Mengantisipasi ancaman tersebut, Baharkam Polri menerjunkan tim Search and Rescue (SAR) untuk memperkuat upaya perlindungan dan penyelamatan satwa liar di wilayah Kalimantan Tengah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan dalam memastikan penanganan karhutla turut memperhatikan keselamatan satwa dan kelestarian ekosistem.

Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Tory Kristianto mengatakan, kebakaran hutan membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar hilangnya kawasan vegetasi. Satwa liar menghadapi ancaman kehilangan habitat, kesulitan mencari makan, hingga gangguan kesehatan akibat kabut asap.

“Karhutla bukan hanya persoalan kebakaran hutan. Ada kehidupan satwa yang juga harus kita selamatkan. Karena itu, upaya penanganannya harus menyeluruh, termasuk memastikan satwa liar tetap terlindungi,” ujar Tory, Jumat (23/10/2026).

Untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan, Tory bersama tim Baharkam Polri melakukan koordinasi dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan jajaran pada Kamis (22/10).

Koordinasi tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS), lembaga konservasi yang menangani penyelamatan dan rehabilitasi orangutan.

Di lokasi itu, tim melihat langsung kondisi satwa dan fasilitas rehabilitasi, sekaligus mendalami langkah penanganan orangutan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.

“Kami ingin memastikan penanganan satwa dilakukan dengan baik, termasuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan orangutan. Jangan sampai kebakaran yang terjadi justru menimbulkan ancaman lebih besar bagi keberlangsungan hidup mereka,” katanya.

Tidak berhenti di sana, tim Baharkam Polri juga mengevaluasi kesiapan personel dan peralatan SAR bersama jajaran Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan evakuasi dapat segera digerakkan apabila kondisi kebakaran memburuk.

Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk berkoordinasi dengan petugas Polisi Kehutanan dan memperkuat pemantauan di wilayah yang berpotensi terdampak karhutla.

Menurut Tory, penyelamatan satwa liar membutuhkan kerja sama banyak pihak. Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan petugas kehutanan, lembaga konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Yang paling penting adalah membangun kesiapan bersama. Ketika ada satwa yang terancam, kita harus tahu siapa yang bergerak, bagaimana cara mengevakuasinya, dan ke mana satwa tersebut harus mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Tory menegaskan, perlindungan satwa liar merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, ia berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya tumbuh di kalangan petugas, tetapi juga menjadi kesadaran bersama seluruh masyarakat.

“Hutan adalah rumah bagi banyak kehidupan. Menjaganya bukan hanya soal melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang masih bisa menikmati kekayaan hayati Indonesia,” pungkas Tory.(red/ist)

Temuan utama menyoroti banyak Kepala Desa (Kades) yang nekat merombak jajaran pamong tanpa mengantongi persetujuan tertulis dari bupati.

Praktik penyimpangan prosedur terungkap lewat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.

Dokumen tindakan korektif secara resmi telah diserahkan langsung kepada perwakilan pemerintah daerah pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, membeberkan akar masalah bersumber dari ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Beleid anyar mewajibkan Kades mendapat restu kepala daerah sebelum memecat atau merekrut aparat desa, bukan sekadar rekomendasi camat.

"Perubahan regulasi belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan seragam.

"Padahal, ketentuan baru membawa konsekuensi yang sangat jelas terhadap tata cara maupun kewenangan pengangkatan perangkat desa," ujar Fikri, Senin, 5 Oktober 2026.

Penelusuran tim pemeriksa sepanjang Mei hingga Agustus 2026 membuktikan banyak desa di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, hingga Tulang Bawang menempuh potong kompas.

Kades setempat mengesahkan pergantian jabatan secara sepihak dengan dalih ketidaktahuan atas aturan baru.

Pelanggaran tata kelola rupanya ikut merembet ke level pemerintahan kabupaten.

Tim investigator mendapati dokumen persetujuan aparat desa di Way Kanan, Tanggamus, serta beberapa wilayah lain justru diteken oleh Sekretaris Daerah hingga Asisten Bupati.

Praktik pendelegasian wewenang tanda tangan dipastikan cacat hukum karena belum diatur melalui Peraturan Daerah sebagai landasan pijak.

"Persetujuan merupakan kewenangan bupati. Prosesnya tidak boleh lagi memakai kebiasaan atau praktik masa lalu.

"Jika ada pelimpahan wewenang, harus dipastikan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai mekanisme sah," kata Fikri mengingatkan.

Kekacauan birokrasi bertambah rumit akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku saat tahapan verifikasi dokumen usulan pada tingkat dinas.

Kondisi administrasi yang serampangan berpotensi besar menggantung nasib dan kepastian hukum ribuan perangkat desa se-Lampung.

Menyikapi karut-marut birokrasi, otoritas penandatanganan pengesahan wajib dikembalikan ke meja bupati.

Lembaga pengawas pelayanan publik menuntut pemerintah daerah segera membenahi tata kelola agar hak-hak pamong desa tidak dirugikan akibat kelalaian pejabat.

"Ombudsman tidak ingin persoalan administratif dan ketidaktepatan prosedur berdampak pada kepastian status perangkat desa.

"Pastikan seluruh pihak paham siapa yang berwenang dan bagaimana aturan main dijalankan," tutur Fikri.

Sebagai langkah penyelesaian, seluruh bupati didesak segera menerbitkan surat edaran resmi bagi jajaran kecamatan sampai aparatur kampung.

Langkah tegas dinantikan guna menertibkan roda administrasi pemerintahan desa agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai hukum positif.(red/ist))

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat memandang bahwa galodo Arosuka tidak cukup dijelaskan hanya sebagai akibat hujan lebat. Hujan memang merupakan pemicu, tetapi besarnya dampak bencana sangat berkaitan dengan kondisi ekologis kawasan, perubahan tutupan lahan, deforestasi, kondisi daerah aliran sungai, kemiringan lereng, aktivitas ekstraktif, tata ruang, kondisi sempadan sungai, serta sejauh mana pemerintah menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana.

Karena itu, WALHI Sumatera Barat menilai galodo Arosuka harus dilihat sebagai bagian dari persoalan ekologis dan tata kelola ruang. Ketika bencana yang sama terus berulang di berbagai wilayah Sumatera Barat, maka persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai rangkaian kejadian alam yang berdiri sendiri. Ada persoalan struktural yang harus dibongkar, terutama mengenai bagaimana negara mengelola hutan, sungai, kawasan hulu, pertambangan dan ruang hidup masyarakat.

Sumatera Barat telah berulang kali mengalami banjir, banjir bandang dan longsor. Pada akhir November 2025, bencana hidrometeorologi besar juga menerjang berbagai wilayah Sumatera Barat dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan yang sangat besar. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di Sumatera Barat. Namun, ketika kurang dari satu tahun kemudian galodo kembali menerjang kawasan lain, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana evaluasi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Bagi WALHI Sumatera Barat, bencana yang berulang menunjukkan bahwa negara masih terlalu sering hadir setelah bencana terjadi. Negara datang membawa bantuan, melakukan evakuasi, mendirikan posko dan menghitung kerugian setelah masyarakat kehilangan rumah, harta benda bahkan anggota keluarga. Padahal, tanggung jawab negara seharusnya dimulai jauh sebelum bencana terjadi, melalui perlindungan kawasan hulu, pengendalian tata ruang, perlindungan hutan, pengawasan aktivitas ekstraktif, perlindungan sempadan sungai, sistem peringatan dini dan pembangunan yang berbasis pada keselamatan masyarakat.

Yang lebih memprihatinkan, risiko di kawasan Arosuka dan Gunung Talang bukanlah sesuatu yang baru diketahui setelah galodo terjadi. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Talang telah diterbitkan oleh PVMBG pada 2007. Peta tersebut telah menggambarkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi bahaya serta koridor aliran yang mengikuti lembah dan jaringan sungai dari kawasan Gunung Talang. Bahkan kawasan perkantoran bupati hingga kawasan perumahan termasuk dalam kawasan KRB I yang berkaitan dengan potensi aliran lahar Gunung Talang. Dokumen baseline kegunungapian juga telah mencatat potensi paparan masyarakat terhadap ancaman dari Gunung Talang, termasuk potensi lahar hujan.

Artinya, risiko di kawasan tersebut telah diketahui dan didokumentasikan hampir dua dekade sebelum galodo Arosuka terjadi. Maka pertanyaan yang harus diajukan hari ini bukan hanya mengapa hujan turun begitu deras, tetapi apa yang telah dilakukan pemerintah selama hampir 20 tahun sejak risiko tersebut diketahui.

Apakah informasi dalam peta kawasan rawan bencana benar-benar menjadi dasar dalam pengendalian tata ruang? Apakah pembangunan di kawasan berisiko telah dievaluasi? Apakah kawasan hulu telah dilindungi? Apakah sempadan sungai benar-benar dijaga? Apakah sistem peringatan dini bekerja secara efektif? Apakah masyarakat telah mendapatkan informasi mengenai risiko yang mereka hadapi? Dan apakah jalur evakuasi telah disiapkan secara memadai?

Jika seluruh informasi tersebut telah tersedia tetapi risiko tetap dibiarkan berkembang, maka persoalannya bukan lagi ketiadaan pengetahuan. Persoalannya adalah kegagalan menerjemahkan pengetahuan mengenai risiko menjadi kebijakan perlindungan masyarakat.

Dalam riset yang dilakukan WALHI Sumatera Barat, kami juga menemukan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan di Kecamatan Batang Barus. Dalam rentang 1995 hingga 2024, berdasarkan analisis WALHI Sumatera Barat, sekitar 700 hektare tutupan hutan telah hilang dan sebagian besar berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan.

Perubahan tutupan hutan juga terjadi dalam skala Kabupaten Solok. Berdasarkan analisis WALHI Sumatera Barat, dalam periode 2000 hingga 2024 terdapat sekitar 6.000 hektare tutupan hutan yang berubah, antara lain menjadi lahan pertanian. Dalam analisis tersebut, WALHI juga menemukan aktivitas pertambangan emas ilegal atau PETI dengan luasan sekitar 1.330 hektare pada kawasan hutan dan lahan.

WALHI menegaskan bahwa angka tersebut tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai satu-satunya penyebab terjadinya galodo Arosuka. Namun, perubahan tutupan hutan dan aktivitas ekstraktif merupakan faktor ekologis yang harus diperhitungkan dalam melihat meningkatnya kerentanan suatu bentang alam terhadap hujan ekstrem, erosi, longsor dan limpasan permukaan.

Hutan memiliki fungsi penting dalam sistem hidrologis. Tutupan vegetasi membantu menyerap dan menyimpan air, menjaga struktur tanah, mengurangi erosi dan memperlambat limpasan permukaan. Ketika tutupan hutan berkurang dan digantikan oleh lahan pertanian, perkebunan, lahan terbuka maupun aktivitas ekstraktif, karakteristik bentang alam ikut berubah. Dalam kondisi hujan ekstrem, perubahan tersebut dapat berkontribusi terhadap meningkatnya volume limpasan dan mobilisasi material dari kawasan yang lebih tinggi menuju kawasan hilir.

Persoalan yang sama harus dilihat dalam konteks aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI. PETI bukan semata persoalan kriminalitas yang selesai dengan menangkap pekerja tambang di lapangan. Aktivitas tersebut memiliki dimensi ekologis yang jauh lebih luas karena dapat mengubah struktur tanah, tutupan lahan, pola drainase dan kestabilan kawasan.

Karena itu, jika pemerintah serius ingin menghentikan PETI dan deforestasi, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja atau operator lapangan. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus membongkar seluruh rantai ekonomi PETI, termasuk pemodal, pemilik alat berat, penampung hasil tambang dan jaringan perdagangan yang memungkinkan aktivitas tersebut terus berlangsung.

Tidak masuk akal jika negara terus berbicara mengenai bencana dan keselamatan masyarakat tetapi pada saat yang sama aktivitas yang merusak bentang alam masih dapat berlangsung di kawasan rentan.

WALHI Sumatera Barat juga mencermati persoalan tata ruang di Kabupaten Solok, termasuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok. Dari analisis awal WALHI Sumatera Barat, terdapat indikasi pemanfaatan ruang pada kawasan yang berkaitan dengan sempadan sungai, termasuk indikasi kawasan sempadan yang telah berubah menjadi areal perkebunan dan pertanian lahan kering. Temuan tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan lapangan oleh pemerintah dan instansi yang berwenang.

Sempadan sungai bukan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Sempadan merupakan bagian penting dari sistem sungai yang memiliki fungsi ekologis dan perlindungan. Ketika fungsi tersebut terganggu, kemampuan sungai dan kawasan di sekitarnya dalam menghadapi debit air dan material yang besar juga perlu dipertanyakan.

Tata ruang tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Peta kawasan rawan bencana, peta kemiringan lereng, peta sungai, peta kawasan hutan dan informasi ekologis lainnya harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan di mana pembangunan boleh dilakukan, di mana pembangunan harus dibatasi, dan kawasan mana yang harus dipulihkan

Analisis spasial WALHI Sumatera Barat juga menemukan bahwa lokasi yang berkaitan dengan sumber atau aliran galodo memiliki kemiringan lereng yang sangat tinggi. Salah satu lokasi yang dianalisis memiliki kemiringan sekitar 89 persen atau setara kurang lebih 41,7 derajat. Kondisi tersebut menunjukkan medan yang sangat terjal dan harus diperhitungkan dalam analisis kerentanan longsor maupun potensi mobilisasi material.

Dalam kondisi bentang alam seperti itu, informasi mengenai lereng, aliran sungai, kondisi hulu dan perubahan tutupan lahan seharusnya menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan pembangunan. Ketika pembangunan tetap dilakukan tanpa memperhitungkan keseluruhan risiko ekologis tersebut, maka negara pada dasarnya sedang membiarkan kerentanan tumbuh.

WALHI Sumatera Barat menilai bahwa kegagalan negara dalam menghadapi bencana ekologis tidak hanya terjadi ketika pemerintah terlambat melakukan evakuasi atau penanganan darurat. Kegagalan juga dapat terjadi jauh sebelum bencana datang, ketika negara mengetahui kawasan yang berisiko tetapi tidak melakukan pengendalian yang memadai; ketika kawasan hulu terus mengalami degradasi; ketika PETI terus beroperasi; ketika sempadan sungai terganggu; ketika pembangunan berlangsung di kawasan rentan; dan ketika informasi mengenai risiko bencana tidak diterjemahkan menjadi kebijakan perlindungan masyarakat.

Negara tidak boleh hanya hadir setelah rumah masyarakat hanyut, jalan putus dan korban berjatuhan. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi.

Karena itu, WALHI Sumatera Barat menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan Arosuka dan kawasan Gunung Talang. Evaluasi tersebut harus mencakup tata ruang, kawasan hulu, kondisi tutupan hutan, sempadan sungai, aktivitas pertambangan, pembangunan di kawasan rawan bencana, sistem peringatan dini dan jalur evakuasi masyarakat.

WALHI juga mendesak pemerintah membuka dan memastikan penggunaan seluruh informasi risiko yang telah tersedia sebagai dasar pengambilan kebijakan. Peta kawasan rawan bencana tidak boleh hanya disimpan sebagai dokumen teknis, tetapi harus menjadi instrumen untuk mencegah masyarakat ditempatkan dalam risiko yang tidak semestinya.

Pemerintah juga harus melakukan audit ekologis terhadap kawasan hulu yang berkontribusi terhadap aliran galodo Arosuka, termasuk mengidentifikasi perubahan tutupan hutan, aktivitas ekstraktif, perubahan fungsi lahan dan kondisi sempadan sungai. Jika ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Pada saat yang sama, kawasan yang telah mengalami degradasi harus dipulihkan. Rehabilitasi hutan, pemulihan sempadan sungai, pengendalian aktivitas ekstraktif dan pemulihan fungsi ekologis kawasan hulu harus menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan bencana.

Galodo Arosuka harus menjadi momentum untuk mengubah cara pandang pemerintah terhadap bencana di Sumatera Barat.

Bencana bukan hanya persoalan air yang turun dari langit. Besarnya dampak bencana juga merupakan hasil dari bagaimana manusia mengelola ruang, hutan, sungai dan kawasan hulu. Ketika tutupan hutan berkurang, sempadan sungai terganggu, aktivitas ekstraktif berlangsung di kawasan rentan, dan ruang berisiko tetap dimanfaatkan tanpa mitigasi yang memadai, maka kerentanan masyarakat akan semakin besar.

Sumatera Barat tidak kekurangan peta. Sumatera Barat tidak kekurangan kajian. Sumatera Barat juga tidak kekurangan regulasi. Risiko Gunung Talang bahkan telah dipetakan sejak 2007.

Yang menjadi persoalan adalah apakah semua pengetahuan tersebut benar-benar digunakan untuk melindungi rakyat.

Bencana yang terus berulang seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jangan sampai setiap kali bencana terjadi, pemerintah hanya menghitung jumlah korban, kerusakan rumah, jalan dan jembatan, lalu menunggu bencana berikutnya untuk kembali melakukan hal yang sama.

Jika pemerintah terus menganggap setiap galodo sebagai bencana alam semata, maka akar persoalannya tidak akan pernah diselesaikan. Hujan memang merupakan fenomena alam, tetapi besarnya risiko dan kerusakan merupakan sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh keputusan manusia dalam mengelola lingkungan dan ruang hidup.

Karena itu, WALHI Sumatera Barat menegaskan bahwa galodo Arosuka harus dilihat sebagai bencana ekologis. Bencana ini harus menjadi evaluasi terhadap tata kelola lingkungan, tata ruang, perlindungan hutan, aktivitas pertambangan dan sistem mitigasi bencana di Sumatera Barat.

Galodo Arosuka bukan sekadar persoalan hujan. Ini adalah persoalan ekologis. Ini adalah persoalan tata ruang. Ini adalah persoalan perlindungan kawasan hulu. Ini adalah persoalan aktivitas ekstraktif dan PETI. Dan ini adalah persoalan tanggung jawab negara dalam memastikan keselamatan rakyatnya.

Jangan tunggu galodo berikutnya untuk kembali bertanya siapa yang harus bertanggung jawab.

Hutan harus dilindungi. Hulu harus dipulihkan. PETI harus dihentikan. Tata ruang harus ditegakkan. Dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan eksploitasi sumber daya alam.(red/ist)

Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menjelaskan, perubahan mekanisme tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan keadilan. Dengan demikian, perbedaan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG turut menjadi dasar dalam menentukan besaran insentif.

“Ini bukan lagi pemerataan semuanya sama, namun ini lebih ke arah asas kewajaran, asas kebenaran, dan asas juga lebih efisien. Selain itu juga ada asas keadilan di sini, sehingga jumlah penerima manfaat yang lebih besar dan jumlah penerima manfaat yang lebih kecil tentu saja memiliki perbedaan dalam jumlah insentifnya,” ujar Mas Dar di Jakarta, Kamis (01/10).

Menurutnya, jumlah porsi yang menjadi dasar SPPG dalam menyiapkan makanan sekaligus memperoleh penggantian operasional dan insentif mengacu pada surat penetapan terakhir yang diberikan kepada masing-masing SPPG di setiap wilayah.

“Jumlah porsi yang menjadi dasar SPPG itu memasak, SPPG itu kemudian mendapatkan ganti terhadap operasional dan termasuk insentifnya didasarkan pada surat penetapan yang terakhir yang kami berikan kepada masing-masing dapur SPPG di masing-masing wilayah,” jelasnya.

BGN juga akan terus menyempurnakan surat penetapan penerima manfaat dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing dapur serta kelompok penerima manfaat yang berada di wilayah layanan SPPG, baik peserta didik maupun kelompok 3B.

Penataan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan distribusi penerima manfaat sesuai dengan kapasitas dapur. Dengan demikian, SPPG dengan kapasitas lebih kecil tidak dibebani jumlah penerima manfaat yang melebihi kemampuan layanan.

