembali menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil Pemilu 2024.

Pada kesempatan yang sama Prabowo Subianto menyampaikan, kedatangannya ke keluarga besar NasDem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Surya Paloh begitu KPU mengumumkan keputusan hasil Pemilu 2024.

“Ketua Umum Partai NasDem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai NasDem,” kata Prabowo.

Dalam kunjungan silaturahmi dua tokoh bangsa itu Prabowo Subianto hadir bersama sejumlah fungsionaris DPP Gerindra antara lain Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani. Hadir pula sejumlah pengurus DPP NasDem antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum (Bendum) Ahmad Sahroni, Willy Aditya, Viktor Laiskodat, Jan Darmadi, IGK Manila dan Lestari Moerdijat. (red/dro)

Kendati demikian, Syaikhu menuturkan PKS memberikan catatan terkait banyaknya pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung. 

"Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ucap Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2024). 

"Namun, kami juga merasa perlu memberikan catatan atas proses Pemilu yang baru saja berlangsung. Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," tambah Syaikhu. 

Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyoroti praktik money politic yang masih menjamur jelang pencoblosan, ia mendorong agar hal tersebut harusnya ditindak tegas. 

"Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan," ujar Syaikhu. 

"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," imbuhnya. 

Di samping itu, masih banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP; ketidak profesional KPU terkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.

Syaikhu kemudian mengapresiasi tim hukum Amin yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. 

"Kami juga mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. 

PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," kata Syaikhu. 

"Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (red/dro)

PDI Perjuangan (PDIP) sebagai mitra koalisi di Pemilu 2024 mendukung PPP untuk menggugat hasil perolehan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, partai berlambang banteng siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK. 

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2023).

Hasto menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke Parlemen. Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.  

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto. 

Menurut Hasto, PPP yang berlambang Ka'bah mendukung pencalonan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

“Jangan sampai partai Ka'bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tandas Hasto. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengatakan partainya sedang mempersiapkan gugatan hasil pemilu ke MK. 

“Kenapa kami melakukan itu karena hasil dari yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04,” tuturnya. 

Oleh sebab itu, Mansyur menegaskan dalam konteks Pileg, PPP belum bisa menerima hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dia menegaskan gugatakan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP. 

“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (red/dro)

“Alhamdulillah pada pagi menuju siang ini, kita bersama di markas Timnas AMIN berkumpul bersama Tim Hukum Nasional yang dipimpin oleh bapak Ari Yusuf Amir, beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung,” ungkap Anies

Anies menegaskan bahwa upaya yang dikerjakan THN AMIN ini adalah untuk meluruskan kembali proses demokrasi bangsa ini menjadi lebih baik. Sehingga berbagai ketidaknormalan dalam berdemokrasi tidak terulang di kemudian hari.

“Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti yang kami sampaikan tadi malam bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita lebih baik. Harapannya dengan adanya proses di MK bisa jadi pembelajaran bagi kita semua,” jelasnya

“Kemudian kedua, saya tegaskan proses dan hasil sama-sama penting karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Maka kita tegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem. Kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi,” tambahnya

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai bukti dan telah mengumpulkan pakar serta ahli dalam pengajuan gugatan ke MK ini

“Ini kerja yang sudah cukup lama satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli, sehingga kajiannya sangat matang insyaallah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti dan saksi saksi juga yang sudah kami siapkan insyaallah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK,” tandasnya.(red/dro)

Untuk selanjutnya, KPU akan menghitung perolehan kursi dan menetapkan calon anggota legislatif serta menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024. 

"Kami di KPU selain menuntaskan kegiatan-kegiatan pemilu 2024, juga mulai memasuki tahapan Pilkada 2024," kata Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI dalam Konferensi Pers sehabis pengumuman suara nasional, Rabu (20/3). 

Menurut Hasyim, KPU akan memulai tahapan Pilkada 2024 dalam waktu dekat. Tepatnya pada awal April 2024, calon kepala daerah sudah dapat mendaftarkan diri baik untuk gubernur maupun bupati dan walikota.

Selain menyiapkan Pilkada 2024, KPU turut menunggu konfirmasi dari Mahkamah konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil pemilu untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Apabila di suatu wilayah masih ada perkara-perkara pemilu yang belum terselesaikan, maka KPU belum bisa melanjutkan ke tahap tersebut.(AP)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membacakan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota secara nasional pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasil Pilpres 2024 itu didasarkan pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2024, dimana Prabowo-Gibran berhasil meraup suara sebanyak 96.214.691 suara.

"Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional berdasarkan berita acara nasional berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ujar Hasyim di Gedung KPU Jakarta, Rabu (20/3/2024) sebagaimana dikabarkan Bisnis.com.

Kemudian, di urutan kedua diikuti oleh pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Lalu, jumlah suara sah pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

Adapun pengumuman itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti di antaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Hasil Pilpres 2024 Berdasarkan Ketetapan KPU

1. Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,94%)

2. ⁠Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara (58,58%)

3. ⁠Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 27.040.878 suara (16,47%)

Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam.

Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk partai politik yang sempat terbelah dualisme kepengurusan itu untuk membalikkan keadaan.

Selain itu, pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah.(AP)

Disebutkan, dukungan civil society sangat diperlukan karena selain intimidasi terhadap partai politik, saat ini ada dorongan agar pemilu dianggap sudah selesai dan semua pihak diharapkan legowo menerima hasilnya. 

Padahal Pemilu 2024 yang disebut sarat kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) itu sangat serius implikasinya bagi penyalahgunaan kekuasaan, keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilu, dan pilkada, juga kebebasan berpendapat. 

"Ya angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR, tapi kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata. Ini juga hak rakyat untuk menjaga kedaulatannya, agar rakyat jangan direpresentasikan dengan sembako, agar rakyat jangan direpresentasikan dengan tidak memiliki suatu sikap sehingga intimidasi dibiarkan, agar rakyat kemudian mampu menyampaikan seluruh kehendaknya. Kalau ini tidak kita lakukan, maka inilah yang menjadi ancaman untuk kita, bangsa kita ke depan," kata Hasto dalam dialog "Uncensored" di YouTube Channel Akbar Faisal, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, secara prosedural hak angket mudah dilakukan karena hanya perlu diusung 2 fraksi dan minimal 25 anggota legislatif. PDI Perjuangan memiliki 129 anggota di DPR, sehingga cukup menambah satu fraksi untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024. 

Meski demikian, lanjut Hasto, yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama, bagaimana civil society membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 sudah dianggap beres, meskipun ada intimidasi, money politic, dan kecurangan dalam penyelenggaraannya hingga ke rekapitulasi suara. 

"Bagi kami, hak angket itu adalah hak konstitusional dewan DPR RI yang juga harus di-back up oleh kesadaran rakyat, kesadaran kelompok prodemokrasi, kesadaran civil society," ujar Hasto. 

Dia menyampaikan, PDI Perjuangan sudah matang dalam mengajukan hak angket dengan menyiapkan segala sesuatu, baik naskah akademiknya, bukti-bukti, hingga pergerakan partai untuk menghadapi penghadangan atau penjegalan terhadap pengajuan hak angket. 

Hasto mengungkapkan, upaya untuk menghadang hak angket diajukan di DPR sudah terlihat dari konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan memasukkan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, ada kecurigaan bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan bergeser ke partai pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Hasto menyampaikan, upaya menekan partai politik dilakukan penguasa dengan menggunakan instrumen hukum, sama seperti yang dilakukan pemerintahan otoriter zaman Presiden Soeharto. 

Hal itu menjadi ujian bagi partai politik tetapi juga bagi gerakan civil society untuk melihat secara kritis apakah hak angket perlu diproses untuk menyelamatkan masa depan pemilu dan nilai-nilai demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai aspek terpenting bukan ditentukan oleh satu orang saja. 

"Nah, makanya ini ujian politik bagi kita semua untuk menyampaikan suatu sikap, meskipun itu menentang arus karena kebenaran di dalam politik itu seringkali diuji oleh waktu keadilan dan kebenaran tidak datang tiba-tiba," ungkap Hasto.

Dia menjelaskan, harus dibangun kesadaran bersama tentang apakah masih perlu hak angket untuk memproses kecurangan pemilu? Atau masih perlukah Pemilu atau Pilkada ke depan karena semua sudah di-setting, diatur, dan direplikasi. 

"Berbicara tentang angket itu sebenarnya juga berbicara tentang suatu nilai-nilai apakah kedaulatan rakyat yang kemudian ditampilkan di dalam setiap Pemilu itu masih perlu atau kita masuk di dalam suatu spirit Machiavelli yang menginginkan kekuasaan diatur oleh elit dan rakyat cukup dikasih Bansos ini kan yang harus kita koreksi," ujar Hasto. 

Sekjen PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa secara material hak angket yang akan diajukan di DPR sangat lengkap dengan membaca suasana kebatinan dan memegang prinsip sesuai konstitusi. 

Hasto menyadari ada risiko yang harus dihadapi partai pengusung hak angket di tengah kekuasaan saat ini. Meski demikian PDI Perjuangan berani menghadapi risiko tersebut. 

"Kalau dulu saat melawan pemerintahan otoriter Pak Harti saja berani, masa sekarang kita enggak berani menghadapi risiko. Paling saya nanti ditekan masalah Harun Masiku. Saya mau katakan, sekiranya saya karena memperjuangkan apa yang juga menjadi keyakinan Ibu Megawati, apa yang menjadi marwah dari PDI Perjuangan lalu tiba-tiba harus dikriminalisasi ya itu mungkin jalan yang harus saya lalui," jelas Hasto. 

Dia menambahkan, secara material hak angket yang akan diajukan PDI perjuangan sudah matang dan melalui beberapa kali revisi oleh pakar hukum. Kemudian, beberapa dalil-dalilnya akan diperkuat agar senafas dengan pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

"Kami tahu bahwa kami akan dihadapkan pada berbagai kepungan dan ini yang kami harapkan ada kesadaran bersama dari rakyat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi ini," ujar Hasto.

Ketika ditanya bagaimana kalau pada ujungnya hanya PDI Perjuangan yang berdiri sendiri untuk mengusung hak angket, Hasto menyampaikan bahwa hal itu pun tetap akan menjadi ujian yang justru akan mengkristalkan nilai-nilai yang diperjuangkan partai tersebut.  

"Kalau kita lihat jangankan dalam kehidupan nyata di dalam cerita-cerita film yang namanya pejuang itu, ya memang kadang-kadang harus menghadapi kesendirian, harus menghadapi jatuh bangun menghadapi ujian-ujian, tapi disitulah akan terjadi kristalisasi nilai," kata Hasto. (red/dro)

Menurut Anshori, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan RUU baru yang diusulkan.

“RUU ini merupakan respons dari UU Ibukota Negara atau UU yang telah disahkan tahun lalu. UU IKN menjadikan Ibukota dipindahkan dari Jakarta ke Daerah Otorita IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Pemindahan ibukota ini, kata Anshori, menjadikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tidak lagi relevan. Sehingga perlu ada aturan hukum terbaru, dengan mengganti UU No. 29 Tahun 2007 Tentang DKI Jakarta, dengan UU yang lebih up to date dan sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada.

“Meski ibukota tidak lagi berada di Jakarta, kondisi Jakarta tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Jakarta dengan luas wilayah 661,5 km² memiliki penduduk sebesar 10.562.088 orang, dengan tingkat kepadatan mencapai 14.555/km2, tertinggi se-Indonesia. Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) berpenduduk sekitar 28 juta jiwa.

Jakarta merupakan kota yang menjadi pusat ekonomi di Indonesia, sebab Jakarta berkontribusi sebesar 17,23% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp 4.175,8 triliun pada kuartal II-2021. PDB Jakarta sendiri mencapai 300 miliar USD, terbesar di Indonesia. UMR Jakarta merupakan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai Rp4.901.798. Outstanding kredit di DKI Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat di DKI Jakarta mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.

“Selain itu, markas besar BUMN dan Perusahaan Multinasional rata-rata berada di Jakarta, begitupula dengan bursa saham dan bank sentral. Jakarta merupakan kota yang memiliki tantangan yang hebat. Kepadatan penduduk yang besar telah menciptakan banyak masalah, mulai dari kemacetan (kota termacet ke 29 di dunia), hingga tantangan geografis seperti penurunan tanah, pencemaran lingkungan dan banjir. Diyakini, Jakarta akan terendam pada tahun 2030,” jelasnya.

Berbagai masalah yang kompleks ini, lanjut Anshori, tentu tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang biasa dan dengan penyusunan serta pembahasan yang cepat. Apalagi, masalah Jakarta tidak hanya terkait dengan daerahnya sendiri, melainkan terkait dengan kota-kota lainnya yang menjadi penyangga, seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi. Wilayah Jabodetabek sangat terkait satu sama lain karena kondisi geografis yang berdekatan.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa karena seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya UU Ibu Kota Negara berpotensi menimbulkan banyak permasalahan karena penerapan UU Pemerintahan Daerah pada Jakarta membutuhkan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang,” tandasnya.

Kedua, imbuh Anshori, Fraksi PKS berpendapat bahwa masih perlu dikaji lebih mendalam tentang posisi Jakarta yang dalam RUU ini bertumpuk-tumpuk dengan berbagai sebutan dan posisi.

“Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation),” tegas Anggota Komisi IX DPRI ini.

Keempat, lanjutnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa Memaksakan pembahasan bermasalah secara hukum pembentukan perundang-undangan karena sudah lewat waktu sejak UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022.

“Terdapatnya cacat procedural termasuk mempertaruhkan substansi pengaturan, juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang Jakarta. Ketiadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan lemahnya legitimasi undang-undang tersebut,” tegasnya.

Kelima, lanjut Anshori, Fraksi PKS berpendapat apabila status ibukota negara beralih dari Jakarta, maka sudah seharusnya Jakarta terdiri atas wilayah kota otonom yang semula bersifat administratif.

“Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa klausul tentang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dipertahankan yakni Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” urai Anshori.

Ketujuh, imbuhnya, Fraksi PKS berpendapat banyak permasalahan dalam pengaturan subtansi yang penting.

“Fraksi PKS memandang bahwa pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi ini sangatlah penting dalam upaya pemajuan kebudayaan Betawi dan menjadi lembaga yang punya peran strategis dalam memperkuat ketahanan budaya di tengah derasnya arus budaya asing yang masuk ke tengah-tengah masyarakat,” terang Anshori.

Kedelapan, lanjut Anshori, Fraksi PKS berpendapat bahwa belum terlihat aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta.

Fraksi PKS, kata Anshori, menginginkan terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

“Untuk itu, RUU tentang Daerah Khusus Jakarta telah lewat waktu dan perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta wewenang khusus pada Pemerintah Provinsi Jakarta. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan pertentangan dan kecemburuan dari daerah-daerah lainnya dan tidak menambah permasalahan yang kompleks di Jakarta,” ungkapnya.

Menimbang hal yang dipaparkan, imbuh Anshori, yakni waktu yang mepet karena seharusnya kajiannya mesti seksama. Beberapa pembahasan maju mundur, misalnya Gubernur yang diangkat atau ditunjuk Presiden dan sekarang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), awalnya Pilkada dengan suara terbanyak sekarang mesti 50%+1.

“Terdapat aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi keinginan untuk memiliki Walikota dan Bupati serta DPRD Tingkat Kota dan Kabupaten, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan MENOLAK Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta,” tegas Anshori Siregar. (red/dro)

PDI Perjuangan mengaku telah melakukan kajian secara komprehensif mengenai periode pemilu tersebut.

"Betul. Kajian saya. Saya udah baca, dan saya coba bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Harto yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat ini disebut Neo Orde Baru," kata Hasto dalam acara sebuah stasiun televisi yang dikutip Minggu (17/3).

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan perbandingan antara Pemilu 2009 dan 2024 dan hasilnya merupakan perpaduan antara Pemilu 1971 dan 2009.

Ia juga bertanggung jawab dengan hasil risetnya tersebut lantaran melihat pemilu tahun ini jauh dari prinsip demokrasi.

"Saya pertanggungjawabkan secara akademis, karena saya melakukan banyak riset, dan ini mengganggu proses pelembagaan partai. Ini menjadi hal-hal yang mereduksi bahkan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi," katanya.

"Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis, karena Indonesia ini dibangun dengan cita-cita besar," sambungnya.

Hasto juga mengutip pernyataan tokoh politik nasional Profesor Ikrar Nusa Bakti yang menyebutkan bahwa Indonesia dibangun untuk melanjutkan perjuangan para pejuang bangsa, bukan menghalalkan dinasti politik era Orde Baru.

"Kata Prof Ikrar Nusa Bhakti kita ini pemilik republik yang melanjutkan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa para pejuang kita. Masak kemudian kita kalah sama satu keluarga yang hanya terdiri dari 5 orang yang membungkam seluruh nilai-nilai demokrasi dengan cara-cara yang populis!" demikian Hasto. (red/dro)

"Sejauh yang saya tangkap koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Dia enggan berkomentar lebih jauh soal. Mahfud menunggu perkembangan berikutnya dan menyerahkannya kepada pemerintah mendatang.

"Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak, nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," ucapnya.

Wacana koalisi permanen 'Barisan Nasional' atau 'Barisan Rakyat' sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie. Dia mengaku ingin meniru Malaysia.

Dalam koalisi itu, Jeffrie mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua. Menurut dia, koalisi permanen harus terhubung pada partai tingkat pusat hingga daerah.

"Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti barisan nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah 1 Maret lalu.

Menurut Jeffrie, gagasan ini bisa dipelopori terlebih dulu oleh partai-partai besar dan bisa harus menyisakan satu atau dua parpol yang menjadi oposisi. (red/dro)

Pasalnya, pada pelaksanaan Pileg 2024 ini partai berlambang pohon beringin ini berhasil meraih suara terbanyak di Banten.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Banten, Golkar berhasil meraih 922.670 suara.

Disusul oleh Gerindra dengan perolehan 886.453 suara, PDIP 810.719 suara, lalu PKS 735.075 suara dan Demokrat 587.620 suara.

Bahkan kemenangan itu tak hanya untuk DPRD tingkat Provinsi Banten saja melainkan juga di DPRD tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Banten.

Dari data yang diterima, Partai Golkar hanya kalah di Kabupaten Lebak saja oleh PDI Perjuangan.

Sementara untuk wilayah lain di Banten, Golkar berhasil mengunci kemenangan dan sukses mengunci kursi pimpinan DPRD.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, prestasi yang berhasil dicapai oleh Partai Golkar merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat yang berasal dari Partai Golkar.

Tentunya kepercayaan ini haruslah dijawab oleh para wakil rakyat dengan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu adalah kepercayaan sekaligus amanah bagi seluruh kader Partai Golkar, terutama bagi yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD di semua tingkatan. Amanah ini harus dijalankan dengan baik, penuh komitmen karya kekaryaan,” katanya, Kamis 14 Maret 2024.

Tatu mengatakan, kemenangan ini haruslah menjadi semangat dan kekuatan bagi Partai Golkar untuk menyongsong satu lagi tahapan demokrasi yakni Pilkada yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Kita bulatkan kemenangan, menang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kuncinya adalah yakinkan masyarakat akan kerja dan karya kader Golkar di eksekutif dan legislatif, dan perkuat kebersamaan,” terangnya.

Lebih lanjut Tatu berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar pada Pileg 2024 ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Golkar di seluruh Provinsi Banten. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan insya Allah, kami akan terus perkuat kebersamaan untuk mewujudkan kemajuan dan masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.

Diketahui, Partai berlogo pohon beringin ini mendapatkan suara paling banyak di dapil Banten 9 yakni 138.170 suara dan Banten 2 sebanyak 112.050 suara.

Selanjutnya di dapil Banten 1 meraih 52.570 suara, Banten 3 meraih 52.557 suara, Banten 4 meraih 98.377 suara, Banten 5 meraih 98.204 suara.

Kemudian Banten 6 Golkar mendapatkan 46.194 suara, Banten 7 mendapatkan 80.079 suara, Banten 8 mendapatkan 45.447 suara.

Lalu, Banten 10 meraup suara 74.992, Banten 11 meraup 81.249 suara, dan Banten 12 meraup 42.781 suara. (red/dro)

Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikkan tarif PPN selain akan lebih melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.

“Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja, daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? Otomatis masyarakat akan menjadi korban,” ungkap Ecky.

Salah satu poin dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Setelah PPN dinaikkan tersebut, langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang makin menurun.

Pada 2022, imbuhnya, menurunnya daya beli masyarakat terlihat dari porsi konsumsi rumah tangga yang sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai, artinya pendapatan yang diperoleh hampir seluruhnya untuk beli makanan dan perlengkapan rumah tangga.

Kemudian pada 2023, tren penurunan daya beli masyarakat masih berlanjut.

“Fenomena ‘mantab’ (makan tabungan) masyarakat menengah pada 2023 menjadi isu yang hangat,” lanjut Ecky.

Adanya hal tersebut sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan BI, di mana rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta – Rp 3 juta, diikuti kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta – Rp 5 juta.

Tarif baru PPN justru malah akan mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Pada kelanjutannya akan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk.

“Para pelaku industri dari golongan ekonomi atas akan dengan mudah menaikan harga barangnya ketika tarif PPN bahan baku industrinya meningkat, pada akhirnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai konsumen yang akan menanggung secara langsung kenaikan tarif PPN,” tutup Ecky. (red/dro)

Hal ini disampaikan Adian saat hadir di program Indonesia Lawyer’s Club, seperti dikutip dari tayangan YouTube ILC, Kamis (14/3/2024).

“Langkah mundur itu tidak ada. Perhari ini tidak ada. Tidak pernah diminta ke kami. Tidak pernah dibicarakan.”

Sebaliknya, kata Adian, PDI Perjuangan makin memantapkan persiapan menggulirkan hak angket.

Naskah akademik yang memperkuat legitimasi angket tengah dirampungkan. Komunikasi, baik internal maupun dengan partai koalisi, makin intens.

“Sekarang kita sedang memperkuat seluruh argumentasinya. Argumentasi hukumnya, argumentasi konstitusionalnya, argumentasi intelektualnya dan sudah on progres.”

Hampir sebulan setelah pertama kali disuarakan oleh Ganjar Pranowo, usulan hak angket belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

PDI Perjuangan yang diharapkan menjadi garda terdepan mengusulkan hak angket, sampai sejauh ini belum juga “bergerak.”

Menurut Adian, ada dua alasan. Pertama, karena naskah akademiknya sedang dirampungkan.

Naskah akademik perlu dimatangkan “supaya (hak angket) tidak menjadi langkah yang setengah hati.”

Kedua, karena masih menanti rekapitulasi final suara Pilpres dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU akan mengumumkan hasil final pada Rabu (20/3/2024) mendatang. (red/dro)

"Sebenarnya kalau dalam perubahan UU yang baru ini, UU Nomor 20 Tahun 2023 ini, terkait masalah TNI-Polri itu tidak ada bedanya dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024) sebagaimana dikutip web resmi DPR-RI.

Doli menjelaskan, terdapat batasan dalam penempatan personel TNI dan Polri di jabatan ASN yang diatur dalam RPP itu. Dia mengatakan personel TNI dan Polri hanya akan dapat mengisi posisi eselon I dan di level pemerintah pusat.

"Jadi boleh TNI-Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan pada level tertentu. Jadi tidak semua," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Doli mengatakan ada sejumlah kementerian yang membutuhkan kualifikasi personel TNI dan Polri. Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Aspek substansi dalam aturan RPP tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024

"Karena apa, karena memang ada posisi-posisi di ASN yang memang memerlukan posisi dari TNI-Polri. Misalnya di lingkungan Kemenkumham, Kemenhan. Jadi memang ada institusi atau kementerian yang memang bisa membutuhkan fungsi mereka," kata dia.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menekankan pembahasan RPP tentang Manajemen ASN telah mendekati tahap akhir. Dia mengatakan aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024. Anas berharap dengan adanya RPP Manajemen ASN bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.

"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Diketahui terdapat total 22 bab dalam RPP Manajemen ASN, yang terdiri atas 305 pasal. Adapun substansi yang dibahas di antaranya pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Anas menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. (red/dro)

“Untuk Koalisi Indonesia Maju Insya Allah tetap solid. Dalam beberapa percakapan dengan teman-teman koalisi, tercetus tekad untuk melanjutkan kebersamaan ini sampai agenda-agenda politik berikutnya, termasuk Pilkada Jakarta di akhir tahun 2024,” kata Adhinusa.

Lebih lanjut, Adhinusa menyebutkan bahwa kekompakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Adhinusa menegaskan, bersama dengan relawan-relawan, telah membuktikan keefektifan mereka dalam mendongkrak perolehan suara Paslon 02 di Jakarta.

“Kekompakan ini dianggap sebagai kunci kesuksesan yang akan dipertahankan dalam kontestasi politik mendatang,” tegasnya. (red/dro)

Habiburokhman yang bertarung di Jakarta Timur, lolos ke DPR RI dengan perolehan 96.914 suara. Habiburokhman melenggang ke DPR RI bersama petahana lain seperti Mardani Ali Sera (PKS), Putra Nababan (PDIP) hingga Eko Hendro Purnomo (PAN).

Dapil DKI I mengalokasikan 6 kursi DPR RI. Dua nama lain yang bakal menduduki kursi DPR 2024-2024 yakni Anis Byarwati (PKS) dan Hasbiallah Ilyas (PKB).

Untuk DPRD DKI Jakarta, Habiburokhman membeberkan Gerindra Jakarta Timur berhasil mendapatkan masing-masing 1 kursi di Dapil Jakarta 4 (Matraman, Pulogadung, Cakung), Dapil Jakarta 5 (Jatinegara, Kramat Jati, Duren Sawit), dan Dapil Jakarta 6 (Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, Cipayung).

Berdasarkan dari form Model D hasil, Adnan Taufik mendapatkan 16.603 suara di Dapil Jakarta 4, Ali Lubis mendapatkan 9.619 suara di Dapil Jakarta 5, dan Ryan Kurnia mendapatkan 19.956 suara di Dapil Jakarta 6.

“Dapil 4 DPRD Gerindra Adnan Taufik, Dapil 5 DPRD Gerindra Ali Hakim Lubis, Dapil 6 DPRD Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman,” ucap Wakil Ketua Umum Gerindra itu. (red/dro)

“Airlangga Hartato lebih berpeluang terpilih mengingat dia sukses memimpin Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 kemarin. Dengan kesuksesan tersebut, semestinya para ketua DPD Provinsi dan Kabupaten mendukungnya,” kata Lili kepada wartawan, Selasa, 12 Maret 2024.

Namun demikian, Lili menyebut keberhasilan seseorang untuk menjadi ketua partai kadang tergantung pada dukungan penguasa.

Padahal hal-hal seperti itu tidak harus terjadi karena sejenis praktek buruk masa orde baru.

“Dengan kata lain kadang dalam suksesi kepemimpinan partai mesti harus ada restu dari penguasa. Semoga saja itu tidak terjadi praktek restu-restuan,” ungkap Lili.

Jika masih ada praktek tersebut, Lili mengemukakan calon ketum Golkar akan semakin terlihat dari siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Dari empat nama yang beredar, tiga orang merupakan bagian dari pemerintahan.

“Jika di lihat dari empat calon, ada tiga calon yang menjadi pembantu presiden. Ketiganya, yakni Airlangga, Bambang Soesatyo hingga Bahlil Lahadalia,” ujar dia. (red/dro)

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar saat bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertaradjasa, di Yogyakarta, Senin (11/3/2024). 

Menurut dia, melalui hak angket diharapkan semua cerita mengenai dugaan kecurangan dapat dibuka untuk disaksikan publik, dan penyelenggaraan pemilu yang normal dapat dikembalikan ke relnya.

"Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menyalurkan ini, agar pemilu bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan," kata Ganjar. 

Kehadiran Ganjar dan Mahfud MD yang berkunjung ke ke rumah Butet Kartaredjasa, di Bantul, Yogyakarta sekaligus menepis isu tentang sikap keduanya yang berseberangan soal hak angket.

Di sela acara santai dan nyanyi bersama, Ganjar-Mahfud menyempatkan diri menjawab pertanyaan dari sejumlah seniman dan akademisi tentang langkah yang akan diambil usai pengumumah hasil penghitungan suara Pemilu 2024. 

Baik Ganjar maupun Mahfud menyampaikan, sepenuhnya menyerahkan pengajuan hak angket kepada parpol pengusung dan anggota legislatif dari parpol pengusung di DPR. 

Seperti diketahui, partai pengusung Ganjar-Mahfud yang saat ini berada di DPR adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDI Perjuangan memiliki 128 anggota legislatif, sedangkan PPP 19 kursi. 

Adapun syarat mengajukan hak angket adalah berasal dari minimal 25 anggota DPR dari 2 partai. Selain PDI Perjuangan dan PPP, parpol pengusung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (red/dro)

Lebih lanjut Khoirudin menjelaskan, informasi tersebut didapat Sabtu (9/3/2024) dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi dengan form Model D. Hasil Prov-DPR dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.

“Pertama tentunya kami mengucapkan syukur Alhamdulillah yang telah mendapatkan amanah yang begitu besar dari warga Jakarta untuk DPR RI sebesar 1.143.912 suara atau 19,01% dari 6.016.877 suara sah,” jelas putra asli Betawi ini.

Selanjutnya, Khoirudin yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, untuk DPRD, PKS mendapatkan suara sebesar 1.012.028 atau sekitar 16,68% dari total 6.067.241 suara sah.

“Sekali lagi setelah bersyukur kepada Allah yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah mempercayakan dan mengamanahkan suaranya kepada PKS, sehingga PKS menjadi partai pemenang di DKI Jakarta, juga tentunya kepada para Saksi yang menjaga suara PKS sampai terjaga dengan baik,” ujarnya.

“Tentunya dalam membangun Kota Jakarta tercinta ini, PKS akan terus bergandengan tangan bersama partai politik lainnya dan Pemprov DKI dalam menjalankan Good dan Clean Government sesuai dengan cita-cita reformasi,” sambung Khoirudin.

Terlebih nanti di November 2024, masih menurut Khoirudin, warga Jakarta juga akan memilih Kepala Daerahnya, dan PKS tentunya memohon dukungan kembali dari warga Jakarta dalam pesta demokrasi Pilkada 2024 tersebut.

Khoirudin juga memaparkan terkait jumlah kursi untuk DPR RI, PKS di Jakarta masih mempertahankan 5 kursi, sebagai berikut;

Dapil DKI I

1.⁠ ⁠Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng sebesar ⁠176.584 suara

2.⁠ ⁠Dr. Hj. Anis Byarwati sebesar ⁠64.304 suara

Dapil DKI II

1.⁠ ⁠Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. sebesar 205.545 suara

2.⁠ ⁠Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. sebesar ⁠56.982 suara

Dapil DKI III

1.⁠ ⁠Drs. H. Adang Daradjatun sebesar 95.773 suara

Sementara itu, untuk DPRD, PKS berhasil menambah 2 kursi menjadi 18 kursi, yang pada periode 2019-2024 hanya mendapatkan 16 kursi, dan yang terpilih diantaranya;

Dapil 1

1.⁠ ⁠Muhammad Hasan Abdillah sebesar 19.363 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Ismail, S.Pd., M.H. sebesar 14.480 suara

Dapil 2

1.⁠ ⁠Suhud Alynudin, S.I.P., M.Sc. sebesar 12.326 suara

Dapil 3

1.⁠ ⁠⁠KH. Muhammad Subki, Lc. Sebesar 12.378 suara

Dapil 4

1.⁠ ⁠⁠Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, M.M. sebesar 28.531 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Ghozi Zulazmi, S.I.P. sebesar 13.329 suara

Dapil 5

1.⁠ ⁠⁠H. Nasdiyanto sebesar 19.596 suara

2.⁠ ⁠⁠Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A. sebesar 19.721 suara

Dapil 6

1.⁠ ⁠⁠Drs. KH. M. Thamrin, M.M. sebesar 36.274 suara

2.⁠ ⁠⁠Muhammad Al-Fatih, S.Ak. sebesar 12.844 suara

Dapil 7

1.⁠ ⁠⁠Drs. H. Khoirudin, M.Si. sebesar 23.377 suara

2.⁠ ⁠⁠Hj. Zahrina Nurbaiti, M.M. sebesar 14.197 suara

Dapil 8

1.⁠ ⁠Hj. Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, M.Si. sebesar 26.344 suara

2.⁠ ⁠⁠H. Achmad Yani, S.I.P., M.Pd. sebesar 18.885 suara

3.⁠ ⁠⁠H. Ade Suherman, S.Kom. sebesar 16.490 suara

Dapil 9

1.⁠ ⁠⁠Hj. Sholikhah, S.Sos.I. sebesar 18.958 suara

Dapil 10

1.⁠ ⁠⁠Ir. H. Abdul Aziz, S.Si. sebesar 22.006 suara

2.⁠ ⁠⁠Hj. Inad Luciawaty, S.E. sebesar 12.331 suara

Khoirudin berharap kepada para Caleg yang sudah terpilih dapat lebih melayani dan membela warga Jakarta, yang suaranya dititipkan ke 5 orang Aleg DPR RI dan 18 orang Aleg DPRD DKI Jakarta.

“Semoga warga Jakarta dapat betul-betul mendapatkan pelayanan dan pembelaan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilihnya terutama dari PKS,” pungkasnya. (red/dro)

Hal itu disampaikan saat para tokoh menemui Mahfud MD, Megawati, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat 8 Maret 2024.

Para tokoh itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi.

Calon wakil presiden nomor urut 03 ini mengatakan, dalam pertemuan itu, guru besar Prof Sulistyowati sempat menangis sambil mengatakan demokrasi di Indonesia telah hancur.

Untuk itu, mereka meminta agar Megawati segera memimpin perbaikan demokrasi.

"Jadi Prof Sulis waktu itu berbicara sambil menangis. Ini menangis beneran, sedih karena Indonesia porak-poranda. Indonesia yang dibangun baik-baik dan reformasi berjalan 24 tahun dengan baik, ternyata (hancur) berkeping-keping dalam waktu sekejap. Ini Bu Sulis yang katakan," kata Mahfud MD, saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (11/3/2024).

"Mereka semua meminta, 'Ibu sekarang harapan kami, (ibu) untuk memimpin gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi Indonesia. Sekarang Bu Megawati memimpin, karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan enggak ada demokrasi'," kata Mahfud MD menirukan ucapan Prof Sulistyowati.

Mahfud MD mengatakan, para tokoh menilai, saat ini, jika ini menang Pemilu, maka terlebih dahulu harus jadi penguasa, dekat dengan penguasa, atau punya uang.

"Rakyat tidak akan bisa menentukan karena semua sudah bisa dibeli oleh penguasa melaui macam-macam. Melalui politik gentong babi, politik pegang kerah leher. Maka mari kita perbaiki, jangan sampai berlanjut," kata Mahfud MD.

Terkait permintaan itu, kata Mahfud MD, Megawati belum mau menjawab. Namun, Megawati sempat menyinggung soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024.

"Tapi waktu itu jawaban Bu Mega, 'saya belum waktunya menjawab itu, tapi gerakan mengajukan ke MK sebagai langkah hukum dan angket bisa diteruskan," kata Mahfud MD.

"Tidak harus terlalu resmi, ada pimpinan, itu kan haknya anggota DPR. Nanti pada saat yang tepat, kalau situasi sudah kita baca semua. Pendekatan, nah, Bu Mega ini spritual, pendekatan spiritual sudah ketemu, baru kita (bergerak). Situasi sekarang, silakan jalan, tanpa saya (Mega) kan tidak terhalang," kata Mahfud MD. (red/dro)

Mereka santap bersama aneka menu seperti ndaskilung (ndas, sikil, balung), satai, hingga iwak Kali Progo.

Usai santap siang, keduanya juga mengobrol hingga bernyanyi bersama para seniman yang turut hadir ke kediaman Butet.

"Hayo mau tanya apa, siapa yang bilang Pak Mahfud dan Pak Ganjar jarang ketemu," kata Mahfud usai acara.

Sementara itu, Butet juga mengatakan selama ini hubungan Ganjar dan Mahfud selalu harmonis.

"Selama ini saya melihatnya harmonis saja, enggak ada masalah. Itu, kan, cuma pelintiran-pelintiran aja itu ketidakharmonisan," kata Butet.

"Saya tahu persis, berdua (Ganjar-Mahfud) jalan terus, berinteraksi terus," bebernya.

Momen pertemuan hari ini pun hanya makan siang biasa kata Butet.

"Intinya makan siang," kata Butet. (red/dro)

"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa. Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua," pungkas Doli dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.

“Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota”

"Soal siapa yang mengurus itu, ini konsepnya diambil dari soal Papua sebenarnya. Kan kemarin Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, kemudian kan dibuat semacam dewan pengarah atau apa gitu yang dia sifatnya administratif aja melaporkan ke presiden. Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota," katanya.

Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.

"Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden," kata dia.

"Sama dengan Papua kayak gitu, soal kan masalah di Papua politik tinggi, masalah luar negeri tinggi, tapi masalah kesejahteraan gini. Nah maka harus kemudian diambil, nggak cukup hanya satu menko yang menangani masalah seperti Papua, sama juga tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden," imbuhnya.

Ahmad Doli menambahkan banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta. Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, lanjut Doli, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.

"Memang wilayah DKI ini, atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai, PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam. Dan ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu," tuturnya. (red/dro)

Mantan Menko Polhukam itu pun, memastikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini. Termasuk menyiapkan berkas kelengkapan. 

“Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti kuat. Angket sudah digarap. Saya bukan orang partai, enggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan. Saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya,” tegasnya, Jumat (1/3/2024).

Meski begitu, Mahfud menyadari saat ini masih tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sesuai aturan, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024. Oleh karenanya, Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Sejalan dengan itu, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan. 

Dengan begitu Mahfud memastikan pihaknya terus bergerak, dan serius dengan langkah hukum, dan politik yang akan diajukan menyikapi hasil pemilu 2024. 

Selain gugatan ke MK, Mahfud mengatakan, pihaknya juga tengah bersiap untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, karena bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket. Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini. 

Saat ini, Mahfud mengatakan, pihaknya masih menunggu masa sidang DPR dimulai untuk menggulirkan usulan tentang hak angket. Saat ini DPR tengah dalam masa reses, sehingga tidak ada kegiatan persidangan. 

Ia mengatakan, pengajuan hak angket ke DPR, bukan gertakan, seperti diklaim pihak tertentu. Kalau sekarang belum diajukan, karena memang belum waktunya. (red/dro)

"Upaya pembunuhan karakter Mas Ganjar," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Dia juga curiga laporan tersebut sebagai upaya menekan Ganjar karena menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Upaya menekan Mas Ganjar soal hak angket melalui isu hukum seperti dulu yang terjadi pada Anies Baswedan," ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menganggap laporan ini upaya pengalihan isu soal lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak wajar.

Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu diadukan oleh Indonesia Police Watch (IPW). (red/dro)

"PDI Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademik sudah disiapkan," kata anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). 

Aria mengaku belum ada komunikasi dengan partai politik (parpol) lain perihal ikut barisan hak angket. Ia ikut menanti parpol lain yang juga menyatakan siap mendukung hak angket.

"Kita lihat sikapnya seperti apa, apakah NasDem, PKB. Nah sikap itu nanti akan terlihat yaitu tidak hanya sekadar mendukung, tetapi ikut mengusulkan, ya minimal dua fraksi," ucap Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan PDI Perjuangan masih fokus dalam pengkajian hak angket. Khususnya terkait hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam kajian hak angket.

"Kita masih betul-betul mengkaji mana wilayah angket, secara akademis. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan hal politis," ujar Aria.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDI Perjuangan, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDI Perjuangan. (red/dro)

Hak angket akan mengungkap secara terang benderang dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kecurangan yang berjenjang, dan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan dalam perhitungan suara pada pemilu legislatif (pileg) dan pilpres.

Demikian benang merah yang disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali dan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dikutip dari Program Rakyat Bersuara, Rabu (6/3/2024).

Menurut Effendi, hak angket bisa dilakukan dan merupakan hak anggota DPR, hanya saja belum tahu siapa yang akan menjadi pengemudi untuk menggulirkannya di DPR.

“Apakah Megawati atau Surya Paloh dan siapa yang akan turut mengusung hak angket tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 digaungkan Capre Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan PPP. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan, parpol pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar akan mendukung hak angket, dan menunggu tindak lanjut PDI Perjuangan perihal rencana hak angket itu.

Namun, pada rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024), ada tiga fraksi yang menyampaikan usulan hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam Pemilu 2024 yakni: PKB, PDI Perjuangan dan PKS.

Effendi menilai, hak angket akan sulit karena parpol pendukung paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 akan solid. Dia memprediksi hal itu akan terjadi hal-hal yang menghadang seperti ancaman terhadap wakil rakyat.

Keberanian Parpol

Feri menegaskan bahwa kecurangan Pemilu 2024 adalah terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan penyelenggara. 

Dikatakan, dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dan Jokowi terpampang terang benderang. Pihaknya pernah menyampaikan dugaan keterlibatan KPU sebelum pemungutan suara berlangsung ke Komisi II DPR yang disertai 38 barang bukti berupa rekaman dan video.

Adapun, dugaan keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 antara lain menyatakan cawe-cawe pada Pemilu 2024, menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapur parpol lain dan mengampanyekan Capres Prabowo Subianto melalui agenda makan bakso bersama. 

"Ada alat bukti bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungannya. Bahkan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk proses kecurangan bisa dilakukan, ini sudah sistemik berdampak luas dan strategis, padahal pemilu tempat kekuasaan dinobatkan,” ujarnya.

“Kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja, ini tergantung parpol, karena parpol tahu ini, apalagi syaratnya mudah sekali,” lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Syarat untuk mengajukan hak angket adalah minimal usulan ditekan 25 anggota DPR dari dua fraksi berbeda. Jika hak angket berjalan, tambahnya, maka publik akan tahu apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. (red/dro)

“Dari dulu kita memang ingin 7%, supaya, ya mohon maaf kita harus realistis, tidak semua orang lantas bikin partai politik sedemikian rupa. Kalau memang seide, seideologi. seplatform, kenapa enggak jadi satu?” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto seperti dilansir Medcom Selasa (5/3).

Ketua Komisi VII DPR itu menilai saat ini jumlah parpol terlalu banyak. Idealnya, kata dia, jumlah parpol hanya sembilan.

“Kita terlalu banyak partai politik sehingga semakin banyak suara yang tidak tertampung. Sekarang yang tidak masuk PT berapa, itu bukan berarti lantas kita menghapus PT-nya,” kata Sugeng.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Perludem terkait ketentuan parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. (red/dro)

“Dalam interupsi di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket. Kemudian (rapat) kita lanjutkan dengan (pembahasan) yang lain karena hak angket kan ada mekanismenya,” ujar Dasco dikutip dari kanal Parlementaria, Jakarta, Selasa (5/3/2024)

Diketahui, pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah anggota DPR dari sejumlah partai politik. Sejumlah pihak menilai wacana ini muncul untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2029 hingga isu pemakzulan. Meski demikian, ia menekankan prasyarat pengajuan hak angket tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Kemudian diajukan ke pimpinan DPR,”   sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Diketahui, Syarat pengajuan hak angket DPR tercantum dalam Pasal 199 Undang-Undang MD3. Ayat (1) menyebutkan hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Ayat (2) menyebutkan pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Adapun ayat (3) menyatakan usulan tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Sedangkan Pasal 200 undang-undang ini mengatur perihal tata cara pengusulan hak angket. Menurut aturan ini, pengusul menyampaikan usulannya kepada pimpinan DPR. Setelah itu, usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.

Badan Musyawarah kemudian membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas. Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali. (red/dro)

“Akhir-akhir ini, saya prihatin saat terdengar wacana perbincangan tentang Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikaitkan dengan program Makan Siang Gratis,” ucapnya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03).

Fahmy menyebut bahwa perbincangan soal Makan Siang Gratis yang merupakan janji dari capres/cawapres sebenarnya belum layak diperbincangkan.

“Apalagi, kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan anggaran BOS. BOS adalah biaya yang kita pahami sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masih banyak persoalan-persoalan di pendidikan kita, persoalan kesejahteraan guru, persoalan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih memerlukan pendanaan,” jelas Anggota DPR RI dari Kab. Bogor ini.

Ia pun menyampaikan bahwa 20% anggaran APBN untuk pendidikan harus dijalankan sepenuhnya dengan dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Fahmy, wacana penggunaan dana BOS ini sudah sangat menggelisahkan banyak pihak, terutama para tenaga pendidik dan guru.

“Mereka gelisah, mereka khawatir, apabila dana BOS tergerus untuk program Makan Siang Gratis, padahal sebagian dananya digunakan sebagai penunjang honor mereka, maka mereka akan mengalami kerugian,” ujarnya lagi.

“Oleh karena itu, kami sampaikan protes atau kritik, jangan sampai janji kampanye berupa Makan Siang Gratis itu menggerus, menganggu, dan mengotak-atik program BOS yang seharusnya fokus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” pungkasnya. (red/dro)

Todung menyampaikan, ada wind of change atau angin perubahan di tubuh MK seiring dikeluarkannya 3 putusan terkait jadwal Pilkada serentak, independensi Jaksa Agung, dan parliamentary treshold (ambang batas parlemen). 

"Saya melihat dari 3 putusan tersebut, MK telah kembali ke jati dirinya sebagai penjaga konstitusi bukan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan," kata Todung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Menurut dia, independensi dan profesionalisme MK sebagai penjaga konstitusi sangat penting karena MK telah banyak disorot publik, bahkan hampir kehilangan kepercayaan dari rakyat pasca putusan Nomor 90 yang memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. 

Todung menjelaskan, kembalinya MK pada jati dirinya akan teruji ketika MK menghadapi ujian lebih berat untuk mengadili sengketa pemilu. 

"Saya menyampaikan ini, karena Paslon 3 pasti akan mengajukan permohonan PHPU ke MK setelah selesai perhitungan manual yang dibuat KPU pada 20 Maret 2024, dan saya hakul yakin Paslon 1 juga akan mengajukan gugatan PHPU ke MK," ungkap Todung. 

Masyarakat, kata dia, sangat membutuhkan MK yang independen, MK yang profesional dalam menjalankan fungsinya atau marwahnya dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. 

Sengketa Pilpres

Todung mengungkapkan, dia sangat mengharapkan MK akan memeriksa permohonan sengketa pilpres secara teliti dan seksama, profesional penuh dengan integritas, dan tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara. 

"Karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, tidak parsial. Pemilu itu proses panjang dari pra pemilihan, pemilihan atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Semua proses ini disebut sebagai Pemilu atau Pilpres," ujar Todung. 

Dia mengatakan, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dikatakan hanya saat pencoblosan atau penghitungan suara. Justru berdasarkan hukum, proses justru lebih penting ketimbang hasil. 

"Dengan demikian, pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang disebut terstruktur, sistematis, dan massif itu harus diteliti, harus dipelototi, dan dianalisa oleh MK," kata Todung. 

Dia menambahkan, ada contoh yang ditunjukkan MK di Austria, Kenya, dan Malawi yang berani membuat putusan tegas soal pemilu, dengan melihat pemilu secara holistik, tidak parsial atau hanya melihat hasil perhitungan suara. 

Hal itu, bisa diikuti oleh MK Indonesia dalam mengadili perselisihan pemilu tanpa mengabaikan keseluruhan tahapan atau prosesnya yang bermasalah. 

Sebab, jika hanya melihat hasil perhitungan suara maka proses sebelum pencoblosan bisa dianggap tidak bermasalah. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri punya catatan ribuan masalah sebelum hari pencoblosan hingga pasca pencoblosan yakni ketika rekapitulasi suara dilakukan melalui Sirekap. 

"Bawaslu saja mencatat banyak masalah apalagi kita sebagai paslon, parpol, dan civil society. Jadi apakah ini harus diputihkan dan dianggap yang perlu diselidiki hanya perolehan suara," ungkap Todung. (red/dro)

“Tolong garis bawahi, tanpa PDIP, NasDem akan mengambil jalan atau akan angket,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Dilansir Medcom, Ketua Komisi VII DPR RI itu menegaskan NasDem masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara KPU pada 20 Maret 2024. NasDem juga dipastikan bakal proaktif.

“Jelas angket kita akan usul pasca 21 Maret. Nanti NasDem akan proaktif,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menambahkan dengan komposisi bersama PKB dan PKS sudah cukup untuk mengajukan hak angket. Syarat hak angket yang tertuang pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 minimal diajukan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi di DPR.

“Angket itu kan relatif mudah. Sebetulnya 25 orang anggota DPR beda fraksi, cukup dua fraksi menandatangani untuk setuju angket lalu mengajukan kepada pimpinan DPR. Tergantung pimpinan DPR apakah akan merespons usulan,” ucap Sugeng.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk menyelidik pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat mengajukan hak angket. Poros pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu masih menunggu tindak lanjut dari PDIP. (red/dro)

Ia menyatakan bahwa dirinya tak pernah menerima pemberian berupa cashback dari perusahaan asuransi.Bantahan itu disampaikan Ganjar Pranowo sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Wartakotalive.com, Selasa 5 Maret 2024.

Untuk diketahui, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan terima gratifikasi dari Bank Jateng.

Ganjar Pranowo diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Atas laporan tersebut, Ganjar pun menepisnya. Ia menyebutkan tidak pernah menerima pemberian uang atau gratifikasi seperti yang dituduhkan IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi itu dari yang dituduhkan," katanya, dilansir WartakotaLive.com, Selasa 5 Maret 2024.

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan gratifikasi itu, perusahaan asuransi tersebut memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Cashback itu dapat diduga mencapai 16 persen dan dibagikan kepada tiga pihak, masing-masing lima persen untuk operasional Bank Jateng, 5,5 persen diberikan pada pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah. Dan 5,5 persen lainnya diberikan pada pemegang saham pengendali Bank Jateng.

Sugeng menyebut, kepala daerah yang menerima cashback tersebut diduga adalah kepala daerah di Jawa Tengah dengan inisial GP. (red/dro)

Ketiga putusan MK itu adalah, pertama, putusan MK terkait jadwal Pilkada 2024 yang menolak gugatan dimajukan jadwal Pilkada serentak.

Kemudian yang kedua, putusan MK terkait independensi Jaksa Agung dan aparat hukum lainnya. Ketiga, putusan MK terkait ambang batas parlemen.

“Kami mengapresiasi putusan MK, bahwa Pilkada 2024 tetap berjalan di bulan November. Seyogyanya putusan itu bersifat final,” ujar Todung pada konferensi pers di Media Lounge Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pilkada 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Pilkada, yakni pada November 2024. MK menyatakan, perubahan jadwal dapat mengganggu tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Hal tersebut ditegaskan MK dalam putusan nomor 12/PUU-XXII/2024.

Terkait putusan kedua soal independensi Jaksa Agung, Todung mengatakan, hal ini sangat penting dan seharusnya Kejaksaan dan Kepolisian memiliki peran yang independen. 

Diketahui, dalam putusannya, MK menyebutkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terkait syarat Jaksa Agung. Menurut MK, pengurus partai politik tidak bisa diangkat menjadi Jaksa Agung.

MK menyebutkan pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Secara pribadi, Todung juga mengapresiasi putusan MK terkait ambang batas parlemen. Namun ia mengkhawatirkan zero treshold akan menambah jumlah partai di Indonesia.

“Pasca reformasi, Pemilu 1999 partai politiknya itu ada 48. Dalam negara presidensil saya kira hal ini bisa menjadi masalah. Ini yang perlu dikaji secara mendalam dan jernih”, ungkapnya.

MK juga telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam amar putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pleno pada Kamis, 29 Februari 2024 itu, Mahkamah meminta DPR RI mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu agar lebih rasional. (red)

Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres)," demikian ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024). Menurut analisis Yohan, berdasarkan survei, sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut. Melainkan juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket.

Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8 persen.

Litbang Kompas juga menyebut bahwa proses hak angket oleh DPR tidak lah mudah. "Ada proses politik yang harus dilalui meskipun jika mengacu jumlah kursi atau fraksi yang merujuk konstelasi politik saat ini, kubu yang cenderung setuju hak angket relatif lebih banyak menguasai kursi di DPR," tulis Yohan.

Pengajuan hak angket, menurut Yohan, harus memenuhi tiga syarat jika merujuk Pasal 199 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Syarat pertama, diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Kedua, pengusulan hak angket disertai dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

Ketiga, mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir," tulis Yohan.

Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas menggunakan 512 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas ini sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. (red/dro)

Sedikitnya tiga anggota DPR dari tiga fraksi mengusulkan wacana tersebut. Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

"Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat," kata Luluk dalam interupsinya.

Dikutip laman CNN Indonesia Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.

Dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu. Sebab, pemilu, kata dia, tak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga prosesnya yang harus jujur dan adil.

"Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu," kata dia.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Menurut, masyarakat saat ini mulai was-was atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung curang.

Oleh karena itu, dia menilai hak angket bisa menjadi instrumen yang bisa digunakan DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," kata Hidayat Nur.

Usulan hak angket juga didukung anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Dalam interupsinya di tengah Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

"Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi," kata Bima.(red/dro)

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dijadwalkan membahas dua agenda utama. Pertama, adalah pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024. Kedua, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan MPR RI, pada sisa masa jabatan 2019–2024.

“Rapat paripurna DPR RI menjadi awal dari usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024,” kata Hikam di Jakarta, Selasa (5/3/2024).  

Ia mengatakan, apabila wacana hak angket benar-benar digulirkan pada sidang paripurna, satu harapan rakyat kepada DPR perlahan mulai terjawab. 

“Hak Angket merupakan hak DPR untuk memberikan penilaian kepada pemerintah, dalam hal ini presiden yang bertanggungjawab sebagai kepala negara saat berjalannya proses pemilu. Setelah itu, rakyat akan melihat bagaimana indikasi kecurangan Pemilu ini diselesaikan,” kata dia. 

Mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga menyoroti reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan ‘nonchalant’ alias ‘cuek bebek’ setiap wartawan melontarkan pertanyaan terkait hak angket. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi ini bisa saja mencerminkan dua hal berbeda. 

Pertama, bisa jadi sikap itu merupakan ekspresi tingkat kepedean yang tinggi terhadap kemampuan Istana menghadapi dan memitigasi dampak hak angket. 

“Ini didasarkan pada sejarah kesuksesan manuver politik Istana yang terlihat dalam berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik, terutama partai politik di DPR, melalui iming-iming dan sanksi yang efektif. 

Hikam menganggap sikap ‘cuek bebek’ Presiden Jokowi merupakan bagian dari strategi untuk menenangkan para pendukungnya dan masyarakat umum.

“Kedua, sikap ‘nonchalant’ adalah upaya menyembunyikan kegalauan dan kecemasan terhadap potensi Hak Angket yang berujung pada perubahan signifikan dalam proyek-proyek politik yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir,” kata Hikam.

Mencermati kemungkinan ini, Hikam menilai hal ini mencakup upaya untuk mempertahankan pengaruh Presiden Jokowi dan dinasti politiknya. 

“Sikap ‘nonchalant’ mungkin hanyalah sebuah fasad diplomatik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para pendukungnya dan masyarakat umum, serta untuk menutupi potensi perlawanan yang muncul terhadap Istana. Kekhawatiran atas munculnya gelombang besar perlawanan terhadap Istana coba ditutupi dengan gestur ‘nonchalant’ ini,” kata Hikam. (red)

Sirekap menimbulkan kekisruhan, sehingga disarankan KPU menayangkan hasil perhitungan suara secara manual untuk memudahkan para calon anggota legislatif (Caleg) memantau perolehan suara masing-masing melalui C Hasil.

“Saya belum bisa pastikan kenaikan suara PSI sebagai penggelembungan, tapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar, apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar, ini masih perlu dicermati,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu boleh jadi karena kesengajaan atau kesalahan teknis. Kalau jumlah suara meningkat karena kesengajaan, ujarnya, akan menjadi bahaya besar. Sementara itu, jika persoalan teknis maka yang bermasalah adalah mesin Sirekap belum berjalan.

Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif,” katanya. 

Selain mengusulkan pemberhentian total Sirekap, Ray berpendapat agar tidak terjadi kekacauan dan potensi kecurangan pada perhitungan berjenjang (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), sebaiknya perhitungan suara di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) langsung masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Dia menilai sistem perhitungan berjenjang justru memperlambat perhitungan suara, dan berpotensi terjadi kecurangan. Oleh karena itu, tegasnya, tidak perlu ada PPK.

Diketahui, PSI mendapat 3% atau jumlah suara 2.291.882 saat pengumpulan data 540.231 dari 823236 (65,62%). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97%.

Kenaikan dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS. 

Hal itu, menurutnya, tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.

“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya. (red)

“Dengan perolehan kursi PKB yang naik signifikan, ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon kader terbaik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda seperti diberitakan web resmi PKB Senin, 4 Maret 2024.

Dengan penambahan perolehan kursi di tingkat, kabupaten, kota dan provinsi, serta DPR, akan menguatkan konsolidasi untuk memenangkan pilkada serentak 2024.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, PKB sedang mempersiapkan forum dengan keterlibatan publik secara maksimal. Publik akan ikut menentukan calon yang diusung PKB pada pilkada nanti.

“Kami menyebutnya forum ini sebagai public meetup PKB. Jadi pertemuan umum publik yang berpartisipasi secara langsung, memberikan masukan, terkait dengan sosok yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka untuk menguatkan agenda perubahan,” katanya.

Menurut Syaiful Huda, pertemuan umum publik ini akan dipersiapkan dengan sisa waktu yang tersisa sekitar empat bulan lagi.

“Karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Empat bulan akan dimanfaatkan PKB untuk menyelenggarakan public meet up di seluruh Indonesia,” katanya.

Syaiful Huda menambahkan, bahwa PKB akan menggunakan forum Slepet Imin dan Desak Anies, sebagai model baru kampanye pilkada.

Dengan program tersebut, yang telah dilakukan pada Pilpres 2024, akan membuat pilkada lebih banyak diwarnai dengan partisipasi publik, dan bukan dengan menggunakan mobilisasi publik.

“Kami yakin dengan forum Slepet Imin dan Desak Anies, yang sudah terselenggara dengan baik dalam pilpres. Terjadi adu gagasan, agenda perubahan diuji oleh publik secara langsung,” katanya. (red/dro)

“Putusan MK itu memang bukan menghilangkan sama sekali parliamentary threshold, tetapi agar penetapan angka ambang batas itu menggunakan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional dan demokratis. Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untuk presidential threshold yang berlaku saat ini yakni 20 persen,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (02/03/2024).

HNW sapaan akrabnya mengatakan walaupun putusan MK ini agak berbeda dengan pakem pada putusan-putusan sebelumnya, dimana MK akan menyerahkan sepenuhnya terkait dengan angka ambang batas kepada pembentuk undang-undang, melalui open legal policy (kebijakan terbuka pembentuk undang-undang), tetapi kini MK justru mendesak DPR untuk mempertimbangkan koreksi angka 4 persen parliamentary threshold tersebut.

“Ini tentu juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa MK bisa memiliki pendapat yang berbeda dibanding pakem sebelumnya? Sama seperti ketika MK memutuskan terkait usia pencalonan calon wakil presiden (cawapres) yang berujung kepada sanksi pelanggaran kode etik Ketua MK saat itu, karena keputusan itu dinilai sebagai menghidupkan nepotisme karena menguntungkan putra Presiden yang adalah juga keponakan Ketua MK,” ujarnya.

Terkait putusan parliamentary threshold kali ini, lanjut HNW, sangat wajar bila masyarakat kembali mempertanyakan putusan MK yang di luar dari pakem yang telah mereka ciptakan sendiri.

Apalagi, lanjutnya, publik juga memahami bahwa pada pemilu 2024, salah satu partai yang terancam tidak lolos parliamentary threshold 4 persen adalah partai yang kini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar MK juga berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia yang negara hukum, serta menyelamatkan kedaulatan rakyat, agar kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada 2029 ke depan, dengan memerintahkan kepada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait koreksi 4 persen parliamentary threshold tersebut.

“Apabila MK memerintahkan pembentuk UU untuk mengkoreksi 4 persen parliemantary threshold, dan agar menetapkan angka parliamentary threshold berbasis kajian ilmiah dan argumentasi yang rasional dan demokratis, maka seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkan presidential threshold, sehingga mengkoreksi presidential threshorld 20 persen sebelum Pemilu/pilpres 2029,” ujarnya.

HNW mengatakan bahwa banyak pihak telah mengajukan permohonan agar presidential threshold 20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi. Apalagi, teori-teori atau rumusan yang digunakan oleh para pemohon dalam perkara parliamentary threshold itu tidak jauh berbeda dengan teori atau rumus yang digunakan PKS dalam permohonannya yang lalu.

“Ketika itu, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential threshold di angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen. Dan itulah seharusnya yang perlu diputuskan oleh MK agar dilakukan oleh DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang ketika menetapkan angka-angka ambang batas parliamentary threshold maupun presidential threshold. Laku konsisten dan adil dari MK itu yang akan menyelamatkan kepercayaan Publik terhadap MK dan putusan-putusannya,” pungkas HNW.(red/dro)

“Apabila ada hal-hal lain seperti diusulkan oleh DPRD kemudian diserahkan kepada Presiden untuk memilih satu nama, kita akan tolak. Kita akan tetap meminta agar pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat,” ungkap anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin (4/3).

Taufik mengatakan, meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, masyarakat yang hidup di Jakarta berhak menentukan secara langsung siapa yang menjadi pemimpinnya. Apalagi, pemilihan langsung di Jakarta sudah digelar sejak lama.

“Suatu demokrasi harusnya menunjukkan kemajuan, ini malah kemunduran,” tukasnya.

Partai NasDem, tambah Taufik, ingin menjaga demokrasi tetap hidup di Jakarta, serta memastikan tidak ada kemunduran terhadap demokrasi.

Diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada ayat 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan RUU DKJ yang berisi 12 Bab dan 72 pasal telah disahkan menjadi usulan DPR. Pengesahan itu dilakukan saat rapat paripurna DPR pada Selasa (5/12/2023). (red/dro)

"Sedang mempersiapkan dokumen/materi angket. Soal dokumen apa, nanti ketika dibagikan ke anggota inisiator baru diketahui," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Andreas Hugo Pareira seperti yang dikutip melalui laman KBR, Senin (4/3).

Andreas belum bisa memastikan apakah hak angket bakal diajukan saat rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3).

"Soal besok atau kapan (angket digulirkan), kontak ketua fraksi," jelas Andreas.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan perjuangan hak angket bakal terus dlakukan lewat tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar-Mahfud.

