“Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif, demi keselamatan dan keamanan perjalanan," Karina menjelaskan.

Sebanyak 17 perjalanan Commuter Line yang dilakukan penyesuaian pada pemberangkatan pagi hari, sore dan malam hari. Jadwal pembatalan 7 perjalanan dari Bogor/Cilebut/Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dan 5 perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari, serta terdapat 2 perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan 3 perjalanan dari Bogor pada sore hari.

Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan di seluruh lintas Commuter Line Jabodetabek sebelumnya sebanyak 1.065 perjalanan setiap harinya.

Karina menuturkan bahwa sarana Commuter Line yang biasa digunakan pengguna setiap hari untuk mobilitas, harus dilakukan perawatan demi mengoptimalkan layanan, disamping juga sebagai komitmen KAI Commuter atas keselamatan dan keamanan perjalanan pengguna Commuter Line.

“Kami memahami pasti akan ada ketidaknyamanan bagi para pengguna Commuter Line selama proses perawatan ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Karina.

“Kami mengimbau kepada para pengguna untuk dapat kembali menyesuaikan jadwal perjalanannya," ucap Karina lebih jauh. Ia juga menegaskan bahwa KAI Commuter akan terus menginfokan secara berkala terkait jadwal dan operasional Commuter Line melalui pengumuman informasi di Stasiun, di atas kereta, aplikasi C-Access, maupun melalui kanal media sosial resmi KAI Commuter,” pungkasnya.

Dukungan INKA untuk Sarana yang Lebih Nyaman

Sebagai manufaktur sarana KRL, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mendukung dan terjun langsung bersama tim KAI Commuter serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan perawatan rangkaian sarana KRL atau General Check Up terhadap rangkaian KRL seri iE305 produksi INKA.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan baik, termasuk sistem bogie, sistem propulsi, serta seluruh komponen yang berkaitan dengan aspek keselamatan perjalanan.

"Sejak awal proses ini berlangsung, tim engineering dan quality assurance kami sudah terjun langsung bersama tim KAI Commuter untuk memastikan setiap komponen, termasuk bogie dan sistem propulsi, berfungsi optimal. Kami mendukung penuh proses ini demi memastikan keandalan dan keselamatan sarana," tutur Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA, Nanang Agung Rohmandiyas.

INKA menegaskan komitmen berkelanjutan terhadap kualitas dan keandalan produk yang digunakan dalam layanan Commuter Line. Sebagai bagian dari proses General Check Up ini, INKA akan terus berkoordinasi dengan KAI Commuter untuk memastikan seluruh rangkaian yang diproduksi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna.

"Bagi kami, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai manufaktur dan sinergi dalam ekosistem perkeretaapian. Tentunya dengan tujuan meningkatkan kualitas produk demi kenyamanan dan keselamatan pengguna Commuter Line," tutup Nanang. (red/ist)

Pembersihan dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan sekaligus memastikan fasilitas penerbangan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan. 

Kegiatan dilaksanakan pada sejumlah fasilitas utama dan pendukung penerbangan, meliputi apron, runway, taxiway, serta akses operasional lainnya, Senin (7/9/2026).

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menyampaikan bahwa pembersihan dilaksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut.

"Pembersihan kami laksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik. Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh fasilitas penerbangan tetap dalam kondisi aman dan siap digunakan apabila operasional penerbangan kembali dibuka," ujar Komandan Lanud.

Sinergi antara Lanud Halim Perdanakusuma dan pengelola Bandara Halim Perdanakusuma menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengutamakan keselamatan penerbangan, menjaga kesiapan fasilitas, serta mendukung kelancaran operasional penerbangan di tengah kondisi sebaran abu vulkanik. (red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator menyampaikan bahwa delapan orang yang berada di dalam speed boat terdiri dari dua awak kapal, seorang guide, serta lima jurnalis.

Adapun delapan orang tersebut yakni Warta (55), selaku kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudhis, Daus, dan Donal yang merupakan jurnalis dari sejumlah media.

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Unit Siaga SAR Pandeglang bergerak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 14.15 WIB. Tim kemudian melakukan penyisiran menuju arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speed boat.

"Pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada pukul 14.00 WIB, jurnalis Banten bertolak dari dermaga Pagedongan Carita untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau," kata Kepala Basarnas Banten, Al Amrad, dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Salah seorang jurnalis, kata Amrad, sempat berkomunikasi dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengatakan jurnalis itu mengirim lokasi terakhir.

"Komunikasi terakhir Korban dengan jurnalis Lampung atas nama Abay bahwa pada pukul 14.42 (7/9/26) mengirim share location terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Sampai berita ini dilaporkan, korban belum ditemukan," katanya.

Selain itu, RIB 02 Banten juga melaksanakan penyisiran di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Namun, hingga penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang masih dalam pencarian.

Pada sore hari, KN SAR Tetuka 247 bertolak dari Pelabuhan BBJ menuju lokasi kejadian untuk memperkuat operasi pencarian. Kapal tersebut kemudian melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sepanjang rute pencarian.

Sekitar pukul 21.05 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba di perairan Sangiang. Namun, kapal tidak dapat lego jangkar karena kondisi arus yang cukup kencang. Selanjutnya, KN SAR Tetuka 247 bergerak menuju Pelabuhan Ciwandan sembari tetap melakukan penyisiran dan pemantauan visual dengan hasil nihil.

Pada pukul 22.12 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba dan berhasil sandar dengan aman di Dermaga Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya, pada pukul 22.46 WIB, Tim SAR Gabungan melaksanakan debriefing dan memutuskan bahwa operasi SAR akan dilanjutkan pada Rabu (9/9/2026).

Dalam operasi SAR hari pertama ini, sejumlah unsur terlibat, di antaranya personel KN SAR Tetuka, Rescuer USS Pandeglang, Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polairud Polda Banten, Polairud Mabes, Lanal, Polsek Carita, Satpol PP, Babinsa, unsur pemerintah daerah, Balawista, nelayan, masyarakat, serta unsur media.

Adapun peralatan yang digunakan meliputi KN SAR Tetuka 247, RIB 02 Banten, rescue car, truk personel, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya.

Operasi SAR hari pertama ditutup dengan hasil nihil. Tim SAR Gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan memperluas area penyisiran sesuai hasil evaluasi dan kondisi di lapangan. (red/ist)

Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah mengungkapkan, pihaknya telah mendengar aspirasi dari masyarakat yang menghadapi konflik agrarian tersebut. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi masyarakat dan mencari penyelesaian yang adil. Menurutnya, persoalan Sukajaya memperlihatkan adanya ketimpangan antara penguasaan tanah secara legal formal dan kenyataan bahwa masyarakat telah menempati serta mengelola lahan secara turun-temurun.

Berdasarkan peninjauan awal, Taufiq menilai terdapat sejumlah persoalan yang harus didalami terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas sekitar 150 hektare. Ia menyoroti cakupan sertifikat yang disebut melintasi sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum, serta dugaan bahwa sebagian lahan telah lama ditelantarkan.

“Setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum. Kondisi ini harus diperiksa,” jelasnya dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026).

Di sisi lain, Taufiq mengakui bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat selama ini dilakukan secara tradisional sehingga masih menghadapi kendala pembuktian legal formal. Namun, riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan selama puluhan tahun tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Mereka telah bertahun-tahun menempati dan mengelola lahan ini. Hak yang mereka tuntut bukan hak milik personal, melainkan kepemilikan secara komunal agar lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian tidak hilang,” katanya.

Taufiq mengungkapkan dua kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, BAM DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan memperjuangkan peninjauan kembali SHGB. Kedua, BAM akan mendorong pemberian hak komunal kepada masyarakat atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola.

“Bersama camat, kepala desa, dinas terkait, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, kami sepakat memperjuangkan peninjauan sertifikat HGB. Kami juga akan memperjuangkan agar masyarakat memperoleh sertifikat dengan kepemilikan komunal atas lahan yang sekarang mereka kelola,” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Taufiq juga mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Menurutnya, penguasaan atau pengosongan lahan tidak boleh dilakukan melalui kekerasan, terlebih ketika status dan pemanfaatan tanah tersebut masih dipersoalkan. "Intimidasi, apalagi kekerasan, merupakan cara yang salah, melanggar hukum, dan dapat masuk ke ranah pidana,” tegasnya.

BAM, lanjut Taufiq, tidak akan berhenti pada pendampingan. Pihaknya akan memanggil instansi dan para pihak yang memiliki kewenangan untuk mendalami proses penerbitan SHGB serta mencari penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

“Kita akan mengawal dan melanjutkan perjuangannya. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar kebutuhan dan hak masyarakat dapat diperjuangkan melalui upaya yang sah dan sesuai hukum,” tukasnya. 

Sebelumnya pada kunjungan BAM ini, perwakilan petani Sukajaya, Afifah, menceritakan bahwa keluarganya telah mengelola tanah di kawasan Maduhur secara turun-temurun. “Saya merupakan generasi ketiga dari keluarga petani. Di sini ada bapak saya yang berusia 75 tahun sebagai generasi kedua. Sebelumnya masih ada kakek dan nenek saya sebagai generasi pertama. Artinya, tanah ini tidak pernah kosong dan telah dikelola keluarga kami secara turun-temurun,” ujar Afifah.