“Kami berharap tidak ada lagi kemudian rebutan penerima manfaat, tidak lagi kemudian ada dapur yang kecil kemudian menjadi overload karena terlalu banyak penerima manfaatnya dan tidak ada lagi dapur yang besar itu kemudian jadi kurang penerima manfaat, kurang optimal karena mendapatkan porsi yang lebih kecil,” kata Mas Dar.

Ia juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan SPPG memahami dan mengikuti ketentuan tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pelaksanaan Program MBG.

“Kami harapkan baik itu Mitra dan Yayasan, Kepala Dapur SPPG, Akuntan, Ahli Gizi dan semua tim dapur itu kemudian aware terhadap kebijakan ini dan mengikuti kebijakan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Mas Dar.(red/ist)

Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran yang sama, yakni Rp6 juta per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda.

Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, insentif diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

“Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari. Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, di Jakarta Kamis (01/10).

Mas Dar menambahkan, besaran Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Alokasi tersebut terdiri atas Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.

Selain itu, pemberian insentif juga berkaitan dengan keberlangsungan operasional SPPG. Mas Dar menegaskan, dapur SPPG memperoleh insentif ketika beroperasi dan memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.

“Melalui peraturan yang kami sebutkan tadi, itu kemudian lebih menegaskan bahwa dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi. Misalnya dapur itu mendapatkan suspend, maka dapur tidak dapat beroperasi sehingga tidak mendapatkan insentif,” jelasnya.

Hal yang sama berlaku ketika SPPG tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional atau kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Dalam kondisi tersebut, ketika SPPG tidak memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat, insentif juga tidak diberikan.

“Misalnya apakah bencana alam sebagaimana terjadi di NTT dan juga kebakaran hutan, Karhutla itu yang terjadi di beberapa titik, yang kemudian mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online atau daring, maka dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam memberikan MBG sehingga insentif juga tidak diberikan,” ujar Mas Dar.

BGN juga berharap perubahan mekanisme insentif tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam operasional SPPG, mulai dari mitra dan yayasan, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, hingga seluruh tim dapur.(red/ist)

Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menekankan bahwa pendekatan kepolisian modern memerlukan pergeseran kultur internal, salah satunya dengan menanamkan sikap low profile atau rendah hati dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sikap ini dinilai menjadi kunci utama untuk meruntuhkan sekat komunikasi antara aparat penegak hukum dan warga.

"Tantangan menonjol bagi para pejabat baru, baik PJU di Mabes Polri maupun pimpinan di wilayah, adalah membangun kedekatan dengan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, harus ada kebudayaan baru yang diciptakan, salah satunya adalah sikap low profile. Tanpa adanya budaya rendah hati dan komunikasi yang inklusif, mustahil kedekatan nyata antara polisi dan masyarakat bisa terwujud," tegas Choirul Anam.

Menurut Kompolnas, figur pimpinan kepolisian di daerah harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya dalam berinteraksi dengan publik. Sikap responsif, ramah, dan bebas dari kesan arogan dinilai akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri secara keseluruhan.

Selain perubahan perilaku personel, perbaikan tata kelola pelayanan publik di kantor-kantor kepolisian juga menjadi sorotan utama. Kompolnas meminta para pimpinan satuan kerja di tingkat polda, polres, hingga polsek untuk memastikan proses perizinan, penerimaan laporan warga, dan pelayanan administrasi dilakukan secara terbuka, cepat, serta tanpa hambatan birokrasi yang menyulitkan.

Tantangan pembentukan kultur humanis ini diharapkan tidak sekadar menjadi jargon formalitas, melainkan diterjemahkan ke dalam standar operasional penanganan perkara dan interaksi harian personel di lapangan.

Dengan terwujudnya kultur kepolisian yang low profile dan mengedepankan nilai-nilai pengayoman, Kompolnas optimistis hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat akan semakin solid. Hal tersebut diyakini akan memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara persuasif dan berkelanjutan.(red/ist)

Materi latihan mencakup Orientation Flight, Terrain Flying, Cassevac Mission, serta Dry/Wet Winching bersama Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat). Selain itu, kedua angkatan udara juga melaksanakan Subject Matter Expert Exchange (SMEE) bidang operasi dan logistik untuk memperkuat pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

Kemampuan penerbang TNI AU turut diuji melalui Autonomous Flying menggunakan dua CH-47 Chinook RSAF. Dalam materi tersebut, penerbang TNI AU terlibat langsung dalam penerbangan bersama awak RSAF sehingga dapat memperluas pengalaman menghadapi prosedur dan karakteristik operasi helikopter.

Salah satu delegasi TNI AU, Letkol Pnb Rio Septiarso menyampaikan, Latma Manyar Indopura memberikan kesempatan bagi TNI AU dan RSAF untuk saling bertukar pengalaman sekaligus menguji kemampuan dalam berbagai misi operasi udara.

“Latihan ini memberikan kesempatan bagi TNI AU dan RSAF untuk meningkatkan interoperabilitas, bertukar pengalaman, serta menguji kemampuan dalam berbagai misi operasi udara,” ujarnya.(red/ist)

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 84 bangunan ditertibkan, terdiri atas 52 bangunan di wilayah Kecamatan Coblong dan 32 bangunan di wilayah Kecamatan Bandung Wetan. Bangunan yang ditertibkan terdiri dari bangunan permanen maupun semi permanen yang berada pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Penertiban dilaksanakan setelah melalui tahapan administrasi dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum pelaksanaan penertiban, telah dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pendekatan persuasif kepada pemilik atau pihak yang menggunakan bangunan tersebut.

Tahapan tersebut antara lain melalui pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Pemberian surat peringatan merupakan bentuk pembinaan sekaligus kesempatan kepada pemilik bangunan untuk melakukan penyesuaian atau penertiban secara mandiri sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan.

Pelaksanaan penertiban di lapangan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, serta kondisi masyarakat sekitar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga fungsi fasilitas umum dan ruang publik agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Penertiban bukan semata-mata merupakan tindakan penegakan aturan, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata serta memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk pejalan kaki dan pengguna jalan.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan perizinan dan pemanfaatan ruang sebelum mendirikan atau menggunakan bangunan pada fasilitas umum, sempadan jalan, maupun aset milik pemerintah.(red/ist)

Menurut Wahyu Eka Styawan, Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, pemerintah dan pihak terkait termasuk DANANTARA mengatakan pembangunan PSEL bukan urusan listrik semata, tetapi praktiknya tidak demikian. Justru dengan percepatan pembangunan PSEL pemerintah mengabaikan hulu sampah baik produksi maupun konsumsi. Karena, kebijakan ini berisiko mengunci pengelolaan sampah Indonesia pada pendekatan yang mahal, terus membenarkan produksi sampah dan tidak menyelesaikan persoalan yang menyebabkan krisis sampah. Alih-alih memastikan pembatasan plastik sekali pakai, penerapan sistem guna ulang, serta penegakan tanggung jawab produsen melalui skema EPR berjalan efektif, pemerintah justru menggelontorkan investasi besar untuk memperluas fasilitas pengolahan sampah di hilir.

"Pemerintah terus mengatakan bahwa pengurangan dan pemilahan sampah harus diperkuat. Jika demikian, mengapa Rp89 triliun tidak diprioritaskan untuk membangun sistem pengelolaan sampah dari sumbernya? Persoalan utama Indonesia bukan kurangnya fasilitas teknologi seperti PSEL dan RDF, tetapi kegagalan membangun sistem pengurangan sampah yang efektif," ujar Wahyu.

Selain persoalan prioritas kebijakan, WALHI menyoroti skema pembelian listrik dari PSEL yang berpotensi membebani keuangan negara. Skema terbaru dari listrik yang dihasilkan oleh PSEL, dalam hal ini PT PLN diwajibkan membeli listrik dengan skema take or pay sekitar US$0,20 per kWh atau setara Rp3.200-Rp3.500 per kWh selama 30 tahun. Harga tersebut berada jauh di atas biaya pokok penyediaan listrik dan nilai ekonomi listrik dalam sistem kelistrikan nasional. Sebagai gambaran, satu fasilitas PSEL berkapasitas 36 MW diperkirakan dapat menimbulkan beban keuangan hingga sekitar Rp454 miliar per tahun atau mencapai sekitar Rp13,6 triliun selama masa kontrak. Nilai tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan investasi awal proyek yang diperkirakan sekitar Rp3 triliun.[1]

Dampak dari kebijakan tersebut adalah akan terjadi selisih antara harga beli listrik dari PSEL dan biaya penyediaan listrik. Kondisi tersebut berpotensi menjadi tambahan beban keuangan bagi PLN. Sehingga dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan kompensasi maupun subsidi yang bersumber dari APBN. Selain itu, di balik nilai investasi yang mencapai Rp89 triliun.

"Pemerintah dari Zulkifli Hasan hingga kementerian yang dikoordinasikannya belum menjelaskan secara terbuka berapa total biaya yang akan ditanggung negara selama masa operasional proyek dan siapa yang pada akhirnya akan menanggung risiko keuangannya selama puluhan tahun ke depan. Jangan sampai biaya ini menambah beban PLN dan akhirnya menjadi beban APBN, sehingga uang pajak terbakar sia-sia kembali, tentu publik yang dirugikan," tegas Wahyu.

WALHI meminta kepada pemerintah agar anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu, termasuk pembangunan infrastruktur pemilahan sampah, fasilitas komposting dan biodigester, penguatan bank sampah, peningkatan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah organik, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas pekerja di sektor sampah, insentif untuk transformasi ke sistem guna ulang serta penerapan tanggung jawab produsen secara efektif.

“Pemerintah harusnya memprioritaskan pendanaan pada pemilahan, pengurangan sampah, pengolahan sampah organik, dan upaya-upaya relevan yang dapat mengurangi sampah dari sumbernya. Tanpa membenahi tata kelola dari hulunya, pembangunan PSEL tidak akan menyelesaikan akar persoalan sampah, tetapi berpotensi menambah beban keuangan negara dalam jangka panjang,” tutup Wahyu.(red/ist)

Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Kepala Divisi Penguatan Organisasi WALHI Nasional, menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi warga tidak berhenti ketika guncangan gempa berakhir. Justru setelah berhasil selamat dari bencana, ratusan ribu warga harus menghadapi kondisi pengungsian yang tidak mampu menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. WALHI menegaskan kematian para penyintas tidak dapat dinormalisasi sebagai konsekuensi yang wajar dari sebuah bencana.

"Menyebut kematian para pengungsi hanya karena usia lanjut atau penyakit bawaan adalah cara pandang yang mengabaikan tanggung jawab negara. Justru kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam situasi bencana. Ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban," tegas Umbu Wulang.

WALHI mencatat hingga saat ini masih terdapat sekitar 46.461 warga yang mengungsi dan lebih dari 103 ribu rumah mengalami kerusakan. Bersama relawan, WALHI mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri yang belum seluruhnya terjangkau layanan pemerintah. Di berbagai lokasi, penyintas menghadapi keterbatasan air bersih, minimnya pasokan pangan, buruknya sanitasi, terbatasnya layanan kesehatan, serta cuaca panas ekstrem yang meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi kesehatan, terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya.

Kondisi tersebut diperburuk oleh terganggunya sumber-sumber air masyarakat akibat gempa. Sejumlah aliran sungai dan mata air mengalami penurunan debit maupun perubahan kualitas air. Di tengah musim kemarau, krisis air bersih menjadi salah satu persoalan serius yang memperberat kehidupan warga di pengungsian sekaligus memperbesar risiko gangguan kesehatan.

Lalu, Yuvenius Nongga, Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, tragedi ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh. Flores merupakan wilayah dengan karakteristik multi-bencana yang telah lama diketahui memiliki ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik tinggi. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya sistem mitigasi dan penanganan bencana yang mampu menjawab tingkat kerentanan tersebut.

"Gempa bumi di Flores bukan peristiwa baru. Gempa besar telah berulang kali terjadi, tetapi tidak terlihat adanya pembelajaran kebijakan yang memadai. Pemerintah tidak menjadikan peta risiko bencana dan kerentanan wilayah sebagai dasar utama pembangunan maupun perlindungan masyarakat," ujar Yuven.

WALHI menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Flores bukan semata-mata akibat fenomena alam. Besarnya dampak bencana sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kesiapan pemerintah, ketersediaan layanan dasar, serta kemampuan negara melindungi kelompok rentan. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak dapat dilihat hanya dari distribusi bantuan atau berkurangnya jumlah pengungsi, tetapi dari kemampuan negara menjamin keselamatan dan martabat warga selama masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Selain persoalan kesehatan dan kebutuhan dasar, Melva Harahap, Manajer Pengelolaan Isu Bencana Ekologis, mengungkapkan jika WALHI juga menemukan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan di pengungsian. Buruknya kondisi pengungsian tidak hanya meningkatkan risiko penyakit, tetapi juga risiko kekerasan. Selain itu juga ditemukan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sekitar lokasi pengungsian yang menunjukkan tidak adanya sistem perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak selama masa tanggap darurat.

"Jelasnya kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan negara belajar dari sejarah panjang bencana di Flores. Yang dibutuhkan bukan hanya respons setelah bencana terjadi, tetapi penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana. Tanpa itu, tragedi yang sama akan terus berulang," jelas Melva.

Pada aspek hukum, Christine Constanta Manajer Pembelaan Hukum WALHI Nasional menilai terdapat indikasi pembiaran yang harus dipertanggungjawabkan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup, hak atas rasa aman, dan perlindungan warga sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan terkait penanggulangan bencana dan hak asasi manusia.

"Ketika negara gagal memenuhi kewajiban dasarnya dalam melindungi warga yang berada dalam situasi darurat, maka terdapat dasar untuk meminta pertanggungjawaban. Karena itu WALHI akan menyampaikan keberatan administratif kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah daerah terdampak sebagai langkah awal untuk menuntut akuntabilitas negara," tegas Christine.

Oleh karena itu, WALHI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan audit terbuka terhadap 108 kematian yang terjadi di lokasi pengungsian; memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas, termasuk air bersih, pangan, sanitasi, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan; melakukan asesmen komprehensif terhadap kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat; serta mengevaluasi secara menyeluruh sistem penanggulangan bencana dan mitigasi risiko di Flores dan NTT.

"Tragedi 108 kematian di pengungsian harus menjadi titik evaluasi nasional. Negara tidak boleh hanya hadir saat evakuasi dan penyaluran bantuan, tetapi wajib menjamin keselamatan warga selama seluruh proses tanggap darurat dan pemulihan. Tidak boleh ada lagi kematian yang dinormalisasi di tenda-tenda pengungsian," tutup Umbu Wulang.(red/ist)

Beberapa nama yang dilantik, antara lain Ahmad (sebelumnya menjabat Inspektur III di Itjen Kemenhub) sebagai Ketua merangkap Anggota, Aleik Nurwahyudy sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Chandra Mardhika Saputra sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Elingselasri sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Wisnu Hariadi sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas, dan Setyo Gunawan sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian.

Usai prosesi acara, Menhub Dudy mengatakan pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi nasional melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional.

Menhub menambahkan, KNKT memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem transportasi nasional, khususnya dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi serta memberikan rekomendasi keselamatan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Menhub pun berpesan kepada Ketua KNKT dan jajarannya agar senantiasa menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Jabatan ini merupakan amanah besar untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi di tanah air. Saya berharap Ketua KNKT dan seluruh jajaran dapat terus memperkuat kualitas investigasi, mempercepat penyampaian rekomendasi keselamatan, serta membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menekankan bahwa setiap hasil investigasi harus jadi pembelajaran berharga bagi seluruh stakeholder transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Rekomendasi yang dihasilkan harus mampu mendorong perbaikan sistem, peningkatan standar operasional, serta peningkatan budaya keselamatan di seluruh moda transportasi.

“Saya selalu mengingatkan bahwa tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Saya berharap KNKT dapat terus menjadi garda terdepan dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di sektor transportasi,” ungkap Menhub.

Ke depan Menhub berkomitmen untuk terus memperkuat berbagai program peningkatan keselamatan transportasi bersama KNKT. Ia pun optimistis dengan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pihak, keselamatan transportasi nasional akan terus meningkat dan pada akhirnya masyarakat akan memperoleh layanan transportasi yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i, Seluruh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Ketua KNKT periode sebelumnya Soerjanto Tjahjono.(red/ist)

Agen Intelijen Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri Brigjen Pol. Achmad Ibrahim mengatakan, layanan SKCK secara penuh telah diterapkan secara maksimal sejak 2025 dan terus dikembangkan melalui integrasi dengan sejumlah basis data kementerian/lembaga.

“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Achmad.

Menurutnya, pengembangan layanan SKCK digital diarahkan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu konsep yang tengah disiapkan Polri adalah pencetakan SKCK secara mandiri tanpa harus datang ke kantor polisi.

“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelasnya.

Achmad menambahkan, konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta. Polri menargetkan pengembangan konsep tersebut dapat dilakukan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta aspek teknis lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Dr. Ir. Ismail, M.T. mengapresiasi inisiatif Baintelkam Polri dalam mendorong integrasi layanan SKCK dengan ekosistem pelayanan publik nasional.

“Inisiatif yang dilakukan oleh Baintelkam Polri ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengolaborasikan dan mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat, agar masyarakat dimudahkan ke depan,” kata Ismail.

Ia menyebut, dari sisi teknologi, pemerintah telah memiliki solusi untuk mendukung integrasi data antarkementerian/lembaga. Menurutnya, tantangan utama selanjutnya adalah membangun pola pikir kolaboratif di antara seluruh instansi.

“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujarnya.

FGD tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Komdigi, dan Kementerian PANRB. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi dan integrasi tata kelola layanan SKCK.

Melalui pengembangan layanan berbasis digital dan integrasi data, Polri terus mendorong pelayanan SKCK yang lebih mudah, cepat, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (red/ist0

Berdasarkan pembaruan data hingga Selasa (22/9) pukul 18.45 WIB, satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan tiga warga mengalami luka ringan.

Sebanyak 9 kepala keluarga atau 32 jiwa mengungsi akibat kejadian tersebut. Pengungsian sementara berada di Mapolres Solok, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.

Dari sisi kerusakan, sekitar 100 unit rumah terdampak. Banjir bandang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan bangunan, meliputi dua kantor pemerintahan rusak berat dan sembilan kantor pemerintahan rusak ringan. Satu fasilitas kesehatan turut terdampak.

Selain itu, satu jembatan yang berada di jalur utama Arosuka mengalami putus. Kerusakan lahan pertanian masih dalam pendataan. Sebanyak 21 unit mobil dan tujuh unit sepeda motor juga dilaporkan terdampak.

Penanganan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Solok bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat dan unsur terkait. Tim gabungan melakukan evakuasi, pencarian korban, pendataan dampak, serta pembersihan material lumpur yang menutupi badan jalan.

"Pada Selasa (22/9) pagi, tim SAR gabungan melakukan susur sungai untuk memastikan keberadaan warga yang masih dalam pencarian. Hingga pembaruan terakhir, satu warga masih dalam pencarian," ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan tertulisnya.

Dalam mendukung penanganan di lapangan, UPT BNPB di Kota Padang bergerak menuju Kabupaten Solok dengan membawa dukungan logistik berupa 100 kilogram beras, 50 paket sembako, lima dus minyak goreng, 10 dus sarden, sekitar 100 selimut, dan 20 dus air mineral.

BPBD Kabupaten Solok masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi kejadian. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus berkoordinasi untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Waastamaops) Irjen Laksana mengatakan, ribuan personel tersebut terdiri atas unsur pimpinan dan staf serta personel dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

"Mengerahkan sebanyak 5.641 personel yang terdiri dari 102 personel pimpinan dan staf, 3.834 personel di wilayah Polda Metro, dan 1.705 personel di wilayah Polda Jawa Barat," kata Laksana dalam apel gelar pasukan di Lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (21/9/2026).