Hak angket digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Tim khusus yag telah dibentuk sekarang sedang menumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Hasto kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Menurut dia, jika paslon nomor 02 didiskualifikasi berdasarkan keputusan DPR, keputusan itu harus dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, paslon yang akan berkompetisi hanya dua, yakni paslon nomor 01 dan paslon nomor 03. 

“DPR bisa memutuskan pemilu diulang tanpa harus melalui proses ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena merupakan keputusan DPR sebagai institusi,” ujar Bivitri saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada Podcast “Speak Up” yang tayang di kanal Youtube, Minggu (3/3/2024).

Dia menegaskan, hasil hak angket bisa dua kemungkinan, yakni DPR merekomendasikan pemilu ulang karena terbukti kecurangan secara terstruktur, sistematif, dan massif (TSM) dan pemakzulan presiden. Namun, untuk memakzulkan presiden tidak cukup hanya rekomendasi, harus dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat (interpelasi), dan dibawa ke MK. Jika MK menyatakan presiden bersalah, maka MPR akan menggelar sidang.Tapi, untuk memberhentikan presiden harus memenuhi kourum yakni 2/3 dari anggota harus hadir dan dari yang hadir harus ada persetujuan 2/3 anggota.

Pemeran pada film dokumenter “Dirty Vote” ini mendorong agar parpol menggulirkan hak angket untuk membuat terang benderang dugaan kecurangan pemilu sejak dari masa sebelum pemungutan suara hingga setelah pemungutan suara.

Dia menekankan bahwa tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan untuk menjegal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pemilu berikutnya.

Kecurangan TSM

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan, dugaan kecurangan TSM telah muncul pasca-pemilu pada Orde Baru, tetapi belum pernah terbukti. Bobot dugaan kecurangan pemilu pada tahun ini luar biasa besar, dibandingkan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini terbukti pada pembusukan MK, yang dilakukan orang dalam yang memegang kekuasaan.

“Kita bukan mau menjegal paslon tertentu, tetapi untuk mengoreksi presiden sebagai pemeang kekuasaan tetinggi di negeri ini, seakan-akan bisa saja presiden melakukan politik gentong babi, bagi-bagi bansos. Ini merusak demorasi, maka hak angket harus dilaksanakan untuk membuat terang TSM,” bebernya.

Dia mengingatkan, jangan sampai budaya feodal dilestarikan, menganggap presiden seperti seorang raja dan dikultuskan serta bisa melakukan abuse of power yang pada akhirnya akan memunculkan otokratisme.

Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini mengatakan, otokratisme berlangsung pada masa pemerintahan Jokowi karena pemimpin tidak bisa dicek atau diawasi. Padahal, demokrasi yang baik adalah adanya oposisi di dalam menjalankan pemerintahan.

“Hak angket bisa saja tidak sampai ke pengadilan tapi proses politik harus ada, kekuasaan itu harus bisa diawasi, ini poin penting dalam demokrasi,” tukasnya.

Bivitri menuturkan, presiden bisa dibawa ke persidangan bila diduga melakukan penyuapan, korupsi, dan perbuatan tercela, sehingga tidak ada impunitas.

Hak Angket Pasti Bergulir

Pada kesempatan itu, Bivitri yakin bahwa hak angket akan bergulir di DPR, karena syarat untuk menggulirkan tidak terlalu berat yakni diteken oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi.

“Saya yakin terbentuk seperti tahun 2009, lakukan saja dulu gulirkan saja, masalah nanti di ujungnya tidak merekomendasikan sesuatu, ya tidak masalah. Biarkan itu berproses yang penting kita bangunkan DPR dari tidur yang kelamaan,” katanya.

Dia juga menyentil anggota DPR sudah cukup lama tidak memanfaatkan hak angket, karena cenderung meloloskan apa yang diinginkan pemerintah di DPR seperti revisi UU KPK, UU Minerba hingga UU Cipta Kerja.

Tapi, Bivitri mengungkap kekhawatirannya atas dua parpol yakni Partai NasDem dan PKB. Dia melihat dua parpol ini masih goyang atau belum solid terkait usulan hak angket. 

“Saya sejujurnya tidak yakin mereka konsisten, karena manuver untuk membuat koalisi pemerintahan yang baru sudah dilakukan. Tapi saya masih punya harapan sepanjang dorongan dari masyarakat sipil juga kuat dan benar-benar kita berikan beban sejarah kepada mereka. Ingatkan bahwa jika mereka tidak mendukung hak angket, ya mereka sudah teruji kebobrokannya, hanya menanti supaya dikasih kursi dalam pemerintahan yang baru,” pungkasnya. 

Jika empat parpol solid mengusung hak angket, suara yang pro-angket akan mayoritas, terdiri atas PDI Perjuangan 128 kursi, Partai NasDem 59 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 52 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 kursi, sehingga total ada 292 kursi. 

Sementara itu, di pihak pemerintah ada Partai Golkar 85 kursi, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 44 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 261 kursi. (red/dro)

Pria yang juga merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 itu juga menyebut masyarakat harus tetap menolak dan mengawal RUU DKJ, yang kini sudah disetujui menjadi RUU usulan DPR. Menurutnya, ada satu rancangan aturan dalam RUU DKJ yang berpotensi mengecohkan masyarakat. 

Isi rancangan itu berisikan bahwa DPR nantinya bakal memilih dua nama yang akan menjadi calon gubernur DKJ. Setelah itu, nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden.

"Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak, di mana ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe, tidak jujur di dalam pemilihan Gubernur Jakarta," kata Mahfud, Jumat (1/3/2024). 

Oleh sebab itu, Mahfud mendorong masyarakat untuk mengawal dan bagi parpol untuk menolak penujukan langsung kepala daerah untuk Jakarta.  Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sikap pemerintah tidak setuju dengan salah satu isi dari draf RUU DKJ, yakni penunjukkan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden. 

Untuk diketahui, salah satu isi draf tersebut menyebutkan bahwa nantinya gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh presiden. Rancangan aturan ini merupakan inisiatif DPR.  "Kalau saya, kalau tanya saya, [saya setuju] Gubernur dipilih langsung [oleh masyarakat]," ujarnya kepada wartawan usai melakukan peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).

Sekadar informasi, apabila mengacu Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ menyatakan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dengan memperhatikan pendapat atau usulan DPRD. RUU DKJ itu pun sudah disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).(red)

Diketahui pada Jumat pagi 1 Maret hingga Sabtu siang, perolehan suara PSI naik sekitar 104 ribu atau 0,12 persen.

Saat ditanya mengenai hal itu, Komisioner KPU, Idham Holik memberikan tanggapannya.

Diungkapkan oleh Idham jika pihaknya belum mengerti lonjakan apa yang dimaksud dan kini sedang heboh.

Namun dirinya menegaskan jika hasil Pemilu 2024 akan ditentukan lewat rekapitulasi munual yang dilaksanakan secara berjenjang.

"Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa," jelasnya 

"Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan peserta pemilu yang disahkan oleh KPU adalah berdasarkan rekapitulasi resmi," sambungnya.

Lebih lanjut, Idham menjelaskan jika kini rekapitulasi berada di tingkatan kabupaten/kota.

Nantinya setelah itu, suara akan direkapitulasi di tingkat provinsi.

"Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar," ujar Idham.

Sementara itu menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, penambahan suara yang diperoleh PSI merupakan hal yang wajar.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace.(Red/AP)

Kericuhan itu terjadi saat rekapitulasi perhitungan hasil suara di daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Bukit Bestari untuk pemilihan DPRD Provinsi Kepri.

Peristiwa itu bermula saat saksi PDI Perjuangan (PDIP) Andi Cori menyampaikan keberatan perolehan suara partai PDIP berbeda dengan data Sirekap yang dibacakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Bestari.

“Total suara PDIP bukan 3.076 suara, tetapi 3.176 suara,” ujar Andi Cori

Atas pernyataan saksi dari PDIP itu, saksi dari Partai Hanura, Bery Kurniawan juga menyampaikan keberatan.

Beri menyebutkan berdasarkan data rekapitulasi dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan yang dicatat saksi Hanura, total suara PDIP malah turun dari data Sirekap yang dibacakan PPK Bukit Bestari.

“Berdasarkan data dari saksi kami suara PDIP malah 3.046 suara,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Muhammad Faizal yang memimpin rapat juga mempertegas hasil rekapitulasi di Kecamatan Bukit Bestari tersebut.

“Jadi dari pihak Hanura mengatakan suara PDIP berjumlah 3046. Bukan 3076 seperti yang tertulis atau bukan juga 3176 seperti yang dikatakan saksi,” tutur Faizal.

Andi Cori pun emosi. Dia sempat membanting mikropon dan meja. Pihak kepolisian yang berada di ruangan rapat bergegas. Polisi berusaha mengamankannya, namun malah mendapatkan aksi pukulan.

Kemudian Andi Cori juga membalikan meja, serta langsung menuju ke komisioner KPU yang berada di depan.

Polisi yang berada di dalam ruangan rapat pleno langsung menenangkan Andi Cori supaya situasi tidak bertambah memanas.

Seperti dilansir kabarnegeri.com, KPU Kota Tanjungpinang mengadakan rapat Pleno Pemilihan Umum Tingkat Kota Tanjungpinang di Hotel CK Tanjungpinang sejak Sabtu pagi.

Akibat kericuhan yang terjadi, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang resmi menunda rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara Pemilu 2024 tingkat Kota Tanjungpinang, Sabtu (2/3/2024).

Penundaan rapat pleno rekapitulasi ini pun telah disepakati oleh para saksi dari partai politik, saksi pasangan calon presiden dan saksi dari calon DPD RI.

Ketua KPU Tanjungpinang Muhammad Faizal mengatakan, rapat pleno rekapitulasi ditunda dan akan dilanjutkan Minggu, 3 Maret 2024 besok pukul 10.00 WIB pagi.

“Rapat pleno ini akan kita lanjutkan besok jam 10.00 WIB,” kata Faizal dalam rapat pleno.

Faizal pun meminta Komitmen seluruh saksi untuk menjaga, supaya rapat pleno besok dapat berjalan baik dan lancar.

Seluruh saksi pun diminta untuk menandatangani komitmen bersama secara tertulis untuk menjaga rapat pleno rekapitulasi supaya besok berjalan aman.

“Kita semua berharap dapat menjaga diri, dapat menjaga emosi, karena tentunya hasil-hasil ini juga pasti tidak akan memuaskan semua pihak, oleh karena itu kami meminta komitmen kawan, meminta menandatangani kesepakatan untuk penundaan besok,” pesannya. (Red/AP)

Hal itu disampaikan oleh Romahurmuziy melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu (2/3/2024). Pria yang akrab disapa Romy itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami PPP.

Ia bahkan menyenggol akun KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di akun Instagram pribadinya.

Romy mempertanyakan apakah hal ini ada kaitannya dengan yang disebutnya sebagai operasi sayang anak.

"Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi 'sayang anak' lagi?" ucap Romy di akun @romahurmuziy pada Sabtu (2/3).

Kemudian di unggahan berikutnya, ia memperlihatkan pola kenaikan dari suara PSI.

Romy menyebut bahwa pola tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal menurut beberapa surveyor.

Sebab ia menyebut lonjakan semacam itu hanya bisa terjadi bila PSI mengantongi 50 persen suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Romy pun mendesak agar KPU dan Bawaslu mengusut kejanggalan ini.

Bahkan ia mengancam akan menyeret persoalan ini ke dalam penggunaan hak angket.

"Kalau ini tidak dikoreksi, @dpp.ppp akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!" tuntut Romy. (red/dro)

Menurut dia KPU adalah salah satu penyebab Pemilu 2024 rusak, yang dimulai dari kebijakan KPU sejak Pemilu 2024 belum dimulai. Oleh karena itu, yang bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi dalam Pemilu 2024 adalah KPU.

Hadar yang juga Koordinator JagaSuara2024 menyebut, bahwa kekacauan perhitungan Pemilu 2024 (pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif) pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU merupakan ujung dari permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024, karena persoalan sudah terjadi sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Sirekap hanya di ujung permasalahan, ini lebih pada persoalan teknis. KPU bukan penyelenggara yang mandiri, akhirnya kerja mereka banyak yang tidak seharusnya, bahkan memanipulasi data,” tegas Hadar di Jakarta, pada Sabtu (2/3/2024).

Lebih lanjut, dia membeberkan, sejumlah tindakan KPU yang membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 rusak di antaranya memanipulasi data parpol pada saat verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Ada parpol yang semestinya tidak lolos syarat tetapi diloloskan dan akhirnya ikut Pemilu 2024.

Dalam hal ini, KPU RI memerintahkan KPU di daerah (KPUD) untuk mengubah data hasil verifikasi faktual agar sejumlah parpol lolos menjadi perserta Pemilu 2024.

Mantan Komisioner KPU itu menyebut, bahwa hal itu telah disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyerahkan sejumlah bukti dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR pada Rabu (11/1/2023).

Salah satu bukti yang diserahkan ke Komisi II DPR adalah bukti KPU mengubah status sebuah partai yang awalnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) sebagai peserta pemilu. Perubahan status itu terjadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan dalam berita acara rekapitulasi vaktual.

Langgar Putusan MK

Kemudian, KPU menetapkan ribuan daftar calon tetap (DCT) yang diajuikan parpol untuk Pemilu 2024 tapi tidak memenuhi syarat memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

“Angka 30% ini bukan dari total caleg dari satu parpol, tapi pada satu daerah pemilihan atau dapil. Tiga puluh persen itu harus ada di setiap dapil, sebetulnya komisioner KPU tahu itu tetapi mereka tidak mampu menolak parpol dan DPR, akhirnya diloloskan,” ujar Hadar.

Selain itu, KPU tidak menata dapil anggota DPR yang bermasalah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, KPU tidak mampu menyiapkan Sirekap yang layak pakai.

“Seharusnya tidak banyak parpol yang bisa mengajukan daftar caleg. Maka saya titip betul angket di DPR menyelidiki KPU, bagaimana kerjanya, tidak mandiri, tidak professional, harus dijadikan materi angket,” tuturnya.

Hadar juga mendorong audit atas Sirekap, karena menurut dia adalah hal yang aneh bila suara di satu tempat pemungutan suara (TPS) melebihi dari 300, padahal sesuai UU Pemilu bahwa pada satu TPS maksimal jumlah pemilih 300 orang.

Dia tidak menduga akan terjadi penggelembungan suara, karena sejak lama telah mengingatkan KPU untuk mempersiapkan sistem perhitungan suara Pemilu 2024 dengan baik.

Penggunaan teknologi, katanya, bukan hal baru karena Sirekap telah digunakan saat Pilkada tahun 2020. 

Beda Pemilu dan Pilkada

Dia mengakui penyelenggaraan pemilu berbeda dengan pilkada, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi KPU untuk tidak siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Pasalnya, KPU memiliki dana yang besar.

Hadar mengatakan, persoalan lain yang patut menjadi sorotan bila hak angket digulirkan adalah politisasi bantuan sosial (Bansos), cawe-cawe presiden, ketidaknetralan ASN, TNI-Polri.

Dikatakan, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendorong parpol untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 untuk membenahi persoalan besar pada penyelenggaraan pemilu.

Dia menambahkan, hak angket pernah digulirkan pada Pemilu 2009 untuk menyelidiki persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Hasilnya, DPR merekomendasikan komisioner KPU diberhentikan dengan cara memperpendek masa jabatan, yang seharusnya berakhir pada Oktober 2012 menjadi April 2012. (red/dro)

Pada Sabtu (2/3/2024), suara PSI naik sebesar 72.441 ribu dari 2.319.968 suara pada pukul 16.00 WIB, pada 1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.  

Mencermati kenaikan itu, pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang. Padahal, menurutnya pencocokan data sangat penting. 

Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count (hitung cepat) ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Kenaikan angka mendadak ini cukup aneh, kemarin kan penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Partai Gelora juga ikut naik walaupun tidak setinggi PSI,” tutur Ikrar di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

“Teman-teman yang melakukan quick count harus bersuara karena selama ini hitungan mereka hampir tak pernah meleset. Kemudian, kalau data tersebut ternyata sama dengan yang dimiliki KPU, maka harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Hanya melalui hal itu, kita bisa melihat dari mana suara itu masuk,” ujarnya.

Ikrar mengaku, mendapatkan info ini dari Whatsapp Group (WAG) dan hal ini cukup mengejutkan bagi teman-temannya, seperti Goenawan Mohammad dan Burhanuddin Muhtadi.

“Mereka surprise aja dan di antara mereka sebetulnya ada juga yang ikut menjadi lembaga survei quick count Burhanuddin, misalnya. Waktu itu mereka melakukan quick count dan saat ini mereka sedang kembali berupaya mencocokan antara data KPU dan TPS,” kata pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. 

Ikrar juga mengungkapkan, satu-satunya lembaga sekarang yang memiliki akses tersebut di luar KPU hanya polisi. Polisi menurut Ikrar memiliki jaringan khusus di TPS. 

Ledakan suara PSI juga terjadi dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1-2 Maret 2024. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukkan ledakan suara, pada Jumat (1/3/2024).

Data Sirekap pada pukul 14.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen selang 24 jam ledakan suara. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.402.026 suara atau 3,13 persen, pada 2 Maret pukul 14.00 WIB. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 541.298 dari 823.236 tempat pemungutan suara (65.75 persen). (red/dro)

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” tegas Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/2/2024).

Perlu diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Fikri menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

Sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan. “Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silahkan, pakai anggaran lain,” serunya

Politisi Fraksi PKS itu juga menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

"Kebijakan seperti ini tinggal tunggu bom waktu saja,”  cemasnya.

Dirinya mendesak pemerintah terutama Kemendikbudristek dan Kemenag untuk memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.    

“Apalagi ini program non-pemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat, semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan," tandas Fikri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). 

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga. (red)

Agus menegaskan, untuk pelanggaran itu bisa mengarah pada penyelenggara pemilu, tim peserta pemilu, calegnya sendiri dan aparat pemerintah. Semua yang terlibat bisa dijerat pidana pemilu jika terbukti.

Menurut Agus,  dari hasil koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) maka dua hari ke depan ini sudah ada yang akan diregistrasi untuk ditindak lanjuti menjadi proses penanganan dugaan pelanggaran pidana.

"Kita akan lakukan pemanggilan, kalau sudah masuk unsur dan memenuhi semua maka kita akan limpahkan ke penyidik kepolisian," katanya.

Agus mengatakan, terungkapnya adanya dugaan penggelembungan suara ini pada saat proses hitung ulang di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Ada perubahan suara baik itu untuk suara yang diterima caleg DPRD maupun partai. Perbedaan itu terjadi antara C Hasil  pada pemilihan dihitung ulang oleh petugas PPK," katanya. (Red/AP)

“Demo hari ini, sebagai kelanjutan reaksi protes berbagai sivitas akademika sebelum Pemilu 2024 untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap berbagai penyimpangan dalam praktik berdemokrasi, khususnya Presiden Jokowi,” kata Dewan Pakar Politik TPN, Muhammad AS Hikam di Jakarta.

Ia mengatakan, gerakan ini menunjukkan, masyarakat menyadari bahwa ada masalah serius dalam Pemilu 2024 dan menandakan urgensi Hak Angket di DPR RI.

Disebutkan, aksi demo pasca Pemilu 2024, bisa menjadi awal sebuah gerakan protes masyarakat sipil yang secara lambat laun akan menguat dan meluas, apabila tidak digubris penguasa serta elite politik.

“Tuntutan pengunduran diri dan, pemakzulan Presiden Jokowi mungkin masih merupakan sebuah call tinggi, juga akan berubah menjadi serius sehingga berpotensi mengganggu stabilitas politik. Saya berharap DPR wajib menanggapi secara bijak aspirasi masyarakat melalui hak angket. Bagaimana hasil akhirnya? Akan tergantung dinamika dan kemauan politik di parlemen dan Istana,” tegasnya.

Menurut Hikam, hak angket merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas demokrasi. Apalagi gerakan masyarakat sipil ini terjadi di berbagai daerah karena masyarakat merasa demokrasi di Indonesia telah terlukai.

“Rezim ini ditengararai banyak pihak berpotensi merusak sistem demokrasi di Indonesia. Terus terang, saya tak setuju pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi, hak angket itu justru sangat perlu untuk menghentikan abuse of power dan kembalinya 

otoritarianisme. Jadi, menurut saya, hak angket sifatnya wajib,” ujar penulis buku “Civil Society dan Demokrasi” itu. (red)

Menurut dia, pembahasan dan simulasi makan siang gratis untuk anak sekolah itu tidak dibicarakan sekarang. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui siapa yang memenangkan Pilpres 2024.

Seperti diketahui ada tiga paslon yang maju pada Pilpres 2024: paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Seharusnya program itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu presiden baru dilantik, apakah Anies, Prabowo, dan Ganjar yang memenangkan Pilpres,” ujarnya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Lebih lanjut, Mahfud menyinggung tentang pernyataan yang berbeda antara presiden dan menteri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah membahas program makan siang gratis, sementara menteri membenarkan.

“Sekarang bicaranya beda-beda, presiden bilang tidak bicarakan itu, sementara menterinya bilang iya. Sekarang mulai tidak terkoordinasi isunya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi membantah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025.

Sementara itu, pada Senin (26/2/2024), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil resmi pilpres dari KPU, meski demikian program ikonik dari presiden terpilih akan masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025, termasuk program makan siang gratis.

Kemudian, pada Kamis (29/2/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. (red)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan, kehidupan harus berjalan dan perjuangan harus diteruskan untuk Indonesia.  

“Orang lain bisa ambil peran di bidang ekonomi, kebudayaan, dan berbagai dimensi. Saya memilih gerakan di bidang demokrasi dan keadilan. Tentu landasannya konstitusi,” kata Mahfud disela-sela melakukan jogging di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), mengutip akun Instagram @mohmahfudmd, Jumat (1/3/2024).

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu telah bertemu dengan sejumlah relawan secara bergantian untuk terus berjuang bersama-sama. 

“Kita harus lewat semacam gerakan masyarakat, penyadaran masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Mahfud bercerita perihal kegiatannya pasca Pilpres 2024. Sepekan setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024, dia beristirahat di rumah, karena selama empat bulan berturut-turut siang dan malam melakukan banyak perjalanan ke luar kota terkait kampanye.

“Sesudah itu saya seminggu di rumah dan ini hampir masuk minggu ketiga. Sejak minggu kedua awal saya sudah keluar rumah. Sudah ke kampus, sudah ke daerah, sudah ketemu relawan, dan sekarang olahraga di tempat terbuka,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Mahfud dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Pria kelahiran Sampang, Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. 

Dia adalah dosen di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, pernah berada di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Di level eksekutif, Mahfud pernah menjabat Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM.

Kemudian, di bidang yudikatif, dia pernah menjadi hakim konstitusi dan ketua MK. Di tingkat legislatif, dia pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004 hingga 2008. (red)

Adian menyampaikan itu pada keterangan video pemberhentian Prabowo dari dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diunggahnya pada akun Instagram @ adian_napitupulu pada Rabu (28/2/2024).

Video pemberhentian Prabowo dari ABRI yang dibagikan kanal YouTube AP Archive, menjadi sorotan setelah Jokowi memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada menteri pertahanan itu pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

“Pemberian pangkat jenderal kehormatan pada Prabowo adalah upaya Jokowi menanamkan investasi politik. Tujuannya agar Prabowo ingat bahwa Jokowi yang telah memuliakan jenderal pecatan ini menjadi pemenang Pilpres dan sekarang bisa menjadi jenderal bintang 4 kehormatan,” tulis Adrian.

“Saya yakin Jokowi sadar, pemberian gelar jenderal ini memunculkan reaksi dan banyak menyakiti para korban HAM masa lalu. Tapi karena “disetujui” oleh mantan-mantan jenderal di sekeliling Jokowi. keputusan yang melecehkan sejarah itupun tetap dilakukan,” lanjutnya. 

Menurut Anggota Legislatif Fraksi PDI Perjuangan di parlemen itu, pemberian gelar jenderal kehormatan itu merupakan upaya Jokowi agar Prabowo benar-benar merasa berutang budi, tunduk, dan tidak lupa kalau sudah berkuasa nanti. 

“Prabowo telah dimuliakan secara total oleh Jokowi, sampai harus melakukan upaya menghapus noda hitam sejarah pelanggaran HAM masa lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian mengatakan, pemberian gelar jenderal kehormatan merupakan “kebaikan hati” Jokowi kepada Prabowo untuk kepentingan mengamankan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), agar juga dihormati Prabowo nantinya. 

“Dengan tidak melupakan orang tuanya yang secara total telah melakukan segala upaya untuk “memuliakan” Prabowo,” tukas Adian.

Namun bisa juga dimaknai, Jokowi sebenarnya mulai tersandera dengan ketakutan dan kekhawatiran pada pilihannya sendiri. Khawatir kalau setelah dia tidak jadi presiden, Prabowo akan melupakan jasanya. 

Adian menyebut, pemberian gelar jenderal ini tentu sangat berarti bagi Prabowo, karena bagi tentara, pangkat adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi. 

“Prabowo yang pernah merasa kehilangan harapan saat dipecat, tentu sangat merasa terhormat dapat kehormatan diberi bintang 4. Sentuhan hati inilah yang diharapkan Jokowi agar Prabowo tidak akan mengkhianati dirinya nanti,” ujarnya.

Momen pemberhentian Prabowo dari ABRI kembali disorot publik setelah Jokowi memberikan pangkat jenderal bintang empat kepada menteri pertahanan itu.

Video pemberhentian Prabowo dari ABRI terlihat dalam arsip di kanal YouTube AP Archive. Video itu menampilkan upacara pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari ABRI saat menjabat Panglima Kostrad pada 25 Agustus 1998. (red)

Tanpa disadari, kritik telah dibungkam selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena popularitas Jokowi yang bahkan seolah tanpa cela di mata publik. 

Itu sebabnya, berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, dianggap sebagai serangan, bahkan diframing seolah Jokowi dizalimi dan direndahkan. 

Hamid mengugkapkan, ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya kritik dalam menjaga demokrasi inilah yang membuat penguasa semakin leluasa melakukan berbagai ketidakadilan dan berlindung dibalik popularitas untuk membuat masyarakat bias terhadap persoalan yang sebenarnya. 

Sebagai contoh, ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik Jokowi dan mengingatkan tentang posisinya sebagai kader partai, publik bereaksi dengan menyuarakan PDI Perjuangan tanpa Jokowi bukan apa-apa, bahkan ada gerakan untuk menggemboskan suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024. 

Padahal, lanjut Hamid, sebagai politisi yang banyak makan asam-garam politik, Megawati tentu memiliki radar dan intuisi yang sangat sensitif terhadap perkembangan politik, dan sudah melihat ada gelagat yang tidak beres dalam roda kekuasaan. 

"Ibu Mega itu pendiam dalam politiknya, tidak mengkritik terang-terangan di publik dan diliput media, tapi mendadak ibu Mega mengguntur. Saya melihat hal itu karena beliau menyaksikan adanya kecenderungan kekuasaan saat ini menginjak-nginjak demokrasi dan konstitusi yang ia perjuangkan berpuluh-puluh tahun," ujar Hamid Awaluddin.  

Tak hanya itu, ketika para guru besar universitas ternama, seperti Universitas Indonesia (UI), dan Univeritas Gajah Mada (UGM) mengkritik pemerintahan Jokowi dan jalannya Pemilu yang tidak jujur dan adil sehingga membahayakan demokrasi, publik juga bereaksi dengan merendahkan para guru besar yang dianggap bak orkestrasi elektoral pesanan. 

Menurut Hamid, kritik terhadap demokrasi yang terinjak seiring rentetan sirkus politik yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seharusnya menjadi kritik publik, bukan hanya kritik seorang Megawati atau para guru besar. 

Masyarakat, lanjutnya, justru harus bersikap kritis terhadap rentetas sirkus politik yang mengancam demokrasi. Ada sirkus Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia calon wakil presiden (cawapres) kemudian muncul anak presiden sebagai wapres. 

Selain itu, ada sirkus partai politik yang tiba-tiba mencalonkan orang yang tidak memiliki hubungan politik, ada juga sirkus politik seorang ketua partai sudah bertahun-tahun mengiklankan diri menjadi capres atau cawapres tiba-tiba memberikannya kepada orang lain. 

"Nah teman-teman semua, agar kita tidak ikut-ikut keinjak, agar kita tidak ikut-ikut kehimpit oleh adegan politik yang tidak lucu ini, Anda harus tetap berpikir kritis. Dalam demokrasi, hanya kritiklah yang bisa menjaga kehidupan demokrasi. Kalau kritik sudah dibungkam, itu adalah awal malapetaka demokrasi," kata Hamid, dalam tayangan Hamid on Talk (HOT), dikutip Rabu (28/2/2024). 

Asas Keadilan

Hamid juga mengingatkan bahwa demokrasi juga berdiri di atas keadilan, di mana kesempatan terbuka bagi semua orang dan tidak ada yang mendapatkan hak istimewa atau diistimewakan (priviledge). 

Pernyataan itu, disampaikan Hamid untuk mengkritisi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres paslon nomor urut 2, yang diframing seolah-olah ada penolakan elit politik terhadap orang muda untuk memimpin Indonesia. 

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan Susi Susanti yang menjadi juara tunggal putri di Olimpiade saat berusia 21 tahun.

 Begitu juga dengan Lionel Messi yang membawa Argentina menjadi juara dunia saat berusia 35 tahun. 

Publik mengagumi pencapaian Susi Susanti dan Lionel Messi bukan karena usia mereka yang masih muda, melainkan karena prestasi yang ditorehkan merupakan buah dari perjuangan panjang yang dilakukan keduanya.

"Ironisnya proses naiknya Gibran menjadi wapres tidak melalui jalur prestasi, tetapi tiba-tiba melejit dan mengorbankan atau menutup pintu bagi orang lain yang telah berkeringat atau berinvestasi politik," ungkap Hamid.

Dia mengungkapkan, orang-orang Golkar yang tiba-tiba mencalonkan Gibran padahal Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sudah 2 tahun mengiklankan diri mau maju di Pilpres 2024, bukan hanya menimbulkan tanda tanya, tetapi juga melahirkan ketidakadilan dalam demokrasi. 

"Kira-kira fair enggak dalam demokrasi? Ya tidak dong, masa ada orang yang tidak investasi di partai politik itu tiba-tiba ke atas sementara orang yang berinvestasi tidak dapat apa-apa? fairness-nya tidak ada," kata Hamid.

Menurut dia, pencalonan Gibran jangan disepelekan dengan framing seolah-olah para elit politik tidak senang kalau anak muda menjadi pemimpin negara, sehingga persoalan mendasar jadi terlupakan. 

Mantan Dubes RI untuk Rusia itu menjelaskan, persoalan mendasar dari pencalonan Gibran sebagai wapres adalah prestasi, investasi sosial, dan politik yang tidak digubris, sehingga Gibran mendapatkan hak-hak istimewa melampaui warga negara yang lain yang sudah melakukan investasi politik untuk kontestasi pemilu. 

"Ingat ya, demokrasi itu adalah soal fairness karena kesempatan terbuka bagi semua orang, tidak boleh ada orang mendapatkan hak istimewa dan menutup peluang orang lain. Itu yang ingin saya katakan dan itu pekik saya terhadap situasi yang ada saat ini," tutur Hamid. (red)

“Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol, yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR mempunyai legal standing untuk menuntut angket. Adalah salah mereka yang mengatakan, bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” tegas Mahfud dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd, Senin (26/2/2024).

Cawapres nomor 03 itu menuturkan, bahwa sebagai paslon tidak bisa menempuh jalur politik dan hanya melalui jalur hukum, yakni lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi, ujarnya, Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bisa langsung menggugat hasil Pemilu 2024 melalui dua jalur, yakni jalur politik dan hukum karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol.

Diketahui, Cak Imin yang berpasangan dengan Capres Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.

“Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa melalui dua jalur, karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, bahwa minimal ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan Pemilu 2024. Pertama, jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. 

Kedua, jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden. Wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu disampaikan Ganjar menyikapi hasil perhitungan suara yang anomali.

Wacana ini disambut baik parpol pendukung paslon momor 01 yakni PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pengajuan hak angket itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan, relawan paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 membuka komunikasi untuk rencana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Aktivis 1998 itu menekankan, fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid mendukung usul hak angket. Demikian juga relawan paslon nomor 01 dan paslon nomor 03.

 “Siapa yang mendiamkan kecurangan, dia berlaku curang. Siapa yang mendiamkan kejahatan juga akan berlaku jahat. Siapa yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga melakukan kekerasan,” tegas Adian dalam pertemuan relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Terpisah, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berharap, hak angket didorong di DPR untuk menginvestigasi kemungkinan penyalahgunaan bansos dan aparat negara oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Usulan angket ini sebetulnya tidak sulit, karena hanya butuh 25 kursi dari dua fraksi. Sejauh ini PKS dan PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk mengusulkan hak angket. (red)

Di sisi lain, parpol yang berada di luar pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, akan memanfaatkan hak angket untuk meningkatkan posisi tawar, yang seolah-olah tersandera Jokowi dan mendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berkaca pada hak angket Bank Century tahun 2009, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), parpol pendukung pemerintahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar juga mendukung hak angket. Hak angket digulirkan Tim 9 untuk mengungkap pencairan dana talangan (bailout) Rp 6,76 triliun ke Bank Century. 

“Misalnya, Golkar akan menghadang, tapi mungklin begitu diputuskan mau atau tidak mau terlibat juga. Dalam konteks terlibat itu boleh jadi melakukan banyak pertanyaan, aktivitas bertanya, tetapi itu bisa jadi strategi tawar menawar pada Jokowi, yang kalau sebelumnya dilihat seperti tersandera Jokowi dan boleh jadi situasinya sekarang berbeda,” kata Ray melansir kanal Youtube Kaisar TV, Minggu (25/2/2024).

Dikatakan, pada saat angket Century digulirkan, Partai Golkar, PKS, dan PAN adalah pendukung pemerintahan SBY. Hak angket Bank Century didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 fraksi kala itu.

Sejauh ini, Ray meyakini dua fraksi di DPR yakni PDI-P dan PKS akan mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, parpol pendukung paslon 01 telah menyatakan akan mendukung hak angket tersebut.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Dikatakan, pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Lebih kanjut, Koalisi Perubahan akan mendukung secara natural pengajuan hak angket itu. 

Surya menghormati langkah Anies Baswedan sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan, yang beberapa waktu lalu merespons positif wacana yang digulirkan Ganjar tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Menurutnya semangat mereka senada seperti yang dikatakan oleh Anies soal hak angket.

"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta (22/2/2024). (red)

Adapun 3 partai pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Menurut dia, dukungan sekjen dari 3 parpol pengusung Anies-Muhaimin, untuk menggulirkan hak angket di DPR merupakan cara terbaik untuk mengklarifikasi berbagai bentuk kecurangan Pemilu 2024 . 

"Kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini," kata Ganjar, usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Meski sama-sama mendorong DPR menggulirkan Hak Angket, Ganjar mengaku belum pernah berkomunikasi pribadi dengan kubu Anies-Muhaimin terkait langkah itu. 

"saya belum berkomunikasi secara pribadi," kata capres berambut putih yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar berpendapat, hak angket bukan hanya menjadi kepetingan dari partai pengusung paslon 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) saja, melainkan seluruh partai peserta pemilu yang berkontestasi, termasuk dari kubu Amin. 

Apalagi sudah ada klaim kemenangan dari paslon 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara resmi. 

Selain itu, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik) yang menjadi basis data penghitungan suara hasil Pemilu 2024 juga mengalami error bahkan failed, sehingga sangat wajar untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki masalah tersebut. 

Bahkan, ada kecurangan lainnya yang juga ditemukan selama tahapan pemilu termasuk proses pemungutan suara yang melibatkan aparatur negara. 

"Untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan melalui hak angket itu paling bagus, paling fair," tutur Ganjar. 

Dia menambahkan, dengan diproses melalui hak angket, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat dan menilai kecurangan di Pemilu 2024.

"Nanti bisa dilihat siapa yang benar, jadi Hak Angket menurut saya cara yang paling pas lah," ungkap Ganjar. (red)

Hal itu diungkapkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu usai bertemu  Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024),

Seperti diketahui, JK adalah pendukung pasangan calon (paslon) nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara  PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini muncul wacana meluncurkan hak angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024. Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu,  Adian belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.

Pada kesempatan itu, aktivis 1998 itu memastikan, bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid dalam rencana menggulirkan hak angket di DPR. Hal itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian merespons kabar bahwa PDI Perjuangan tidak solid dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 03  sudah mulai menjalin komunikasi. 

Sebelumnya, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan siap mendukung dan membantu PDI Perjuangan jika menggulirkan hak angket.

Hal itu disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (* Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” tukas Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (red)

“Sebenarnya anomali berasnya mahal. Kemarin saya tanya mencapai Rp19 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram. Mestinya yang dilakukan ya operasi pasar,” ujar Ganjar saat ditanya awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Capres berambut putih itu juga menyinggung soal bantuan sosial (Bansos) yang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Bansos dapat meringankan beban masyarakat, namun jika dilakukan di saat momentum Pemilu akan memunculkan interpretasi yang berbeda.

“Kalau Bansos itu untuk menolong masyarakat itu cerita baik tapi momentum pas Pemilu akan menjadi interpretasi yang berbeda,” paparnya.

Ganjar pun menegaskan solusi untuk mengatasi kenaikan harga beras adalah dengan menurunkan semua instrumen terkait dan segera melakukan operasi pasar.

“Kalau hari ini harga beras naik solusinya bukan Bansos tapi operasi pasar. Kalau tidak, maka seperti kemarin saya keliling harga Rp14 ribu sampai Rp 15 ribu dan sekarang sampai Rp19 ribu saya kira sudah alert buat pemerintah. Segera seluruh instrumen diturunkan. Saya kira manajemen ini tidak sulit hanya butuh mau saja,” tandasnya. (red)

Politikus berambut putih itu mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menyikapi hal itu, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” tandasnya.

Diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi beberapa kejanggalan, terutama proses rekapitulasi KPU melalui Sirekap. Selain itu, munculnya dugaan kecurangan-kecurangan dalam penghitungan kertas hasil suara di banyak TPS. (red)

Ia mengatakan, saat ini, rakyat tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan stasiun televisi iNews, Selasa (20/2/2024).

Caleg dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan, bahwa sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres). Berbagai dugaan kecurangan itu telah ditemukan rakyat dan partai politik (parpol), hanya saja bingung akan dilaporkan ke lembaga mana. 

“Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana? Mau tidak mau pilihannya hak angket. Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu. Hati-hati,” lanjutnya.

Selain Adian, narasumber lain pada dialog itu adalah Refly Harun dari Dewan Pakar Timnas AMIN, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Maman Abdurrahman, akademisi Rocky Gerung, pengamat politik M Qodari, dan Ketua CISSReC Pratama Persadha.

Adian yang dikenal sebagai aktivis 1998 menegaskan, bahwa bahwa parlemen (DPR) harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya, apakah salah atau tidak. 

Parlemen, ujarnya, harus bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran rupiah yang diteken dalam APBN.

Dia menegaskan bahwa rangkaian kecurangan pada Pemilu 2024 tidak hanya berhenti dalam angka-angka.

Adian menyebut bahwa perhitungan perolehan suara pada Sirekap bisa berubah dalam sehari. Dia menyebut dirinya kehilangan 470 suara.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa peluang kecurangan pada pilpres akan lebih besar dibanding pileg karena jumlah kertas suara dan tempat pemungutan suara (TPS) lebih banyak.

“Kalau untuk 15 ribu TPS di Bogor bisa terjadi kecurangan. Peluang kecurangan lebih mungkin terjadi pada pilpres dengan 800 ribuan TPS,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini pun menyinggung tanggung jawab negara dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, angka perolehan suara yang dipublikasi KPU melalui Sirekap berubah-ubah dan ada penggelembungan.

Dia mempertanyakan apakah data yang dipublikasi Sirekap, termasuk kabar bohong (hoaks) atau bukan. Jika termasuk hoaks, maka ada sanksi karena menyebarkan kebohongan publik.

“Menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoaks, karena data Sirekap itu tersebar kok. Artinya, harus ada langkah politik di parlemen,” pungkasnya. (red)

PDI Perjuangan dalam Surat Pernyataan Penolakan yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI, pada Selasa (20/2/2024).  

"PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno," bunyi surat pernyataan tersebut. 

Dijelaskan, penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. 

Selanjutnya, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024. 

PDI Perjuangan menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda, sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. 

"KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat," demikian bunyi pernyataan.

PDI Perjuangan menyampaikan, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil, sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

"Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tegas PDI perjuangan. 

Selain menolak penggunaan Sirekap, PDI Perjuangan juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang meninadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. 

Hal itu, dinilai dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. 

PDI Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat/publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. (red)

Mengutip keterangan Ray di akun TikTok @rayrangkuti259, Selasa (20/2/2024), pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam untuk mendukung kepentingan Jokowi dan bersambut dengan kepentingan Paloh.

Salah satu agenda yang akan disampaikan parpol nonkoalisi Jokowi yang tidak medukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket untuk dugaan penggunaan Bansos demi kepentingan elektoral. Dalam hal ini, Presiden Jokowi terlibat langsung untuk pemberian bansos.

“Potensi ini besar karena parpol yang tidak mendukung paslon 02 kalau ditotal jumlahnya mencapai 314 kursi di DPR. Jadi mayoritas dibanding parpol yang mendukung Jokowi,” ujar mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) ini.

Lebih lanjut, dia menduga Jokowi berharap agar NasDem tidak terlibat langsung jika hak angket itu tetap digulirkan parpol bukan pendukung paslon 02.

Diketahui, NasDem bersama PKS dan PKB mendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, mungkin agar tidak terjadi pelaksanaan hak angket itu salah satu meminta pengertian dari Nasdem kalau hak angket itu nanti tetap berlangsung setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya.

NasDem Jadi Jembatan

Ray menyebut bahwa pernyataan Jokowi pasca-pertemuan itu perihal jembatan bisa dimaknai dalam kalimat lain, bahwa kemungkinan NasDem diminta atau diharapkan Jokowi agar menjadi jembatan bagi upaya meredam untuk lahirnya hak angket.

Dia menegaskan, hak angket memang penting karena baru kali ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu penggunaan uang megara (bansos) yang sedikit banyak berimplikasi terhadap elektoral atau kenaikan suara.

“Indikasi ini yang perlu dicari tahu, benar atau tidak, seperti apa. Karena pada saat bersamaan seperti kita ketahui terjadi lonjakan harga beras, dan beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran. Ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dilakukan presiden menjelang pilpres,” kata Ray.

Artinya, situasi sekarang ini memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan hak angket karena kenyataannya pengunaan Bansos untuk kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius bagi elektabilitas paslon tertentu.

Ray juga mengaku terkejut atas pertemuan Jokowi dan Paloh. Pertemuan itu, menurutnya, terlalu terburu-buru di tengah relawan beserta saksi paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 berjibaku di lapangan untuk memastikan pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 berjalan baik jujur dan adil.

“Pertemuan keduanya mengaburkan semangat para relawan dan saksi karena belum apa-apa, dua tokoh besar ini bertemu,” pungkasnya. (red)

sumber kekeliruan (error) input data atau data entry melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024.

Mahfud menyatakan, kekeliruan sistem aplikasi Sirekap bukan hanya dipermasalahkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga hampir seluruh warga Indonesia.  

“Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di Indonesia mempersoalkan Sirekap. Bahkan, sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik untuk Sirekap itu,” kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mahfud menyatakan, audit harus dilakukan lembaga independen meski KPU berkukuh bahwa audit internal KPU sudah dilakukan oleh lembaga berwenang. 

Audit, lanjutnya, harus dilakukan lembaga agar terhindar dari indikasi kecurangan.

“Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data KPU sekalian. Saya mendengar dari KPU, sudah diaudit lembaga yang berwenang. Menurut saya, bukan lembaga berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik. Harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, dan itu bisa!” tegas Mahfud.

Iya menyatakan, beberapa hari lalu, anggota Komisioner KPU Idham Holik mengatakan Sirekap siap diaudit.

"Nah, ayo dong, lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang," lanjutnya. 

Mahfud menenkankan, bahwa kejujuran Pemilu itu menyangkut semua, terutama masa depan bangsa dan demokrasi.

Tidak Bisa Dikoreksi

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat mengoreksi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang salah terbaca oleh Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap).

"Untuk perolehan suara pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai t hasil pembacaan Sirekap," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroes pada Konferensi Pers di Gedung KPU, Jakarta, Senin (19/2/2024) malam. 

Betty mengungkapkan, bahwa koreksi data yang tidak sesuai dilakukan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme Sirekap web (https://sirekap-web.kpu.go.id), sementara sistem dapat membacanya jika terjadi ketidaksesuaian. 

Betty menegaskan, bahwa Sirekap adalah sebuah sistem informasi yang telah dirancang untuk memastikan kontrol, pemantauan, dan keamanan data yang terjaga. 

KPU membantah klaim bahwa sistem ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, dan menggarisbawahi bahwa penggunaannya telah memberikan dukungan yang besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

"Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaannya, sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi," demikian pernyataan KPU RI dari keterangan pers yang diterima, Selasa (20/2/2024).

Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah aplikasi yang dikembangkan KPU. Aplikasi ini berfungsi untuk mempublikasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (red)

Ganjar-Mahfud membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Partai pengusung Pasangan Capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang berada di di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. 

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2/2024). 

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. 

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.  

Terkait dengan itu, lanjutnya, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. 

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu. 

Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oileh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar. 

Butuh Dukungan

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.

Sementara itu, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan rencananya menempuh jalur hukum terkait sengketa pemilu di DPR tengah dimatangkan tim khusus yang telah terbentuk. 

Tim khusus yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud dipimpin oleh dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua.

Dia mengungkapkan, tim khusus dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024. 

Megenai langkah hukum yang akan ditempuh, termasuk penggunaan hak angket di DPR, Arsjad mengatakan, sepenuhnya menyerahkan kepada hasil koordinasi Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Adapun Usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung di pembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang. (red)

Perintah itu memunculkan dugaan adanya upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu, demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke Parlemen.

Deddy yang merupakan caleg PDIP dapil Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku kaget mendengar penghentian proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan di Kaltara. 

“Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR,” kata Deddy Yevri. 

Menurutnya, penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure. Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.

“Kami dapat informasi alasannya penghentian adalah karena sistem Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Padahal Sirekap itu bukan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang, atau C1 manual,” kata Deddy.

Kalaupun alasannya force majeure memang benar adanya, lanjut Deddy, seharusnya penghentian proses rekapitulasi hanya dilakukan di daerah terdampak. 

“Jadi misalnya gempa bumi atau kerusuhan terjadi di di daerah A, maka penghentian rekapitulasi hanya terjadi di daerah A. Ini kok kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” urainya.

Karena itulah muncul analisa dan kecurigaan publik dengan dugaan bahwa ada motif tertentu dibalik penghentian itu. Yang pertama adalah menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR. 

“Kebetulan jumlah suara kedua partai itu berhimpitan. Memang dari jumlah suara, PDI Perjuangan teratas. Tapi terkait jumlah kursi, itu kaitannya dengan sebaran suara yg menghadilkan kursi. Ada peluang kecil Golkar bisa didorong mendapat jumlah kursi terbanyak. Itu dugaan pertama yang banyak dibahas di bawah,” jelas Deddy.

Kedua adalah terkait dugaan bahwa ada salah satu parpol yang sebenarnya tidak lolos Parliamentary Threshold, hendak dipaksakan lolos ke parlemen. Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana. 

“Jadi kedua, ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat,” kata Deddy.

Untuk mengatasi kesimpangsiuran dan dugaan tersebut, maka Deddy sangat berharap kepada KPU untuk memberi penjelasan yang selengkapnya. 

“Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya. Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini,” pungkas Deddy. (red)

Petisi memuat 5 tuntutan, yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat (Pempus), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibacakan Wakil Relawan Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang.

Haposan menyatakan, tuntutan pertama adalah menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yang diwarnai kecurangan. 

Hal itu, terkait dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan massif yang menguntungkan paslon tertentu, sehingga secara sungguh- sungguh telah menghianati Demokrasi dan Konstitusi, yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, meminta penggantian komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini, dan membentuk KPU dan Bawaslu yang baru untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jujur dan adil (jurdil), khususnya Pilpres 2024-2029. 

Ketiga, memprotes keras deklarasi Kemenangan pasangan calon (paslon) 2, yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan hasil quick count. Padahal, KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara terbayak. 

“Hal ini, secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat,” kata Haposan.

Keempat, meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud.

Kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 2, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024. 

“Tuntutan ini berdasarkan pelaksanaan tahapan-tahapan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Quick Count yang didasarkan pada data Sirekap, di mana terjadi penggelembungan suara terhadap paslon tertentu,” kata dia. 

Rekayasa Hukum

Lebih lanjut, Haposan menyatakan, proses penetapan Cawapres Gibran Rakabuming Raka melalui rekayasa hukum (konstitusi) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya menghianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. 

“Tindakan ini secara nyata dan kasat mata merupakan dugaan kuat pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024,” jelas Haposan.

Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden paslon 2, yang diterima langsung KPU tanpa merevisi dan/atau mengubah PKPU yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. 

"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam Keputusanya Komisioner KPU dinyatakan bersalah," kata Haposan.

Para relawan Ganjar-Mahfud, kata Haposan, menilai bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, untuk menyandera tokoh tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, dan merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang halangi upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia

Selain itu, tindakan presiden dengan mengarahkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia; dan turun langsung ke daerah-daerah, tanpa melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial senilai Rp492 triliun, sebelum dilangsungkanya Pemilu 2024.

"Demikian Petisi Brawijaya ini disampaikan, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha Esa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita cita yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945," kata Haposan. (red)

Menurut dia, tanpa sadar konstitusi memberikan presiden Indonesia posisi kekuasaan yang hampir seperti setengah dewa, sehingga bisa mengarahkan undang-undang, mengubah undang-undang, dan memakai undang-undang untuk melegitimasi penyimpangan. 

"Tanpa sadar, kita semua ramai-ramai memposisikan presiden itu demikian terhormat karena ada prasangka baik yang luar biasa pada seorang presiden terpilih, sehingga konstitusi kita dibangun untuk menjadi presiden punya kekuasaan kayak setengah dewa. Dia bisa bikin undang-undang sendiri, kalaupun proses undang-undang lewat DPR enggak lolos, dia bisa lewat Perpu," kata Sobary, dalam acara Political Update di Channel Mind TV Indonesia, yang dipantau pada Sabtu (17/2/2024). 

Konstitusi seperti ini, lanjutnya, memberikan ruang kekuasaan sangat luar biasa kepada presiden, dan pada akhirnya hanya bergantung pada karakter, niat baik, atau ketulusan seorang presiden dalam menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara, pribadi atau kelompok. 

"Dengan konstitusi kayak gini, kalau kita punya presiden yang karakternya kacau, niat baiknya kacau, emosinya enggak stabil, maka saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa masa depan bangsa ini karena banyak hal yang dia lakukan enggak akan tersentuh hukum karena konstitusi kita memberikan ruang kekuasaan yang sangat besar kepada presiden," ungkap Sobary.

Mantan Pemimpin Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara itu menilai, kekacauan ini menjadi pelajaran mahal bagi Bangsa Indonesia, yang harus dikawal agar tidak akan terulang di masa depan. Dengan demikian, DPR yang dikawal rakyat, harus bisa mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden. 

Sobary menegaskan, pengawalan rakyat sangat penting karena sesungguhnya rakyat lah yang berkuasa dan berdaulat di negeri ini. Seorang presiden masa pemerintahannya akan berakhir, namun rakyat tidak akan pernah berakhir. 

"Kalau tidak, ini akan terulang terus, dan kita seolah digiring atau terpaksa toleran. Ini pelajaran mahal, jangan sampai kita semua menengok ke belakang dan merasa malu. Masalah ini tidak cukup dengan malu. Ini yang harus kita ingatkan dan tunjukkan kepada rakyat, bahwa yang berdaulat adalah rakyat, yang punya negeri ini kalian. Iya, rakyat tidak pernah berakhir, tapi pemimpin pasti berakhir," ujar Sobary. 

Dia mengatakan, sejarah berbagai negara juga menjadi pelajaran bahwa pemimpin yang memilih berakhir dengan cara terhormat akan selalu dikenang dan mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. 

Sebaliknya, pemimpin yang memilih melanggengkan kekuasaan secara tidak terhormat bahkan otoriter akan berakhir sebagai orang yang tersepak-sepak, tertendang-tendang, kesandung sana sini, bahkan ada yang sampai mengungsi ke luar negeri dan meninggal tanpa menginjak tanah air. 

"Barangkali presiden kita juga akan lari ke luar negeri, tapi mungkin itu sudah bagian dari perhitungan ya, sampai membuat banyak penyimpangan seperti ini, kita enggak tahu," tutur Sobary. (red)

Mahfud menyampaikan itu menanggapi kabar bohong perihal retaknya hubungannya dengan PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024, usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

Selain Mahfud, acara pengukuhan itu juga dihadiri Capres nomor 01 Anies Baswedan.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), periode 2008-2013, viral di media sosial bahwa dia tidak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan. Padahal, pasangan Capres-Cawapres ini tetap kompak. Pun demikian dengan PDI Perjuangan.

Dia menuturkan, bahwa pada Rabu (14/2/2024) wartawan bertanya kepadanya: “Kapan terakhir bertemu Pak Ganjar.”

Saat itu, Mahfud menjawab bahwa sudah empat hari tidak bertemu atau tidak berkomunikasi dengan Ganjar.

“Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak karena sejak kampanye terakhir, pada 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umrah. Jadi tidak berkomunikasi. Bukan karena berpisah atau karena tidak kompak,” jelasnya.

Mahfud pulang umrah pada 13 Februari 2024 dan langsung menuju Yogyakarta, karena keesokan harinya akan mencoblos.

Jadi, ujarnya, sebelum dan sesudah umrah dia selalu berkomunikasi, bertemu maupun bertelepon dengan Ganjar. (red)

Pembatalan ini untuk menegaskan, penggugat dalam sengketa Pemilu di MK tidak selamanya akan kalah.  

“Jangan diartikan, bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan. Terbukti itu secara sah dan meyakinkan ketika saya menjadi Ketua MK. MK pernah memutuskan pembatalan hasil Pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi, Pemilu ulang bisa,” kata Mahfud usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Mahfud mengatakan, jika terbukti ada kecurangan yang sah dan meyakinkan, MK berwenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Mahfud juga mengingatkan bahwa dalam pengalamannya sebagai Ketua MK, MK pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu dan mendiskualifikasi pemenangnya.

Ia mencontohkan, sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Timur tahun 2008. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo. Hasil Pilkada ini kemudian dibawa ke MK. 

Dalam putusannya, MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lainnya, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang Pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengkonfirmasi pernyataannya sebelum Pemilu 2024 dimulai, bahwa akan adanya gugatan terkait Pemilu 2024.

“Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap Pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU versi Hasyim Asy’ary dibentuk, ia datang ke tempat saya,” ujarnya. 

“Bahwa, saya diberitahu nanti ada gugatan bahwa Pemilu ini curang. Begitu juga saya berpidato secara terbuka saat pembentukan TV Pemilu di Trans TV, pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang itu, sudah saya katakan diawal 2023 tepatnya sebelum tahapan Pemilu dimulai, dan yang menggugat belum tentu kalah,” lanjut Mahfud menjelaskan. (red)

Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Pemerintah AS akan menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Kami akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberi Anda tanggal pasti atau waktu pasti karena saya memahami bahwa hasilnya masih akan diumumkan,” kata John Kirby, saat memberikan pengarahan di Gedung Putih, seperti dikutip VoA, Kamis (16/2/2024).

Menurut Kirby, jika Prabowo dinyatakan menjadi presiden terpilih, maka Gedung Putih akan menghormati suara rakyat Indonesia berdasarkan penetapan hasil resmi Pemilu. 

"Kami akan menghormati suara rakyat Indonesia," ungkap Kirby. 

Ketika apakah pemerintahan Joe Biden merasa nyaman dengan rekam jejak Prabowo yang selama lebih dari satu dekade dilarang memasuki AS karena tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia, Kirby menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) telah menjadi dasar kebijakan luar negeri Biden.

Menurut dia, dalam berbagai kesempatan, termasuk pertemuan dengan para pemimpin dunia, Biden selalu mengangkat isu dan kekhawatiran tentang HAM dan hak-hak sipil. 

Untuk itu, Kirby meyakini pemerintahan Biden tidak akan mengubah keputusan terkait larangan terhadap Prabowo untuk memasuki AS. “Itu tidak akan berubah,” ujar Kirby.

Sementara itu, tiga pemimpin negara sahabat, yakni Singapura, Australia, dan Republik Ceko telah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dinyatakan memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan hasil quick count.

Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, melalui akun media sosial X, Kamis (15/2/2024), menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. 

Selain itu, PM Singapura, Lee Hsien Loong, dan PM Ceko, Petr Fiala, juga telah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. (red)

Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga mencapai puncaknya pada kerancuan sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu, akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemilu bahkan pilkada selanjutnya. 

Aria Bima menilai, penguasa baik di pusat maupun di daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses pemilu, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tidak ada yang bisa melawan rezim kalau melihat betapa proses pemilu sekarang yang manipulatif sejak awal ini seolah dibiarkan terjadi. Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai. Ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa dilawan, manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu," ujar Aria Bima, dalam jumpa pers Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Dia menilai, tidak perlu ada pemilu lagi maupun pemilihan kepala daerah jika sistemnya seperti sekarang, di mana penguasa tidak netral dan menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi sistem pemilu melalui program pemerintah dan pengerahan aparat. 

"Kalau pemilu dilakukan dengan sistem seperti sekarang ini, ada politisasi bansos, subsidi pupuk, intimidasi kepada aparat desa melalui dana desa, belum lagi money politic, terus untuk apa kampanye, debat, tim narasi, tim subtansi, tim intelektual dikumpulkan. Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," ungkap dia.

Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang buruk, dan hanya menjadi ajang yang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng.

"Saya merasa tidak perlu lagi ada pemilu, bahkan pilkada juga tidak perlu. Buat apa buang-buang uang untuk penyelenggaraan pemilu, sampai rekap suara aja keliru. Kalau kondisi seperti ini, manipulatif dan tidak ada netralitas dari pemerintah, saya tanya kita masih perlu ada pemilu enggak? Karena sederhana, pakai saja dana desa, ancam kepala desa, tidak perlu paslon berdebat visi-misi, buat kampanye terbuka, dan lain-lain. Toh, hasilnya sudah ketahuan," tutur Bima. 

Pilar Keempat

Pada kesempatan itu, Aria Bima juga meminta media memainkan peran sebagai pilar keempat demokrasi untuk mengawal proses pemilu yang masih berjalan. 

Ia menyayangkan pemberitaan media massa yang seolah menggiring opini bahwa pemilu sudah selesai hanya berdasarkan hasil quick count (hitung cepat), padahal proses penghitungan suara resmi masih berjalan. 

Tak hanya itu, sejumlah pemberitaan pun sudah menanyakan tentang susunan kabinet dari pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Bahkan, PDI Perjuangan pun sudah digiring dengan pertanyaan apakah akan mengambil posisi sebagai oposisi atau akan berkoalisi dengan paslon 2. 

"Kita masih dalam proses, tapi media saja sudah menggiring seolah pemilu ini sudah selesai, sampai bertanya pilih koalisi atau oposisi. Tolonglah teman-teman media, mainkan peran kalian untuk ikut mengawal demokrasi, sebagai pilar keempat. Jangan menggiring untuk menanyakan soal pembentukan kabinet, apakah yang kalah akan berkoalisi atau tetap oposisi, ini prosesnya belum selesai. Media harus mengawal pemilu by process, jangan cuma lihat dari quick count lalu dianggap sudah selesai," kata Aria Bima. (red)

“Bawaslu menjabarkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu ini, khususnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara serta dugaan intimidasi,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Jumat (16/2/2024). 

TPN Ganjar-Mahfud, kata Todung juga memfokuskan tindakan intimidasi yang terjadi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Kenapa ini penting, menurut Todung, jika dikaitkan dengan Sirekap maka hubungannya juga dengan penyelenggara pemilu. 

Tindakan intimidasi tersebut sangat disayangkan. Situasi tersebut menggambarkan bagaimana penyelenggara pemilu di bawah berada dalam keadaan tertekan saat menjalankan tugas-tugasnya sehingga tidak maksimal. 

Dijelaskan Todung, seharusnya pimpinan KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu meminta maaf kepada publik, sebab publik juga punya hak untuk mendapatkan penjelasan atau informasi yang sangat transparan.

“Kalau memang kita perlu melakukan investigasi, DPR bisa menindaklanjuti hal ini, memanggil pimpinan KPU dan Bawaslu, dan bila perlu membentuk tim investigasi independen dalam hal ini, kenapa tidak,” ujar Todung. 

Menurut Todung, DPR punya kewajiban untuk melakukannya, agar KPU tidak melepaskan tanggungjawabnya. Sebab bila fenomena ini didiamkan, maka bisa terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. 

Pada kesempatan itu, Todung juga menyampaikan bahwa TPN Ganjar-Mahfud sudah banyak melaporkan dugaan pelanggaran maupun kecurangan kepada Bawaslu dan KPU, baik yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing wilayah.

“Sebenarnya tidak ingin komplain, tapi kondisinya banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ini mengecewakan, seandainya Bawaslu cepat tanggap, kontroversi dan gonjang-ganjing Sirekap ini tidak perlu terjadi,” paparnya.

Bahkan TPN kata Todung, telah menyurati Bawaslu namun tidak ditanggapi sama sekali. Entah apakah karena kesibukan Bawaslu, kelalaian Bawaslu atau by desain Bawaslu untuk tidak menyentuh persoalan-persoalan semacam ini.

“Nah ini hal-hal yang sering kita temukan dalam setiap laporan yang kita sampaikan kepada pihak penyelenggara pemilu,” tegasnya. (red)

Ganjar menyatakan, ada anomali perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Padahal diukur dari tingkat perolehan suara, PDI Perjuangan mengungguli partai politik lainnya. 