Bagi masyarakat, tanah tersebut bukan hanya tempat mencari nafkah. Warga menjaga pepohonan dan aliran air yang manfaatnya dirasakan hingga desa-desa sekitar. Karena itu, hilangnya akses atas lahan dikhawatirkan tidak hanya mengancam kehidupan petani Sukajaya, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

“Bukan hanya ruang hidup dan pepohonan yang kami jaga. Ada aliran air yang kami rawat dan digunakan oleh masyarakat Sukajaya serta desa-desa lain. Kalau tanah ini diambil dan lingkungannya berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Sukajaya,” tuturnya.

Afifah menjelaskan bahwa masyarakat memperjuangkan sekitar 16,3 hektare dari kurang lebih 90 hektare lahan yang disebut masih berada dalam penguasaan perusahaan. Warga tidak meminta hak milik secara perseorangan, tetapi menginginkan hak komunal agar lahan dapat terus dikelola bersama dan tidak mudah dialihkan.

Menurut Afifah, permintaan tersebut merupakan persoalan kepatutan dan keadilan. Lahan seluas 16,3 hektare itu menjadi tumpuan kehidupan puluhan keluarga dan ratusan warga, sedangkan perusahaan menguasai bidang tanah yang jauh lebih luas.

Penderitaan warga semakin terasa setelah peristiwa pada Agustus 2026. Afifah menuturkan bahwa sejumlah lahan pertanian warga diduga dirusak menggunakan alat berat. Tanaman yang seharusnya dapat dipanen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga disebut hancur dalam waktu singkat.

Ia menceritakan adanya petani lanjut usia yang hidup dari penghasilan sangat terbatas dan harus berutang untuk membeli bibit. Namun, tanaman yang telah mereka rawat justru rusak sebelum sempat dipanen. Afifah menyebut dampak peristi belum berhenti pada kerugian ekonomi dan luka fisik.

“Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam beberapa hari. Namun, ada luka batin dan trauma. Ada anak-anak yang tidak bersekolah karena ingin memastikan ibunya dalam keadaan baik. Yang dihancurkan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga rasa aman dan kondisi psikologis anak-anak,” ungkapnya.

“DPR dengan fungsi pengawasannya, harus memastikan tidak terjadi kekerasan negara terhadap rakyat dan tidak ada pembiaran terhadap kekerasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran ketentuan mengenai batas maupun prosedur penerbitan SHGB, hal itu menjadi bagian dari tugas pengawasan kami,” ujar Adian dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM DPR RI bertajuk “Membangun Solusi Berkeadilan atas Konflik dan Sengketa Pertanahan” di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Desa Sukajaya yang sebelumnya disampaikan kepada BAM DPR RI. Adapun menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, peninjauan langsung diperlukan agar BAM DPR RI tidak hanya menerima informasi secara administratif, tetapi juga mendengarkan keterangan masyarakat serta melihat kondisi faktual di lapangan. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat internal BAM.

“Kita datang ke sini untuk mendengar langsung. Setelah ini akan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok terpumpun atau FGD bersama para pihak. Kita juga akan memanggil BPN dan instansi terkait untuk mengklarifikasi seluruh persoalan,” jelasnya.

Adian menilai, penerbitan maupun perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) masih dapat ditinjau apabila dalam prosesnya ditemukan cacat prosedural, ketidaktepatan batas, atau persoalan hukum lainnya. Karena itu, negara harus berani melakukan koreksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan.

“SHGB dapat ditinjau kembali apabila setelah dilakukan penelaahan ditemukan cacat prosedural, persoalan batas, dan sebagainya. Kalau negara tidak memperbaikinya, berarti negara membiarkan kesalahan berlangsung terus-menerus,” tegas Adian.

Ia juga menekankan bahwa kepentingan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi ataupun kekerasan kepada masyarakat. BAM, lanjutnya, akan mengawal aspirasi warga serta mendorong aparat penegak hukum mengambil tindakan konkret apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Tidak boleh lagi ada kekerasan di setiap jengkal tanah Republik ini, atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun. Negara ini tidak didirikan dan kemerdekaan tidak diperjuangkan untuk membiarkan rakyat mengalami kekerasan,” katanya.

Adian mengakui bahwa konflik agraria terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kendati demikian, setiap kasus yang telah diterima dan memiliki kemungkinan untuk diselesaikan harus terus dikawal. Penyelesaian kasus Sukajaya juga diharapkan dapat menjadi model bagi penanganan konflik pertanahan serupa.

“Ada ribuan kasus agraria di Indonesia. Kita ingin menyelesaikannya satu per satu. Kalau tidak dapat diselesaikan sekaligus, kita harus mengambil contoh-contoh penyelesaian yang nantinya dapat diterapkan untuk kasus lain. Semua yang mampu kita selesaikan, harus kita selesaikan,” tutur Adian.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan kelompok tani, Kang Asep, menyampaikan bahwa masyarakat menolak perpanjangan SHGB PT Prima Mustika Candra (PMC) dan meminta agar tanah yang telah dikelola secara turun-temurun dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ia menegaskan masyarakat tidak menuntut Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan hak pengelolaan secara bersama atau komunal.

“Harapan kami adalah tanah untuk rakyat karena tanah ini telah kami kuasai dan kelola secara turun-temurun selama puluhan tahun. Kami menolak perpanjangan SHGB PT PMC. Kami tidak meminta hak milik, tetapi meminta hak bersama atau hak komunal agar tanah ini dapat dikelola untuk anak cucu kami,” ujar Kang Asep.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak 1997, termasuk melalui kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai dan lahan sekitar 16 hektare. Sejumlah kegiatan, menurutnya, juga dilakukan dengan dukungan program pemerintah dan perangkat dinas kehutanan.

Kang Asep turut meminta aparat kepolisian bertindak tegas ketika terjadi intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan terhadap warga. Ia berharap perlindungan terhadap masyarakat tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Ketika ada intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan yang mengganggu ruang hidup masyarakat, harus ada tindakan konkret. Jangan hanya memberikan imbauan, tetapi tidak ada penegakan hukum di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Adian menilai permintaan masyarakat untuk memperoleh hak pengelolaan bersama mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanah tersebut tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dipelihara bagi generasi berikutnya.

“Mereka tidak meminta SHM karena tidak ingin tanah itu dijual. Mereka ingin tanah tersebut digunakan untuk merawat bumi, menghasilkan oksigen yang sehat, dan menjaga air bersih bagi keluarga serta anak-anak mereka. Menurut saya, itu permintaan yang sangat baik. Mengapa hal baik seperti ini tidak kita dukung?” pungkasnya. (red/ist)

Melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), Polda Lampung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap personel maupun masyarakat, termasuk distribusi masker dan kesiapan layanan kesehatan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, langkah mitigasi dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri menghadapi kemungkinan dampak erupsi.

“Polda Lampung mengedepankan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Personel yang bertugas di lapangan juga kami pastikan mendapatkan perlindungan, termasuk masker,” kata Yuni, Sabtu (5/9/2026).

Selain membagikan masker kepada personel Polri yang melakukan patroli, Biddokkes Polda Lampung juga membagikan masker kepada masyarakat di sekitar kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung.

Masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik diimbau meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara mulai terdampak abu vulkanik.

“Jika abu vulkanik mulai terpapar di lingkungan masyarakat, kami mengimbau warga menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Yuni.

Tidak hanya melakukan pencegahan di lapangan, Biddokkes Polda Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan tim tanggap darurat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Koordinasi tersebut mencakup kesiapan mobilisasi tim untuk evakuasi, pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan rujukan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit tipe A.

Yuni mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi agar penanganan kesehatan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi peningkatan dampak erupsi.

“Koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Kami ingin memastikan apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi atau pelayanan kesehatan, seluruh unsur sudah siap bergerak,” katanya.

Biddokkes Polda Lampung juga berkoordinasi dengan para direktur rumah sakit melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk menyiapkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Kesiapan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam jumlah besar atau korban massal.

Berdasarkan laporan khusus Badan Geologi, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Sejak 2 Juli 2026, gunung api tersebut terus mengalami seri erupsi tipe Strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik.

Pada 5 September 2026 pukul 23.07 WIB, Anak Krakatau mengalami erupsi menerus disertai suara gemuruh. Fenomena semburan merah menyala yang menyerupai lava fountain juga teramati dari pos pengamatan.

Badan Geologi mengingatkan masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak memasuki wilayah radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Anak Krakatau serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.

Yuni meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait perkembangan aktivitas Anak Krakatau.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, tetapi jangan mengabaikan peringatan. Ikuti informasi resmi dan apabila berada di wilayah terdampak abu vulkanik, gunakan masker serta kurangi aktivitas di luar ruangan,” tegasnya. (red/ist)

BMKG melakukan pemantauan sebaran abu vulkanik dengan menyinkronkan hasil analisis citra satelit dengan data aktivitas erupsi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin.

Berdasarkan hasil observasi satelit, sebaran abu vulkanik teridentifikasi pada dua zona ketinggian dengan arah pergerakan berbeda. Pada zona permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki, abu vulkanik bergerak ke arah Timur Laut–Selatan dan mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta wilayah perairan di sekitarnya.

Sementara itu, sebaran abu pada zona permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki bergerak ke arah Barat Daya–Barat Laut, mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, hingga Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu-Lampung-Banten.

Dengan terpantau masuknya sebaran abu vulkanik ke wilayah Jawa Barat, masyarakat di Kabupaten Bogor diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai langkah perlindungan dari paparan partikel abu vulkanik.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi lingkungan mulai terdampak, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan hati-hati apabila terdapat endapan abu agar tidak kembali beterbangan dan terhirup.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah, khususnya terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi sebaran abu vulkanik.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan sebaran abu vulkanik dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG dan instansi terkait.(red/ist)

Alat kesehatan tersebut disiapkan untuk mendukung perlindungan personel dan masyarakat yang terdampak kondisi lingkungan akibat karhutla.