Laksana menegaskan, pengamanan tidak hanya dilakukan di area stadion, tetapi juga mencakup seluruh objek dan jalur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan. Hal itu meliputi titik kedatangan, akomodasi, lokasi latihan, rute pergerakan tim, titik konsentrasi suporter, kantong parkir, objek vital, serta lokasi lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Kekuatan pengamanan tersebut tidak hanya tergelar di stadion, tetapi juga di seluruh objek dan jalur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan, meliputi titik kedatangan, akomodasi, lokasi latihan, rute pergerakan tim, titik konsentrasi suporter, kantong parkir, objek vital, dan lokasi lain yang memiliki potensi terjadi gangguan Kamtibmas," jelas Laksana.

Laksana menyebutkan, sejumlah potensi kerawanan perlu diantisipasi selama pelaksanaan pertandingan. Di antaranya kepadatan penonton, dinamika antar-suporter, penggunaan atribut yang tidak sesuai ketentuan, serta kepatuhan terhadap tiket dan aturan barang bawaan.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Laksana meminta personel melaksanakan pengamanan secara berlapis, termasuk pemeriksaan tiket, orang, dan barang bawaan. Sterilisasi juga perlu dilakukan di sejumlah lokasi, seperti venue pertandingan, hotel, tempat latihan, serta rute pergerakan pemain dan ofisial.

"Laksanakan pengamanan secara berlapis serta pemeriksaan tiket, orang, barang bawaan, serta sterilisasi terhadap venue, hotel, lokasi latihan, dan rute pergerakan pemain maupun ofisial," ujar Laksana.

Selain aspek keamanan di lokasi pertandingan, Polri turut mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat tingginya mobilitas massa dan suporter. Faktor kedaruratan, seperti cuaca ekstrem, kebakaran, dan kondisi medis, juga menjadi perhatian, termasuk perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Laksanakan rekayasa lalu lintas secara situasional, siapkan jalur alternatif dan kantong parkir, serta lakukan deteksi dini dan penyelenggaraan terhadap kelompok suporter untuk pengendalian pergerakan massa sejak kedatangan hingga kepulangan," kata Laksana.

Laksana juga menginstruksikan jajaran meningkatkan patroli serta pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk melalui patroli siber dan pemantauan media sosial.

"Tingkatkan patroli terbuka maupun tertutup pada titik rawan kriminalitas, patroli siber dan monitoring media sosial, serta kesiapan pengamanan antiteror, penjinak bom, dan antidrone," imbuh Laksana.

Laksana meminta seluruh jajaran melaksanakan tugas pengamanan secara optimal agar penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia berjalan lancar dan aman.

"Keberhasilan pengamanan FIFA Asian Cup 2026 bukan hanya diukur dari terselenggaranya pertandingan tanpa gangguan, tetapi juga ditentukan oleh terjaminnya keselamatan pemain, ofisial, suporter, masyarakat, dan kelancaran mobilitas, kualitas pelayanan, serta terciptanya rasa aman di seluruh rangkaian kegiatan," pungkas Laksana. (red/ist)

Penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.

Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa).

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut.

654 SPPG Diusulkan Ditutup Permanen

Ketegasan BGN tidak berhenti pada penghentian sementara. Ketut menyatakan bahwa Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN juga telah mengusulkan kepada pimpinan BGN agar 654 SPPG yang masuk kategori kritis ditutup secara permanen dalam waktu tujuh hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS, dan 8 SPPG belum mengonfirmasi status pendaftarannya.

Selain penindakan berupa suspend, BGN akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPPG berjalan sesuai ketentuan.

“Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.

Di sisi lain, BGN memastikan penghentian sementara sejumlah SPPG tidak mengganggu keberlanjutan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Untuk itu, BGN telah menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang dihentikan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan memiliki kapasitas yang memadai.

Ia juga menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan bentuk pembinaan terhadap SPPG. Status suspend akan dicabut apabila SPPG telah memiliki SLHS dan bisa kembali beroperasional sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Ketut. (red/ist)

Data kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersedia di sejumlah wilayah menunjukkan besarnya beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Berdasarkan perhitungan rata-rata dari total kasus dan periode pencatatan yang tersedia, Sumatera Selatan mencatat rata-rata sekitar 10.020 kasus ISPA per minggu, Kalimantan Barat sekitar 4.958–5.298 kasus per minggu, Riau sekitar 2.561 kasus per minggu, Kota Jambi sekitar 2.053 kasus per minggu, dan Kalimantan Selatan sekitar 1.083 kasus per minggu.

Menurut Musdalifah Jamal, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, angka tersebut menunjukkan bahwa ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, masyarakat menghadapi risiko dan ancaman kesehatan yang terus berulang. Ada anak-anak, perempuan, lansia dan kelompok rentan lainnya yang  harus menanggung dampak dari kualitas udara yang buruk. Memburuknya ISPU dan meningkatnya angka kasus ISPA merupakan dampak dari

“Kegagalan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas korporasi yang merusak ekosistem penting dan memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat membuat rakyat harus menanggung derita hingga mengancam nyawa,” kata Ifha.

Selain memastikan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan lingkungan, negara juga harus memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Desakan agar pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses secara gratis bagi masyarakat terdampak disampaikan oleh Sri Hartini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat.

“Kami mendesak Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi hak atas kesehatan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Segera siapkan perlindungan khusus bagi masyarakat yang tetap harus bekerja di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya, serta ruang aman/ruang udara bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan kondisi ISPU yang mengkhawatirkan. Harus menunggu berapa banyak korbannya agar pemerintah baru bergerak cepat?” tegas Sri.

WALHI menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan sumber pencemaran dan memastikan penegakan hukum berjalan, baik terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan hutan dan lahan yang meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di area gambut, dan memastikan pemulihan ekosistem penting. Perlindungan terhadap ekosistem penting seperti hutan, gambut yang merupakan penyangga kehidupan merupakan salah satu upaya untuk memastikan perlindungan dan jaminan hak atas kesehatan bagi masyarakat.

“Karhutla bukan sekadar persoalan asap. ISPU yang memburuk dan ribuan kasus ISPA adalah alarm bahwa krisis ekologis telah berubah menjadi krisis kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Bahkan krisis ini sudah mengarah pada ekosida. Maka negara dan korporasi harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan karhutla secara maksimal dan tentunya memenuhi hak atas kesehatan masyarakat,” tutup Ifha. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

“Industri tekstil mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih, rekan-rekan semua telah menunjukkan bahwa teman-teman adalah pahlawan devisa,” ujar Kapolri.

Industri tekstil dan produk tekstil menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja serta mencatatkan nilai ekspor sekitar USD4,85 miliar pada semester I tahun 2026. Sementara itu, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja.

Menurut Kapolri, capaian tersebut harus dipertahankan di tengah dinamika global yang turut memberikan tekanan terhadap industri dalam negeri. Karena itu, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk melindungi sektor padat karya dan memperluas lapangan pekerjaan.

Salah satunya melalui program hilirisasi di berbagai sektor strategis yang diproyeksikan mampu membuka sekitar 5,9 juta lapangan kerja baru.

“Pemerintah terus mendorong program-program hilirisasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman semua. Hampir 5,9 juta lapangan kerja baru dapat didorong apabila hilirisasi ini tumbuh,” kata Kapolri.

Khusus untuk industri tekstil, pemerintah memperkuat pengendalian impor melalui mekanisme larangan dan pembatasan, penerapan bea masuk tindakan pengamanan, serta bea masuk antidumping terhadap produk yang merugikan industri nasional.

Pengawasan terhadap pakaian bekas impor, impor ilegal, dan penyelundupan juga terus ditingkatkan. Polri bersama Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan melaksanakan operasi untuk mencegah masuk dan beredarnya tekstil selundupan di pasar domestik.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus melindungi jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor tekstil, sandang, kulit, dan alas kaki.

Kapolri menegaskan pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Dalam hubungan tersebut, pekerja dan pengusaha harus menjadi mitra strategis yang saling membutuhkan dan menguatkan.

“Kita ingin kesejahteraan pekerja terus meningkat dan perusahaan tetap tumbuh. Buruh dan pengusaha harus menjadi mitra strategis dengan mengedepankan dialog, peningkatan kompetensi, produktivitas, serta pemenuhan hak-hak pekerja,” tuturnya.

Kapolri turut menyambut rencana peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan KSPSI AGN di Purwakarta. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membekali pekerja dengan keterampilan baru yang dibutuhkan industri untuk menghadapi persaingan global.

Di bidang perlindungan pekerja, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara sejak 2025 hingga Agustus 2026 serta memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.

Kapolri juga meminta perjuangan mengawal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dilaksanakan secara damai dan tertib agar tidak ditunggangi pihak tertentu yang dapat mengaburkan tuntutan buruh.

“Jaga perjuangan agar apa yang kita perjuangkan bersama betul-betul memiliki pesan yang kuat dan mampu mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai harapan teman-teman,” tegas Kapolri. (red/ist)

Korban tiba di Apron Baseops Lanud Sjamsudin Noor menggunakan Helikopter Dauphin HR 3601 Basarnas. Setibanya di pangkalan, korban segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Sjamsudin Noor untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., mengatakan, Lanud Sjamsudin Noor siap memberikan dukungan dalam operasi SAR melalui kesiapan personel, fasilitas pangkalan, dan dukungan kesehatan, termasuk dalam proses penerimaan serta evakuasi korban.

“Dukungan ini merupakan bagian dari sinergi TNI AU bersama unsur terkait dalam operasi kemanusiaan, khususnya untuk mempercepat proses evakuasi dan memastikan korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat,” ujar Danlanud.

Korban merupakan seorang perempuan asal Kendal, Jawa Tengah. Setelah tiba di RSAU Sjamsudin Noor, korban langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis akibat cedera serta luka ringan pada bagian kepala.

Melalui kesiapan personel dan fasilitas yang dimiliki, Lanud Sjamsudin Noor terus berkomitmen mendukung operasi SAR serta memberikan pelayanan terbaik bagi korban sebagai wujud kepedulian dan kemanusiaan TNI Angkatan Udara. (red/ist)

Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI menegaskan, “Giant Sea Wall Segmen 3.3 bukan hanya proyek tanggul laut, melainkan proyek transformasi bentang pesisir melalui reklamasi, pembangunan pulau baru, infrastruktur transportasi, dan kawasan ekonomi yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis kumulatif serta dampak sosial-ekonomi yang luas. WALHI menilai hingga saat ini pemerintah belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait dampak ekologis proyek Giant Sea Wall yang berpotensi mengubah sistem ekologis Teluk Jakarta secara permanen.”

Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan, Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan “Bagi WALHI, Giant Sea Wall ini merupakan solusi palsu yang tidak menjawab akar persoalan. BOP PJ jangan menjadikan perlindungan pesisir sebagai alasan untuk memperluas reklamasi dan pembangunan infrastruktur yang mengorbankan ekosistem laut serta ruang hidup masyarakat pesisir. Hingga saat ini belum terdapat kajian yang memadai mengenai besaran atau skala dampak, seberapa banyak masyarakat pesisir terdampak, seberapa terancam akses terhadap wilayah tangkap, akses terhadap kawasan budidaya ikan, risiko pelanggaran HAM dan penggusuran, hingga ketimpangan ekonomi yang terakumulasi dan dapat memperdalam konflik sosial. Pembangunan Giant Sea Wall Segmen 3.3 harus dihentikan.”

Salah satu risiko paling serius adalah kemungkinan Teluk Jakarta berubah menjadi kolam retensi limbah. Saat ini sedikitnya 13 sungai bermuara ke Teluk Jakarta dan membawa berbagai beban pencemar mulai dari limbah domestik, limbah industri, sampah plastik hingga mikroplastik. Dengan pembangunan tanggul laut dan pulau-pulau reklamasi, sirkulasi perairan berpotensi terganggu sehingga limbah dan pencemar dapat terperangkap di dalam kawasan teluk.

“Tidak ada penjelasan memadai mengenai bagaimana pencemaran Teluk Jakarta akan ditangani. Padahal aspek tersebut merupakan komponen penting yang menentukan keberlanjutan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Kami juga tidak menemukan penjelasan memadai mengenai hubungan antara tanggul laut dan pembuatan pulau dengan upaya pengendalian penurunan muka tanah, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir rob di Jakarta. Bisa jadi akan menambah beban pembangunan di pesisir, dan mendorong laju penurunan muka tanah,” tambah Mida.

Ancaman Bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Dokumen BOP PJ yang dipaparkan dalam Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Teluk Jakarta Tahap 1 Kabupaten Bekasi mengakui bahwa pembangunan tanggul laut dan reklamasi pulau buatan dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas nelayan, penurunan kualitas air dan udara, serta berkurangnya vegetasi mangrove. Namun pengakuan tersebut tidak diikuti dengan penjelasan rinci mengenai skala dampak yang akan ditimbulkan. “Kami menilai kondisi ini menunjukkan bahwa proyek Giant Sea Wall didorong sebelum adanya pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi sosial yang akan ditanggung masyarakat pesisir,” tambah Mida.

Pengembangan Giant Sea Wall Segmen 3.3 mencakup wilayah Kabupaten Bekasi, berpotensi menjangkau kawasan hutan mangrove Ujung Karawang, dengan luas sekitar 12.000 hektare. Syamsuri, FK-MATA (Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara) mengutarakan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove di Bekasi Utara. "Kami masyarakat pesisir Tarumajaya, Bekasi Utara merasa khawatir akan dampak Giant Sea Wall dan berbagai program pembangunan yang mengancam kelestarian mangrove, kesehatan laut, dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Kami mendesak Pemerintah mengutamakan pelestarian mangrove untuk menjaga pantai dari abrasi. Bagi kami, mangrove adalah sumber kehidupan dan penghidupan. Namun, keberadaan mangrove terus mengalami penurunan akibat kurangnya perhatian terhadap upaya pelestariannya."

Ketimpangan Peserta Konsultasi Publik

Dalam konsultasi publik AMDAL yang diselenggarakan pada 11 September 2026 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, proses pelibatan masyarakat tidak dijalankan secara bermakna. Komposisi peserta yang diundang didominasi oleh unsur pemerintah. Sebaliknya, perwakilan nelayan dan perempuan pesisir tidak memperoleh ruang representasi memadai.

Berdasarkan daftar peserta yang tercantum dalam surat undangan resmi BOPPJ, dari total 74 peserta pada daftar undangan Konsultasi Publik AMDAL, hanya terdapat 6 perwakilan yang mewakili kelompok nelayan. Keterwakilan nelayan hanya tercatat masing-masing satu perwakilan dari Desa Hurip Jaya, Segara Makmur, Samudra Jaya, Segarajaya, dan Pantai Makmur ditambah satu perwakilan organisasi nelayan. Mayoritas peserta yang diundang berasal dari unsur pemerintah, perangkat kecamatan dan desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta ketua RT/RW di wilayah terdampak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pelibatan masyarakat yang dijamin UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 yang mengharuskan konsultasi publik menjadi ruang bagi masyarakat terdampak untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara efektif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam konteks ini, FK-MATA (Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara) tidak diundang di dalam Konsultasi Publik tersebut.

Muhammad Aminullah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jakarta mengungkapkan, “Komposisi peserta Konsultasi Publik AMDAL GSW Segmen 3.3 menunjukkan kelompok yang paling berpotensi terdampak langsung oleh pembangunan Giant Sea Wall dan reklamasi justru menjadi kelompok yang paling sedikit diberikan ruang dalam forum konsultasi publik. Ini adalah ketimpangan pelibatan masyarakat dan tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna dalam proses AMDAL. Kualitas konsultasi publik dan legitimasi sosial proyek Giant Sea Wall patut dipertanyakan.”

WALHI juga menemukan tidak adanya undangan yang secara khusus ditujukan kepada kelompok perempuan. Daftar undangan hanya mencantumkan unsur PKK Desa. Minimnya kelompok perempuan dalam konsultasi publik menunjukkan bahwa proses AMDAL belum mengintegrasikan perspektif gender dan belum menjamin partisipasi perempuan secara memadai. Perempuan pesisir merupakan kelompok yang akan terdampak langsung oleh perubahan akses terhadap sumber daya pesisir, perubahan aktivitas perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. “Pelibatan Konsultasi Publik didominasi unsur pemerintah, sementara kelompok nelayan dan perempuan pesisir berada pada posisi minoritas. Ini berpotensi menghilangkan suara kelompok yang paling merasakan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari proyek ini,” tegas Amin.

Giant Sea Wall Bukan Solusi Akar Masalah

Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) tengah mendorong pembangunan GSW pada pesisir Pantai Utara Jawa sepanjang sekitar 575-kilometer yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Salah satu prioritas pembangunan tersebut adalah Segmen 3 Teluk Jakarta, khususnya Sub Segmen 3.3 yang mencakup pembangunan tanggul laut timur (Sea Wall East) di wilayah Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, serta pengembangan pulau buatan melalui reklamasi laut. Pada tanggal 11 September 2026, BOPPJ menyelenggarakan Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Teluk Jakarta Tahap 1 Kabupaten Bekasi di Gedung Serbaguna Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Proyek Giant Sea Wall tidak menyelesaikan akar persoalan tersebut. Sebaliknya, proyek ini mengabaikan partisipasi bermakna, berisiko menjadi solusi semu yang mahal, berisiko tinggi, serta berpotensi menciptakan dampak ekologis baru yang lebih besar di masa mendatang. Atas dasar tersebut, WALHI mendesak Pemerintah menghentikan seluruh proses pengembangan Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi, serta menghentikan proses AMDAL. Kemudian, penting untuk BOP PJ membuka seluruh dokumen kajian dampak proyek kepada publik, agar publik dapat terinformasi dengan baik dan memberikan pengawalan terhadap proyek Giant Sea Wall. (red/ist)

KPAI secara resmi mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk bersama-sama menyatukan doa. Harapan besar dipanjatkan bagi para korban yang meninggal dunia, kekuatan bagi pihak keluarga korban yang ditinggalkan, keselamatan bagi para penyintas yang berhasil bertahan, serta kekuatan fisik dan mental bagi seluruh tim SAR gabungan yang hingga detik ini masih terus berjuang di lapangan untuk melakukan proses pencarian dan pertolongan.

Berdasarkan laporan mutakhir dan data sementara yang berhasil dihimpun dari lokasi kejadian, tim penyelamat telah menemukan 6 orang penumpang dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 129 orang penumpang lainnya dilaporkan masih hilang dan belum diketahui nasibnya. Di sisi lain, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan bahwa sebanyak 98 orang penumpang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Di tengah situasi krusial ini, KPAI meminta dengan sangat kepada seluruh pihak terkait untuk tidak kehilangan harapan sedikit pun. Lembaga negara pengawas perlindungan anak ini menegaskan bahwa setiap satu nyawa manusia adalah hal yang teramat berharga dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh apa pun di dunia ini.

Namun demikian, KPAI juga mengingatkan bahwa ungkapan duka dan untaian doa tidak boleh berhenti begitu saja. Langkah spiritual tersebut harus berjalan beriringan dengan tindakan nyata dari negara yang cepat, transparan, komprehensif, dan bertanggung jawab penuh. Tragedi memilukan ini tidak boleh hanya disikapi sebagai persoalan teknis pencarian dan evakuasi korban semata. Ketika sebuah kapal besar diizinkan membawa ratusan nyawa manusia, maka jaminan keselamatan setiap jiwa di dalamnya merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang sangat besar.

Tuntut Transparansi Manifes dan Kepastian Data Anak

KPAI menegaskan bahwa salah satu langkah yang paling mendesak dan harus segera dilakukan oleh otoritas berwenang saat ini adalah memastikan akurasi manifes penumpang. Pemerintah diminta segera membuka informasi tersebut secara transparan kepada publik dan pihak keluarga korban, terutama mengenai kepastian keberadaan anak-anak yang ikut dalam pelayaran maut tersebut.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa pembaruan data secara akurat dan transparan merupakan hak mutlak kemanusiaan bagi keluarga korban.

"Bagi keluarga korban, kepastian identitas bukan sekadar persoalan administrasi. Nama seseorang adalah bagian dari kepastian hidup keluarganya. Karena itu, keluarga berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai apakah anggota keluarganya selamat, masih dalam pencarian, atau telah ditemukan," ujar Jasra Putra dalam keterangan resminya.