“Ada kejanggalan perolehan suara, jika diukur dari suara PDI Perjuangan yang berada di puncak. Kan, quick count itu, penghitungan sebenarnya belum. Hasil quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi, kalau nggak salah nomor satu. Ada anomali dengan suara saya dan sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Semoga nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split ticket-nya agak terlalu lebar,” kata Ganjar di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ganjar menyatakan, TPN Ganjar-Mahfud akan menunggu keputusan resmi KPU terkait hasil Pemilu 2024, baru menentukan langkah selanjutnya.

"Kita sudah sepakat akan menunggu keputusan KPU. Sesuai apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja,” ujarnya. 

Ganjar mengungkapkan, banyak temuan dan laporan di lapangan terkait proses Pemilu 2024, yang mencakup evaluasi dari sudut pandang struktural partai dan relawan. 

Selain itu, lanjutnya, TPN juga akan mengkonfirmasi informasi dari daerah untuk memastikan tingkat keakuratan data dan menentukan apakah ada pola atau kejanggalan tertentu pada hasil penghitungan suara.

“Banyak juga. Makanya kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah pelanggaran ini terstruktur, sistematis, dan massif. Ini sifatnya laporan, tapi sekali lagi prinsip kita, kita akan menunggu keputusan KPU. Apa pun yang diputuskan KPU, kita akan ikuti. Kita menghormati proses kok,” tutur Ganjar. (red)

Hasilnya, ada 8 partai politik yang diprediksi lolos parlemen. Adapun syarat parpol dapat lolos ke parlemen apabila mereka berhasil melampaui ambang batas parlemen alias parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Berikut perolehan suara nasional masing-masing partai dari hasil hitung cepat CSIS yang lolos parlemen:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 16,68 persen

2. Partai Golongan Karya (Golkar): 14,75 persen

3. Partai Gerindra: 13,65 persen

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 10,63 persen

5. Partai Nasdem: 9,40 persen

6. Partai Keadilan Sosial (PKS): 8,17 persen

7. Partai Demokrat: 7,53 persen

8. Partai Amanat Nasional (PAN): 6,97 persen

Quick count CSIS menggunakan populasi 2.000 TPS yang tersebar di 38 Provinsi. Sampel dipilih dengan metode Multistage Random Sampling. Tingkat kepercayaan Quick Count ini 95 persen dengan Margin of Error ±1%. Quick Count ini paling tidak melibatkan 1 juta pemilih. (red)

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024. 

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakay sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (red)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 112 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) 2024, sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di kota-kota di luar negeri telah menggunakan hak suaranya terlebih dahulu, dimulai pada 5 Februari 2024 lalu.

“Berdasarkan perhitungan exit poll yang kami terima, Ganjar-Mahfud unggul sangat telak di beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat,” kata Direktur Eksekutif Komunikasi, Informasi, dan Juru Bicara TPN Tomi Aryanto.

Berdasarkan hasil exit poll sementara di Melbourne, Australia, Ganjar-Mahfud beroleh 56,7 persen suara, mengalahkan pasangan Anies-Muhaimin (32,9 persen) dan Prabowo-Gibran (10,4%). Sementara di New York, Amerika Serikat, paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud mendapat 40,4 persen suara, diikuti Anies-Muhaimin 38,2 persen dan Prabowo-Gibran 21,4 persen.

Tomi menekankan, TPN Ganjar-Mahfud akan terus menjaga dan mengawal bersama suara dan hasil pemilihan ini agar aman serta benar-benar sesuai dengan aspirasi yang telah diberikan para pemilih.

“Kita berharap KPU, Bawaslu dan seluruh perangkat yang terlibat dalam pemilihan ini akan bekerja profesional dan netral, sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya.

Seiring dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu di mancanegara, TPN pun mengharapkan pemilihan umum pada 14 Februari lusa secara serentak di dalam negeri juga akan lancar serta berlangsung secara aman, damai, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tomi meminta agar semua warga ikut mengawasi proses pemilu serta tak takut melapor jika menemui kecurangan, baik saat pemungutan, penghitungan suara dan hal-hal terkait lain.

“Laporkan ke nomor hotline TPN Ganjar-Mahfud di 08001503355. Kami akan lindungi identitas pelapor,” jelas Alumnus Universitas Indonesia itu. (red)

Hal itu disampaikan Ganjar menjawab wartawan terkait Ahok yang disorot soal Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka.

“Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya,” kata Ganjar usai kampanye akbar di Banyuwangi, Kamis (8/2/2024).

Dia berharap apa yang dilakukan Ahok tak ada yang tersinggung.

“Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan (dianggap) kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan,” ungkap Ganjar.

Ganjar melanjutkan, jika apa yang disampaikan Ahok tidak benar, maka perlu diklarifikasikan saja oleh pihak yang merasa itu tak benar.

“Sama ketika kemarin saya menyampaikan cerita sebuah konsistensi dari sebuah keputusan. Kalau tidak benar, ya silahkan dilihat karena ini ada rekaman-rekaman yang pernah muncul dari beberapa tokoh begitu, itu yang kita sampaikan,” jelas Ganjar.

Dia berharap, semua pihak bisa saling menghormati dan mengerti karakter Ahok.

“Jadi mudah-mudahan ya semuanya akan bisa saling menghormati. Dan Pak Ahok karakternya memang seperti itu. Tapi Insyallah Pak Ahok itu jujur, itu yang saya kenal,” pungkasnya. (red)

“Sikap kerihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto, ujungnya adalah lengsernya kedua presiden tersebut secara mengenaskan,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Menurutnya, sikap keprihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Jokowi merupakan koreksi total sekaligus bentuk kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang Pemilu 2024. Alasan kaum akademisi, karena pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah menyelewengkan kekuasaan, hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Peristiwa ini sama dengan era sebelum menjelang jatuhnya Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Saat itu kaum akademisi juga melakukan sikap keprihatinan, karena Sukarno dan Soeharto dianggap tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 1945,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Saat itu, lanjut Ginting, muncul gerakan pembaharuan pada 1966, karena Presiden Sukarno dianggap tidak menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sikap keprihatinan para akademisi itu kemudian diikuti dengan aksi demonstrasi mahasiswa, pemuda, pelajar, dan sejumlah komponen bangsa terhadap Presiden Sukarno. Aksi demonstrasi yang berkepanjangan itu membuat jalannya pemerintahan menjadi terganggu. Istana menjadi sasaran aksi demonstrasi, sehingga rapat-rapat kabinet tidak bisa dilaksanakan secara baik.

“Kondisi itu merupakan salah satu dampak dari peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 dan ujungnya pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada Maret 1967. Hal ini menandai jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno,” ujar Ginting.

Akhirnya, lanjut Ginting, rezim demokrasi terpimpin atau Orde Lama Sukarno digantikan Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto. Awal pemerintahannya, Soeharto berjanji akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun akhirnya malah menjadi pemerintahan otoritarian dan mengesampingkan demokrasi, hingga tudingan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Diungkapkan, hal serupa, terjadi pula pada 1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto. Sikap keprihatinan dan koreksi total kalangan akademisi diikuti aksi demonstrasi mahasiswa berhari-hari yang akhirnya menguasai Gedung DPR/MPR dan sejumlah menteri menyatakan mundur tidak bisa lagi berada dalam cabinet Presiden Soeharto.

“Presiden Soeharto seperti juga Sukarno gagal membentuk kabinet baru di ujung akhir kekuasaannya. Sehingga Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden dan digantikan Wakil Presiden BJ Habibie, sekaligus mengawali era reformasi 1998,” papar Ginting.

Menurutnya, petisi kaum akademisi menjelang Pemilu 2024 ini, atau diakhir Pemerintahan Presiden Jokowi harus ditujukan untuk kepentingan nasional, bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Petisi keprihatinan itu harus diluruskan agar pemerintahan ke depan juga tidak melakukan penyimpangan terhadap jalannya kehidupan bernegara di segala bidang agar tidak menyeleweng dari kelima dasar negara, yakni Pancasila sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.

“Ingat, para pendiri bangsa sepakat agar dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tidak ada yang berkuasa absulut,” kata ilmuwan politik itu.

Bagi Ginting, sikap keprihatianan kaum akademisi merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah terpatri dalam konstitusi UUD 1945. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara di semua lini harus senantiasa berdasarkan Pancasila. (red)

Hal tersebut dia sampaikan dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Pos Bloc yang berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada Rabu (7/2) malam. 

"Oleh sebab itu ketika saya ditanya apakah untuk menghilangkan hutang ini pemerintahan Ganjar dan Mahmud mau menaikkan pajak, tidak," tegasnya. 

Mahfud menyebut, aturan mengenai pajak saat ini sejatinya sudah baik. Sebab itu, ketimbang menaikkan pajak ke masyarakat kecil, Mahfud lebih memilih meningkatkan rasio pajak (tax ratio) bila terpilih dalam Pilpres 2024. 

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa rasio pajak di Indonesia saat ini adalah sebesar 10,5 persen. Dia pun berencana meningkatkan rasio pajak ini setidaknya hingga menyamai negara Malaysia dan Thailand. 

Mahfud menyebut, bila rasio pajak bisa meningkat hingga 15 persen, maka angkanya bisa menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kalau pajak kita tax rationya bisa disamakan dengan Malaysia, Thailand dan lainnya sampai 14 (hingga) 15 persen saja, maka keseluruhan APBN kita sebenarnya bisa ditutup. Bisa ditutup seluruhnya dari pajak," kata Mahfud. 

"Oleh sebab itu sekarang penertiban terhadap masalah perpajakan nasional ini menjadi sangat penting," tegasnya. (red)

Hadir sebagai narasumber Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said; Anggota Dewan Pakar TPN Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod; dan Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.

Ilham menyampaikan seluruh pihak harus menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap pemilu. Meski ada banyak perkembangan, menurut putra Presiden Ketiga RI BJ. Habibie ini menganggap pentingnya bagi anak bangsa untuk menjaga demokrasi.

"Kita memastikan bahwasanya kualitas daripada demokrasi kita itu selalu lebih baik, dan Insyaallah mudah-mudahan tidak ada kemunduran. Tetapi itu memang tidak datang dengan sendirinya. harus kita secara aktif kita berpartisipasi untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi," kata dia di Habibie & Ainun Library, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Ilham juga menyampaikan sengaja membawa para narasumber ke perpustakaan ini karena memang ingin mengeluarkan pesan dari Habibie tentang kebudayaan, politik, sejarah Indonesia.

Menurut Ilham, Habibie juga pernah berpesan kepada dirinya betapa pentingnya menjaga demokrasi. Dia menambahkan terdapat satu artikel yang sering dikutip sang ayah bahwa tiga negara demokratis di dunia ialah India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ketiganya mempunyai latar belakang budaya dan agama yang berbeda.

"Kalau di AS mungkin lebih ke Nasrani, India ke Hindu, di kita lebih ke Islam. Tapi artinya apa? Ketiga-tiganya bisa berdemokrasi, jadi affinity di antara agama dan demokrasi sebetulnya tidak sekuat orang pikir. Demokrasi bisa diwujudkan di mana pun saja," jelas dia.

Meski demikian, Ilham menilai fondasi untuk menjaga demokrasi tetap terjaga ialah menjaga hak asasi manusia.

"Bahwasanya kita mau memberikan hak universal, hak yang terdiri dari kebebasan dan juga semacam keterbukaan dan sebagainya, ada kebersamaan dari segi hak yang sama untuk semuanya. Ini adalah satu hal yang kita share dengan negara seperti India dan Amerika Serikat," jelas dia.

Sementara itu, Sudirman menambahkan Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu presiden Indonesia yang menjaga demokrasi. Menurut dia, Megawati juga turut nencetak anak bangsa terbaik untuk menjadi pemimpin.

Sudirman yang duduk di sebelah Sekjen PDIP Hasto Kriatiyanto lalu menceritakan percakapannya dengan Megawati.

"Saya sendiri mengatakan kepada Bu Mega. 'Ibu, Ibu itu diam-diam adalah talent scouter yang baik'. Pencari bakat yang luar biasa," kata Sudirman.

"Maksudnya bagaimana? Di dalam tim Ibu itu satu menjadi presiden, tiga menjadi wakil presiden itu. Pak SBY adalah menterinya Ibu Mega, Pak JK menterinya Bu Mega, Pak Boediono menterinya Bu Mega, Pak Hamzah Haz pun menterinya Bu Mega," kata Sudirman.

Tak hanya itu, lanjut Sudirman, Megawati bisa memunculkan banyak kader yang berkualitas.

Selain itu, lanjut dia, Megawati juga patut dicatat ketika berkuasa, sebenarnya bisa menggunakan instrumen kekuasaannya, tetapi waktu itu memilih untuk tidak menggunakannya dan berkompetisi dengan baik

"Dan sebetulnya Beliau juga punya hak prerogatif atau privilege yang luar biasa untuk serba memudahkan, sebab putra-putrinya sudah ikut politik, tetapi juga tidak ikut digunakan. Komitmennya pada konstitusi sangat luar biasa sampai hari ini saya kira, bukan karena saya bicara di sebelahnya Mas Hasto. Tetapi itu salah satu negarawan yang betul-betul menjaga Konstitusi," jelas Sudirman. (red)

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta acara Tabrak Prof! yang menanyakan bagaimana nasib penerapan hukuman mati bagi koruptor. 

“Saya selalu mengatakan, saya setuju koruptor dijatuhi hukuman mati,” tegasnya, saat berdialog pada acara “Tabrak Prof” di Pos Bloc, Jakarta, Rabu malam (7/2/2024).

Mahfud menambahkan, sebenarnya masalah hukuman mati sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hanya saja hukuman mati tersebut dilakukan jika ada korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis.  

Syarat dalam keadaan krisis inilah yang menurut Mahfud tidak dijelaskan, ukuran krisisnya apa. Kemudian, apakah jika krisis ekonomi apa iya? Ukurannya apa?

“Oleh karena itu jaksa tidak ada yang berani menuntut,” tegasnya. 

Mahfud menambahkan, masalahnya adalah ketika memberlakukan hukuman mati yang dalam jumlah tertentu bisa diancam mati, meskipun tidak dalam keadaan krisis. Menurutnya, kata atau diksi ‘dalam keadaan krisis’ sebaiknya dicoret saja. 

“Harusnya dicoret saja kata krisisnya itu, itu bisa,” paparnya. 

Ditambah lagi kata Mahfud, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menyebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan, tapi apabila dalam kurun waktu 10 tahun belum dilakukan eksekusi mati, kemudian berkelakukan baik, maka hukumannya bisa diubah berdasarkan hukuman pengadilan menjadi penjara seumur hidup.

“Nah itu juga hukum yang ada sekarang. Semuanya mari kita tata ke depan, pokoknya kita harus berantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” tegas Mahfud. 

Mahfud mengakui penerapan hukuman bagi koruptor mengacu pada negara China. Sekadar diketahui dulu, Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat China Zhu Rongji yang dilantik pada 1998 mengatakan untuk menyiapkan 100 peti mati bagi para koruptor, dari 99 peti mati satu peti mati disisakan untuk dirinya, jika dia korupsi. (red)

Tak hanya itu, Ganjar juga memenuhi permintaan foto bersama yang diminta pendukung Prabowo dalam tersebut. 

Momen itu terjadi ketika dua orang pendukung Prabowo menyambut kedatangan Ganjar ketika akan melakukan makan di rumah makan Terumbu Sultra di Jl. Syarifuddin Yoes No.22, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024).

Ganjar makan bersama rombongan seusai menghadiri acara 'Hajatan Rakyat Kalimantan Timur' di BSCC Dome Balikpapan, , Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. 

Awalnya, pendukung Prabowo itu membentangkan spanduk Prabowo-Gibran saat Ganjar melintasi rumah makan tersebut. 

Melihat hal tersebut, Ganjar kemudian menghampiri mereka. Ketika didatangi Ganjar, dua orang laki-laki itu sempat terlihat malu dan menutup spanduk tersebut, namun Ganjar mencegahnya. 

"Jangan ditutup nanti di marahin loh," ucap Ganjar kepada mereka. 

Mereka pun membentangkan spanduknya kembali. Kemudian Ganjar berinteraksi dengan mereka. Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada mereka karena telah menyambut. 

Dalam momen itu, pendukung Prabowo pun meminta foto bersama dengan Ganjar. Momen itu juga menarik perhatian masyarakat sekitar. 

"Terima kasih yang telah menyambut yah," tutur Ganjar sembari tersenyum.

"Iya, Pak," jawabnya. 

Ganjar menilai momen itu menjadi edukasi bahwa perbedaan pilihan harus dihormati dan harus tetap menjadikan pemilu aman dan damai. Setelah menyampaikan pesan itu, Ganjar mengajak makan mereka. 

"Inilah pesan damai, dan tidak marah-marah, yah. Yu ikut makan yu. Enggak di marahin Pak Prabowo kok, nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yu, makan," kata Ganjar kepada mereka. 

Salah seorang pendukung Prabowo pun mengangguk, mengiyakan ajakan Ganjar untuk makan bersama. 

Ganjar juga Ajak Makan Bersama Pahlawan Kebersihan

Selain mengajak pendukung Prabowo, Ganjar juga mengajak para ibu-ibu petugas kebersihan atau pahlawan kebersihan yang sedang membersihkan jalan di Kota Balikpapan. Mereka pun sangat antusias untuk makan dan berfoto bersama dengan Ganjar. 

Akhirnya, pahlawan kebersihan pun makan bersama Ganjar dan rombongan. Turut hadir mantan Wapolri Komnjen (Purn) Gatot Eddy, yang saat ini menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, serta sejumlah TPD Ganjar-Mahuf ditingkat Provinsi maupun Kota. (red)

“Dengan putusan dua lembaga ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan DKPP, sebenarnya alasannya cukup kuat bahwa pendaftaran Prabowo Gibran ini dapat dibatalkan. Bukan batal demi hukum, tetapi akan ada proses yang lain. Ini adalah persoalan tata negara yang serius karena pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum, tetapi tentu ada basisnya dalam hukum,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Pengacara senior itu menekankan, kalau kita ingin melihat pemilu yang konstitusional dan jurdil, maka seharusnya secara sukarela yang bersangkutan mundur sebagai capres dan cawapres. 

“Saya mengapresiasi putusan DKPP seperti juga putusan DKMK waktu itu. Ini menunjukkan pada publik bahwa kita punya persoalan tata negara yang serius terkait pemilu presiden dan wakil presiden. Kita punya kekhawatiran bahwa Pemilu dan Pilpres itu punya banyak sekali pelanggaran hukum dan etika,” ungkapnya.

Todung membeberkan, putusan DKPP pada KPU RI dijatuhkan karena semua komisioner KPU dianggap melanggar kode etik, yang hal ini berkaitan dengan Putusan MK No. 90, di mana pada waktu itu putusan MKMK menyatakan bahwa eks ketua MK Anwar Usman dan hakim MK yang lain dinyatakan melanggar kode etik.

“Sementara KPU pada 25 Oktober 2023 menerima pendaftaran Prabowo - Gibran sebagai capres - cawapres. Putusan MK keluar pada 16 Oktober 2023. Lalu menindaklanjuti putusan MK, KPU menulis surat pada semua parpol pada 17 Oktober untuk menjadikan putusan MK no. 90 itu sebagai pedoman, baru 25 Oktober pendaftaran itu dilakukan,” terangnya.

Di sisi lain, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sudah melakukan pendaftaran. Pada 26 Oktober 2023, Prabowo - Gibran melakukan medical check up di RSPAD. Apa yang menarik adalah berita acara pemeriksaan kesehatan dikeluarkan tanggal 27 Oktober.

Menurut DKPP ini yang menjadi masalah karena seharusnya berita acara dikeluarkan pada tanggal yang sama, tetapi baru tanggal 27 Oktober baik untuk Paslon 1, 2, dan 3. 

“Inilah yang menjadi masalah kita bersama apakah putusan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku?” kata Todung.

Ia membeberkan, ketika Gibran mendaftar pada 25 Oktober, Peraturan PKPU No. 23 tahun 2023 belum berubah. Jadi berdasarkan PKPU tersebut usia minimal masih 40 tahun dan belum berubah.

Todung menyatakan, putusan ini adalah ‘warning’ bagi kita, bahwa kita ada dalam bahaya konstitusional. “Kita berharap bahwa Pemilu berjalan dengan jurdil. Sama juga dengan seruan dari kampus-kampus bahwa ini bukan pemilu yang ideal, dan penuh potensi pelanggaran hukum dan etika,” jelasnya.

Menanggapi persoalan hukum menjerat seniman Butet Kartaredjasa, Todung mengatakan bahwa laporan polisi untuk Butet sudah dicabut oleh pihak kepolisian, dan encabutan laporan itu dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo. 

“Kita mengapresiasi pencabutan laporan ini, tapi seharusnya bukan hanya laporan untuk Butet saja yang dicabut. Juga bagi pelapor lain, baik untuk kasus Aiman, Palti, untuk segera mencabut laporan pada polisi. Tidak boleh ada kriminalisasi pada kritik terkait kebebasan berpendapat,” pungkasnya.(red)

Seruan para guru besar dan kampus terkait kondisi demokrasi saat ini jelang Pemilu 14 Februari mendatang adalah murni suara dari rakyat.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan media soal tudingan bahwa ada dugaan intervensi PDIP terhadap para akademisi dan kampus untuk menyerukan kritik terhadap kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Mana ada kampus bisa diintervensi," tegas Hasto menjawab wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2/2024). Turut mendampingi, politisi muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini meyakini bahwa seruan para akademisi dan kampus-kampus yang menyebar luas saat ini merupakan gerakan kebenaran.

Apalagi, Hasto menyebut jika para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri dalam menyikap persoalan bangsa.

Dia pun menduga, jika ada tudingan gerakan tersebut ada yang mendalangi, maka justru akan semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi.

"Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati dan mereka punya integritas. Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi," ungkap Hasto.

"Pak Hasto saja tidak bisa melawan gerakan mahasiswa. Itu yang kita harapkan, dan ini merupakan seruan moral, seruan moral itu efektif. Suatu gerakan damai, suatu gerakan tanpa kekerasan, gerakan menyuarakan pranata kehidupan berbangsa yang baik. Harusnya itu dilakukan," sambung dia.

Hasto pun menegaskan kembali, jika PDIP tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut.

"Karena itu sama saja mengerdilkan. Diantaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen," tegasnya.

Dia pun mengulas begaimana partai berlambang banteng moncong putih ini sangat taat pada aturan yang berlaku di kampus. Terutama terkait dengan kampanye.

"Kami kampanye di kampus aja taat aturan, harus melalui undangan, lalu kami datang. Untuk mengundang ketiga paslon saja ada prosedurnya. Jadi tidak pernah ada pemikiran sedikitpun bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ini murni muncul suara rakyat," pungkas Hasto.

Seperti diketahui, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) serta puluhan kampus lainnya yang turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi. (red)

"Itu cara Pak Jokowi untuk mengingatkan para relawan agar tidak sibuk mencari muka dan jadi penjilat. Harusnya bukan hanya saya saja yang laporannya dicabut , tapi semua yang berusaha menegakkan konstitusi dan demokrasi yang jadi korban ‘prank’-nya Pak Jokowi itu harusnya dibebaskan,” kata Butet dalam konferensi pers secara virtual di Media Centre Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Butet melanjutkan, para guru besar yang mengingatkan Presiden Joko Widodo itu juga karena cinta. Jadi mengingatkan dan mengkritik itu tanda cinta.  

“Tapi kalau Pak Jokowi tetap ‘keukeuh’ mengkhianati konstitusi dan tidak tunduk pada demokrasi, saya mohon maaf, secara manusia, kita tetap berteman, tapi secara posisi Bapak berseberangan dengan kami,” tegasnya.

Butet menyatakan bahwa secara konsisten dia tidak mencabut pernyataan yang sudah ada. “Karena saya (mengatakan) dengan sadar, (dengan) sehat kok,” ungkapnya. (red)

“Dari laporan yang sangat tebal ini, agak unik melihat ada ‘sanksi peringatan keras terakhir’, tapi poinnya adalah ada pelanggaran etik di situ,” kata Choirul Anam dalam konferensi pers di Media Centre Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Komisioner Komnas HAM 2017-2022 ini mengajak publik, khususnya 

Gen-Z, Millenial untuk bersama mempelajari dokumen keputusan DKPP ini.

 “Ada 195 halaman di sana, ayo mari kita pelajari baik-baik, apa yang diputuskan hanya sekedar peringatan keras terakhir atau ada yang lebih daripada itu. Supaya nanti kita kalau ada temuan-temuan di sana ternyata ada dokumen tidak sah misalnya,” jelasnya.

Anam mengungkapkan, ini adalah persoalan yang krusial terkait sah dan keabsahannya yang akan mempengaruhi pendaftaran calon. 

“Sehingga nanti 14 Februari kita bisa putuskan untuk memilih yang punya rekam jejak pelanggaran etik, atau yang bersih seperti di paslon 03 ini,” tegasnya.

Terkait kebebasan berpendapat, Anam menambahkan bahwa di TPN 03 jelas visi-misinya menuliskan bagaimana kebebasan berpendapat dijamin, termauk memberikan internet gratis untuk semua, agar bisa memberikan pendapatnya di media sosial.

Anam pun mengapresiasi pencabutan laporan polisi kepada seniman Butet Kartaradjasa. “Tapi tidak menjadi baik kalau hanya berhenti di Mas Butet saja. Harusnya ini berlaku bagi semua, termasuk kasus Aiman, Palti, dan siapapun yang lainnya,” tegasnya.

Aktivis 1998 ini pun menyampaikan pesan kepada rekan-rekan kepolisian yang selama ini selalu menyampaikan ke publik untuk mengajak mereka menjadi polisi profesional. 

“Kapolri selalu meminta, ‘kritik kami, bangunkan kami’, bahkan nanti akan memberikan apresiasi karena kritik dan masukan membangun sangat bermanfaat. Berkaca dari itu, seharusnya pada kasus Aiman, polisi berterima kasih telah memberi masukan, mengajak ngobrol untuk perbaikan kepada kepolisian. Dalam era keterbukaan seperti ini, tak mungkin kebebasan berekspresi warga negara dihambat,” pungkasnya. (red)

Pernyataan itu disampaikan Yanuar Nugroho saat menjadi narasumber dalam diskusi media di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Cemara, Jakarta, 5 Februari 2024 bertema ‘Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024’.

Dalam diskusi ini, Yanuar hadir bersama profesor riset LIPI Ikrar Nusa Bhakti dan Direktur Juru Kampanye TPN Choirul Anam, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Jubir TPN Tomi Aryanto.

 “Jadi kalau gagasan bernama Indonesia yang seharusnya dibangun melalui demokrasi dirusak, kita seharusnya melawan. Rangkaian penyelewengan etika dan moral itu terjadi misalnya dari intimidasi jelang pentas Butet Kartaredjasa hingga ramai-ramai terkait politisasi bantuan sosial,” ungkapnya.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2019 ini mengingatkan, narasi bahwa bansos diasosiasikan dengan pasangan calon tertentu yang kemudian tersebar rumor kalau mereka tidak terpilih maka bansos akan dihentikan, bukan hanya pembodohan dan pembohongan publik tapi juga manipulasi.  

“Di sinilah akademisi dan intelektual yang setia pada gagasan pasti bersuara. Apalagi saat ini berkembang narasi untuk ‘membunuh demokrasi dengan dalih demokrasi’,” jelasnya. 

Mengutip filsuf Italia Antonio Gramsci, ada dua jenis intelektual, yakni intelektual intelektual tradisional yang hidup di menara gading keilmuannya dan intelektual organik yang komit pada panggilan membela kepentingan masyarakat korban hegemoni dan dominasi penguasa serta kaum oligarki.

“Inilah saatnya para intelektual melebur bersama masyarakat warga menjaga nyala api demokrasi,” tegasnya.

Yanuar mengajak agar masyarakat berani menjaga dan memastikan pemilu ini berjalan dengan benar. Apalagi, selama 10 hari ke depan adalah hari-hari kampanye terakhir, habis-habisan rebutan suara, lalu pada hari H kita harus memastikan apa yang terjadi di bilik suara. 

“Saya meminta semua partai dan masyarakat sipil, mengawal proses pemilu yang jurdil. Kalau ada kecurangan, laporkan. Inilah saatnya masyarakat sipil karena kita berada dalam keadaan darurat demokrasi,” serunya. (red)

Ahok menegaskan hal itu saat menyampaikan pidato pertamanya usai mundur dari Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD pada Minggu (4/2/2024).

Pertemuan itu digagas para pendukungnya saat masih bersama Joko Widodo (Jokowi) ikut kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Ahoker yang identik dengan kemeja kotak-kotak ini berperan penting dalam kemenangan Jokowi dan Ahok pada saat itu.

Mengenakan kemeja kotak-kotak putih hitam dipadukan dengan jeans, Ahok dengan lantang mengatakan, bahwa Bansos itu hanya pada zaman Kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan seorang raja, dan raja yang menentukan siapa yang perlu dikasihani.

“Republik ini milik kita semua. Kita berhak atas setiap sen dari pajak yang kita bayar. Ini punya kita,” ujar Ahok.

Dia juga megatakan, tidak mau membagi-bagikan sembako, uang atau kaos saat mengikuti kontestasi politik. 

Alasannya karena Ahok tidak memiliki cukup uang untuk berbagi kepada semua orang, sehingga jika semua tidak kebagian akan ada yang iri.

Mantan Bupati Belitung ini menegaskan ingin menduduki suatu jabatan publik karena memiliki ‘nilai’ untuk memperjuangkan hak rakyat dan akan menggunakan sepenuhnya waktu yang ada untuk mengurus rakyat.

“Misalnya, saya kasih untuk 50 orang untuk duduk di suatu jabatan, maka untuk berikutnya saya harus memikirkan untuk 75 orang supaya bisa menjabat lagi. Dari awal saya di Belitung, saya minta dipilih karena nilai saya, kasih kesempatan untuk memperjuangkan hak Anda, saya jamin tidak curi uang Anda, saya jamin gunakan watu penuh untuk Anda tapi kalau Anda suka pada orang yang bagi-bagi, saya bertertima kasih kepada Tuhan bahwa saya tidak memimpin orang seperti itu,” lanjut Ahok.

Saat berpidato, Ahok tidak menyebut -pihak tertentu yang kerap membagikan Bansos menjelang Pilpres 2024.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini disorot karena turun ke berbagai daerah untuk membagikan bansos yang berasal dari uang rakyat.

Aksi Jokowi membagi-bagikan Bansos membuat sejumlah perguruan tinggi menyatakan sikap seperti Petisi Bulaksumur merupakan petisi yang dilayangkan secara terbuka oleh sivitas akademika UGM kepada Presiden Jokowi pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu. 

Mereka adalah guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni yang berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan peringatan kepada Kepala Negara.

Teguran diberikan kepada Jokowi lantaran dinilai menyimpang.

Petisi Bulaksumur antara lain berisi tentang penyesalan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. (red)

Hal itu, dibuktikan Ahok dengan menghadiri Konser Salam Metal (Menang Mutlak), di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024). 

Ahok yang baru saja mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) datang bebarengan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dia mengenakan kemeja dan jas berwarna hitam. 

Ahok mengungkapkan, keputusannya mendukung Ganjar-Mahfud karena menilainya sebagai kesempatan sekali seumur hidup, yang layak diperjuangkan.

"Iya, saya kira ini kesempatan saya seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, kita akan menyesal seumur hidup nanti," ucap Ahok, saat ditemui di GBK.

Dia menyampaikan, Ganjar adalah calon presiden yang paling pantas menjadi presiden 2024. Untuk itu, Ahok memilih mundur agar bisa ikut memperjuangkan Ganjar dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ahok menjelaskan, jika tidak mundur tak bisa ikut kampanye. Pasalnya, konstitusi mensyaratkan semua pejabat BUMN wajib mundur jika mendukung pasangan calon tertentu dan ikut kampanye.

"Kita selalu diajari untuk taat konstitusi. Konstitusi mengatur siapapun yang ikut kampanye dan anggota BUMN wajib mundur. Saya taat pada konstitusi, saya memutuskan keluar untuk memperjuangkan Ma Ganjar," tutur Ahok.

Tunggu RUPS Pertamina

Saat ditanya kenapa baru mundur saat ini, ketika masa kampanye akan segera berakhir dan menuju minggu tenang, Ahok mengatakan, sebenarnya sudah ingin mundur sejak lama, namun ia menunggu sampai RUPS Pertamina selesai. 

Hal itu, merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang harus memastikan BUMN migas itu dikelola sesuai aturan yang berlaku.

Ahok menyatakan, harus memastikan bahwa rencana kerja perusahaan dan KPI sudah di RUPS-kan. Ia juga harus memastikan Pertamina menghemat minimal 45 persen dari pengadaan barang. 

"Makanya harus saya pastikan dulu di RUPS. Dan saya juga ingin ada Direktur Risiko di Pertamina. Kemarin sudah dilantik, makanya saya berani melepas," tutur Ahok.

Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan akan fokus kampanye untuk Ganjar-Mahfid di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia akan total bergerak memenangkan Ganjar-Mahfud di sisa hari menuju pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Mengenai pejabat lain yang ikut kampanye mendukung paslon lain, namun tidak mundur, Ahok berpendapat, seharusnya semua taat pada konstitusi.

Ahok enggan berkomentar terkait menteri dan kepala daerah yang saat ini ikut kontestasi pada Pilpres 2024, apakah sebaiknya mundur atau tidak.

"Kalau menteri dan kepala daerah kan katanya enggak perlu mundur, meskipun Pak Mahfud MD memilih mundur, karena mempertimbangan etika dan menghindari conflict of interest," tutur Ahok. (red)

Hal itu disampaikan oleh Ahok dalam akun Instagramnnya."Unggahan ini merupakan PP 1 bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata dia. 

Dia menuturkan dirinya ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Ahok juga menegaskan langkah itu merupakan jawaban atas kebingungan sebagian orang terhadap arah politik dirinya. (red)

Mahfud datang ke Gedung Kemenko Polhukam untuk berpamitan setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Melansir akun X @mohmahfudmd, Cawapres Nomor 3 itu mengaku, selama 3,5 bulan sejak resmi menjadi Cawapres, merasa gamang jika masuk kantor.

Dia khawatir, kalau tanpa sengaja menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. 

“Saya khawatir pejabat dan pegawai Polhukam tidak netral dan melayani kepentingan politik saya karena saja jadi paslon,” ujarnya. 

Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu menyebut, menolak untuk tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju (KIM), sejak 3,5 bulan.

Pada 1 Februari 2024), akhirnya Mahfud menemukan waktu yang tepat untuk menghadap Presiden Jokowi dan meminta berhenti sebagai menteri. 

Pria asal Madura, Jawa Timur itu mengaku bangga kepada jajaran pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam yang selama ini telah bersikap netral, meski dia menjadi pasangan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

“Saya bangga pejabat-pejabat dan pegawai Polhukam bersikap netral. Saya benar-benar plong di Jumat yang penuh barokah ini,” tutup Mahfud.

Secara terpisah, Direktur Setara Institute Halili Hasan mengapresiasi keputusan Mahfud mengundurkan diri dari kabinet. Halili menyatakan adalah langkat tepat bagi Mahfud untuk menghindari penggunaan fasilitas negara.

“Juga untuk memberikan contoh kepada pejabat negara yang lain agar mereka mundur dari jabatannya dan tidak menggunakan fasilitas dan kebijakan negara untuk kepentingan politik electoral,” ujarnya.

Saat ini, ada 3 paslon yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari 2024.

Mereka adalah, pasangan Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), pasangan Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Setelah Mahfud mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, kini tersisa Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan dan Gibran sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah. (red)

Hasto berpandangan bahwa sikap ini buah hasil dari pencermatan atas berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi Tanah Air belakangan ini.

Dimana, hal itu ditandai dengan keterlibatan oknum-oknum aparat Negara untuk melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat hingga pernyataan Presiden tentang keterlibatan pejabat publik terkait keberpihakan di masa kampanye.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para Guru Bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung," kata Hasto di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Politisi asal Yogyakarta itu berpandangan, bukan tidak mungkin, sikap yang telah disampaikan Guru Besar bersama dosen dan mahasiswa UGM ini akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya yang ingin menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," ujarnya.

Hasto mengingatkan kembali bahwa Pemilu ini menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana semua pihak sudah seharusnya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting.

"Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT," tuturnya menegaskan.

Untuk diketahui, sejumlah civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.

Dalam petisi 'Bulaksumur' yang dibacakan pada Rabu (31/01/2024), mereka menyampaikan berdasarkan hasil pencermatan dinamika perpolitikan tanah air yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Melalui petisi itu, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Presiden Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi dalam petisi 'Bulaksumur' yang dikutip, Rabu (31/01/2024). (red)

Maka, Hasto menilai, keputusan yang bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.

Secara khusus, Hasto menyebut nama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Hasto.

Namun, politisi asal Yogyakarta ini menduga, bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye. Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

Sayangnya, sikap negarawan tersebut tak diikuti dengan komitmen pemimpin tertinggi.

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.

Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Pra Peradilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.

Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.

"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di PraPeradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK," ungkap Hasto.

"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD resmi memberikan keterangan terkait keputusannya mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (31/1/2024).

Mahfud MD menilai, dengan segala pertimbangan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk pamit dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski belum resmi mundur, namun surat pengunduran Mahfud MD telah siap di tangan.

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung, tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik," ungkap Mahfud MD, Rabu, dikutip dari kanal YouTube miliknya.

Mahfud menyebut, surat itu akan disampaikan setelah mendapatkan jadwal bertemu dengan presiden.

"(Surat pengunduran diri) saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, saya langsung sampaikan," ungkap Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan alasannya ingin menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Jokowi.

"Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan, saya dipercaya oleh beliau dan saya percaya kepada beliau."

"Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan selama 4,5 tahun ini Insyaallah baik, oleh sebab itu kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang, colong pelayu, saya akan pamit baik-baik," ungkap Mahfud. (red)

Dalam pidatonya, Yenny menyebut Mahfud ibarat peluru yang tidak terkendali dalam pemberantasan korupsi. Mahfud disebutnya juga tidak pernah menerima sogokan apapun sewaktu menjabat. 

"Mahfud MD peluru tidak terkendali dalam memberantas korupsi. Rekam jejaknya terlihat nyata. Ketika jabat ketua MK, tidak bisa disogok oleh orang-orang kaya dan bersuara untuk memenangkan kasusnya," kata Yenny pada Rabu (31/1).

Ketegasan Mahfud di bidang hukum dinilai Yenny telah teruji dan tidak membeda-bedakan orang saat menegakkan hukum. 

"Bagi Pak Mahfud, hukum harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," katanya. 

Yenny pun mengajak warga Lampung untuk memilih Ganjar-Mahfud pada pilpres 2024. Sebab menurutnya, Ganjar-Mahfud merupakan duet yang paling mengerti berbagai permasalahan masyarakat. 

Dia juga menyosialisasikan berbagai program unggulan Ganjar-Mahfud. Salah satunya menciptakan 17 juta lapangan kerja baru untuk membantu masyarakat. 

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya komitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, 17 juta lapangan pekerjaan. Supaya anak-anak muda tidak menganggur," paparnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mahfud berpidato bahwa salah satu permasalahan yang ada di masyarakat adalah adanya oknum aparat hukum yang tidak bisa menegakkan keadilan. 

Padahal, menurutnya hukum merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat. Sebab itu, dia menjanjikan akan memberantas para oknum aparat yang kerap tidak menegakkan hukum secara adil. 

"Hukum itu menjadi kunci dari kesejahteraan rakyat. Karena kalau hukum tidak ditegakkan maka hak-hak rakyat akan terlanggar. Misalnya kalau ada masalah hukum terkadang dipermainkan aparat. Sudah lapor di polisi, tidak diproses," pungkasnya. (red)

" Dalam sejarah politik di berbagai negara, perlu ratusan tahun utk meruntuhkan kekuasaan sebuah dinasti. Di negara yg bersistem demokrasi seperti Indonesia pun perlu kerja keras puluhan tahun utk meruntuhkan dinasti kekuasaan di tingkat propinsi atau kabupaten. Apalagi negara? " ujar Cak Islah dalam cuitannya di akun X nya baru baru ini.

Cak Islah mengajak semua pihak bersatu melawan setiap upaya membangun dinasti kekuasaan di Indonesia. 

" Maka, kita harusnya melawan setiap upaya untuk membangun dinasti kekuasaan di Indonesia. Karena kekuasaan turun temurun hanya akan mematikan kesempatan bagi orang lain yang justeru lebih layak secara keilmuan, kinerja, maupun secara moral" sambung Cak Islah.

Cak Islah menyebut calon pemimpin bangsa tidak boleh dipilih hanya karena ia anak Presiden. Jika ini terjadi maka kerugian yang didapat rakyat

" Jika calon pemimpin ditentukan hanya karena ia anak presiden: yang bener aja, rugi dong..! " tutup Cak Islah. (red)

Mahfud akan bertemu Kepala Negara setibanya dari kunjungan kerja di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengkonfirmasikan pengunduran dirinya itu di sela kunjungan ke Pura Ulun Danu di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (31/1/2024).

Mahfud menegaskan, sudah mempersiapkan dan selalu membawa surat pengunduran dirinya dari Kabinet. Namun, belum sempat diserahkan kepada Jokowi karena masih berada di luar kota.

“Saya akan mundur secara terhormat, dan saya akan sampaikan langsung ketika bertemu Presiden,” ujar Mahfud.

Menangapi kabar Mahfud akan mundur dari kabinet, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam merespons positif rencana pengunduran diri Mahfud. 

Hikam mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu jelas memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan.

“Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur, ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/1/2024).

Hikam menyatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan Capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet, bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik. 

Rencana Mahfud mundur dari Kabinet telah disampaikan di depan warga Kota Semarang Jawa Tengah pada acara ‘Tabrak Prof’ yang berlangsung pada Selasa (23/1/2024) malam.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” tegas Mahfud kala itu.

Tanda-tanda akan mundur dari Kabinet disampaikan Mahfud pada pernyataan penutupan debat keempat Pilpres 2024. Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat dirinya menjadi Menko Polhukam 4,5 tahun lalu. 

“Saya percaya dia punya niat baik ketika mengangkat saya sebagai Menkopolhukam dan saya membantunya,” ujarnya. 

Sekarang pun, ujar mantan Ketua MK ini, dirinya bersedia bersama Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena Ganjar dinilainya adalah capres yang bentul betul prorakyat. (red)

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekaligus menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, alasannya sangat jelas.

Sebab bansos  muncul dari kebijakan negara. Policy tersebut hadir setelah dibahas lintas partai politik di DPR RI, termasuk oleh PDIP yang terus memperjuangkan kebijakan bansos.

“PDI Perjuangan bahkan satu-satunya partai yang menggelar rakernas ada membahas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara,” ujarnya menekankan, Selasa (30/1/2024).

Oleh karena itu, kebijakan bansos bisa dikatakan sebagai instrumen dari implementas Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian hal tersebut diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif (pemerintah).

“Ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari PDI Perjuangan, kemudian dibahas dan mendapat dukungan partai politik lainnya, sehingga bansos  bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik, dari politik anggaran yang ada di DPR RI,” kata Hasto menegaskan. 

Dengan demikian, lanjut Hasto, pembagian bansos jangan dipolitisasi. Bansos sudah seharusnya diposisikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di ruang lingkup Kementerian Sosial (Kemensos).

Terkait Mensos Risma

Hasto pun dimintai tanggapannya mengenai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani yang tidak dilibatkan dalam pembagian bansos oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo). Hasto menanggapi bahwa Risma menceritakan kalau suasana di dalam rapat kabinet sudah ada unsur-unsur yang menimbulkan ketidaknyamanan. 

Tetapi demi tugas bangsa dan negara, ketidaknyamanan itu harus dilepaskan. “Karena untuk mengurusi rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip. Itulah yang dilakukan Bu Risma,” kata Hasto. 

Hasto menambahkan, Risma tidak ingin data-data bansos dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Menurut Hasto, sikap Risma yang kokoh dengan integritas itulah yang akhirnya mendorong Mensos tidak diajak. 

“Termasuk dalam kebijakan raskin (beras miskin). Sehingg raskin dari Bulog yang kemudian muncul gambar pasangan Prabowo-Gibran," ungkapnya (red)

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, Cemara, Jakarta, 30 Januari 2024. 

“Saya tetap memegang teguh komitmen saya untuk tidak pernah membuka identitas narasumber saya, dengan risiko apapun. Saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang menjaga kredibilitasnya, sehingga saya wajib melindungi identitas mereka, walaupun ada risiko saya atas itu,” kata Aiman.

Dalam konferensi pers ini, Aiman didampingi Wakil Direktur Eksekutif Hukum TPN Finsensius Mendrofa, dan Wakil Direktur Hukum dan Kajian TPN Heru Muzaki.

Aiman menegaskan, ini bukan soal Aiman, Palty, atau Butet, tetapi merupakan haknya sebagai warga negara mengingatkan kekuasaan agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, jujur, dan adil.

Pada kesempatan ini, Finsensius Mendrofa menyampaikan, Tim Kedeputian Hukum TPN sudah datang ke Dewan Pers dan memberikan verifikasi atas validitas Aiman sebagai jurnalis saat kasus itu terjadi, November 2023 lalu.

“Kami memberi klairifikasi atas permohonan perlindungan kepada Dewan Pers. Baik validiitas Aiman sebagai jurnalis, maupun verifikasi data narasumber juga sudah kami sampaikan,” paparnya.

Tim Hukum TPN pun mendukung Aiman memegang hak tolak sebagai jurnalis, sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 Ayat 4, “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Hal ini karena dalam proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan oleh di Polda Metro Jaya, penyidik lebih menekankan keingintahuan terkait data narasumber pada pernyataan Aiman.

Wakil Direktur Hukum dan Kajian TPN Heru Muzaki menyampaikan hari ini, pihaknya sudah datang ke Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas) selaku pengawas eksternal kepolisian. Selain itu, Tim Hukum TPN juga tengah menyiapkan berkas pelaporan penyidik kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, sebagai pengawas internal kepolisian.

“Kami meminta perlindungan hukum atas Aiman karena penyitaan ponsel, sim card, email, dan Instagram yang dilakukan tak sesuai hukum yang berlaku,” kata Heru.

Di akhir konferensi pers, Aiman memberikan seruan kepada seluruh pihak, terutama kepada pendukung pasangan calon presiden – calon wakil presiden manapun yang mengalami intimidasi. 

“Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Suarakan kebenaran kendati itu pahit. Teruslah berani mengingatkan kekuasaan agar negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, dan pemilunya jurdil, sehingga siapapun pemenangnya nanti punya legitimiasi kuat untuk memimpin dan membangun negeri ini,” pungkasnya. (red)

Penegasan itu disampaikan Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, Cemara, Jakarta, 30 Januari 2024. Dalam konferensi pers ini, Adian didampingi Wakil Ketua TPN Andi Gani Nena Wea dan Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima.

“Ini perintah negara dan keputusan negara. Tak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat di satu sisi, dan kehendak negara di sisi lain,” kata anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini.

Adian menambahkan, siapa saja boleh datang pada ‘Hajatan Rakyat’ 3 Februari 2024 nanti. Dari capres, cawapres, ketua partai, tokoh buruh, petani, tukang ojek, sopir angkot, dan siapa saja yang merasa bagian dari rakyat Indonesia untuk berkumpul menciptakan politik yang riang gembira. 

“Ini benar-benar ‘Hajatan Rakyat’ yang bukan hanya slogan, tapi betul-betul hajatan rakyat, sekaligus menjalankan perintah undang-undang untuk berkampanye,” tukas Adian.

Ia menambahkan, kalau penggunaan bus dipersulit, para pendukung Ganjar-Mahfud akan memakai sarana lain, seperti motor, sepeda, kereta api, hingga jalan kaki. Pihaknya ingin membuktikan, tak boleh ada satu kekuatan apapun yang akan menghalang-halangi kehendak rakyat dan tak boleh ada kekuatan apapun yang mencoba menghambat apa yang menjadi kewajiban partai politik dan calon presiden – calon wakil presiden dalam proses kampanye ini. 

“Mau sesulit apapun jalan itu akan kami tempuh. Dalam istilah pergerakan dulu, kalau tak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tak ada peluru, pakailah batu. Kalau tak ada batu, pakailah kayu, kalau tak ada kayu, pakailah tinju. Segala pilihan cara akan kami lakukan, sampai yang terberat sekalipun,” urai aktivis 1998 ini.

Adian berkeyakinan, proses ini bukan hanya soal memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. “Perjuangan kita jauh melewati itu, melampaui dari sekadar berebut kursi kepresidenan. Ini untik memastikan Indonesia berada dalam koridor demokrasi yang sehat, hak-hak dasar rakyat terlindungi. Tak ada pengulangan masa lalu yang kelam menyakitkan kita,” tukasnya.

Bagi Adian, perjuangan para kader, relawan, dan pendukung Ganjar – Mahfud adalah untuk bersama-sama menjaga Indonesia, memastikan semua rakyat Indonesia bisa bekerja, mendapat bahan pokok murah, serta tidak ada lagi tanah yang dikuasai hanya oleh segelintir orang dalam jumlah banyak, dan juga bagaimana berlaku adil terhadap semua warga negara.

“Itu perjuangan besarnya. Cara menuju ke sana hanya dengan memenangkan Ganjar-Mahfud. Dan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, kita sudah menyatukan tekad, tak bisa dihalangi oleh apapun,” tegas Adian.

Adian menekankan, Pemilu merupakan momentum untuk menguji kita semua, dari presiden, menteri, kepala desa, partai politik hingga rakyat sendiri. 

“Pemilu menguji rakyat, apakah harga suara mereka sebatas harga paket sembako atau seharga ‘serangan fajar’, atau lebih tinggi dari itu. Termasuk untuk menguji siapa yang sebenarnya yang berdaulat di negeri ini, di setiap level dan di setiap tempat,” pungkasnya. (red)

Penjelasan tersebut dikemukakan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud. 

“Dan ini merupakan momentum yang sangat baik, terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada gerakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi. Itulah yang kemudian kami cermati,” kata Hasto, Selasa (30/1/2024).

Namun demikian, menurut Hasto pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud sebagai 'pendekar hukum' tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Di mana sejumlah persoalan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.

Dia mencontohkan kasus Rempang, konflik agraria, hingga kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi. Kasus-kasus tersebut menurut Hasto memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikannya. Setidaknya Mahfud masih dapat memberikan suatu rekomendasi dalam menyelesaikan persoalan hukum tersebut sebagai Menkopolhukam.

“Pinjaman online, asuransi dan lainnya. Hingga kini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk bisa diselesaikan,” tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Hasto, siapapun nanti yang akan menggantikan Mahfud, masih dalam satu spirit yang sama untuk membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru. 

“Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,” ujarnya. 

Hasto menambahkan, mundur tidaknya Mahfud dari jabatannya sebagai Menkopolhukam sudah disepakati bersama. Hanya masalah penegakkan hukum untuk rakyat inilah yang menjadi pertimbangan utama dan dikebut untuk segera diselesaikan.

Bahkan rencana tersebut sudah lama mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Sudah-sudah lama diberikan restu," tukasnya (red)

Bersama personel Slank lainnya, Bimbim mengharapkan Ganjar sebagai sosok paling tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada periode 2024-2029.

Ganjar-Mahfud berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari 2024, didukung partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Kita melihat Jokowi dari nilainya. Jadi selama nilainya nggak berubah, ya kita harus terus sayang. Buktinya, di lirik lagunya ada. Masih kita omongin nama Jokowi. Sampai terakhir bertemu pun, kita masih seperti biasa," kata Bimbim pada peluncuran lagu “Salam M3tal” di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/1/2024). 

Ia mengungkapkan, sesuai lirik lagu, Slank merasakan bahwa sosok yang paling tepat untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah duet Ganjar-Mahfud. Kalau dulu, kata Bimbim, adalah zaman Jokowi, sekarang adalah era Ganjar-Mahfud, bukan yang lain. 

“Sesuai lagunya, yang bisa nerusin Jokowi, ya Ganjar-Mahfud. Jadi dulu Jokowi, sekarang zaman Ganjar-Mahfud. Keberhasilan yang sudah kita rasakan sekarang, apa pun yang kurang, yang bisa nerusin, ya Ganjar-Mahfud. Kasih yang lain? Nanggung, bisa-bisa back to Nol. Percuma jika harus mengulang dari awal,” jelas Bimbim

Pria kelahiran 1966 itu mengaku, bahwa dulu dukungan Slank kepada Jokowi berdasarkan nilai dan Slank tegak lurus pad perjuangan dan cita-cita Reformasi ‘98.

Kepedulian pada perjuangan Reformasi ’98 juga yang mendorong Slank aktif menjaga NKRI melalui kegiatan seni. Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Slank aktif berkampanye untuk mendukung Jokowi. Dan, sekarang Slank telah mendeklarasikan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. 

“Sekarang, kalau kita nggak pilih Ganjar-Mahfud rugi banget. Rugi dong. Ada tujuh ide Slank untuk negara dan ini telah kami sepakati bersama. Dan, ini tidak akan pernah kami publikasikan. Hanya antara Slank dan Pak Jokowi yang tahu. Makanya, sekarang ada nilai yang dibawa Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami mencatat ada 21 nilai kemanusian, itu yang mau kita dorong untuk dijalankan. Kenapa kita turun gunung? Kami melek mata dan hati atas apa yang terjadi belakangan ini,” imbuhnya.

Pria dengan nama lengkap Bimo Setiawan Almachzumi itu kemudian menceritakan pembicaraan terakhir antara Slank dan Jokowi pada 2023 lalu. Menurutnya, pada pembicaraan itu, Jokowi secara terbuka menyatakan masih mendukung pencalonan Ganjar Pranowo. Pembicaraan saat itu mengalir seperti biasanya.

“Nggak tahunya Jokowi nganggepnya udah nggak biasa lagi, ya kan? Ha-ha-ha," pungkas Bimbim.

Hal senada juga diungkapkan gitaris Slank, Ridho. Ia mengaku, Slank tetap pada prinsipnya saat mendukung Jokowi.

"Kita sih masih di sini, Jokowi aja yang pergi. Kita masih dengan perjuangan kita. Dia (Jokowi) aja yang ninggalin kita. Kita jalan terus," tegas Ridho. (red)

Pernyataan yang jadi polemik netizen ini disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan seorang hadirin dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).  

Mahfud pun menjelaskan, yang berdosa adalah kita (pemerintah) jika membiarkan ibu-ibu tak mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik. Jadi, bukan ibunya yang berdosa. 

"Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan. Pak gimana, kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tak berakhlak, kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa," tegas Mahfud sebelum acara pertemuan tokoh adat dan agama Melayu di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, Senin (29/1/2024). 

Oleh sebab itu, menurut Mahfud, ibu-ibu perlu diberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai. Supaya bisa menumbuhkembangkan generasi yang terdidik. 

"Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, jangan sampai kerja pagi pulang sore. Upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara, sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan tidak dididik," papar Mahfud sambil meminta wartawan untuk melihat video asli kegiatan di Bandar Lampung tersebut. 

Mahfud kembali menegaskan, maksud pernyataan tersebut adalah agar ibu-ibu diberi kesejahteraan dalam pekerjaan. Dengan begitu, anak akan terdidik dengan baik jika kesejahteraan di rumah tercipta.

"Kami katakan, besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenagakerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak," paparnya. 

Sebelumnya, netizen yang salah tangkap dan mispersepsi ini ramai menyerang Mahfud. Mahfud dianggap mengeluarkan pernyataan, dosa besar bagi seorang Ibu melahirkan anaknya yang tak berakhlak. 

Padahal, jika diteliti dengan seksama, pernyataan Mahfud saat menjawab pertanyaan hadirin dalam acara Tabrak Prof di Lampung, Kamis (25/1/2024), tak seperti yang dituding netizen.

"Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak," kata Mahfud saat itu. (red)

Oleh karena itu, menjadi tugas setiap caleg turun ke bawah, bukan untuk menebarkan janji, tapi menjelaskan kepada rakyat dan membuktikan kepada rakyat siapa yang paling mau berjuang untuk rakyat.

Caleg dari derah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) V ini menyebut bahwa PDI-Perjuanhan mengajarkan kepada dirinya bahwa rakyat tidak untuk diperbincangkan, rakyat tidak untuk menjadi teman ngobrol saat minum kopi pada sore hari.

“Rakyat adalah yang harus kita perjuangkan. Jadi, jangan pernah tinggalkan rakyat. Terus bersama dengan rakyat dan jadikan dirimu sedekat mungkin sampai kamu mendengar denyut nadi rakyat,” tegas Adrian pada akun Instagram @adian_napitupulu pada Minggu (28/1/2024).

Lebih lanjut, saat berbicara di hadapan warga pada video yang diunggahnya, Anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan bahwa uang yang dibayar rakyat dalam bentuk pajak harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, pembangunan jalan.

“Jadi kalau ibu minta yang gratis dari negara bukan karena ibu mengemis ke negara, bukan karena ibu-ibu meminta-minta ke negara, karena bapak ibu meminta kepada negara agar apa yang bapak ibu bayarkan setiap hari dikembalikan dalam bentuk jalan desa, dalam bentuk pengobatan dan pendidikan,” jelas aktivis 1998 ini.

Diketahui, Adian menjadi Caleg dari PDI-Perjuangan bersama musisi Anang Hermansyah di Dapil Jabar V yang mencakup Kabupaten Bogor. (red)

Di hadapan massa yang memadati Stadion Utama Bima di Cirebon, Ganjar menceritakan ada salah satu pendukungnya yakni Aiman Wicaksono diperiksa polisi hanya karena menyampaikan fakta yang ia peroleh dari kerja jurnalisnya. 

“Tadi malam kami komunikasi, karena ada tim Ganjar-Mahfud yang pada saat belum secara resmi bergabung, tim Ganjar-Mahfud memberikan catatan kepada pemerintah, bahwa tidak ada yang boleh satupun mengintervensi rakyat, dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian, namanya Aiman Witjaksono, kami akan bela Aiman,” kata Ganjar, disambut tepuk tangan meriah dari puluhan ribu masyarakat Jabar yang hadir di acara Hajatan Rakyat Cirebon, Sabtu (27/1/2024). 

"Lawan! Lawan ! Lawan! Ganjar Mahfud menang, menang, menang," teriak mereka kompak.

Menurut Ganjar, Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya, cara melawannya bukan dengan menangkap, bukan memeriksa, tapi silahkan memberikan hak jawab.

“Silahkan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan di era reformasi. Tim Ganjar-Mahfud akan mendampingi, kita akan tanyakan kepada penegak hukum apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Selain Aiman, Ganjar juga menyampaikan kasus Palty Hutabarat, seorang pegiat sosial media yang memposting kejadian yang ada di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Maka ketika ada orang yang memposting kemudian diperiksa, kata Ganjar, rasa-rasanya model seperti itu tidak boleh. Ganjar yakin, rakyat akan menentukan sendiri caranya, melawan dengan caranya.

Pasangan Ganjar-Mahfud, lanjut Ganjar, memberikan catatan kepada pemerintah untuk tidak mengintervensi rakyat dalam melaksanakan hak-haknya. 

"Menjelang pesta demokrasi, saya ingatkan bahwa hak demokrasi dan hak memilih itu ada pada rakyat. Panjenengan semua punya hak dan kebebasan untuk memilih siapa yang anda pilih. Maka kalau ada yang mengintimidasi, jangan pernah takut," tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan, para pendukungnya tidak boleh takut jika ada intimidasi dan harus berani melawan dengan cara yang benar sesuai konstitusi.

"Biarkan rakyat menentukan caranya sendiri. Lawanlah dengan cara yang paling konstitusional dan cara yang benar. Kita yakinkan, bahwa seluruh pendukung Ganjar Mahfud taat aturan," ucapnya.

Praktik intimidasi lanjut Ganjar saat ini sudah terjadi. Mulai kepala desa, kepala daerah dan sejumlah pihak lain yang ditekan dan ditelpon, ada yang diancam bahkan ada juga yang sudah ditangkap polisi.

"Rakyat tidak boleh takut. Tidak boleh ada satupun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menekan rakyat," tegasnya.

Ganjar menegaskan, bahwa kepemimpinan Ganjar Mahfud ke depan akan memegang teguh konstitusi. Ganjar Mahfud juga akan menjadikan integritas yang paling utama. (red)

Dalam wawancara ekslusif dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang ditayangkan Kamis (25/1/2024), Karni menyampaikan, bahwa dalam dua kali polling yang diadakan TVOne, Ganjar Pranowo selalu juara atau menempati peringkat pertama dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. 

Namun hal itu berbanding terbalik dengan data dari sejumlah lembaga Survei yang menempatkan Ganjar sebagai Capres di peringkat terbawah dibandingkan Prabowo yang berada di peringkat 1, dan Anies di peringkat 2. 

"Dari survei-survei, itu angkanya masih paling bawah, dari mayoritas, walaupun ketika saya melakukan polling, 2 kali polling Mas Ganjar itu juara. Apa tanggapannya?" kata Karni.

Menanggapi pertanyaan Karni, Ganjar menyatakan, menerima setiap hasil polling dan survei sebagai data untuk mengoreksi kerja dan strategi Pasangan Calon (Paslon) 3 dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Menurut Ganjar, ketika polling dan survei dilakukan, hasilnya diterima Pasangan Calon (Paslon) 3 sebagai data dari pollster yang disajikan. 

"Sikap kita satu adalah enggak usah emosi biasa saja, tanggapin seperti kondisi yang ada. Toh di antara para pollster, hasilnya juga beda-beda," kata Ganjar. 

Dia menjelaskan, hasil polling dan survei dijadikan sebagai koreksi bagi tim Paslon 3 untuk meningkatkan upaya menjaring dukungan dari masyarakat secara real dengan langsung turun ke lapangan. 

"Yang kita perlukan hari ini adalah bagaimana kita semakin banyak bertemu masyarakat untuk meyakinkan bahwa Ganjar-Mahfud adalah pilihan yang benar," jelas Ganjar. 

Bertemu Masyarakat

Dia menyampaikan, dengan turun ke masyarakat, Paslon 3 dapat berdiskusi secara langsung, menyampaikan program yang diusung, dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. 

"Seperti ketika saya ketemu masyarakat, saya tanya, apakah pembagian BLT, PKH sudah tepat sasaran? Anda tanya, pasti jawabannya akan serentak “Belum.” Apakah pupuk tersedia dengan cukup? Pasti jawabannya “Tidak.” Apakah harga beras sekarang murah? “Tidak.” Nah, dari cerita ini, sebenarnya kita bisa melihat kondisi riil dan suasana kebatinan yang ada di hati rakyat," tutur Ganjar. 