Bantuan diberangkatkan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju wilayah Kalimantan untuk selanjutnya disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menegaskan bahwa Lanud Halim Perdanakusuma siap mendukung upaya penanganan karhutla sebagai bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi kondisi darurat di berbagai wilayah Indonesia.

“Bantuan APD, tabung oksigen, dan masker ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi personel yang bertugas sekaligus membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Komandan Lanud.

Melalui kemampuan dukungan udara yang dimiliki, TNI AU terus berperan dalam membantu penanganan kondisi darurat serta mendukung masyarakat terdampak karhutla di wilayah Kalimantan. (red/ist)

Terdengarnya dentuman dan suara gemuruh dari Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau menjadi bagian dari aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan gunungapi untuk melihat aktivitas erupsi maupun mengambil gambar atau video, mengingat masih terdapat potensi lontaran material dari kawah aktif.

Kekhawatiran masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung, terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau turut menjadi perhatian pemerintah. Kekhawatiran tersebut juga tidak terlepas dari pengalaman masyarakat terhadap peristiwa tsunami pada 22 Desember 2018 yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh sebab itu, diharapkan kepada masyarakat agar tidak panik. 

Meski demikian, PVMBG tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari PVMBG serta tidak mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan aktivitas visual maupun suara dentuman yang terdengar.

Fenomena Lava Fountain

Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau periode pengamatan Sabtu (5/9) pukul 00.00–06.00 WIB, erupsi masih berlangsung dan secara visual diinterpretasikan sebagai fenomena lava fountain atau lava air mancur yang teramati pada malam hari. Dalam pemantauan visual, gunungapi teramati jelas hingga tertutup kabut dengan tingkat kabut 0–III, sementara asap kawah tidak teramati.

Kamera CCTV pengamatan di lapangan dilaporkan tidak beroperasi setelah terkena lontaran material vulkanik. Dari sisi kegempaan, tercatat satu kejadian letusan dengan amplitudo 70 milimeter dan durasi yang tercatat dalam laporan selama 21.600 detik. Kondisi cuaca di sekitar gunungapi berawan hingga mendung, dengan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat laut.

Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Level III (Siaga). PVMBG melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

BNPB bersama PVMBG dan BPBD menekankan bahwa kewaspadaan perlu berjalan beriringan dengan ketenangan. Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Banten dan Lampung, tidak perlu panik terhadap isu tsunami, namun tetap perlu mengikuti perkembangan informasi resmi. Pemerintah terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau dan akan menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi yang perlu diketahui masyarakat.

Dalam menghadapi aktivitas erupsi, BNPB menekankan tiga hal utama. Pertama, keselamatan masyarakat menjadi prioritas sehingga pemerintah daerah bersama unsur terkait perlu memastikan tidak ada masyarakat maupun wisatawan yang berada dalam radius bahaya. Pengawasan dan patroli di kawasan tersebut perlu terus diperkuat untuk mencegah masyarakat memasuki zona terlarang.

Kedua, kesiapsiagaan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah bersama BPBD dan unsur terkait diharapkan memastikan jalur evakuasi, titik kumpul, sarana komunikasi serta kebutuhan dasar masyarakat siap digunakan apabila terjadi perubahan aktivitas yang membutuhkan langkah evakuasi.

Ketiga, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi setiap arahan petugas. Masyarakat tidak perlu mendekati kawasan gunungapi hanya untuk menyaksikan atau mendokumentasikan erupsi. Informasi yang belum terverifikasi, termasuk mengenai potensi tsunami, juga sebaiknya tidak disebarluaskan karena dapat menimbulkan kepanikan.

"BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. PVMBG juga akan melakukan evaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan signifikan pada aktivitas maupun morfologi gunungapi" ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dikutip dari laman resmi BNPB.

Masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui Badan Geologi, PVMBG, pemerintah daerah, BNPB, serta kanal resmi kebencanaan lainnya. (red/ist)

Forum tahunan tersebut mempertemukan delegasi TNI AU yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dan delegasi RSAF yang dipimpin Chief of Staff – Air Staff (COS-AS) Brigadier General Ho Kum Luen.

Dalam sambutannya, Wakasau menyampaikan bahwa hubungan TNI AU dan RSAF terus berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama, mulai dari pendidikan, latihan bersama, pertemuan bilateral, hingga interaksi profesional. Menurutnya, berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan, saling pengertian, dan profesionalisme kedua angkatan udara.

Sementara itu, Brigadier General Ho Kum Luen menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ASM ke-20 serta keramahan TNI AU selama delegasi RSAF berada di Indonesia. Ia menilai ASM memiliki peran penting sebagai forum untuk membangun komunikasi, membahas berbagai isu, mengambil keputusan, dan mendukung pelaksanaan kerja sama bilateral.

“Annual Staff Meeting telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembahasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan bilateral antara RSAF dan TNI AU,” ujarnya.

ASM ke-20 juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kedua angkatan udara dalam melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sekaligus membahas agenda bilateral ke depan. Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, Wakasau dan COS-AS RSAF menandatangani Minutes of Meeting (MoM) antar-HOD.

Hadir mendampingi Wakasau, Asops Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Waasintel Kasau, Paban III/Lat Sopsau, Paban IV/Hublu Sintelau, Athan RI Singapura, Pabandyasiaplat Paban III/Lat Sopsau, dan Kasidiklugrisa Subdisdikiptek Disdikau. (red/ist)

Helikopter tersebut diawaki Kapten Pnb A. Rahmanto dan Lettu Pnb Raga D.P. dari Skadron Udara 8. Pada hari pertama, helikopter tersebut take off dari Lanud Dhomber untuk melaksanakan operasi water bombing dan patroli udara sebanyak dua sortie dengan 15 kali penyiraman di wilayah IKN dan sekitarnya, meliputi Bukit Merdeka, Bukit Tengkorak, dan Wonotirto.

Dalam pelaksanaannya, air diambil dari embung terdekat dengan titik kebakaran untuk mendukung proses pemadaman. Penyiraman tersebut efektif mengurangi hotspot secara signifikan di wilayah sasaran.

Komandan Lanud Dhomber Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana, M.Han., mengatakan bahwa koordinasi dan informasi terkini mengenai kondisi kebakaran menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan water bombing.

“Kita membutuhkan koordinat dan informasi terkini tentang situasi kebakaran yang terjadi, sehingga diperlukan koordinasi lebih ketat agar pelaksanaan water bombing bisa lebih efektif,” ujar Komandan Lanud Dhomber.

Lebih lanjut, Komandan Lanud menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan operasi. Kondisi cuaca, pesawat, dan kru dalam keadaan baik serta siap mendukung kegiatan water bombing di wilayah IKN.

Operasi pemadaman dilaksanakan berdasarkan informasi awal dari petugas Otorita IKN yang berada di titik api serta data hotspot BMKG. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung selama lima hari, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi Karhutla serta laporan titik api dari petugas maupun masyarakat di wilayah terdampak.

“Untuk pelaksanaan ditargetkan lima hari. Namun, nanti kita update setiap harinya berdasarkan titik api ataupun laporan kejadian kebakaran dari rekan-rekan yang ada di lapangan,” pungkas Komandan Lanud Dhomber. (red)

Guyuran hujan ini secara signifikan langsung memperbaiki kualitas udara di Kota Khatulistiwa yang sebelumnya masuk dalam kategori tidak sehat. Bau menyengat fluktuasi asap yang biasanya menusuk hidung setiap pagi, kini berganti dengan aroma tanah yang segar dan udara yang jauh lebih bersih.

Di tengah kegembiraan warga, sejumlah titik jalan protokol sempat tergenang air akibat debit hujan yang sangat tinggi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur masyarakat yang sudah lama mendambakan air hujan.

Salah seorang warga Kecamatan Pontianak Tenggara, Ahmad Fauzi (42), mengungkapkan rasa leganya saat ditemui di sela-sela aktivitasnya.

"Alhamdulillah, mas, hujan ini seperti berkah yang ditunggu-tunggu. Sudah sebulan lebih kami sesak napas karena asap karhutla. Tiap pagi mau keluar rumah itu mata perih sekali. Biarpun ada genangan sedikit di jalan, kami warga Pontianak tetap sangat bersyukur udara jadi bersih lagi dan jemuran tidak bau asap lagi," ujar Ahmad Fauzi.

Berdasarkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di Pontianak pascahujan deras ini diprediksi akan didominasi oleh langit berawan tebal hingga cerah berawan dalam beberapa hari ke depan. Peluang terjadinya hujan lokal masih ada, terutama pada siang atau sore hari dengan intensitas ringan.

Pihak berwenang setempat tetap mengimbau warga untuk membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing guna mengantisipasi penyumbatan drainase jika hujan deras kembali turun sewaktu-waktu. (red/ist)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam riset BBC per 4 September 2026, terdapat 1.961 orang yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada periode 1–3 September 2026. Kasus tersebut tersebar di Bener Meriah, Aceh; Agam, Sumatera Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; Rembang, Jawa Tengah; dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai angka tersebut harus dibaca bukan semata sebagai kumpulan kasus keracunan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai alarm serius terhadap sistem manajemen risiko MBG.