Terkait hal itu, KPAI secara resmi menuntut pemerintah melalui instansi dan kementerian terkait untuk segera memberikan kepastian atas delapan poin krusial:

*Jumlah Total Penumpang: Memastikan berapa jumlah keseluruhan penumpang dan awak kapal yang berada di dalam kapal berdasarkan manifes resmi operasional.

* Logistik dan Muatan: Membuka data mengenai jumlah kendaraan, alat berat, serta total tonase muatan barang yang tercatat masuk ke dalam lambung kapal.

* Data Anak-Anak: Memastikan total jumlah anak yang berada di dalam kapal saat keberangkatan.

* Kelompok Rentan: Merinci jumlah penumpang perempuan, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, orang sakit, serta kelompok rentan lainnya.

* Hasil Evakuasi: Mengumumkan siapa saja korban yang telah berhasil dievakuasi dan berhasil diidentifikasi secara medis.

* Daftar Korban Hilang: Merilis daftar lengkap nama-nama penumpang yang hingga kini masih dinyatakan hilang.

* Pencocokan Data: Menjelaskan secara gamblang bagaimana proses pencocokan manifes awal dengan data riil korban yang ditemukan, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia.

* Data Faktual Lapangan: Segera melakukan pengecekan ulang terhadap daftar manifes tiket awal, guna melihat apakah terdapat perbedaan atau celah antara data administratif dengan kondisi faktual jumlah orang yang benar-benar berada di atas kapal.

KPAI meminta proses verifikasi data ini dilakukan secepat mungkin. Karena Kapal Virgo Transport 8 telah dinyatakan tenggelam sepenuhnya, KPAI mendesak agar proses operasi pencarian tidak hanya berfokus di permukaan laut saja. Pemerintah harus segera memberikan dukungan penuh terhadap kemampuan operasi pencarian bawah laut (underwater search) dengan memaksimalkan seluruh prosedur kedaruratan dan teknologi mutakhir yang tersedia demi memperbesar peluang menemukan korban.

Menyoroti Kamar Penumpang dan Nasib Perempuan-Anak

KPAI memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kesaksian dari sejumlah penumpang selamat. Berdasarkan testimoni para penyintas, situasi darurat di atas kapal saat musibah terjadi berlangsung dalam waktu yang sangat cepat dan mencekam.

Munculnya kesaksian yang menyebutkan bahwa banyak penumpang perempuan dan anak-anak masih terjebak di dalam kamar atau ruang bagian dalam kapal ketika peristiwa itu terjadi harus menjadi fokus utama dalam proses investigasi ke depan. Evaluasi mendalam harus dilakukan untuk membedah sistem keselamatan moda transportasi laut tersebut.

Jasra Putra mengajak semua pihak untuk menggunakan empati terdalam dalam melihat kerentanan fisik anak-anak ketika berada dalam situasi bencana di atas air.

"Kita harus membayangkan situasi seorang anak ketika kapal tiba-tiba miring, gelap, panik, air masuk, dan orang-orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Anak tidak memiliki kekuatan fisik dan kemampuan bertahan di air yang sama dengan orang dewasa. Karena itu, anak tidak boleh hanya dihitung sebagai angka dalam manifes. Anak harus menjadi bagian dari desain keselamatan, mitigasi risiko, prosedur evakuasi, pendampingan, hingga proses pencarian dan penyelamatan," tegas Jasra.

Otoritas harus memeriksa di mana posisi anak-anak mendapatkan akses jaket keselamatan (life jacket), bagaimana akses mereka menuju jalur evakuasi darurat, serta bagaimana prosedur penyelamatan khusus bagi anak-anak yang kebetulan terpisah dari orang tua mereka saat kepanikan melanda. Publik juga harus mengetahui bagaimana prosedur penanganan bagi perempuan hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit. Apakah di dalam kapal tersedia ruang darurat atau titik transit keselamatan (mustering station) yang mudah diakses oleh mereka?

Ketersediaan Alat Keselamatan dan Kapasitas Riil

Tragedi ini menuntut dilakukannya pemeriksaan menyeluruh secara independen terhadap standar keselamatan armada Kapal Virgo Transport 8, termasuk pemeriksaan kesiapan dan kapasitas seluruh alat keselamatan yang ada di atas dek.

KPAI menekankan prinsip mutlak dalam dunia pelayaran: jika sebuah kapal diizinkan berangkat dengan jumlah penumpang tertentu, maka kapasitas sekoci (lifeboat), jaket keselamatan (life jacket), jalur evakuasi, pintu darurat, sistem alarm, radio komunikasi, hingga persinyalan darurat harus mampu mengakomodasi seluruh manusia yang ada di atas kapal tanpa terkecuali. Terlebih lagi jika dalam pelayaran tersebut terdapat penumpang anak-anak. Penyediaan jaket keselamatan khusus anak-anak wajib tersedia dalam jumlah yang cukup serta sesuai dengan ukuran tubuh mereka.

Pemerintah wajib memastikan apakah sebelum kapal dilepas jangkar, pihak otoritas pelabuhan telah melakukan pemeriksaan kelayakan kapal (ramp check), verifikasi alat keselamatan, pemantauan rute dan prakiraan cuaca, hingga pengecekan ketat terhadap muatan kendaraan berat.

Momentum Evaluasi Total, Jangan Hanya Jadi Dokumen di Atas Kertas

KPAI mengajak publik untuk kembali menagih janji dan komitmen pemerintah terkait evaluasi keselamatan transportasi laut yang sempat digaungkan di berbagai media massa. Pada tanggal 19 Agustus 2026 yang lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara terbuka sempat menyampaikan urgensi akurasi data manifes penumpang dan kendaraan yang terintegrasi secara digital dengan sistem tiket (ticketing) serta proses masuk kapal (boarding). Saat itu, pemerintah juga menjanjikan langkah audit ketat terhadap sejumlah operator kapal guna menilai tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi keselamatan pelayaran nasional.

Bagi KPAI, petaka yang menimpa Kapal Virgo Transport 8 ini harus dijadikan momentum krusial untuk mempertanyakan kembali efektivitas kebijakan tersebut. Publik berhak mengetahui apakah seluruh hasil evaluasi, audit, dan rekomendasi keselamatan yang sering disampaikan oleh para pejabat di tingkat pusat benar-benar telah diimplementasikan dengan baik oleh para petugas di lapangan. Otoritas diingatkan agar jangan sampai dokumen evaluasi keselamatan hanya berakhir sebagai tumpukan kertas formalitas di meja birokrasi, sementara praktik riil di dermaga dan pelabuhan masih menyisakan celah kelalaian yang fatal yang terus mengancam nyawa publik.

Jika kelak dalam proses investigasi mendalam ditemukan adanya bukti bahwa ketentuan keselamatan, hasil ramp check, rekomendasi otoritas, atau SOP pelayaran sengaja diabaikan demi keuntungan sepihak, maka KPAI mendesak ditegakkannya tindakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pengawasan keselamatan tidak boleh hanya diperketat secara reaktif setelah kecelakaan merenggut nyawa terjadi.

Kegagalan Sistemik yang Harus Dihentikan

Lebih jauh, KPAI memandang bahwa rentetan kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mengindikasikan adanya persoalan yang jauh lebih luas dan bersifat sistemik. Kasus kecelakaan transportasi laut yang berulang menunjukkan bahwa negara perlu meninjau kembali apakah fungsi pengawasan keselamatan pelayaran yang berjalan selama ini sudah efektif atau justru mandul di lapangan.

Persoalan ini sejatinya telah menjadi sorotan tajam. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada bulan Agustus lalu, kinerja pemerintah sempat dikritik keras oleh legislatif mengenai isu keselamatan pelayaran, buruknya akurasi manifes, serta rendahnya tingkat kepatuhan operator terhadap hukum pelayaran.

KPAI menegaskan bahwa tragedi memilukan Kapal Virgo Transport 8 ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas jika pemerintah hanya mengambil langkah normatif seperti memanggil pihak operator kapal atau sekadar melakukan pemeriksaan administratif pasca-kejadian. Negara harus hadir dengan tindakan yang jauh lebih kuat, berani, dan menyeluruh.

Seluruh rantai tanggung jawab dalam ekosistem pelayaran ini harus diperiksa secara total tanpa ada yang ditutup-tupi. Otoritas harus memeriksa siapa petugas yang melakukan inspeksi kelayakan, siapa pejabat yang menerbitkan izin surat persetujuan berlayar (SPB), bagaimana rekam jejak hasil ramp check berkala kapal tersebut, bagaimana kondisi riil ketersediaan alat keselamatan di atas kapal, apakah jumlah penumpang yang diangkut melebihi kapasitas operasional (overload), bagaimana sistem pengawasan terhadap penataan kendaraan berat di dalam dek, apakah fungsi radio komunikasi dan persinyalan aktif selama pelayaran, serta bagaimana kesiapan mental awak kapal dalam menjalankan prosedur evakuasi darurat bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Pertanyaan besar yang kini dinanti jawabannya oleh publik adalah: apakah seluruh standar keselamatan maritim tersebut benar-benar telah ditegakkan, ataukah sengaja dikorbankan demi kelancaran bisnis komersial? (red/ist)

Temuan tersebut diperoleh pada pukul 08.55 WIB di sekitar 5,5 NM barat laut Suar Tanjung Cikoneng. Namun belum dapat dipastikan apakah pelampung tersebut milik para jurnalis yang hilang kontak.

Dalam pelaksanaan operasi, TNI Angkatan Laut bersama unsur SAR gabungan dari Basarnas, Polri, serta unsur pendukung lainnya terus melakukan penyisiran di sektor pencarian yang telah ditentukan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan material.

Operasi SAR tersebut dilaksanakan untuk mencari delapan orang yang masih dalam pencarian, terdiri dari kapten kapal, ABK, guide, serta lima orang jurnalis.

Setelah seluruh kegiatan pencarian hari keenam selesai, unsur KRI melaksanakan labuh jangkar atau sandar dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mengutamakan keselamatan personel serta material. Operasi pencarian akan kembali dilanjutkan pada hari ketujuh, Senin (14/9).

TNI Angkatan Laut bersama unsur SAR gabungan akan terus melaksanakan upaya pencarian secara optimal dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas operasi. Sinergi antarlembaga juga terus diperkuat untuk mendukung proses pencarian hingga seluruh korban dapat ditemukan, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. (red/ist)

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan peningkatan antrean di sejumlah SPBU terjadi seiring kenaikan permintaan yang cukup signifikan, terutama pada BBM subsidi, yang kemudian diperkuat oleh perubahan pola konsumsi dan pembelian masyarakat secara bersamaan.

“Pertamina terus meningkatkan pasokan BBM ke Terminal BBM untuk memperkuat suplai BBM ke Makassar agar ketersediaan dapat terjaga pada level yang aman. Untuk merespons peningkatan permintaan tersebut, kami meningkatkan penyaluran, mengoptimalkan operasional SPBU, serta memperkuat distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan penyesuaian pasokan secara cepat sesuai kebutuhan,” ujar Kitty.

Peningkatan kebutuhan BBM subsidi juga tercermin dari kebutuhan Solar JBT yang meningkat sekitar 10–15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Pertamina Patra Niaga terus mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut melalui penyesuaian penyaluran dan penguatan distribusi sesuai kondisi di masing-masing wilayah.

Selain meningkatkan penyaluran, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan operasional mobil tangki selama 24 jam untuk mempercepat pengiriman dan pengisian stok BBM di SPBU, serta melakukan rekonfigurasi kapasitas pelayanan melalui penambahan nozzle Pertalite di sejumlah SPBU. Pertamina Patra Niaga juga mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam di Makassar. Penguatan operasional ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pertamina Patra Niaga juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap stok, penyaluran, dan kondisi operasional SPBU. Penyesuaian distribusi dilakukan secara berkala untuk memastikan pasokan BBM tersedia di titik-titik yang membutuhkan.

“Kami terus melakukan monitoring dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan. Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan merata,” kata Kitty.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga keandalan pasokan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sulawesi Selatan tetap terpenuhi. (red/ist)

Personel Korpasgat yang tergabung dalam Tim Alpha Satuan Tugas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah bersama personel TNI AL dan TNI AD melaksanakan penanganan karhutla di Lapangan Tembak Km 21, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Drone termal digunakan untuk membantu menemukan titik api yang berada di lokasi, termasuk area yang sulit dijangkau secara langsung.

Kapten Pas M. Hermanto Saputra, S.Tr.Han Pasipers Yon Hanud 12 Pasgat selaku Komandan Tim Alpha Satuan Tugas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa perangkat termal membantu personel mengetahui lokasi titik api sehingga penanganan dapat diarahkan pada area yang membutuhkan pemadaman.

Setelah titik api terdeteksi, personel melaksanakan pemadaman dengan menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Selain apar, Tim Alpha juga dibekali fireball sebagai peralatan pendukung untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani menggunakan selang pemadam.

Kondisi medan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemadaman. Ketika selang tidak dapat menjangkau titik api, personel memanfaatkan peralatan pendukung untuk membantu mempercepat proses pemadaman.

"Pemanfaatan drone termal yang dipadukan dengan kemampuan personel di lapangan menjadi bagian dari upaya Korpasgat mendukung penanganan karhutla secara efektif. Sinergi bersama unsur TNI lainnya juga terus dilakukan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana S.T., M.M. (red/ist)

Laporan WALHI didasarkan pada temuan sejumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi dengan minimal 10 titik panas yang teridentifikasi berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, baik pada kawasan yang dikuasai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Temuan tersebut merupakan indikasi awal yang perlu segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pemeriksaan lapangan, penyelidikan, serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan WALHI menjadi momentum untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menjalankan pesan Presiden Prabowo agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api dan penanganan dampak asap. Pemerintah perlu memastikan bahwa korporasi yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran diperiksa secara serius dan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran atau lalai menjalankan kewajibannya.

“Kami membawa data ini kepada Presiden sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap pernyataan Presiden untuk menindak tegas pelaku karhutla. Sekarang bola ada di tangan pemerintah. Data sudah disampaikan, dan kami menunggu tindakan konkret: perusahaan diperiksa, pelanggaran ditindak, dan korporasi yang terbukti bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan,” ujar Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI.

WALHI juga menilai bahwa pendekatan penegakan hukum harus dilakukan secara setara. Selama ini, masyarakat di sekitar kawasan rawan karhutla kerap menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, sementara tanggung jawab pemegang konsesi kurang menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Padahal, perusahaan memiliki kendali atas wilayah usaha dan kewajiban untuk melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Presiden Harus Pastikan Tidak Ada Pembiaran terhadap Korporasi

WALHI mendesak Presiden Prabowo untuk memastikan laporan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Presiden harus menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dilaporkan serta menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.

“Harus ada tindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau lalai, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Presiden juga harus membuka hasil pemeriksaan dan penindakan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan memastikan wilayah yang terbakar mendapatkan pemulihan ekologis serta masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pemulihan atas hak-haknya,” tegas Umi.

Selanjutnya, WALHI akan terus memantau dan mengawal tindak lanjut pemerintah atas laporan ini serta mendorong keterbukaan informasi mengenai proses verifikasi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan. (red/ist)

Latihan yang mengusung tema “Koopsudnas beserta Satuan Jajarannya Siap Melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dan Pengamanan Ruang Udara (Opsgakkumpamrud) di Wilayah Kodau I dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AU” tersebut dibuka secara resmi oleh Pangkoopsudnas Marsdya TNI Minggit Tribowo, S.I.P.

Dalam amanatnya, Pangkoopsudnas menegaskan bahwa latihan PFD memiliki arti penting dalam meningkatkan kesiapan operasional satuan dalam menghadapi penanganan pesawat asing pasca-force down. Menurutnya, latihan juga menjadi sarana untuk memastikan setiap unsur jajaran Koopsudnas memahami mekanisme, tugas, dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum dan Pengamanan Ruang Udara.

Pangkoopsudnas juga meninjau kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta unsur yang terlibat dalam skenario latihan.

Latihan tersebut sekaligus menguji penerapan Rencana Operasi Penegakan Hukum Pasca-Force Down “Gakkum Sakti-26” serta Prosedur Tetap Penegakan Hukum Pasca-Force Down Kodau I dan Lanud jajaran.

Selain itu, latihan diisi dengan sosialisasi Protap Force Down oleh Asops Kosek I dan Protap Pasca-Force Down oleh Kakum Koopsudnas. Kegiatan ini melibatkan tim Penyidik Udara, Korpasgat, Pomau, personel Kementerian dan Lembaga terkait, serta unsur pendukung lainnya.

Melalui latihan ini, Koopsudnas terus memantapkan kesiapan personel dan sinergi antarunsur dalam melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan ruang udara secara profesional, terkoordinasi, dan sesuai prosedur. (red/ist)

“Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif, demi keselamatan dan keamanan perjalanan," Karina menjelaskan.

Sebanyak 17 perjalanan Commuter Line yang dilakukan penyesuaian pada pemberangkatan pagi hari, sore dan malam hari. Jadwal pembatalan 7 perjalanan dari Bogor/Cilebut/Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dan 5 perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari, serta terdapat 2 perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan 3 perjalanan dari Bogor pada sore hari.

Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan di seluruh lintas Commuter Line Jabodetabek sebelumnya sebanyak 1.065 perjalanan setiap harinya.

Karina menuturkan bahwa sarana Commuter Line yang biasa digunakan pengguna setiap hari untuk mobilitas, harus dilakukan perawatan demi mengoptimalkan layanan, disamping juga sebagai komitmen KAI Commuter atas keselamatan dan keamanan perjalanan pengguna Commuter Line.

“Kami memahami pasti akan ada ketidaknyamanan bagi para pengguna Commuter Line selama proses perawatan ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Karina.

“Kami mengimbau kepada para pengguna untuk dapat kembali menyesuaikan jadwal perjalanannya," ucap Karina lebih jauh. Ia juga menegaskan bahwa KAI Commuter akan terus menginfokan secara berkala terkait jadwal dan operasional Commuter Line melalui pengumuman informasi di Stasiun, di atas kereta, aplikasi C-Access, maupun melalui kanal media sosial resmi KAI Commuter,” pungkasnya.

Dukungan INKA untuk Sarana yang Lebih Nyaman

Sebagai manufaktur sarana KRL, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mendukung dan terjun langsung bersama tim KAI Commuter serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan perawatan rangkaian sarana KRL atau General Check Up terhadap rangkaian KRL seri iE305 produksi INKA.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan baik, termasuk sistem bogie, sistem propulsi, serta seluruh komponen yang berkaitan dengan aspek keselamatan perjalanan.

"Sejak awal proses ini berlangsung, tim engineering dan quality assurance kami sudah terjun langsung bersama tim KAI Commuter untuk memastikan setiap komponen, termasuk bogie dan sistem propulsi, berfungsi optimal. Kami mendukung penuh proses ini demi memastikan keandalan dan keselamatan sarana," tutur Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA, Nanang Agung Rohmandiyas.

INKA menegaskan komitmen berkelanjutan terhadap kualitas dan keandalan produk yang digunakan dalam layanan Commuter Line. Sebagai bagian dari proses General Check Up ini, INKA akan terus berkoordinasi dengan KAI Commuter untuk memastikan seluruh rangkaian yang diproduksi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna.

"Bagi kami, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai manufaktur dan sinergi dalam ekosistem perkeretaapian. Tentunya dengan tujuan meningkatkan kualitas produk demi kenyamanan dan keselamatan pengguna Commuter Line," tutup Nanang. (red/ist)

Pembersihan dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan sekaligus memastikan fasilitas penerbangan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan. 

Kegiatan dilaksanakan pada sejumlah fasilitas utama dan pendukung penerbangan, meliputi apron, runway, taxiway, serta akses operasional lainnya, Senin (7/9/2026).

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menyampaikan bahwa pembersihan dilaksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut.