Dengan berkeliling, bahkan menginap di rumah rakyat, Ganjar juga dapat melihat kondisi masyarakat yang ada di lapangan, dan dijadikan sebagai cara, juga metode untuk mengkonfirmasi survei.

Hasil survei yang selalu menempatkan Ganjar-Mahfud di posisi bawah justru menjadi pemacu untuk terus bekerja lebih bersemangat. 

"Jadi soal hasil surveinya, biarkan saja, itu koreksi buat kita untuk memacu kerja kita ke bawah. Tapi suasana yang saya rasakan di masyarakat, mungkin-mungkin sama dengan data yang Bang Karni sampaikan tadi, polling," ungkap Ganjar. 

Ganjar mengaku pernah bertanya kepada ahli polling bahwa hal itu belum tentu mewakili kondisi di lapangan, karena bergantung pada metode yang dipakai, bagaimana cara mengambil sampel. 

"Karena pernah ada presedennya, kami ya biasa saja, jadi silahkan angka ditampilkan itu tidak pernah menggetarkan kami, karena kami terus kerja," kata Ganjar.

Dia menambahkan, kekuatan Ganjar-Mahfud ada pada militansi seluruh tim pemenangan dan relawan yang melakukan door-to- door untuk mengimbangi berbagai tekanan dan kampanye terselubung mendukung paslon tertentu. 

Itu sebabnya, berbagai hasil survei tidak meruntuhkan semangat melainkan menjadi data untuk dikonfirmasi oleh seluruh relawan dan partai pendukung ganjar-Mahfud untuk mengukur persaingan dan elektabilitas. 

"Soal survei, dua Pilpres sebelumnya, survei semua

memenangkan Pak Prabowo. Silahkan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak mungkin. Nah ini ada tiga, tiga itu lebih complicated kan," ujar Ganjar. (red)

Hal itu ditegaskan Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Bento Kopi Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024).

Awalnya, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari seorang pemuda Lampung bernama Roma. Roma bertanya apakah Mahfud akan punya sikap yang jelas dan tidak didikte siapapun saat menjadi wapres.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud menegaskan bahwa sikapnya tidak akan bisa didikte siapapun. Mahfud sebagai pendekar hukum menyatakan sikap tegak lurus menegakkan konstitusi.

“Jadi, apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD,” kata Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud pun bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika hendak dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.

Dalam ceritanya, Mahfud dan seluruh partai pengusung bersepakat untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan yang dibangun adalah menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsinya masing-masing.

Sementara, Mahfud menegaskan bahwa partai politik tugasnya adalah menegakkan hukum dan konstitusi dengan mengirim kader-kader terbaiknya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud berkomitmen tetap pada sikapnya untuk menjalankan konstitusi, menegakkan hukum, serta menyikat korupsi apabila diberi mandat oleh rakyat sebagai wapres RI tahun 2024-2029. (red)

" Kejanggalan terjadi ketika warganet melakukan pencarian. Unggahan terkini dari akun X @mohmahfudmd tidak dapat ditemukan jika pengguna mencari menggunakan keyword 'mahfud' di tab _’latest’_. Sementara, unggahan paslon lain banyak ditemukan" ujar Karaniya Dharmasaputra Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Pencarian unggahan melalui tab _’latest’_ tersebut sudah dicoba menggunakan akun X Premium, melalui berbagai gawai dan alamat protokol internet _(ip address)_. Hasilnya tidak konsisten, tampil sangat sedikit, bahkan sering kali nihil, dan bukan berasal dari unggahan langsung akun @mohmahfudmd.

Ganjar Pranowo memiliki pengikut sebanyak lebih dari 3,5 juta, sementara Mahfud MD memiliki pengikut sebanyak lebih dari 4,4 juta. Atas kejanggalan ini, TPN telah melayangkan surat resmi kepada X--platform yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan dimiliki Elon Musk--untuk mendapatkan penjelasan dan mendesak agar dapat segera diatasi demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. (red)

Secara etika, pernyataan Presiden Jokowi, dinilai tidak tepat. Publik akan meninjau ulang kredibilitas Jokowi sebagai presiden, karena beberapa waktu lalu ia pernah mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri harus netral. Ironisnya, kini Jokowi mengatakan hal sebaliknya. 

" etika dia mengatakan sebaliknya, masyarakat jadi ingat perkataannya yang sering berkata sebaliknya. Kalau sudah persoalan etika, ya sanksi hukumnya memang tidak ada. Tapi, publik akan menilai kredibilitas Jokowi dan mendorong masyarakat semakin mencurigai adanya politik dinasti,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (24/1/2024).

Secara terpisah, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menanggapi pernyataan Jokowi sebagai pelanggaran hukum dan etika. Menurut Bivitri, anggapan regulasi membolehkan presiden dan menteri berpihak, itu salah. 

"Mungkin Pak Jokowi mengacu pada e Pasal 282 UU Pemilu, tapi sebenarnya ada Pasal 280, Pasal 304, sampai 307," ujar Bivitri.

Lebih lanjut Hikam mengungkapkan, dari sudut pandang politik dinasti, sangatlah sulit memisahkan fakta Jokowi sebagai Presiden dan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Apalagi Jokowi mengatakan, hal ini saat menghadiri acara di Kementerian Pertahanan, yang dipimpin Prabowo Subianto, yang adalah Capres Nomor Urut 2. 

“Publik semakin disodori bukti keberpihakan dan publik akan mencatat. Saya kira, nggak pas kalau seorang presiden dan kepala pemerintahan memihak. Persoalannya sekarang ada pada kata memihak. Bukan soal kampanye, karena kalau kampanye, legalitasnya ada,” tegasnya. 

*Membatasi Kekuasaan*

Menristek pada era kepemimpinan Presiden Abrurrahman Wahid (Gus Dur) itu, juga mengungkapkan, Jokowi merasa nyaman bermain dengan caranya sendiri, karena tidak pernah bertarung pada Reformasi ‘98.

“Negara ini, idealnya seperti yang diinginkan Reformasi 98. Terbuka peluang bagi siapa saja untuk memimpin. Jokowi nggak pernah mengalami pertarungan reformasi. Dia nyaman dan dia bermain dengan caranya sendiri,” ujarnya.

Hikam merefleksikan situasi ini dengan teori demokrasi. Ketika berada di puncak kekuasaan, manusia cenderung bertahan dan memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Hikam, perangkat demokrasi adalah membatasi kekuasaan. 

“Demokrasi dibutuhkan karena para filsuf demokrasi sadar tidak mungkin orang berkuasa tanpa bertahan dan memperluas kekuasaannya. Makanya perangkat demokrasinya adalah membatasi,” kata penulis buku berjudul “Demokrasi dan Civil Society“ itu. 

Sementara itu, dari sudut pandang legal formalitas, Hikam berpendapat siapa pun bisa saja merujuk norma dan pasal sebagai dasar tindakannya. Namun, hal itu juga bisa dibantah menggunakan pasal lain.

“Kalau melihat dari legal form, siapa pun bisa saja memilih norma atau mengkritik menggunakan pasal lain. Jangan lupa, ada pasal lain juga yang bisa mengkritisi pendapat itu. Memang, akan selalu begitu. Jokowi kan punya penasihat hukum dan punya sandaran yang kuat kalau dari sisi legal formal. Dua sarjana hukum, bisa tiga pandangannya,” papar Hikam. (red)

Cawapres nomor 3 ini dengan tegas menyebut bahwa tindakan para menteri itu sebagai dosa politik yang akan meracuni anak muda. 

Sebagai Cawapres yang merangkap Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Pilpres 2024. 

Hal itu dilakukan Mahfud, sekalipun dia mengenal pejabat daerah seperti pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati dan komandan distrik militer (dandim).

“Saya ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi cawapres masih merangkap jabatan, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memakai fasilitas negara atau tidak?” ujar Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan bahwa dirinya sudah 3 bulan tidak menggunakan fasilitas negara dan masih berkantor di Polhukam secara rutin.

“Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas dan surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun cawapres,” lanjutnya.

Ternyata, contoh yang diperlihatkan Mahfud tidak membuahkan hasil. Para menteri yang masuk dalam tim sukses paslon tertentu masih menggunakan fasilitas negara,

“Situasinya tidak berimbang, pihak lain menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik sudah ikut tim sukses,” papar mantan hakim MK itu.

Oleh karena itu, Mahfud merasa contoh yang diperlihatkannya sudah cukup. Dia pun memutuskan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada waktu yang tepat. Selain itu, ada tugas negara yang harus dijaga olehnya dalam masa transisi. 

 “Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga dalam masa transisi dan menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun dengan ketulusan dan berdasarkan ketulusan seperti itu saya akan meneruskan tugas dengan Ganjar Pranowo,” lanjutnya.

Diketahui, Mahfud memutuskan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada saat yang tepat. (red)

Korban mengalami luka luka dan dibawa warga ke klinik terdekat untuk mendapat pengobatan.

Peristiwa ini terjadi senin siang saat dua orang ibu berboncengan sepeda motor hendak mengantar makanan Catering di kawasan Kalimalang Jakarta Timur.

Disaat melintasi jalan kondisi angin kencang dan merubuhkan baliho berukuran empat kali dua meter.Korban tak sempat menghindar hingga baliho menimpa sepeda motor korban.

" Tadi korbannya ada dua, satu motor dua orang. Kejadiannya sekitar jam 11 an boncengan. Yang bonceng dekat motor, nah yang bawa motor terpental kedepan. Yang supir motornya luka luka" ujar Wirman saksi di lokasi kejadian.

Akibat kejadian ini kedua korban mengalami luka luka dan dibawa kerabatnya ke Klinik terdekat untuk mendapat pengobatan.

sementara Baliho yang sempat menutup sebagian ruas jalan telah diangkar warga ke trotoar jalan. (red)

Dengan detail ia memaparkan satu persatu visi dan misinya sebagai calon wakil rakyat dari Partai Buruh. Menjadi driver ojol sejak tahun 2016 Rusli kini memilih jalan lain untuk memperbaiki nasib nya dan rekan rekannya sesama ojol dan kaum buruh umumnya.

Ia merasa nasib ojol dan kaum buruh harus lebih baik. Untuk mengubah nasib ojol menurut Rusli tidak bisa hanya ber unjuk rasa turun kejalan. Rusli meyakini perjuangan di Parlemenlah yang dapat mengubah nasib ojol dan buruh pada umumnya.

Bapak tiga anak ini mengaku tidak punya modal untuk maju sebagai caleg. Alat peraga kampanye seperti spanduk dan stiker ia beli dari tabungan pribadi hasil ojek online. Selain itu bantuan datang dari sumbangan warga yang simpati terhadap cita cita politiknya.

"Saya ingin perjuangkan nasib kawan saya sesama ojol khususnya dan buruh di Jakarta pada umumnya" Ujar Rusli.

Rusli yakin tingkat keterpilihan caleg tidak diukur dari berapa uang yang dimiliki namun faktor kedekatan dengan rakyat lah yang menjadi penentu.

Rusli pun rajin masuk ke kampung kampung di dapilnya untuk meyakinkan warga akan keberpihakannya terhadap kaum ojol dan buruh pada umumnya.

" Pilu di hati begitu turun di dapil ada warga yg curhat dikasih caleg lain ini itu. Kalo saya memang gak ada uang. Saya hanya punya Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Saya akan perjuangkan nasib buruh. Saya bikin alat peraga kampanye itu ngumpulin uang. tapi ada juga yg bantu" sambung Rusli.

Selain bekerja sebagai ojol Rusli tercatat aktif sebagai pimpinan serikat buruh yang membawahi bidang dirgantara digital dan transportasi.

Untuk lolos ke DPRD DKI Rusli butuh 15 ribu suara rakyat dari tiga Kecamatan yakni Matraman, Pulogadung dan Cakung. Meski hanya bermodal semangat pria lulusan SMA itu yakin terpilih jadi wakil rakyat kelak. Rusli bertekat memperjuangkan nasib rakyat. (red)

Ganjar mengungkapkan latar belakang komitmen itu lantaran adanya keluhan dari anak muda terkait lowongan kerja yang menetapkan batas maksimal usia pelamar kerja 24 tahun.

"Jadi hari ini banyak yang menyampaikan 'pak saya masih muda, kok kemudian saya tidak bisa masuk kerja' rasanya tidak fair. Kan ukuran kerja bisa dilihat dari tes fisiknya, tes kemampuannya," ujar Ganjar, ditemui di Hotel Owabong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).

Menurut Ganjar, peraturan tersebut tidak adil dikarenakan usia tidak bisa menjadi patokan kemampuan dan keahlian seseorang.

"Bukan berarti yang muda selalu bisa dan yang tua kemudian dianggap tidak bisa. Belum tentu kan," ucap Ganjar.

Berdasarkan hal itu, Ganjar-Mahfud mengaku akan mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk menjadi keputusan nantinya jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2024-2029.

Ganjar menyebutkan, komitmen menghapus batas usia pelamar kerja merupakan upaya untuk memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Maka kita akan pertimbangkan masukan itu. Saya kira memberikan suasana yang fair karena kerja itu adalah hak setiap warga negara. Maka dia berhak tanpa dibatasi aturan," 

Sebelumnya, dalam akun X pribadi @ganjarpranowo mengutip salah satu pemberitaan yang berjudul 'Ganjar-Mahfud Janji Hapus Batas Usia Pelamar Kerja'.

Ganjar mengutip berita tersebut dengan balasan "Ini komitmen kami," dan mendapatkan sambutan dan komentar positif dari netizen, khususnya anak muda. (red)

Selain mampu mencuri perhatian publik dengan Jaket Bomber warna hijau army a’la film "Top Gun" yang diparodi menjadi "Top Gan," Ganjar sangat piawai memaparkan gagasan dan data disaat dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terlibat debat kusir dan saling sindir.

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Agustinus Rahardjo menyebut, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud sukses menampilkan paslon dengan outfit yang menarik perhatian. Ganjar-Mahfud berhasil mencuri perhatian publik sekaligus menguasai panggung Debat Capres, dan menjadi perbincangan luas dalam beberapa waktu ke depan. 

Agustinus mengungkapkan, secara substansi, Ganjar diuntungkan dengan 3 hal. Pertama, gesekan antara Prabowo dan Anies dalam beberapa sesi debat, yaitu saling sindir, saling serang, serta saling merendahkan. 

"Secara show bagus, karena namanya debat harus menarik ya. Tapi secara kesantunan politik, Prabowo dan Anies nampak melemahkan diri sendiri. Apalagi dengan adegan penutup tak mau bersalaman di antara keduanya," kata pria yang akrab disapa Jojo di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Kedua, pernyataan Prabowo yang tiga kali mengatakan sependapat dengan Ganjar menjadi nilai tambah tersendiri karena menunjukkan kuatnya argumentasi Ganjar. Padahal, secara senioritas dan pengalaman di bidang politik hukum dan keamanan (Polhukam) ada pada sosok Prabowo. 

Ketiga, secara materi debat, Ganjar unggul karena terus menyampaikan program-program unggulannya berkali-kali. Misalnya Garda Samudera, penguatan badan Siber, duta besar krisis iklim, zero toleransi kecelakaan alutsista, anggaran pertahanan 2% dari PDB, serta peningkatan profesionalisme Kepolisian. 

"Sebagai anak polisi rendahan, menjadi sangat engaged ketika Ganjar menekankan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan Bhayangkara serta meningkatkan kesejahteraan keluarga TNI/Polri," ujar mantan Tenaga Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) 2016-2019 ini. 

Pernyataan senada juga disampaikan Komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurut dia, Ganjar Pranowo berhasil memimpin komunikasi selama debat berlangsung. 

Ganjar unggul karena berkali-kali menyampaikan program sesuai tema debat, yakni Pertahanan dan Keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Selain itu, gagasan yang disampaikan Ganjar juga disetujui Prabowo Subianto, antara lain terkait teknologi baterai, peran institusi pertahanan-keamanan yang tumpang tindih, dan utang untuk membeli alutsista.

Emrus juga mencatat, Ganjar tak segan menyampaikan kritik yang tajam mulai dari politik luar negeri, hubungan internasional, diplomasi, konflik Laut Tiongkok Selatan hingga geopolitik. 

"Hal inilah yang membuat Prabowo tidak percaya diri untuk merespons kritikan tajam Ganjar. Dengan demikian, perdebatan presiden ketiga ini mutlak dimenangkan oleh Ganjar," ujar Emrus. (red)

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Lutfi Hakim mengatakan, mereka sudah menimbang visi dan misi dari capres-cawapres 2024 yang selaras dengan FBR. Hasilnya, FBR mendukung penuh Ganjar-Mahfud.

"Dari ketiga pasangan yang ada saat ini, satu-satunya yang layak didukung adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 03," kata Lutfi. 

Ia mengungkap 10 alasan yang membuat FBR yakin mendukung Ganjar-Mahfud. 

Pertama, visi-misi Ganjar-Mahfud yang dirasa selaras cita-cita FBR untuk menjadi jawara dan juragan di kampung kita.

Apalagi, Ganjar-Mahfud mengusung visi Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Dua, keseriusan Ganjar tangani warga miskin saat memimpin Jawa Tengah.

Tiga, kesuksesan program jaga keluarga dan jaga tetangga yamg jadi role model di Indonesia. Empat, Ganjar-Mahfud dirasa pasangan ideal kombinasi tokoh nasionalis, tokoh agamis dan mereka berpengalaman.

"Lima, selaras dengan FBR, pasangan Ganjar Mahfud berkomitmen akan

mempercepat penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih

kelak," ujar Lutfi.

Enam, Ganjar-Mahfud dinilai seperti mengulang sejarah Soekarno-Hatta. Tujuh, ada kesamaan antara orang Betawi dan Mahfud MD secara kultural yang salah satunya jawara dalam penegakan hukum.

"Delapan, Ganjar-Mahfud merupakan potret keluarga bahagia dan sakinah yang jauh dari gosip," kata Lutfi.

Sembilan, Ganjar-Mahfud merupakan tokoh yang melewati proses kaderisasi yang jelas. Keduanya punya sejarah panjang dan rekam jejak yang jelas saat sebelum dikenal sebagai capres dan cawapres.

"Sepuluh, bersama Ganjar-Mahfud, FBR berharap realisasi program lanjutkan kebaikan punya implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Betawi,

dan tidak lagi mundur ke belakang karena suksesnya Betawi, untuk Indonesia," ujar Lutfi. (red)

“Sejumlah kader yang mengklaim sebagai “Pejuang PPP” itu telah dipecat dan dicabut keanggotaannya. Mereka tidak memahami partai politik dan PPP,” kata Mardiono usai rapat konsolidasi Tim Pemenangan Ganjar (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Mardiono mengaku sudah mengabdi di partai selama 26 tahun, tidak pernah menobatkan diri sebagai pejuang. 

“Mereka yang baru bergabung selama 7 bulan mengklaim sebagai “Pejuang PPP.” Saya ini mengabdi di PPP sudah 26 tahun. Dan, hari ini saya diberi amanah dan tidak pernah menobatkan diri sebagai pejuang. Bagaimana mungkin seseorang yang baru 7 bulan, membaca AD/ART tidak, tapi mengklaim sebagai pejuang,” ujarnya.

Mardiono bersyukur karena Allah SWT menunjukkan lebih cepat para penyusup itu, sehingga bisa lebih cepat bertindak.

“Saya sebut ini sebagai penyusupan. Alhamdulilah, Allah sayang kepada PPP dan menunjukkan lebih cepat orang-orang ini,” katanya.

Ia menambahkan, penyusupan bisa saja terjadi di mana-mana. Jangankan di sebuah organisasi, salat di Masjid saja, katanya, ada yang mencuri sandal. 

Seperti diberitakan, PPP telah memecat sejumlah kader yang menamakan diri “Pejuang PPP,” di antaranya Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Witjaksono. (red)

Direktur Direktorat Hukum dan Kajian TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy didampingi Wakil Direktur Hukum Heru Muzaki dan Wakil Direktur Kajian Tama Satrya Langkun menyatakan, keikutsertaan masyarakat pemilih dalam kampanye merupakan bentuk kesadaran politik pada hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Dalam masa kampanye pula ruang-ruang publik semakin hangat, hidup, dan ramai. Hal tersebut adalah wajar, karena pemilu lazim disebut sebagai pesta rakyat yang dijamin konstitusi.

Namun, gegap gempita Pemilu 2024 sebagai pesta rakyat itu harus redup dan padam ketika para oknum TNI Yonif 408 Diponegoro menganiaya relawan Ganjar-Mahfud yang berpartisipasi dalam kampanye Pilpres 2024 di Boyolali, Jawa Tengah. 

Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 30 Desember 2023, pukul 11.19 WIB, di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH, Boyolali, Jawa Tengah. Adapun tujuh korban relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban adalah Slamet Andono, Arif Diva Ramandani, Jaya Iqbal Pratama, Dimas Ifanfuadi, Parjono, Yanuar, dan Lukman Farit.

“Kami merasa sangat perlu melakukan upaya-upaya hukum yang serius termasuk melaporkan tragedi penganiayaan ini kepada Komnas HAM,” kata Ronny.

Ronny menyebut enam poin pernyataan sikap Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud sebagaimana disampaikan dalam laporan kepada Komnas HAM hari ini, Rabu, 3 Januari 2023.

“Pertama, kami mengutuk keras peristiwa penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh para Oknum TNI Yonif 408 Diponegoro. Menurut pandangan kami, peristiwa penganiayaan di Boyolali ini merupakan tragedi hak asasi manusia yang harus diusut lebih jauh oleh Komnas HAM,” ungkapnya.

Hal kedua, TPN menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtaat) yang melekat di dalamnya asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diamanahkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

“Oleh karena itu, kami meminta pengusutan kasus ini secara tuntas tanpa pandang bulu, dan meminta perlindungan hukum bagi korban penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud oleh Oknum TNI di Boyolali,” kata Ronny.

Ketiga, TPN mendesak Komnas HAM membentuk Tim Independen untuk menyelidiki dan menginvestigasi dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diduga dilakukan oleh para Oknum TNI Yonif 408 Diponegoro.

Keempat, TPN Meminta kepada DPR RI untuk memanggil Panglima TNI terkait tragedi penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali oleh para Oknum TNI Yonif 408 Diponegoro dan mendesak kepada pihak TNI untuk memberikan klarifikasi sebenar-benarnya, memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI yang terlibat, menertibkan dan mendisiplinkan anggotanya di seluruh Indonesia, serta memposisikan institusinya sebagai pihak yang netral selama pelaksanaan Pemilu 2024. 

Kelima, TPN mengimbau kepada Paslon Capres dan Cawapres, Tim Kampanye, dan Peserta Pemilu lainnya untuk mengedepankan Pemilihan Presiden yang berwawasan hak asasi manusia, menciptakan pemilu bebas dari rasa takut, pemilu yang damai, aman, tertib dan demokratis. 

Terakhir, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud akan memonitor dan mengawal kasus ini hingga selesai dan memperoleh keadilan bagi para korban Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

“Hal ini sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik lebih serius dan meluas serta agar tidak terulang kembali baik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 maupun di masa depan,” pungkas Ronny. (red)

Hal tersebut disampaikan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat menghadiri acara Konsolidasi Akhir Tahun TPN dan Relawan Ganjar-Mahfud di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023) malam.

Menurut Todung, kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud membahayakan integritas pemilu, bahkan membahayakan masa depan pemilu yang aman dan damai. 

"Hal ini dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat. Saya minta media menyebarkan ini dan meminta akuntabilitas pihak yang berwajib terkait proses terhadap kasus kekerasan ini," ujarnya.

Dia mengungkapkan TPN Ganjar-Mahfud mendapat laporan mengenai tindak kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud di Klaten, Boyolali dan Yogyakarta.

"Ada 1 korban meninggal dunia di Klaten, Yogyakarta, dan 4 korban luka-luka di Boyolali. Para korban dari relawan Ganjar-Mahfud ini diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung paslon tertentu dan juga oknum aparat TNI," kata Todung. 

Menurut Todung, TPN Ganjar-Mahfud akan mengambil tindakan hukum atas laporan tersebut karena melanggar hukum dan mengancam demokrasi dalam proses Pemilu 2024. 

"Kita ingin pemilu yang damai, pemilu yang tertib, pemilu yang sesuai aturan, sehingga semua brutalitas dan tindak kekerasan itu melanggar hukum, tidak bisa dibiarkan dan kami akan memproses ini secara hukum sesuai hukum yang berlaku," tutur Todung. 

Menurut dia, jika laporan yang disampaikan relawan ke TPN Ganjar-Mahfud terbukti benar, maka pihaknya meminta Panglima TNI mengambil tindakan tegas secara hukum terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan korban jiwa. 

Lebih lanjut, Todung mengatakan TPN Ganjar-Mahfud juga sedang melakukan investigasi terkait laporan tersebut. Berdasarkan laporan relawan dari Boyolali, saat mereka hendak kembali setelah mengikuti kampanye Ganjar Pranowo pada Sabtu (30/12/2023), mereka dihambat kemudian dianiaya oknum TNI di pos TNI setempat. (red)

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menegakkan aparat penegak hukum harus mendukung Pemilu 2024 berlangsung secara damai. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu cepat menindak pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses demokrasi di masa kampanye Pemilu 2024. 

"Kami meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih, dan mengusut tuntas, karena pemilu ini harus damai. Pemilu ini harus berjalan dengan aman," kata Hasto, saat menghadiri Konsolidasi Akhir Tahun TPN dan Relawan Ganjar-Mahfud, di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023). 

Hasto juga menyampaikan rasa duka yang mendalam terkait tindak kekerasan yang menimpa relawan Ganjar-Mahfud di Yogyakarta dan Boyolali. Saat ini, TPN Ganjar-Mahfud sedang menunggu laporan dari Yogyakarta dan juga Boyolali terkait tindak represif atau kekerasan tersebut. 

"Nanti kami akan mengadakan konferensi khusus terkait dengan hal ini. Yang pasti, kami mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam proses kampanye dan pemilu," ujar Hasto.

Dia juga berpesan agar para relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud di seluruh Indonesia tetap mendukung pemilu damai dan aman, sehingga dapat menahan diri dari tindakan provokasi atau represif dari pihak lawan.

Menurut Hasto, seluruh relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud sebaiknya tetap fokus pada pendekatan ke masyarakat dan tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dalam menjalankan kampanye.

"Pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat. Itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang beradab, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional," tutup Hasto. (red)

Ganjar mengungkapkan, sejak awal Ganjar-Mahfud sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggjung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. 

"Maka dalam relasi saya dengan Pak Mahfud, kami malah deal dari awal apa saja yang akan menjadi prioritas tugas presiden dan wapres," ungkap Ganjar, dalam kunjungan di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023). 

Dia menjelaskan, untuk masalah kepastian hukum, pendekatan hukum, reformasi hukum, akan menjadi prioritas tugas Mahfud MD sebagai wapres. 

"Buat saya, ini meringankan jabatan saya sebagai presiden, karena Pak Mahfud akan konsentrasi di urusan ini. Tapi bukan berarti wapres itu akan menentukan dan memutuskan sendiri, beliau bertanggung jawab untuk kemudian disampaikan kepada presiden, dan presiden yang akan memutuskan untuk jadi kebijakan," tutur Ganjar.

Menurut Ganja, membangun relasi yang baik antara presiden dan wakil presiden sejak awal pencalonan untuk kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) sangat penting. 

Hal itu, bukan hanya menempatkan cawapres sebagai mitra yang sama-sama berjuang dengan capres dalam kontestasi Pilpres, tetapi juga dapat menghapus stigma bahwa wapres adalah ban serep presiden. 

"Jangan ada anggapan bahwa wapres hanya sekedar ban serep, nganggur. Saya tidak. Jadi ada banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan wapres sebagai pendamping presiden," ujar Ganjar. 

Dia menilai, wapres Ma'ruf Amin yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini pun sudah melakukan tugas yang luar biasa. Salah satu konsentrasi Wapres Ma'ruf Amin adalah pada bidang pelayanan publik yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah.  

"Saya kira pak wapres [Ma’ruf Amin] saat ini pun sangat luar biasa. Reformasi birokrasi ditangani, kemudian pelayanan publik juga ditangani, kami sering diundang soal itu," tutup Ganjar. (red)

Tepatnya, Mahfud nginep seperti santri di Ponpes Nurul Qarnain, Jember, Kamis (28/12/2023) malam. 

Kedatangan Mahfud di Ponpes disambut ribuan santri yang berbaris rapi. Pengasuh Ponpes Nurul Qarnain, Jember, KH. Yazid Karimullah beserta kiai lainnya menyambut Mahfud turun dari kendaraannya.

Sebelum masuk ke salah satu bilik, Mahfud mengisi sejumlah kegiatan di Ponpes ini. Dari mulai salat berjamaah, doa dan tahlil, hingga shalawatan bersama ribuan santri. Usai salat berjamaah, Mahfud didoakan Kiai Yazid diamini oleh ribuan santri.

Setelahnya, salat Mahfud berjalan menuju sebuah aula untuk dialog dan bercengkerama dengan para santri. Di tengah perjalanan itu, Mahfud kembali disambut ribuan santri putri yang melantunkan shalawat badar. Mahfud tak sungkan mendatangi dan menyalami para santriwati tersebut.

Setelah berbagai kegiatan itu, di depan bilik tempat dia beristirahat, Mahfud mengaku rindu suasana pesantren. Ingatannya terlempar ke masa kecilnya yang pernah nyantri di Ponpes Al Mardhiyyah, Pamekasan, Madura. 

"Ingatan saya kembali. Salat berjamaah, ngaji bareng, bangun malam, salat tahajud. Di pesantren ini yang dirindukan suara orang sahut menyahut mengaji, enak didengar," ungkap Mahfud.

Kata Mahfud, saat dirinya nyantri, ponpesnya masih jauh dari kemajuan. Baik teknologi maupun bangunan sarana dan prasarananya. 

"Malah kamar saya dulu terbuat dari bilik bambu sederhana. Dulu mencari kayu untuk memasak," katanya.

Sekarang ini, kata Mahfud, Ponpes jauh lebih maju. Sarana dan prasarana mudah dijangkau para santri.

"Sudah ada listrik, sudah pada maju pesantren sekarang. Boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi ruhnya kan masih tetap. Belajar kitab kuning, dibekali moral, akidah dan akhlak," sebutnya.

Keesokan harinya, Jum'at (28/12/2023) Mahfud berencana sowan ke PP Bustanul Makmur, Genteng-Banyuwangi, Ponpes Minhajut Thullab, Muncar, Banyuwangi, hingga menggelar pertemuan dengan para nelayan di Banyuwangi. (red)

Hal itu disampaikan capres nomor urut 3 ini saat didapuk menjadi pembina Apel Satgas PDI Perjuangan di Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (24/12/2023).

“Mulai sekarang pun ketika ada kecurangan kitalah yang mengamankan. Agar saudara-saudara mencatat, kemudian melaporkan. Dari situlah, ketika kita sudah berada pada trek yang benar, cara yang benar, maka kalau ada yang mengganggu satgas tidak boleh ragu-ragu, tabrak,” tegas Ganjar.  

Satgas PDI Perjuangan harus turun untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tugas kita, kata Ganjar, adalah tempur-tempur dan menang. “Solo akan kita jadikan contoh nasional,” tambahnya. 

Mantan Gubernur Jateng itu menegaskan agar Satgas PDI Perjuangan ikut menyampaikan program-program Ganjar-Mahfud dengan pendekatan yang baik, dengan cara-cara yang baik untuk mendengarkan suara rakyat. Prinsipnya, kata Ganjar, satgas harus tahu situasi dan kondisi wilayah terdekatnya.

Ditambahkannya, nanti pada pencoblosan, tentu akan ada komando yang sifatnya mendadak mengikuti dinamika yang berkembang. Satgas harus menjemput saudara, teman yang belum berangkat ke TPS. Mungkin mata, telinga, semua akan bergerak ke kiri ke kanan, memantau agar tidak ada kecurangan.

“Kita bukan Banteng-Banteng cengeng, tapi Banteng-Banteng punya sikap ksatria. Jangan ganggu Banteng. Kalau berani nyolek Banteng, hati-hati Bantengnya bisa ngamuk, Bantengnya bisa melawan dalam koridor kebenaran,” ujar Ganjar. (red)

Dalam kampanyenya tersebut, Ganjar mengunjungi Pasar Klitikan Notoharjo dan sempat berbincang-bincang dengan para pedagang dan pengunjung pasar. Meskipun Solo walikotanya adalah pesaing dalam bursa pencapresan, Ganjar yakin suaranya bisa menang.  

“Oh, iya kalau di sini Banteng kuat sekali. Bahkan tadi malam bersama rakyat saya bertemu, kita ngobrol dan mereka mendorong kekuatan yang ada di masyarakat. Ya, kawan-kawan sangat paham juga bahwa terjadi kompetisi di Solo Raya,” ujarnya. 

Ganjar menambahkan, dia meminta kepada para pendukungnya agar berkompetisi baik-baik, tidak harus saling menyakiti, dan menurutnya, kawan-kawan pendukung pasti selalu berjuang.

“Mereka kalau dilihat Banteng tangguh-tangguh di Solo Raya, sangat. Solo Raya luar biasa,” tegasnya.

Ganjar tidak yakin atas penilaian pengamat, bahwa Pemilu 2024 ini akhir dari masa keemasan PDIP, karena elektabilitasnya mulai disalip partai lain.

“Enggak, saya belum yakin. Kita masih percaya. Kita akan menunjukkan nanti di 14 Februari 2024. Kalau kita melihat soliditas yang ada di kawan-kawan luar biasa. Biasanya Banteng makin dicolek, tanduknya makin tajam,” kata Ganjar. (red)

Hal ini dikatakan Ganjar merespons audan dari seorang nelayan di Indramayu, Jawa Barat, bernama Amirudin yang kerap dimintakan uang keamanan oleh preman dan biasa disebut sebagai bajak laut.

“Itu termasuk pungli yang masuk dalam hitungan kami. Dan akan kita sikat,” tegas Ganjar saat berdialog dengan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023). 

Ganjar mengapresiasi keberanian Amirudin secara gamblang menceritakan persoalan yang mereka hadapi terutama terkait pungli.

“Menarik kejujuran mereka menyampaikan bajak laut ini preman. Karena saya tanya petugas apa bukan, (nelayan menjawab) dia preman yang mengamankan para nelayan,” jelas Ganjar.

Sebagai Calon Presiden, Ganjar mengatakan dirinya akan menampung keluh-kesah nelayan tersebut. Apalagi, hal ini harus menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ataupun pihak keamanan yang semestinya berpatroli demi menjaga ketertiban di laut Indonesia.

“Inilah tugas dari Kementerian Keluatan dan dari dari Angkatan Laut untuk bisa membantu para nelayan kita, seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum,” tegas Ganjar.

“Kalo enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban padahal itu gak ada. Kalo pengamanan itu Pol Air akan mengamankan, maka nanti akan kita cek kalo itu praktik terjadi maka penegakan akan di sana,” imbuh Ganjar.

Sebelumnya, Amirudin mengeluhkan soal praktik pungutan liar yang dialami saat berlayar untuk mencari ikan dirinya bersama nelayan lainnya kepada Ganjar Pranowo. Ia menuturkan biasanya menyetorkan uang sebesar Rp 2-5 juta ke bajak laut dan sebagai bentuk menjaga keamanan mereka ketika melaut.

Amirudin merasa senang ketika keluhan yang dialaminya dapat didengarkan langsung oleh Ganjar Pranowo. Terlebih Ganjar merupakan calon orang nomor satu di Indonesia.

“Insyallah kalo jadi Presiden (Ganjar) bajak laut enggak ada dan angkatan laut harus ada razia biar aman dan (bajak laut takut). Nelayan kalo ada bajak laut pasti lari kalo kelihatan,” ujar Amirudin. (red)

Puncaknya Ia didapuk sebagai Sekretaris Jendral GPII periode 2017-2022. Kader HMI ini kini bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mantan pengurus KNPI Jakarta Pusat ini Ingin lebih banyak ambil bagian membangun daerahnya. Kang Ujang kini "bertarung" untuk lolos ke gedung  Perlemen Senayan menjadi wakil rakyat di DPR RI. Ia maju di Dapil Jabar II Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Visinya jelas, Kang Ujang ingin mewujudkan negara adil dan makmur melalui sistem legislatif yang berkualitas baik dalam pengawasan, penganggaran, maupun legislasi, serta memperkuat partisipasi luas warga negara terhadap proses politik yang ada di DPR RI. 

Berpartisipasi aktif dalam pembuatan undang-undang yang mewujudkan tujuan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Misi lainnya ia ingin meningkatkan kualitas fungsi parlemen, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Mendorong peningkatan good governance yang transparan,.akuntabel, dan bertanggung-jawab mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Ia memastikan membuka ruang aspirasi secara luas kepada masyarakat melalui Rumah Aspirasi Rizwansyah baik di Kabupaten Bandung Barat, maupun di Jakarta.

Menjadi mitra kritis pemerintah dalam proses pembangunan Indonesia.Meningkatkan partisipasi anak muda dalam pengambilan keputusan ataupun aspirasi politik dengan penyelenggaraan diskusi rutin dengan konstituen.

Profil

Nama Lengkap : Rizwansyah, S.Sos.i

Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Bandung/13-02-1985/36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Pendidikan Terakhir : Strata 1

Email : rizwansyah85@gmail.com

No Kursus, Pendidikan, Latihan Tahun

1. Latihan Brigade Tingkat Dasar, GPII Jakarta Raya 2007

2. Training Taruna Siaga Bencana, Departemen Sosial RI 2007

3. Latihan Kader I, HMI Jakarta Pusat-Utara 2009

4. Latihan Kader II, HMI Jakarta Pusat-Utara 2010

5. Training Kepemudaan KNPI, DPD KNPI Tk II Jakarta Pusat 2010

No. Organisasi Jabatan Periode

1. PD GPII Jakarta Pusat Ketua 2007-2010

2. HMI Komisariat Thawalib Ketua Bidang PTKP 2009-2010

3. HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara Ketua Bidang PTKP 2010-2012

4. DPD KNPI Tk II Jakarta Pusat Sekretaris Umum 2009-2011

5. PW GPII Jakarta Raya Ketua Bidang Eksternal 2010-2013

6. Pimpinan Pusat GPII Ketua Bidang 2013-2017

7. Pimpinan Pusat GPII Sekretaris Jendral 2017-2022

Pertanyaan itu dilontarkan Mahfud merespon pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Gibran menyinggung proyek IKN yang tidak seluruhnya menggunakan anggaran negara, melainkan mengandalkan investasi swasta dalam negeri maupun asing. Sebaliknya, investasi yang diharapkan hadir itupun hingga kini masih sulit direalisasikan.

Dalam debat antar cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/12/2023), Gibran menyinggung IKN saat membahas bagaimana prioritas anggaran untuk pembangunan fisik dan non fisik.

Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menjelaskan pembangunan tak melulu menggunakan anggaran negara, tetapi bisa menggunakan sumber lainnya.

 “Seperti IKN, APBN hanya 20% selebihnya merupakan investasi dari luar,” demikian ucapnya.

Pernyataan Gibran itupun direspon Mahfud. Cawapres nomor urut 3 ini mempertanyakan kehadiran investor dalam proyek IKN.

“Coba sebutkan investor mana yang sudah ada, dua saja?” tanyanya kepada Gibran.

Di sisi lain, pada kesempatan merespon, Gibran berkilah bahwa proyek IKN telah berhasil menyedot ketertarikan investor.

 “Saya sebutkan Mayapada dan Agung Sedayu, coba cek saja Pak,” jawabnya.

Pada sesi berikutnya, Mahfud melontarkan kembali fakta terkait investasi IKN. “Belum ada yang merealisasikan investasi, mereka baru janji-janji,” simpulnya. (red)

“Sejak awal kan mereka bicara keberlanjutan, tapi tadi Mas Gibran dengan vulgar menambahkan kredo percepatan dan penyempurnaan setelah keberlanjutan dalam pemaparannya. Ini namanya nyolong narasi,” kata Deddy kepada para wartawan yg meliput acara nobar Debat Cawapres di Rumah Aspirasi Ganjar -Mahfud di Diponegoro 72, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Tidak itu saja, kata Deddy, bahkan beberapa program juga identik seperti hilirisasi di luar nikel yang sudah sangat sering disampaikan oleh Ganjar Pranowo. 

Lebih lanjut, menurut Deddy, pasangan Prabowo-Gibran sangat sulit untuk melakukan percepatan karena jam terbang yang sangat rendah dibanding paslon 01 dan 03. 

“Saya pribadi mudah saja, kalau ngurus food estate saja gagal bagaimana bisa ngurus republik? Kalau baru berpengalaman ngurus 5 kecamatan, bagaimana bisa menyempurnakan masalah yang kompleks di level negara seperti Indonesia,” pungkasnya. (red)

Berdasarkan pantauan, Ganjar mengenakan pakaian suku adat Rote Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Mahfud MD mengenakan pakian adat Madura.

Adapun keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terletak pada penutup kepala atau topi yang disebut Ti’i Langga. Untuk Ti’i Langga bentuknya mirip seperti topi Sombrero yang dipakai oleh masyarakat di Meksiko.

Namun, Ti’i Langga yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Jika sudah mengering, daun lontar dapat berubah warna menjadi kekuningan atau coklat.

Sementara, Mahfud MD mengenakan baju Pesa'an, baju adat khas Madura berwarna hitam yang memiliki perwujudan dari masyarakat Madura yang begitu menghargai suatu kebebasan.

Mahfud juga mengenakan kaos dengan warna belang hitam dan putih yang merupakan dalaman dari baju luaran Pesa’an itu disebut menunjukkan mental pejuang, pemberani, dan tegas yang dimiliki oleh Suku Madura. Menkopolhukam ini turut mengenakan odheng, penutup kepala laki-laki berbahan dasar kain batik.

Saat tiba di lokasi debat yakni di JCC, Senayan, Jakarta, keduanya pun kompak berfoto bersama dihadapan awak media yang sudah menanti mereka.

Diketahui, debat kedua ini akan melibatkan tiga cawapres yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD. Ini merupakan debat perdana bagi para cawapres.

Tema untuk debat cawapres Pemilu 2024 kali ini adalah Ekonomi (baik ekonomi kerakyatan, ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan. (red)

Ia melaksanakan ibadah salat Jumat bersama pegawai Kemhan. Prabowo duduk di shaf paling depan dengan baju putih dan peci hitam.

Selesai salat, Prabowo pun melanjutkan agenda kerjanya, meskipun pasangannya calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka akan melangsungkan debat calon wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar acara debat kedua Pilpres 2024 dengan calon wakil presiden yang akan dilangusgkan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12) pukul 19.00 WIB. 

Debat kedua pilpres yang mengangkat tema ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital); keuangan; investasi pajak; perdagangan, pengelolaan APBN-APBD; infrastruktur dan perkotaan ini akan dipandu oleh 2 moderator dan 11 panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk para cawapres.

Berdasarkan keterangan KPU, terdapat 6 segmen dalam jalannya debat cawapres 2024. Segmen 1 yakni penyampaian visi-misi dan program kerja. Lalu, segmen 2, 3, 4 dan 5 yakni pendalaman visi-misi, dan program kerja. 

Moderator akan mengajukan berbagai pertanyaan. Kemudian, para peserta debat lain akan saling menanggapi. Segmen enam merupakan penutup di man masing-masing peserta debat atau capres akan memberikan pernyataan penutupnya. (red)

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar ketika meresmikan Barisan Advokasi Keadilan Indonesia (BAKI) GAMA 03, di Jakarta, Rabu (20/12/2023) malam. 

Ganjar menyebut, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuliskan secara sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum atau rechtsstaat (konstitusional). Dan, NKRI bukan negara kekuasaan, NKRI adalah negara hukum.

Di sisi lain, belakangan ini banyak kabar mengenai ketidakadilan, perlakuan semena-mena, bahkan ancaman atau intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. 

“Ada orang berdatangan menyampaikan sikap, diperiksa. Ada orang yang bersuara mengekspresikan pendapat, diperiksa. Rasa-rasanya ingatan kita tidak hilang. Orde baru runtuh karena situasi, kondisi seperti itu. Dan, mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikasi itu (kondisi seperti era orde baru) sekarang muncul kembali," kata Ganjar.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengajak BAKI GAMA 03 untuk mengawal demokrasi, dan membantu rakyat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. 

"Saatnya, hari ini, kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan ketika ketidakadilan mulai terjadi.

Saya titip pesan, kawan-kawan dari BAKI GAMA 03 yang akan membuat hotline untuk membantu mereka yang dirugikan, yang diperlakukan tidak adil. Khusus pendukung Ganjar-Mahfud, tolong dibantu," tutur Ganjar. 

Dia mengungkapkan, kesadaran tentang situasi dan kondisi era orde baru yang mulai muncul lagi, membuat masyarakat sipil, terutama dari kalangan mahasiswa mulai bergerak. Gerakan mahasiswa adalah hal wajar, karena setiap warga negara wajib mengawal konstitusi dan menegakkan hukum, sesuai visi NKRI. 

“Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalnya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, mesti dibawa ke pengadilan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil," ungkap Ganjar. 

Dia menambahkan, Tahun 2024 adalah tahun penting untuk Indonesia karena Pemilu diselenggarakan serentak untuk memilih pemimpin di tingkat pusat sampai daerah. 

Pemilihan ini harus dijaga agar proses demokrasi berjalan secara damai, jujur, dan adil, sehingga output-nya akan menghasilkan para pemimpin, yang dapat mewujudkan mimpi besar Indonesia Emas Tahun 2045.

"Kita punya mimpi besar, setidaknya pada tahun 2045, semua bercita-cita 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia menjadi negara maju, negara yang unggul, dan negara yang diperhitungkan dunia," kata Ganjar.  

Cita-cita luhur itu tidak akan terwujud, tanpa dukungan rakyat Indonesia. Untuk itu, seluruh elemen rakyat wajib mengawal prosesi demokrasi Pemilu 2024.

"Saya berterima kasih BAKI GAMA 03 dengan kesadaran, dengan ketulusan untuk ikut terlibat, ikut mengawal demokrasi dengan baik. Kita juga harus tertib. Kita juga harus mengikuti aturan. Kita tidak boleh semaunya, karena kita taat pada aturan itu.

Selain membantu masyarakat yang menghadapi masalah hukum, Ganjar berharap, seluruh advokat-lawyer yang tergabung di BAKI GAMA 03 ikut menjadi penerima kuasa dari rakyat yang terzolimi. 

"Masyarakat harus mendapatkan keadilan, ketenangan, dan respons yang cepat. Itulah bagian dari Sat-set dan Tas-tes Ganjar-Mahfud. Terima kasih, selamat berjuang, karena kita selalu bersama dengan rakyat," kata Ganjar. (red)

Oleh karena itu, semua deputi-deputi, ketua umum partai pendukung, relawan akan lebih banyak turun ke bawah. 

“Ketua TPN, Wakil Ketua TPN, partai-partai pendukung dan relawan bisa ke daerah-daerah lain tanpa harus bersama-sama dengan Pak Ganjar atau Pak Mahfud. Maksudnya bergerak bersama-sama biar lebih masif,” kata Wakil Ketua Umum TPN Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, usai rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Dia menambahkan, dalam satu hari, pasangan Ganjar-Mahfud masing-masing bisa mengunjungi 4 sampai 5 daerah. 

Gerakan masif itu kata dia, dimaksudkan agar program-program kerja pasangan Ganjar-Mahfud bisa tersampaikan dengan baik. Gatot juga menyampaikan keterlibatan istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, adalah murni sebagai pendamping Ganjar.

“Jadi beliau mendukung, terlebih ibu Siti Atiqoh ini kan anak seorang ulama besar dan berpengaruh di Jawa Tengah, artinya punya kekuatan sendiri. Mereka keluarga yang harmonis, setiap keluarga saya rasa kepingin punya cita-cita harmonis,” tegas Gatot.

Pada kesempatan itu, Gatot menegaskan bahwa setiap tim pemenangan punya strategi masing-masing. 

Penjelasan ini dikemukakannya ketika ada wartawan yang menanyakan, apakah suara pendukung Presiden Jokowi juga bagian strategi untuk direbut. 

Pastinya, kata dia, program-program Pak Jokowi yang sudah baik akan dilanjutkan oleh Ganjar-Mahfud. Sedangkan yang belum terealisasi atau kurang akan diperbaiki. 

“Saya kira pendukungnya Pak Jokowi bisa melihat sendiri, jika ada yang kemudian mendukung Ganjar-Mahfud,” tegasnya. 

Gatot mengatakan, hasil evaluasi TPN terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan, sudah lebih baik. Untuk selanjutnya TPN akan menyusun kegiatan-kegiatan lanjutan. 

“Semuanya berjalan dengan baik, seperti deputi teritorial, deputi 5.0 masing-masing sudah berjalan sesuai tupoksinya.

Deputi teritorial bertugas untuk turun ke daerah-daerah, bekerjasama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD), partai pendukung, simpatisan, relawan bekerja door to door dan kanvasing. 

Sementara Deputi 5.0 memberikan masukan atas arah-arah atas apa yang sudah dilakukan. Untuk Deputi 247 menyiapkan alat peraga yang diperlukan, termasuk deputi yang bergerak di udara. (red)

Hal tersebut dikemukakan Ganjar di hadapan peserta Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029, yang diadakan Himpunan Alumni IPB di IPB International Convention Center, pada Selasa (19/12/2023).

Ganjar mengungkapkan bahwa setelah debat perdana capres yang menyinggung pupuk, pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pupuk aman dan tersedia. Akan tetapi, Ganjar menilai bahwa realitasnya tidak sesuai dengan informasi tersebut. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan integritas dan kejujuran dalam mengatasi isu pupuk.

Dia menambahkan, terjadinya disparitas antara subsidi untuk lahan kurang dari dua hektare dan yang lebih besar, justru menciptakan potensi untuk terjadinya penyelundupan.

Dijelaskannya, kenapa pupuk langka? Karena satu subsidi, satu tidak subsidi. Subsidi dasarnya adalah lahan maksimum dua hektare. Maka penyelundupan bisa dilakukan dengan sangat mudah. 

“Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari dua hektare, 1,9-1,5, tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Kalau basisnya itu, bisa dapat,” ujar Ganjar. 

Selain membahas isu kelangkaan pupuk, Ganjar juga menyampaikan program terbarunya, yakni KTP Sakti. KTP Sakti ini dirancang menyatukan semua data dan diyakini akan memangkas proses birokrasi kependudukan serta memudahkan penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran.

"Saya mulai jualan KTP Sakti. 'Ah politisi itu sukanya janji,' saya dipaksa untuk berjanji. Ya janjilah kita cerita," lanjut dia dan disambut gelak tawa peserta yang hadir. 

Politisi PDIP mantan anggota DPR RI ini, berjanji akan bekerjasama dengan IPB jika dirinya terpilih menjadi presiden, untuk menangani masalah pangan. Dia menceritakan kembali, bagaimana momen dirinya dibisiki Presiden Jokowi untuk menyiapkan rencana terkait kedaulatan pangan ketika Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP beberapa waktu lalu. 

“Waktu itu saya sudah dibisiki, Pak Ganjar nanti kalau sudah dilantik langsung bicara kedaulatan pangan, siapkan perencanaannya mulai sekarang. Bahasa presiden begitu.” 

“Oh, kalau saya nggak pak, saya siapkan pertemuan dan kontrak kerjasama dengan IPB, itu lebih pas,” papar Ganjar, disambut tepuk tangan hadirin.

“Eh, jangan tepuk tangan dulu, kecuali disini sudah kompak mau dukung saya,” lanjut Ganjar. “Loh ini komitmen take and give, ini take and give. Soal selera apa-apa, ya ga apa-apa, saya tak pernah memaksa, tapi ini konkret,” pungkasnya.(red)

Hal itu diungkap Erick dalam video yang diunggah melalui akun instagram pribadinya, _@erickthohir_, usai dirinya dan Prabowo berdiskusi serta makan siang bersama sejumlah konten kreator, artis, penyanyi, serta pebisnis muda di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

“Pak Prabowo terima kasih sudah hadir. Tentu ini suatu kehormatan buat kita semua, buat kami semua. Pak Prabowo bisa hadir hari ini karena pikiran beliau sangat terbuka, _out of the box_, dan beliau saya yakin bisa mengimplementasi, itu bedanya. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau, beliau adalah tokoh yang _genuine_, ini paling penting _genuine_,” ungkap Erick.

Ia juga menyorot bagaimana Prabowo mengingatkan para anak muda yang hadir pada diskusi siang itu, tentang makna dan pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa Indonesia.

"Pak Prabowo juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa Indonesia," lanjut Erick.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo berpesan agar masyarakat Indonesia senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Caranya, kata Prabowo, dengan tidak pernah membenci maupun dendam kepada siapa pun. Perbanyak teman dan jalin kerja sama yang baik dengan banyak orang.

Prabowo mengambil contoh bagaimana dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhirnya bersatu demi bangsa dan negara. Sama halnya dengan relasi antara dirinya dengan Erick Thohir. Prabowo awalnya mengakui jika keduanya tidak kenal satu sama lain. Namun, akhirnya mereka bekerja sama demi Merah Putih dan rakyat Indonesia.

“Saya merasa alhamdulillah, saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita, dua-duanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat. Ilmu saya kasih yaa. Jangan pernah benci sama orang, siapa pun. Kedua, jangan pernah dendam sama orang,” ungkapnya. 

“Cari teman, rukun, kerja sama, _team work_. Saya _nggak_ kenal Pak Erick ya, kita _nggak_ pernah ketemu, tapi kita kerja karena beliau kerja untuk Merah Putih, kerja untuk rakyat, saya kerja untuk Merah Putih, cocok aja,” pungkas Prabowo.

Beberapa tokoh muda yang hadir hari itu di antaranya penyanyi Anji dan Andien Aisyah, Trivet Sembel (CEO Volix), Dhita Aisyah (Co-founder Binar Academy), Adriano Qalby (Ketua Majelis Lucu Indonesia), Ranggaz Laksmana, Novita Natalia (CEO Bicara Udara), Sayed Muhammad (CEO USS Feed/USS Group), Kenneth William (CEO Folkative), Aji Pratama (CEO Infia), dan Tyovan Widagdo (Ketua Himpunan Pengusaha NU), dan lainnya. (red) 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi masyarakat Sumsel yang di beberapa periode selalu berada di pihak yang mengingingkan perubahan. “Saya bersyukur pagi ini tiba di Lubuk Linggau dan masyarakat Sumatera Selatan selalu di pihak perubahan,” ucap Anies

Dengan riwayat dukungan pada perubahan tersebut, membuat Anies optimis bahwa pasangan AMIN akan menang di Provinsi Sumatera Selatan. 

“Mereka (masyarakat Sumsel) menginginkan perubahan menginginkan perbaikan sehingga kami optimis di Sumatera Selatan kembali gelombang perubahan mendapat support yang lebih tinggi,” paparnya

Anies sendiri dijadwalkan berkunjung ke Pasar Inpers Lubuk Linggau, Pondok Pesantren Ar Risalah, GOR Megang hingga dialog dengan anak muda di Green District Lubuk Linggau.

“Insya Allah kita akan menjangkau semua dan hari ini kami akan mendengar dan berharap mendapat masukan timbal balik dari pedagang, masyarakat Lubuk Linggau semua serta anak-anak muda,” tandasnya.(red)

Hal itu disampaikan Ganjar saat menemui warga di Pasar Kumandang untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat pada Senin (18/12/2023).

Ganjar menyampaikan bahwa potensi desa wisata di Indonesia, apalagi di Jawa Tengah sangat besar. Namun manajemen potensi desanya harus lebih disiapkan dan dimatangkan.

"Banyak sekali desa-desa wisata yang tumbuh, ini salah satu contoh yang bagus cuma baru bisa agak ramai kalau weekend. Tadi saya sampaikan yuk manajemennya kita perbaiki, jadi mulai produksi pariwisatanya event, kemudian berhubungan dengan warga yang ada di sekitarnya," ujar Ganjar di lokasi.

Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar melakukan pengembangan desa wisata dengan berbagai inovasi. Salah satunya dengan mengucurkan dana Rp1 miliar melalui Perda untuk merangsang warga dalam optimalisasi potensi desa.

Capres berambut putih itu pun komitmen untuk terus mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa wisata agar pendapatan daerah itu maju sesuai perputaran ekonomi yang ada.

"Di Jawa Tengah beberapa desa wisata yang bagus kita kasih insentif dengan perda dengan DPRD kita bantu sampai Rp1 miliar. Itu untuk merangsang agar mereka tumbuh," kata Ganjar.

Kalangan milenial juga diminta untuk ikut aktif memajukan desanya dengan ikut menggencarkan promosi desa wisata melalui media sosial.

Pasalnya, kata Ganjar, media sosial dewasa ini menjadi alat promosi paling efektif untuk menyebarkan segala informasi yang bisa dilihat banyak orang.

"Kemudian cara memasarkan masuk kepada medsos ya, anak-anak muda diminta membuat vlog atau kerja sama dengan komunitas itu berjalan," jelas Ganjar. 

Event pariwisata dan kesenian juga diharapkan dapat diadakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang datang ke daerah tersebut.

"Kalau perlu event, membuat event terus kemudian ada festival kuliner daerah, seni daerah souvenir juga tapi dikurasi agar kuakitasnya bagus," ucap Ganjar. (red)

Dalam kesempatan tersebut KH Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab Ijtima' Ulama membacakan deklarasi dukungan sebagai bentuk seruan kepada masyarakat Aceh agar mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Respons jamaah yang sangat luar biasa membuat Anies mengungkapkan rasa bahagianya terhadap masyarakat Aceh. "Sungguh bersyukur akhirnya bisa betemu kembali dengan masyarakat Aceh," kata Anies yang disambut gemuruh tepuk tangan oleh hadirin. 

Anies menyebut antusiasme masyarakat Aceh menyambut kedatangannya sejak kali pertama sampai hari ini (17/12) selalu tinggi. Sambutan hangat itulah yang menjadi salah satu alasan dirinya ingin selalu datang ke provinsi paling barat Indonesia. "Karena masyarakat Aceh yang bersahabat, hangat, kopinya juga enak sekali. Karena itu kami bersyukur perjalanan yang cukup panjang bisa kami tempuh, walaupun karena itu kami mohon maaf jika waktunya (tiba di tempat acara haul) tidak sesuai dengan yang direncanakan," ujar dia.

Menurut Anies, Aceh memiliki sejarah yang amat panjang dalam hal kontribusinya untuk bangsa. Mulai dalam konteks kemerdekaan hingga kekayaan alam yang berlimpah. "Insya Allah kita akan bersama-sama meneruskan perjuangan orang tua kita di Aceh dulu, karena memang tanah ini penuh dengan catatan itu (perjuangan). Kami datang ke sini juga untuk mengambil teladan dari allahuyarham Habib Muhammad bin Ali Al Athas. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah dan meneruskan perjuangan beliau," tutur Anies.

Anies merasa terpanggil untuk ikut mengembalikan Aceh pada masa keemasannya. Menurutnya, daerah yang dikenal dengan Serambi Mekkah itu harus bangkit dan keluar dari catatan kurang baik sebagai salah satu provinsi termiskin di Pulau Sumatera. "Mudah-mudahan Aceh adalah bagian yang menginginkan perubahan untuk Indonesia, karena kita menyakini keadaan sekarang bisa jauh lebih baik. Aceh harus kembali jaya seperti dahulu dan Aceh yang bisa dinikmati oleh semuanya, bukan sebagian," jelas Anies.

Capres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu menegaskan bahwa Indonesia ke depan harus memberikan keadilan bagi semua. Daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam harus memastikan masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan. "Dan Aceh salah satu yang merasakan dampak dari tidak adanya keadilan dari kebijakan. Padahal masyarakat harus merasakan kemakmuran dari kekayaan alam yang kita injak ini. Karena itu perubahan sangat diperlukan, dan perubahan membutuhkan kewenangan," ujar Anies.

Menurut Anies, perubahan tidak cukup dengan kekuatan massa saat demo, tapi memerlukan kewenangan. Adapun momentum yang pas untuk melakukan perubahan dari kewenangan tersebut adalah saat pemilihan presiden pada 14 Februari tahun depan. "Ada beberapa pilihan (saat Pilpres 2024), tapi kita harus pilih satu, tidak boleh pilih dua apalagi tiga. Tidak boleh golput. Kita ingin Indonesia ke depan yang memberikan keadilan bagi semua. Doakan agar ikhtiar perubahan ini akan membawa Indonesia adil makmur bagi semua," tandas Anies. (red)

“Isu yang dihembuskan itu sama sekali tidak benar. Kami tegaskan, justru Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan meluncurkan ‘KTP Sakti’ untuk melanjutkan, memperbaiki, serta menuntaskan program-program bantuan sosial era Presiden Jokowi,” tegas Karaniya dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.

Karaniya menjelaskan, KTP Sakti memiliki makna ‘Satu Kartu Terpadu Indonesia’ dengan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga di dompet tak penuh dengan berbagai kartu. Cukup menggunakan KTP, sehingga memudahkan akses ke banyak program bantuan pemerintah.

Ia menekankan, KTP Sakti didesain untuk melanjutkan sekaligus memperbaiki dan memperluas program bantuan sosial, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih baik dan latar belakang pada masyarakat yang membutuhkan. 

Karaniya memaparkan pengalaman langsung saat pemerintah dan beberapa perusahaan teknologi bergotong-royong membangun program Kartu Prakerja yang juga akan termaktub dalam program KTP Sakti. “Selain beasiswa pelatihan, Prakerja juga mencakup program bantuan sosial di dalamnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini contoh yang baik mengatasi distorsi dan bias yang kerap terjadi saat distribusi bansos,” urai Karaniya.

Dengan penerapan teknologi dalam KTP Sakti nanti, maka bantuan tak akan melewati perantara siapapun. “Tanpa perantara, seseorang bisa langsung mendaftarkan dan menerima bantuan tanpa dipotong serupiah pun. Di sinilah Ganjar dan Mahfud akan melakukan ekspansi dengan KTP Sakti, yaitu program digitalisasi bansos memanfaatkan teknologi internet,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Piter Abdullah menyatakan isu penghapusan bantuan sosial sangat tidak masuk akal. “Bansos adalah sebuah keharusan karena ada kelompok miskin yang perlu dibantu, yang saat ini jumlahnya mencapai 25 juta orang,” ungkapnya.  