“Kalau persoalan yang muncul berulang kali masih berada pada titik yang sama, seperti masa lalu saat manajemen BGN belum berubah—SOP, distribusi, waktu, penyimpanan, kapasitas SDM dan keamanan pangan—maka kita harus berani bertanya, apa perubahan mendasar sebenarnya yang sudah terjadi atau kita masih akan mengulang pola lama? Dan tinggal menunggu kejadian kejadian berikutnya, seperti korupsi atas wewenang dan lain lain'. Ini harus jadi alarm keras Presiden, karena persoalan lama masih terus berulang, belum berubah.

Menurut Jasra, MBG merupakan program strategis yang memiliki karakter berbeda dengan program pemerintah lainnya karena kesalahan dalam pelaksanaannya dapat langsung menyentuh keselamatan dan kesehatan anak.

“Pertaruhannya adalah tubuh dan jiwa anak. Ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan, maka negara tidak boleh hanya menghitung apakah ada yang meninggal atau tidak. Keselamatan anak tidak boleh menunggu sampai jatuh korban jiwa,” tegasnya.

Efek Jera Harus Menjadi Bagian Dari Tata Kelola

KPAI melihat salah satu persoalan yang harus segera dibenahi adalah mekanisme pertanggungjawaban penyedia, SPPG maupun pihak lain yang terbukti lalai.

Jasra mengatakan, setiap tahapan MBG memiliki titik risiko: mulai dari perencanaan menu dan bahan baku, pengadaan, pengolahan, pemasakan, pendinginan, pemorsian, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga makanan dikonsumsi anak.

“Di setiap titik itu ada SOP. Tetapi SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekadar dokumen administratif. Harus ada hubungan yang jelas antara kepatuhan, kualitas layanan, pembayaran, evaluasi kontrak, penghentian operasional dan penegakan hukum apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran,” ujar Jasra.

Ia menegaskan bahwa KPAI tidak ingin menggeneralisasi seluruh penyedia MBG sebagai bermasalah. Namun, apabila suatu penyedia terbukti melakukan kelalaian yang membahayakan anak, harus ada konsekuensi yang nyata dan terukur.

“Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai. Efek jera bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mencegah anak berikutnya menjadi korban.”

BGN sendiri pada awal September menyatakan sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP. 

Jarak, Waaktu dan Taransportasi Bukan Persoalan Teknis Biasa

KPAI juga memberi perhatian serius terhadap persoalan jarak dapur dengan sekolah. BGN telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa waktu dan rantai distribusi merupakan bagian integral dari keamanan pangan, bukan persoalan administratif.

“Kalau dapur terlalu jauh, kemudian terjadi kemacetan, kondisi jalan buruk, kendaraan tidak memenuhi persyaratan, pengemudi tidak cakap, makanan harus menunggu, atau sistem penyimpanan tidak mampu menjaga kualitas makanan, maka seluruh risiko itu akhirnya bermuara pada anak,” kata Jasra.

Karena itu, menurut KPAI, pemerintah perlu mengevaluasi kembali radius pelayanan SPPG terhadap sekolah, bukan sekadar menghitung berapa banyak sekolah yang bisa dilayani oleh satu dapur.

“Jangan sampai efisiensi distribusi justru menghasilkan inefisiensi perlindungan anak. Dapur yang lebih dekat dengan sekolah bisa menjadi salah satu pilihan mitigasi, terutama di wilayah dengan kondisi jalan, cuaca, kepadatan lalu lintas dan karakter geografis tertentu,” ujarnya.

Dalam petunjuk teknis BGN sendiri telah diatur bahwa waktu penyiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan dan pendistribusian harus disesuaikan dengan situasi dan jadwal setempat, serta makanan yang telah dibuat tidak boleh melebihi zona aman empat jam. 

SLHS Tidak Boleh Berubah Menjadi Sekadar Dokumen Administratif

Jasra juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas sertifikasi laik higiene sanitasi. “Kalau sebuah dapur sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, tetapi kemudian terjadi dugaan keracunan, kita harus bertanya apakah sertifikasi tersebut benar-benar menggambarkan kondisi operasional sehari-hari,” katanya.

Menurutnya, sertifikat tidak boleh menjadi tiket permanen, melainkan harus dibarengi pengawasan berkala dan berbasis risiko.

KPAI mendorong agar terdapat mekanisme audit ulang otomatis terhadap SPPG apabila terjadi kejadian luar biasa atau dugaan keracunan, termasuk pemeriksaan terhadap sumber air, bahan baku, kebersihan peralatan, suhu makanan, waktu masak-distribusi-konsumsi, pengelolaan sampel makanan, kompetensi penjamah makanan dan rantai transportasi.

Kasus di Jombang, misalnya, telah mendorong evaluasi terhadap SLHS SPPG setelah 256 siswa dan guru mengalami dugaan keracunan. 

Anak Tidak Hanya Mengalami Gangguan Fisik, Tetapi Juga Bisa Mengalami Trauma

KPAI mengingatkan bahwa dampak MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah anak yang masuk fasilitas kesehatan.

Jasra mengatakan pengalaman keracunan dapat membentuk ingatan traumatis pada anak.

“Bayangkan anak yang melihat belatung, ulat, makanan berbau tidak sedap, atau mengalami muntah dan sakit setelah makan. Setelah itu setiap kali melihat ompreng, rantang atau makanan yang bentuknya menyerupai MBG, rasa takutnya bisa muncul kembali.”

Menurutnya, anak yang seharusnya membangun imajinasi positif terhadap makanan—sayuran segar, buah, lauk bergizi dan pola makan sehat—justru dapat merekam pengalaman sebaliknya.

“Ini yang sering tidak terlihat dalam statistik. Anak mungkin sudah pulang dari rumah sakit, tetapi rasa takutnya belum tentu pulang bersama dia.”

KPAI juga mengingatkan bahwa kondisi psikologis setiap anak berbeda. Ada anak yang cepat pulih, tetapi ada pula yang membutuhkan pendampingan lebih panjang.

Karena itu, penanganan pascakejadian harus mencakup asesmen kesehatan fisik sekaligus psikologis, termasuk terhadap anak, orang tua dan lingkungan sekolah.

Jangan Sampai ketakutan Terhadap MBG Justru Merusak Tujuan Program

MBG dirancang untuk memperbaiki pemenuhan gizi, membantu mengatasi kekurangan gizi dan mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Namun, kata Jasra, tujuan tersebut dapat terganggu apabila anak dan orang tua justru mulai membangun persepsi bahwa makanan MBG adalah sesuatu yang menakutkan.

“Jangan sampai anak yang sedang kita ajak meninggalkan makanan ultra-proses dan makanan instan justru kembali kepada makanan instan karena mereka takut mengonsumsi makanan yang disediakan negara.”

Menurutnya, kepercayaan anak dan orang tua merupakan aset penting program MBG.

“Program gizi bukan hanya soal kalori dan protein. Ada rasa aman, kepercayaan dan pengalaman psikologis anak di dalamnya.”

Pemerintah Harus Bergerak Paralel, Bukan Bergantian

Jasra mengatakan berbagai rekomendasi mengenai keamanan pangan MBG sebenarnya telah banyak disampaikan. Karena itu, persoalannya kini bukan lagi semata kekurangan rekomendasi.

“Yang kita butuhkan adalah political will untuk melakukan perubahan secara paralel: perbaikan tata kelola, pengawasan, standardisasi SPPG, distribusi, kompetensi SDM, sertifikasi, mekanisme pembayaran, transparansi dan penegakan hukum.”

BGN sendiri telah mengambil sejumlah langkah, antara lain menetapkan batas waktu konsumsi empat jam, memperkuat keterlibatan sekolah dalam pengawasan dan menutup secara permanen ratusan dapur yang dinilai tidak layak secara sanitasi. 

“Langkah-langkah itu penting, tetapi harus dipastikan menjadi sistem yang konsisten. Jangan menunggu ada kasus baru kemudian melakukan perbaikan. Mitigasi harus mendahului korban.”

KPAI juga mengapresiasi apabila kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana telah diproses aparat penegak hukum. BGN pada 4 September menyatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan MBG telah masuk penyelidikan dan sebagian sudah naik ke tahap penyidikan. 

Lima Langkah Mendesak KPAI

Untuk mencegah pengulangan kasus, KPAI mendorong pemerintah melakukan sedikitnya lima langkah:

Pertama, membangun sistem efek jera. Penyedia/SPPG yang terbukti lalai dan membahayakan anak harus mendapatkan sanksi yang jelas, terukur dan proporsional, termasuk evaluasi kelayakan operasional, kontrak dan pembayaran, serta proses hukum apabila terdapat unsur pidana.

Kedua, melakukan audit total berbasis risiko. Audit tidak berhenti pada dapur, tetapi mencakup seluruh rantai: bahan baku, pengolahan, suhu, waktu, penyimpanan, kendaraan, pengemudi, jarak, distribusi dan konsumsi.

Ketiga, mengevaluasi ulang radius dapur–sekolah. Kondisi geografis, waktu tempuh, kemacetan dan infrastruktur jalan harus menjadi parameter penentuan wilayah pelayanan SPPG.

Keempat, menjadikan setiap kejadian sebagai pemicu audit otomatis. Setiap dugaan keracunan harus menghasilkan investigasi menyeluruh dan bukan hanya penghentian sementara. Hasil investigasi harus menjadi dasar perbaikan dan pencegahan kasus berikutnya.

Kelima, menyiapkan sistem pemulihan anak. Anak korban harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemantauan lanjutan dan dukungan psikologis sesuai kebutuhan. Negara harus memastikan trauma anak tidak menjadi “biaya tersembunyi” dari program MBG.