"Pembersihan kami laksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik. Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh fasilitas penerbangan tetap dalam kondisi aman dan siap digunakan apabila operasional penerbangan kembali dibuka," ujar Komandan Lanud.

Sinergi antara Lanud Halim Perdanakusuma dan pengelola Bandara Halim Perdanakusuma menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengutamakan keselamatan penerbangan, menjaga kesiapan fasilitas, serta mendukung kelancaran operasional penerbangan di tengah kondisi sebaran abu vulkanik. (red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator menyampaikan bahwa delapan orang yang berada di dalam speed boat terdiri dari dua awak kapal, seorang guide, serta lima jurnalis.

Adapun delapan orang tersebut yakni Warta (55), selaku kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudhis, Daus, dan Donal yang merupakan jurnalis dari sejumlah media.

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Unit Siaga SAR Pandeglang bergerak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 14.15 WIB. Tim kemudian melakukan penyisiran menuju arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speed boat.

"Pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada pukul 14.00 WIB, jurnalis Banten bertolak dari dermaga Pagedongan Carita untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau," kata Kepala Basarnas Banten, Al Amrad, dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Salah seorang jurnalis, kata Amrad, sempat berkomunikasi dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengatakan jurnalis itu mengirim lokasi terakhir.

"Komunikasi terakhir Korban dengan jurnalis Lampung atas nama Abay bahwa pada pukul 14.42 (7/9/26) mengirim share location terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Sampai berita ini dilaporkan, korban belum ditemukan," katanya.

Selain itu, RIB 02 Banten juga melaksanakan penyisiran di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Namun, hingga penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang masih dalam pencarian.

Pada sore hari, KN SAR Tetuka 247 bertolak dari Pelabuhan BBJ menuju lokasi kejadian untuk memperkuat operasi pencarian. Kapal tersebut kemudian melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sepanjang rute pencarian.

Sekitar pukul 21.05 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba di perairan Sangiang. Namun, kapal tidak dapat lego jangkar karena kondisi arus yang cukup kencang. Selanjutnya, KN SAR Tetuka 247 bergerak menuju Pelabuhan Ciwandan sembari tetap melakukan penyisiran dan pemantauan visual dengan hasil nihil.

Pada pukul 22.12 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba dan berhasil sandar dengan aman di Dermaga Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya, pada pukul 22.46 WIB, Tim SAR Gabungan melaksanakan debriefing dan memutuskan bahwa operasi SAR akan dilanjutkan pada Rabu (9/9/2026).

Dalam operasi SAR hari pertama ini, sejumlah unsur terlibat, di antaranya personel KN SAR Tetuka, Rescuer USS Pandeglang, Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polairud Polda Banten, Polairud Mabes, Lanal, Polsek Carita, Satpol PP, Babinsa, unsur pemerintah daerah, Balawista, nelayan, masyarakat, serta unsur media.

Adapun peralatan yang digunakan meliputi KN SAR Tetuka 247, RIB 02 Banten, rescue car, truk personel, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya.

Operasi SAR hari pertama ditutup dengan hasil nihil. Tim SAR Gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan memperluas area penyisiran sesuai hasil evaluasi dan kondisi di lapangan. (red/ist)

Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah mengungkapkan, pihaknya telah mendengar aspirasi dari masyarakat yang menghadapi konflik agrarian tersebut. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi masyarakat dan mencari penyelesaian yang adil. Menurutnya, persoalan Sukajaya memperlihatkan adanya ketimpangan antara penguasaan tanah secara legal formal dan kenyataan bahwa masyarakat telah menempati serta mengelola lahan secara turun-temurun.

Berdasarkan peninjauan awal, Taufiq menilai terdapat sejumlah persoalan yang harus didalami terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas sekitar 150 hektare. Ia menyoroti cakupan sertifikat yang disebut melintasi sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum, serta dugaan bahwa sebagian lahan telah lama ditelantarkan.

“Setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum. Kondisi ini harus diperiksa,” jelasnya dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026).

Di sisi lain, Taufiq mengakui bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat selama ini dilakukan secara tradisional sehingga masih menghadapi kendala pembuktian legal formal. Namun, riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan selama puluhan tahun tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Mereka telah bertahun-tahun menempati dan mengelola lahan ini. Hak yang mereka tuntut bukan hak milik personal, melainkan kepemilikan secara komunal agar lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian tidak hilang,” katanya.

Taufiq mengungkapkan dua kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, BAM DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan memperjuangkan peninjauan kembali SHGB. Kedua, BAM akan mendorong pemberian hak komunal kepada masyarakat atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola.

“Bersama camat, kepala desa, dinas terkait, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, kami sepakat memperjuangkan peninjauan sertifikat HGB. Kami juga akan memperjuangkan agar masyarakat memperoleh sertifikat dengan kepemilikan komunal atas lahan yang sekarang mereka kelola,” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Taufiq juga mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Menurutnya, penguasaan atau pengosongan lahan tidak boleh dilakukan melalui kekerasan, terlebih ketika status dan pemanfaatan tanah tersebut masih dipersoalkan. "Intimidasi, apalagi kekerasan, merupakan cara yang salah, melanggar hukum, dan dapat masuk ke ranah pidana,” tegasnya.

BAM, lanjut Taufiq, tidak akan berhenti pada pendampingan. Pihaknya akan memanggil instansi dan para pihak yang memiliki kewenangan untuk mendalami proses penerbitan SHGB serta mencari penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

“Kita akan mengawal dan melanjutkan perjuangannya. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar kebutuhan dan hak masyarakat dapat diperjuangkan melalui upaya yang sah dan sesuai hukum,” tukasnya. 

Sebelumnya pada kunjungan BAM ini, perwakilan petani Sukajaya, Afifah, menceritakan bahwa keluarganya telah mengelola tanah di kawasan Maduhur secara turun-temurun. “Saya merupakan generasi ketiga dari keluarga petani. Di sini ada bapak saya yang berusia 75 tahun sebagai generasi kedua. Sebelumnya masih ada kakek dan nenek saya sebagai generasi pertama. Artinya, tanah ini tidak pernah kosong dan telah dikelola keluarga kami secara turun-temurun,” ujar Afifah.

Bagi masyarakat, tanah tersebut bukan hanya tempat mencari nafkah. Warga menjaga pepohonan dan aliran air yang manfaatnya dirasakan hingga desa-desa sekitar. Karena itu, hilangnya akses atas lahan dikhawatirkan tidak hanya mengancam kehidupan petani Sukajaya, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

“Bukan hanya ruang hidup dan pepohonan yang kami jaga. Ada aliran air yang kami rawat dan digunakan oleh masyarakat Sukajaya serta desa-desa lain. Kalau tanah ini diambil dan lingkungannya berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Sukajaya,” tuturnya.

Afifah menjelaskan bahwa masyarakat memperjuangkan sekitar 16,3 hektare dari kurang lebih 90 hektare lahan yang disebut masih berada dalam penguasaan perusahaan. Warga tidak meminta hak milik secara perseorangan, tetapi menginginkan hak komunal agar lahan dapat terus dikelola bersama dan tidak mudah dialihkan.

Menurut Afifah, permintaan tersebut merupakan persoalan kepatutan dan keadilan. Lahan seluas 16,3 hektare itu menjadi tumpuan kehidupan puluhan keluarga dan ratusan warga, sedangkan perusahaan menguasai bidang tanah yang jauh lebih luas.

Penderitaan warga semakin terasa setelah peristiwa pada Agustus 2026. Afifah menuturkan bahwa sejumlah lahan pertanian warga diduga dirusak menggunakan alat berat. Tanaman yang seharusnya dapat dipanen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga disebut hancur dalam waktu singkat.

Ia menceritakan adanya petani lanjut usia yang hidup dari penghasilan sangat terbatas dan harus berutang untuk membeli bibit. Namun, tanaman yang telah mereka rawat justru rusak sebelum sempat dipanen. Afifah menyebut dampak peristi belum berhenti pada kerugian ekonomi dan luka fisik.

“Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam beberapa hari. Namun, ada luka batin dan trauma. Ada anak-anak yang tidak bersekolah karena ingin memastikan ibunya dalam keadaan baik. Yang dihancurkan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga rasa aman dan kondisi psikologis anak-anak,” ungkapnya.

“DPR dengan fungsi pengawasannya, harus memastikan tidak terjadi kekerasan negara terhadap rakyat dan tidak ada pembiaran terhadap kekerasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran ketentuan mengenai batas maupun prosedur penerbitan SHGB, hal itu menjadi bagian dari tugas pengawasan kami,” ujar Adian dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM DPR RI bertajuk “Membangun Solusi Berkeadilan atas Konflik dan Sengketa Pertanahan” di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Desa Sukajaya yang sebelumnya disampaikan kepada BAM DPR RI. Adapun menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, peninjauan langsung diperlukan agar BAM DPR RI tidak hanya menerima informasi secara administratif, tetapi juga mendengarkan keterangan masyarakat serta melihat kondisi faktual di lapangan. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat internal BAM.

“Kita datang ke sini untuk mendengar langsung. Setelah ini akan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok terpumpun atau FGD bersama para pihak. Kita juga akan memanggil BPN dan instansi terkait untuk mengklarifikasi seluruh persoalan,” jelasnya.

Adian menilai, penerbitan maupun perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) masih dapat ditinjau apabila dalam prosesnya ditemukan cacat prosedural, ketidaktepatan batas, atau persoalan hukum lainnya. Karena itu, negara harus berani melakukan koreksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan.

“SHGB dapat ditinjau kembali apabila setelah dilakukan penelaahan ditemukan cacat prosedural, persoalan batas, dan sebagainya. Kalau negara tidak memperbaikinya, berarti negara membiarkan kesalahan berlangsung terus-menerus,” tegas Adian.

Ia juga menekankan bahwa kepentingan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi ataupun kekerasan kepada masyarakat. BAM, lanjutnya, akan mengawal aspirasi warga serta mendorong aparat penegak hukum mengambil tindakan konkret apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Tidak boleh lagi ada kekerasan di setiap jengkal tanah Republik ini, atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun. Negara ini tidak didirikan dan kemerdekaan tidak diperjuangkan untuk membiarkan rakyat mengalami kekerasan,” katanya.

Adian mengakui bahwa konflik agraria terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kendati demikian, setiap kasus yang telah diterima dan memiliki kemungkinan untuk diselesaikan harus terus dikawal. Penyelesaian kasus Sukajaya juga diharapkan dapat menjadi model bagi penanganan konflik pertanahan serupa.

“Ada ribuan kasus agraria di Indonesia. Kita ingin menyelesaikannya satu per satu. Kalau tidak dapat diselesaikan sekaligus, kita harus mengambil contoh-contoh penyelesaian yang nantinya dapat diterapkan untuk kasus lain. Semua yang mampu kita selesaikan, harus kita selesaikan,” tutur Adian.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan kelompok tani, Kang Asep, menyampaikan bahwa masyarakat menolak perpanjangan SHGB PT Prima Mustika Candra (PMC) dan meminta agar tanah yang telah dikelola secara turun-temurun dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ia menegaskan masyarakat tidak menuntut Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan hak pengelolaan secara bersama atau komunal.

“Harapan kami adalah tanah untuk rakyat karena tanah ini telah kami kuasai dan kelola secara turun-temurun selama puluhan tahun. Kami menolak perpanjangan SHGB PT PMC. Kami tidak meminta hak milik, tetapi meminta hak bersama atau hak komunal agar tanah ini dapat dikelola untuk anak cucu kami,” ujar Kang Asep.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak 1997, termasuk melalui kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai dan lahan sekitar 16 hektare. Sejumlah kegiatan, menurutnya, juga dilakukan dengan dukungan program pemerintah dan perangkat dinas kehutanan.

Kang Asep turut meminta aparat kepolisian bertindak tegas ketika terjadi intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan terhadap warga. Ia berharap perlindungan terhadap masyarakat tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Ketika ada intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan yang mengganggu ruang hidup masyarakat, harus ada tindakan konkret. Jangan hanya memberikan imbauan, tetapi tidak ada penegakan hukum di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Adian menilai permintaan masyarakat untuk memperoleh hak pengelolaan bersama mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanah tersebut tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dipelihara bagi generasi berikutnya.

“Mereka tidak meminta SHM karena tidak ingin tanah itu dijual. Mereka ingin tanah tersebut digunakan untuk merawat bumi, menghasilkan oksigen yang sehat, dan menjaga air bersih bagi keluarga serta anak-anak mereka. Menurut saya, itu permintaan yang sangat baik. Mengapa hal baik seperti ini tidak kita dukung?” pungkasnya. (red/ist)

Melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), Polda Lampung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap personel maupun masyarakat, termasuk distribusi masker dan kesiapan layanan kesehatan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, langkah mitigasi dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri menghadapi kemungkinan dampak erupsi.

“Polda Lampung mengedepankan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Personel yang bertugas di lapangan juga kami pastikan mendapatkan perlindungan, termasuk masker,” kata Yuni, Sabtu (5/9/2026).

Selain membagikan masker kepada personel Polri yang melakukan patroli, Biddokkes Polda Lampung juga membagikan masker kepada masyarakat di sekitar kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung.

Masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik diimbau meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara mulai terdampak abu vulkanik.

“Jika abu vulkanik mulai terpapar di lingkungan masyarakat, kami mengimbau warga menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Yuni.

Tidak hanya melakukan pencegahan di lapangan, Biddokkes Polda Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan tim tanggap darurat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Koordinasi tersebut mencakup kesiapan mobilisasi tim untuk evakuasi, pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan rujukan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit tipe A.

Yuni mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi agar penanganan kesehatan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi peningkatan dampak erupsi.

“Koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Kami ingin memastikan apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi atau pelayanan kesehatan, seluruh unsur sudah siap bergerak,” katanya.

Biddokkes Polda Lampung juga berkoordinasi dengan para direktur rumah sakit melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk menyiapkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Kesiapan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam jumlah besar atau korban massal.

Berdasarkan laporan khusus Badan Geologi, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Sejak 2 Juli 2026, gunung api tersebut terus mengalami seri erupsi tipe Strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik.

Pada 5 September 2026 pukul 23.07 WIB, Anak Krakatau mengalami erupsi menerus disertai suara gemuruh. Fenomena semburan merah menyala yang menyerupai lava fountain juga teramati dari pos pengamatan.

Badan Geologi mengingatkan masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak memasuki wilayah radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Anak Krakatau serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.

Yuni meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait perkembangan aktivitas Anak Krakatau.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, tetapi jangan mengabaikan peringatan. Ikuti informasi resmi dan apabila berada di wilayah terdampak abu vulkanik, gunakan masker serta kurangi aktivitas di luar ruangan,” tegasnya. (red/ist)

BMKG melakukan pemantauan sebaran abu vulkanik dengan menyinkronkan hasil analisis citra satelit dengan data aktivitas erupsi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin.

Berdasarkan hasil observasi satelit, sebaran abu vulkanik teridentifikasi pada dua zona ketinggian dengan arah pergerakan berbeda. Pada zona permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki, abu vulkanik bergerak ke arah Timur Laut–Selatan dan mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta wilayah perairan di sekitarnya.

Sementara itu, sebaran abu pada zona permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki bergerak ke arah Barat Daya–Barat Laut, mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, hingga Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu-Lampung-Banten.

Dengan terpantau masuknya sebaran abu vulkanik ke wilayah Jawa Barat, masyarakat di Kabupaten Bogor diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai langkah perlindungan dari paparan partikel abu vulkanik.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi lingkungan mulai terdampak, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan hati-hati apabila terdapat endapan abu agar tidak kembali beterbangan dan terhirup.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah, khususnya terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi sebaran abu vulkanik.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan sebaran abu vulkanik dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG dan instansi terkait.(red/ist)

Alat kesehatan tersebut disiapkan untuk mendukung perlindungan personel dan masyarakat yang terdampak kondisi lingkungan akibat karhutla.

Bantuan diberangkatkan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju wilayah Kalimantan untuk selanjutnya disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menegaskan bahwa Lanud Halim Perdanakusuma siap mendukung upaya penanganan karhutla sebagai bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi kondisi darurat di berbagai wilayah Indonesia.

“Bantuan APD, tabung oksigen, dan masker ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi personel yang bertugas sekaligus membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Komandan Lanud.

Melalui kemampuan dukungan udara yang dimiliki, TNI AU terus berperan dalam membantu penanganan kondisi darurat serta mendukung masyarakat terdampak karhutla di wilayah Kalimantan. (red/ist)

Terdengarnya dentuman dan suara gemuruh dari Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau menjadi bagian dari aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan gunungapi untuk melihat aktivitas erupsi maupun mengambil gambar atau video, mengingat masih terdapat potensi lontaran material dari kawah aktif.

Kekhawatiran masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung, terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau turut menjadi perhatian pemerintah. Kekhawatiran tersebut juga tidak terlepas dari pengalaman masyarakat terhadap peristiwa tsunami pada 22 Desember 2018 yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh sebab itu, diharapkan kepada masyarakat agar tidak panik. 

Meski demikian, PVMBG tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari PVMBG serta tidak mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan aktivitas visual maupun suara dentuman yang terdengar.

Fenomena Lava Fountain

Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau periode pengamatan Sabtu (5/9) pukul 00.00–06.00 WIB, erupsi masih berlangsung dan secara visual diinterpretasikan sebagai fenomena lava fountain atau lava air mancur yang teramati pada malam hari. Dalam pemantauan visual, gunungapi teramati jelas hingga tertutup kabut dengan tingkat kabut 0–III, sementara asap kawah tidak teramati.

Kamera CCTV pengamatan di lapangan dilaporkan tidak beroperasi setelah terkena lontaran material vulkanik. Dari sisi kegempaan, tercatat satu kejadian letusan dengan amplitudo 70 milimeter dan durasi yang tercatat dalam laporan selama 21.600 detik. Kondisi cuaca di sekitar gunungapi berawan hingga mendung, dengan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat laut.

Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Level III (Siaga). PVMBG melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

BNPB bersama PVMBG dan BPBD menekankan bahwa kewaspadaan perlu berjalan beriringan dengan ketenangan. Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Banten dan Lampung, tidak perlu panik terhadap isu tsunami, namun tetap perlu mengikuti perkembangan informasi resmi. Pemerintah terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau dan akan menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi yang perlu diketahui masyarakat.

Dalam menghadapi aktivitas erupsi, BNPB menekankan tiga hal utama. Pertama, keselamatan masyarakat menjadi prioritas sehingga pemerintah daerah bersama unsur terkait perlu memastikan tidak ada masyarakat maupun wisatawan yang berada dalam radius bahaya. Pengawasan dan patroli di kawasan tersebut perlu terus diperkuat untuk mencegah masyarakat memasuki zona terlarang.

Kedua, kesiapsiagaan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah bersama BPBD dan unsur terkait diharapkan memastikan jalur evakuasi, titik kumpul, sarana komunikasi serta kebutuhan dasar masyarakat siap digunakan apabila terjadi perubahan aktivitas yang membutuhkan langkah evakuasi.

Ketiga, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi setiap arahan petugas. Masyarakat tidak perlu mendekati kawasan gunungapi hanya untuk menyaksikan atau mendokumentasikan erupsi. Informasi yang belum terverifikasi, termasuk mengenai potensi tsunami, juga sebaiknya tidak disebarluaskan karena dapat menimbulkan kepanikan.

"BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. PVMBG juga akan melakukan evaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan signifikan pada aktivitas maupun morfologi gunungapi" ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dikutip dari laman resmi BNPB.

Masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui Badan Geologi, PVMBG, pemerintah daerah, BNPB, serta kanal resmi kebencanaan lainnya. (red/ist)

Forum tahunan tersebut mempertemukan delegasi TNI AU yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dan delegasi RSAF yang dipimpin Chief of Staff – Air Staff (COS-AS) Brigadier General Ho Kum Luen.