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) itu menekankan, bansos adalah jaminan sosial serta wujud keberpihakan dan keberadaan negara untuk membantu mereka yang miskin. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menggarisbawahi bahwa narasi besar dari demokrasi substansial adalah kesejahteraan masyarakat. “Kami melanjutkan Nawacita 2014-2019 dan 2019-2024 dari Presiden Jokowi, sekaligus mengimplementasikan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 sebagai aksi mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Di forum yang sama, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar – Mahfud, Satya Heragandhi memaparkan, latar belakang KTP Sakti untuk menyederhanakan bantuan yang diberikan dengan tulus oleh pemerintahan Ganjar-Mahfud agar tidak malah merepotkan penerima manfaat karena banyaknya kartu-kartu itu. “Saat ini, ketika kartu-kartu yang berbeda itu dijalankan oleh kementerian yang berbeda, pemerintah daerah, dan database yang berbeda, justru menimbulkan permasalahan sendiri,” jelas Satya.

Secara teknis, Satya menerangkan, akan ada proses standarisasi format data, pengumpulan, pembersihan serta proses pemeliharaan data. “Pemerintahan Ganjar-Mahfud berkomitmen jangan sampai masyarakat direpotkan oleh sesuatu yang bisa dipermudah oleh pemerintah. Di situlah keberpihakan Ganjar-Mahfud pada masyarakat,” pungkasnya. (red)

Dalam insiden tersebut, Anies Baswedan dipastikan selamat. Dikatakan pihak kepolisian, usai kejadian tersebut, rombongan utama dapat melanjutkan kegiatan kampanye di Aceh dengan lancar.

"Untuk rombongan utama tidak terlibat kecelakaan dan tetap menuju lokasi melaksanakan kegiatan di Masjid Ba'alawa Aceh Timur. Saat ini, rombongan telah tiba di Langsa untuk kegiatan selanjutnya," kata Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy.

Dilanjutkan Iqbal Alqudusy, kecelakaan beruntun terjadi pada pukul 13.40 WIB. Saat itu, kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Medan - Banda Aceh Ds Paya Demam Dua, Pante Bidari, Aceh Timur.

"Kendaraan yang terlibat Mobar Isuzu Doble Cabin Nopol 14679-1 dengan Mobar Mitsubishi Tronton BK 8440 XE Serta Mopen Toyota Kijang Innova BK 1694 NR," jelasnya.

Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Dijelaskan Iqbal, rombongan Anies Baswedan terbagi menjadi dua rombongan. Dengan rincian rombongan Capres Anies Baswedan merupakan rombangan utama. Total, dua kendaraan iring-iringan yang mengalami kecelakaan.(red)

Menurut Yenny, diantara tokoh yang dikader langsung Gus Dur antara lain mantan Jaksa Agung Naharuddin Lopa, Marsillam Simanjuntak hingga Mahfud MD. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan teruji kredibilitasnya.

"Dan diantara keberhasilan Gus Dur mengangkat pembantu presiden yang bersih bersih dan jujur. Ada pak Baharudin Lopa Jaksa Agung, anaknya minta kerjaan aja gak mau dibantu. Pak Baharuddin Lopa luar biasa sekali tegasnya. Ada pak Marsillam Simanjuntak sama juga. Lalu ada juga yang masih menjadi pejabat yaitu Mahfud MD. Ini anak didiknya Gus Dur langsung," kata Yenny Wahid dalam acara Haul Gus Dur di Yayasan Saung Berkah Nusantara, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12) malam.

Yenny yang saat itu emnajdi Staf Khusus Presiden menceritakan alasan Gus Dur mengangkat Mahfud MD yang ditugaskan untuk membereskan masalah hukum di Indonesia dan melindungi seluruh rakyat.

"Gus Dur bilang pak Mahfud tugasmu membereskan maslaah hukum, rakyat harus terlindungi. Hukkum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua orang harus sama di mata hukum," jelas Yenny Wahid.

Menurut Yenny, Gus Dur selalu menekankan bahwa hukum harus memberi rasa keadilan di masyarakat. Jangan sampai koruptor hukumannya cuma 2 tahun atau 3 tahun sementara ibu-ibu maling kayu dipenjara 6 tahun.

"Jadi ini yang waktu itu ditekankan oleh Gus Dur pesan beliau kepada pak Mahfud MD," ungkapnya.

Dengan demikian, Direktur Wahid Fondation ini berpesan kepada para hadirin yang hadir dalam acara ini agar kedepan masyarakat harus memastikan bahwa demokrasi tetap kondusif.

"Termasuk dalam hal memilih pemimpin harus dilihat dulu rekam jejaknya, pesan saya cari orang yang berpihak pada masyarakat, orang yang mendengarkan suara hati masyarakat. Orang yang mau melawan korupsi di Indonesia. Itu semua tidak lain dan tidak bukan untuk melanjutkan legacynya Gus Dur supaya terus dipertahankan," harapnya.(red)

Usai shalat subuh berjamaah di Masjid Al Hakim Islamic Cente, Kota Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Mahfud menuju ke Gedung Long See Tong, Perkumpulan Keluarga Lie-Kwee, Jalan Niaga, Kota Padang.

Mahfud disambut alunan musik khas Tiongkok. Pertemuan yang berlangsung santai ini disambi ngopi bareng dan makan sate dan ketupat sayur khas Padang.

Sejumlah perwakilan masyarakat adat ingin Mahfud mengawal perlindungan hak-hak ulayat dan adat. Selain itu, Cawapres pasangan Ganjar Pranowo ini diminta mengawal sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumbar, sebagai bukti bahwa Pemerintahan menghargai Sumbar. Sebab, kata mereka, tak ada Sumbar, maka tak ada Indonesia.

"Kalau sudah terpilih, jangan lupakan Sumatra Barat ya pak Mahfud," tutur salah satu tokoh dari etnis Tionghoa ini.

Tokoh Mentawai, Pdt Firman Simanjutak juga menyampaikan pesan serupa yakni perlindungan dan pembangunan masyarakat adat. Apalagi, sejak Mentawai jadi kabupaten, pembangunan mandek. 

Sedangkan tokoh Nias, Nahdlatul Ulama, dan perwakilan kelompok lainnya mendoakan Mahfud MD terpilih sebagai Cawapres agar bisa mengawal dan menjaga kebhinnekaan.

Mahfud pun berkomitmen untuk mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat. Apalagi, akademisi dan masyarakat sipil termasuk masyarakat adat di Indonesia, sudah puluhan tahun memperjuangkan dan mengadvokasi hal ini.

"Masalah perlindungan terhadap hak adat dan tanah ulayat. Bukan hanya di Padang, Sumbar, tapi di daerah lain banyak. Diambil oleh pengembang. Kita belum ada peraturan pemerintah tentang hak-hak adat," tuturnya.

"Hukum adat itu kan tak tertulis. Tetapi terlukis. Sehingga rentan terjadi pencaplokan lahan. Kita akan segera merumuskan UU Masyarakat Hukum Adat. Kalau Tuhan menakdirkan, akan jadi prioritas Prolegnas Pemerintah," tuturnya.

Mahfud juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam beragam perbedaan. Di Islam, terlebih Nahdlatul Ulama, perbedaan beragama adalah fitrah. Tidak boleh saling bermusuhan. 

"Semua keyakinan di Indonesia itu dilindungi. Ini yang harus dipelihara. Siapapun yang terpilih, harus menjaga kebhinnekaan dan memelihara kerukunan," pesannya.

Soal pesan warga Sumbar agar tak melupakan Tanah Minang, Mahfud menyakinkan, dirinya tak akan pernah melupakan tanah ini.

"Jangan khawatir. Sumatera Barat ini seperti rumah kedua. Saya 20 tahun mengajar di Universitas Andalas. Saya juga diberi kehormatan oleh warga Magek, Minangkabau. Kita sama-sama berjuang menyejahterakan Sumatera Barat," pungkas Cawapres yang kerap digelari pendekar hukum ini.(red)

Pasangan capres-cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lekat dengan jargon "Perubahan." Sedangkan pasangan capres-cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung jargon "Lanjutkan."  

Sementara itu, pasangan capres-cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengusung jargon "Sat Set" yang kerap dianggap sebagai gimmick.  

Menanggapi hal itu, Ganjar Pranowo menjelaskan makna dibalik jargon "Sat Set" yang digaungkan pasangan capres-cawapres Nomor Urut 3. 

"Sat Set itu adalah solusi cepat, solusi tepat. Untuk apa? Menuju Indonesia Unggul dan Indonesia Lebih Baik," kata Ganjar saat diwawancara sehari usai Debat Capres Pertama di Jakarta, Rabu (13/12/2023).  

Menurut dia, jargon Sat Set yang diusung Ganjar-Mahfud merupakan pesan yang ingin disampaikan pasangan capres-cawapres ini kepada publik karena tidak ingin sekadar ikut dalam genderang pasangan capres lainnya. 

"Jadi cerita Sat Set ini adalah pesan kepada publik bahwa kami tidak mau ikut dalam genderang lawan. Yang satu, pokoknya lanjutkan semuanya, yang satu lagi perubahan semuanya. Ya, tidak bisa, karena kita harus melihat mana yang baik dilanjutkan, kalau ada yang kurang kita perbaiki," tutur Ganjar. 

Makna di balik jargon "Sat Set" ini pula yang menjadi alasan Ganjar-Mahfud memilih memakai sepatu sneakers lokal bermerek Pijak Bumi saat mengikuti debat Capres 2024 perdana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Tidak Lupa Asal

Sepatu yang dipakai Ganjar-Mahfud itu mencuri perhatian lantaran terdapat tulisan "Sat Set" sesuai jargon pasangan capres Nomor Urut 3. 

Menurut capres berambut putih itu, sepatu tersebut merupakan karya anak muda Indonesia yang diberikan kepadanya untuk secara khusus dipakai saat debat capres perdana. 

“Ini sepatu karya anak muda Indonesia. Sepatunya menarik karena ada tulisan Sat Set. Menjelang debat capres, ada yang kirim pesan ke saya, mau tidak Pak, pakai sepatu buatan saya. Saya lihat gambar sepatunya, kok menarik. Ya sudah saya jawab, wah saya mau banget," kata Ganjar. 

Ganjar juga mengungkap makna filosofis dari merek sepatu Pijak Bumi. Menurutnya, merek sepatu itu mengingatkannya agar tidak lupa asalnya sebagai rakyat biasa, hanya anak seorang polisi berpangkat rendah, bukan anak pejabat, atau pengusaha, sehingga bisa mengerti rakyat. 

"Sebenarnya simbolis ini, agar saya tidak terbang tinggi mengawang-awang. 'Pijak bumi saja, Njar, agar kamu mengerti rakyat'. Begitu kira-kira," ungkap Ganjar. 

Dia mengungkapkan, memilih memakai sepatu Pijak Bumi karena ingin menegaskan perhatian dan dukungan pasangan Ganjar-Mahfud kepada industri kreatif yang dikembangkan anak muda. 

Hal itu, lanjutnya, disebabkan banyak anak muda Indonesia yang memiliki kreatifitas dan karya-karya yang bagus dan harus didukung untuk meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia. 

"Ini menunjukkan bahwa kita hadir memberikan apresiasi, memberikan ruang kepada mereka agar bisa terus berkarya. Mereka butuh diapresiasi, mereka butuh diberikan harapan dan kita harus wujudkan itu," tutur Ganjar. 

Ketika ditanya apa pendapatnya soal jargon Sat Set yang dianggap sebagai gimmick, Ganjar mengungkapkan, hal itu wajar selama subtansinya bisa dimengerti oleh seluruh lapisan, termasuk generasi muda yang umumnya alergi dengan politik.

"Siapa pun boleh pakai gimmick, tapi subtansi jangan pernah hilang karena itu moral politik yang harus saya berikan juga bagi anak-anak muda, dan saya senang anak muda sekarang merespon dengan sangat bagus, hei kami cerdas, kami tidak bisa diberikan gimick begitu saja, kami juga bisa berpikir dan bisa menentukan dan bisa terlibat kok, jangan sepelekan kami," ungkap Ganjar. 

Dia menambahkan, Ganjar-Mahfud selalu memberikan pendidikan politik saat berkampanye karena itu menjadi tanggung-jawab moral bagi rakyat Indonesia, bahkan generasi muda yang menjadi pemilih baru dalam Pemilu 2024. 

"Sejak mahasiswa, saya sudah terjun ke politik. Itu rasa yang ingin saya bagi ke anak muda agar kemudian tidak alergi dengan politik. Ya, tentu saya juga punya gimmick, tapi percayalah saya sedang tidak memberikan yang receh kepada kalian," pungkas Ganjar. (red)

Pada kesempatan itu, Ganjar yang mengenakan kemeja warna hitam, memesan seporsi nasi uduk yang biasa dia sajikan setiap paginya.

“Saya pesan satu ya,” kata Ganjar saat menyambangi gerobak Apud.

Sambil menunggu pesanannya datang, Ganjar pun bernyanyi bersama dengan pengaman dan masyarakat yang saat itu sedang berada di Pasar Proyek Lama.

Sementara, Apud menyiapkan menu nasi uduk andalannya yakni nasi uduk, semur jengkol, semur daging, telur dan perkedel untuk diberikan kepada Ganjar.

Kemudian, Apud mengantarkan secara langsung kepada Ganjar yang sudah duduk untuk menunggu makan. Dengan lahap Ganjar memakan nasi uduk yang sudah disuguhkan oleh Apud. 

Mendapatkan kunjungan dari Calon Presiden nomor urut 3, Apud merasa senang dan bangga. Bahkan dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata.

“Gabisa diungkapkan pakai kata-kata. Senang banget bisa menyuguhi nasi uduk dengan daging semur, semur jengkol, telur dan perkedel,” kata Apud.

Kepada Ganjar, Apud menyampaikan harapannya agar bisa semakin memperhatikan persoalan UMKM. Terlebih, sejauh ini belum ada Calon Presiden yang ditemuinya secara langsung.

“Harapan saya bisa ditingkat lagi masalah UMKM-nya. Sejauh ini capres belum ada yang kesini,” tutur Apud.

Sebelum sarapan nasi uduk, Ganjar menghadiri acara senam pagi bersama dengan masyarakat Kota Bekasi. Dia berpesan agar selalu melaksanakan olahraga karena menjadi sebuah investasi kesehatan.

“Jaga kesehatan terus. Jaga kesehatan terus dengan olahraga agar kita selalu sehat. Urusan kesehatan begitu penting, kalo investasi kita dengan cara olahraga dapatnya banyak sekali,” beber Ganjar. (red)

Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, memaparkan, selain peristiwa di Banten, pihaknya mengamati banyak pelanggaran sistematis lain yang terjadi, misalnya terkait netralitas aparatur sipil negara, dukungan aparat pada salah satu pasangan calon, politisasi bansos, serta larangan kehadiran pasangan calon Ganjar-Mahfud di acara tertentu.

“Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu tak dikoreksi, maka Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 akan menjadi pemilu penuh dengan cacat, tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi, serta menjadi proses pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar – Mahfud, Sabtu, 16 Desember 2023.

Todung yang menjabat Wakil Ketua Panwaslu Pusat pada Pemilu 1999 mengajak agar penyelenggara Pemilu 2024 kembali kepada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemilu, serta meminta Bawaslu untuk memastikan keadilan bagi semua kontestan pemilihan umum.

“Kami meminta aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer untuk menjaga harkat pemilu dan pilpres menjadi pemilihan umum yang bersih serta menghadirkan legitimasi bagi pemerintahan yang dihasilkan,” ungkapnya.

Todung menegaskan, TPN telah mengkomunikasikan ke Bawaslu terkait peristiwa di Banten dan meminta segera melakukan investigasi, baik terkait pencopotan baliho Mahfud MD, maupun pemasangan baliho tak bertuan yang seolah dipasang tim Ganjar-Mahfud di luar tempat semestinya.

Pemasangan sejumlah baliho bergambar Ganjar-Mahfud di kompleks Perumahan TNI dan Polri itu dipastikan bukan dilakukan oleh Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud.

Todung menyatakan, pihaknya punya dasar untuk menduga bahwa pencopotan spanduk dan pemasangan baliho tak bertuan itu sudah direncanakan. Pasalnya, pencabutan baliho Mahfud MD di Banten dilakukan secara serentak di berbagai tempat dan terjadi pada waktu-waktu yang tidak seorang pun sedang beraktivitas. Sehari kemudian, muncul baliho-baliho Ganjar-Mahfud bukan dari Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud. 

“Itu jelas terencana, bukan spontanitas. Hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan hal tersebut,” kata Todung. 

Raibnya puluhan baliho Ganjar-Mahfud di Banten pada Rabu lalu (13/12/2023), mengingatkan publik atas insiden yang terjadi di Provinsi Bali. Ketika itu, aparat pemerintahan yang dibantu pihak penegak hukum mencopot baliho Ganjar-Mahfud karena adanya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pulau Dewata. 

Todung menambahkan, dikaitkan pola-pola sebelumnya, TPN menaruh kecurigaan ada kekuatan besar yang ingin agar Ganjar-Mahfud tidak menjadi pemenang Pilpres 2024.

“Sampai kapan kita akan terus menerus dihadapkan pada pelanggaran kampanye yang menyebabkan ‘distrust’ pada proses pemilu? Politik adalah proses untuk menghasilkan pemerintahan, sesuatu untuk kemaslahatan publik. Tapi dengan pola-pola seperti ini, politik semata hanya menjadi alat untuk mengejar kekuasaan, tanpa memedulikan hukum, akhlak, dan etika,” katanya.

“Please KPU, Bawaslu, jaga netralitas dan independensi Pemilu. Jangan jadi kepanjangan tangan pihak lain yang tak ingin pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada gunanya ada pemilu kalau tak ada integritas di dalamnya,” pungkasnya. 

Menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait viralnya ucapan Capres Prabowo Subianto “Ndasmu Etik” di media sosial, Todung mengungkapkan, TPN juga terusik dengan pernyataan Prabowo yang terkesan niretik tersebut. "Kata-kata Prabowo itu bertentangan dengan semangat politik yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo agar melakukan politik yang santun dan beretika," jelasnya. Sikap Prabowo itu, lanjut Todung, tidak mendidik dan bertentangan dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat yang berbunyi ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’.

Dalam konferensi pers ini, Todung didampingi tiga juru bicara TPN, yakni Ruhut Sitompul, Chico Hakim, Rinto Wardana, dan Boy Agustinus Sahala Pratama. (red)

“Bhinneka tunggal ika ini adalah sebuah kalimat yang harus dipahami, dimana kata kunci dari kalimat itu adalah kata tunggal, yang bermakna satu. Keberagaman bangsa kita adalah anugerah dari tuhan tetapi bersatu atau tidak adalah ikhtiar kita,” jelas Anies

“Bangsa ini adalah bangsa yang amat bhinneka, namun bukan yang paling beragam, sehingga yang membedakan dengan bangsa lain adalah suasana persatuannya,” tambahnya

Namun persatuan itu harus terus dijaga melalui hadirnya rasa keadilan yang harus dikhtiarkan seluruh pihak terutama negara, sehingga harapannya suasana persatuan Indonesia bisa terus terjaga

“Dalam perjalanannya bangsa kita mengalami dinamika, sehingga kita perlu menjaga persatuan dengan menghadirkan rasa keadilan melalui kesetaraan, di situ kekuatan kedamaian, ini artinya tugas dari negara yang harus memastikan ada kesetaraan bagi semua,” terangnya

Maka dari itu, Anies bersama pasangannya Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk terus merawat persatuan dan juga tenun kebangsaan dengan menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk semua golonhan 

“Menjaga persatuan itu harus diusahakan terus menerus dan butuh komitmen, karena itu kami, saya dan Gus Imin ke depan berkomitmen untuk merawat tenun kebangsaan di seluruh wilayah Indonesia. Kami akan terus gaungkan pesan dan kerja nyata untuk menjaga persatuan di negeri kita tercinta,” tandasnya.(red)

Ajakan itu, disampaikan Ganjar menaggapi keluhan relawan dan pendukung mengenai baliho pasangan calon (paslon) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dicopot di berbagai daerah. 

Menurut Ganjar, pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di berbagai daerah berlangsung masif, sehingga tak lagi menjadi kabar yang mengejutkan. 

"Iya, udah biasa baliho Ganjar-Mahfud dicopot di mana-mana. Di Bali dicopot, kemudian saya ke Sumatera Utara, eh dicopot waktu itu. Kemarin, Pak Mahfud ke Banten, dipasang pagi, enggak sampai 2 jam dicopot," kata Ganjar kepada relawan dan pendukung di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Ganjar kemudian menyampaikan kepada para relawan dan pendukung agar tidak patah semangat dengan kejadian pencopotan baliho Ganjar-Mahfud, tetapi semakin merapatkan barisan untuk kampanye door-to-door ke masyarakat. 

Menurut dia, pendekatan dan bertemu langsung dengan masyarakat merupakan cara kampanye yang jauh lebih efektif, dibandingkan pemasangan baliho. Terkait dengan itu, Ganjar mengapresiasi langkah para relawan dan pendukung yang berinisiatif melakukan kampanye door to door.

"Waktunya tinggal 60 hari, itu dua bulan ya, waktu yang sangat pendek. Saya terima kasih atas laporannya, tadi dari kordinator katanya langsung datangi warga, ketuk pintu rumah, kemudian sosialisasi," ujar Ganjar. 

Diterima Masyarakat

Dia mengungkapkan, bertemu dengan masyarakat secara langsung, berkomunikasi dan mendengarkan keluh-kesah masyarakat menjadi konsen paslon 3. Cara seperti ini membuat paslon 3 lebih diterima masyarakat, bahkan ada yang menawarkan rumahnya untuk dipasang baliho Ganjar-Mahfud. 

"Saya terharu karena bapak-ibu pintar berkomunikasi dengan mereka, sehingga tiba-tiba masyarakat menyampaikan Pak, pasanglah (baliho) di rumah kami, akan akan jaga". Itu suara rakyat sejati, mereka bukan penakut, mereka punya nurani dan mereka punya cara untuk melawan dengan baik-baik," tutur Ganjar.

Capres berambut putih ini mendorong para relawan dan pendukung untuk memanfaarkan waktu 60 hari masa kampanye yang tersisa dengan semakin gencar door-to-door ke masyarakat. 

Dia bahkan meminta para relawan dan pendukung jangan hanya sekadar menempel baliho atau poster atau stiker di rumah warga, tetapi menyempatkan waktu untuk ngobrol, menampung aspirasi dan menyampaikannya ke TPN Ganjar-Mahfud. Kampanye door-to-door adalah cara yang paling efektif untuk sosialisasi Ganjar-Mahfud, meskipun baliho dicopot di mana-mana. Cara itu, bisa membuat hati masyarakat terpaut dan memberi dukungan tulus kepada Ganjar-Mahfud. 

"Kalau ketemu dan ngobrol, bisa dapat hatinya. Kalau sudah love, kalau sudah suka, kalau sudah oke, maka dia akan menjaga dan tidak akan pernah bergeser," ungkap Ganjar. 

Berdasarkan obrolannya dengan para relawan dan pendukung, Ganjar sekali lagi mendorong semangat untuk bergerak ke gross roat atau akar rumput. Ganjar juga memohon maaf jika merepotkan para relawand dan pendukung.

"Bapak-ibu dan teman-teman, saya mohon maaf ya kalau merepotkan. Tapi saya minta tolong, teman-teman semuanya para relawan bergerak yuk, kader partai-partai sudah digerakan, sekarang relawan digerakkan, bertemulah di bawah dengan masyarakat, Masuklah ke rumahnya, bisa stiker, bisa kalender mungkin baliho kecil ditempelkan. Kalau hatinya sudah terkunci maka gangguan apapun tidak akan bisa masuk," tutur Ganjar. (red)

“Begitu turun berjumpa dengan wajah yg penuh semangat menyambut perubahan, kita memang ingin menyongsong perubahan dengan sukacita, Indonesia adil makmur untuk semua,” ucap Anies

Dalam sambutannya Anies menegaskan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam 4 golongan yang jika 4 ini difasilitasi maka seluruhnya akan terfasilitasi, yakni penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan khususnya ibu hamil. Maka dari itu ke depan, kebijakan khususnya pada level nasional harus memasukkan unsur keadilan sehingga dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas

“Memasukkan unsur keadilan di dalam kebijakan, artinya ada prinsip kesetaraan dalam kebijakan dan itu adalah yang dibutuhkan teman-teman disabilitas indonesia. Mulai dari kesetaraan kesempatan fasilitas, pekerjaan dan hal-hal dasar lainnya,” jelas Anies.

“Jika itu dikerjakan kami yakin potensi dari teman-teman disabilitas berkembang dan memberi manfaat bagi dirinya? keluarganya dan masyarakat,” tambahnya.

Meskipun demikian, Anies menilai bahwa kebijakan yang dibuat nantinya tidak melulu dari pemerintah, karena aspirasi dari penyandang disabilitas pun amat penting. Sehingga pendekatan kolaborasi harus menjadi pegangan untuk membuat kebijakan ke depan. 

“Pendekatan yang akan dilakukan adalah kolaborasi, karena kami meyakini bahwa pemerintah bukan pihak yang paling tahu semua urusan, sehingga masukan dari teman-teman disabilitas sangat penting,” terangnya

“Bahkan saat di Jakarta kita pernah menyisir fasilitas untuk disabilitas untuk menyempurnakan apa yang menjadi kebutuhan merek. Ke depan kita juga harus membuat buku pegangan untuk bangun fasilitas umum agar dapat memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas,” imbuhnya

Anies juga memaparkan rekam jejak yang sudah dikerjakan di Jakarta, di mana Anies mengeluarkan beberapa kebijakan khusus disabilitas dari mulai pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, peniadaan ganjil genap untuk kendaraan disabilitas, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), hingga kebijakan rekrutmen untuk disabilitas.

“JIS adalah salah satu contoh bagaimana kita membangun dengan mendengar saran dari teman-teman disabilitas, di mana ada kursi khusus untuk mereka untuk menonton bola, selain itu di (Pemprov) Jakarta setiap rekrutmen minimal 1 persen untuk disabilitas, dan ketika mereka bekerja harus mendapat fasilitas sesuai kebutuhannya,” tandasnya.(red)

Sehari setelah mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo hadir dalam debat calon presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Mahfud MD hadir di sejumlah titik di Banten, antara lain menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Serang, dialog dengan tokoh masyarakat Banten di Lebak, serta dialog dengan ulama se-Banten di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, Pandeglang.

Yang mengejutkan, puluhan spanduk dan alat peraga lain yang dipasang di Banten untuk menyambut kedatangan Mahfud MD lenyap. Informasi yang didapat dari Tim Pemenangan Daerah Ganjar -Mahfud di Banten, 70 spanduk yang dipasang M3CB untuk menyambut Mahfud MD di area Cidahu, hilang. Cidahu merupakan kawasan kediaman ulama kharismatik Banten, KH Abuya Muhtadi Dimyati. Kiai yang karib disapa Abuya Dimyati ini beberapa saat lalu mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar-Mahfud bersama Dewan Pimpinan Pusat Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten (M3CB) di Majelis Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dalam deklarasi tersebut, Abuya Muhtadi mengatakan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud merupakan hasil rapat bersama DPP M3CB.

Selain di Cidahu, lebih dari 70 spanduk yang dipasang di Universitas Falatehan juga raib. Padahal, menurut TKD Ganjar-Mahfud di Banten, spanduk-spanduk itu hilang saat dini hari pada pukul 03.00 WIB.

"Kemarin ada spanduk 70 spanduk untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud di Banten di pasang pada siang hari tetapi pada pukul 3 pagi sudah hilang," kata Direktur Hukum dan Kajian Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Ronny Talapessy di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu Sore (13/12/2023).

Ronny menjelaskan spanduk-spanduk yang memuat gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu hilang secara serentak. Ia pun mempertanyakan siapa pihak-pihak yang mampu melakukan hal tersebut.

“Isinya foto Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada jam 3 pagi hilang. Ini kita bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan ini kan karena pada pagi hari dan langsung serentak 70 spanduk kami hilang,” ujarnya heran.

Senada dengan Ronny, Ketua TPD Ganjar-Mahfud Banten, Rano Karno menyayangkan hilangnya alat peraga kampanye dalam rangkaian kegiatan Prof Mahfud MD di Banten hari ini. “Kami percaya, demokrasi menjadi jalan yang harus kita pegang sekuat-kuatnya dengan menghormati keanekaan, merawat ragam sikap dan pikiran. Intimidasi dan cara-cara curang seperti ini tidak boleh diteruskan,” kata Rano. (red)

Keyakinan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ketika ditanya wartawan, usai rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Rabu, (13/12/2023). Arus balik itu akan memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. 

“Kalau melihat kelompok pro demokrasi, mahasiswa sudah terlihat kuat mengawal demokrasi, mengawal agar pemilu berlangsung jujur dan adil, maka akan terjadi arus balik. Jika demikian, maka elektoral pasangan Prabowo-Gibran kemungkinan hanya 38 persen,” tegas Hasto. 

Hitung-hitungan tersebut, berdasarkan hasil survei mutakhir, di luar 16 lembaga survei yang selalu menunjukkan hasil yang bias. Namun ia memahami, karena diduga ada kepentingan elektoral dan digunakan sebagai alat pemenangan. 

Jika pasangan Prabowo-Gibran 38 persen, maka kata Hasto, masih ada 62 persen yang tidak setuju. Ini mengindikasikan kelompok yang menjaga pelaksanaan Pemilu jurdil tadi, efeknya seperti bola salju, terus menggelinding dan membesar.

Ia menambahkan, dari hasil survei, menunjukkan capres Ganjar mempunyai tren dan imej yang sangat kuat. Oleh karenanya saat debat Ganjar memakai kemeja putih bertuliskan sat-set yang dimaknai, rakyat butuh solusi cepat dan tepat.

Saat pemaparan visi misi, Ganjar berangkat dari problematika rakyat Indonesia yang kemudian dijawab dengan solusi yang cepat. 

“Sat set, gaspol, blusukan, dan tinggal di rumah rakyat. Itu artinya akselerasi, agar masalah rakyat cepat ditanggapi oleh pemimpin nasionalnya,” jelas Hasto. 

Sedangkan Mahfud MD berkemeja putih bertuliskan tas tes dengan lambang timbangan. Itu kata Hasto, mencerminkan spirit keadilan, bahwa di dalam menegakkan keadilan, rakyat tidak boleh menjadi korban ketidakadilan, termasuk yang dilakukan oleh aparatur negara. (red)

Momen itu terjadi dalam Debat Capres Pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Perdebatan bermula ketika Prabowo menyinggung soal pupuk langka, yang dikeluhkan petani saat dia berkeliling di Jawa Tengah (Jateng) untuk kampanye capres. 

"Saya keliling di Jawa Tengah, petani di situ sangat sulit mendapat pupuk. Dengan Kartu Tani yang bapak (Ganjar) luncurkan pun, mereka tetap sulit mendapatkan pupuk," kata Prabowo.

Menanggapi hal itu, Ganjar menyampaikan persoalan pupuk langka tak hanya terjadi di Jawa Tengah tapi menjadi persoalan yang dihadapi petani di seluruh Indonesia. 

"Pak Prabowo, saya harus mengingatkan pak, pupuk langka terjadi di Papua pak, Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, dimana-mana langka, termasuk bensin," ujar Ganjar.

Terjadi di Seluruh Indonesia

Capres berambut putih itu, kemudian menyampaikan bahwa persoalan pupuk langka yang terjadi di seluruh Indonesia pasti diketahui Prabowo yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). 

"Mungkin bapak sedikit agak lupa, jadi saya mengigatkan lagi soal pupuk langka, karena bapak pernah menjadi Ketua HKTI," ungkap Ganjar. 

Dia memaparkan, persoalan pupuk langka tidak pernah beres karena data petani Indonesia juga tumpang tindih. Hal itu, membuat penyaluran pupuk tidak optimal, bahkan tidak tepat sasaran. 

"Kalau kemudian kita punya satu data petani, maka masalah pupuk bisa kita kelola, distribusi pupuknya bisa sampai dan tepat sasaran," kata Ganjar.

Dia menambahkan, selain menata data pertani dan memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran, persoalan lain yang harus diatasi yaitu kuota pupuk. 

Hal itu, pernah diutarakan Ganjar langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, agar tidak ada pembatasan kuota pupuk bagi petani. 

"Soal kuota pupuk, enggak boleh dibatasi, harus kasih tambahan, kalau tidak, tidak cukup, maka ini (pupuk langka) terjadi di seluruh Indonesia dan ini yang harus kita bereskan nanti," ungkap Ganjar. (red)

Di sini, Mahfud menghadiri pengukuhan Gapura Nusantara Banten, dan Tasyakuran Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, di Desa Warunggunung, Lebak, Banten.

Dalam kesempatan ini, Mahfud diangkat sebagai Warga Kehormatan Jawara Pantura Banten. Mahfud diberi peci warna merah dan dipakaikan baju pangsi warna hijau milik salah satu perguruan jawara.

Selain itu, Mahfud mendapat surban dan golok. Ini sebagai simbol bahwa Mahfud menjadi bagian dari warga jawara Banten.

Dikatakan Mahfud, filosofi Jawara adalah membela kebenaran dengan segala keberanian. Mahfud pun menyebut, saat ini dia dan Ganjar tengah berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.

"Saya berharap para jawara, saudara-saudara semua menemani dan menyertai perjuangan saya menegakkan kebenaran bersama Mas Ganjar," harap Mahfud di depan puluhan kelompok perguruan jawara banten ini

Namun demikian, Mahfud siap menerima kritik dan bersedia kena sanksi jika ia melanggar nilai dan prinsip yang dianut.

"Saya minta, awasi saya. Silakan dikiritik dan dijatuhi sanksi apabila saya melanggar prinsip dan nilai-nilai dalam perguruan dan paguyuban ini," pintanya.

Pembina Relawan Gapura Nusantara, Marsekal TNI Purn Agus Supriatna menyebut, pihaknya akan kerja keras memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Kami ada 22 perguruan jawara di Banten. Siap menangkan Ganjar-Mahfud di seluruh wilayah. Datang di setiap daerah. Ajak lima orang, ajak lagi dua orang. Mari menang terhormat bersama rakyat. Berjuang dengan sat set. Semoga diridhai Allah perjuangan dan niat baik kita," ajaknya.

Dalam kesempatan ini, ada momen unik. Tiba-tiba hadir sosok mirip Ganjar Pranowo. Sosok berambut putih dan berperawakan persis Capres nomor urut 3 bikin kaget ratusan warga yang hadir. Mahfud pun tertawa saat Ganjar KW ini mendatangi dan menyalaminya.(red)

Ganjar mengatakan, sebagai pemimpin sebuah bangsa besar harus mempraktikkan tindakan antikorupsi secara sungguh-sungguh agar pejabat dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik.

“Yang pertama, dari sisi penegakan hukumnya. Kalau, saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah memiskinkan, yang kedua perampasan aset. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi diseret ke Nusakambangan, untuk menciptakan efek jera bahwa penegakan hukum ini tidak main-main,” ujar Ganjar saat Debat Capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Ganjar menegaskan, pemimpin yang baik adalah yang dapat memberikan contoh baik kepada seluruh rakyat, salah satunya mengajarkan kepemimpinan yang sederhana.

Integritas, lanjut Ganjar, juga sangat penting dimiliki seorang pemimpin agar jajarannya di seluruh daerah bisa secara bersama-sama membangun komitmen disiplin yang tinggi untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa ia hidup sederhana. Ia tidak bermewah-mewah, mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun untuk para pejabat. Ada dua hal penting sekali. Pertama, biarkan mereka berkembang dengan melakukan hal baik sehingga saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Kedua, jangan biarkan anak buah setor kepada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman akan muncul,” tegas Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, janji politik yang disampaikan saat sebelum menduduki kursi kepemimpinan harus dijalankan sepenuh hati agar sila ke-3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia bisa terus dipelihara.

“Yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat inilah janji politik di depan rakyat. Kalau kemudian kita bisa menyatukan apa yang saya sampaikan di awal, pemikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama. Kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Mudah-mudahan Pemilu 2024 akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Sebab integritas penting sekali dan nomor satu,” ujar Ganjar. (red)

Pernyataan itu, disampaikan politisi Partai PDIP dari Dapil Jawa Tengah V, Aria Bima, menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan banyak pemilih PDIP dan juga pendukung Jokowi masih bimbang atau belum menentukan pilihan. 

"Ini jadi tugas partai. Kita harus meyakinkan pemilih (PDI Perjuangan) dan masyarakat bahwa penerus jokowi bukan prabowo. bahwa penerus jolowi adalah Ganjar-mahfud," kata Aria, dikutip Selasa (12/12/2023). 

Menurut dia, hasil survei Litbang Kompas justru menunjukkan ada keraguan dari basis pemilih PDI Perjuangan pada sosok Prabowo Subianto bahkan Gibran Rakabuming Raka sebagai penerus kepemimpinan Jokowi. 

Hal itu, lanjutnya, terlihat dari 60 persen basis pemilih PDI Perjuangan yang tidak mendukung Prabowo, meskipun sudah didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra pertama Jokowi. 

"Soal survei (Litbang Kompas), saya tidak melihat dukungan untuk Prabowo, tapi saya melihat masih 60 persen lebih yang tidak mendukung Prabowo. Ini sudah dengan Gibran loh, sudah dengan pertemuan-pertemuan yang memunculkan simbolisasi dan klaim seolah-olah yang bisa melanjutkan program Jokowi adalah Prabowo-Gibran," kata Aria Bima, dikutip Selasa (12/12/2023). 

Dia mengungkapkan, masih adanya pemilih PDI Perjuangan yang belum menentukan (undecided) pilihan tak berarti akan lari ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

Aria bahkan menyebut hasil survei Litbang Kompas wajar karena basis pemilih PDIP masih bingung dengan peta politik yang berubah pascabergabungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo. 

"Hasil survei ini wajar. Pemilih PDI Perjuangan masih bingung, ya karena bertanya kok di sana ada Mas Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Tapi apakah mereka otomatis dukung Prabowo? Enggak juga," ungkap Aria.

Dia menegaskan, hasil survei Litbang Kompas justru menjadi pemicu bagi PDIP menggerakan seluruh caleg, kader, dan relawan untuk menyosialisasikan visi-misi dan program-program yang menjadi garis kebijakan PDIP dan telah dijalankan Jokowi selama 10 tahun memerintah. 

"Inilah ruang bagi kami untuk meyakinkan bahwa PDI Perjuangan tetap dengan garis kebijakan saat mengusung Jokowi 10 tahun lalu, dan sekarang saat mengusung Ganjar-Mahfud," tutur Aria. (red)

“Hari ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah berada di Jakarta. Mereka sedang melakukan persiapan untuk debat besok,” kata Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto dalam konferensi pers terkait ‘Strategi Debat Capres-Cawapres dan Pengenalan Jubir TPN Ganjar-Mahfud’ di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, 11 Desember 2023. Pada jumpa pers ini, Andi didampingi Deputi Kanal Media TPN Karaniya Dharmasaputra dan Direktur Eksekutif Direktorat Komunikasi Informasi dan Juru Bicara TPN Tomi Aryanto.

Debat pertama pada rangkaian kampanye Pemilihan Presiden 2024 diperuntukkan untuk calon presiden pada Selasa, 11 Desember 2023 di Gedung KPU, pukul 19.00-21.00 WIB bertema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Dalam kesempatan ini, TPN Ganjar-Mahfud juga mengomentari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan 29 November hingga 4 Desember 2023. Pihak TPN Ganjar-Mahfud menyatakan tetap optimistis dengan target awal, yaitu memenangkan Pemilu 2024.

Andi berpendapat, hasil survei tetap menjadi bahan evaluasi TPN. “Namun, jangan menjadikannya bahan untuk mengambil kesimpulan akhir tentang hasil Pemilu 2024 nanti. Kalau kita bandingkan hasil berbagai survei, terlihat jelas adanya deviasi antar hasil survei yang satu dengan yang lain. Ini masih terlalu awal. Ibarat bermain sepakbola, jangankan pertengahan babak, sekarang ini masih di menit-menit awal," katanya. 

Andi juga menggarisbawahi hasil survei Litbang Kompas menekankan bahwa tidak ada satu pasangan calon pun bisa memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. "Situasi masih sangat cair. Bisa berubah kapanpun, dengan undecided voters masih sangat tinggi, hampir 30 persen. Situasi yang terjadi hari ini merupakan bagian dari dinamika,” urai Andi.

Konferensi pers juga dihadiri sebagian dari Juru Bicara TPN Ganjar - Mahfud. Mereka yang hadir adalah:

1. Patria Ginting (PDI Perjuangan)

2. Aris Setiawan Yodi (PDI Perjuangan)

3. Iwan Setiawan (PDI Perjuangan)

4. MY Esti Wijayanti (PDI Perjuangan)

5. Aryo Seno Bagaskoro (PDI Perjuangan)

6. Chico Hakim (PDI Perjuangan)

7. Boy Agustinus Sahala Pratama (PDI Perjuangan)

8. Guntur Romli (PDI Perjuangan)

9. Tamara Geraldine (PDI Perjuangan)

10. Gifari Shadad Ramadhan (PDI Perjuangan)

11. Abdullah Mansyur (PPP)

12. Miftah Sabri (PPP)

13. Nadia Hasna Humaira (PPP)

14. Imam Priyono (PPP)

15. Ike Julies Tiati (Perindo)

16. Heri Budianto (Perindo)

17. Diska Resha Putra (Perindo)

18. David Sitorus (Perindo)

19. Dian MIrza (Perindo)

20. Diah Koesno (Perindo)

21. Ratu Nabila (Perindo)

22. Togar Manahan Nero (Hanura)

23. Jim Charles K (Hanura)

24. Gugum Gumelar (Hanura)

25. Rusdi Safi (Hanura)

26. Chrys Kelana (Hanura)

27. Siti ramhayanti Badjeber (Hanura)

28. Siti Nurbayah (Hanura)

29. Imron Rosaldo (Hanura)

30. Dian Sitoresmi (Non partai)

31. Edi Sutrisno (Non partai)

32. Rinto Waardana (Non partai)

33. Pangeran Siahaan (Non partai)

34. Kenny Macallo (Non partai)

35. Adriana Angela Brigita (Non partai)

36. Verlin Fransiskus (Non partai)

37. Muhammad Taufik (Taufik Damas)

38. Prescilla Estevina Tuerah (Non partai)

39. Haris Pertama (Non partai)

40. Diah Ayu Permatasari (Non partai)

41. Eko Kuntadi (Non partai)

42. Dini Ramadhani (Non partai)

43. Debora Mulya (Non partai)

44. Putri Jasmin (Non partai)

45. Virdian Aurellio (Non partai)

Masih ada 49 sembilan orang Juru Bicara TPN yang lain, tetapi mereka tidak hadir karena sedang bertugas di berbagai daerah. (red)

Mengenakan celana jins, jaket dan topi, Ganjar jalan santai di Mall sambil melihat sejumlah barang. Ratusan orang yang sedang belanja dan para penjaga kios tampak terkejut ketika melihat Ganjar jalan-jalan seorang diri. Seperti pengunjung lainnya, Ganjar berbaur dengan pengunjung di sana.

"Lho pak Ganjar, beneran pak Ganjar ini? Wah seneng banget ketemu Capres idola saya. Boleh foto Pak?" sapa seseorang yang meminta foto dengan Ganjar.

"Kok nggak dikawal pak? Biasanya capres lain dikawal ketat lho pak, bapak terlihat santai sekali," ucap pengunjung lainnya.

Ganjar dengan ramah menyalami para pengunjung mal dan foto bersama. Namun ada yang menarik, ketika ada perempuan cantik berwajah oriental berlari mendekati Ganjar. Dengan antusias, ia meminta agar bisa foto bersama.

"Pak Ganjar, saya dari Korea. Saya ngefans berat sama bapak. Boleh foto pak?," ucap perempuan itu.

Perempuan itu bernama Haeyeon Kim (24), mahasiswa S3 Hankuk University of Foreign Studies. Bahasa Indonesianya cukup lancar karena ia mengambil jurusan Bahasa Indonesia dan pernah mengikuti pertukaran pelajar di UGM.

"Pak, saya ngefans sama bapak. Mamah saya juga di Korea tahu bapak. Pak saya minta video untuk mamah saya ya," ucapnya.

Ganjar pun melayani dengan ramah keinginan Haeyeon. Keduanya ngobrol cukup lama karena Haeoyeon sangat antusias dan membicarakan tentang budaya Korea dan Indonesia.

"Satu lagi pak, titip salam buat anak bapak ya, Alam Ganjar. Di mata temen-temen Korea, Alam itu ganteng banget dan cerdas," ucapnya tersipu.

Haeyeon mengatakan, ia mengikuti Ganjar dari media mainstream dan medsos. Meski kurang memahami terkait politik di Indonesia, namun ia mengagumi sosok Ganjar dan mengikuti medsosnya.

"Saya selalu mengikuti pidatonya dan kegiatannya di medsos. Orangnya humble, sopan sekali. Saya bilang tadi bahwa anaknya, Alam Ganjar sangat ganteng. Saya sangat beruntung hari ini," ucapnya.

Bagi Haeyeon dan teman-temannya di Korea, Alam Ganjar dikenal sebagai sosok pemuda cerdas dan sopan. Podcast Alam di beberapa chanel digunakan oleh Haeyeon dan teman-temannya untuk belajar Bahasa Indonesia.

"Soalnya menyenangkan sekali, Alam sangat cerdas dan sopan. Ganteng juga. Jadi teman-teman senang belajar Bahasa Indonesia sambil melihat podcast Alam," tuturnya. (Red)

Rencana ini dalam rangka memanfaatkan bonus demografi 2045. Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Andika Perkasa, bonus demografi itu sebetulnya mengenai jumlah tenaga kerja di Indonesia, dengan usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun agar bisa bekerja.

"Nah, itu jumlah tenaga kerja Indonesia kira-kira 68-70 persen, dan puncaknya nanti di tahun 2030. Hampir 70 persen masyarakat kita adalah mereka yang umurnya harus bekerja," ujar Andika, memaparkan visi misi pasangan Ganjar-Mahfud dalam diskusi bertajuk "Millenial Bertanya, Anti Gagal" yang digelar di Oktaf Coffee, Jakarta, Jumat malam (8/12/2023).

Seumpama yang 70 persen masyarakat umur pekerja tersebut bekerja semua, lanjut dia, maka ini memberikan keuntungan bagi bonus demografi, dimana ekonomi Indonesia akan tumbuh hebat sekali.

"Kerugiannya, kalau jumlah segitu gak ada kerjaan, bisa memicu masalah sosial. Ketika ini terjadi maka ekonomi kita tidak akan tumbuh," tegasnya.

Dilanjutkan Andika, ini adalah situasi dimana pemerintah, siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dari 2024 sampai dengan 2045, harus memastikan kecukupan lapangan kerja.

"Lapangan kerja baru yang telah disediakan pemerintahan sekarang, itu kira-kira dua jutaan per tahun. Mas Ganjar menginginkan untuk lima tahun ke depan tiga jutaan, satu setengah lebih banyak dari sekarang. Dan itu gak gampang, gak gampang," tandas Andika.

Jadi, lanjut Andika, goalnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dengan tiga juta lapangan kerja per tahun itu, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tumbuh 7 persen. Kendati selisihnya hanya 2 persen dari pertumbuhan ekonomi saat ini sebesar 5 persen, tambah Andika, itu sulitnya bukan main, butuh kerja keras.

"Misalnya dari 2014 sampai sekarang, sudah sembilan tahun, tidak pernah di atas 6 persen pertumbuhannya. Tahun ini bisa dibawah 6 persen," tegasnya.

Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki program unggulan untuk generasi muda, yakni membangun Creative Hub di seluruh Indonesia. Program ini akan direalisasikan saat Ganjar-Mahfud memimpin Indonesia.

Pembentukan Creative Hub itu bertujuan mengakomodasi kreativitas anak-anak muda agar mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga memacu berkembangnya sektor kreatif. Kemudian program Ekonomi Kreatif Makin Melaju, Program Budayawan Berkarya, Program Seni Budaya Indonesia Kebanggaan. 

Generasi muda Indonesia, khususnya yang berada di sektor industri kreatif membutuhkan akses, tak hanya wadah melainkan juga sumber daya yang mampu mendukung mereka untuk terus produktif berkarya dan berinovasi. (red)

"Saya ralat dan perbaiki, bukan OTT tapi menetapkan orang sebagai tersangka, buktinya belum cukup sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus. Itu lah sebabnya dulu di dalam revisi UU itu muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK," kata Mahfud usai menghadiri acara Hari Anti Korupsi sedunia bersama relawan Ganjar-Mahfud, di Bandung, Sabtu (9/12/2023).

Mahfud menuturkan, sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum juga disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurut Mahfud, hal itu bisa merugikan orang.

"Tapi sekarang masih banyak tuh yang tersangka-tersangka, buktinya selalu belum cukup, belum selesai dan sebagainya, itu kan menyiksa orang itu tidak boleh. Kalau OTT mungkin kemarin saya keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Makanya itu diperbaiki besok agar orang tidak tersandera seumur hidup jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan,” ujarnya.

Mahfud mengakui OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK selama ini kata Mahfud, bisa membuktikan hasil OTT nya.

“Orang mau praperadilan ditetapkan tersangka karena buktinya tadi, kok takut juga karena begitu bisa saja, begitu mengajukan praperadilan buktinya dicukup-cukupkan tuh bisa saja terjadi. Itu saya akui, tapi kalau OTT KPK oke, bagus, nggak ada satu pun orang diOTT KPK selama ini lolos, kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan itu yang dilakukan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan KPK kerap melakukan banyak kesalahan. Salah satunya telanjur melakukan operasi tangkap tangan (OTT), padahal bukti yang didapat tidak cukup.

Hal ini dikatakan cawapres nomor urut 3 itu saat menghadiri Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa Indonesia se-Malaysia di Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023). Awalnya ia menegaskan akan memperkuat KPK bersama Ganjar Pranowo apabila menang pada Pilpres 2024.

"Tapi kalau kami ke depannya, kalau memang Ganjar-Mahfud menang, KPK akan kita perkuat kembali sebagai lembaga yang dulu pernah kita ciptakan dengan susah payah dan pernah menorehkan prestasi yang sangat bagus. Tetapi supaya jangan berlebihan juga kita beri rambu-rambu sampai batas-batas yang dibenarkan oleh moral dan hukum," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan masyarakat kerap dikaburkan oleh prestasi KPK yang pernah dipandang bagus. Jadi saat KPK ada kesalahan dianggap benar.

"Karena dulu banyak juga, Pak, karena KPK sangat bagus, prestasinya, setiap kesalahannya oleh rakyat itu dianggap benar saja. Padahal kesalahannya juga banyak. Itu tidak boleh terjadi lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan KPK kerap banyak melakukan kesalahan. Salah satunya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tetapi bukti yang didapat itu tidak cukup.

"Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang menjadi korban, karena telanjur orang menjadi target, telanjur OTT padahal bukti nggak cukup, dipaksakan juga ke penjara bisa terjadi. Makanya UU KPK-nya direvisi," jelasnya.

"Besok kita perkuat, tetapi menutup peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Itu harus kita lakukan. Dan kita tidak bisa hanya berdasarkan pikiran kita sendiri," lanjutnya. (red) 

Dia mengatakan demikian dalam diskusi berjudul Milenial Bertanya Antigagal yang juga dihadiri Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa di Oktaf Coffe, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Adapun, Andika berbicara soal integritas setelah seorang milenial bernama Ahmad menanyakan strategi pemenangan Ganjar-Mahfud.

Sebab, Ahmad mengatakan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024 RI berhadapan dengan menantu Presiden kedua RI Soeharto, Prabowo Subianto dan anak Presiden ketujuh RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

"Strategi pemenangan Ganjar-Mahfud seperti apa," tanya Ahmad dalam diskusi, Jumat.

Awalnya, Andika menjawab pertanyaan soal strategi Ganjar-Mahfud untuk menang kontestasi politik ialah menampilkan sosok capres dan cawapres nomor urut 3 seperti apa adanya.

"Strategi menghadapi pasangan calon lain yang mungkin punya keistimewaan. Ya, menurut saya strategi kita itu membawa diri apa adanya. Jadi Mas Ganjar, Pak Mahfud membawa diri saja apa adanya, karena apa? Kita enggak bisa melawan. Artinya ada hal di mana pasangan lain lebih dan kita tidak punya atau kurang dalam hal itu enggak apa-apa. Yang kita kemudian harus maksimalkan adalah apa yang kita punya yang mungkin tidak memiliki oleh lawan," kata eks Panglima RI itu menjawab pertanyaan milenial.

Menurut Andika, Ganjar-Mahfud selama ini dikenal sebagai sosok berintegritas dan cap itu tidak akan berubah meskipun kandidat yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo itu berhadapan dengan lawan berat pada Pilpres 2024 RI.

"Kehormatan bagi pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu segalanya. Kita lebih baik dikenal sebagai orang yang punya integritas, terlepas dari hasilnya nanti," kata eks Pangkostrad itu.

"Bukannya saya tidak militan. Hasil dari pemilihan presiden ini kan bisa saja terpilih atau tidak terpilih, tetapi yang lebih penting bagi saya, kehormatan. Kita harus punya integritas. Jati diri yang lebih penting, karena apa? Itu yang bisa kita tinggalkan kepada masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Andika mengatakan kandidat Ganjar-Mahfud memang akan berupaya menang, tetapi tidak akan mengorbankan integritas apalagi etika demi kesuksesan pada Pilpres 2024 RI.

"Mas Ganjar, Pak Mahfud adalah orang yang bukan mengejar kemenangan, kita berusaha maksimal pasti, tetapi lebih penting bagi kita menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang punya etika," katanya. (red)

Hal itu dikatakan Ganjar saat berdikusi bersama dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk ‘Gratisin! Internet Super Cepat, Gratis dan Merata‘ di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

“Saya mau buat program, internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah,” kata Ganjar.

Dikatakan Ganjar, untuk saat ini akses internet di Indonesia masih belum merata bagi wilayah Indonesia. Hal itu dilihatnya secara langsung usai mengelilingi wilayah Indonesia di masa kampanye.

Diketahui Ganjar sudah berkampanye untuk mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lalu ia pergi ke sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

Kemudian Ganjar datang ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah dan menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di sana. Beberapa hari ini, Ganjar sedang berkeliling Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Dengan apa yang sudah dilihatnya secara langsung, Ganjar pun bakal memulai program kualitas internet super cepat, gratis dan merata dari lembaga pendidikan yakni sekolahan.

Ganjar menuturkan, dengan internet super cepat, gratis dan merata pastinya akan mendorong aktivitas terutama bagi siswa untuk semakin berkembang secara produktif.

“Sekarang internet gratis bagi sekolahan dan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk kecepatan internet ini penting,” tutur Ganjar.

Lebih jauh, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini melanjutkan dengan internet super cepat, gratis dan merata, maka anak muda Indonesia dapat terus berkreasi dan berinovasi. Ia juga meyakini anak muda Indonesia mampu bersaing di dunia digital jika memiliki infrastruktur yang memadai.

“Industri kreatif tumbuh dan anak-anak bisa mendapatkan akses bagus untuk internetnya sehingga literasi digitalnya akan tambah bagus,” tegas Ganjar.

Walau begitu, Ganjar menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan terhadap program internet super cepat, gratis dan merata ini bagi para anak sekolah.

Misalnya guru ataupun orang tua harus aktif mengawasi anak-anak yang mengakses internet ini, agar jangan sampai malah disalahgunakan. Kemudian, tugas pemerintah yaitu memberikan fasilitas yang merata agar program tersebut bisa berjalan.

“Itu perlu dikawal orang tuanya, perlu dikawal oleh bapak-ibu, gurunya. Tugas pemerintah adalah fasilitasi itu, sehingga internet gratis untuk para pelajar ini mudah-mudahan akan bisa menambah percepatan kita, untuk bisa menambah pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita,” tandas Ganjar. (red)

Mahfud bersama rombongan tiba di lokasi pukul 08.15 LT untuk sarapan. Mahfud sarapan di warung makan milik warga Nahdatul Ulama (NU) bernama 'Restoran Bintang Sembilan, Masakan Khas Nusantara'.

Warung Bintang 9 berkonsep prasmanan. Menyajikan aneka ragam masakan khas Indonesia. Mulai dari lontong sayur, berbagai jenis olahan ikan, ayam, pecel, hingga jajanan kue pasar.

“Ini makan di Warung Bintang 9 Kuala Lumpur. Kebetulan bintang 9 itu ya bintangnya NU. Ini menarik, Warung Bintang 9 menarik. (Konsep) prasmanan, ngambil sendiri, banyak pilihannya,”kata Mahfud.

Mahfud tampak berbincang dengan para WNI. Selesai makan Mahfud berfoto bersama mereka. Terlihat, mengeluarkan handphone agar dapat berswafoto. 

Berdasarkan jadwal, usai sarapan, cawapres Ganjar Pranowo itu bersama Gus Muwaffiq akan menghadiri acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas'. (red)

Pendapat itu disampaikan Ganjar dalam kunjungannya ke Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bertemu langsung dengan Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Rabu (6/12/2023). 

Selain Sultan, mantan Gubernur Jawa Tengah juga disambut para seniman Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan itu, Ganjar mendapat kesempatan untuk menarik Kanjar Ganjur yang merupakan warisan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Dalam kesempatan itu, Sultan menyampaikan harapannya, agar Ganjar ketika terpilih menjadi presiden untuk lebih peduli dengan keberadaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan. 

Sultan beranggapan kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan adalah warisan budaya, mereka punya peran penting menjaga kebudayaan nusantara. 

“Termasuk mengenai dana untuk kesultanan-kesultanan,” kata Sultan Aji, menuturkan kepada Ganjar. 

Perpres Kesultanan, menurut Ganjar, mengatur tentang dana kesultanan. Dirinya sangat setuju. Ganjar sebenarnya sudah melakukan pembinaan dan memberikan bantuan selama dirinya memimpin Jawa Tengah. 

“Setuju saya, banyak sekali kesultaan, kerajaan keraton yang hari ini masih hidup, ada yang eksis secara otonom, mandiri, namun beberapa yang lain butuh perhatian,” kata Ganjar.

Maka kalau kita mencintai budaya kita, mencintai leluhur kita, lanjut Ganjar, wajib hukumnya kita membantu. Ia mengaku dalam kunjungannya ke beberapa daerah, dan bertemu dengan kesultanan-kesultanan lain, termasuk kerajaan yang lain, suara yang muncul mirip. 

Seperti saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT), itu juga ternyata menyuarakan hal yang sama. Kami berkomunikasi dengan banyak organisasi, dan harapan itu sama. 

“Beberapa kerajaan yang ada di Jawa Tengah, waktu saya menjabat gubernur, itu rutin kita bantu setiap tahun, setiap tahun,” tegasnya. 

Di awal 2023, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp148 miliar melalui APBD untuk organisasi masyarakat dan instansi vertikal. 

Ganjar mengungkapkan, sebaiknya pengelolaan dana kesultanan dan kerajaan dimudahkan secara administrasi, harapannya agar bisa diolah secara merata, baik peruntukkan biaya revitalisasi maupun biaya operasionalisasi. 

Setidaknya saat ini, ada 54 keraton dan kesultanan di Indonesia yang tercatat resmi, namun belum menerima dana dari pemerintah secara merata. (Red)

Penegasan itu disampaikan Abuya Muhtadi dalam pertemuan dengan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Yenny Wahid dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa di Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (3/12/2023) malam.

“Sejak awal saya telah menyatakan mendukung Pak Ganjar-Pak Mahfud, karena Pak Mahfud itu kawan saya di PKB. Dan, menyatu sekali saya dan Pak Mahfud," kata ulama kharismatik itu. 

Selain menegaskan dukungannya, ia juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari tim pemenangan dalam posisi sebagai Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud.

Sementara itu, Dewan Penasihat TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Yenny Wahid mengungkapkan bahwa dukungan penuh Abuya Muhtadi memperkuat optimisme TPN untuk mendulang lebih banyak suara di Banten.

“Kami dari TPN tentu sangat bergembira sekali mendapatkan dukungan dari Majelis yang dipimpin Buya Muhtadi. Dan, sekarang kami makin optimistis bahwa di Banten, kami bisa meraih lebih banyak suara," kata Yenny. (red)

"Pak Mahfud MD sahabat saya orang Madura Jawa Timur, sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam, insyaallah akan memenangkan dan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024," ujar Said Aqil di hadapan sekitar 50 ribu lebih jamaah yang hadir.

Dalam kesempatan ini, Said Aqil menukil fiqh siyasah dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniah karya al-Mawardi terkait kreteria yang harus dimiliki oleh calon pmimpin.

"Kalau saya lihat di Fiqh Siyasah karangan Al-Mawardi, Presiden dan Wakil Presiden syaratnya harus berilmu, pintar, dan cerdas. Pak Mahfud pintar tidak? Cerdas tidak? Profesor doktor ahli tatanegara, dulu Gus Dur juga kagum pada beliau," tambah Said.

Selanjutnya, kreteria seorang calon pemimpin harus berlaku adil kepada masyarakat. "Yang kedua pemimpin harus berlaku adil kepada masyarakat, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu menegakkan keadilan. Pak Mahfud kira-kira pemimpin yang akan menegakkan keadilan tidak? Insyaallah. Kalau pak Mahfud jadi Wakil Presiden akan memberantas korupsi dan melakukan perbaikan," jelas Said.

Kreteria selanjutnya, menurut Said, calon pemimpin harus tidak tamak dan tidak rakus. "Yang ketiga calon pemimpin harus tidak rakus, tidak tamak dan tidak menumpuk harta untuk dirinya sendiri," tambahnya.

Masih terkait kreteria calon pemimpin menurut al-Mawadi, Said menegaskan, pemimpin harus berani dan tidak penakut.

"Yang keempat pempin harus berani, bukan penakut. Qulil Haqqa Walau Kana Murran, akan menyampaikan kebenaran walau konsekuensinya sangat berat dan tidak disenangi orang," pungkas Said. (red)

Tiba di Bandara DC Saudale, Ganjar disambut Raja Nusak Termanu, Vicoas Amalo dan dijemput puluhan orang berkuda menuju istana Uma Batu di Feapopi, Kecamatan Rote Tengah. 

Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu kembali disambut secara adat. Kemudian menjalani prosesi pengangkatan sebagai anggota keluarga dan penganugerahan nama kebesaran. 

Pertama, prosesi safe tasioe atau pensucian diri. Ganjar berjalan ke singgasana yang berbentuk sasando dan dibasuh kakinya dengan air kelapa. Selanjutnya penyematan busana adat Rote. 