Keselamatan Anak Harus Menjadi Indikator Keberhasilan Pertama

Jasra menegaskan bahwa KPAI mendukung program pemenuhan gizi bagi anak, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak.

“Tidak ada yang ingin MBG gagal. Justru karena kita ingin MBG berhasil, maka kita harus berani mengatakan bahwa keselamatan anak adalah indikator keberhasilan yang pertama.” ujar Jasra. (red)

Letusan kali ini menyajikan fenomena alam yang mengerikan sekaligus memukau, yakni berupa lava fountain atau air mancur lava pijar.Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa air mancur lava melesat tinggi hingga 400 meter dari atas puncak kawah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Darwin Volcanic Ash Advisory Center (VAAC), kolom abu vulkanik sempat terdeteksi melambung sangat tinggi hingga 15 kilometer (15.000 meter) di atas permukaan laut. Akibatnya, peringatan keselamatan penerbangan (SIGMET) sempat dikeluarkan untuk wilayah ruang udara Jakarta hingga Melbourne.

Dahsyatnya letusan ini juga memicu getaran gempa menerus dengan amplitudo maksimum 70 milimeter yang berlangsung selama hampir 6 jam (21.600 detik). Dentuman dan gemuruh kuat yang bersumber dari laut tersebut terdengar jelas hingga ke Pos Pengamatan Pasauran di Serang, Banten.

"Erupsi kali ini terekam sangat kuat dan berdurasi panjang. Saking besarnya energi yang dikeluarkan, fasilitas kamera pengawas atau CCTV pemantau kami di lapangan dilaporkan rusak dan mati total pada pukul 01.01 WIB dini hari karena terkena hantaman langsung dari lontaran material batu pijar saat merekam fenomena lava fountain tersebut," ujar perwakilan petugas Pos Pengamatan Gunung Api dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026).

Hingga saat ini, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih bertahan di Level III (Siaga). Pemerintah mengimbau masyarakat, nelayan, dan wisatawan untuk tidak mendekati gunung dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif untuk menghindari ancaman material pijar dan hujan abu lebat.

Meski erupsinya tergolong besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan tidak ada potensi tsunami akibat aktivitas ini. Tubuh Gunung Anak Krakatau saat ini dinilai belum cukup besar untuk memicu longsoran bawah laut seperti peristiwa tahun 2018 lalu.  Masyarakat di pesisir Banten maupun Lampung diimbau untuk tetap tenang, waspada, dan hanya mempercayai informasi resmi dari lembaga berwenang. (red/ist)

Personel Satgas Karhutla Lanud Iskandar segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Setibanya di area kebakaran, tim langsung melaksanakan upaya pemadaman untuk mencegah meluasnya area terdampak.

"Dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, personel menghadapi kondisi medan yang cukup berat. Luasnya area kebakaran, perubahan arah angin, keterbatasan sumber air, karakteristik tanah gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan, serta tingginya ilalang menjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana S.T., M.M.

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Satgas Karhutla Lanud Iskandar terus melaksanakan pemadaman.

Komandan Lanud Iskandar Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto, M.Han., menyampaikan kesiapsiagaan personel selama 24 jam menjadi bagian dari pelaksanaan tugas satuan dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah..(red/ist)

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI AU melalui karya jurnalistik. 

"Kasau Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI AU kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI AU." Ujar Kasau.

Kasau juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu mengenal TNI AU tidak hanya melalui alutsista, operasi, dan latihan, tetapi juga melalui profesionalisme, inovasi, inisiatif, kegiatan kemanusiaan, serta kedekatan dengan masyarakat. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki arti penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada publik.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Juri Kasau Awards 2026 Prof. Dr. Dadang Rakhmad Hidayat, M.Si. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghargaan kepada insan pers, tetapi juga menjadi ruang bagi TNI AU untuk memahami perspektif media dalam melihat berbagai aktivitas TNI AU.

“Kasau Award 2026 yang bertemakan Pengabdian Tanpa Batas TNI AU AMPUH Indonesia Maju, merupakan wahana apresiasi TNI AU kepada para jurnalis dan insan media, sekaligus ajang yang sangat krusial untuk mengetahui konstruksi dan wacana berbagai media melalui para jurnalisnya mengenai aktivitas TNI AU dalam berbagai perspektif.” Ujar Ketua Dewan Juri.

Kasau Awards 2026 menghadirkan beragam perspektif jurnalistik, mulai dari isu strategis, isu humanis, program news TV, feature TV, hingga foto jurnalistik. Keberagaman karya tersebut menjadi bagian dari kontribusi insan pers dalam menghadirkan informasi mengenai TNI AU kepada publik secara lebih luas.

Kasau Awards 2026 mengusung tema “Pengabdian Tanpa Batas TNI AU AMPUH Indonesia Maju” dan berhasil menghimpun 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah dengan beragam kategori jurnalistik, meliputi Isu Strategis, Isu Humanis, Program News TV, Program Feature TV, serta Foto Jurnalistik.

Pada kategori Isu Strategis, juara I diraih Baharudin Al Farisi dari Kompas.com. Kategori Isu Humanis diraih Erwin Prasetio dari SinarPerbatasan.com sebagai juara I.

Sementara itu, kategori Program News TV menempatkan Iwan Hermawan dari CNN Indonesia TV sebagai juara I. Untuk kategori Program Feature TV, juara I diraih Victor Hilter Siagian dari Kompas TV. Adapun kategori Foto Jurnalistik diraih Fitra Yogi dari ANTARA sebagai juara I.

Para pemenang menerima trofi, piagam penghargaan, serta hadiah uang pembinaan. Hadiah utama diserahkan langsung oleh Kasau sebagai bentuk apresiasi atas karya dan partisipasi insan pers dalam mengangkat berbagai sisi kiprah TNI AU. (red/ist)

Pengembangan SIMEP PA V.3.0 diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang lebih tepat, valid, dan reliable mengenai kinerja penyelenggaraan perlindungan anak. Data dan informasi yang dihimpun melalui SIMEP PA diharapkan menjadi dasar bagi KPAI dalam melakukan monitoring, evaluasi, menyusun laporan hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Peluncuran SIMEP PA V.3.0 dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, 2 September 2026, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, KPAI, PUSKAPA Universitas Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan, SIMEP PA mulai diinisiasi KPAI pada 2019 dan mulai digunakan pada 2020 untuk menghimpun data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

“SIMEP Perlindungan Anak mulai diinisiasi oleh KPAI pada tahun 2019. Pada tahun 2020, SIMEP-PA mulai digunakan untuk menghimpun data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah,” jelas Jasra.

Pada tahap awal, SIMEP PA menggunakan dua instrumen. Penggunaannya kemudian semakin berkembang. Pada 2022, SIMEP PA memasuki Versi 2 dengan cakupan instrumen yang meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, sistem peradilan pidana anak, serta instrumen untuk Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Memasuki 2026, KPAI mengembangkan SIMEP PA ke Versi 3.0 bersama PUSKAPA Universitas Indonesia, dengan instrumen pengawasan yang lebih luas.

“Pada tahun 2026, pengembangan tersebut membawa SIMEP Perlindungan Anak ke versi ketiga. Instrumennya disusun berdasarkan tujuh sistem, yaitu pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana, perlindungan khusus, serta lintas sektor,” ungkap Jasra.

“Dengan pengembangan ini, SIMEP-PA versi ketiga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan KPAI,” lanjutnya.

Tentang SIMEP PA KPAI

Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) merupakan aplikasi yang dikembangkan KPAI sejak 2019 untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

SIMEP PA V.3.0 dikembangkan bersama PUSKAPA Universitas Indonesia dan diarahkan untuk memperkuat pengawasan KPAI berbasis data.

Peluncuran SIMEP PA V.3.0 juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sistem tersebut kepada masyarakat, media, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta lembaga nonpemerintah. (red/ist)

Dalam sambutan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara (Asops Kasau) Marsda TNI Suliono, S.Sos., yang dibacakan Dangrup 1 Angkut, disampaikan bahwa pembangunan kekuatan udara yang AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis) menuntut TNI AU untuk terus bertransformasi dan menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Asops Kasau menekankan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan secara disiplin dan penuh semangat. Para peserta juga diharapkan menyerap pengetahuan dan pengalaman yang diberikan para instruktur secara maksimal sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas. Pelatihan AATT C-130J Super Hercules menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi penerbang dan awak pesawat dalam melaksanakan misi angkutan udara taktis.

Materi pelatihan mencakup perencanaan dan pelaksanaan misi mobilisasi udara taktis, baik siang maupun malam hari, penggunaan Night Vision Goggles (NVG), penerbangan formasi, air drop, tactical take off and landing, serta pelaksanaan operasi dalam lingkungan yang memiliki ancaman.

“ Melalui pelatihan tersebut, TNI AU terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapan penerbang serta awak pesawat C-130J Super Hercules guna mendukung pelaksanaan tugas dan operasi angkutan udara taktis secara efektif, aman, dan professional,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M. (red/ist)

Apresiasi tersebut disampaikan TP PKK Provinsi Jawa Barat Samantha Dewi Erwan saat melaksanakan kunjungan kerja ke KWT Mandiri, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jumat (28/8/2026).

“KWT Mandiri Kelurahan Cigugur Tengah adalah salah satu contoh nyata dari semangat itu. Saya menyambut dengan penuh suka cita, sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu pengurus,” kata Samantha saat memberikan sambutan.