Dalam sambutannya, Wakasau menyampaikan bahwa hubungan TNI AU dan RSAF terus berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama, mulai dari pendidikan, latihan bersama, pertemuan bilateral, hingga interaksi profesional. Menurutnya, berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan, saling pengertian, dan profesionalisme kedua angkatan udara.

Sementara itu, Brigadier General Ho Kum Luen menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ASM ke-20 serta keramahan TNI AU selama delegasi RSAF berada di Indonesia. Ia menilai ASM memiliki peran penting sebagai forum untuk membangun komunikasi, membahas berbagai isu, mengambil keputusan, dan mendukung pelaksanaan kerja sama bilateral.

“Annual Staff Meeting telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembahasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan bilateral antara RSAF dan TNI AU,” ujarnya.

ASM ke-20 juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kedua angkatan udara dalam melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sekaligus membahas agenda bilateral ke depan. Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, Wakasau dan COS-AS RSAF menandatangani Minutes of Meeting (MoM) antar-HOD.

Hadir mendampingi Wakasau, Asops Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Waasintel Kasau, Paban III/Lat Sopsau, Paban IV/Hublu Sintelau, Athan RI Singapura, Pabandyasiaplat Paban III/Lat Sopsau, dan Kasidiklugrisa Subdisdikiptek Disdikau. (red/ist)

Helikopter tersebut diawaki Kapten Pnb A. Rahmanto dan Lettu Pnb Raga D.P. dari Skadron Udara 8. Pada hari pertama, helikopter tersebut take off dari Lanud Dhomber untuk melaksanakan operasi water bombing dan patroli udara sebanyak dua sortie dengan 15 kali penyiraman di wilayah IKN dan sekitarnya, meliputi Bukit Merdeka, Bukit Tengkorak, dan Wonotirto.

Dalam pelaksanaannya, air diambil dari embung terdekat dengan titik kebakaran untuk mendukung proses pemadaman. Penyiraman tersebut efektif mengurangi hotspot secara signifikan di wilayah sasaran.

Komandan Lanud Dhomber Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana, M.Han., mengatakan bahwa koordinasi dan informasi terkini mengenai kondisi kebakaran menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan water bombing.

“Kita membutuhkan koordinat dan informasi terkini tentang situasi kebakaran yang terjadi, sehingga diperlukan koordinasi lebih ketat agar pelaksanaan water bombing bisa lebih efektif,” ujar Komandan Lanud Dhomber.

Lebih lanjut, Komandan Lanud menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan operasi. Kondisi cuaca, pesawat, dan kru dalam keadaan baik serta siap mendukung kegiatan water bombing di wilayah IKN.

Operasi pemadaman dilaksanakan berdasarkan informasi awal dari petugas Otorita IKN yang berada di titik api serta data hotspot BMKG. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung selama lima hari, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi Karhutla serta laporan titik api dari petugas maupun masyarakat di wilayah terdampak.

“Untuk pelaksanaan ditargetkan lima hari. Namun, nanti kita update setiap harinya berdasarkan titik api ataupun laporan kejadian kebakaran dari rekan-rekan yang ada di lapangan,” pungkas Komandan Lanud Dhomber. (red)

Guyuran hujan ini secara signifikan langsung memperbaiki kualitas udara di Kota Khatulistiwa yang sebelumnya masuk dalam kategori tidak sehat. Bau menyengat fluktuasi asap yang biasanya menusuk hidung setiap pagi, kini berganti dengan aroma tanah yang segar dan udara yang jauh lebih bersih.

Di tengah kegembiraan warga, sejumlah titik jalan protokol sempat tergenang air akibat debit hujan yang sangat tinggi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur masyarakat yang sudah lama mendambakan air hujan.

Salah seorang warga Kecamatan Pontianak Tenggara, Ahmad Fauzi (42), mengungkapkan rasa leganya saat ditemui di sela-sela aktivitasnya.

"Alhamdulillah, mas, hujan ini seperti berkah yang ditunggu-tunggu. Sudah sebulan lebih kami sesak napas karena asap karhutla. Tiap pagi mau keluar rumah itu mata perih sekali. Biarpun ada genangan sedikit di jalan, kami warga Pontianak tetap sangat bersyukur udara jadi bersih lagi dan jemuran tidak bau asap lagi," ujar Ahmad Fauzi.

Berdasarkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di Pontianak pascahujan deras ini diprediksi akan didominasi oleh langit berawan tebal hingga cerah berawan dalam beberapa hari ke depan. Peluang terjadinya hujan lokal masih ada, terutama pada siang atau sore hari dengan intensitas ringan.

Pihak berwenang setempat tetap mengimbau warga untuk membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing guna mengantisipasi penyumbatan drainase jika hujan deras kembali turun sewaktu-waktu. (red/ist)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam riset BBC per 4 September 2026, terdapat 1.961 orang yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada periode 1–3 September 2026. Kasus tersebut tersebar di Bener Meriah, Aceh; Agam, Sumatera Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; Rembang, Jawa Tengah; dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai angka tersebut harus dibaca bukan semata sebagai kumpulan kasus keracunan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai alarm serius terhadap sistem manajemen risiko MBG.

“Kalau persoalan yang muncul berulang kali masih berada pada titik yang sama, seperti masa lalu saat manajemen BGN belum berubah—SOP, distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas SDM dan keamanan pangan—maka kita harus berani bertanya, apa perubahan mendasar sebenarnya yang sudah terjadi atau kita masih akan mengulang pola lama? Dan tinggal menunggu kejadian kejadian berikutnya, seperti korupsi atas wewenang dan lain lain'. Ini harus jadi alarm keras Presiden, karena persoalan lama masih terus berulang, belum berubah.

Menurut Jasra, MBG merupakan program strategis yang memiliki karakter berbeda dengan program pemerintah lainnya karena kesalahan dalam pelaksanaannya dapat langsung menyentuh keselamatan dan kesehatan anak.

“Pertaruhannya adalah tubuh dan jiwa anak. Ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan, maka negara tidak boleh hanya menghitung apakah ada yang meninggal atau tidak. Keselamatan anak tidak boleh menunggu sampai jatuh korban jiwa,” tegasnya.

Efek Jera Harus Menjadi Bagian Dari Tata Kelola

KPAI melihat salah satu persoalan yang harus segera dibenahi adalah mekanisme pertanggungjawaban penyedia, SPPG maupun pihak lain yang terbukti lalai.

Jasra mengatakan, setiap tahapan MBG memiliki titik risiko: mulai dari perencanaan menu dan bahan baku, pengadaan, pengolahan, pemasakan, pendinginan, pemorsian, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga makanan dikonsumsi anak.

“Di setiap titik itu ada SOP. Tetapi SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekadar dokumen administratif. Harus ada hubungan yang jelas antara kepatuhan, kualitas layanan, pembayaran, evaluasi kontrak, penghentian operasional dan penegakan hukum apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran,” ujar Jasra.

Ia menegaskan bahwa KPAI tidak ingin menggeneralisasi seluruh penyedia MBG sebagai bermasalah. Namun, apabila suatu penyedia terbukti melakukan kelalaian yang membahayakan anak, harus ada konsekuensi yang nyata dan terukur.

“Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai. Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban.”

BGN sendiri pada awal September menyatakan sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP. 

Jarak, Waaktu dan Taransportasi Bukan Persoalan Teknis Biasa

KPAI juga memberi perhatian serius terhadap persoalan jarak dapur dengan sekolah. BGN telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa waktu dan rantai distribusi merupakan bagian integral dari keamanan pangan, bukan persoalan administratif.

“Kalau dapur terlalu jauh, kemudian terjadi kemacetan, kondisi jalan buruk, kendaraan tidak memenuhi persyaratan, pengemudi tidak cakap, makanan harus menunggu, atau sistem penyimpanan tidak mampu menjaga kualitas makanan, maka seluruh risiko itu akhirnya bermuara pada anak,” kata Jasra.

Karena itu, menurut KPAI, pemerintah perlu mengevaluasi kembali radius pelayanan SPPG terhadap sekolah, bukan sekadar menghitung berapa banyak sekolah yang bisa dilayani oleh satu dapur.

“Jangan sampai efisiensi distribusi justru menghasilkan inefisiensi perlindungan anak. Dapur yang lebih dekat dengan sekolah bisa menjadi salah satu pilihan mitigasi, terutama di wilayah dengan kondisi jalan, cuaca, kepadatan lalu lintas dan karakter geografis tertentu,” ujarnya.

Dalam petunjuk teknis BGN sendiri telah diatur bahwa waktu penyiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan dan pendistribusian harus disesuaikan dengan situasi dan jadwal setempat, serta makanan yang telah dibuat tidak boleh melebihi zona aman empat jam. 

SLHS Tidak Boleh Berubah Menjadi Sekadar Dokumen Administratif

Jasra juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas sertifikasi laik higiene sanitasi. “Kalau sebuah dapur sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, tetapi kemudian terjadi dugaan keracunan, kita harus bertanya apakah sertifikasi tersebut benar-benar menggambarkan kondisi operasional sehari-hari,” katanya.

Menurutnya, sertifikat tidak boleh menjadi tiket permanen, melainkan harus dibarengi pengawasan berkala dan berbasis risiko.

KPAI mendorong agar terdapat mekanisme audit ulang otomatis terhadap SPPG apabila terjadi kejadian luar biasa atau dugaan keracunan, termasuk pemeriksaan terhadap sumber air, bahan baku, kebersihan peralatan, suhu makanan, waktu masak-distribusi-konsumsi, pengelolaan sampel makanan, kompetensi penjamah makanan dan rantai transportasi.

Kasus di Jombang, misalnya, telah mendorong evaluasi terhadap SLHS SPPG setelah 256 siswa dan guru mengalami dugaan keracunan. 

Anak Tidak Hanya Mengalami Gangguan Fisik, Tetapi Juga Bisa Mengalami Trauma

KPAI mengingatkan bahwa dampak MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah anak yang masuk fasilitas kesehatan.

Jasra mengatakan pengalaman keracunan dapat membentuk ingatan traumatis pada anak.

“Bayangkan anak yang melihat belatung, ulat, makanan berbau tidak sedap, atau mengalami muntah dan sakit setelah makan. Setelah itu setiap kali melihat ompreng, rantang atau makanan yang bentuknya menyerupai MBG, rasa takutnya bisa muncul kembali.”

Menurutnya, anak yang seharusnya membangun imajinasi positif terhadap makanan—sayuran segar, buah, lauk bergizi dan pola makan sehat—justru dapat merekam pengalaman sebaliknya.

“Ini yang sering tidak terlihat dalam statistik. Anak mungkin sudah pulang dari rumah sakit, tetapi rasa takutnya belum tentu pulang bersama dia.”

KPAI juga mengingatkan bahwa kondisi psikologis setiap anak berbeda. Ada anak yang cepat pulih, tetapi ada pula yang membutuhkan pendampingan lebih panjang.

Karena itu, penanganan pascakejadian harus mencakup asesmen kesehatan fisik sekaligus psikologis, termasuk terhadap anak, orang tua dan lingkungan sekolah.

Jangan Sampai ketakutan Terhadap MBG Justru Merusak Tujuan Program

MBG dirancang untuk memperbaiki pemenuhan gizi, membantu mengatasi kekurangan gizi dan mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Namun, kata Jasra, tujuan tersebut dapat terganggu apabila anak dan orang tua justru mulai membangun persepsi bahwa makanan MBG adalah sesuatu yang menakutkan.

“Jangan sampai anak yang sedang kita ajak meninggalkan makanan ultra-proses dan makanan instan justru kembali kepada makanan instan karena mereka takut mengonsumsi makanan yang disediakan negara.”

Menurutnya, kepercayaan anak dan orang tua merupakan aset penting program MBG.

“Program gizi bukan hanya soal kalori dan protein. Ada rasa aman, kepercayaan dan pengalaman psikologis anak di dalamnya.”

Pemerintah Harus Bergerak Paralel, Bukan Bergantian

Jasra mengatakan berbagai rekomendasi mengenai keamanan pangan MBG sebenarnya telah banyak disampaikan. Karena itu, persoalannya kini bukan lagi semata kekurangan rekomendasi.

“Yang kita butuhkan adalah political will untuk melakukan perubahan secara paralel: perbaikan tata kelola, pengawasan, standardisasi SPPG, distribusi, kompetensi SDM, sertifikasi, mekanisme pembayaran, transparansi dan penegakan hukum.”

BGN sendiri telah mengambil sejumlah langkah, antara lain menetapkan batas waktu konsumsi empat jam, memperkuat keterlibatan sekolah dalam pengawasan dan menutup secara permanen ratusan dapur yang dinilai tidak layak secara sanitasi. 

“Langkah-langkah itu penting, tetapi harus dipastikan menjadi sistem yang konsisten. Jangan menunggu ada kasus baru kemudian melakukan perbaikan. Mitigasi harus mendahului korban.”

KPAI juga mengapresiasi apabila kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana telah diproses aparat penegak hukum. BGN pada 4 September menyatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan MBG telah masuk penyelidikan dan sebagian sudah naik ke tahap penyidikan. 

Lima Langkah Mendesak KPAI

Untuk mencegah pengulangan kasus, KPAI mendorong pemerintah melakukan sedikitnya lima langkah:

Pertama, membangun sistem efek jera. Penyedia/SPPG yang terbukti lalai dan membahayakan anak harus mendapatkan sanksi yang jelas, terukur dan proporsional, termasuk evaluasi kelayakan operasional, kontrak dan pembayaran, serta proses hukum apabila terdapat unsur pidana.

Kedua, melakukan audit total berbasis risiko. Audit tidak berhenti pada dapur, tetapi mencakup seluruh rantai: bahan baku, pengolahan, suhu, waktu, penyimpanan, kendaraan, pengemudi, jarak, distribusi dan konsumsi.

Ketiga, mengevaluasi ulang radius dapur–sekolah. Kondisi geografis, waktu tempuh, kemacetan dan infrastruktur jalan harus menjadi parameter penentuan wilayah pelayanan SPPG.

Keempat, menjadikan setiap kejadian sebagai pemicu audit otomatis. Setiap dugaan keracunan harus menghasilkan investigasi menyeluruh dan bukan hanya penghentian sementara. Hasil investigasi harus menjadi dasar perbaikan dan pencegahan kasus berikutnya.

Kelima, menyiapkan sistem pemulihan anak. Anak korban harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemantauan lanjutan dan dukungan psikologis sesuai kebutuhan. Negara harus memastikan trauma anak tidak menjadi “biaya tersembunyi” dari program MBG.

Keselamatan Anak Harus Menjadi Indikator Keberhasilan Pertama

Jasra menegaskan bahwa KPAI mendukung program pemenuhan gizi bagi anak, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak.

“Tidak ada yang ingin MBG gagal. Justru karena kita ingin MBG berhasil, maka kita harus berani mengatakan bahwa keselamatan anak adalah indikator keberhasilan yang pertama.” ujar Jasra. (red)

Letusan kali ini menyajikan fenomena alam yang mengerikan sekaligus memukau, yakni berupa lava fountain atau air mancur lava pijar.Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa air mancur lava melesat tinggi hingga 400 meter dari atas puncak kawah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Darwin Volcanic Ash Advisory Center (VAAC), kolom abu vulkanik sempat terdeteksi melambung sangat tinggi hingga 15 kilometer (15.000 meter) di atas permukaan laut. Akibatnya, peringatan keselamatan penerbangan (SIGMET) sempat dikeluarkan untuk wilayah ruang udara Jakarta hingga Melbourne.

Dahsyatnya letusan ini juga memicu getaran gempa menerus dengan amplitudo maksimum 70 milimeter yang berlangsung selama hampir 6 jam (21.600 detik). Dentuman dan gemuruh kuat yang bersumber dari laut tersebut terdengar jelas hingga ke Pos Pengamatan Pasauran di Serang, Banten.

"Erupsi kali ini terekam sangat kuat dan berdurasi panjang. Saking besarnya energi yang dikeluarkan, fasilitas kamera pengawas atau CCTV pemantau kami di lapangan dilaporkan rusak dan mati total pada pukul 01.01 WIB dini hari karena terkena hantaman langsung dari lontaran material batu pijar saat merekam fenomena lava fountain tersebut," ujar perwakilan petugas Pos Pengamatan Gunung Api dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026).

Hingga saat ini, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih bertahan di Level III (Siaga). Pemerintah mengimbau masyarakat, nelayan, dan wisatawan untuk tidak mendekati gunung dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif untuk menghindari ancaman material pijar dan hujan abu lebat.

Meski erupsinya tergolong besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan tidak ada potensi tsunami akibat aktivitas ini. Tubuh Gunung Anak Krakatau saat ini dinilai belum cukup besar untuk memicu longsoran bawah laut seperti peristiwa tahun 2018 lalu.  Masyarakat di pesisir Banten maupun Lampung diimbau untuk tetap tenang, waspada, dan hanya mempercayai informasi resmi dari lembaga berwenang. (red/ist)

Personel Satgas Karhutla Lanud Iskandar segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Setibanya di area kebakaran, tim langsung melaksanakan upaya pemadaman untuk mencegah meluasnya area terdampak.

"Dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, personel menghadapi kondisi medan yang cukup berat. Luasnya area kebakaran, perubahan arah angin, keterbatasan sumber air, karakteristik tanah gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan, serta tingginya ilalang menjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana S.T., M.M.

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Satgas Karhutla Lanud Iskandar terus melaksanakan pemadaman.

Komandan Lanud Iskandar Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto, M.Han., menyampaikan kesiapsiagaan personel selama 24 jam menjadi bagian dari pelaksanaan tugas satuan dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah..(red/ist)

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI AU melalui karya jurnalistik. 

"Kasau Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI AU kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI AU." Ujar Kasau.

Kasau juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu mengenal TNI AU tidak hanya melalui alutsista, operasi, dan latihan, tetapi juga melalui profesionalisme, inovasi, inisiatif, kegiatan kemanusiaan, serta kedekatan dengan masyarakat. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki arti penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada publik.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Juri Kasau Awards 2026 Prof. Dr. Dadang Rakhmad Hidayat, M.Si. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghargaan kepada insan pers, tetapi juga menjadi ruang bagi TNI AU untuk memahami perspektif media dalam melihat berbagai aktivitas TNI AU.

“Kasau Award 2026 yang bertemakan Pengabdian Tanpa Batas TNI AU AMPUH Indonesia Maju, merupakan wahana apresiasi TNI AU kepada para jurnalis dan insan media, sekaligus ajang yang sangat krusial untuk mengetahui konstruksi dan wacana berbagai media melalui para jurnalisnya mengenai aktivitas TNI AU dalam berbagai perspektif.” Ujar Ketua Dewan Juri.

Kasau Awards 2026 menghadirkan beragam perspektif jurnalistik, mulai dari isu strategis, isu humanis, program news TV, feature TV, hingga foto jurnalistik. Keberagaman karya tersebut menjadi bagian dari kontribusi insan pers dalam menghadirkan informasi mengenai TNI AU kepada publik secara lebih luas.

Kasau Awards 2026 mengusung tema “Pengabdian Tanpa Batas TNI AU AMPUH Indonesia Maju” dan berhasil menghimpun 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah dengan beragam kategori jurnalistik, meliputi Isu Strategis, Isu Humanis, Program News TV, Program Feature TV, serta Foto Jurnalistik.

Pada kategori Isu Strategis, juara I diraih Baharudin Al Farisi dari Kompas.com. Kategori Isu Humanis diraih Erwin Prasetio dari SinarPerbatasan.com sebagai juara I.

Sementara itu, kategori Program News TV menempatkan Iwan Hermawan dari CNN Indonesia TV sebagai juara I. Untuk kategori Program Feature TV, juara I diraih Victor Hilter Siagian dari Kompas TV. Adapun kategori Foto Jurnalistik diraih Fitra Yogi dari ANTARA sebagai juara I.