Dan, politikus berambut putih itu mendapat gelar Funu Keu, atau anak sulung satu-satunya lekaki di dalam keluarga. Dalam adat setempat, itu berarti menjadi pimpinan tertinggi dalam keluarga. 

Sekretaris Adat Suku Folateik Nusak Termanu, Gentry Amalo menuturkan bahwa pengangkatan Ganjar menjadi anggota keluarga tersebut sudah berdasarkan keputusan Dewan Adat. 

"Untuk itu, berdasarkan pengangkatan sebagai kerabat adat kepada Pak Ganjar. Dan, kami anugerahkan gelar adat dengan nama perang, yang Mulia Funu Keu," ujarnya. 

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku haru sekaligus senang karena sudah menjadi bagian dari masyarakat adat di Rote. 

"Saya sudah tujuh kali mau ke sini tapi selalu gagal. Dan, hari ini saya sudah sampai di sini. Saya terharu karena begitu luar biasa penyambutan masyarakat Rote," katanya. 

Kegiatan kali ini, lanjutnya, memberikan pesan moral tentang ikatan batin sebuah keluarga. Lebih dari itu adalah cara menjaga moral dan kebudayaan Indonesia. 

"Terima kasih. Pasti saya merindukan tanah ini untuk kembali," tandasnya. (red)

Todung menilai KPU RI seharusnya berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan, yaitu pelaksanaan debat peserta Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, yang terdiri atas tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. 

“Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan bahwa debat capres akan dilakukan dengan menghadiri capres dan cawapres dalam 5 kali acara debat, menurut saya bukan saja menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU No 7/2017 tentang Pemilu junto Pasal 50 PerKPU Nomor 15/2023, tetapi juga akan menghilangkan kesempatan publik untuk menilai secara utuh ualitas cawapres, yang akan menjadi orang Nomor 2 di republic ini,” kata Todung di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Ia mengatakan, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan, dan komitmen para cawapres yang akan menjadi pemimpin negara ini. Oleh sebab itu, debat antar cawapres itu perlu dan wajib dilakukan. 

“UU Pemilu memang tak menjelaskan pemisahan debat capres dan cawapres, selain mengatakan bahwa debat akan dilakukan sebanyak 5 kali. Tetapi penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan bahwa debat itu terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres,” jelas dia.

Diakui bahwa capres dan cawapres adalah dwi tunggal yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tetapi rakyat tetap berhak mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapresnya. Sebab, bukan mustahil dalam keadaan di mana presiden tak bisa menjalankan fungsinya, wakil presiden yang akan mengambil alih tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

“Di sini wakil presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil presiden adalah pemimpin. Terus terang, saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antar cawapres ditiadakan,” ujarnya.

Todung mengatakan, KPU seharusnya melihat arti penting dan strategis debat antarcawapres agar rakyat tidak memilih kuncing dalam karung.

“ Kembali saja kepada format yang sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PerKPU Nomor 15 Tahun 2023. Ketua KPU atau KPU tak berwenang mengubah apa yang ditulis dalam UU Pemilu. KPU hanya pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU. Kalau KPU hendak mengubah UU maka KPU harus meminta pemerintah dan DPR mengubah UU Pemilu,” tegas dia.

Ia berharap, KPU menghargai hak rakyat untuk mengetahui siapa cawapres yang akan dipilihnya. KPU jangan sekali-kali mengurangi hak rakyat untuk mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapres yang akan dipilihnya.

“Hanya dengan demikian kita akan memberikan integritas kepada pilpres yang akan kita adakan,” pungkas Todung. (red)

Setelah menjalankan ibadah shalat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Penfui, Ganjar langsung menemui warga dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT di Kantor MUI, Kupang. Kemudian didampingi rombongan beserta Ketua DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NTT, Emelia Julia Nomleni, Ganjar meresmikan kantor Sinode Gereja Masehi Injil, Kupang, dan bertemu dengan Pendeta Merry beserta jajarannya. 

Ganjar mengungkapkan dalam pertemuan dengan dua tokoh agama tersebut dia telah berdialog terkait bagaimana kontribusi para pemuka agama dalam menjaga situasi menjelang Pemilu 2024. Selain soal kerukunan beragama, Ganjar mendapat begitu banyak masukan dari dua tokoh agama yang ditemui hari ini. Mulai dari infrastruktur, sosial, pendidikan hingga kesehatan. 

“Banyak hal yang bisa diperbaiki, antara lain kerukunan umat beragama harus didorong serta berikan pesan yang baik kepada tokoh masyarakat dan agama,” ujar Ganjar dihadapan para wartawan. Kehadiran Ganjar di Kupang disambut kerumunan warga. Ganjar tiba Bandara El Tari Kupang pukul 11.52 WITA. 

Sementara itu, Wakil Ketua MUI NTT, Abbas Gasim menyatakan dukungannya terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam menjaga toleransi. Abbas menilai pendekatan yang ditekankan oleh Ganjar dalam menjaga toleransi menunjukkan kesadaran akan pentingnya harmoni antar beragam budaya, agama, dan latar belakang sosial di Indonesia. 

Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Abbas, menjadi hal yang sangat berarti untuk memperkuat upaya menjaga kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan.

"Saya kira pernyataan beliau tadi, mudah-mudahan itu menjadi komitmen beliau untuk menjaga toleransi itu," ujar Abbas.

Di sisi lain, Ganjar menyampaikan pesan yang ia dapatkan dari dua tokoh agama di Kupang, bahwa sebagai capres, dirinya harus menjaga persatuan. Menyadari pentingnya menjaga persatuan, Ganjar menekankan pada pentingnya menghindari konflik, perdebatan berlebihan, dan penyebaran informasi palsu (hoaks) selama masa kampanye pemilu.

“Di tengah pemilu kita jaga persatuan, jangan ribut dong, jangan bikin hoaks dong. Ini pesan yang kita langsung dengar dan rasakan untuk dilakukan,” ucap Ganjar. 

“Pesan moral saya sebagai salah satu kontestan kita berpikir kalau itu dilakukan dapat menyentuh sensitivitas perasaan banyak orang, ini akan jd indikator kurang baik” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengungkapkan pentingnya perhatian terhadap guru agama baik yang formal maupun non formal. Ia membeberkan pengalamannya saat menjadi pemimpin di Jawa Tengah. 

“Ada guru ngaji, ada sekolah Minggu dan agama lainnya. Kami menghibahkan dana setiap tahun kepada Kementerian Agama untuk kemudian dibagikan untuk pendidikan agama. Kalau ini digunakan sebagai perhatian kepada guru agama, maka kita bisa memberikan pesan kedamaian” tutup Ganjar. (red) 

Dari mulai menghadiri halaqah kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, hingga berkunjung ke sentra UMKM pengrajin emping di Kabupaten Lebak dan menjadi Kahtib sekaligus imam sholat Jumat, di Pondok Pesantren Mathlaul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu), Banten. 

Agenda pertama, Mahfud yang memakai syal Palestina hadir di Halaqah Kebangsaan bersama ulama se Provinsi Banten di Perguruan Islam Malnu Pusat Menes, Pandeglang. 

Kedatangan Mahfud disambut oleh Pimpinan Perguruan Malnu KH. Tb Hamdi Ma'ani dan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Ratusan santri dan jama'ah juga menyambut tokoh yang dikenal dengan integritasnya ini.

Dalam orasi kebangsaannya, Mahfud menekankan pentingnya peran pesantren diperkuat dalam pembangunan bangsa.

 "Alhamdulillah kita pastikan bahwa pesantren akan diberi tempat yang proporsional sesuai dengan peran dan fungsinya bagi pembangunan Bangsa," kata Mahfud.

Dia akan berusaha meneruskan kemajuan pesantren dengan program-program yang telah dibuat Pemerintah. Salah satunya bantuan subsidi untuk lembaga pendidikan Islam. Seperti bantuan gedung, labolatorium dan sebagainya. Sehingga, alumni-alumni pesantren siap meraih karir di berbagai bidang, di pemerintahan, sosial, politik, keagamaan dan sebagainya.

Dikatakan, sudah banyak perubahan pada pesantren. Lulusan pesantren kini sudah banyak tersebar sebagai pejabat di kementerian dan berbagai lembaga Pemerintahan. Padahal dulu santri dipandang sebelah mata.

"Dulu pesantren dianggap kumuh, paling jadi guru madrasah, Kementerian Agama. Sekarang di Kementerian Luar Negeri, dan di manapun sudah banyak," tegasnya.

Mahfud mengaku kedatangan dirinya ke Pandeglang untuk menyampaikan pesan persaudaraan. Sebab, semua umat wajib dapat perlindungan yang sama berdasarkan konstitusi.

Pesan ini harus terus didengungkan jelang Pemilu 2024. Dia pun mengajak umat Islam agar merawat demokrasi. Dia tak ingin secara langsung mengajak memilih Capres-Cawapres tertentu. Termasuk dirinya.

"Saya tidak akan menyarankan, menyuruh, pilih siapa. Saudara nilai semua calon yang ada. Memang kebetulan saya menjadi salah satu calon. Silakan bandingkan, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa," tutur Mahfud amat bijak.

Ditegaskan, sesuai dengan fiqih politik negara, rakyat harus memilih wakil dan pemimpin yang bisa dipercaya. Pilihan rakyat jangan karena ada tekanan.

"Jangan karena ditekan oleh Koramil, Polres, Kodim. Kalau ditekan iya-iya aja tapi pas nyoblos, nyoblos yang bisa dipercaya. Boleh saya bicara begitu? Boleh karena ini adalah masa kampanye. Tapi saya kampanye tentang kejujuran bukan mengkampanyekan tentang diri saya," tegasnya.

Pengasuh Ponpes Malnu Menes KH Tb Hamdi Maani bersyukur Mahfud MD datang ke pesantrennya. Tb Hamdi menegaskan, Mahfud datang ke Malnu karena memang warga NU. Menes sekalipun kota kecil, tetapi pernah menjadi tempat Muktamar NU ke-13.

"Bersilaturahmi ke Malnu sekaligus napak tilas. Mengikuti jejak gurunya petinggi NU. Pak Mahfud sirami warga kami wawasan kebangsaan supaya betul-betul menjaga NKRI. Sejarah mengatakan Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada ulama," pintanya.

Usai dari Ponpes Malnu, Mahfud melanjutkan kunjungan ke sentra UMKM pembuatan emping, sebelum bertolak mengunjungi DPC PPP Kabupaten Lebak. (red)

Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengumumkan inisiatif baru dari TPN Ganjar-Mahfud, yakni penggalangan dana massal melalui platform digital yang diberi nama gotongroyongrakyat.id.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal Pemilu yang Luber dan Jurdil. Menciptakan kampanye pilpres yang lebih etis, transparan, dan mengusung semangat partisipasi inklusif. Lewat galang dana ini, rakyat ikut bergotong royong dalam memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam Pilpres 2024,” kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).

Menurut Arsjad, dalam mewujudkan pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil) serta mengawal pesta demokrasi, masyarakat perlu terlibat aktif sebagai aktor, bukan hanya objek. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penggalangan dana massal untuk pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Arsjad menegaskan penggalangan dana massal ini seperti slogan Mas Ganjar, yaitu “Tuanku ya Rakyat, Jabatan Hanya Mandat”. 

“Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar-Mahfud sebagai Kemenangan Rakyat. Untuk itu, penggalangan dana massal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bergotong royong secara nyata dalam memenangkan Ganjar-Mahfud mulai dari Rp 10.000 saja,” jelasnya.

Donasi dari rakyat itu nantinya digunakan untuk mendukung proses demokrasi yang bersih, yang melibatkan masyarakat luas. “Itulah sebabnya, kami menamai gerakan ini sebagai “Gotong Royong Rakyat,” ungkap Arsjad.

Dana dari rakyat yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei, dan kebutuhan lainnya. “Saat ini, kami juga tengah berinovasi dengan kampanye-kampanye kreatif, mengusung politik yang suka ria,” katanya.

Arsjad mengungkapkan TPN berencana menggalang dana rakyat dalam 2 tahap. Pertama, melalui platform digital gotongroyongrakyat.id yang diluncurkan TPN. Kedua, melalui penjualan produk merchandise resmi Ganjar-Mahfud (official merchandise).

Platform donasi massal gotongroyongrakyat.id bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia dengan minimal donasi Rp 10.000 dan maksimal Rp 2,5 miliar untuk donatur perorangan. Sementara itu, perusahaan bisa berpartisipasi mendukung Ganjar-Mahfud dengan maksimal donasi sebesar Rp 25 miliar.

“Saat ini, platform gotongroyongrakyat.id baru bisa mengakomodasi donatur perseorangan. Insya Allah minggu ini akan kami rilis fitur baru yang bisa diakses perusahaan yang berencana ikut memberikan dukungan dana,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara TPN Ganjar-Mahfud, Orias Petrus Moedak, menambahkan donatur wajib mematuhi seluruh ketentuan KPU dalam menyampaikan dukungan melalui platform gotongroyongrakyat.id. 

TPN memastikan data pribadi para donatur dipastikan aman dan terjaga kerahasiaannya. “Dana yang terkumpul dari rakyat, 100% akan disalurkan langsung ke TPN melalui bank resmi paslon Ganjar-Mahfud,” katanya.

Terkait official merchandise, penggalangan dana masyarakat dilakukan TPN lewat penjualan merchandise resmi paslon Ganjar-Mahfud yang dipasarkan di toko daring. Merchandise yang ditawarkan seperti kemeja, kaos, hijab, vest, serta tas belanja. “Kami akan mengintegrasikan website ini dengan marketplace penjualan merchandise resmi di Tokopedia dan Shopee,” jelasnya.

*Website gotongroyongrakyat.id*

Orias mengatakan website gotongroyongrakyat.id dilengkapi dengan berbagai fitur seperti permohonan data sesuai dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu; desain yang simple sehingga dapat diakses lewat desktop, HP android, maupun IPhone; dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran mulai dari QRIS, e-wallet, virtual account bank.

“Saat ini, TPN sedang melengkapi dengan metode pembayaran kartu kredit,” ujarnya.

Bahkan, masyarakat bisa melihat langsung profil, rekam jejak, serta visi misi paslon Ganjar-Mahfud di website gotongroyongrakyat.id. “Donatur juga bisa menyampaikan testimoni berupa dukungan maupun harapan kepada Paslon Ganjar-Mahfud dari mana pun dan kapan pun melalui platform digital ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Orias mengatakan masyarakat yang ingin berpartisipasi memberikan dana dukungan untuk Ganjar-Mahfud bisa mengunjungi FAQ Page atau email gotongroyongrakyat03@gmail.com jika menemui kendala. Informasi yang disampaikan dalam FAQ Page diharapkan dapat membantu donatur dalam mengatasi keluhannya.

“Kami mengundang segenap rakyat Indonesia untuk menyampaikan dukungan lewat gotong royong bareng-bareng memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Nggak harus besar, teman-teman bisa berdonasi sesuai kemampuan. Yang terpenting, mari kita satukan tekad bergotong royong “Gerak Cepat, Gercep Indonesia Raya,” tutup Orias. (red)

Dukungan kepada Aiman disampaikan Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Ronny Talapessy pada konferensi pers di Media Center TPN Ganjar – Mahfud, Kamis 30 November 2023. “Seribu pengacara dan ratusan relawan ini siap membela serya mendampingi Aiman dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kami menggaungkan seruan #StandWithAiman agar demokrasi kita tetap berada pada relnya,” kata Ronny.

Pada jumpa pers ini, Aiman mengungkapkan keresahannya karena surat panggilan pada dirinya dilayangkan Selasa, 28 November 2023 pukul 23.50 WIB saat keluarganya tengah beristirahat. “Jelas itu jam yang tidak wajar untuk bertamu. Anak saya yang masih seusia SD-SMP sampai kaget, terbangun dan bertanya kepada ibunya, siapa yang datang. Apakah tidak ada waktu lain untuk datang menyampaikan surat itu?” kata Aiman.

Aiman pun menjelaskan, video yang diunggah di Instagram pribadinya tidak menuduh aparat negara, dalam hal ini polisi, bersikap tidak netral dalam proses Pemilu 2024. “Saya menyampaikan fakta yang ada, dengan penegasan adanya kata ‘oknum’, ‘potensi’, dan ‘semoga informasi yang saya dapat salah’,” katanya. Aiman mengungkapkan keterkejutannya kasus ini berlanjut ke proses dugaan tindak pidana.

Dalam kesempatan ini, Ronny menirukan pernyataan presiden pertama RI, Soekarno. “Sudah sejak awal republik ini berdiri, Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Oleh karena itu, hukum menjadi salah satu pilar penting bagi negara ini, dan prinsip ini pada umumnya disepakati oleh presiden, siapa pun, di negeri ini,” ungkap Ronny.

Ronny menekankan, agar demokrasi harus dijaga, agar kita tidak kembali ke era kekelaman Orde Baru. “Ini bukan soal Aiman Witjaksono, ini bukan soal Ronny Talapessy, ini bukan soal Tama Langkun. Tapi ini soal bagaimana menjaga demokrasi tetap tegak di negeri ini,” tegasnya.

Selain Aiman Witjaksono dan Ronny Talapessy, jumpa pers ini juga dihadiri Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ifdhal Kasim, Wakil Direktur Tim Hukum TPN Heru Muzaki, serta Wakil Direktur Kajian TPN Tama Satrya Langkun. (red)

Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait video unggahan di akun Instagram pribadinya @aimanwitjaksono yang menyebut bahwa Pilpres 2024 merupakan ujian netralitas bagi aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Laporan kepolisian itu disampaikan oleh enam pelapor berbeda yang memberikan laporannya pada hari yang sama.

“Kami menyimpulkan tindakan itu sebagai bentuk intimidasi karena merupakan hal yang di luar prosedur serta di luar kebiasaan, mengirim surat pemanggilan pada tengah malam, menjelang hari berganti. Bagaimanapun, seorang warga negara punya hak dan kewajiban, apalagi Aiman punya kontribusi kepada masyarakat dari profesinya sebagai jurnalis,” kata 

Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar – Mahfud, Ifdhal Kasim dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar – Mahfud, Kamis 30 November 2023.

Ifdhal mempertanyakan tindakan itu, apalagi tahapan hukumnya masih sebatas meminta klarifikasi atas laporan polisi kepada Aiman. “Apakah diperlukan perlakuan sampai seperti itu? Padahal ini kan tahapannya masih klarifikasi. Aiman pasti datang dan kooperatif dengan penyidik tanpa perlu ada pemanggilan pada tengah malam seperti ini,” katanya.

Sebagai praktisi hukum senior, Ifdhal menegaskan harapannya agar aparat penegak hukum, khususnya polisi bertindak profesional sesuai tata aturan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Ronny Talapessy juga menilai pengiriman surat panggilan pada tengah malam, sangat mengganggu ketenangan Aiman. Ia pun menyesalkan substansi laporan yang dinilainya mengebiri kebebasan berpendapat dalam demokrasi di Indonesia. 

“Kita memperjuangkan proses demokrasi dengan keringat, darah, dan air mata. Tapi, mengapa sekarang indikator-indikator yang ada mengingatkan kita pada situasi di zaman Orde Baru?” tanyanya.

Ronny menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud menghargai proses hukum yang ada. “Kami jamin Aiman akan kooperatif,” ungkapnya.

Selain Aiman Witjaksono, Ifdhal Kasim, dan Ronny Talapessy, jumpa pers ini juga dihadiri Wakil Direktur Tim Hukum TPN Heru Muzaki serta Wakil Direktur Kajian Tama Satrya Langkun. (red)

Kedatangan Ganjar disambut meriah dan antusias ribuan masyarakat saat tiba di Bandara Mopah Merauke. Ganjar disambut tarian khas Suku Asmat. Tak hanya itu, Ganjar juga diberikan mahkota dan noken yang disematkan oleh tokoh masyarakat setempat. Ribuan masyarakat juga meneriakkan nama Ganjar dan dukungannya kepada Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. 

"Pak Ganjar, Pak Ganjar. Kami dukung Bapak," teriak masyarakat.

"Pak foto, Pak," ucap sejumlah warga.

"Iya, terima kasih, terima kasih," jawab Ganjar sembari tersenyum dan bersalaman menyapa masyarakat. 

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Asmat, Marselus Yamkai (23), mengatakan bahwa yang melakukan tarian adalah mahasiswa Asmat.  

"Kami dari mahasiswa Asmat, kami siap untuk menjemput dengan atraksi yang sudah kami siapkan," ucap Marselus di lokasi. 

Marselus menilai Ganjar merupakan figur yang telah terbukti mempunyai kepedulian terhadap masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa asal Papua.

"Pak Ganjar orangnya baik, beliau sering ke Papua. Dan luar biasa, artinya beliau punya pendekatan terhadap masyarakat, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di Tanah Papua sangat luar biasa," ungkapnya. 

Dalam kampanye kali ini, Ganjar didampingi diantaranya oleh Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) hingga Angela Tanoesoedibjo hingga Gatot Eddy Pramono. 

Kedatangan Ganjar di Bumi Cendrawasih menandai awal dari serangkaian kegiatan kampanye yang akan dilakukannya di berbagai daerah di Indonesia. 

Sedangkan cawapres Ganjar, Mahfud MD melakukan kampanye hari pertama di Sabang, Aceh.

Sabang dan Merauke dipilih sebagai lokasi dimulainya kampanye perdana Ganjar di Pilpres 2024, mengingat daerah ini berada di bagian paling Timur Indonesia, paling awal menyambut Mentari pagi, paling awal memulai kerja. Hal ini sekaligus menjadi simbol terdepan dalam menyambut harapan. 

Adapun kampanye Mahfud di Sabang dilangsungkan di Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Lokasi kampanye perdana Mahfud di bagian paling Barat Indonesia ini menjadi simbol persatuan Indonesia, sesuai sila ke-3 Pancasila.

Awal kampanye ini juga sebagai tekad dari Ganjar-Mahfud dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan menyejahterakan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. (red) 

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. (red)

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan P. Roeslani kepada wartawan di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan (28/11).

“Dengan mengucapkan Bismillah, untuk memulai masa kampanye yang riang gembira dan penuh gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini, kita akan mulai Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, dan Bantuan Gizi Serentak untuk Anak dan Ibu Hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD (Tim Kampanye Daerah).” jelas Rosan.

Gerakan Serentak Tim Kampanye ini, menurut Rosan, bisa menjadi gambaran manfaat bagi masyarakat, jika kelak Prabowo-GIbran terpilih, dan program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi ini dijalankan.

“Mulai hari ini akan ada titik-titik yang diinisiasi oleh masing-masing daerah, dimana ada aktivasi makan siang gratis, bagi-bagi susu, dan juga bantuan gizi. Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari program tersebut, dan memahami maksud Pak Prabowo dari program tersebut.” tuturnya.

Program Makan Siang Gratis dan Bantuan Gizi ini, jelas Rosan, merupakan salah satu program utama dari Pasangan Prabowo-Gibran yang baik masalah dan maupun solusi-nya langsung berangkat dari kebutuhan masyarakat.

“Program ini berangkat dari fakta di lapangan yang dilihat langsung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa masyarakat kita masih perlu dibantu untuk memenuhi kecukupan gizi. Para ‘emak-emak’ butuh dibantu untuk mengatasi kekhawatiran masalah gizi, ancaman stunting, serta pemenuhan kebutuhan makan siang bagi anak. Gizi untuk Ibu hamil penting agar anak-anak Indonesia tidak kalah sejak dalam kandungan.” urai Rosan.

Program ini, lanjut Rosan, akan menjadi langkah strategis dari Pasangan Prabowo Gibran untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju

“Pak Prabowo mau menciptakan sebuah jembatan untuk Indonesia Emas nantinya, dimana anak-anak kita tumbuh maksimal. Sehingga sumber daya manusia Indonesia menjadi kekuatan besar saat kita menjadi negara maju nanti.” tutup Rosan. (red)

Dukungan FKLPDK itu dideklarasikan dalam sebuah acara yang digelar di Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (28/11/2023), dihadiri hampir 1000 orang pengurus dan kader utama Forum tersebut. Para pengurus FKLPDK itu dipimpin ketua umumnya Sahat Saragih. Sementara Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, hadir di lokasi untuk menerima deklarasi dukungan.

Teriakan “Ganjar Presiden”, “Ganjar-Mahfud: menang, menang, menang” bergema selama acara berlangsung.

Dalam pidatonya, Sahat menyampaikan alasan FKLPDK meninggalkan Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Keputusan itu merupakan diskusi dan hasil renungan suci pengurus pusat, pengurus daerah di 34 provinsi dan 412 kabupaten/kota dari FPLPDK.

Pemicunya adalah peristiwa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilihat sebagai putusan yang terintimidasi. 

“Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri. Akibatnya, penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya melalui anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan. Dampaknya kekuasaan digunakan untuk memporakporandakan tatanan hukum Indonesia hanya untuk kepuasan nafsu politik, itu artinya tidak ada lagi etika dan aturan hukum di Indonesia,” urai Sahat.

Selain itu, pihaknya melihat rakyat marah dengan perilaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Rl, dan akibatnya rakyat kurang percaya kepada MK RI sebagai benteng akhir Konstitusi Negara Indonesia.

Selain itu, FKLPDK melihat terhancurkannya nilai-nilai luhur berdirinya Partai-Partai di Indonesia, karena cukup hanya 2 hari menjadi Ketua Umum Partai, itu artinya semua insan partai di Indonesia menjadi menangis. Yang dimaksudnya adalah tentu Kaesang yang kini adalah ketua umum PSI.

Di sisi lain, FKLPDK melihat Ganjar seorang anak polisi, dilahirkan 55 tahun lalu dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968 di desa Lereng Gunung Lawu, Karanganyar Jawa Tengah.

Dan Mahfud MD seorang anak Pegawai Negeri Sipil, dilahirkan 66 tahun lalu dari keluarga yang sederhana pada tanggal 13 Mei 1957 di Desa Omben Sampang, Jawa Timur.

“Ganjar-Mahfud adalah dua insan Pemimpin yang Tangguh dan Teruji, namun berhati lembut dan bukan politikus praktis, dimana Ganjar-Mahfud adalah dua insan yang visioner, dan dua insan ini menjadi kombinasi yang sempurna membawa Indonesia menjadi negara besar dunia yang disegani dan dihormati dunia atas dasar keahlian, kemampuan serta kerja keras, maka Indonesia pasti menjadi negara besar dunia,” kata Sahat.

Dia membeberkan secara lugas tentang kualitas sosok cerdas dan rendah hati, juga tidak malu mengaku bahwa rakyat adalah sahabat kerjanya. Juga soal pengalaman dan keahlian Ganjar yang berpengalaman di legislatif dan eksekutif. Begitupun kualitas Mahfud MD sebagal pendekar hukum.

“Ganjar-Mahfud adalah dua insan yang menginginkan seluruh generasi muda, kaum milenial dan Gen Z harus memenangkan persaingan global atas dasar kecerdasan, ketangguhan, serta keahlian yang dimilikinya,“ tukasnya.

Maka itu, FKLPDK memutuskan untuk melakukan migrasi dukungan dari Prabowo ke Ganjar-Mahfud MD.

“Atas Restu Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami Ormas, Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader bertekad bulat menyatakan Dukungan Kepada Ganjar-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Pemilu Tahun 2024,” tegas Sahat.

“Kami akan bekerja keras untuk mengajak rakyat memilih Ganjar-Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024,” pungkasnya.

Setelah deklarasi itu, dokumen dukungan lalu diserahkan oleh Sahat Saragih kepada Ketua TPN Arsjad Rasjid.

Dalam pidatonya, Arsjad mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas deklarasi FKLPDK itu. Menurutnya, pemilu 2024 tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi memastikan kesejahteraan bangsa indonesia.

“Dan kita di sini semua sama sama tahu bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah sosok yang paling tepat untuk mengatur Indonesia,” kata Arsjad.

Lebih jauh, Ganjar-Mahfud menargetkan menang 54 persen dalam satu kali putaran pada Pilpres 2024.

“Ini tantangan besar. Tetapi adanya dukungan terhadap Mas Ganjar dan Prof. Mahfud membuat saya juga lebih optimis. Bukan hanya optimis untuk menang tapi juga optimis akan masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Arsjad. (red) 

"Hari pertama kami bergerak dari ujung Barat Sabang Mahfud MD dan ujung timur Merauke Ganjar Pranowo," kata Abdullah Mansyur dalam konferensi pers Komitmen Ganjar-Mahfud Pemilu Damai 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2024.

Menurut Mansyur, kampanye yang dilakukan Ganjar-Mahfud diharapkan bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya menatap Indonesia ke depan. Yakni melihat di garda terdepan bangsa Indonesia, dari wilayah paling barat dan paling timur. Pada saatnya nanti akan bertemu di satu titik di Pulau Jawa. Namun tempatnya di mana belum ditetapkan.

"Kami bersyukur juga sudah difasilitasi KPU melakukan pakta integritas komitmen pemilu damai. Namun harus diingat syarat pemilu damai adalah jujur adil dan luber," kata Mansyur.

Mansyur menegaskan, komitmen pasangan calon (Paslon) Ganjar-Mahfud menjalani pemilu dengan damai dan riang gembira.

"Relawan juga sudah rakornas dan semua berpegang kampanya pada aturan hukum yang ada. Relawan tahu mana yang benar dan salah," kata Mansyur.

Semua unsur yang ada di TPN, kata Mansyur, semua sudah berkomitmen menjalani pemilu dengan damai.

"Kalaupun ada sedikit khilaf sepanjang bisa ditolerir dan diperbaiki maka bisa dilakukan perbaikan," kata dia.

Menurut dia, masa kampanye 75 tahun ke depan TPN Ganjar-Mahfud hanya bisa berharap dan meraba-raba apa yang akan terjadi di depan. "Sebab di luar sana ada dua pasangan lain, kami berbaik sangka jalankan hal sama," kata Mansyur.

Di samping itu, kata Mansyur, juga ada penyelenggara pemilu. Yakni, KPU yang harus bisa berpegang pada independensi dan netralitas, tidak boleh berpihak satu calon, baik kebijakan maupun sikap dan perilaku petugasnya.

"Kepada Bawaslu kami sangat berharap bisa menjalankan peran dan fungsi sebagai mana mestinya. Menjalankan perannya," kata Mansyur.

Menurut dia, Bawaslu jangan sampai seperti ilustrasi petugas berjaga di jalan, hanya menunggu orang salah lalu ditertibkan.

"Bawaslu bisa proaktif baik terhadap peserta atau pun penyelenggara pemilu. Bisa melakukan preventif hingga dugaan pelanggaran pemilu tidak terjadi," kata Mansyur.

Mansyur berharap, aparat penegak hukum juga harus menjaga netralitas. Jangan hanya manis di bibir tapi harus betul-betul direalisasikan di lapangan.

"Misalnya mungkin keluarga polisi punya hak memilih tapi diharapkan tidak berkampanye," kata dia.

Selain itu juga ada jutaan aparatur sipil negara (ASN) yang diharapkan betul-betul menjaga netralitas untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada satu calon. Juga jangan gunakan simbol gerakan tangan supaya tidak menimbulkan interpretasi di masyarakat.

"Komitmen internal kami di TPN Ganjar-Mahfud jangan ditanya. Komitmen eksternal kami juga berharap menjaga pemilu benar benar luber dan jurdil," kata Mansyur.

Menurut Mansyur, sejauh itu aparat negara masih on the track jaga netralitas. Meski begitu perlu ada pihak lain, utamanya media massa dan masyarakat yang juga turut menjaga netralitas aparat negara. (red) 

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Organ Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). 

"Mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus! Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak!" tegas Ganjar.

Ia berpesan kepada relawan agar mulai besok pagi seluruh mata dan telinga digunakan secara maksimal untuk menganalisis keadaan di lingkungan sekitar. 

"Saya titip betul-betul pada bapak ibu. Kita pasang telinga kita, kita buka mata kita, lihat dengarkan apa yang terjadi di sekitar," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapat kabar ada perangkat desa, yakni kepala desa (kades) yang diperiksa. Atas kabar itu, ia memutuskan untuk tidak lagi diam. 

"Saya sudah mendapat laporan kades mulai diperiksa. Maaf, maaf saya tidak bisa lagi diam, dan saya kontak apa yang sebenarnya terjadi, satu per satu kita datangi dan kita minta klarifikasi," tuturnya. 

Sementara itu, Ganjar akan memulai kampanyenya di Merauke, Papua. Sedangkan cawapres pendampingnya Mahfud MD akan memulai dari Aceh.

"Kita akan bergerak dari Barat ke Timur, daru Utara ke Selatan dan nanti kan bertemu di titiknya di pusatnya," ujarnya. 

Lebih lanjut Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, ia telah berkeliling Indonesia. Menurutnya, masyarakat ingin hidup lebih sejahtera.

"Mereka berharap betul mendapatkan akses kesehatan yang gampang, pendidikan yang gampang, pupuk yang murah," pungkasnya.(red)

Total ada 270 orang mulai dari pejabat, purnawirawan TNI-Polri, perwakilan kelompok relawan, elite parpol koalisi, hingga selebritas masuk dalam TKN.

Ketua Umum TKN adalah Rosan Perkasa Roeslani. Ketua Koordinator Strategis adalah Sufmi Dasco Ahmad. Ada 22 orang yang menjadi Wakil Ketua Umum TKN.

Dalam struktur, terdapat tujuh tim yaitu Tim Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fanta dan Golf.

Tim Echo membidangi hukum dan advokasi. Komandan tim ini adalah Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan.

Ada enam orang yang ditunjuk menjadi wakil komandan. Mereka ada politikus dari parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju.

Berikut daftar lengkap Tim Echo (Hukum dan Advokasi)

Komandan Echo: Hinca Pandjaitan

Wakil Komandan Echo:

1. Habiburokhman

2. Supriansa

3. Adies Kadir

4. Syarifudin Sudding

5. Fahri Bachmid

6. Francine Widjojo

Apalagi, kata Megawati, pihak tersebut mencoba seolah-olah memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi tanpa melalui perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dia pun menyinggung pihak yang baru berkuasa, tetapi bertindak seperti rezim otoriter Orde Baru. Meski, Megawati mengaku dirinya tak ingin berkata hal tersebut.

Namun, Megawati mengaku sudah terlalu jengkel melihat situasi saat ini.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023). Di mana, acara itu dihadiri oleh ribuan organ relawan dari seluruh Pulau Jawa.

Awalnya, Megawati meminta agar rakyat tidak ditekan apalagi dipertontonkan oleh sejumlah pihak yang menabrak aturan dan perundang-undangan.

"Bolehkah kamu menekan rakyatmu. Bolehkah kamu memberikan apapun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik ini," kata Megawati.

Ribuan relawan pun bersorak "Tidak".

Presiden Ke-5 RI ini mengingatkan pengorbanan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Di mana, seluruh lapisan masyarakat bersatu dan bergotong royong merebut kemerdekaan.

Namun, Megawati pun menyinggung pihak yang baru berkuasa saat ini, namun bertindak tak sesuai aturan. Bahkan, dia menyebut seperti di zaman Orde Baru.

"Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati dengan suara lantang.

Megawati pun membakar semangat ribuan organ relawan dengan mengajak melawan ketidakbenaran.

"Benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Menang kita. Ganjar-Mahfud satu putaran," ucap Megawati dengan penuh semangat.

"Lawan.. lawan.. lawan...," sorak ribuan relawan yang membuat Hall B Jiexpo Kemayoran bergemuruh.

Dia kemudian menggambarkan dirinya yang merasa ada yang tak adil dengan kondisi saat ini.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia," terang Megawati.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, saya kalau suka di PDI Perjuangan, biar ibu ini perempuan, tapi ibu petarung," tegasnya. (red)

Deddy menyebut kegiatan rakornas bukan ajang dari sukarelawan yang masuk organisasi pendukung Ganjar-Mahfud untuk sekadar bergaya.

"Bukan untuk foto-foto. Kita akan menunjukkan tekad yang kuat. Jadi jangan datang kemari hanya untuk gaya. Kita harus displin," kata politikus PDI Perjuangan itu dalam sambutannya di Rakornas, Senin.

Deddy mengatakan langkah berdisiplin saat acara yang dihadiri ribuan peserta itu menunjukkan para sukarelawan ingin memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Kita butuh orang yang satu barisan. Tidak perlu menemani, tetapi cuma jadi beban. Sepakat. Siap displin," kata dia yang dijawab peserta Rakornas dengan berteriak siap.

Legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu kemudian meminta para sukarelawan menunjukkan sisi disiplin dengan tidak berebut foto bersama Ganjar dan Mahfud apabila keduanya tiba di lokasi Rakornas.

Ganjar dan Mahfud diketahui bakal hadir dalam acara Rakornas dan keduanya akan memberikan pengarahan secara tertutup bagi para sukarelawan

"Nanti juga ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pas mereka berdua datang, tolong jangan berebut foto-foto. Nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan mendatangi bapak ibu sekalian, duduk bersama anda, lalu berfoto," kata Deddy.

"Kedua, semua punya medsos, kan? Sudah ada yang upload belum? Nanti kalau kegiatan tertutup, semua ponsel mati. Sepakat, ya. Kita harus disiplin," kata dia.

Dia mengatakan Rakornas menjadi kegiatan penting menyambut Pemilu 2024 RI sehingga ribuan sukarelawan yang hadir di lokasi wajib menunjukkan sisi disiplin.

"Karena acara ini penting, tunjukkan militansi kita, tunjukkan disiplin kita karena pemilu sekarang ini penting bagi negara ini, pemilu yang akan menentukan apakah ini akan menjadi demokrasi substansial atau demokrasi yang omong kosong," katanya.

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyinggung tentang sukarelawan tidak boleh diam ketika melihat pelanggaran pemilu.

"Bahwa kita tahu banyak sekali pelanggaran yang sudah terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Apakah kita kemudian berdiam diri dan biarkan? Sukarelawan punya peranan sangat penting untuk menjaga, sukarelawan itu punya andil menjaga integritas Pemilu dan Pilpres ini, karena itu diskusi untuk siang ini sangat penting," katanya. (red)

Hari ini, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu bersafari di wilayah Tana Toraja, Toraja Utara dan Kuwu. Selain warga, Ganjar menemui sejumlah tokoh agama setempat. 

Menurut Ganjar, pemerintah harus bisa menjalankan dan menjaga kebebasan beragama serta beribadah. Sebab, hal itu telah diatur dalam konstitusim

"Karena konstitusi kita menjamin mestinya negera melalui pemerintah harus bisa menjalankan itu," ujarnya. 

Persoalan-persoalan yang masih membutuhkan solusi, lanjut Ganjar bisa dikomunikasikan lewat forum kerukunan antar umat beragama (FKUB).

"Dan itu bisa dikomunikasikan dengan forum antar umat beragama.Sehingg dialognya semakin banyak dan rasa-rasanya menjalankan konstitusinya tidak akan sulit. Ya memang butuh saling tukar perasaan," terangnya. 

Sikap toleransi itu juga ditunjukkan Ganjar dan sejumlah tokoh agama di Toraja Utara. Misalnya saat Capres berpasangan dengan Mahfud MD itu menjalankan salat dhuhur di Kantor Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja. 

"Tadi saya diberi sajadah dan kopiah saat mau salat di sana," tandasnya. (red)

“Hari ini, khususnya buat orang Hakka, orang Tionghoa, ini suatu kebanggaan dan Rumah Hakka ini rumah adat Tionghoa, dipakai pertama kali untuk deklarasi Ganjar-Mahfud,” ujar Ketua Hakka Kalbar, Mulyadi, Sabtu (25/11/2023).

Sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang turut hadir menyambut baik deklarasi dukungan terhadap dirinya dan Ganjar. Menurut Mahfud, pihaknya menerima semua dukungan dari berbagai golongan

Meski ada deklarasi tapi ia tidak berkampanye politik elektoral. Pertemuan dengan komunitas Tionghoa merupakan silaturahim bersama masyarakat di Pontianak, kemudian bertemu dengan aktor-aktor politik. Bukan kampanye, tetapi aspirasi masyarakat kita dengar," katanya.

Menanggapi deklarasi Hakka Kalbar, Mahfud berterima kasih. Dukungan dari berbagai elemen dia terima dengan bersyukur dan dipegangnya sebagai amanat, sebagai pengikat batin bahwa dirimya akan bekerja sesuai harapan para pendukung.

"Jadi sangat optimistis, karena di seluruh Indonesia kami mendapat suara dan dukungan yang sama. Hampir setiap hari ada, karena Indonesia, menghendaki perbaikan di masa depan," katanya.

Mahfud kembali mengingatkan tentang persatuan di Indonesia. Kata dia, tak ada gunanya maju di bidang ekonomi, infrastruktur, jika antaranak bangsa tidak rukun. (red) 

Hal itu disampaikan oleh Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itudi sela menghadiri kegiatan Sholawat dan Doa untuk Keselamatan Bangsa bersama Gus Jaroh di Lapangan Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Sabtu (25/11/2023) malam.

"Ini acaranya acara yang utama sholawatan, berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara. Sekaligus berdoa agar bangsa Indonesia bisa dikaruniai pemimpin yang dekat dengan rakyat yang punya komitmen besar untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang bisa membawa kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Dijelaskan Yenny, semua pemimpin Indonesia itu sudah mempunyai jasa yang luar biasa dalam membangun bangsa Indonesia. Bung Karno, katanya berjasa sangat besar mengantarkan indonesia menuju gerbang kemerdekaan dan transisi kemerdekaan RI dari sebelumnya bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka.

Adapun presiden kedua, Soeharto meletakkan pondasi pembangunan dan stabilitas ekonomi kemudian BJ Habibie meletakkan pondasi teknologi untuk kepentingan bangsa. "Gus dur dan bu Mega itu meletakkan dasar-dasar demokrasi dan penegakkan hukum," tandasnya.

Kemudian, lanjut Yenny, Susilo Bambang Yudhoyono memastikan bahwa TNI tidak ikut lagi berpolitik praktis. SBY, lanjutnya, menghormati mekanisme demokrasi yang ada dan mencegah TNI untuk ikut politik praktis. "Itu capaian yang luar biasa menurut saya, tidak tergoda dengan pancingan institusi TNI untuk ikut berpolitik praktis," katanya.

Adapun Jokowi, sambung Yenny membawa Indonesia menuju kemakmuran dalam era modern pasca reformasi. "Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur, pak Jokowi melakukan hilirisasi dan pembangunan lainnya," tandas Yenny.

Ke depan, katanya, Indonesia tentu ingin memilih pemimpin yang bisa meneruskan semua apa yang telah dicapai oleh para pemimpin di Indonesia.

"Kami tentu berharap bahwa pak Ganjar dan pak Mahfud bisa meneruskan program-program pak Jokowi tersebut dengan terus membangun infrastruktur dengan terus membuat kebijakan-kebijakan publik terutama yang bisa menyasar kebutuhan masyarakat yang saat ini sebagian besarnya adalah anak muda," ujarnya.

Menurut Yenny, peluang Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024 mendatang cukup besar. Dia berharap para relawan Ganjar-Mahfud mampu memenangkan paslon tersebut secara bermartabat.

"Saya mendapati setiap kali kunjungan ke mana-mana yang menyemangati (Ganjar-Mahfud) banyak sekali, yang mau bergabung banyak sekali. Yang merasa sehati itu (dengan Ganjar Mahfud) banyak sekali karena memang salah satu tagline nya pak ganjar pak Mahfud adalah sehati. Ganjar Mahfud di hati. Jadi itu saya melihat banyak sekali yang rasanya sehati dengan kita," ungkapnya. (red) 

Teriakan ganjar presiden menggema oleh ribuan warga dan tokoh masyarakat Tana Toraja yang antusias dengan kehadiran Ganjar di tanah Raja-Raja tersebut.

Berbagai lapisan masyarakat mulai dari gen z, milenial, hingga orang tua menggemakan teriakan itu sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

“Ganjar Menang! Hidup Presidenku! Hidup Presidenku! Hidup Presidenku! Ganjar Presidenku!” teriak ribuan masyarakat Tana Toraja yang antusias menyambut kehadiran Ganjar.

Tak sedikit di antara mereka yang berebut salam atau sekadar swafoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode dan Anggota DPR RI itu.

Salah satu Tokoh Masyarat Tana Toraja, Simon Sura mengatakan, masyarakat sangat bahagia didatangi Ganjar Pranowo yang disebut sebagai pemimpin terbaik untuk NKRI. 

Menurut Simon, jejak kepemimpinan positif Ganjar sudah terlihat selama menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. Kompetensi dan kemampuan memimpinnya pun sudah terbukti.

“Karena kami menilai Pak Ganjar adalah yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Pak Ganjar ini saya lihat dalam tugasnya sebagai gubernur sudah dua periode selalu mendapat penghargaan. Jadi kalau kita mengatakan orang baik, ya kita pilih orang baik,” imbuhnya.

Simon merasa optimis Ganjar dapat memajukan daerah-daerah, khususnya Kabupaten Tana Toraja yang kaya dengan potensi wisata global dan kebudayaannya.

“Pak Ganjar itu kami juga lihat orang budayawan. Jadi kami harapkan budaya Toraja juga nantinya akan bisa maju kalau Pak Ganjar sudah naik jadi presiden,” katanya.

Mendapat sambutan yang sangat meriah, Ganjar bersuka cita dan mengungkapkan kebahagiaannya. Sambil melayani sambutan dengan salaman dan swofoto, Ganjar berterima kasih kepada ribuan masyarakat Tana Toraja.

“Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya,” kata Ganjar.

Ribuan warga yang menyambut kemudian mengawal iring-iringan mobil Ganjar dengan motor dan mobil bak terbuka. Mereka mengikuti arah jalan kendaraan Ganjar di Tana Toraja.

Sebagai informasi, tibanya Ganjar di Tana Toraja mengawali kunjungan capres berambut putih itu di Provinsi Sulsel. Ganjar dijadwalkan akan mengikuti sejumlah kegiatan di Sulsel hingga Minggu (26/11).(red)

"Ada tiga pelajaran penting yang diberikan, bagaimana berbangsa dan bernegara. Mengurusi kelembagaan yang bagus. Mengurusi SDM yang bagus dan membuat programnya juga harus bagus. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka negara juga akan baik. Ini pelajaran penting hari ini yang saya dapatkan," ungkap Ganjar di kediaman Budiono, Jalan Jambu Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023). 

Ganjar juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk membahas politik dalam Pilpres 2024, namun kesempatan untuk belajar dari pengalaman Boediono dalam kepemimpinan. 

"Saya bicara yang lebih praktis, bagaimana leadership, bagaimana memimpin dalam situasi kondisi dunia yang berubah," ungkapnya.

Ganjar turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Boediono sebagai 'begawan ekonomi' yang memberikan wawasan tentang pengelolaan ekonomi dan kepemimpinan di Indonesia.

"Saya sowan ke beliau sebagai orang tua kita dan saya mendapatkan ilmu, karena beliau juga salah satu begawan ekonomi, dan di birokrasi lama. Saya ngaji aja sama beliau selama memimpin. Beliau orang yang profesional dibidangnya," tutur Ganjar.

Sementara itu, Boediono mengakui kalau soal politik kenegaraan, Ganjar sebagai orang yang lebih mengerti dibandingkan dengan dirinya. 

Selain itu, Boediono juga mengaku membahas soal pengalamannya dalam pemerintahan sejak orde baru hingga reformasi. 

"Saya lebih banyak dengar kalau soal politik, beliau suhunya. Tapi kalau mengenai pengalaman saya, saya sampaikan kepada beliau. Saya sudah lama di pemerintahan, bahkan sejak orde baru. Saya mengerti sampai reformasi," ungkapnya. (red)

Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mengatakan, Ganjar Pranowo merupakan wujud komitmen keduanya untuk membicarakan masalah bangsa ke depannya. 

Selain itu, Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengapresiasi lembaga atau organisasi yang membuka ruang bagi para calon pemimpin untuk membeberkan gagasannya. 

"Beliau (Ganjar-Mahfud) kan memang sangat konsen untuk hadir di forum yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat untuk membicarakan tentang masa depan," kata TGB usai diskusi berlangsung. 

Menurut Doktor Ahli Tafsir Alquran ini, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat diskusi tadi adalah suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia ke depan. Terlebih pada saat pembahasan soal transisi energi. 

Transisi energi baru menjadi prioritas pemerintahan Indonesia ke depan. TGB menjelaskan, penyelamatan lingkungan tak akan terjadi tanpa upaya pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Apa itu, bagaimana transisi energi kita dari energi yang kurang sehat yang berbasis kepada bahan bakar fosil, menjadi energi yang lebih hijau, atau energi yang tidak menurunkan kualitas udara kita," ungkapnya. 

Selain untuk melindungi lingkungan, penggunaan energi baru terbarukan, lanjut TGB, penting untuk mencukupi kebutuhan energi nasional. Jika hanya mengandalkan energi fosil saja, maka kebutuhan energi tidak akan pernah tercukupi.

"Menurut saya, sangat jelas dan ini menurut saya poin ya tentu bahwa beliau memasukkan ke visi misinya," ucapnya. 

Dijelaskan TGB, pemaparan Ganjar dalam diskusi tersebut bukan isapan jempol semata. Ia menyebutkan bahwa hal seperti itu sudah ditetapkan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur di Jawa Tengah. 

"Ini menurut saya satu hal yang juga menarik bahwa di seluruh sudut indonesia memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk energi kita ke depan," tandasnya. 

Selain soal transisi energi, Ganjar juga menyampaikan sejumlah gagasannya untuk memajukan Indonesia. Ia menyampaikan ada tiga fondasi yang harus dikerjakan agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju.

Antara lain, yakni soal pembangunan industri, ekonomi yang berkeadilan dan penegakkan hukum yang konsisten. 

"Banyak yang dibahas, tadi menurut saya Pak Ganjar telah menyampaikan konsen yang sangat kuat ya," pungkasnya. (red) 

Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi, melihat antara Ganjar-Mahfud memiliki kesamaan cara pandang dengan Muhammadiyah. 

Dalam diskusi terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (23/11/2023), terlihat Ganjar dan Mahfud sanggup menjabarkan segala program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Mulai dari soal pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sampai soal penegakan hukum. 

"Menurut saya, dalam berinteraksi dengan keluarga besar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu kelihatan bahwa ada kesepahaman antara seluruh pihak yang hadir," katanya. 

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini juga mengapresiasi inisiatif Muhammadiyah yang telah memberikan ruang bagi para calon pemimpin untuk mengeluarkan gagasannya. 

Dalam diskusi tersebut kata TGB, Ganjar-Mahfud telah menunjukkan kualitasnya, mereka berdua adalah pasangan calon yang memang sangat ideal memimpin Indonesia ke depan. 

"Saya pikir ini hal yang sangat penting, bahwa beliau berdua (Ganjar-Mahfud) memang calon pemimpin yang memikirkan Indonesia ke depan," ungkap TGB. 

Menurut mantan Gubernur NTB dua periode ini, dalam diskusi tersebut Ganjar-Mahfud menyampaikan tiga hal, yakni soal pembangunan industri, ekonomi yang berkeadilan dan penegakkan hukum yang konsisten. 

"Banyak yang dibahas, tadi menurut saya Ganjar-Mahfud selaku Capres-cawapres telah menyampaikan konsen yang sangat kuat ya," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar calon pemimpin berhati-hati dalam mengumbar janji selama kampanye.

Menurutnya, calon pemimpin jika berjanji harus objektif. Ia meminta agar para calon tidak berjanji di luar kemampuan.

"Kalau berjanji berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa. Jangan buat janji-janji yang nanti di luar kemampuan," katanya dalam pidatonya saat membuka dialog. 

Haedar mengungkapkan, Indonesia ke depan harus memiliki bingkai yang jelas dan utuh. Selain itu, ia juga menilai pasangan Ganjar dan Mahfud MD tidak akan menyalahgunakan konsitusi.

"Lebih dari itu kami percaya kedua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanat dan mandat tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya," tegasnya.

Haidar berharap para tokoh bangsa ke depan membawa Indonesia sesuai dengan pondasi yang dibangun, sesuai dengan cita-cita dan visi misi kebangsaan.(red)

Ganjar pun mendapatkan masukan dari salah satu peserta yang hadir dalam silaturahmi bersama masyayikh. Terutama mengenai pembangun sumber daya manusia (SDM) di Papua yang masih tertinggal, sehingga menimbulkan dampak negatif.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan dari Perkumpulan Himpunan Kerukunan Jawa Madura di Papua, Sri Susilowati. Kepada Ganjar dia menceritakan perihal anak-anak kecil di sekitar Jalan Pos 7 Sentani, Jayapura, sudah terjerumus menggunakan narkoba.

“Saya tinggal di daerah namanya pos 7. Kita sangat prihatin sekali di pos 7 dekat dengan sekolah, dan anak-anak yang masih kecil tapi sudah merokok dan narkoba,” ujar Sri.

Sri bercerita sudah berulang kali mencoba melaporkan ke pihak-pihak terkait namun belum ada tindakan yang berarti sampai sekarang ini.

Karenanya, dia berharap apabila nantinya mendapatkan amanah untuk menjadi Presiden, Ganjar bisa menghadirkan fokus pembangunan bagi SDM di Papua, sehingga anak-anak di sana bisa terhindar dari tindakan negatif.

“Seandainya terpilih jadi Presiden mohon keadilan untuk Papua,” ungkap Sri.

Mendapatkan masukan tersebut, Ganjar mengatakan dirinya memang fokus untuk pembangunan SDM yang merata di bumi Cendrawasih. 

Namun, disamping itu perlunya pendidikan parenting atau berasal dari keluarga, agar anak-anak tidak terjerumus menggunakan narkoba.

“Pendidikan parenting itu penting, bagaimana orang tua banyak mengajarkan anak-anak dan mengawasinya,” ungkap Ganjar.

Selain pendidikan parenting, menurut Ganjar orang tua harus mampu mengarahkan anak-anaknya agar dapat menjalani kegiatan positif.

“Cara lainnya anak-anak kemudian disalurkan kegiatannya. Ada yang bisa main bola, yang suka seni budaya diarahkan dan kemudian sudah diarahjan, kita kontrol dan dia punya waktu lebih banyak untuk mengasah bakatnya,” beber Ganjar.

Ditegaskan Ganjar, persoalan narkoba merupakan sesuatu yang penting dan menjadi musuh bagi bangsa Indonesia. Karena itu, dia ingin semua pihak dapat terlibat, termasuk juga para anggota dewan dalam memberantas barang haram itu.

“Ini ada partai politik, kalo ada kejadian seperti itu harus turun. Ini penting, karena kekuatan kita harus melaksanakan hal-hal yang baik. Ada masalah narkoba ke anak-anak, perlu anggota dewannya teriak tidak boleh,” tutup Ganjar. (red)

“Tidak ada anak-anak yang dilibatkan dalam pembuatan video iklan tersebut. Ini murni kreasi Artificial Intelligence atau AI Dari teks menjadi gambar yang di-generate melalui AI.” ujarnya.

Budisatrio menyebut, pihaknya sangat berpegang teguh kepada aturan perundang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Dalam pasal 1 poin 1 dijelaskan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam iklan tersebut tidak ada anak-anak dalam artian fisik dan identitas. Tidak ada aktor anak-anak." jelas Budisatrio kepada media (22/11).

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, bahwa pihak TKN taat dalam melaksanakan melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tidak diperbolehkannya anak di bawah umur untuk mengikuti kegiatan kampanye ataupun aktivitas politik.

“Yang digenerate oleh AI adalah masa depan. Suatu masa dimana anak-anak bisa makan minum susu gratis dimana gizi tercukupi. Tidak ada anak-anak yang ikut kegiatan kampanye maupun aktivitas kampanye.” jelasnya.

Namun Budisatrio juga memahami jika ada pihak yang belum mengerti tentang kemajuan teknologi hari ini.

“Tim kreatif maupun produksi iklan kami didominasi anak muda tanah air yang sangat terkini dalam mengikuti perkembangan teknologi. teknologi yang digunakan mampu menciptakan animasi dan terlihat realistis. Sehingga ada yang salah paham, kami bisa memahami." paparnya.

Terkait masalah hukum, TKN menyerahkan hal tersebut kepada proses sistem peradilan Pemilu yang berlaku.

“Jika ada teman-teman yang berkeberatan tentunya dipersilahkan untuk melapor kepada yang berwenang, misalnya ke Bawaslu. Tapi kami berharap kampanye kita jangan diarahkan lagi ke pola pikir masa lalu. Masa depan ada disini, dan menuju 2024 itu dibawah oleh Tim Kampanye Prabowo-Gibran. Kami bangga menjadi Paslon pertama yang menggunakan FULL 100% teknologi ini untuk iklan tv kami. Sebuah terobosan!," ujar Budisatrio. (red)

"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survey tidak. Caranya mudah. Di lokasi dimana sample akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Hasto sambil tertawa ketika menjawab wartawan usai Rapat Konsolidasi PDIP di Provinsi Bali, Rabu (22/11).

Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Sebab, rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar, gubernur tercepat yang mengentaskan kemiskinan. Pak Ganjar bisa tidur di rumah-rumah rakyat untuk menyerap aspirasi dan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Pak Ganjar itu menyelesaikan masalah dengan cepat. Pak Ganjar ini bisa gaspol. Mana yang lain gak punya energi. Jadi, perpaduan Pak Ganjar dan Mahfud adalah perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia," kata Hasto.

Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Dia meyakini Ganjar-Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul. Ditegaskannya, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan kesatupaduan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia.

"Syarat untuk lebih unggul, jangan sampai nepotisme, kolusi, korupsi, come back (kembali, red). Maka ini yang jadi spirit kita semuanya untuk kita kawal. Sehingga Pak Ganjar-Mahfud itu bukan untuk PDI Perjuangan apalagi untuk keluarga. Ini untuk bangsa Indonesia," tegas Hasto. (red) 

“Puji Tuhan, Pak Ganjar mengunjungi kami. Kami dari Rumah Doa sangat suka cita, senang sekali. Kami menangis karena suka cita kami,” kata mama Wati.

Mama Wati adalah salah satu tokoh perempuan asal Papua yang aktif bergerak di bidang sosial keagamaan. Ia menjadi salah satu inisiator pendirian Rumah Doa di beberapa daerah di Bumi Cenderawasih Papua.

Ganjar bukanlah orang asing bagi Mama Wati. Pada 2021 lalu, Mama Wati menyambangi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo lantaran ingin memberikan kado istimewa untuk ulang tahun Ganjar.

Sudah lama Mama Wati mengidolakan Ganjar. Ia menilai, Capres berambut putih ini adalah sosok pemimpin yang selalu membawa keteduhan, serta kenyamanan saat bertemu rakyatnya.

“Kami orang kecil dan sederhana tapi Pak Ganjar sebagai Capres bisa hadir dan datang di Rumah Doa. Ini hal yang sangat membahagiakan buat kami,” ucapnya sambil terisak.

Ganjar pun dengan penuh kasih memeluk Mama Wati. Ia menanyakan kabar dan ngobrol banyak hal dengan Mama Wati.

Dalam kesempatan itu, Mama Wati mengajak Ganjar berkeliling untuk melihat Rumah Doa yang sedang dibangun. Ia sedikit berbincang-bincang kecil perihal progres pembangunan tempat tersebut.

Tak lupa, mama Wati mendoakan Ganjar agar selalu menjadi pribadi yang baik dan kemudian terpilih menjadi Presiden di tahun 2024 mendatang.

“Kami suka cita, kami sebagai orang tua, kami yang ada di rumah doa kami hanya mendoakan Pak Ganjar,” tutur mama Wati.

Sementara, Ganjar menceritakan kedatangannya untuk menemui mama Wati lantaran sudah lama tidak berjumpa. Karena itulah, saat berada di Papua dirinya menyempatkan datang ke Rumah Doa dan bertemu mama Wati.

“Kemarin tidak berjumpa saya, jadi saya sengaja datang untuk menemui Mama Wati di sini. Sambil melihat Rumah Doa yang sedang dibangun ini," ungkap Ganjar.

Cukup lama Ganjar dan Mama Wati ngobrol banyak hal disertai canda tawa. Mama Wati begitu antusias menceritakan perjuangannya mendirikan Rumah Doa di Papua. Setelah itu, Ganjar berpamitan kepada Mama Wati, karena harus melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya.

“Mama saya pulang dulu, mudah-mudahan cepat selesai ya (pembangunan Rumah Doa),” tutur Ganjar dilepas oleh Mama Wati dengan senyuman. (red)

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ketika menjawab pertanyaan wartawan, di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/11/2023). Ia mendampingi Presiden Kelima RI Prof.Dr.(HC) Megawati Soekarnoputri saat menerima AFEO Distinguished Honorary Patron, yaitu penghargaan tertinggi dari AFEO untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang telah berjasa besar terhadap profesi keinsinyuran. Sebelumnya pada 2019, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo juga mendapat penghargaan serupa.

Kata Hasto, semua pasangan calon di Pilpres 2024 tentu ingin menang. Namun bagi Pasangan Ganjar-Mahfud, proses meraih kemenangan itu harus dimulai dari tanggungjawab dan komitmen pada kebenaran moral.

"Kami optimis menang satu putaran? Ya semua pasangan calon punya tanggung jawab untuk itu. Tapi bagi kamu berpolitik itu dimulai dari kebenaran moral itu tadi," ujar Hasto.

Hasto menegaskan tanda atau ciri dari proses pemenangan Ganjar-Mahfud adalah dukungan dari gerakan rakyat di akar rumput. Karena gerakan rakyat ini akan menjadi penentu dalam meraih kenangan.

"Maka kami bergerak. Maka ada gerakan rakyat. Jadi ciri pemenangan pak Ganjar Mahfud itu gerakan Rakyat. Ketika baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu diturunkan, rakyat menyediakan tempatnya (untuk dipasang baliho Ganjar-Mahfud, red). Ketika yang lain menggunakan mobilisasi kepala desa, maka ini (Ganjar) tidur di rumah rakyat. Jadi cirinya gerakan. Ketika kemudian ada dana yang begitu besar dari pihak mereka, kami gotong royong," papar Hasto memberi contoh.

Hasto yang juga sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengingatkan bahwa pasangan yang diusung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo ini lahir otentik dari gerakan rakyat.

"Jadi semua mencirikan gerakan, karena pemimpin yang muncul otentik dari rakyat itu memiliki ciri-ciri gerakan. Balihonya pun kami pasang sendiri. Bukan tiba-tiba satu malam muncul baliho di mana-mana. Itu bukan gerakan tapi institusi yang bermain," tandas Hasto.