Menurutnya, dedikasi dan konsistensi para pengurus serta anggota KWT Mandiri menjadi contoh penerapan semangat gotong royong dan kemandirian yang sejalan dengan program PKK, khususnya dalam bidang pangan dan ketahanan keluarga.

Ia menilai keberadaan KWT memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat keluarga hingga masyarakat. “Kami percaya kelompok seperti KWT Mandiri inilah yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan keluarga di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Samantha juga menegaskan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk melihat perkembangan kegiatan KWT, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi para anggota di lapangan.

Dengan demikian, kata dia, TP PKK bersama pihak terkait dapat berdiskusi mencari solusi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar KWT Mandiri dapat terus berkembang. Dalam kunjungan tersebut, Samantha meninjau berbagai kegiatan KWT Mandiri, mulai dari tanaman pangan dan hortikultura, budidaya ikan lele hingga ayam petelur.

Sejumlah tanaman yang dikembangkan di antaranya kangkung, terong, kol, pakcoy, bunga telang dan cabai yang ditanam menyesuaikan musim. Tak hanya menghasilkan bahan pangan, KWT Mandiri juga mengembangkan hasil pertanian menjadi berbagai produk olahan. Sedikitnya terdapat 14 produk olahan yang dipasarkan, di antaranya mie pakcoy, peyek bayam, peyek kenikir, bolu terong, stik kucai, lele marinasi frozen, rolade lele, teh celup daun kelor, minuman bunga telang, wedang jahe, gado-gado, bakwan dan kacang polong.

Kegiatan KWT Mandiri juga telah menghasilkan sejumlah pencapaian. Kelompok tersebut mengikuti lomba Program Kampung Iklim (Proklim) dan memperoleh predikat Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, KWT Mandiri menjadi mitra Polres Cimahi dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan juga diarahkan untuk mendukung kesehatan keluarga. KWT Mandiri turut membagikan telur dan paket sayuran dalam kegiatan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Samantha berharap berbagai capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi anggota KWT Mandiri untuk terus berinovasi dan memperluas manfaat kegiatan.

“Kepada ibu-ibu KWT Mandiri, teruslah bersemangat, terus berkarya dan jangan berhenti untuk belajar dan berinovasi. Jadikan kunjungan kami ini motivasi untuk semakin maju,” katanya.

Sementara itu, pembinaan terhadap KWT di Kelurahan Cigugur Tengah dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi berbagai kegiatan KWT se-Kelurahan Cigugur Tengah, sekaligus wadah berbagi pengalaman antar-KWT.

Pembinaan juga diisi dengan pemberian materi dari pihak kelurahan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Cimahi untuk memperkuat kapasitas kelompok dalam mengembangkan kegiatan pertanian, pangan dan ekonomi keluarga.(red/ist)

Peresmian tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Multipartit Pengampuan Jejaring Wilayah Provinsi Maluku Utara. Langkah strategis ini melibatkan jajaran rumah sakit pengampu nasional, antara lain RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, serta 10 Direktur RSUD Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.

Acara strategis ini turut dihadiri oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, dan Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir. Hadir pula dari jajaran medis nasional, yaitu Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), Direktur Layanan Operasional RSCM Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Dr. Soetomo dr. Mouli Edward, Sp.OT(K), Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Ternate, Kepala BPJS Kesehatan, dan 10 Direktur RSUD Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi dedikasi penuh dari Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Kementerian Kesehatan, serta pihak rumah sakit pengampu nasional. Ia secara khusus mengenang awal koordinasi percepatan proyek ini bersama dr. Iwan Dakota.

"Saat awal saya dilantik, dr. Iwan dan Kemendagri sangat fokus memastikan bangunan ini cepat selesai karena alat medisnya sudah siap. Hari ini kita bersyukur impian itu terwujud di tahun 2026. Alat sudah terinstal, serta dokter dan perawat telah dilatih. Kami menargetkan operasi jantung terbuka pertama dapat dilaksanakan pada Desember mendatang," ujar Sherly.

Dengan berfungsinya gedung baru ini, Maluku Utara kini memiliki dua pusat penanganan jantung, melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah tersedia di Kabupaten Halmahera Utara.

Gubernur juga menitipkan pesan pendampingan berkelanjutan kepada Ketua Tim Pengampu Jejaring Kardiovaskular Nasional, dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K). Kerja sama ini ditujukan untuk rencana besar pengembangan RSUD Sofifi menjadi pusat rehabilitasi kanker, paru, ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Sherly menegaskan bahwa kehadiran negara sangat krusial dalam menjamin kesetaraan akses kesehatan di wilayah kepulauan.

"Satu jam bagi warga yang terkena serangan jantung adalah waktu krusial yang menentukan hidup dan mati. Jarak kepulauan tidak bisa kita dekatkan, tetapi dengan sistem penanganan yang tepat, kitalah yang harus mendatangi masyarakat," tegasnya.

Meski memuji transformasi RSUD Chasan Boesoirie yang berkembang pesat dalam 1,5 tahun terakhir, Gubernur mengingatkan tantangan riil di 10 kabupaten/kota. Masalah klasik seperti keterlambatan penanganan, kekosongan stok obat, dan kerusakan alat medis harus segera dituntaskan melalui sistem yang cepat, tepat, berkapasitas, dan ekonomis.

Sherly juga berterima kasih atas dukungan Kemenkes yang pada tahun lalu telah membangun tiga rumah sakit berfasilitas Therapeutic Hypothermia Treatment Center (THTC) di Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Timur demi memperkokoh ketahanan kesehatan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Dirut RSJPD Harapan Kita, dr. Iwan Dakota, memaparkan urgensi prioritas layanan jantung. Data nasional menunjukkan penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

"Dari total anggaran BPJS Kesehatan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun, sebesar Rp17,8 triliun terserap khusus untuk penanganan penyakit jantung. Atas dasar angka tersebut, efisiensi pelayanan penyakit jantung di daerah mutlak ditingkatkan," jelas dr. Iwan.

Program pemberdayaan rumah sakit daerah ini sebenarnya sudah dirintis sejak 20 tahun lalu, tetapi baru mendapatkan dukungan penuh dalam 5 tahun terakhir. Dr. Iwan menekankan keberhasilan RSUD Chasan Boesoirie baru dianggap final saat rumah sakit tersebut mampu melakukan bedah jantung terbuka secara mandiri.

Ke depan, pengembangan layanan akan diperluas ke 10 kabupaten/kota termasuk RSUD Sofifi. Tim pengampu untuk spesialisasi kanker (onkologi) dan saluran kemih (urologi) akan segera dikirim, dengan target pemenuhan fasilitas alat medis tuntas pada tahun 2027–2028.

"Target kami pada tahun 2030, masyarakat Maluku Utara tidak perlu lagi dikirim atau dirujuk ke Surabaya. Cukup tim pengampu nasional yang datang ke sini," tambah dr. Iwan.

Guna menjaga keberlanjutan layanan di daerah, dr. Iwan meminta keterlibatan aktif putra-putri daerah untuk dididik menjadi tenaga kesehatan spesialis. Seluruh biaya pelatihan dijamin oleh Kementerian Keuangan dengan dukungan dana tambahan dari Danantara, sehingga setelah lulus mereka dapat langsung kembali membangun sistem kesehatan di kabupaten/kota masing-masing. (red/ist)

Insiden ini terjadi sesaat setelah jembatan sepanjang 60 meter tersebut diresmikan oleh Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami.Rombongan pejabat Pemkab Pangandaran bersama unsur Forkopimda dan warga awalnya berniat menjajal jembatan baru tersebut. Namun, antusiasme warga yang tinggi memicu terjadinya kelebihan beban.

Ketika lebih dari 50 orang berada di tengah bentangan, komponen angkur penahan patah, mengakibatkan tali sling baja sisi kiri terputus dan membuat lantai kayu jembatan miring secara ekstrem.

Puluhan warga dan pejabat yang melintas langsung panik dan terperosok.Meskipun sempat syok berat, Bupati Pangandaran dinyatakan selamat dan dalam kondisi sehat. Kendati begitu, ia mengalami luka memar di pergelangan tangan akibat lilitan kawat saat mencoba bertahan.

Melalui akun media sosial pribadinya, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami memberikan pernyataan resmi terkait kondisi dirinya pasca-insiden medis darurat tersebut:

"Alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih atas doa dan semuanya," tulis Citra pada Senin (31/8/2026).

Sementara itu, pihak Kepolisian Sektor Cijulang bergerak cepat mengamankan area. Kapolsek Cijulang, Iptu Dimas Aditama, menegaskan tidak ada korban jiwa dan saat ini lokasi telah ditutup total demi keselamatan warga.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Akses menuju jembatan kami amankan dan ditutup untuk sementara sampai dinyatakan aman oleh pihak berwenang," terang Iptu Dimas Aditama.(red/ist)

Sepanjang semester pertama tahun 2026 saja, Imigrasi Bali telah mendeportasi sedikitnya 342 WNA bermasalah. Selain itu, serangkaian operasi gabungan seperti Operasi Dharma Dewata dan sidak berkala di kawasan Canggu terus mengamankan puluhan orang asing yang melanggar aturan keimigrasian, termasuk penyalahgunaan visa investor oleh oknum tertentu.

Anggota DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa paradigma pengawasan keimigrasian di Pulau Dewata harus diubah secara mendasar. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan laporan atau aduan digital dari masyarakat lokal yang telanjur resah.