Para pemenang menerima trofi, piagam penghargaan, serta hadiah uang pembinaan. Hadiah utama diserahkan langsung oleh Kasau sebagai bentuk apresiasi atas karya dan partisipasi insan pers dalam mengangkat berbagai sisi kiprah TNI AU. (red/ist)

Pengembangan SIMEP PA V.3.0 diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang lebih tepat, valid, dan reliable mengenai kinerja penyelenggaraan perlindungan anak. Data dan informasi yang dihimpun melalui SIMEP PA diharapkan menjadi dasar bagi KPAI dalam melakukan monitoring, evaluasi, menyusun laporan hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Peluncuran SIMEP PA V.3.0 dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, 2 September 2026, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, KPAI, PUSKAPA Universitas Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan, SIMEP PA mulai diinisiasi KPAI pada 2019 dan mulai digunakan pada 2020 untuk menghimpun data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

“SIMEP Perlindungan Anak mulai diinisiasi oleh KPAI pada tahun 2019. Pada tahun 2020, SIMEP-PA mulai digunakan untuk menghimpun data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah,” jelas Jasra.

Pada tahap awal, SIMEP PA menggunakan dua instrumen. Penggunaannya kemudian semakin berkembang. Pada 2022, SIMEP PA memasuki Versi 2 dengan cakupan instrumen yang meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, sistem peradilan pidana anak, serta instrumen untuk Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Memasuki 2026, KPAI mengembangkan SIMEP PA ke Versi 3.0 bersama PUSKAPA Universitas Indonesia, dengan instrumen pengawasan yang lebih luas.

“Pada tahun 2026, pengembangan tersebut membawa SIMEP Perlindungan Anak ke versi ketiga. Instrumennya disusun berdasarkan tujuh sistem, yaitu pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana, perlindungan khusus, serta lintas sektor,” ungkap Jasra.

“Dengan pengembangan ini, SIMEP-PA versi ketiga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan KPAI,” lanjutnya.

Tentang SIMEP PA KPAI

Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) merupakan aplikasi yang dikembangkan KPAI sejak 2019 untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

SIMEP PA V.3.0 dikembangkan bersama PUSKAPA Universitas Indonesia dan diarahkan untuk memperkuat pengawasan KPAI berbasis data.

Peluncuran SIMEP PA V.3.0 juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sistem tersebut kepada masyarakat, media, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta lembaga nonpemerintah. (red/ist)

Dalam sambutan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara (Asops Kasau) Marsda TNI Suliono, S.Sos., yang dibacakan Dangrup 1 Angkut, disampaikan bahwa pembangunan kekuatan udara yang AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis) menuntut TNI AU untuk terus bertransformasi dan menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Asops Kasau menekankan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan secara disiplin dan penuh semangat. Para peserta juga diharapkan menyerap pengetahuan dan pengalaman yang diberikan para instruktur secara maksimal sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas. Pelatihan AATT C-130J Super Hercules menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi penerbang dan awak pesawat dalam melaksanakan misi angkutan udara taktis.

Materi pelatihan mencakup perencanaan dan pelaksanaan misi mobilisasi udara taktis, baik siang maupun malam hari, penggunaan Night Vision Goggles (NVG), penerbangan formasi, air drop, tactical take off and landing, serta pelaksanaan operasi dalam lingkungan yang memiliki ancaman.

“ Melalui pelatihan tersebut, TNI AU terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapan penerbang serta awak pesawat C-130J Super Hercules guna mendukung pelaksanaan tugas dan operasi angkutan udara taktis secara efektif, aman, dan professional,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M. (red/ist)

Apresiasi tersebut disampaikan TP PKK Provinsi Jawa Barat Samantha Dewi Erwan saat melaksanakan kunjungan kerja ke KWT Mandiri, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jumat (28/8/2026).

“KWT Mandiri Kelurahan Cigugur Tengah adalah salah satu contoh nyata dari semangat itu. Saya menyambut dengan penuh suka cita, sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu pengurus,” kata Samantha saat memberikan sambutan.

Menurutnya, dedikasi dan konsistensi para pengurus serta anggota KWT Mandiri menjadi contoh penerapan semangat gotong royong dan kemandirian yang sejalan dengan program PKK, khususnya dalam bidang pangan dan ketahanan keluarga.

Ia menilai keberadaan KWT memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat keluarga hingga masyarakat. “Kami percaya kelompok seperti KWT Mandiri inilah yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan keluarga di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Samantha juga menegaskan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk melihat perkembangan kegiatan KWT, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi para anggota di lapangan.

Dengan demikian, kata dia, TP PKK bersama pihak terkait dapat berdiskusi mencari solusi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar KWT Mandiri dapat terus berkembang. Dalam kunjungan tersebut, Samantha meninjau berbagai kegiatan KWT Mandiri, mulai dari tanaman pangan dan hortikultura, budidaya ikan lele hingga ayam petelur.

Sejumlah tanaman yang dikembangkan di antaranya kangkung, terong, kol, pakcoy, bunga telang dan cabai yang ditanam menyesuaikan musim. Tak hanya menghasilkan bahan pangan, KWT Mandiri juga mengembangkan hasil pertanian menjadi berbagai produk olahan. Sedikitnya terdapat 14 produk olahan yang dipasarkan, di antaranya mie pakcoy, peyek bayam, peyek kenikir, bolu terong, stik kucai, lele marinasi frozen, rolade lele, teh celup daun kelor, minuman bunga telang, wedang jahe, gado-gado, bakwan dan kacang polong.

Kegiatan KWT Mandiri juga telah menghasilkan sejumlah pencapaian. Kelompok tersebut mengikuti lomba Program Kampung Iklim (Proklim) dan memperoleh predikat Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, KWT Mandiri menjadi mitra Polres Cimahi dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan juga diarahkan untuk mendukung kesehatan keluarga. KWT Mandiri turut membagikan telur dan paket sayuran dalam kegiatan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Samantha berharap berbagai capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi anggota KWT Mandiri untuk terus berinovasi dan memperluas manfaat kegiatan.

“Kepada ibu-ibu KWT Mandiri, teruslah bersemangat, terus berkarya dan jangan berhenti untuk belajar dan berinovasi. Jadikan kunjungan kami ini motivasi untuk semakin maju,” katanya.

Sementara itu, pembinaan terhadap KWT di Kelurahan Cigugur Tengah dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi berbagai kegiatan KWT se-Kelurahan Cigugur Tengah, sekaligus wadah berbagi pengalaman antar-KWT.

Pembinaan juga diisi dengan pemberian materi dari pihak kelurahan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Cimahi untuk memperkuat kapasitas kelompok dalam mengembangkan kegiatan pertanian, pangan dan ekonomi keluarga.(red/ist)

Peresmian tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Multipartit Pengampuan Jejaring Wilayah Provinsi Maluku Utara. Langkah strategis ini melibatkan jajaran rumah sakit pengampu nasional, antara lain RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, serta 10 Direktur RSUD Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.

Acara strategis ini turut dihadiri oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, dan Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir. Hadir pula dari jajaran medis nasional, yaitu Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), Direktur Layanan Operasional RSCM Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Dr. Soetomo dr. Mouli Edward, Sp.OT(K), Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Ternate, Kepala BPJS Kesehatan, dan 10 Direktur RSUD Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi dedikasi penuh dari Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Kementerian Kesehatan, serta pihak rumah sakit pengampu nasional. Ia secara khusus mengenang awal koordinasi percepatan proyek ini bersama dr. Iwan Dakota.

"Saat awal saya dilantik, dr. Iwan dan Kemendagri sangat fokus memastikan bangunan ini cepat selesai karena alat medisnya sudah siap. Hari ini kita bersyukur impian itu terwujud di tahun 2026. Alat sudah terinstal, serta dokter dan perawat telah dilatih. Kami menargetkan operasi jantung terbuka pertama dapat dilaksanakan pada Desember mendatang," ujar Sherly.

Dengan berfungsinya gedung baru ini, Maluku Utara kini memiliki dua pusat penanganan jantung, melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah tersedia di Kabupaten Halmahera Utara.

Gubernur juga menitipkan pesan pendampingan berkelanjutan kepada Ketua Tim Pengampu Jejaring Kardiovaskular Nasional, dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K). Kerja sama ini ditujukan untuk rencana besar pengembangan RSUD Sofifi menjadi pusat rehabilitasi kanker, paru, ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Sherly menegaskan bahwa kehadiran negara sangat krusial dalam menjamin kesetaraan akses kesehatan di wilayah kepulauan.

"Satu jam bagi warga yang terkena serangan jantung adalah waktu krusial yang menentukan hidup dan mati. Jarak kepulauan tidak bisa kita dekatkan, tetapi dengan sistem penanganan yang tepat, kitalah yang harus mendatangi masyarakat," tegasnya.

Meski memuji transformasi RSUD Chasan Boesoirie yang berkembang pesat dalam 1,5 tahun terakhir, Gubernur mengingatkan tantangan riil di 10 kabupaten/kota. Masalah klasik seperti keterlambatan penanganan, kekosongan stok obat, dan kerusakan alat medis harus segera dituntaskan melalui sistem yang cepat, tepat, berkapasitas, dan ekonomis.

Sherly juga berterima kasih atas dukungan Kemenkes yang pada tahun lalu telah membangun tiga rumah sakit berfasilitas Therapeutic Hypothermia Treatment Center (THTC) di Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Timur demi memperkokoh ketahanan kesehatan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Dirut RSJPD Harapan Kita, dr. Iwan Dakota, memaparkan urgensi prioritas layanan jantung. Data nasional menunjukkan penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

"Dari total anggaran BPJS Kesehatan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun, sebesar Rp17,8 triliun terserap khusus untuk penanganan penyakit jantung. Atas dasar angka tersebut, efisiensi pelayanan penyakit jantung di daerah mutlak ditingkatkan," jelas dr. Iwan.

Program pemberdayaan rumah sakit daerah ini sebenarnya sudah dirintis sejak 20 tahun lalu, tetapi baru mendapatkan dukungan penuh dalam 5 tahun terakhir. Dr. Iwan menekankan keberhasilan RSUD Chasan Boesoirie baru dianggap final saat rumah sakit tersebut mampu melakukan bedah jantung terbuka secara mandiri.

Ke depan, pengembangan layanan akan diperluas ke 10 kabupaten/kota termasuk RSUD Sofifi. Tim pengampu untuk spesialisasi kanker (onkologi) dan saluran kemih (urologi) akan segera dikirim, dengan target pemenuhan fasilitas alat medis tuntas pada tahun 2027–2028.

"Target kami pada tahun 2030, masyarakat Maluku Utara tidak perlu lagi dikirim atau dirujuk ke Surabaya. Cukup tim pengampu nasional yang datang ke sini," tambah dr. Iwan.

Guna menjaga keberlanjutan layanan di daerah, dr. Iwan meminta keterlibatan aktif putra-putri daerah untuk dididik menjadi tenaga kesehatan spesialis. Seluruh biaya pelatihan dijamin oleh Kementerian Keuangan dengan dukungan dana tambahan dari Danantara, sehingga setelah lulus mereka dapat langsung kembali membangun sistem kesehatan di kabupaten/kota masing-masing. (red/ist)

Insiden ini terjadi sesaat setelah jembatan sepanjang 60 meter tersebut diresmikan oleh Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami.Rombongan pejabat Pemkab Pangandaran bersama unsur Forkopimda dan warga awalnya berniat menjajal jembatan baru tersebut. Namun, antusiasme warga yang tinggi memicu terjadinya kelebihan beban.

Ketika lebih dari 50 orang berada di tengah bentangan, komponen angkur penahan patah, mengakibatkan tali sling baja sisi kiri terputus dan membuat lantai kayu jembatan miring secara ekstrem.

Puluhan warga dan pejabat yang melintas langsung panik dan terperosok.Meskipun sempat syok berat, Bupati Pangandaran dinyatakan selamat dan dalam kondisi sehat. Kendati begitu, ia mengalami luka memar di pergelangan tangan akibat lilitan kawat saat mencoba bertahan.

Melalui akun media sosial pribadinya, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami memberikan pernyataan resmi terkait kondisi dirinya pasca-insiden medis darurat tersebut:

"Alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih atas doa dan semuanya," tulis Citra pada Senin (31/8/2026).

Sementara itu, pihak Kepolisian Sektor Cijulang bergerak cepat mengamankan area. Kapolsek Cijulang, Iptu Dimas Aditama, menegaskan tidak ada korban jiwa dan saat ini lokasi telah ditutup total demi keselamatan warga.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Akses menuju jembatan kami amankan dan ditutup untuk sementara sampai dinyatakan aman oleh pihak berwenang," terang Iptu Dimas Aditama.(red/ist)

Sepanjang semester pertama tahun 2026 saja, Imigrasi Bali telah mendeportasi sedikitnya 342 WNA bermasalah. Selain itu, serangkaian operasi gabungan seperti Operasi Dharma Dewata dan sidak berkala di kawasan Canggu terus mengamankan puluhan orang asing yang melanggar aturan keimigrasian, termasuk penyalahgunaan visa investor oleh oknum tertentu.

Anggota DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa paradigma pengawasan keimigrasian di Pulau Dewata harus diubah secara mendasar. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan laporan atau aduan digital dari masyarakat lokal yang telanjur resah.

"Kita meminta Imigrasi melakukan evaluasi total. Pola pengawasan harus diubah dari reaktif menjadi preventif. Jangan tunggu pelanggaran itu viral atau ribut dulu di media sosial baru petugas bergerak. Deteksi dini harus diperkuat sejak mereka masuk pintu pendaratan hingga pengawasan di lapangan," tegas Mafirion saat memberikan catatan kritis terkait tata kelola orang asing.

DPR juga mendorong optimalisasi teknologi, termasuk integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan penegakan kewajiban Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi pemilik akomodasi. Sinergi Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang melibatkan Kepolisian, Satpol PP, hingga pecalang dituntut tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Bagi WNA yang terbukti melakukan pelanggaran berat, DPR meminta sanksi penangkalan (blacklist) jangka panjang diterapkan secara tegas demi menjaga marwah kepariwisataan Bali. (red/ist)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan yang diberangkatkan menggunakan pesawat angkut TNI AU dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju wilayah terdampak, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menegaskan bahwa misi kemanusiaan bukan sekadar mengirimkan bantuan, tetapi merupakan wujud kehadiran negara untuk masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

“Setiap bantuan yang kami berangkatkan bukan hanya membawa barang, tetapi juga membawa harapan. Kami ingin masyarakat NTT tahu bahwa mereka tidak sendiri. TNI AU akan terus berupaya mendukung penyaluran bantuan selama masih dibutuhkan,” ujar Danlanud.

Bantuan yang didistribusikan berupa kebutuhan pokok dan berbagai perlengkapan penunjang kebutuhan masyarakat. Setiap penerbangan menjadi bagian dari dukungan TNI AU dalam menjaga kelangsungan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. (red/ist)

Bambang diduga mengalami pengeroyokan ketika hendak mengecek lampu tokonya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah.

Berdasarkan keterangan warga dan rekaman video yang beredar, Bambang disebut diseret dari kawasan gang menuju jalan raya sebelum mengalami kekerasan hingga tidak sadarkan diri.

Karena itu, Abdullah menilai seluruh pihak yang terlibat dalam kekerasan terhadap Bambang harus diproses secara hukum. Bahkan, ia menyebut adanya kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana apabila penyidik menemukan unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan Bambang ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana. Tetapi, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” kata Abduh, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (30/8/2026)

Menurut Abdullah, polisi tidak boleh hanya mengusut pelaku yang melakukan kekerasan secara langsung. Dia juga meminta aparat menggali informasi mengenai kelompok massa yang disebut datang untuk mengamankan dan menertibkan pendemo.

“Informasi ini yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menilai pengusutan terhadap asal-usul massa menjadi penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Abdullah juga menyoroti munculnya tudingan di tengah masyarakat bahwa negara atau pemerintah menggunakan sekelompok orang atau massa untuk melakukan kekerasan terhadap pendemo maupun masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah tersebut, tudingan semacam itu berbahaya apabila tidak segera dijawab melalui proses hukum yang transparan.

Padahal, kata Abduh, penanganan keamanan dan ketertiban dalam aksi demonstrasi merupakan tugas Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Peristiwa ini membuat masyarakat distrust atau tidak percaya kepada pemerintah dan Polri. Sampai muncul tudingan bahwa pemerintah atau Polri memanfaatkan sekelompok massa untuk melakukan kekerasan dan melanggar hukum serta HAM terhadap pendemo maupun masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Ini bahaya dan merugikan,” ucap Abduh.

Karena itu, Abdullah meminta Polri bertindak tegas terhadap kelompok massa tak dikenal yang diduga melakukan kekerasan, baik terhadap demonstran maupun warga yang berada di sekitar lokasi aksi.

Ia menegaskan, aparat perlu memastikan siapa yang berada di balik pengerahan massa tersebut sehingga tidak muncul persepsi bahwa ada kelompok tertentu yang mengambil alih fungsi penanganan keamanan.

“Jangan sampai muncul kesan pemerintah dan Polri tidak mampu menangani aksi demonstrasi sehingga masyarakat menduga ada kelompok lain yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap demonstran maupun warga di sekitar lokasi demonstrasi. Ini harus dibuktikan, bukan dibiarkan menjadi tudingan,” kata Abduh.

Abdullah juga meminta penyidik tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan organisasi tertentu apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah ke sana. Menurutnya, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa memandang latar belakang maupun kelompoknya.

“Jadi, tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” pungkas Abduh. (pun/rdn)

Peristiwa bermula saat personel Yonif TP-896/Serempun Pseko (SP) tengah melakukan patroli keamanan rutin di area inti satu perkebunan perusahaan. Di tengah patroli, petugas memergoki sekelompok warga SAD yang diduga sedang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan. Petugas kemudian mengejar dan menegur mereka agar meninggalkan buah tersebut. Namun, teguran itu memicu adu mulut. Situasi semakin memanas ketika prajurit TNI mendokumentasikan aksi tersebut menggunakan ponsel, yang memicu kemarahan warga hingga nekat merusak ponsel petugas.

Tak berselang lama, massa SAD yang berjumlah sekitar 50 orang datang mengepung petugas. Mereka membawa senjata tajam serta senjata api rakitan tradisional (kecepek). Karena kalah jumlah, seorang prajurit TNI yang berusaha menghindar terperosok ke semak-semak dan menjadi sasaran pemukulan serta tendangan massa sebelum berhasil dievakuasi oleh rekan-rekannya.

Saat dikonfirmasi, Komandan Korem 042/Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, membenarkan adanya insiden penyerangan tersebut dan menjelaskan kronologi serta kondisi terkini para anggotanya.

"Peristiwa berawal dari pencurian buah sawit yang kepergok patroli petugas. Mereka tidak terima didokumentasikan lalu berusaha merebut HP anggota dan membantingnya. Anggota kami mengalami luka memar akibat serangan fisik. Saat ini, situasi di lapangan sudah sepenuhnya kondusif setelah dilakukan mediasi bersama jajaran Forkopimda dan pemuka adat setempat. Namun, kami tegaskan bahwa proses hukum pidana terhadap para pelaku penyerangan akan tetap berjalan." ujar Brigjen TNI Nyamin, Minggu (30/8/2026).

Pihak Polres Sarolangun kini tengah berkoordinasi erat dengan TNI untuk menindaklanjuti proses hukum kasus ini. Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi menjaga kondusivitas di wilayah Sarolangun. (red/ist)

Sementara itu, Bank MNC menyatakan masih menelusuri video yang beredar di media sosial tersebut. Dikutip dari Inilah.com, Corporate Secretary MNC Bank Edward Kennetze mengatakan pihaknya menemukan adanya kejanggalan dalam video yang kini ramai diperbincangkan.

“Pihak Bank menilai terdapat kejanggalan terkait dengan video yang saat ini beredar di media sosial. Kami akan melakukan pengecekan dan penelusuran lebih lanjut atas video yang beredar tersebut,” kata Edward.

Edward belum menjelaskan secara rinci mengenai kejanggalan yang dimaksud. Bank MNC masih melakukan pengecekan untuk memastikan fakta di balik informasi yang disampaikan melalui video tersebut.