Karena itu, ketika ditanya apakah optimis menang satu putaran? Hasto menegaskan semua diserahkan pada rakyat sebagai pemegang mandat dalam alam demokrasi.

"Kami serahkan kepada rakyat. Tentu saja kami memiliki strategi yang terbaik. Jadi mau satu putaran mau dua putaran. Tentu saja target kami mencapai target yang optimum. Ini kan ada tiga pasang calon. Sehingga kami terus bergerak," tegas Hasto.

Salah satu gerakan yang dilakukan itu, jelas Hasto, PDIP terus menggelar kegiatan bersama rakyat. Termasuk mengawal proses pemilu agar berjalan dengan baik dan berkeadilan.

"Dengan melihat rakyat yang bergerak, maka kami percaya pasangan Ganjar-Mahfud yang memulai proses dengan baik akan menghasilkan suatu kepemimpinannya yang baik," tegas Hasto. (red)

Adapun pertemuan itu ketika Ganjar menghadiri acara deklarasi dukungan untuk Ganjar-Mahfud relawan tanah Papua di PTC Lapangan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023).

Mulanya, saat Ganjar sedang memberikan sambutan pasca adanya dukungan dari masyarakat Papua kepada dirinya dan Mahfud MD, secara tiba-tiba Selviana ke atas panggung untuk menemui Capres berambut putih.

Diketahui Selviana adalah mahasiswa studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro (Undip). Ia mendapatkan bantuan biaya untuk kuliah dari Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat Sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sewaktu saya di Jawa Tengah masih sebagai Gubernur ada anak-anak bapak yang sekolah di Jawa Tengah dan bersama kami. Kami senang karena kami bisa berbagi, kami senang karena kami bisa mengasihi,” kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, orang tua Selviana yaitu Uria Wopari dan Rensina Haibini Wopari juga menemui Ganjar yang sedang melakukan kunjungan ke Jayapura.

Nampak raut wajah bahagia terpancar dari wajah Ganjar yang melihat Selviana bersama orang tuanya memberikan kejutan kepadanya saat melakukan lawatan ke tanah Papua.

Berkaca dari cerita perjuangan yang dilakukan oleh Selviana, menurut Ganjar semua masyarakat Papua berhak mendapatkan pendidikan secara merata.

Sebagai Calon Presiden, Ganjar pun menegaskan komitmenya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ihwal pemerataan pendidikan bagi masyarakat di bumi Cendrawasih ini.

“Saya ingin mengatakan bahwa, ada PR (pekerjaan rumah) panjang yang mesti kita selesaikan dan pesan cerita tadi,” ungkap Ganjar.

“Mari bangun Papua bersama, mari kita hormati budaya, dan Insyallah pemerintah akan punya perhatian khusus pada para pemimpin-pemimpin budaya yang ada di Papua,” tandas Ganjar.

Sekedar informasi, setelah mendapatkan bantuan dari Ganjar Pranowo, Selviana telah wisuda sebagai mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 28 Juli lalu. (red)

"Saya diundang oleh TPN Ganjar-Mahfud, sebagai pendukung organisasi lembaga independen Gerakan Jaga Pemilu," kata Airlangga Pribadi saat konferensi pers terkait Menjaga Pemilu Bersih yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.

Menurut Airlangga, belakangan ini terjadi proses pelemahan demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari 4 indikasi penggerusan demokrasi.

Pertama yakni, tampilnya politik dinasti yang memberikan kekuasaan ke relasi keluarga dalam lingkaran dinasti yang jelas-jelas merusak demokrasi.

Kedua, tampilnya corak kekuasaan yang tirani dan mengarah ke kekuasaan tidak terbatas. Dimana hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

Lalu indikasi ketiga yaitu terjadi kondisi dimana birokrasi ditekan sedemikian rupa untuk kepentingan kekuatan politik tertentu. Muaranya menyebabkan aparat negara tidak netral.

Indikasi terakhir atau keempat yaitu potensi pelemahan hasil pemilu akibat dimensi akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang tidak transparan.

Kejadian ketidaknetralan aparat negara bisa dilihat dari peristiwa ke peristiwa. Paling jelas adalah terbuktinya pelanggaran etik berat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berdasarkan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Selain itu, juga tampilnya tekanan sedemikian rupa terhadap perangkat pemerintahan. Yakni perangkat desa digunakan secara tendensius untuk dukungan Paslon capres dan cawapres tertentu. 

"Kalau hal semacam ini tidak dikontrol oleh semua masyarakat sipil maka kita tidak bisa menikmati demokrasi lagi di kemudian hari. Kita bisa menuju kegelapan demokrasi," kata Airlangga Pribadi.

Untuk itu, kata Airlangga, dirinya bersama seniman, budaya, aktivis demokrasi dan gen z tampil ke depan untuk ikut serta menjaga Pemilu yang jujur dan adil. 

"Karena itu kita sebagai rakyat harus berani membela demokrasi, menjaga pemilu berlangsung tanpa kecurangan," kata Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa Gerakan Jaga Pemilu adalah organisasi masyarakat sipil yang Independen dan imparsial yang berpijak dengan nilai-nilai demokrasi.

"Kami akan bekerja apabila menemukan kecurangan pemilu. Apalagi kondisi saat ini ada perangkat negara yang melakukan tindakan tidak adil. Kami bekerja tidak hanya untuk Paslon Ganjar-Mahfud tapi juga bekerja atas hal tidak adil yang dialami Paslon Anies-Cak Imin. Intinya kami akan hadir apabila ada tindakan curang dan tidak adil dalam pemilu," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, tujuan berdirinya Organisasi Gerakan Jaga Pemilu adalah agar pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil, tidak terjadi kecurangan atau penggunaan aparat negara dalam pemilu.

"Tanpa adanya keadilan atau fairnes maka pemenang pemilu dan pilpres 2024 tidak akan legitimate. Kalau legitimasi pemilu tidak diakui rakyat maka cita-cita menuju Indonesia emas tidak akan terjadi.

Sebab untuk menuju Indonesia Emas diperlukan jembatan yang baik ke generasi selanjutnya demi terwujudnya Indonesia yang maju dan bermartabat," pungkas Airlangga Pribadi. (red) 

Saat tiba, Ganjar langsung disambut oleh Keondofian, Kepala Suku, Tokoh Adat, Perempuan, Agama dan Pemuda se-Kabupaten Jayapura. Mereka sedikit meneriakan yel-yel bagi Capres berambut putih itu.

“Ganjar-Mahfud for tanah Papua, tanah Papua for Ganjar-Mahfud,” kata mereka yang ikut menyambut.

Ketika pintu keluar bandara, Ganjar juga disuguhkan dengan tarian penyambutan selamat datang dari sanggar tari Yonokhong Manaya, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura.

Sejumlah warga di antusias meminta berswafoto dengan Ganjar. Bahkan, Ganjar juga menerima sebuah pin sebagai bentuk selamat datang dari seorang anak kecil.

Mendapatkan sambutan yang meriah, Ganjar pun sangat bahagia. Dia pun melontarkan senyuman sambil mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyambutnya.

“Terima kasih, terima kasih atas sambutannya,” kata Ganjar sambil tersenyum.

Kedatangan Ganjar itu menjadi pusat perhatian, di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Sejumlah warga antusias meminta berswafoto dengan Ganjar.

Sebelum ke Jayapura, Ganjar juga sudah melakukan kunjungan ke Sorong, Manokwari dan Raja Ampat. Kunjungan itu dalam rangka bertemu bersama masyarakat hingga menyerap aspirasi mereka. (red)

Tak hanya itu, Ganjar juga disambut secara adat oleh tokoh masyarakat yang disaksikan oleh masyarakat hingga wisatawan asing yang sedang berlibur di daerah tersebut. Tokoh adat menyematkan mahkota hingga prosesi ada injak kaki di atas piring.

Ganjar juga disuguhi dengan berbagai macam tarian khas Papua yang dibawakan oleh anak-anak muda Papua. Selain itu, Ganjar juga ikut serta dalam tradisi Barapen atau pesta bakar batu, yang merupakan tradisi memasak dan mengolah makanan untuk hidangan pesta mulai dari umbi-umbian, sayur-sayuran hingga daging.

Kepala Kampung Saukabu, Ariel Fakdawer mengatakan masyarakatnya memiliki kebanggan atas kehadiran Ganjar. Kedatangan Ganjar dinilai sebagai bentuk kepedulian seorang tokoh nasional akan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya di daerah Raja Ampat.

"Luar biasa sangat bangga. Inilah salah satu Capres yang sangat peduli masyarakat Papua, terutama Raja Ampat," ujar Ariel.  

Menurutnya, Ganjar adalah sosok yang dekat dengan masyarakat Papua. Ia berharap kedatangan akan mampu mewujudkan keinginan masyarakat terkait dengan transportasi antar kampung, pendidikan hingga kesehahteraan. 

"Kita yakin Pak Ganjar bisa kendalikan dan memajukan Papua," paparnya. 

Sementara itu, Ganjar menyampaikan terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dan antusias dari masyarakat. Ia mengaku kunjungannya ke Raja Ampat adalah impiannya. 

"Tidak bisa dipungkiri saya terkejut, tadi anak-anak menari dan banyak bule di sekitarnya. Artinya Raja Ampat memang menjadi tempat pariwisata yang sudah mendunia," tutur Ganjar.  

Menurut Ganjar, Raja Ampat memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama pariwisata alamnya. Oleh karena itu, Ganjar bekomitmen untuk menambah berbagai fasilitas yang menunjang dalam pembangunan pariwisata dunia, hingga menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai potensi yang ada.

"Maka kita mesti siapkan anak-anak Papua untuk belajar yang lebih dan bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih gampang, lebih bagus, agar kelak mereka yang mengelola ini menjadi tempat wisata kelas dunia," tegas mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu. 

Ganjar berharap industri kelautan dapat terbangun di Raja Ampat. Dalam konteks ini, optimalisasi semua potensi alam dan sumber daya manusia, sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, serta menjadikan Indonesia poros maritim dunia. 

"Industri kelautan juga sama. Kalau bicara industri kemaritiman kita, laut punya potensi ikan, tangkapannya, budidaya kemudian ada pariwisatanya. Dan saya kira kalau riset kita bisa membuka, saya kira akan jauh lebih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan," pungkasnya. (red) 

"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud sangat menyesalkan dan ini sudah jadi konsumsi media. Ini bukan acara silaturahmi tapi ini Kampanye. Ada yg pakai baju 02 dan itu terlihat jelas dan ada deklarasi dukungan," kata Ronny Talapessy saat konferensi pers terkait Mobilisasi Aparat Desa di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.

Ronny mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan kepada seluruh pihak agar kembali menjaga netralitas aparat negara. Terutama aparat sipil negara (ASN). Ada 2 aturan yakni UU ASN dan UU pemilu. Ada sanksi bagi ASN yang melanggar yakni sanksi ringan, berat dan pidana.

Ronny mengatakan, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar UU Pemilu khususnya Pasal 280 dan Pasal 282.

"Seharusnya ini jadi bagian tugas pengawas dan Bawaslu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Bawaslu jangan hanya tegas kepada pasangan tertentu," kata Ronny.

Menurut Ronny, melihat dari semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya gejala intervensi kekuasaan dalam pemilu. Sebab dalam pilpres ada calon wakil presiden yang merupakan anak presiden yang saat ini tengah berkuasa dan ini baru pertama kali terjadi.

Ditanya wartawan soal pelanggaran pemilu, Ronny mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud sedang menginventarisir bukti yang ada beserta aspek hukumnya dan segera laporkan ke pihak terkait, seperti Bawaslu, Polri dan Komnas Anak.

Contohnya pertandingan voli di daerah ada Kapolsek minta tidak dilakukan voli, juga BEM UI yang mengalami intimidasi, lalu di Buton oknum polisi bakar baliho Ganjar-Mahfud. Peristiwa ini akan dilaporkan ke polisi.

"Kami harapkan partisipasi masyarakat atas proses demokrasi yang berjalan. Ini bukan soal pemilu 5 tahunan dan bukan soal Ganjar-Mahfud, tapi ini soal demokrasi yang harus dijaga. Sudah banyak yang laporkan pengaduan," kata Ronny.

Menurut Ronny, sejauh ini sudah banyak laporan yang masuk posko pengaduan soal pelanggaran dan intimidasi. Bukti juga sudah dikumpulkan inventarisir.

"Ada yang akan kami laporkan ke polisi, Bawaslu dan Komnas anak karena ada iklan yang melibatkan anak kecil," kata Ronny. (red) 

"Satu kata yang saya munculkan saat melihat itu. Ini nekat ketika mobilisasi aparat desa yang jelas-jelas mendukung salah satu capres," kata Kaka Suminta saat konferensi pers terkait Mobilisasi Aparat Desa di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.

Menurut Kaka, aparat perangkat desa harus bisa menjaga pemilu jujur dan adil. Dalam pemilu ada hal boleh dan tidak boleh tidak dilakukan perangkat desa.

"Sejauh ini saya belum dengar pendapat Bawaslu. Seharusnya itu sudah ada. Apakah kegiatan demikian dibolehkan dalam tahapan pemilu, saat ini jelang tahapan kampanye. Sebab saat ini masuk tahapan sosialisasi," kata Kaka.

Menurut Kaka, Bawaslu harus menyatakan apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan sosialisasi ataukah kampanye.

"Dari hal-hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan pemilu. Iya terkait soal pengerahan massa semacam itu harus ada catatan tegas agar tidak menimbulkan pengulangan," kata Kaka.

Sebab, kata Kaka, dalam peristiwa itu ada ribuan kepala dan perangkat desa. Ini termasuk bukan kumpulan biasa. Ini juga bukan sosialisasi. Bawaslu harus nyatakan, apakah ini pelanggaran undang undang Pemilu.

"Sebagai kepala desa punya hak berorganisasi tapi harus diingat ada koridor yang harus dipatuhi. Terutama saat pemilu seyogyanya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi dan bukan ke Paslon," kata dia.

Menurut dia, seharusnya ada koridor apa yang boleh dilakukan aparat desa dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seharusnya apa yang dilakukan aparat desa adalah untuk kemajuan dan kebaikan desa.

"Desa juga tidak homogen. Karena konflik di daerah harus dijaga. Sebab mereka jauh dari pusat keamanan, jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini harus dijaga jangan sampai justru menimbulkan konflik," kata Kaka.

Kaka mengingatkan seharusnya presiden memperkuat support sistem penyelenggaraan pemilu yang netral.

"Apakah yang dilakukan ribuan kades dan aparat desa ini jadi bagian support sistem menjaga pemilu atau tidak. Maka perlu ada koreksi. Jangan sampai mereka justru jadi bagian merusak netralitas pemilu dan rusak demokrasi," pungkas Kaka. (red)

Momen itu terjadi ketika Ganjar disambut tarian dan nyanyian khas Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda (Imekko), Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023). 

Awalnya kedatangan mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini disambut antusias ribuan masyarakat di kompleks Kokoda, Kota Sorong. Kedatangan Ganjar disambut langsung secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakkan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. 

Setelah penyambutan secara adat, mantan anggota DPR ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Meskipun cuaca di Sorong begitu panas terik matahari, akan tetapi hal itu tidak menyulutkan semangat masyakat untuk menemani Ganjar berjalan kaki menyapa warga. 

Tak hanya itu, iring-iringan musik dan nyanyian khas Papua pun mengiringi langkah Ganjar. Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama masyarakat. Ganjar juga turut memainkan sedikit alat musik yang dibawakan anak-anak muda Papua. 

"Yu menari bersama," ucap Ganjar. "Ayok Pak," jawab masyarakat. 

Mereka pun nampak senang dengan Ganjar menari bersama. Ganjar pun tak henti-hentinya menerbarkan senyum kebahagian. Ganjar mengaku tidak menyangka sambutan kedatangannya luar biasa. 

"Kami terima kasih, kami datang sekedar silaturahmi, sambutann meriah sekali, luar biasa," ucap Ganjar.

Ganjar mengaku mendapatkan berbagai aspirasi, mulai dari hunian tidak layak huni, pendidikan, lapangan pekerjaan hingga otonomi khusus untuk Papua. 

"Insyaallah akan kita bantu untuk membantu merumuskan dan yang tadi disampaikan. Iya ini butuh perhatian untuk diselesaikan," ucap Ganjar. 

Tak hanya itu, Ganjar juga menjawab lansung pernyataan seorang pemuda bernama Rudi, yang mengaku tidak bisa menyambut Ganjar dengan menyediakan dengan tenda, sehingga Ganjar kepanasan. 

"Bung Rudi, kami datang ke sini tidak perlu tenda, kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan hal apapun. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan bersama, itulah kami," pungkas Ganjar. (red)

Awalnya, Najwa Shihab menanyakan kenapa Prabowo akhir-akhir ini kelihatan gemar berjoget. "Saya perhatikan sering menari akhir-akhir ini. Apakah memang dari dulu atau sedang diingatkan kembali memori masa lalu? Kenapa Bapak sekarang ringan sekali menari?" tanya Najwa. 

Prabowo lalu menceritakan bahwa di keluarganya, sang kakek yang orang Banyumas tulen tidak punya banyak pilihan hiburan, kecuali kesenian wayang pada zaman itu. "Jadi, waktu kecil tiap kali saya ke rumah eyang, saya disambut dengan tarian kayak begitu. Yang menari eyang saya, dia sambut saya selalu begitu," kenang Prabowo. 

"Gatotkoco pangeran dari Pringgondani," sambung Prabowo sembari menirukan gerakan yang dilakukan kakeknya. Ternyata tak hanya dari sang kakek, ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo pun suka joget di hadapan Prabowo yang masih belia.

"Kemudian bapak saya, Pak Sumitro kan juga orang Banyumas. Zaman itu nggak ada televisi, ya hiburanya wayang," kata Prabowo."Tiap kali ada berita bagus, berita gembira, dia selalu menari seperti itu, joget seperti itu," lanjut dia. 

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan joget yang kerap dia tunjukkan pada beberapa momen-momen tertentu,.sudah melekat di alam bawah sadarnya. "Jadi, itu mungkin yang dimaksud di bawah sadar saya. Kalau saya gembira, pasti saya begitu," ujar Prabowo.

"Tapi, kalau nggak gembira, ya nggak begitu. Jadi, kalau ada berita bagus umpamanya ujian lulus, lolos dari sesuatu, kemarin contohnya karena ambil nomor (undian pilpres) pas (dapat) ke-2, ya saya joget begitu," imbuhnya. (red)

“Atas nama pribadi, DPR, dan rakyat Indonesia, saya sampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya 4 personel TNI AU yang gugur saat menjalankan misi latihan untuk menjaga kedaulatan Indonesia,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Jumat (17/11/2023).

Dilansir laman DPR-RI adapun 4 (empat) orang perwira TNI AU yang gugur setelah dua pesawat latih Super Tucano mengalami kecelakaan itu adalah Kolonel Pnb Subhan, Kolonel Adm Widiono, Letkol Pnb Sandhra Gunawan, dan Mayor Yuda Pnb A Seta. Mereka merupakan awak 2 pesawat tempur yang jatuh di dua lokasi berbeda di lembah lereng Gunung Bromo di Pasuruan pada Kamis (16/11) kemarin.

Sebelum mengalami kecelakaan, dua pesawat tempur itu sedang menjalani latihan profisiensi formasi yang sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh penerbang TNI AU. Dua pesawat yang jatuh tersebut bagian dari 4 pesawat yang melakukan misi latihan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan kecelakaan pesawat tempur yang terjadi ini bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga korban maupun TNI AU, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Gugurnya 4 prajurit terbaik kita tersebut tidak hanya menjadi duka bagi keluarga korban dan keluarga besar TNI AU, namun juga bagi seluruh bangsa. Ini adalah pengorbanan yang besar dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Rakyat Indonesia berduka bersama keluarga korban dan keluarga TNI, karena 4 personel TNI yang gugur tersebut sangat berjasa dalam menjaga keutuhan NKRI,” lanjut Puan.

Pada saat yang sama, dirinya menekankan betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan personel TNI AU dalam melatih dan melengkapi diri untuk menjaga dan membela tanah air. Meski jatuh saat menjalani misi latihan, ia mengapresiasi perjuangan para personel TNI yang gugur tersebut.

“Walau tergolong dalam risiko yang tinggi, seperti jatuhnya pesawat dalam latihan ini, namun semangat dan dedikasi para prajurit TNI AU tetap menginspirasi. Apresiasi yang setinggi-tingginya pantas diberikan atas perjuangan dan pengorbanan para personel TNI AU yang dengan gigih berlatih dan mempersiapkan diri untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan ibu pertiwi,” tuturnya.

Puan juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mendoakan keselamatan seluruh prajurit TNI yang menjalankan tugas-tugas dalam pengabdiannya menjaga keamanan dan kedaulatan tanah air.

“Semangat kebersamaan dan solidaritas diharapkan dapat menjadi pendorong bagi TNI untuk terus berkarya dalam menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa Indonesia,” sebutnya.

Pesawat Super Tucano yang merupakan pesawat latih lanjut dengan kemampuan COIN (Counter Insurgency) atau pesawat anti perang gerilya memang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. 

Ia pun menyoroti pentingnya negara memperkuat sistem pertahanan militer, termasuk pesawat tempur. Penguatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) akan memastikan TNI memiliki sarana yang optimal dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia.

“DPR terus mendukung modernisasi atau peremajaan alutsista TNI, salah satunya adalah pesawat tempur. Ini juga sejalan dengan target capaian minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal pertahanan negara,” tegas Puan.

Meskipun belum diketahui penyebab kecelakaan 2 pesawat Super Tucano yang terjadi saat cuaca buruk itu, modernisasi alutsista dinilai multak dilakukan. Menurut Puan, alutsista menjadi salah satu faktor kuatnya pertahanan negara.

“Dukungan penuh dari Pemerintah bersama DPR dan dukungan dari seluruh elemen bangsa dapat menjadikan TNI semakin lebih kuat dan tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Sehingga para prajurit TNI sebagai penjaga pertahanan negara dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal," tandas cucu Bung Karno tersebut. (red)

Setelah disambut oleh ribuan warga Madura di Jembatan Suramadu, Mahfud menghadiri acara Istigosah di Lapangan Ikatan Keluara Madura (IKAMA), Morkepek, Bangkalan.

Dalam istighosah yang dihadiri tokoh-tokoh Madura dan ulama ini, warga membawa 100 tumpeng, sebagai simbol syukuran karena ada putera daerah berlaga di pentas nasional. Sejumlah tokoh pun mendoakan Mahfud menjadi pemimpin nasional.

Salah satunya oleh KH. Muqtafi Aschal, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sirrul Cholil yang merupakan cicit dari Syaikhona Cholil Bangkala

"Beliau putra asli Madura. Kita doakan menjadi pemimpin nasional, wakil khalifah Allah mewakili rakyat Madura dan Indonesia," ungkap KH. Muqtafi saat sambutan.

Ketua Umum DPP IKAMA Haji Rawi menyatakan, Mahfud sebagai putera terbaik Madura, perlu didukung oleh orang Madura. Dia memastikan, Mahfud jika terpilih, tak akan jadi ban serep. Mahfud akan terus berkontribusi khususnya di sektor penegakan hukum.

"Apalagi beliau tidak pernah sabar menghadapi kemungkaran. Meski jadi Wakil, saya yakin beliau tak akan diam melihat kemungkaran. Karena sifat tabligh, sidik, amanah, fathonah, ada di diri beliau," ungkapnya.

Relawan IKAMA Nasional Haji Zaini berdoa, cita-cita Mahfud tercapai. "Ini putera terbaik Madura. Insyallah kita semua di Pilpres 2024, sepakat akan memilih tretan dhibik, settong dareh, wajib memilih Pak Mahfud. Seluruh warga Madura, sukseskan putera terbaik Madura ini menjadi Wapres 2024-2029," pekiknya.

Sebelum memberi sambutan, Mahfud mengajak ribuan warga Madura bershalawat, shalawat Jibril. Massa yang hadir ikut bersenandung. Mahfud berjanji akan tetap tegas jika mendapat amanah.

"Saya akan tetap tegas. Kalau melihat kemungkaran, dobrak. Selama dapat kekuasaan dan wewenang, saya tak akan berubah untuk menegakkan hukum dan keadilan," kata dia.

Mahfud mengajak warga Madura menjaga persaudaraan. Jangan hanya karena Pilpres 2024, terjadi perpecahan. Dia yakin, Pemilu 2024 akan berjalan damai dan bermartabat. "Mudah-mudahan Indonesia dapat pemimpin terbaik," harapnya.

Diketahui, ini kali pertama Mahfud melakukan kunjungan ke Madura setelah putera Pamekasan ini ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena merupakan kunjungan pertama setelah bertatus Cawapres, warga Madura menyambutnya dengan suka cita. Ribuan warga yang berasal dari berbagai kabupaten di Pulau Garam ini, dari mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, berkumpul di ujung Jembatan Suramadu Surabaya untuk menjemput Sang Putra Daerah yang memang sejak dulu menjadi kebanggaan mereka. 

Warga yang sebagian besar adalah anak muda, santri, pemuka agama, dan tokoh masyarakat ini seakan ingin menunjukkan, mereka bersatu untuk menyambut kepulangan Mahfud ke tanah leluhurnya. 

Ratusan anak muda yang dengan menggunakan motor vespa menyambut Mahfud di titik awal memasuki Madura yaitu di ujung Jembatan Suramadu, sekitar pukul 07.30. Mereka mengawalnya memasuki jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura.

Selain vespa, ada pula kapal nelayan di sisi jembatan, mengawal putra asli daerah ini. 

Di ujung kaki jembatan di wilayah Madura, ribuan warga sudah berkumpul menyambut tokoh kebanggaan mereka. Ribuan warga meneriakkan yel-yel Ganjar Mahfud dan bershalawat.

Mahfud yang berada di mobilnya, lantas menyapa para pendukungnya yang mengacungkan salam tiga jari. Mahfud pun membalasnya dengan mengacungkan salam tiga jari, bershalawat, dan meneriakkan salam demokrasi. 

Agenda kunjungan Mahfud kali ini memang tergolong istimewa. Karena berlangsung sehari penuh. Usai penjemputan yang epik di Jembatan Suramadu, Mahfud menghadiri acara Istigosah di Lapangan IKAMA, Morkepek, Bangkalan dan menuju Posko Pemenanga IKAMA untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pentolan dan tokoh Madura.

Setelah dari Bangkalan, Mahfud melakukan perjalanan menuju Pamekasan. Mahfud dan keluarga berziarah ke makam ayahandanya. Usai berziarah, Mahfud menuju Pondok Pesantren Annuqayah untuk melakukan serangkaian kegiatan dan berlanjut ke Ponpes Al-Amin. Agenda terakhir, Mahfud menuju ke Pendopo Kabupaten Sumenep untuk melakukan Istiqhosah Kebangsaan di GOR A. Yani Sumenep. (red)

Pukul 07.30, Gibran beranjak ke lokasi ditemani sang istri Selvi. Dari panggung acara, sekitar 1 kilometer dari hotel tempat Gibran menginap, terdengar melalui pengeras suara, “Kita masih menunggu kedatangan Mas Gibran. Gibran… Gibran… Gibran,” teriak pembawa acara.

Mendengar teriakan pendukung dari pengeras suara, Gibran pun makin semangat meski hujan. Pukul 07.45, Gibran dan istri masuk ke mobil listrik dan tancap gas, mendekat ke Lapangan Merdeka.

Gibran tiba di lokasi, hujan makin lebat. Namun, ia tidak memutuskan kembali. Ia tetap menyapa pendukung yang tetap menunggu di tengah hujan lebat.

Setelah 15 sampai 20 menit di Lapangan Merdeka, Gibran kembali ke hotel, karena harus bersiap untuk silaturahmi dengan ulama di Pondok Pesantren Al-Kautsar. 

Di sepanjang jalan menuju hotel, masyarakat terus memanggil Gibran. Tepat di depan kantor Pos Indonesia, Gibran membuka kaca untuk berpose dengan masyarakat yang mayoritas ibu-ibu.

“Mas Gibran pemimpin kita, Mas Gibran menang, hidup Prabowo-Gibran,” teriak salah seorang ibu-ibu.

Menurut salah seorang yang rutin mengikuti kegiatan Gibran, putra Presiden Joko Widodo itu tidak akan rela membatalkan janji menemui masyarakat. Apalagi mereka datang dari berbagai daerah, yang mungkin beberapa sudah berangkat selepas Subuh.

Soal menepati janji, juga terasa saat Gibran kunjungan ke Institut Teknologi Del di Toba, Sabtu, 18 November. Gibran memutuskan tidak makan siang, karena sudah ditunggu mahasiswa. Padahal saat itu sudah menunjukkan pukul 15.00 WIB. Setelah menemui petani kopi di Humbang Hasundutan, Gibran langsung menuju Kampus Del. 

“Mas Gibran tidak mau mahasiswa menunggu terlalu lama. Jadi rencana makan siang kita batalkan,” kata seorang yang anggota tim Gibran.(red)

"Jadi, menteri di PDI Perjuangan tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya jadi pembantu Presiden RI siapa pun itu," kata Hasto di sela-sela rapat Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Hasto menyatakan PDIP melarang para menteri dari Partai untuk menekan jajaran di bawahnya demi kepentingan Pemilu 2024.

"Kami berpolitik secara dewasa, PDI Perjuangan banyak alami pasang naik-pasang turun sehingga kami sudah menampilkan tingkat kedewasaan," jelas Hasto.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga menyatakan fenomena yang terjadi saat ini seperti ujian naik kelas. PDIP saat ini dikepung oleh partai politik dan kekuasaan.

"Ibaratnya mental spiritual ujian terhadap soliditas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang khususnya amanat reformasi, ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," tegas Hasto. (red)

Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa mengatakan, surat keputusan pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD) sudah diserahkan ke perwakilan masing-masing provinsi. 

Adapun, penyerahan surat keputusan itu dilakukan oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dilakukan di sela Konsolidasi Nasional di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

“Pertama (hari ini) pembagian surat keputusan ketua tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud tentang struktur organisasi beserta namanya dari 38 TPD dan diserahkan langsung kepada perwakilan,” kata Andika.

Menurut dia, TPD dibentuk merupakan usulan dari empat partai politik dan relawan pendukung di daerah. Andika percaya, bahwa orang yang berada di TPD ini akan bekerja keras untuk kemenangan 

capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Nama-nama ini juga diyakini tak akan kalah bersaing dengan tokoh dari kubu lain, seperti Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Menurut saya kalau soal besar nama atau tidak itu relatif. Tapi yang jelas siapapun itu yang masuk dalam daftar nama pejabat utama TPD mereka-mereka akan berusaha yang terbaik,” tegasnya.

Di sisi lain, Andika menegaskan, pihaknya terus berkomitmen menjaga Pemilu ini berjalan aman dan damai. Yakni dengan peresmian posko-posko yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Yang jelas besok akan meresmikan secara nasional. Intinya Satgas ini atau posko ini untuk mengawal kejujuran dan keadilan. Jadi Pemilu yang jujur dan adil itu komitmen bersama sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau satgas di daerah yang juga menurut saya akan lebih masif juga jika seandainya ini diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia,” jelas dia.

Menurut Andika, ini bukan sekedar posko semata, tapi tempat bagi masyarakat yang mengalami perlakukan tak semestinya di Pemilu 2024, untuk mengadu.

“Jadi bukan hanya posko, tapi juga mereka mungkin lebih ke memberikan payung kepada masyarakat di sekitar posko itu sendiri. Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, maka mereka bisa melaporkan ke situ,” pungkasnya.

Melengkapi pernyataan Andika, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyebut mereka yang jadi pemimpin pemenangan di daerah adalah mereka yang mumpuni. Mereka punya dasar sehingga dipilih.

“Nama-nama mereka memang yang punya akar kuat di dalam kepemimpinan di bawah dan merupakan gabungan dari partai politik dan relawan,” ungkapnya di lokasi yang sama.

“Jadi Pak Arsjad tadi dalam pengarahannya kita mengedepankan kombinasi antara kekuatan nurani, kekuatan Indonesia, dan kekuatan banteng serta kerakyatan,” sambung Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. (red)

Warga mengaku mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya, di akhir tahun 2023 ini Kemhan dan Unhan berhasil menemukan sumber titik air bersih di Desa Pamubulan.

“Alhamdulilah, hari ini kami sangat berbahagia dengan adanya kedatangan Pak Menhan yang sekaligus meresmikan sumur bor yang ada di Kampung Provinsi Banten,” ujar Cucum Cumiasih dan Nika Suhar, Warga Desa Pamubulan.

“Kami begitu merasa alhamdulillah bersyukur sebab merasakan dampak dari kesusahan air begitu susah, dengan adanya bantuan dari Pak Menhan, masyarakat kami sangat begitu merasakan manfaatnya dari air yang sudah dari Pak Menhan berikan,” tutur mereka.

Adapun tokoh ulama setempat, Kiai Hambali sebagai Pengasuh Ponpes Darul Huda Latifah juga mengungkapkan dampak positif dari bantuan air bersih yang tidak hanya bisa digunakan untuk sumber air minum saja melainkan juga bisa digunakan untuk ibadah.

“Alhamdulillah, sekarang sudah keluar airnya dan sudah dialirkan ke rumah-rumah dan juga saya sangat-sangat bersyukur khususnya Pak Prabowo untuk kesejahteraan masyarakat mudah-mudahan atas bantuan ini, berjalan lancar abadi dan lagi mendapatkan keberkahan dari Allah SWT,” kata Kiai Hambali.

Warga pun memberikan doa terbaik mereka untuk Prabowo ke depannya dalam mengabdi untuk rakyat Indonesia.

“Terus, kedepannya mudah-mudahan apa aja tujuan-tujuan beliau ini semoga terlaksana semoga tercapai,” ujar Hikmatuloh, warga Desa Pamubulan.

Doa senada juga dihaturkan oleh Lina Sagita Ekadewi, warga yang merasa sangat terbantu dan mendoakan kesehatan dan panjang umur Prabowo untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

“Kami dari masyarakat mewakili terimakasih yang sangat mendalam kami ucapkan atas bantuan Bapak, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rejeki dan apa yang dicita-citakan Bapak terkabul,” kata Lina. (red)

Ini kali pertama Mahfud melakukan kunjungan ke Madura setelah putera Pamekasan ini ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahfud MD diketahui adalah Cawapres dari Ganjar Pranowo yang mendapat nomor urut tiga.

Mahfud ke Madura kali ini memang berstatus sebagai Cawapares, bukan dalam rangka kunjungan kerja sebagai Menko Polhukam. Itu sebabnya, kunjungannya dilakukan hari Sabtu, bukan dilakukan pada hari kerja. 

Sejak ditetapkan sebagai Cawapres tanggal 13 November lalu, kegiatan Mahfud sebagai kontestan Pemilu dilakukan setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, ditambah cuti setiap hari Jumat.

Karena merupakan kunjungan pertama setelah bertatus Cawapres, warga Madura menyambutnya dengan suka cita. Ribuan warga yang berasal dari berbagai kabupaten di Pulau Garam ini, dari mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, berkumpul di ujung Jembatan Suramadu Surabaya untuk menjemput Sang Putra Daerah yang memang sejak dulu menjadi kebanggaan mereka. 

Warga yang sebagian besar adalah anak muda, santri, pemuka agama, dan tokoh masyarakat ini seakan ingin menunjukkan, mereka bersatu untuk menyambut kepulangan Mahfud ke tanah leluhurnya. 

Ratusan anak muda dengan menggunakan motor vespa menyambut Mahfud di titik awal memasuki Madura yaitu di ujung Jembatan Suramadu, sekitar pukul 07.30. Mereka mengawalnya memasuki jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura.

Selain vespa, ada pula kapal nelayan di sisi jembatan, mengawal putra asli daerah ini. Di ujung kaki jembatan di wilayah Madura, ribuan warga sudah berkumpul menyambut tokoh kebanggaan mereka. Ribuan warga meneriakkan yel-yel Ganjar Mahfud dan bershalawat.

Mahfud yang berada di mobilnya, lantas menyapa para pendukungnya yang mengacungkan salam tiga jari. Mahfud pun membalasnya dengan mengacungkan jarinya dan meneriakkan salam demokrasi. 

Agenda kunjungan Mahfud kali ini memang tergolong istimewa. Karena berlangsung sehari penuh. Usai penjemputan yang epik di Jembatan Suramadu, Mahfud menghadiri acara Istigosah di Lapangan IKAMA, Morkepek, Bangkalan dan menuju Posko Pemenangan IKAMA untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pentolan dan tokoh Madura.

Setelah dari Bangkalan, Mahfud melakukan perjalanan menuju Pamekasan. Mahfud dan keluarga tidak lupa berziarah ke makam ayahandanya. Usai berziarah, Mahfud akan menuju Pondok Pesantren Annuqayah untuk melakukan serangkaian kegiatan dan berlanjut ke Ponpes Al-Amin.

Agenda terakhir, Mahfud menuju ke Pendopo Kabupaten Sumenep untuk memenuhi undangan Istiqhosah Kebangsaan di GOR A. Yani Sumenep.

Warga yang menjemput dan mengawal Mahfud hingga agenda terakhir, berasal dari berbagai kelompok, antara lain Sahabat Mahfud Madura, Madura Asli (Madas), Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), Yayasan Kerukunan Orang Madura (Yakorma), Basmala (Barisan Masyarakat Labang), Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM), serta sejumlah elemen simpul relawan lainnya. (red) 

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto.

Hasto menyatakan hal itu di sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023). Di acara tersebut, hadir seluruh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dari 38 provinsi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini juga mencontohkan adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi. Tekanan yang sama juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron. Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.

"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi," jelas Hasto.

Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh. Dia mengatakan putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.

"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain," jelas Hasto.

Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.

"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto. (red) 

Ketika datang, Ganjar mendapatkan respons antusias dari buruh dan warga setempat. Mereka meneriakan ‘Ganjar Presiden’, sekaligus membawa bendera bergambarkan Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berdikusi dengan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang. Beragam hal disampaikan oleh para buruh kepada Calon Presiden berambut putih ini, seperti hak-hak buruh, revisi undang-undang Omnibus Law hingga kepastian terkait dana pasca pensiun.

“Terkait dengan hak-hak buruh ini terutama ketika mereka harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja maka aspirasinya adalah mengembalikan pada aturan semula,” kata Ganjar.

Ganjar berkata, para buruh juga menyampaikan keluh kesah mereka terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), namun tidak ada pihak yang mendampingi. Ia menilai seharusnya, pemerintah harus mendampingi para buruh ketika ada yang mendapatkan PHK.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga mendapatkan masukan dari buruh perihal insentif. Para buruh, kata Ganjar, mempunyai tabungan untuk di hari tua mereka.

“Bagaimana bisa mendapatkan banyak insentif. Umpama masa depannya nanti pengelolaan keuangan kawan-kawan buruh umpama mereka sudah mendekati pensiun seperti Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), tenaga kerja apa seperti BPJS tenaga kerja secara manajerial ini bisa di pakai untuk masa tuanya,” ungkap Ganjar.

“Jadi sebenarnya kecemasan dan kekhawatiran ini mereka yang sampaikan dan mereka berharap betul adanya peran pemerintah untuk bisa memenangi mereka,” imbuhnya.

Karena itulah, Ganjar pun mengajak untuk para buruh untuk dapat merumuskan bersama-sama regulasi yang akan dibuat ke depannya.

“Saya titipkan pada mereka, yuk rumuskan, yuk karena regulasi menurut anda enggak pas bagaimana konsepsi perubahannya, kapan kira-kira kita bisa mengeksekusi itu agar betul-betul bisa terjadwal,” kata Ganjar.

Sementara, Ketua DPCK KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengaku senang bisa berdiskusi dengan calon presiden nomor urut 3 ini.

Apalagi, Ganjar mau mendengarkan keluh kesan para buruh berbagai aspek. Mulai dari permasalahan kesejahteraan buruh, hingga perlindungan masalah pekerjaan.

“Sangat senang, kami cukup santai dan bicara dengan Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar cukup menjadi pihak yang dapat mendengarkan secara baik mencermati masalahnya secara baik dan mempunyai ketertarikan terhadap isu-isu permasalahan terhadap buruh,” ujar Ahmad. (red

"Apa yang disampaikan Aiman masih dalam koridor kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi," kata Ifdhal Kasim dalam Konferensi Pers terkait laporan terhadap Jubir TPN Aiman Witjaksono yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 November 2023.

Menurut Ifdhal, sebagai seorang jurnalis, Aiman tahu persis apa yang disampaikan dan siap bertanggung jawab. Dia tidak tertarik menyebarkan kabar bohong dan hate speech.

"Harusnya pernyataan Aiman dipandang sebagai kritik untuk pelaksanaan pemilu, sebagai kontrol dan bukan dipandang sebaliknya dituduh menyebarkan kabar bohong," kata Ifdhal.

Mengingat saat ini masa pemilu, kata Ifdhal, polisi diminta bersikap jujur, terbuka adil dan menjunjung nilai demokrasi.

"Polisi harus menjaga kehidupan demokrasi sipil, jadi jangan cepat-cepat mengkriminalisasi. Supaya kepolisian tidak tersesat dalam kontestasi politik saat ini," kata Ifdhal.

Menurut Ifdhal, belakangan polisi diseret-seret agar terlibat dalam politik dan ada kekuatan yang ingin agar hukum dijadikan alat untuk menggebuk terhadap kelompok yang berbeda pendapat.

Ifdhal menjelaskan poin yang paling penting dari pernyataan Aiman yang dijadikan ajuan laporan yaitu pernyataan adanya oknum pimpinan di kepolisian untuk meminta mendukung salah satu calon presiden.

"Pernyataan ini tidak mengandung penghinaan seseorang dan tidak menyasar satu institusi. Disebut oknum itu artinya anonim," kata Ifdhal.

Tujuan penyataan ini adalah mengingatkan adanya kecenderungan untuk menggunakan aparat penegak hukum dalam kontestasi politik pemilu.

Menurut Ifdhal, apa yang dikatakan Aiman yaitu kalau hal itu benar maka Aiman menyayangkan hal tersebut. Aiman berharap itu tidak benar.

"Pernyataan Aiman itu berisi satu ajakan untuk aparat agar bersikap dan bertindak netral dalam pemilu 2024," kata dia.

Ifdhal mengatakan, soal bukti yang dimiliki Aiman, yakni sebagai seorang jurnalis harus menjamin rahasia narasumbernya, karena temuan itu diperoleh Aiman yang terbiasa melakukan jurnalistik investigatif.

Aiman dikenal dengan jurnalis investigatif dengan sumber terpercaya. Dalam UU pers bisa menolak membeberkan narasumbernya. Sebab kalau dibeberkan narasumbernya maka Aiman tidak akan dapat dipercaya oleh narasumbernya. Sumber nya bisa dipertanggung jawabkan nanti pada saatnya.

"Status Aiman Witjaksono benar posisinya sebagai jubir, dan itu disampaikan dalam konferensi pers. Itu memang bukan produk jurnalistik. Tapi informasi itu diperoleh dari latar belakang nya sebagai seorang jurnalis investigatif. Cara kerja yang dilakukannya adalah kerja investigasi. Cara mendapatkan informasi itu hasil investigasi, maka data yang diperoleh itu bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sudah melalui proses verifikasi hingga diungkapkan," urai Ifdhal Kasim.

Jadi, kata Ifdhal, informasi itu bukan menyesatkan publik tapi justru mengajak masyarakat menjaga pemilu yang jujur adil dan berintegritas. Itu bukan informasi hoaks.

Terkait dengan bukti, kata Ifdhal, sumbernya ada, orang, media dan sumber lain yang diolah. Pada saatnya akan disampaikan. "Saat ini belum masuk ke ranah itu dulu. Saat ini baru pada tahap Aiman memiliki buktinya," kata dia.

Sementara itu, Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, pihaknya akan hadir dan mendamping segala proses hukum tim dan segala proses hukum terkait pemilu.

Menurut Ronny, dalam proses ini pernyataan Aiman adalah melihat apa yang terjadi di masyarakat dan bukan timbul isu ujug-ujug begitu saja. Banyak rentetan kejadian yang terkait dengan netralitas. Contoh putusan MKMK yang membuktikan terjadi yang hal yang tidak normal.

"Aiman bicara hal-hal yang sudah dibicarakan di masyarakat dan diungkap media massa. Tidak tiba-tiba ngomong sendiri. Ada yang dikutip dari Media Indonesia yang menyebut baliho Gibran dipasang oknum polisi, itu termasuk produk jurnalistik," kata Ronny.

Kemudian juga soal kantor-kantor partai dan relawan didatangi polisi. Meski itu sudah dibantah tapi ini bukan hal yang seperti biasa terjadi. Lalu ada soal baliho yang diturunkan.

"Adanya berbagai kritik dari masyarakat ini, kami berharap penyelenggaraan atau penegak hukum menjadikan kritik masyarakat ini sebagai masukan," kata Ronny.

Pada kesempatan itu Ronny mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud membuka kontak call center pengaduan masyarakat terkait kecurangan pemilu, intimidasi dan ketidaknetralan aparat negara. 

"Silakan dilaporkan ke nomor call center 082-310-673-576 apabila masyarakat melihat ada pelanggaran Intimidasi dan ketidaknetralan. Bisa laporkan. Tidak perlu khawatir dan takut. Kalau kita bersama rakyat yakin kita bisa mengawal demokrasi," kata Ronny.

Sedangkan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Heru Muzaki, mengatakan, hal ini ujian bagi netralitas aparat. Seharusnya komentar Aiman dipandang sebagai kritikan.

"Kami berharap aparat dapat menata kembali, dan meletakkan kembali profesionalismenya yang diamanatkan dalam UU," kata Heru.

Sementara, Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun, mengatakan, apa yang disampaikan tim hukum sudah mencakup semua poin. Orang-orang yang bicara dan menyampaikan pandangan di muka publik harus dilindungi.

Tama mengatakan, satu poin penting adalah penguatan dari lembaga lembaga pengawas pemilu. Bicara netralitas aparat negara tidak hanya polisi tapi juga ada TNI dan pejabat sipil.

"Fungsi Kompolnas dan Komisi Kejaksaan harus bisa dimaksimalkan agar lembaga tersebut bekerja sesuai pakemnya," kata Tama.

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono, mengatakan, dirinya mengapresiasi dukungan dan support dari masyarakat yang digagas teman-teman penggiat media sosial dan pejuang reformasi.

"Saya percaya demokrasi tugas kita semua, menjaga, demokrasi tegak dan pemilu berlangsung dengan baik, jujur, adil dan berintegritas serta menghasilkan pemenang yang legitimat," pungkas Imam. (red)

“Hari ini saya, mengajak teman teman semua untuk berpartisipasi dan terlibat langsung menjadi bagian dari Jurkam Lokal Generasi Pemenang, saya yakin kawan – kawan pemuda yang hadir disini mempunyai jaringan yang cukup luas untuk bisa membantu Pak Ganjar dan Pak Mahfud memenangkan kontestasi Pemilu di Tahun 2024” kata Pak Luki Hermawan saat bertemu 150 pemuda pilihan pada acara Konsolidasi Jurkam Muda di Hotel Monopoli, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Pak Luki memaparkan ide dan gagasanya tentang strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan Pemilu 2024. 

“Anak Muda itu jangan apatis pada politik. Jangan Golput, nanti menyesal. Banyak isu yang saat ini jadi keresahan anak muda, soal hokum, soal perubahan iklim, soal pendidikan, soal lapangan pekerjaan dan lain lain. Bang Roni yakin bahwa, Pemimpin yang tepat untuk Indonesia jatuh pada sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Visi dan Misi mereka jelas, dan sudah pernah dijalankan sebelum beliau menjadi capres dan cawapres 2024, tutur Bang Roni”

Peserta yang mengikuti acara pada hari ini merupakan Jurkam Lokal yang kita tunjuk untuk menjadi bagian dari pemenangan Ganjar – Mahfud 2024, total ada 150 Orang yang hadir di Sore hari ini dan berasal dari Sabang – Merauke. 

“Peserta yang mengikuti acara hari ini adalah Jurkam Muda Lokal yang memang dipersiapkan untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sisa 89 Hari menuju Pemilu 14 Februari 2024. Generasi Pemenang akan membentuk Jurkam Muda Lokal tujuanya agar anak muda bisa tampil dalam pentas politik, baik di daerah maupun di tingkat nasional, meraka akan kami bekali training khususnya tentang Visi dan Misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tutur Piet”

Piet Cintya pun menjelaskan bahwa, Target anak muda menjadi penting mengingat Pemilu 2024 akan didominasi pemilih Muda. 

Hadir juga Putra Sulung dari pasangan Bapak Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Alam hadir dalam acara untuk memberikan wawasan tentang Ekonomi Kreatif, yang kebetulan juga tercantum dalam Visi Misi Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud. (red) 

"Nanti akan dibentuk Panja pengawasan pemilu, khusus. Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang mengguncang seluruh rakyat republik, nggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Serta mendesak Polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam politik praktis," ujar Bambang.

Selain itu, Komisi III juga meminta Polri untuk meningkatkan sinergitas dengan penyelenggara pemilu, kejaksaan, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Termasuk bersama peserta pemilu dengan tetap menjaga independensi dan profesionalitas.

"Guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Serta pemilihan umum yang efektif dan efisien," ujar pria yang kerap disapa Bambang Pacul ini.

Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, pihaknya juga mungkin mempertimbangkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Mengingat, Komisi I sudah resmi membentuk Panja netralitas untuk TNI pada kontestasi nasional mendatang.

"Bisa saja (membuat Panja netralitas Polri), tapi kan kalau TNI mencakup pengamanan republik ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kepolisian kan adalah perangkat yang langsung pengamanan pemilu," ujar Sahroni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Temen-temen menyampaikan tentang progres netralitas dalam memenangkan Pemilu 2024 dan temen-temen banyak ingin netralitas polri dalam rangka pemilu 2024 itu diutamain. Jangan pada keberpihakan kepada A, kepada B, kepada C, dan kepada D," ujar Sahroni.

Polri bersama TNI merupakan bagian dari pengawasan dan pengamanan Pemilu 2024. Karenanya, netralitas menjadi hal penting bagi dua institusi tersebut dalam mengawal kontestasi berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Karena di dua lembaga inilah pengamanan Pemilu 2024 menjadi konsen para penyelenggara pemilu, yaitu peserta pemilunya. Dan tidak mau ada hal-hal yang kiranya mungkin banyak narasi-narasi yang diutarakan oleh banyak orang bahwa tidak ada netralitas," ujar Sahroni. (red) 

Pukul 19.30 WIB, warga berkumpul untuk menyambut kedatangan Ganjar. Kedatangan Ganjar disambut hangat warga. Hujan yang sempat mengguyur wilayah itu itu tak menyulutkan warga untuk berbincang dengan mantan gubernur Jawa Tengah tersebut. 

Dengan duduk lesehan di atas tikar di halaman rumah warga, Ganjar menyerap aspirasi tentang kesejahteraan petani, pupuk , harga beras hingga visi-misinya. 

Seusai diskusi, Ganjar mengaku bahagia karena warga desa bisa mengetahui visi-misi Ganjar-Mahfud untuk Pilpres 2024.

"Kebahagiaan hari ini saya hari ini di Kulon Progo, mereka membaca visi dan misi Ganjar-Mahfud. Itu kebahagiaan saya, maka ada kecerdasan yang saya lihat," ucap Ganjar. 

Dalam menyerap aspirasi, Ganjar menanggapi permasalahan harga beras yang mahal dan keterbatasan pupuk subsidi. Untuk hal itu, Ganjar mendorong adanya koperasi untuk petani. 

Ganjar juga menyoroti potensi teknologi lokal yang perlu dikembangkan dan menekankan pentingnya pelatihan untuk peningkatan SDM. 

"Harga beeras mahal, pupuk mahal dan sulit. Mereka punya teknologi lokal yang hari ini dikembangkan, seperti bibit, kayak pupuk, izinya sulit. Tugas saya memudahkan mereka," kata Ganjar.

"Lalu mereka ingin di latih, maka sebenarnya (kalau pelatihan) enggak usah nunggu saya menunggu saya jadi presiden, hari ini bisa kita kerjakan," lanjut Ganjar. 

Sementara seorang warga, Toni Hari Prasetyo menyatakan Ganjar pasti mampu mewujudkan visi-misinya yang unggul, terlebih soal Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Saya kira justru yang bisa dan mampu mewujudkan hal itu Pak Ganjar. Karena kita melihat, beliau banyak belajar di DPR, di gubernur, bagaimana membangun komunikasi-komunikasi lintas yang menurut saya telah diwujudkan, termasuk beliau mampu menata pelabuhan-pelabuhan Kendal. Ada beberapa pelabuhan juga yang bangun Pak Ganjar," papar Toni.

Toni juga menilai Ganjar sebagai figur yang merakyat dan akan mampu membawa rakyat Indonesia makmur dan sejahtera. 

"(Pak Ganjar) Dilahirkan dari rakyat, dibesarkan oleh rakyat, belajar dari rakyat, tentunya ruh kerakyatatan itu tetep bisa terbadani, bisa dibadani, sehingga pengabdiannya kepada rakyat tidak hanya di kalimat," pungkasnya. (red)

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud akan dipimpin oleh Jaleswari Pramodhawardhani. Keberadaan deputi Inklusi adalah bentuk Komitmen TPN Ganjar-Mahfud untuk menyertakan semua kelompok atau individu dalam membangun bangsa.

"TPN Ganjar-Mahfud hari ini kedatangan para perempuan hebat yang aktif di berbagai bidang mulai dari Politik, Demokrasi, Anti Korupsi hingga isu Lingkungan," kata Arsjad Rasjid usai Rapat Pimpinan Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.

Menurut Arsjad, kehadiran teman-teman perempuan hebat ini tentu menjadi suntikan energi baru bagi TPN Ganjar – Mahfud. Tidak hanya untuk pemenangan namun juga untuk memperjuangankan nilai nilai, menyelamatkan Demokrasi seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo dalam pidatonya di KPU semalam saat pengambilan nomor urut. 

"Kami percaya perempuan memiliki peran yang besar dalam membangun Indonesia ke depan," kata Arsjad.

Pada kesempatan itu, Arsjad juga menjelaskan, TPN Ganjar-Mahfud kembali mengadakan rapat rutin bersama dengan pimpinan parpol dan Tim Pemenangan Daerah (TPD) yang terus bekerja dan bersama-sama memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024. 

Arsjad mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud optimistis, terutama setelah mendapatkan nomor urut 3 yang sudah dilakukan oleh KPU.

"Alhamdulillah, Nomor urut Paslon sudah didapat, dua minggu lagi kami akan memasuki masa kampanye," kata Arsjad.

Menurut Arsjad, masa kampanye merupakan masa yang menyenangkan tapi juga masa dimana emua harus waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan. 

"Ini serius karena kita semua tahu, di awal masa pencalonan pun sudah ada yang berani melakukan kecurangan. Mari kita awasi semua tahapan dan jalannya Pilpres agar tidak terjadi kecurangan," kata Arsjad.

Arsjad mengajak semua pihak menjalani Pilpres dan pemilu 2024 dengan baik, jujur, adil dan baik. Sebab semua yang baik adalah untuk hasil yang baik. "Pasangan Ganjar-Mahfud adalah sosok baik untuk niat dan awalan yang baik, insya Allah jalan dan hasilnya nanti pun juga baik," pungkas Arsjad. (Red)

Sebelum berangkat bersama rombongan ke kantor KPU, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anggota TPN Ganjar-Mahfud melaksanakan ibadah sholat magrib berjamaah bersama TPN Ganjar-Mahfud dan relawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

"Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini melepas keberangkatan ke kantor KPU. Saya dan Pak Mahfud beserta tim berangkat ke KPU. Doakan semuanya insya Allah berjalan lancar," kata Ganjar Pranowo di Media Center TPN Ganjar-Mahfud saat menjelang keberangkatan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti prosesi pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, Selasa, 14 November 2024.

Ditanya wartawan, nomor urut berapa yang diinginkan pasangan Ganjar-Mahfud, Ganjar menjawab nomor urut berapa saja sama saja. 

"Semua angka kami suka. Kemungkinan kami akan mendapatkan nomor, antara 1, 2 dan 3," ucap Ganjar disambut derai tawa puluhan wartawan dalam dan luar negeri yang hadir di Media Center TPN Ganjar-Mahfud. (red) 

Terlihat Megawati hadir di Kantor KPU sekitar pukul 19.58 WIB. Ia didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang. Megawati lantas duduk di sisi sebelah kanan Ganjar Pranowo.

Gibran yang sedang duduk di samping Prabowo langsung beranjak dari kursinya ketika melihat kehadiran Megawati. Ia langsung menuju kursi Megawati untuk bersalaman dan mencium tangannya.

Hal yang sama juga diikuti oleh adik Gibran sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Kaesang terlihat mengenakan jaket berwarna merah PSI.

Kemudian Gibran dan Kaesang turut menyalami OSO, Plt Ketum PPP Mardiono dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain Gibran dan Kaesang, Prabowo juga terlihat menghampiri kursi Megawati. Tangan Prabowo awalnya terlihat bersikap hormat kemudian menyalami Megawati.

Melihat pemandangan itu, para pendukung saling bersorak ramai. Megawati mengenakan kemeja hitam bercorak putih. Dua warna itu merupakan perpaduan dari kemeja yang dikenakan Ganjar dan Mahfud. Datang lebih dulu, Ganjar mengenakan kemeja hitam dan Mahfud kemeja putih.

Gibran hadir mendampingi Prabowo yang datang lebih dulu. Keduanya kompak mengenakan kemeja biru muda.

Berdasarkan agenda, acara malam ini bakal dibuka dengan makan malam (gala dinner) KPU dengan elite partai politik serta paslon.

KPU mengundang 150 orang dari tiap kubu capres-cawapres untuk menghadiri acara makan malam dan pengundian nomor urut tersebut. Mereka bakal dijamu di tribun yang telah disiapkan KPU di halaman parkir Kantor KPU. (red)

"Mari rakyat Indonesia bergandengan tangan kawal Pemilu hingga hari pencoblosan 14 Februari 2024. Pasti akan dinamika luar biasa. Meski begitu TPN Ganjar-Mahfud fokus bersama masyarakat demi demokrasi bangsa Indonesia ke depan," kata Usman M Tokan dalam konferensi pers Penetapan Capres-Cawapres oleh KPU dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Usman, TPN Ganjar-Mahfud berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap netral sama seperti KPU dan aparat negara lainnya juga tegas soal netralitas.

Usman mengaku dirinya pernah berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Ahmad Bagja soal penurunan baliho di beberapa daerah.

"Ketua Bawaslu mengatakan bahwa lembaganya kalau bisa menangani pelanggaran apabila ada kesalahan yang sifatnya administrasi. Sedangkan kalau di daerah ada kearifan lokal di mana pimpinan daerah lebih punya posisi soal kebijakan baliho. Meski begitu saya memohon masalah penurunan baliho ini disikapi dengan bijak sesuai netralitas aparat negara," urai Usman Tokan.

Usman mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud menginginkan agar masyarakat damai dan bahagia mengikuti pemilu dan pilpres 2024. Sebab tujuan yang mulia pemilu dan pilpres adalah untuk kemajuan bangsa dan negara.

Usman berkeyakinan bahwa Jokowi seorang negarawan. Selama proses pemerintahan berjalan, periode 1 dan 2 ini beliau selalu bergandengan tangan. Tapi kali ini pilihan politiknya berbeda. Sebab hari ini ada keluarga presiden yang jadi calon wakil presiden.

"Kami berharap Presiden Jokowi bergandengan tangan ikut pantau proses demokrasi pemilu supaya tidak ada dusta di antara kita," kata Usman.

Usman berharap Presiden Jokowi netral menganyomi semua masyarakat. Jadi perbedaannya hanya terjadi pada saat masuk TPS dan itu adalah pilihan pribadi. (red)

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, rakyat punya kesempatan menyaksikan pertandingan secara baik dan bahagia.

Cak Imin meminta kepada publik meneriaki jika melihat dan mendapat adanya pemain yang curang.

Cak Imin juga meminta publik memfoto dan menyebarluaskannya jika ada wasit yang merangkap pemain.

"Kita semua yakin kalau pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia," kata Cak Imin dalam pidatonya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

"Kalau ada pemain yang bersifat curang tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan," tegas Cak Imin.

Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini juga meminta publik untuk memviralkan pemain yang bermain secara curang dan menjegal lawan lainnya.

"Kalau ada pemain yang nakal dan tackling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru," ungkap dia.

Menurut Cak Imin, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya pemilu yang saling menjaga.

"Karena pemilu adalah taruhan bangsa kita, kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, obyektif, Insyallah negeri ini akan tetap bersatu kuat dan berhasil membangun," pungkas dia.

Sebagai informasi paslon capres-cawapres dari koalisi poros PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3 untuk kontestasi Pilpres 2024.

Adapun pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1.

Sementara pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut2. (red) 

Dilansir CNN Indonesia, menurutnya, drama itu tak semestinya terjadi di tengah kontestasi politik nasional yang sedang berjalan.

"Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," kata Ganjar usai pengambilan nomor urut di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11) malam.

Ganjar mengaku mendengarkan dan menangkap hal-hal yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan masyarakat, mulai dari tokoh agama, guru bangsa, seniman, budayawan, jurnalis hingga aktivis mahasiswa.

"Kewajiban kita untuk menjaga. Dan kalau kita merasakan itu rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-59 Golkar pada 6 November lalu menyebut terlalu banyak drama hingga sinetron dalam perpolitikan nasional terkini. Namun, ia tak merinci momen perpolitikan mana yang seperti drama tersebut.

"Saya lihat akhir-akhir ini yang kita liat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron kita liat. Mestinya pertarungan gagasan, pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan," ujar Jokowi.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3 untuk Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh koalisi PDIP, Hanura, PPP dan Perindo.

Sementara pasangan Anies Baswedan-Cak Imin yang diusung Koalisi Perubahan NasDem, PKS dan PKB mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nomor urut 2. (red)

Dalam pertemuan ini, Ganjar diberikan wejangan agar selalu konsisten dalam menebar kebaikan kepada masyarakat Indonesia. 

"Ya mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tua tentang kebaikan dan kesabaran," ungkap Ganjar. 

Menurut Ganjar, Abuya Muhtadi berpesan tentang persatuan dan meminta agar tidak ada perpecahan ditenngah situasi sosial dan politik saat ini, terutama dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

"Ya semua merasakan bahwa semua kondisi ini perlu disikapi dengan ketenangan, jangan sampai menimbulkan perpecahan, (itu nasihat beliau)," tutur Ganjar. 