"Kita meminta Imigrasi melakukan evaluasi total. Pola pengawasan harus diubah dari reaktif menjadi preventif. Jangan tunggu pelanggaran itu viral atau ribut dulu di media sosial baru petugas bergerak. Deteksi dini harus diperkuat sejak mereka masuk pintu pendaratan hingga pengawasan di lapangan," tegas Mafirion saat memberikan catatan kritis terkait tata kelola orang asing.

DPR juga mendorong optimalisasi teknologi, termasuk integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan penegakan kewajiban Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi pemilik akomodasi. Sinergi Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang melibatkan Kepolisian, Satpol PP, hingga pecalang dituntut tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Bagi WNA yang terbukti melakukan pelanggaran berat, DPR meminta sanksi penangkalan (blacklist) jangka panjang diterapkan secara tegas demi menjaga marwah kepariwisataan Bali. (red/ist)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan yang diberangkatkan menggunakan pesawat angkut TNI AU dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju wilayah terdampak, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menegaskan bahwa misi kemanusiaan bukan sekadar mengirimkan bantuan, tetapi merupakan wujud kehadiran negara untuk masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

“Setiap bantuan yang kami berangkatkan bukan hanya membawa barang, tetapi juga membawa harapan. Kami ingin masyarakat NTT tahu bahwa mereka tidak sendiri. TNI AU akan terus berupaya mendukung penyaluran bantuan selama masih dibutuhkan,” ujar Danlanud.

Bantuan yang didistribusikan berupa kebutuhan pokok dan berbagai perlengkapan penunjang kebutuhan masyarakat. Setiap penerbangan menjadi bagian dari dukungan TNI AU dalam menjaga kelangsungan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. (red/ist)

Bambang diduga mengalami pengeroyokan ketika hendak mengecek lampu tokonya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah.

Berdasarkan keterangan warga dan rekaman video yang beredar, Bambang disebut diseret dari kawasan gang menuju jalan raya sebelum mengalami kekerasan hingga tidak sadarkan diri.

Karena itu, Abdullah menilai seluruh pihak yang terlibat dalam kekerasan terhadap Bambang harus diproses secara hukum. Bahkan, ia menyebut adanya kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana apabila penyidik menemukan unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan Bambang ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana. Tetapi, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” kata Abduh, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (30/8/2026)

Menurut Abdullah, polisi tidak boleh hanya mengusut pelaku yang melakukan kekerasan secara langsung. Dia juga meminta aparat menggali informasi mengenai kelompok massa yang disebut datang untuk mengamankan dan menertibkan pendemo.

“Informasi ini yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menilai pengusutan terhadap asal-usul massa menjadi penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Abdullah juga menyoroti munculnya tudingan di tengah masyarakat bahwa negara atau pemerintah menggunakan sekelompok orang atau massa untuk melakukan kekerasan terhadap pendemo maupun masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah tersebut, tudingan semacam itu berbahaya apabila tidak segera dijawab melalui proses hukum yang transparan.

Padahal, kata Abduh, penanganan keamanan dan ketertiban dalam aksi demonstrasi merupakan tugas Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Peristiwa ini membuat masyarakat distrust atau tidak percaya kepada pemerintah dan Polri. Sampai muncul tudingan bahwa pemerintah atau Polri memanfaatkan sekelompok massa untuk melakukan kekerasan dan melanggar hukum serta HAM terhadap pendemo maupun masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Ini bahaya dan merugikan,” ucap Abduh.

Karena itu, Abdullah meminta Polri bertindak tegas terhadap kelompok massa tak dikenal yang diduga melakukan kekerasan, baik terhadap demonstran maupun warga yang berada di sekitar lokasi aksi.

Ia menegaskan, aparat perlu memastikan siapa yang berada di balik pengerahan massa tersebut sehingga tidak muncul persepsi bahwa ada kelompok tertentu yang mengambil alih fungsi penanganan keamanan.

“Jangan sampai muncul kesan pemerintah dan Polri tidak mampu menangani aksi demonstrasi sehingga masyarakat menduga ada kelompok lain yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap demonstran maupun warga di sekitar lokasi demonstrasi. Ini harus dibuktikan, bukan dibiarkan menjadi tudingan,” kata Abduh.

Abdullah juga meminta penyidik tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan organisasi tertentu apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah ke sana. Menurutnya, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa memandang latar belakang maupun kelompoknya.

“Jadi, tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” pungkas Abduh. (pun/rdn)

Peristiwa bermula saat personel Yonif TP-896/Serempun Pseko (SP) tengah melakukan patroli keamanan rutin di area inti satu perkebunan perusahaan. Di tengah patroli, petugas memergoki sekelompok warga SAD yang diduga sedang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan. Petugas kemudian mengejar dan menegur mereka agar meninggalkan buah tersebut. Namun, teguran itu memicu adu mulut. Situasi semakin memanas ketika prajurit TNI mendokumentasikan aksi tersebut menggunakan ponsel, yang memicu kemarahan warga hingga nekat merusak ponsel petugas.

Tak berselang lama, massa SAD yang berjumlah sekitar 50 orang datang mengepung petugas. Mereka membawa senjata tajam serta senjata api rakitan tradisional (kecepek). Karena kalah jumlah, seorang prajurit TNI yang berusaha menghindar terperosok ke semak-semak dan menjadi sasaran pemukulan serta tendangan massa sebelum berhasil dievakuasi oleh rekan-rekannya.

Saat dikonfirmasi, Komandan Korem 042/Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, membenarkan adanya insiden penyerangan tersebut dan menjelaskan kronologi serta kondisi terkini para anggotanya.

"Peristiwa berawal dari pencurian buah sawit yang kepergok patroli petugas. Mereka tidak terima didokumentasikan lalu berusaha merebut HP anggota dan membantingnya. Anggota kami mengalami luka memar akibat serangan fisik. Saat ini, situasi di lapangan sudah sepenuhnya kondusif setelah dilakukan mediasi bersama jajaran Forkopimda dan pemuka adat setempat. Namun, kami tegaskan bahwa proses hukum pidana terhadap para pelaku penyerangan akan tetap berjalan." ujar Brigjen TNI Nyamin, Minggu (30/8/2026).

Pihak Polres Sarolangun kini tengah berkoordinasi erat dengan TNI untuk menindaklanjuti proses hukum kasus ini. Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi menjaga kondusivitas di wilayah Sarolangun. (red/ist)

Sementara itu, Bank MNC menyatakan masih menelusuri video yang beredar di media sosial tersebut. Dikutip dari Inilah.com, Corporate Secretary MNC Bank Edward Kennetze mengatakan pihaknya menemukan adanya kejanggalan dalam video yang kini ramai diperbincangkan.

“Pihak Bank menilai terdapat kejanggalan terkait dengan video yang saat ini beredar di media sosial. Kami akan melakukan pengecekan dan penelusuran lebih lanjut atas video yang beredar tersebut,” kata Edward.

Edward belum menjelaskan secara rinci mengenai kejanggalan yang dimaksud. Bank MNC masih melakukan pengecekan untuk memastikan fakta di balik informasi yang disampaikan melalui video tersebut.

Hingga saat ini, pihak bank menyatakan belum membenarkan secara mutlak bahwa seluruh isi SDB nasabah tersebut hilang begitu saja seperti narasi yang beredar.

Bank MNC juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak mana pun yang menyebarkan informasi tidak benar atau bermuatan fitnah yang dapat merusak reputasi perbankan. (red/ist)

Berdasarkan data teknis dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), kepulan awan panas tersebut mengarah tepat ke hulu Kali Sat dan Kali Putih. Peristiwa alam ini terekam jelas di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 87,74 milimeter serta durasi gempa selama 116,97 detik.

Merespons fluktuasi aktivitas ini, Kepala BPPTKG, Dr. Agus Budi Santoso, S.Kom., M.Si., mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan di wilayah rawan bencana.

"Kami meminta masyarakat dan wisatawan untuk sama sekali tidak melakukan aktivitas di zona potensi bahaya. Suplai magma dari dalam tubuh gunung masih terus berlangsung, yang berarti potensi awan panas guguran maupun guguran lava pijar susulan masih sangat tinggi, terutama pada hulu-hulu sungai di sektor selatan dan barat daya," ujar Dr. Agus Budi Santoso, Kepala BPPTKG.

Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih tertahan kuat pada Level III (Siaga). Beruntung, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan rumah maupun hujan abu tebal di area permukiman warga terdekat pasca-guguran malam tersebut.

Pihak otoritas kembali mengingatkan warga yang tinggal di sepanjang alur sungai yang berhulu di Merapi untuk mengantisipasi potensi bahaya sekunder. Jika terjadi hujan lebat di area puncak, risiko aliran lahar dingin bermaterial vulkanik dapat mengancam keselamatan kapan saja. (red/ist)

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, key passenger merupakan penumpang prioritas yang membutuhkan perhatian atau bantuan khusus selama melakukan perjalanan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, maupun penumpang dengan kondisi tertentu.

“Whoosh merupakan layanan transportasi publik yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi penumpang prioritas yang membutuhkan perhatian khusus, KCIC menghadirkan layanan secara end-to-end, mulai dari pendampingan di stasiun keberangkatan, menuju gate dan peron, proses naik ke kereta, pendampingan selama perjalanan, hingga kembali dibantu saat tiba di stasiun tujuan. Layanan ini juga didukung berbagai fasilitas aksesibel agar perjalanan dapat dilakukan dengan aman, nyaman, dan mudah,” ujar Eva.

Kemudahan tersebut turut didukung berbagai fasilitas aksesibel yang tersedia di stasiun Whoosh. Fasilitas tersebut antara lain lift, tactile paving atau jalur pemandu, toilet ramah disabilitas, gate yang lebih lebar, kursi roda, ramp, serta kursi tunggu prioritas.