Hingga saat ini, pihak bank menyatakan belum membenarkan secara mutlak bahwa seluruh isi SDB nasabah tersebut hilang begitu saja seperti narasi yang beredar.

Bank MNC juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak mana pun yang menyebarkan informasi tidak benar atau bermuatan fitnah yang dapat merusak reputasi perbankan. (red/ist)

Berdasarkan data teknis dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), kepulan awan panas tersebut mengarah tepat ke hulu Kali Sat dan Kali Putih. Peristiwa alam ini terekam jelas di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 87,74 milimeter serta durasi gempa selama 116,97 detik.

Merespons fluktuasi aktivitas ini, Kepala BPPTKG, Dr. Agus Budi Santoso, S.Kom., M.Si., mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan di wilayah rawan bencana.

"Kami meminta masyarakat dan wisatawan untuk sama sekali tidak melakukan aktivitas di zona potensi bahaya. Suplai magma dari dalam tubuh gunung masih terus berlangsung, yang berarti potensi awan panas guguran maupun guguran lava pijar susulan masih sangat tinggi, terutama pada hulu-hulu sungai di sektor selatan dan barat daya," ujar Dr. Agus Budi Santoso, Kepala BPPTKG.

Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih tertahan kuat pada Level III (Siaga). Beruntung, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan rumah maupun hujan abu tebal di area permukiman warga terdekat pasca-guguran malam tersebut.

Pihak otoritas kembali mengingatkan warga yang tinggal di sepanjang alur sungai yang berhulu di Merapi untuk mengantisipasi potensi bahaya sekunder. Jika terjadi hujan lebat di area puncak, risiko aliran lahar dingin bermaterial vulkanik dapat mengancam keselamatan kapan saja. (red/ist)

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, key passenger merupakan penumpang prioritas yang membutuhkan perhatian atau bantuan khusus selama melakukan perjalanan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, maupun penumpang dengan kondisi tertentu.

“Whoosh merupakan layanan transportasi publik yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi penumpang prioritas yang membutuhkan perhatian khusus, KCIC menghadirkan layanan secara end-to-end, mulai dari pendampingan di stasiun keberangkatan, menuju gate dan peron, proses naik ke kereta, pendampingan selama perjalanan, hingga kembali dibantu saat tiba di stasiun tujuan. Layanan ini juga didukung berbagai fasilitas aksesibel agar perjalanan dapat dilakukan dengan aman, nyaman, dan mudah,” ujar Eva.

Kemudahan tersebut turut didukung berbagai fasilitas aksesibel yang tersedia di stasiun Whoosh. Fasilitas tersebut antara lain lift, tactile paving atau jalur pemandu, toilet ramah disabilitas, gate yang lebih lebar, kursi roda, ramp, serta kursi tunggu prioritas.

Di dalam rangkaian Whoosh tersedia 32 kursi prioritas/PRM yang ditempatkan di ujung kereta dekat pintu agar memudahkan akses keluar-masuk. Whoosh juga dilengkapi toilet ramah disabilitas dengan ruang yang memungkinkan pengguna kursi roda bermanuver.

Selain dukungan fasilitas, petugas KCIC juga memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan penumpang prioritas. Pendampingan dapat diberikan sejak proses di stasiun keberangkatan, menuju peron dan naik ke kereta, selama perjalanan, hingga penumpang tiba dan melanjutkan proses keluar dari stasiun tujuan.

Penumpang prioritas yang membutuhkan pendampingan dapat menyampaikan kebutuhannya secara langsung kepada petugas di stasiun. Kebutuhan pendampingan juga dapat diinformasikan sebelumnya melalui Contact Center KCIC, sehingga petugas dapat mempersiapkan bantuan sesuai dengan kebutuhan penumpang.

Sepanjang 2026, KCIC rata-rata melayani 1.137 penumpang prioritas setiap bulan. Jumlah tertinggi tercatat pada Juli 2026 dengan 1.401 penumpang prioritas.

Berdasarkan lokasi pelayanan sejak 2025 hingga 2026, jumlah penumpang prioritas terbanyak tercatat di Stasiun Padalarang 8 ribu penumpang, disusul Stasiun Halim 8 ribu penumpang, Stasiun Tegalluar Summarecon 4 ribu penumpang, Stasiun Bandung dan Cimahi 4 ribu penumpang, serta Stasiun Karawang 400 penumpang.

Waktu tempuh Whoosh yang singkat turut memberikan kemudahan bagi penumpang prioritas. Perjalanan dari Halim menuju Padalarang dapat ditempuh hanya sekitar 30 menit, sehingga waktu perjalanan menjadi lebih singkat dan tidak melelahkan, terutama bagi penumpang yang membutuhkan perhatian khusus selama perjalanan.

“KCIC terus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan bagi penumpang prioritas. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan Whoosh sebagai transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, dan mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Eva. (red/ist)

Satu unit truk trailer tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar/biofuel B50 terjun bebas ke dalam jurang setelah kehilangan kendali.Insiden yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB ini sempat terekam kamera dashcam kendaraan lain hingga viral di media sosial.

Truk bernomor polisi B 9750 TEJ tersebut diketahui melaju dari arah Bandung menuju Depo Pertamina Tasikmalaya. Saat melintasi jalan turunan curam dan tikungan tajam, truk mendadak oleng ke kiri jalan, menghantam pohon mahoni besar hingga tumbang, sebelum akhirnya terperosok ke dasar jurang dalam posisi miring.

Pihak kepolisian segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan dan mengurai kepadatan arus lalu lintas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sopir truk dilaporkan selamat namun mengalami sejumlah luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat.

Kapolsek Kadipaten, Iptu Sandi Suardani, menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan dipicu oleh manuver mendadak pengemudi yang berusaha menghindari kendaraan lain di depannya."Kronologisnya truk tersebut melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, setibanya di TKP menghindar kendaraan lain yang ada di depannya, sehingga rem mendadak dan oleng ke kiri jalan," ujar Kapolsek Kadipaten Iptu Sandi Suardani saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026).

Hingga sore hari, bangkai truk tangki masih berada di dasar jurang karena proses evakuasi membutuhkan bantuan kendaraan derek alat berat (crane). Sementara itu, petugas di lapangan juga mengantisipasi adanya rembesan cairan biofuel yang keluar dari tangki guna memastikan area sekitar tetap aman dari potensi bahaya kebakaran. (red/ist)

Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU melaksanakan take off dan landing di Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar dalam rangkaian latihan SBO terintegrasi yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di Surabaya, Selasa hingga Rabu (24-26/8/2026).

Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan.

Helikopter H-3218 diterbangkan oleh Letkol Pnb Sofan Hasani, S.E. selaku Pilot in Command (PIC), dengan pelaksanaan latihan disupervisi langsung oleh Danwing Udara 2.1 Grup 2 Heli Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono, S.E.

Rangkaian latihan diawali dengan kegiatan klasikal dan ground school di Skadron Udara 400 Puspenerbal. Tahapan ini memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik take off dan landing menggunakan helideck simulator, termasuk latihan pada replika flight deck serta siluet Kapal Induk Garibaldi. Latihan simulasi tersebut menjadi tahapan untuk membangun kesiapan penerbang sebelum melaksanakan pendaratan pada kapal sebenarnya.

Setelah melalui tahapan pembekalan dan simulasi, helikopter H-3218 melaksanakan take off dan landing di flight deck LPD KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron.

" Kemampuan Ship Board Operation merupakan salah satu kompetensi yang diperlukan dalam mendukung kesiapan operasi TNI AU, khususnya pada pelaksanaan operasi gabungan yang membutuhkan integrasi antara unsur udara dan laut," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara,Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana dalam keterangan resminya.

Latihan SBO terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT TNI, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan agenda Naval Parade dan peresmian Kapal Induk Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.

Melalui latihan terintegrasi tiga matra, TNI AU terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional sekaligus memperkuat interoperabilitas dengan TNI AD dan TNI AL. Penguasaan Ship Board Operation menjadi salah satu bentuk kesiapan TNI AU dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu sesuai tuntutan tugas di masa mendatang. (red/ist)

Pertikaian yang melibatkan warga Desa Sagea, Desa Kia, dan Desa Fritu tersebut sempat memanas di sekitar Polsubsektor Weda Utara. Personel Satgas TNI AU yang berada di lokasi segera mengambil langkah persuasif dengan membantu mengendalikan situasi, menenangkan warga, serta mencegah keributan meluas.

Peristiwa bermula ketika seorang warga Desa Fritu mendatangi Desa Sagea menggunakan sepeda motor. Di kawasan Perempatan Magnet, warga tersebut bertemu dengan sejumlah warga yang sedang melaksanakan tradisi Cokaiba dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Perselisihan kemudian terjadi hingga menimbulkan keributan.

Warga yang terlibat selanjutnya menuju Polsubsektor Weda Utara untuk melaporkan kejadian tersebut. Situasi kembali memanas di sekitar kantor Polsubsektor. Personel Satgas TNI AU yang berada di lokasi kemudian turut membantu membubarkan keributan dan mengarahkan warga untuk menahan diri guna mencegah terjadinya pertikaian lanjutan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, Satgas TNI AU turut mendorong dilaksanakannya komunikasi dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan melalui pertemuan yang dihadiri Bupati Halmahera Tengah, Kapolres Halmahera Tengah, Camat Weda Utara, serta Kepala Desa Sagea, Kepala Desa Kia, dan Kepala Desa Fritu.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk memulihkan situasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

Bupati Halmahera Tengah bersama Kapolres Halmahera Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada personel Satgas TNI AU yang telah berperan aktif membantu meredam situasi serta mendukung proses mediasi antarwarga sehingga persoalan dapat segera diarahkan menuju penyelesaian secara damai.

Peran Satgas TNI AU tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI AU dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Halmahera Tengah.

" Kehadiran personel Satgas tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan tugas pengamanan Bandara Khusus Weda Bay, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah sekitar" Ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara,Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M, dalam rilis resminya kepada awak media.

Melalui kehadiran dan sinergi personel di lapangan, TNI AU berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Halmahera Tengah serta hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red/ist)

Bantuan tersebut merupakan donasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat.

Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, S.P., dan diterima oleh perwakilan BNPB yaitu Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D dan PIC Posko Aju 1 Labuan Bajo yaitu Mayjen TNI (Purn) Luthfie Beta di Posko Aju 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Selasa (25/8).

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat bersama Deputi Bidang Pencegahan BNPB mendistribusikan langsung bantuan rendang sebanyak 500 kilogram menuju Pos Kabupaten Manggarai.

Setibanya di Pos Kabupaten Manggarai, rombongan bertemu dan berdialog dengan Bupati Manggarai yaitu Herybertus G.L Nabit. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dan Deputi BNPB menyampaikan bahwa kedatangan mereka tidak hanya dengan tangan kosong, namun juga membawa bantuan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai.

“Kami membawa rendang yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai di Sumatera Barat dan masyarakat,” ucap Mahyeldi

Menurutnya, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

“Bantuan ini dukungan dari masyarakat Sumatera Barat yang juga ikut merasakan duka, Nusa Tenggara Timur tidak sendirian, masih ada saudara-saudara kita di belahan pulau lain di Indonesia turut merasakan,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan NTT cepat pulih kembali,” pungkas Mahyeldi.

Rendang dipilih sebagai bantuan bencana karena memiliki daya tahan lama, nilai gizi tinggi, dan cita rasa yang disukai masyarakat Indonesia. 

Selain itu, rendang juga mudah dipanaskan dan dikonsumsi bersama nasi, menjadikannya makanan praktis di tengah situasi sulit. 

Gubernur menegaskan bahwa ini bukan satu-satunya bantuan yang akan diberikan, namun koordinasi dan pengumpulan dukungan dari Sumatera Barat masih terus dilakukan. Ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan lanjutan yang tujuannya untuk meringankan duka dari penyintas di NTT.

Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah memfasilitasi proses distribusi bantuan, termasuk pengiriman bantuan ke Kabupaten Manggarai menggunakan pesawat.

BNPB Siap Distribusikan Bantuan ke Masyarakat Terdampak

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Ph.D menyambut baik banyaknya bantuan dari pemerintah daerah lain kepada penyintas gempa NTT M7.7 kali ini.

“Penyampaian bantuan dari masyarakat Sumatera Barat saat ini menunjukkan memang jiwa gotong royong kita sebagai bangsa, antar provinsi, kabupaten dan kota, terbangun sangat baik,” ujar Abdul Muhari.

Dirinya mengungkap bahwa semua bantuan yang didistribusikan oleh BNPB dari semua unsur bangsa, pasti akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami di BNPB bertugas menyampaikan amanah dari Sumatera Barat, provinsi lain, lembaga dan entitas lain, agar sampai di tangan masyarakat terdampak,” tuturnya.

Namun setiap penanganan bencana membutuhkan proses dan juga terdapat kendala. Para donatur atau penyumbang diharap bersabar dan percaya bahwa bantuan akan sampai ke tangan yang berhak.

“Kami terus berusaha hingga sampai di tangan masyarakat. Proses distribusi bantuan di posko kami lakukan secara bertahap,” kata Abdul.

“Semua dukungan logistik yang dititipkan kepada kami melalui Pos Halim, Labuan Bajo atau Maumere pasti kita akan sampaikan kepada masyarakat terdampak,’ tutupnya. (red/ist)

Beredarnya kembali video tersebut sempat memunculkan narasi bahwa sejumlah bus tengah membawa massa menuju Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Faktanya, salah satu rombongan bus yang terlihat dalam video merupakan kendaraan yang membawa pelajar setelah melakukan perjalanan wisata.

Hal tersebut disampaikan seorang personel PJR yang melaporkan kondisi lalu lintas di jalan tol. “Selamat siang komandan, rombongan bus dari SMP Negeri 2 Cilacap yang habis berwisata mau kembali ke Cilacap,” kata seorang personel PJR yang melaporkan situasi di jalan tol.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bus dalam video tidak serta-merta berkaitan dengan rombongan massa yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Menanggapi informasi tersebut, Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri Kompol Sandy mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia meminta masyarakat mengecek fakta terlebih dahulu sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi yang beredar di media sosial.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi berita-berita yang beredar di media sosial, cek kebenarannya,” kata Kompol Sandy pada Selasa (25/8/2026).

Di tengah beredarnya video tersebut, kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas tol menuju Jakarta terpantau ramai lancar pada Selasa (25/8/2026).

Kondisi ini terjadi bertepatan dengan libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kompol Sandy mengatakan, arus kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek dari arah timur menuju Jakarta masih terpantau ramai lancar.

“Kami informasikan kepada seluruh masyarakat hari ini Selasa 25 Agustus 2026 (pada siang hari), khususnya Ruas Tol Jakarta-Cikampek yang mengarah dari arah timur menuju Jakarta dalam situasi ramai lancar,” terangnya.

Selain Tol Jakarta-Cikampek, sejumlah ruas tol penyangga Jakarta juga terpantau lancar. Ruas tersebut di antaranya Tol Serang, Bogor, Bocimi, Jagorawi, BSD, Bitung, dan Cipularang. Menurut Kompol Sandy, mayoritas masyarakat yang melintas di sejumlah ruas tol tersebut melakukan perjalanan wisata untuk memanfaatkan libur nasional.

“Ruas-ruas tol yang menjadi penyangga pintu masuknya Jakarta terpantau bahwasanya masyarakat mayoritas juga sama dilaporkan melaksanakan wisata dalam rangka libur nasional,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, termasuk video yang mengaitkan keberadaan sejumlah bus dengan keberangkatan massa menuju Jakarta.

Korlantas Polri kembali mengingatkan masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun kepanikan di tengah masyarakat. (red/ist)

Biota laut langka tersebut teridentifikasi sebagai oarfish (ikan dayung) dengan panjang diperkirakan mencapai 2 hingga 4 meter.Ikan laut dalam yang memiliki bentuk tubuh pipih memanjang menyerupai pita dengan sirip merah khas di kepalanya itu ditemukan warga dalam kondisi lemas di area dangkal.

Meski sempat diangkat bersama-sama oleh warga setempat, ikan tersebut akhirnya dilaporkan mati karena tidak mampu bertahan di habitat air dangkal.Kemunculan satwa misterius ini langsung memicu kepanikan sekaligus spekulasi liar di kalangan netizen.

Banyak masyarakat mengaitkannya dengan mitos Jepang kuno yang menyebut oarfish sebagai "ikan kiamat" atau pembawa pesan akan datangnya bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami dahsyat.

Menanggapi keresahan warga, Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai fenomena langka ini agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru di masyarakat.

"Benar bahwa biota laut yang ditemukan warga di Pantai Pink tersebut adalah jenis oarfish. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dengan mengaitkan fenomena ini pada mitos-mitos bencana alam. Secara ilmiah, tidak ada bukti valid yang menghubungkan kemunculan ikan laut dalam dengan prediksi gempa bumi. Kemungkinan besar ikan ini naik ke permukaan akibat faktor alami seperti perubahan suhu arus laut dalam, kondisi fisik ikan yang sudah sakit, tua, atau tersesat setelah terbawa arus laut yang kuat," ujar Muslim, S.T., M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat memberikan keterangan resminya.

Berdasarkan literatur kelautan, oarfish merupakan ikan bertulang sejati terpanjang di dunia yang hidup di zona mesopelagik pada kedalaman 200 hingga 1.000 meter di bawah permukaan laut.

Karena hidup di kegelapan laut dalam, mereka sangat jarang berinteraksi dengan manusia kecuali dalam kondisi darurat ekstrem seperti stres lingkungan atau gangguan kesehatan yang membuat mereka mengapung dan terbawa arus hingga terdampar ke pesisir pantai. Saat ini, bangkai ikan tersebut telah diamankan untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur konservasi laut. (red/ist)

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kelompok transisi ini memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat mapan di Desil 9 atau 10 yang kehilangan subsidi BBM. Pergeseran angka desil dari 5 ke 6 secara otomatis menghentikan berbagai bantuan sosial pendukung yang sangat mereka butuhkan.

"Buat Pemkot, di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat memberikan keterangan di Balai Kota Bandung.

Guna mengantisipasi dampak dari ketidakakuratan data, Pemkot Bandung bergerak cepat dengan memperketat pemantauan hingga ke tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah program Siskamling Siap Jaga Bencana. Melalui program berbasis komunitas ini, warga dapat langsung menyampaikan aspirasi serta melaporkan jika terjadi penurunan kondisi ekonomi secara mendadak kepada petugas.

Selain pengawasan langsung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengimbau warga untuk aktif memanfaatkan kanal pengaduan dan pembaruan data mandiri yang disediakan pemerintah melalui situs web resmi. Langkah integratif ini diambil demi memastikan bahwa setiap kebijakan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, serta menjaga agar warga yang masih membutuhkan tidak kehilangan haknya hanya karena kesalahan pencatatan administratif. (red/ist)

Pejabat tersebut, yakni Cerry M, yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi (Setda Pemprov) Sumatera Barat, akhirnya mengakui keterlibatannya dalam video tersebut. Tak lama setelah memberikan pengakuan, ia langsung mengambil langkah untuk menanggalkan posisinya sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa proses hukum dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pihak Pemprov juga langsung membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran etik berat ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Drs. Hansastri, MM, menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran moral yang mencoreng nama baik instansi pemerintahan.

"Benar, yang bersangkutan sudah kami panggil dan beliau secara jujur mengakui bahwa orang dalam video itu adalah dirinya. Menyadari kesalahannya, beliau langsung mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Kabiro PBJ. Meski demikian, kami tetap membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk memproses pelanggaran disiplin ASN ini secara resmi dan objektif," ujar Drs. Hansastri, MM (Pembina Utama Madya), Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat saat memberikan keterangan resmi.

Saat ini, posisi Kepala Biro PBJ Setda Pemprov Sumbar tengah dipersiapkan untuk diisi oleh pelaksana tugas (Plt) agar agenda pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tidak terganggu.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar untuk selalu menjaga integritas, etika, dan kehormatan korps baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. (red/ist)