Ganjar sepakat dengan Abuya Muhtadi. Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tetap menjaga kondusifitas dalam kontestasi Pilres 2024 ini. 

"Maka saya sampaikan tadi semua harus sabar, dijalani sampai saling mengingatkan. Kalau orang jawa bilang dalam kondisi seperti ini harus eling lan waspada (ingat dan mawas diri)," tegas Ganjar. 

Selain itu, Ganjar juga mendapatkan dukungan dari Abuya Muhadi agar menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. 

"(Kami) Bersilaturahmi. Abuya (Muhtadi) mendoakan, dan beliau Insyaallah memberikan dukungan dengan seluruh jaringan thoriqohnya," imbuh Ganjar. (red)

Peralihan dukungan ini dilakukan usai mengetahui Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya pada kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau kita lihat dari survei terakhir yang dirilis oleh banyak lembaga survei termasuk Poltracking itu, ada kenaikan buat pasangan Amin (pasca deklarasi Prabowo-Gibran)," ujar Ketua DPW Nasdem Jabar, Saan Mustopa, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (13/11).

Saan memaparkan, mereka yang berbalik mendukung Amin merupakan yang anti-Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Saan, konstituen masih memberikan toleransi ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, ketika Prabowo memilih Gibran yang notabene anak Jokowi menjadi cawapres, pendukung menolaknya.

"Nah yang tidak menerima itu, tentu larinya ke pasangan Amin," sebutnya.

Meski demikian, Saan mengakui hasil survei pasangan Amin tetap berada di bawah dua pesaingnya walaupun telah mendapat limpahan pendukung Prabowo.(red) 

"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, seluruh prajurit TNI Polri yang akan kawal pemilu untuk pegang teguh seusai perundang-undangan," kata Andika Perkasa dalam konferensi pers Penetapan Capres-Cawapres oleh KPU dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2023.

Menurut Andika Perkasa, semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur berdasarkan aturan yang ada harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres. Bahkan ada aturan surat keputusan bersama Bawaslu, TNI, Polri dan ASN yang juga tegas mengatur soal netralitas Aparat negara.

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada. Tekanannya itu dari atas, tengah dan bawah. "Tapi saya yakin mulai dari pimpinan hingga ke bawah pasti memahami bahwa aparat negara adalah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan milik satu pasangan calon tertentu," kata Andika.

Andika berharap kejadian-kejadian adanya upaya kecurangan yang melibatkan aparat negara yang sudah terjadi, ke depan tidak terjadi lagi dan semoga semua aparat negara akan semakin tertib bersikap netral dalam pemilu.

Sedangkan soal kecurangan proses pemilu, kata Andika, TPN Ganjar-Mahfud sedang menginventarisasi dan akan melaporkan kecurangan itu ke pihak berwenang.

"Kami di TPN Ganjar-Mahfud tidak sendiri tapi semua masyarakat Indonesia menginginkan pemilu berlangsung lancar dan jujur," kata Andika.

Menurut Andika, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud sudah menghimpun semua kecurangan yang beredar di medsos dan akan mengumpulkan bukti, lalu memutuskan langkah selanjutnya. Sejauh ini TPN Ganjar-Mahfud belum memutuskan bahwa kecurangan itu kesalahan siapa.

Andika menceritakan pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI dan komandan di TNI AD, diakuinya tekanan untuk menguntungkan satu kelompok itu memang ada.

"Namun saya hadapi tekanan itu dan sebagai TNI saya tinggal memilih apakah saya berani ditekan atau tidak. Saya memilih tidak mengiyakan tekanan yang ada itu," kata Andika.

Andika berharap TNI Tetaplah menjadi TNI yang profesional. Kalaupun ada itu biasanya ada oknum. Karena oknum bukan saja di bawah tapi bisa juga di atas. Hal itu berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Terpenting TNI bisa tegas bersikap netral.

Kemudian soal panglima TNI, Andika mengatakan, dirinya sangat mengenal baik dengan sosok calon panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Andika meyakini Jenderal TNI Agus Subiyanto pasti bisa mengemban tugas sebagai Panglima TNI dengan baik. "Saya yakin TNI akan tetap pada relnya di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto," kata Andika.

Ditanya wartawan soal capres Prabowo Subianto yang memberikan bantuan kendaraan motor untuk operasional Babinsa TNI dan ada kecurigaan maksud bantuan itu untuk berpihak ke satu capres tertentu, Andika menepis kemungkinan itu.

Menurut Andika, bantuan itu justru bagus dalam rangka dukungan sarana transportasi ke Babinsa. Namun apakah dengan pemberian itu yang bersangkutan berharap ada sesuatu timbal baliknya, Andika tidak yakin hal itu.

"Sebab prajurit TNI yang bertugas di Babinsa itu adalah prajurit senior dan sudah lama berdinas. Tidak ada prajurit Babinsa yang prajurit junior. Sehingga dapat dipastikan bahwa Babinsa pasti sudah tahu tugasnya dan akan bekerja secara profesional. Saya tidak yakin bantuan itu akan berdampak," kata Andika.

Kemudian soal kemungkinan apakah institusi TNI bisa digunakan dan disalahgunakan oleh satu kelompok paslon tertentu, Andika menjawab, hal itu bisa saja coba dilakukan.

Misalnya, kata Andika, TNI AD punya tugas teritorial yang sangat banyak kalu mau digunakan. Begitu banyak yang bisa dilakukan mereka. Tapi Andika yakin hal itu tidak akan dilakukan.

Alasannya, sebab saat ini sudah era keterbukaan di mana, peristiwa apapun yang mengusik rasa keadilan di masyarakat bisa diekspos di media sosial.

"Misal video-video viral soal pencopotan baliho itu saja sumbernya random berasal dari masyarakat biasa dan bukan dari TPN Ganjar-Mahfud," kata Andika.

Jadi, kata Andika, kalau pun ada oknum yang mencoba-coba curang dengan memanfaatkan aparat negara pasti akan terungkap, hanya soal waktu saja. "Saya dengar-dengarnya sih ada tapi soal waktu saja nanti akan terungkap semua," pungkas Andika. (red) 

Dilansir CNN Indonesia, ketiga pasang capres-cawapres yang ditetapkan KPU yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Penetapan itu dilakukan usai KPU RI menggelar rapat pleno tertutup pada Senin (13/11) pukul 14.02 WIB di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

"KPU menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh Partai Nasedm, PKB, PKS telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan capres cawapres untuk Pemilu 2024," kata anggota KPU RI Idham Khalik dalam konferensi pers di Kantor KPU RI.

"Untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDIP, PPP, Perindo, Hanura telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan capres cawapres untuk Pemilu 2024," ujar Idham.

"Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, PSI, PBB, Partai Demokrat dan Partai Garuda telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan capres dan cawapres untuk pemilu serentak 2024," tambahnya.

Pasangan Anies-Muhaimin yang tergabung dalam Koalisi Perubahan diusung oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total 167 kursi DPR RI atau 29,4 persen.

Pasangan Prabowo-Gibran tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Garuda dengan total suara 42,67 persen.

Sementara pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan total suara 28,06 persen.

Ketiga pasangan bakal capres dan cawapres dinyatakan memenuhi ketentuan 25 persen perolehan suara sah secara nasional.

Sebelumnya ketiga pasangan capres-cawapres itu telah menjalankan tahap pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Mereka juga telah dinyatakan lolos pengecekan kesehatan oleh KPU.

Selanjutnya, mereka akan melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres pada 14 November 2023. Kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. ( red ) 

"Pesan Presiden Joko Widodo dan Kapolri agar jajaran pemerintahan, termasuk kepala daerah, kepolisian, serta perangkat negara lainnya harus netral," katanya, Minggu (12/11/2023) di Situbondo. 

Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) ini mengungkapkan, jlika ada aparatur dibawah tidak menjalankan instruksi kepala pemerintahan, berarti itu insuordinasi. 

"Berarti melawan pemerintah, maka harus dituntut untuk penegakan hukum,” bebernya.

 “Karena melalui netralitas itu, akan melahirkan pemilu berkualitas,” sambung Doktor Ahli Tafsir Alquran ini. 

Terkait sejumlah kasus laporan penurunan baliho Ganjar-Mahfud ditanggapi tegas oleh TGB. Ia menyerahkan penegakan hukum karena diatur dalam regulasi tentang kepemiluan.  

“Kami berharap kepada penegak hukum untuk menindak bila ada upaya yang tidak sesuai ketentuan,” tegasnya. 

TGB pun menyinggung mengenai masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di tanah air. Diantaranya belum sampainya BBM bersubsidi dan pupuk bersubsidi ke tangan rakyat secara merata. 

"Masih ada rakyat yang berhak tetapi belum mendapatkan, " ucapnya. 

Ketua Harian Nasional Partai Perindo menyebut, perlu ada terobosan hukum dan penegakan keadilan. Sosok dan komitmen tersebut ada di sosok Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo.

 “Kita perlu sosok yang komitmen dan mempunyai rekam jejak kuat pada penegakan hukum, dan itu ada pada Bapak Mahfud MD,” ujarnya

Ia menyampaikan, dukungan ulama, kiai, dan tokoh masyarakat terhadap pasangan Capres Ganjar-Cawapres Mahfud. Dimana para kiai dan ulama juga menyuarahkan perbaikan ekonomi untuk rakyat.

 “Jangan sampai ada kesenjangan ekonomi yang terus melebar, dan penegakan hukum berjalan dengan baik,” ujarnya. 

TGB bersama Deputi Teritori Kinetik TPN Komjen (Purn) Luki menggelar sejumlah agenda pemenangan Ganjar-Mahfud di tapal kuda. Selain bertemu dengan relawan muda, TGB datang ke sejumlah pondok pesantren. (red) 

"Itu merupakan pidato hati nurani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan secara langsung ke seluruh rakyat Indonesia setelah melakukan kontemplasi," kata Ahmad Basarah dalam konferensi pers Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 12 November 2023.

Menurut Ahmad Basarah, Megawati menyampaikannya pesan moralnya sebagai anak bangsa, sebagai Presiden RI ke 5 dan juga sebagai peserta pemilu selaku Ketua Umum DPP PDIP.

"Agenda pilpres dan pemilu harus bisa menegakkan sendi-sendi demokrasi berdasarkan Pancasila. Saya katakan ini sebagai tuntutan akal sehat dan kebenaran hakiki," kata Ahmad Basarah.

Menurut dia, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan keprihatinan yang telah terjadi dan mungkin akan selalu terjadi ke depan dalam kehidupan demokrasi dan hukum Indonesia ke depan.

Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 yang memang kontroversi. Yang kemudian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tegas menyatakan telah terjadi pelanggaran etik berat sehingga diputuskan memberhentian ketua MK Anwar Usman.

"Kolusi dan nepotisme adalah praktik yang harus dilawan dalam masa reformasi. Praktik KKN harus dihentikan dalam gerakan reformasi," kata Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI.

Ahmad Basarah mengatakan, konstitusi sebagai visi besar bangsa Indonesia didesain oleh founding father atau bapak pendiri bangsa sebagai dasar mendirikan negara Indonesia untuk didedikasikan untuk bangsa dan negara. Bukan didedikasikan untuk keluarga dan satu kelompok.

Dia mengatakan, hakim konstitusi adalah penjaga konstitusi, juga harus bersikap sebagai negarawan. Jadi sudah jadi kewajiban moral bagi hakim MK untuk menjaga marwah konstitusional.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Megawati mengajak masyarakat Indonesia juga berjuang untuk mengawal proses pemilu dan demokrasi. Rakyat harus berani menyuarakan hati nurani untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai cita cita bangsa Indonesia," kata Ahmad Basarah.

Ahmad Basarah berharap mudah-mudahan pidato Megawati bisa menyemangati TPN Ganjar-Mahfud agar bisa menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia dan memegang etika berbangsa dan bernegara Indonesia. (red)

"Terkait dengan adanya oknum kepolisian yang diduga memasang baliho-baliho Prabowo-Gibran, dengan ini disampaikan sebagai berikut. Bahwa sebelum berpasangan dengan saudara Gibran, survei pak Prabowo terus naik serta terus meningkat akibat dari efek kerja-kerja politik dan pendekatan kepada rakyat," kata Ketua Koordinator Strategis TKN, Sufmi Dasco Ahmad di Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023).

Ketua Harian Partai Gerindra itu, mengatakan, setelah Prabowo berpasangan dengan Gibran, elektabilitas keduanya semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap keduanya.

"Setelah berpasangan dengan mas Gibran Rakabuming Raka, survei kedua pasangan Capres-Cawapres ini terus meningkat. Ini membuktikan penerimaan masyarakat terhadap paslon Capres-cawapres ini juga semakin membaik," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Dasco, tidak mungkin Prabowo-Gibran berbuat curang dengan meminta aparat kepolisian memasang baliho seperti yang dituduhkan. Hal tersebut hanya tuduhan semata pihak tertentu.

"Ditengah-tengah Survei yang dikeluarkan banyak oleh lembaga survei bahwa paslon kedua ini meningkat, paslon Prabowo-Gibran diframing seolah-olah dibantu oleh oknum Kepolisian dalam rangka pemasangan baliho-baliho. Padahal dengan survei yang terus meningkat tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan saat ini TKN fokus pada kerja nyata dan mendekati rakyat dengan program kerja Prabowo-Gibran demi kemajuan negara Indonesia. Dia juga mengajak semua pihak untuk melakukan kontestasi secara cerdas demi Pemilu 2024 yang damai.

"Kami menghimbau kepada semua pihak-pihak untuk kerja cerdas, kerja cermat dan kita semua, paslon-paslon ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang tentunya harus mengedepankan program dan berkampanye secara santun seta memelihara suasana pemilu yang kondusif dan damai," pungkasnya. (red)

Dilansir Kompas.com, pernyataan tersebut Megawati sampaikan dalam pernyataan sikapnya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai banyak pihak syarat dengan nepotisme.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati sebagaimana disiarkan di YouTube PDI-P, Minggu 12/11/2023).

Megawati mengatakan, yang terjadi di MK menyangkut putusan perkara tersebut menyadarkan semua pihak mengenai adanya manipulasi hukum.

Megawati menyebut, persoalan itu timbul dari praktek kekuasaan yang telah mengabaikan politik yang berdasar pada nurani dan kebenaran hakiki.

Lebih lanjut, Megawati meminta semua pihak terus mengawal Pemilu 2024 dengan nurani sepenuh hati.

"Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah," tutur Megawati.

Sebelumnya, putusan Perkara Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena dinilai menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka melengggang menjadi bakal calon wakil presiden.

Putusan itu mengatur mengenai klausul tambahan terkait batas usia minimal bakal capres dan cawapres.

Karena diduga memuat banyak persoalan, MK akhirnya membentuk MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan semua hakim konstitusi melanggar etik karena informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) bocor.

Selain itu, Ketua MK Anwar Usman yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo juga dinyatakan terbukti melanggar etik berat karena melobi hakim lain dalam memutus perkara itu. (red) 

Pemilik kedai, Hariman merasa bangga dan bahagia dengan kunjungan tersebut. Menurutnya, kedai kopi Chong Bie sudah dikelola oleh tiga generasi karena sudah berdiri sejak tahun 1950. 

"Bangga, tidak menyangka, kalau saya, ya terkejut, sangat bahagia lah," ucap Hariman. 

Ia berharap Ganjar bisa menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029, serta bisa membawa masyarakat Indonesia makmur, khususnya pelaku usaha bisa lancar dalam usahanya.

"Harapannya ya dia bisa sukses, jadi orang nomor satu, jadi presiden. Ya sukses, maju, makmur. Mudah-mudahan tambah laku, tambah lancar, saya usaha sudah lama," ungkapnya.

Sementara seorang pengunjung, Fifi mengaku tidak menyangka bisa bertemu Ganjar secara langsung di tempat kopi. Ia merasa senang dan mendoakan Ganjar selalu sukses. 

"Tidak menyangka yah, pas ke tempat kopi ada Pak Ganjar. Tadi sempat foto, bersalaman. Ya senang, semoga sukses untuk Pak Ganjar," ucapnya. 

Tak hanya Fifi, kedatangan Ganjar juga menyita perhatian banyak pengunjung yang ingin berswafoto, bertutur sapa hingga berdiskusi. 

Sementara itu, Ganjar mengungkapkan pengalamannya yang tidak hanya menikmati kopi susu dan hidangan lokal yang lezat, tetapi juga kehangatan obrolan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

"Kopi susu yang enak, roti tawar selai yang enak, yang lebih enak lagi adalah obrolannya. Mereka cerita kehangatan bagaimana kita bermasyarakat. Dan hari ini saya mendapatkan semuanya," ucap Ganjar. 

Ganjar mengaku menemukan keragaman etnis, suku, agama dan banyak pendatang saat berinteraksi dengan masyarakat di kedai kopi tersebut. Ganjar menyebut masyarakat berbagi cerita tentang kerukunan dan kebaikan, serta antusiasme anak muda dalam pengembangan kreativitas, bahkan membahas industri digital di lingkungan warung kopi.

"Satu dua berbicara tentang industri digital dibahas di warung kopi. Bagaimana anak muda kita antusias sangat kreatif. Sisi lain, 'aduh pak, bagaimana harga sembako naik pak'. Itu selalu muncul di obrolan-obrolan warung kopi. Tapi dari semua itu, kami berkesempatan berdiskisi, memberikan penjelasan dan mendapat masukan. Sesuatu yang membahagiakan," pungkas Ganjar. (red) 

Hal itu disampaikan Surya dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023). "Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia. 

Dilansir Kompas.com, Surya mengatakan, ada harapan besar agar pemimpin saat ini dan juga rakyat secara keseluruhan tidak kehilangan kontrol atas keadaan.

Dia menyebut, banyak peradaban besar yang kebingungan akibat kehilangan adab dan berakhir pada terpilihnya pemimpin palsu. 

"Seorang pemimpin dengan begitu mereka yang dipuja saat cemerlang dan dihujat saat redup," ucap dia.  Paloh juga mengatakan, saat ini pertarungan besar sedang terjadi karena ada kelompok yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk meraih kekuasaan. 

Oleh karena itu, ia berpesan kepada kader Nasdem agar menjaga semangat kebangsaan.  

"Semangat kebangsaan adalah nalar yang harus dijaga sepanjang hayat kita masih dikandung badan,"ucap Paloh. 

Adapun Nasdem merayakan HUT Ke-12 dengan tema "Tegar di Jalan Restorasi Menuju Perubahan." Acara tersebut rencananya digelar dua hari, Sabtu-Minggu (11-12/11/2023). (red) 

Dilansir Suara.com menurut Anies, anak-anak semestinya perlu diberikan kesempatan untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami sebagai bagian dari perjalanan hidup.

Pernyataan itu disampaikan Anies saat menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-12 Partai NasDem.

"Satu hal yang penting juga adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami, pada kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, jaringan, jatuh bangun, itu bagian dari perjalanan hidup dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk mengambil rute apapun nanti," kata Anies di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Dalam lingkungan pendidikan, lanjut dia, sukses bukan hanya dengan meraih sebuah pencapaian."Sukses itu adalah bangkit dari kejatuhan, itu sukses," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab, Anies mengatakan jatuh dan bangkit adalah bagian dari pertumbuhan pembelajaran dalam kehidupan."Jadi, izinkan mereka untuk menjalani hidupnya kegiatannya sesuai dengan anak-anak sebayanya dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minat dan aspirasinya," katanya.

Sebelumnya hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut putranya, Prananda Surya Paloh, belum pantas menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Sebab, Surya menyebut Prananda masih memerlukan proses dan pengalaman untuk menjadi matang.

"Saya berharap harus terus berproses yang akan dan harus dia lakukan dengan mengakibatkan dia akan jauh lebih mapan mengayomi proses jatuh bangun membuat dirinya tegar. Bagaikan anak elang yang terbang hebat nanti," kata Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya, orangtua seharusnya mendidik anak sampai mapan dengan proses yang dilalui.

Lantaran itu, dia menjelaskan bila Prananda ingin menjadi calon wakil presiden, Surya Paloh akan meminta putranya untuk menunggu.

Bahkan, bila Prananda memiliki kesempatan untuk menjadi calon wakil presiden, Surya menyebut putranya itu belum pantas.

"Saya berpikir dalam hati saya pantes nggak dia jadi calon wapres, walaupun saya punya kesempatan mencalonkan dia. Tapi saya pikir ini pantas atau tidak," katanya. (red) 

"Bahkan, kemarin, Harian Media Indonesia sudah memberitakan soal pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan oknum polisi," kata Aiman Witjaksono dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.

Tak hanya itu saja, Aiman juga mengungkapkan, adanya instruksi terhadap semua Polres di seluruh Indonesia agar meminta semua KPU daerah dan Bawaslu untuk menyesuaikan CCTV kualitas hd dengan suara yang diintegrasikan dengan polisi.

"Ini berarti segala gerak-gerik aktivitas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu terpantau oleh aparat kepolisian. Padahal KPU dan Bawaslu ada sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu," kata Aiman.

Menurut Aiman, kalau tujuannya bagus tidak apa-apa tapi anehnya ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan pemilu. Hal ini berpotensi luar biasa digunakan untuk memenangkan salah satu calon.

Meski begitu, Aiman yakin di kepolisian masih banyak polisi yang punya idealisme, integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk Kapolri diyakini bisa menjaga netralitas institusinya.

"Semoga kecurigaan saya itu salah. Tapi kalau melihat beberapa indikasi yang terjadi di daerah sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada sesuatu di sini," kata Aiman.

Untuk itulah diharapkan polisi jangan menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Aparat polisi diharapkan bisa tetap netral dan bekerja sesuai nurani.

"Jangan curang, kami tidak akan diam. kami akan berjuang mempertahankan demokrasi, kami tidak mau Indonesia kembali ke masa orde Baru," kata Aiman. (red) 

Setiba di Museum, Ganjar disambut Tarian Tortor Sombah. Tarian ini merupakan penghormatan untuk raja, tamu dan kerabat dekat oleh masyarakat Batak Simalungun. 

Lalu oleh tokoh masyarakat Simalungun, Djomen Purba, Ganjar dihadiahi kain ulos yang diikatkan di pinggangnya. Menurut Djomen, kain ulos ini sebagai simbol siap berjuang atau bekerja. 

"Pakaian adat biasanya dipakai komplit. Tapi kali ini kami beri kain ulos yang kami ikatkan ke pinggang Pak Ganjar. Ini sebagai simbol kita siap bekerja atau berjuang," kata Djomen di lokasi. 

Sementara itu, Ganjar mengaku senang atas sambutan dan pemberian kain ulos tersebut. Ia menyebut kain ulos yang diikat itu telah menambah semangatnya untuk bekerja melayani rakyat.

"Ada yang diselempangkan, ada yang diikat. Filosofinya ternyata kalau orang mau bekerja, diselempangkan seperti ini. Mereka bilang Hordja. Hordja artinya kerja. Dan saya diikatkan, memang memberikan semangat untuk kerja," ungkap Ganjar. 

Ganjar juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa masyarakat. Mantan gubernur Jawa Tengah itu berharap dapat bertemu lebih banyak masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. 

"Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan lebih banyak masyarakat untuk mendengarkan apa yang kemudian menjadi harapan, pikiran warga di Simalungun ataupun di kota ini. Mudah-mudahan bisa terjadi komunikasi yang baik," tegas Ganjar.

Sebelum kunjungan ke Museum, Ganjar berdiskusi dengan sejumlah tokoh adat, ulama dan kaum milenial di sebuah kafe tak jauh dari Museum Simalungun. 

Ketua Majelis Dzikir Simalungun, H Burhan Saragih mengaku bahagia bisa bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ia yakin Ganjar bis membawa kebaikan untuk Indonesia. 

"Kami percaya Pak Ganjar orang baik, amanah dan merakyat. Mudah-mudahan menjadi presiden dan bisa bawa Indonesia lebih baik," pungkasnya. (red) 

"Kita harus siap-siap kalau pada kenyataannya pemilu 2024 tidak netral. Nanti saya malah diiketawain karena berharap harap aparat negara netral. Kalau memang presiden mau netral seharusnya saat makan siang bareng capres, Jokowi berkata kepada Prabowo: Untuk menjaga netralitas saya maka saya tidak izinkan Gibran mendampingi Prabowo dan mempersilakan Prabowo mencari cawapres lain," kata Hendri Satrio (Hensat) dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.

Menurut Hensat, apabila menggunakan analogi sederhana maka pihak yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah pihak yang sebenarnya lemah dan pasti kalah.

"Dia melakukan kecurangan karena tahu dirinya akan kalah sehingga untuk mencapai kemenangan harus lewat jalan curang," kata pendiri lembaga Survei Kedai Kopi itu.

Hensat mengatakan, sebaliknya apabila ada pihak yang takut terjadinya kecurangan maka biasanya dia adalah pihak yang sebenarnya kuat.

Namun, kata Hensat, kalau pihak yang kuat ternyata takut adanya kecurangan maka ada kemungkinan pihak yang kuat itu tidak tahu bahwa dirinya mempunyai kekuatan. Atau tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya itu.

Hensat memberikan satu contoh kasus kecurangan pemilu yang pernah terjadi di masa orde baru. Yakni saat pemilu 1992, di mana saat itu pada masa kampanye, ada salah satu parpol yang mendapatkan waktu untuk berkampanye di satu tempat tapi ternyata oleh penguasa izin kampanye di tempat itu dicabut. Sehingga parpol tersebut tidak bisa berkampanye.

"Saat itu ramai teriakan orang orang yang menyuarakan bahwa pemerintah ora adil yang diwujudkan dengan simbol warna putih yang artinya golput," kata Hensat.

Namun, kata Hensat, untuk kondisi saat ini tidak tepat kalau untuk menyuarakan ketidakadilan dengan mengajak masyarakat untuk golput di pemilu. Justru masyarakat harus menggunakan hak pilihnya agar penguasa yang ingin terus menerus berkuasa tidak menang dalam pemilu.

"Saya sarankan kampanye dengan menggunakan satu simbol warna yang mencerminkan bahwa rakyat tidak menginginkan adanya kecurangan dan pemilu dan pilpres 2024," kata Hensat.

Dalam gerakan massa menolak kecurangan pemilu, kata Hensat, paslon capres dan cawapres yang bisa dirugikan harus melibatkan penguasa negeri ini yaitu mengajak rakyat untuk lantang bersuara tolak kecurangan pemilu 2024.

Menyinggung soal apa bahayanya kalau pemilu berlangsung curang, Hensat menjelaskan, sebetulnya perjuangan reformasi itu pembatasan kekuasaan. Sedangkan yang terjadi saat ini arahnya memang mengarah ke penguasa yang ingin terus menerus berkuasa.

"Ini fenomena nepo baby, di mana anak-anak yang punya previlege mendapatkan akses tanpa melalui sebuah proses. Kondisi ini menurunkan semangat anak-anak muda yang sebetulnya berprestasi dan punya nilai juang proses dalam mencapai satu posisi," kata Hensat.

Parahnya, kata Hensat, nepo baby ini terjadi di panggung politik nasional Pilpres 2024. "Saya lebih suka bilang ini anak presiden dan bukan anak berprestasi," tukas Hensat.

Menurut Hensat, separah-parahnya zaman orde Baru, Presiden Soeharto tidak pernah dan tidak ada satu pun aturan yang dilanggar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan penguasa saat ini yang justru mengubah aturan demi melanggengkan kekuasaannya.

"Yang namanya KKN itu ujung-ujungnya pasti tidak bagus dan justru merusak. Kalau dalam pemilu kali ini orang yang suka mengubah aturan demi kepentingan keluarganya kembali berkuasa maka aturan apa lagi yang mau diubah untuk kepentingan kelompok itu?" ucap Hensat.

Hensat juga mengritisi kenapa pembagian bantuan sosial (bansos) digelontorkan bersamaan dengan pelaksanaan pilpres. 

"Parpol harus mengajak rakyat untuk melawan kecurangan pemilu dan pilpres 2024 dengan simbol warna. Sebab bahayanya kecurangan pemilu maka yang terpilih nantinya bukan hasil sesungguhnya pilihan rakyat," kata Hensat.

Hensat mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu, persoalannya bukan semata soal yang memilih tapi juga pihak yang menghitung perolehan suara. Di sinilah penguasa bisa curang. Kalau curang maka rakyat pastinya akan marah.

"Saya angkat jempol TPN Ganjar-Mahfud yang terus menerus mengangkat suara soal kecurangan pemilu. Bagaimana bangsa kita mau maju kalau terjadibkecurangan pemilu dan menghasilkan pemeng pemilu yang curang," kata Hensat.

Hensat mengaku, di pilpres kali ini dirinya degdegan, sebab dia membayangkan bagaimana mungkin seorang bapak yang menjabat presiden membiarkan anaknya kalah dalam pilpres.

"Jadi jangan berharap Jokowi akan netral. Tapi kita harus memberikan dukungan ke KPU bahwa KPU dan segenap jajarannya akan baik-baik saja kalau KPU jujur dan tidak terjadi seperti apa yang terjadi di MK," pungkas Hensat. (red) 

"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.

Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.

Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.

Untuk itu Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.

"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," kata Todung.

Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.

Todung mengatakan, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.

"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," kata Todung.

Todung mengingatkan, kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh. "Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ucap Todung dengan nada tegas.

Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa.

"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi," kata Todung. 

Todung menyebutkan, dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada dimana-mana. Namun sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian dan Babinsa dan Satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.

"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," kata Todung.

Selain itu, kata Todung, ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo - Gibran.

Menurut Todung, ini suatu hal yang kontras. Kenapa di satu sisi tidak boleh dan dikerjain dengan sistematis, namun di sisi lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat.

"Ini jadi akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024," pungkas Todung. (red)

OMG merupakan sebuah platform aplikasi yang menghubungkan masyarakat, terutama generasi milenial calon presiden Ganjar Pranowo. Aplikasi yang bisa diunduh (download) di smartphone iPhone dan Android ini menyajikan tiga fitur utama. Yakni Curhat (curahan hati), Podcast dan Event.

Aplikasi ini menggunakan voice base. Jadi anak muda bisa menyampaikan curhat tidak hanya lewat tulisan saja tapi juga bisa lewat suara sehingga bisa melibatkan emosinya.

Kemudian dengan fitur Podcast, anak muda gen Z, gen Y dan milenial bisa melihat segala kegiatan calon presiden Ganjar Pranowo.

Sedangkan fitur Event menyajikan fasilitas, event-event apa saja yang bisa diikuti gen Z bersama dengan Ganjar.

Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi, mengatakan, capres dan cawapres Ganjar-Mahfud ingin berbagi pengalaman dan ingin serius berkomunikasi dengan anak muda, Gen Z, Gen Y dan milenial.

"Anak muda merupakan populasi mayoritas dalam pilpres 2024. Kami di TPN mendapatkan pesan khusus dari capres Ganjar Pranowo untuk betul-betul berkomunikasi dan memberikan peran kepada anak muda. Untuk itu salurannya pun kami siapkan agar capres Ganjar Pranowo bisa berkomunikasi dgn anak muda," kata Prabu Revolusi dalam konferensi pers launching Aplikasi OMG (Oke Mas Ganjar) di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2023.

Prabu menjelaskan, saluran komunikasi antara Ganjar dengan anak muda dibangun dengan sentuhan teknologi dengan terobosan melalui Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Tujuannya agar anak muda benar-benar bisa menyampaikan pesan, masukan dan kritik ke Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Direktur Muda Komunikasi Politik Pangeran Siahaan mengatakan, aplikasi OMG dimaksud untuk menggali dan mengetahui persis apa yang diinginkan generasi muda. Sehingga Ganjar Pranowo bisa mewujudkan harapan anak muda.

"Anak muda zaman sekarang belum tentu suka politik. Jadi jangan heran apabila nanti anak nama muda justru menyampaikan pesan yang tidak terkait dengan politik. Di sisi lain, Pak Ganjar bisa langsung menjawab setiap saat pertanyaan anak muda dan menyampaikan isu-isu yang related dengan dunia anak muda," kata Pangeran.

Tak hanya itu, fitur Event yang disajikan juga anak muda banget. Kebanyakan isinya malah bukan membicarakan soal politik.

Menurut Pangeran, banyak yang mengatakan lebih dari 50% pemilih di pilpres 2024 adalah anak muda namun sayangnya hanya jadi jargon. Padahal kepentingan anak muda lebih besar dari sekadar Gimmick belaka.

"Apa yang mau dicapai capres dan cawapres Ganjar-Mahfud adalah pendidikan dan lapangan pekerjaan. Juga hal-hal yang belum dipikirkan banyak orang misalnya tentang mental health. Ini semua related dengan anak muda," kata dia. 

Menurut Pangeran, capres Ganjar bisa menampung aspirasi anak muda dalam satu platform aplikasi bernama OMG (Oke Mas Ganjar).

"Mengusung tagline: The next level of digital campaign, aplikasi OMG menjadi saluran yang memang khusus diciptakan untuk anak muda. Saluran ini steril hanya untuk anak muda dan langsung terhubung dengan mas Ganjar sendiri," kata Pangeran.

Tujuannya, kata Pangeran, agar jutaan anak muda Indonesia bisa langsung menyalurkan aspirasinya dan langsung dibalas langsung oleh Ganjar. (red) 

"Waktu itu sudah muncul, sudah muncul," kata Cak Imin dalam Podcast What The Fact Politics CNN Indonesia yang tayang pada Kamis (9/11).

Selain itu, kata dia, juga ada opsi nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Namun, Cak Imin menegaskan sejak awal ia mensyaratkan jadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

Ketua Umum PKB itu mengatakan syarat tersebut berangkat dari hasil muktamar partai yang memberikannya mandat sebagai capres atau cawapres di pilpres. Maka, ia pun menolak berbagai opsi yang ada.

"Tanda tangan MoU-nya juga seperti itu. So far, enggak ada yang dilanggar, enggak ada yang merasa ditinggal. Ini memang komitmen awal. Kalau kita koalisi harus pasangan. Kalau enggak bisa pasangan ya, enggak bisa koalisi," ucapnya.

Akhirnya, Cak Imin pun berlabuh ke Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS. Ia jadi pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Sementara itu, saat ini Prabowo berpasangan dengan Gibran. Keduanya diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Prima, Garuda, Gelora, dan PSI.

Gibran bisa maju di Pilpres 2024 meski usianya baru 36 tahun setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 90. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun jadi capres atau cawapres selama berpengalaman jadi kepala daerah yang terpilih lewat pemilu.

Belakangan, Ketua MK Anwar Usman yang memutus perkara itu dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Ia dianggap terlibat benturan kepentingan karena Gibran merupakan keponakannya.

Anwar diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Kini, posisinya digantikan hakim konstitusi Suhartoyo. (red)

"Ada sanksi terhadap ASN yang tidak netral yakni, ringan, berat dan pidana," kata Ronny Talapessy saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2023.

Ronny berharap demokrasi berjalan di rel yang benar. Semua pihak diingatkan melaksanakan pemilu sesuai aturan pemilu yang luber. Berkaca contoh kasus ada kantor partai didatangi aparat polisi, yakni di Purworejo, Pasuruan dan Solo.

"Kami berharap penegak hukum menjaga netralitas. Hal-hal intimidasi seperti ini tidak terjadi lagi. Kami juga mengajak masyarakat tidak ragu kalau melihat tindakan intimidasi dan untuk melaporkan ke pihak berwenang. Lapor ke Bawaslu. Rakyat harus ikut awasi pemilu berjalan baik," kata Ronny.

Ronny mengatakan, dirinya sangat menyesali atas yang terjadi akhir-akhir ini. Meski begitu dia meminta semua struktur partai dan TPN Ganjar-Mahfud tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk tetap fokus pemenangan Ganjar-Mahfud.

Ronny mengatakan, masyarakat bisa melihat ada tindakan aparat polisi mendatangi kantor kantor partai. Tindakan ini tidak seperti biasanya. Tindakan polisi ini jadi pertanyaan ada apa. Polisi tersebut melakukan foto-foto suasana kantor PDIP yang katanya dalam rangka patroli.

"Kami tidak mau proses demokrasi tercederai. Langkah yang dilakukan Tim Hukum adalah membuat posko pengaduan tingkat TPN dan di daerah."Bisa buat pengaduan ke call center kalau ada upaya upaya intimidasi," kata dia. 

Menurut dia, adanya kekhawatiran semacam ini bisa dilihat dari reaksi masyarakat. Di mana salah satu kontestan adalah anak presiden yang sedang berkuasa saat ini. Hal Ini yang sangat mengkhawatirkannya.

Rony mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk partisipasi dalam mengawal proses demokrasi. Karena dia yakin bersama rakyat bisa menang. "Apabila suara suara pro demokrasi diancam maka kami tidak akan tinggal diam," pungkas dia. (red)

"Contohnya mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian dengan mendatangi rumah dan meminta keterangan dari ibu mahasiswa tadi. Apa yang terjadi sama seperti yang dialami ibu saya dulu tahun 1998 diancam karena saya aktivis," kata Ammarsjah Purba saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2023.

Kemudian, ungkap Ammarsjah, ditemukan peristiwa di Yogya, dimana ada 6 polisi datang saat acara relawan Ganjar-Mahfud di Yogya. Padahal sebelumnya relawan sudah memberikan informasi ada kegiatan di sana. Kegiatan semacam itu sifatnya hanya pemberitahuan dan bukan minta izin ke kepolisian.

Selain itu, peristiwa pada hari Jumat pekan kemarin di Pasuruan dan juga di kantor DPC PDIP di Surakarta yang didatangi aparat negara dan bertanya-tanya soal kegiatan di kantor.

"Sayang sekali aparat negara dipakai hanya untuk memata-matai semacam itu. Indonesia Jangan sampai masuk fase Neo orba yang kalau itu terjadi maka bisa lebih kejam dari orba," kata dia.

Ammarsjah menjelaskan, TPN Ganjar-Mahfud akan membuat edaran di pos-pos kecil untuk jadi tempat pengaduan.

"Kalau ada aparat yang intimidasi dan curang maka videokan, laporkan, lalu viralkan. Ini satu bentuk perlawanan," kata dia.

Untuk itu, Ammarsjah berharap kawan kawan pers juga ikut menjaga demokrasi supaya tidak set back seperti masa lalu.

"Kalau ada kandidat yang menggunakan segala cara termasuk aparat negara untuk memenangkan satu kandidat maka hal ini terlalu besar pertaruhan untuk bangsa ini," kata Ammarsjah Purba.(red) 

Ia tegas mengungkap pentingnya penerapan ekonomi Pancasila atau ekonomi yang berpihak ke rakyat miskin. Salah satunya dengan memberikan subsidi di sektor-sektor krusial, seperti kebutuhan gizi, pendidikan, dan transportasi.

Hal tersebut, menurut Prabowo, akan menciptakan keadilan sosial dan mendorong terciptanya manusia yang berkualitas untuk menopang perekonomian di masa depan.

"Kita harus hilangkan kemiskinan dari Bumi Indonesia," kata Prabowo, seperti dilansir CNBC Indonesia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Rencana besar Prabowo adalah memberikan subsidi ke buruh, sehingga bisa lebih produktif dan keluar dari garis kemiskinan.

"[Soal] upah, kita akan bicara ke pemimpin buruh. Subsidi listrik, BBM, sekolah, kemudian kita kasih makan siang," kata dia.

"Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsdii 100% untuk orang yang butuh," ia menambahkan.

Menurut Prabowo, hal tersebut bisa dilakukan sebab Indonesia memilki pangan yang berlimpah dan sebetulnya tidak perlu impor energi.

"Indonesia unik, negara yang 100% kebutuhan BBM-nya bisa dihasilkan dari bioenergi. Jadi solar 100% bisa dari biofuel. Bensin 100% dari tebu," ia menuturkan.

Jika kemandirian energi dilakukan, maka pengusaha bisa memberikan subsidi ke buruh. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok buruh, Prabowo menilai produktivitas kerja akan meningkat.

"Karena BBM kita dari dalam negeri, jadi kita bantu pengusaha dan buruh udah dapat benefit ini. Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja ringan jadi jangan kau tuntut-tuntut pengsuaha. Kita bicara ke pemimpin buruh. Jangan mencoba mencekek-cekek," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, soal pendidikan, Prabowo juga memberikan janji besar. Ia mengatakan beasiswa LPDP saat ini belum optimal, masih 60%.

"Nggak tahu kenapa, apakah anak-anak kita takut mendaftar jadi LPDP kita cukup besar kurang dimanfaatkan. Sekolah universitas negeri kalau bisa semua nggak bayar," ia memungkasi. (red) 

Dilansir Suara.com Hasto mengatakan, politik bukan lah drama, melainkan keluar dari cerminan mata hati, akal sehat hingga nurani.

"Politik ini memang bukan drama, politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan, tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati dari akal sehat dan nurani," kata Hasto ditemui di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Ia lantas menyinggung adanya akal sehat yang dilanggar dengan hukum direkayasa, ditandai dengan dinamikan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kalau akal sehat dilanggar ketika hukum direkayasa MK dikebiri ya munculah suatu gerakan untuk meluruskan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat atas putusannya soal batas usia capres-cawapres, adalah sebuah kemenangan.

"Apa yang diputuskan oleh MKMK itu menunjukkan kemenangan nurani. Itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran," tuturnya.

"Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri, demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini," sambungnya.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya mengedepankan demorkasi yang membangun. Hal itu ia tekankan melihat pertarungan politik dewasa ini yang lebih mengedepankan perasaan bukan gagasan.

Menurut Jokowi, saat ini lebih mirip seperti sinteron lantaran lebih banyak dramanyanya ketimbang menyajikan adu gagasan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat," kata Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (6/11).

Jokowi menegaskan semestinya yang terjadi saat ini sejarusnya pertarungan gagasan dan pertarungan ide."Bukan pertarungan perasaan," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan apabila yang terjadi adalah pertarungan perasaan maka akan repot."Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana," kata dia.

Jokowi lantas mengingatkan kepada siapapun annti yang menang maupun yang kalah."Dan ingat, mulai dari sekarang, yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka," tutur Jokowi. (red)

"Ada keprihatinan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 tetap tidak diubah. Namun saya juga sedih, sama seperti seluruh rakyat Indonesia patut bersedih," kata Arsjad Rasjid usai Rapat Pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023.

Pada dasarnya, kata Arsjad, MKMK menyatakan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 lahir dari sebuah pelanggaran etik berat.

"Namun sayangnya walaupun sudah terbukti bahwa ada pelanggaran etik tapi putusan MK No.90/ PUU-XXI/2023 soal usia Capres-Cawapres masih tetap sah," kata Arsjad.

Arsjad mengaku, dirinya bingung, prihatin, dan kecewa, dan yakin rakyat Indonesia juga kecewa. Artinya, rakyat harus menerima bahwa proses demokrasi pilpres ini telah dimulai dengan luka serius.

"Saya percaya, di Pesta Demokrasi ini kita harus sebebas mungkin. Tetapi tentunya, ada pakem-pakem yang harus dihormati bersama, sehingga demokrasi ini tidak kebablasan. Butuh dukungan rakyat untuk menjaga demokrasi," kata Arsjad.

Pada kesempatan itu, Arsjad juga menjelaskan, dalam rapat pimpinan Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud membahas penguatan strategi dan konsolidasi pemenangan.

"Ada sejumlah poin pembahasan di antaranya progres kerja dari TPN dan pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD) yang terus kami maksimalkan. Pasangan Ganjar-Mahfud bersama Tim Pemenangan fokus bekerja. Kami tidak ada drama politik dan semakin solid untuk pemenangan," kata Arsjad.

Menjawab pertanyaan soal Anwar Usman tidak mundur dari hakim konstitusi dan merasa dirinya difitnah, Arsjad mengatakan, setiap manusia punya hak asasi manusia dan itu hak Anwar Usman. 

"Biarkan rakyat yang menilai, rakyat tidak buta dan rakyat Indonesia tidak bisa dibodohi," kata Arsjad. Arsjad mengajak semua masyarakat melihat dan mengevaluasi atas semua yang telah terjadi. 

"Silakan rakyat melihat dan langsung bicara. Rakyat harus berani bicara. Karena kami yakin suara rakyat pasti menang," kata Arsjad. Menurut Arsjad, TPN Ganjar-Mahfud tetap fokus pada kerja untuk pemenangan dan konsolidasi kekuatan. (red) 

"Ya sebagai sebuah rencana itu kan sudah didiskusikan (gabung TPN Ganjar-Mahfud) dengan internal kita, dengan Mas Ganjar," kata Andika di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Andika menuturkan pertemuan Ganjar dan Susi merupakan bagian dari komunikasi. Dia mengatakan hasil pertemuan itu tergantung bagaimana output dari pertemuan tersebut

"Kan sebagai komunikasi, nggak salah dilakukan, bahwasanya nanti output pertemuan itu gimana, ya kita lihat, bagaimana Mas Ganjar nanti berinteraksi," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar bertemu Susi Pudjiastuti di Pangandaran. Sederet momen hangat terekam dari pertemuan Ganjar dan Susi.

Ganjar Pranowo mengunggah foto bertemu Susi Pudjiastuti di akun media sosialnya, termasuk di X (Twitter), Selasa (7/11). Ada 4 foto yang ditampilkan Ganjar Pranowo di akun X.

Dalam foto-foto tersebut, Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja putih panjang dan celana krem disambut Susi Pudjiastuti di depan pesawat perintis. Ganjar dan Susi bersalaman saat bertemu.

Di foto selanjutnya, Susi tampak mengambilkan nasi untuk Ganjar Pranowo yang memegang piring dengan lauk udang. Ada juga momen Susi Pudjiastuti menyopiri Ganjar Pranowo.

Dalam keterangan fotonya, Ganjar Pranowo berkelakar soal sosok paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia yakni perempuan dari laut selatan. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Susi Pudjiastuti.

"Ternyata bukan mitos. Yang paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia memang sosok perempuan dari laut selatan. Makasih ya nek @susipudjiastuti. Hehehe. Wonder women from Pangandaran," ujar GanjarPranowo. (red)

Dikutip dari Kompas.co. Ganjar berpandangan, semua orang bebas memberi komentar terkait apa pun, termasuk seorang Presiden.

"Ya enggak apa-apa, semua orang bisa berkomentar apa pun," kata Ganjar di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengaku sependapat dengan pernyataan Jokowi yang ingin Pilpres 2024 menjadi ajang perang gagasan dan ide.

Namun, ia menegaskan bahwa perang gagasan itu juga harus didukung dengan sikap yang adil tanpa menghalalkan semua cara.

"Sehingga semua punya situasi, semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur," ujar Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menilai terlalu banyak drama yang mewarnai persiapan Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara puncak peringatan hari ulang tahun Partai Golkar di kantor partai tersebut pada Senin (6/11/2023) malam.

"Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah, terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama korea) nya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat," ujar Jokowi, Senin malam.

Baca juga: Pesan Jokowi Jelang Pemilu: Menang Jangan Jumawa, Kalah Jangan Murka

Padahal, menurut Jokowi, pertarungan Pilpres harus diisi dengan gagasan dan ide.

"Bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi mengingatkan kepada calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara tersebut untuk berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang membangun dan menghasilkan solusi.

Selain itu, Jokowi berpesan agar pemenang Pemilu tidak jemawa dan juga tak murka jika kalah.

"Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun bangsa," ujar Jokowi. (red)

"Kalau membaca peraturan PMK pasal 41 disebutkan sanksi pelanggaran hakim konstitusi adalah teguran lisan, tertulis dan pemberhentian dengan tidak Hormat. Jadi seyogyanya beliau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK," kata Todung Mulya Lubis di konferensi pers terkait Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023.

Menurut Todung, meski begitu putusan MKMK dihormati TPN Ganjar-Mahfud. Putusan MKMK ini merupakan langkah maju dan jadi semangat bagi semua pihak dalam menghadapi pilpres 2024.

"Jadi meski dia (Anwar Usman) tetap sebagai hakim MK tapi tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam sengketa pemilu pilpres dan pilkada," kata Todung.

Todung mengaku TPN Ganjar-Mahfud tidak khawatir apakah Anwar Usman masih akan cawe-cawe atau tidak di sengketa pemilu.

"Saya tidak khawatir. Sebab sebenarnya tanpa itupun dia bisa saja cawe-cawe. Semua pihak bisa menjaga agar tidak lagi terjadi cawe-cawe lagi," kata dia.

Todung mengatakan, putusan MKMK layak dihormati dan merupakan langkah maju bagi semua dalam menghadapi pilpres 2024. "Semoga bisa jujur dan adil," pungkas Todung.

Sebab skandal etika hakim MK memicu krisis demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa Minggu ini awan hitam menutupi langit hukum di Indonesia.

"Putusan MKMK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para Hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia cawapres," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, di konferensi pers terkait Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023.

Menurut Arsjad, putusan MKMK membuktikan bahwa Ketua MK Anwar Usman mengakomodir kepentingan keluarga dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

"MKMK berhasil memulihkan MK menjaga konstitusi. Kami juga berharap Anwar Usman diberhentikan sebagai hakim MK," kata Arsjad.

Namun sayangnya dalam putusan MKMK, Anwar Usman tidak diberhentikan dari hakim MK meski tidak diperbolehkan memeriksa pemilu dan pilpres dan pilkada. 

"Kami mengharapkan MKMK membuka peluang mengubah putusan MK No 90 PUU-XXI/2023," kata Arsjad.

Meski begitu, Arsjad mengapresiasi putusan MKMK yang telah memulihkan trust ke MK. 

"Semoga MK tetap jadi penjaga konstitusi. TPN Ganjar-Mahfud berharap MK jadi penjaga pemilu yang jujur dan adil. Kami minta semua rakyat kawal pesta demokrasi Indonesia," kata dia. 

Menurut Arsjad, para hakim konstitusi yang seharusnya menjadi wakil Tuhan dalam memutus perkara dan menegakan keadilan, pada kenyataannya sudah melanggar sumpah mereka dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. 

"Kami memahami bahwa putusan MK tentang batas usia cawapres sudah final. Tapi, harus diakui bahwa dengan keputusan ini, wibawa MK kemarin sudah runtuh," kata Arsjad.

Arsjad mengatakan, skandal pelanggaran etika para hakim MK harus menjadi pelajaran untuk membangun kembali kepercayaan (trust) MK ke depan. Terutama untuk memastikan Pemilu yang akan datang akan berjalan dengan jujur dan adil.

Menurut Arsjad, skandal pelanggaran etika para hakim MK telah memicu krisis demokrasi dan harus diakui kalau demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Mari bersama-sama ke depan jadikan Pemilu yang adil. Memastikan bahwa suara rakyalah yang jadi raja. Kemarin kami akui suasananya gelap. Paling tidak sedikitnya sekarang ada sinar-sinar sedikit nasib demokrasi," kata Arsjad.

Arsjad mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud mengharapkan tidak ada lagi cawe-cawe yang merusakan konstitusi dan merusak demokrasi.

"Kami mengharapkan semua bisa jaga demokrasi dan konstitusi. Kami juga harapkan teman-teman di MK bisa menjaga karena ini penting buat demokrasi bangsa Indonesia," pungkas Arsjad. (red) 

Aiman menyebutkan bahwa dalam gugatan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, terlihat hanya satu gugatan No 90/PUU-XXI / 2023 dan dan hanya ada satu perkara itu pula di mana putusannya itu melibatkan Anwar Usman yang notabene pamannya Gibran yang diuntungkan dari putusan itu.

"Ada yang janggal dan kelihatan jelas semua gugatan pagi itu digagalkan. Tapi saat Anwar Usman ikut bersidang maka putusannya malah diterima. Sebab ada sang paman di sana," kata Aiman Witjaksono di Konferensi Pers dan Diskusi berjudul Menanti Putusan MKMK dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2023.

Menurut Aiman, untuk menilai putuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) besok (Selasa, 6/11), apakah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak sangat mudah, hanya butuh hati untuk menilainya.

"Sangat mudah dan terang benderang. Putusan MKMK besok jadi tonggak penting benteng keadilan. Bayangkan kalau nanti putusan MKMK tidak memenuhi rasa keadilan, lalu di kemudian hari ada sengketa pemilu ditangani oleh MK yang bermasalah. Saya tidak bayangkan bagaimana itu terjadi," kata Aiman.

Menurut Aiman, apabila putusan MKMK bisa mengembalikan rasa kepercayaan publik maka itu hal positif tapi kalau hal itu tidak ada di putusan MKMK besok maka sangat berbahaya. Karena nanti MK tidak dipercaya, legitimasi MK diragukan.

"Apapun putusannya saya berharap bisa memberikan rasa keadilan masyarakat," kata Aiman.

Menurut Aiman, masalah ini bukan soal siapa yang diuntungkan dari putusan MK. Tapi mempersoalkan proses pengambilan keputusan di MK yang bermasalah.

"Ini kepedulian nurani kita semua. Proses pengambilan keputusan yang janggal harus kita kritisi dan lawan," kata Aiman.

Aiman berpendapat, sosok Gibran muncul dari bilik oligarki. Hal itu tidak bisa dinafikkan. Dia putra presiden dan dia diusung oleh parpol yang saat ini menduduki sejumlah q posisi penting di negara. Semua kekuatan sudah ditempatkan di setiap sudut kekuasaan.

"Hal inilah yang mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan apakah aparat bisa netral dalam Pilpres 2024," kata Aiman.

Hal yang harus diwaspadai, kata Aiman, yakni terjadinya pengerahan aparat. Contoh penurunan baliho PDIP di Bali tapi baliho Prabowo-Gibran di Medan tidak.

"Faktanya seperti itu. Fakta itu penting dan kalau itu terjadi maka itu harus dilaporkan.

Pemilu kali menjadi ujian netralitas aparat negara yang terberat," pungkas Aiman. (red)

Padahal, kata Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) ini, satu hal yang jadi konsen gerakan reformasi 1998 adalah hukum. Yakni bagaimana hukum bisa mengembalikan rasa keadilan masyarakat. 

"Saya sedih di akhir Jokowi, tren korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menguat kembali. Hukum dipakai untuk tujuan tertentu," kata Savic Ali di Konferensi Pers dan Diskusi berjudul Menanti Putusan MKMK dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2023.

Menurut Savic Ali, dalam kasus putusan MK No 90 PUU-XXI/ 2023 telah terjadi konflik of interes. Dimana Paman, Ketua MK Anwar Usman, meloloskan keponakannya, Gibran, melalui putusannya di MK. 

"Saat itu saya sudah menebak dan yakin bahwa gugatan itu akan lolos sebab ada materi lain oleh penggugat lain sudah ditolak dan benar ternyata sore hari gugatan terakhir diputuskan diloloskan. Saya tidak kaget tapi sedih, sebab hal itu hanya mengonfirmasi bahwa benar bahwa hukum menjadi alat kekuasaan," kata Savic Ali.

Menurut Savic, ada problem dalam putusan MK No 90 PUU-XXI/2023, dimana warna nepotismenya sangat kuat.

"Hal itu seperti yang banyak dibilang anak zaman sekarang keinginan terwujud karena Ordal alias orang dalam. Jadi putusan MK itu terjadi karena ada orang dalam," kata dia.

Savic mengatakan, kondisi saat ini bangsa Indonesia sedang bertaruh benar untuk nasib Indonesia 10-20 tahun ke depan. Contohnya soal UU ASN yang menyebutkan miiliter aktif bisa menempati posisi pejabat ASN.

"Ketika banyak pejabat militer aktif menjabat posisi jabatan sipil maka bahwa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dikuasai yakni bahasa milter," kata Savic.

Menurut Savic, sekarang semangat reformasi sedang ditabrak oleh pihak yang berkuasa saat ini. Sangat kentara terlihat bahwa kalau bisa semuanya satu suara. Lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif harus satu suara menopang kekuasaan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada lagi demokrasi di Indonesia.

"Ironis Jokowi yang berasal dari sipil justru keluar dari semangat reformasi dan malah mengembalikan spirit militer. Bahkan di SBY yang milter saja tidak melakukan itu. Saya sangat kecewa dengan tidak ada kepekaan Jokowi soal ini," kata Savic Ali.(red) 

Dilansir Kompas.com, hal ini ia sampaikan berkaca dari elektabilitas Prabowo yang justru turun setelah mengumumkan Gibran sebagai bacawapres yang akan mendampinginya pada Pemilihan Presiden 2024. 

"Kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Mas Gibran sebagai cawapres malah menjadi liabilities, bukan menjadi aset," kata Yunarto dalam konferensi pers, Senin (6/11/2023). 

Yunarto menuturkan, berdasarkan survei pada 13-17 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo secara head to head dengan selisih 9,8 persen, yakni 49,4 persen berbanding 39,6 persen. 

Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen berdasarkan survei periode 26-31 Oktober 2023, usai Gibran diumumkan sebagai cawapres. Dalam periode yang sama, elektabilitas Ganjar yang sudah menggandeng Mahfud MD sebagai cawapresnya justru mengalami peningkatan menjadi 40,8 persen. 

Selisih elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar berdasarkan survei terbaru pun menipis menjadi 3,6 persen. 

"Meskipun Mas Gibran dengan pede mengatakan, 'tenang Pak Prabowo, saya ada di sini' tapi ternyata kalau kita baca secara elektoral malah secara statistik, secara kunatitatif, malah menjadi beban buat Pak Prabowo," kata Yunarto. 

Yunarto melanjutkan, posisi Gibran sebagai bacawapres juga mengurangi segmen pendukung Anies Baswedan yang akan memberikan suaranya kepada Prabowo. "Pemilih Mas Anies yang tadinya mayoritas ini memilih Pak Prabowo ini mulai ragu, sebagian ke Mas Ganjar, tidak banyak, tetapi lebih banyak lagi ke undecided voters," ujar dia. 

Menurut Yunarto, hal ini tidak mengagetkan karena pemilih Anies adalah kelompok yang bisa disebut anti atau berseberangan dengan sosok Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, mereka cenderung enggan memilih Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi. 

"(Mereka) mungkin masih memaafkan Pak Prabowo jadi menteri, Pak Prabowo di-endorse Pak Jokowi, tapi ketika menggandeng anaknya, kena dengan isu politik dinasti dan lain-lain, itu kemudian kalau kita lihat di sini potensi bahkan sudah menjadi beban elektoral buat Pak Prabowo," ujar Yunarto.

Dalam survei terbarunya, Charta Politika juga melakukan simulasi tiga pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU. Hasilnya, Ganjar Pranowo – Mahfud MD paling banyak dipilih responden dengan elektabilitas sebesar 36,8 persen. (red) 

Dilansir detikJateng di kediamannya di Pucang Sawit, Senin (6/11/2023), hanya tampak tenda yang dipasang di depan rumah serta beberapa pekerja yang juga tampak menaikkan kursi di mobil boks. 

Saat dihubungi wartawan, Rudy mengaku tidak berada di rumah.

"Lha kulo teng Semarang, aku neng Semarang (Lha saya di Semarang, saya di Semarang)," katanya dihubungi wartawan, Senin (6/11/2023).

Rudy tidak memberi tahu soal rapat tersebut. Namun, dia menegaskan rapat itu bersifat penting

"Aku neng Semarang lagi rapat, penting iki soale (saya di Semarang sedang rapat, penting ini soalnya)," pungkasnya. (red) 

"Ya sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran 'kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit," kata Hasto di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Minggu (5/11/2023).

Hasto mengatakan, secara perundang-undangan disebut bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara PDI Perjuangan bersama PPP, Perindo, dan Hanura sudah mengusung Ganjar-Mahfud, lalu Prabowo-Gibran telah diusung oleh gabungan partai yang banyak dan besar itu.

"Ini 'kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya, otomatis KTA-nya tidak boleh rangkap," kata Hasto yang ditemui usai deklarasi dukungan Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali itu.

Selain itu, terdapat larangan seseorang menjadi anggota di dua partai politik, bahkan termasuk Gibran yang merupakan putra sulung Presiden RI Joko Widodo.

"Memangnya karena menjadi anak pejabat lalu boleh KTA-nya tiga? 'Kan tidak boleh, ini undang-undang, ini konstitusi. Jadi, pamitnya sudah diterima," tegasnya.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan saat ini sedang menunggu keputusan berikutnya pascaputusan MK menyetujui gugatan batas usia yang memberi jalan bagi Gibran mengikuti kontestasi karena pernah menjadi kepala daerah.

Ia berharap MK menjadi benteng konstitusi. Maka dari itu, sejak awal presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri membangun lembaga tersebut di Istana agar selalu ingat dengan sikap kenegarawan yang harus diambil para hakim.

"Ketika itu dilanggar, bahkan ada jalan pintas, malah pengaduan yang informasinya saja belum ditanda tangan tetapi diproses, ini menunjukkan suatu jalan pintas yang indikasinya akan mematikan demokrasi," kata Hasto. (red) 

Dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Ganjar berencana melibatkan anak muda, peneliti, dan data-data yang sudah ada untuk diolah secara efektif.

"Kita harus serius dalam mengelola politik pangan kita, dimulai dari memiliki satu basis data pertanian yang presisi. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari para pemuda hingga peneliti, data ini dapat diproses dengan baik.

Ketika data pertanian sudah akurat, maka kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada," kata Ganjar Pranowo sesuai pertemuan di Kantor DPD Bali, Kamis (2/11/2023).

Ganjar menegaskan bahwa basis data Indonesia akan mencakup informasi mengenai kondisi tanah, cuaca, masalah bibit, pupuk, serta masalah off-taker.

Selain itu, Ganjar merasa penting untuk mengembalikan fungsi awal Badan Urusan Logistik (Bulog) agar sembilan bahan pokok dapat dikelola dengan baik oleh negara.

"Hal ini sangat penting, sehingga petani dapat memproduksi dengan harga yang terjamin," tegasnya. Ganjar juga mengomentari situasi saat ini yang cenderung tidak terkoordinasi, terutama terkait subsidi pupuk yang telah dikurangi oleh pemerintah.

Ia menyatakan bahwa pengurangan ini seharusnya diikuti dengan langkah-langkah pendampingan agar para petani dapat beradaptasi, terutama dalam hal produksi pupuk organik atau setengah organik.

"Begitu dikurangi mestinya segera dimasukan pendamping, untuk bisa membackup mereka, ini yang penting untuk mengelola pertanian kita," tegas mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut.

Ketika ditanya apakah ini akan menjadi program prioritasnya, Ganjar menyatakan sektor pertanian akan menjadi program prioritasnya. "Tentu saja, program pangan ini adalah prioritas dunia saat ini. Oleh karena itu, tantangan tersebut menjadi peluang bagi kita saat ini," pungkasnya. (red)