Di dalam rangkaian Whoosh tersedia 32 kursi prioritas/PRM yang ditempatkan di ujung kereta dekat pintu agar memudahkan akses keluar-masuk. Whoosh juga dilengkapi toilet ramah disabilitas dengan ruang yang memungkinkan pengguna kursi roda bermanuver.

Selain dukungan fasilitas, petugas KCIC juga memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan penumpang prioritas. Pendampingan dapat diberikan sejak proses di stasiun keberangkatan, menuju peron dan naik ke kereta, selama perjalanan, hingga penumpang tiba dan melanjutkan proses keluar dari stasiun tujuan.

Penumpang prioritas yang membutuhkan pendampingan dapat menyampaikan kebutuhannya secara langsung kepada petugas di stasiun. Kebutuhan pendampingan juga dapat diinformasikan sebelumnya melalui Contact Center KCIC, sehingga petugas dapat mempersiapkan bantuan sesuai dengan kebutuhan penumpang.

Sepanjang 2026, KCIC rata-rata melayani 1.137 penumpang prioritas setiap bulan. Jumlah tertinggi tercatat pada Juli 2026 dengan 1.401 penumpang prioritas.

Berdasarkan lokasi pelayanan sejak 2025 hingga 2026, jumlah penumpang prioritas terbanyak tercatat di Stasiun Padalarang 8 ribu penumpang, disusul Stasiun Halim 8 ribu penumpang, Stasiun Tegalluar Summarecon 4 ribu penumpang, Stasiun Bandung dan Cimahi 4 ribu penumpang, serta Stasiun Karawang 400 penumpang.

Waktu tempuh Whoosh yang singkat turut memberikan kemudahan bagi penumpang prioritas. Perjalanan dari Halim menuju Padalarang dapat ditempuh hanya sekitar 30 menit, sehingga waktu perjalanan menjadi lebih singkat dan tidak melelahkan, terutama bagi penumpang yang membutuhkan perhatian khusus selama perjalanan.

“KCIC terus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan bagi penumpang prioritas. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan Whoosh sebagai transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, dan mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Eva. (red/ist)

Satu unit truk trailer tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar/biofuel B50 terjun bebas ke dalam jurang setelah kehilangan kendali.Insiden yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB ini sempat terekam kamera dashcam kendaraan lain hingga viral di media sosial.

Truk bernomor polisi B 9750 TEJ tersebut diketahui melaju dari arah Bandung menuju Depo Pertamina Tasikmalaya. Saat melintasi jalan turunan curam dan tikungan tajam, truk mendadak oleng ke kiri jalan, menghantam pohon mahoni besar hingga tumbang, sebelum akhirnya terperosok ke dasar jurang dalam posisi miring.

Pihak kepolisian segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan dan mengurai kepadatan arus lalu lintas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sopir truk dilaporkan selamat namun mengalami sejumlah luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat.

Kapolsek Kadipaten, Iptu Sandi Suardani, menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan dipicu oleh manuver mendadak pengemudi yang berusaha menghindari kendaraan lain di depannya."Kronologisnya truk tersebut melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, setibanya di TKP menghindar kendaraan lain yang ada di depannya, sehingga rem mendadak dan oleng ke kiri jalan," ujar Kapolsek Kadipaten Iptu Sandi Suardani saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026).

Hingga sore hari, bangkai truk tangki masih berada di dasar jurang karena proses evakuasi membutuhkan bantuan kendaraan derek alat berat (crane). Sementara itu, petugas di lapangan juga mengantisipasi adanya rembesan cairan biofuel yang keluar dari tangki guna memastikan area sekitar tetap aman dari potensi bahaya kebakaran. (red/ist)

Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU melaksanakan take off dan landing di Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar dalam rangkaian latihan SBO terintegrasi yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di Surabaya, Selasa hingga Rabu (24-26/8/2026).

Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan.

Helikopter H-3218 diterbangkan oleh Letkol Pnb Sofan Hasani, S.E. selaku Pilot in Command (PIC), dengan pelaksanaan latihan disupervisi langsung oleh Danwing Udara 2.1 Grup 2 Heli Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono, S.E.

Rangkaian latihan diawali dengan kegiatan klasikal dan ground school di Skadron Udara 400 Puspenerbal. Tahapan ini memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik take off dan landing menggunakan helideck simulator, termasuk latihan pada replika flight deck serta siluet Kapal Induk Garibaldi. Latihan simulasi tersebut menjadi tahapan untuk membangun kesiapan penerbang sebelum melaksanakan pendaratan pada kapal sebenarnya.

Setelah melalui tahapan pembekalan dan simulasi, helikopter H-3218 melaksanakan take off dan landing di flight deck LPD KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron.

" Kemampuan Ship Board Operation merupakan salah satu kompetensi yang diperlukan dalam mendukung kesiapan operasi TNI AU, khususnya pada pelaksanaan operasi gabungan yang membutuhkan integrasi antara unsur udara dan laut," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara,Marsekal Pertama TNI, I Nyoman Suadnyana dalam keterangan resminya.

Latihan SBO terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT TNI, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan agenda Naval Parade dan peresmian Kapal Induk Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.

Melalui latihan terintegrasi tiga matra, TNI AU terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional sekaligus memperkuat interoperabilitas dengan TNI AD dan TNI AL. Penguasaan Ship Board Operation menjadi salah satu bentuk kesiapan TNI AU dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu sesuai tuntutan tugas di masa mendatang. (red/ist)

Pertikaian yang melibatkan warga Desa Sagea, Desa Kia, dan Desa Fritu tersebut sempat memanas di sekitar Polsubsektor Weda Utara. Personel Satgas TNI AU yang berada di lokasi segera mengambil langkah persuasif dengan membantu mengendalikan situasi, menenangkan warga, serta mencegah keributan meluas.

Peristiwa bermula ketika seorang warga Desa Fritu mendatangi Desa Sagea menggunakan sepeda motor. Di kawasan Perempatan Magnet, warga tersebut bertemu dengan sejumlah warga yang sedang melaksanakan tradisi Cokaiba dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Perselisihan kemudian terjadi hingga menimbulkan keributan.

Warga yang terlibat selanjutnya menuju Polsubsektor Weda Utara untuk melaporkan kejadian tersebut. Situasi kembali memanas di sekitar kantor Polsubsektor. Personel Satgas TNI AU yang berada di lokasi kemudian turut membantu membubarkan keributan dan mengarahkan warga untuk menahan diri guna mencegah terjadinya pertikaian lanjutan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, Satgas TNI AU turut mendorong dilaksanakannya komunikasi dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan melalui pertemuan yang dihadiri Bupati Halmahera Tengah, Kapolres Halmahera Tengah, Camat Weda Utara, serta Kepala Desa Sagea, Kepala Desa Kia, dan Kepala Desa Fritu.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk memulihkan situasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

Bupati Halmahera Tengah bersama Kapolres Halmahera Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada personel Satgas TNI AU yang telah berperan aktif membantu meredam situasi serta mendukung proses mediasi antarwarga sehingga persoalan dapat segera diarahkan menuju penyelesaian secara damai.

Peran Satgas TNI AU tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI AU dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Halmahera Tengah.

" Kehadiran personel Satgas tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan tugas pengamanan Bandara Khusus Weda Bay, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah sekitar" Ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara,Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M, dalam rilis resminya kepada awak media.

Melalui kehadiran dan sinergi personel di lapangan, TNI AU berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Halmahera Tengah serta hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red/ist)

Bantuan tersebut merupakan donasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat.

Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, S.P., dan diterima oleh perwakilan BNPB yaitu Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D dan PIC Posko Aju 1 Labuan Bajo yaitu Mayjen TNI (Purn) Luthfie Beta di Posko Aju 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Selasa (25/8).

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat bersama Deputi Bidang Pencegahan BNPB mendistribusikan langsung bantuan rendang sebanyak 500 kilogram menuju Pos Kabupaten Manggarai.

Setibanya di Pos Kabupaten Manggarai, rombongan bertemu dan berdialog dengan Bupati Manggarai yaitu Herybertus G.L Nabit. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dan Deputi BNPB menyampaikan bahwa kedatangan mereka tidak hanya dengan tangan kosong, namun juga membawa bantuan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai.

“Kami membawa rendang yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai di Sumatera Barat dan masyarakat,” ucap Mahyeldi

Menurutnya, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

“Bantuan ini dukungan dari masyarakat Sumatera Barat yang juga ikut merasakan duka, Nusa Tenggara Timur tidak sendirian, masih ada saudara-saudara kita di belahan pulau lain di Indonesia turut merasakan,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan NTT cepat pulih kembali,” pungkas Mahyeldi.

Rendang dipilih sebagai bantuan bencana karena memiliki daya tahan lama, nilai gizi tinggi, dan cita rasa yang disukai masyarakat Indonesia. 

Selain itu, rendang juga mudah dipanaskan dan dikonsumsi bersama nasi, menjadikannya makanan praktis di tengah situasi sulit. 

Gubernur menegaskan bahwa ini bukan satu-satunya bantuan yang akan diberikan, namun koordinasi dan pengumpulan dukungan dari Sumatera Barat masih terus dilakukan. Ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan lanjutan yang tujuannya untuk meringankan duka dari penyintas di NTT.

Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah memfasilitasi proses distribusi bantuan, termasuk pengiriman bantuan ke Kabupaten Manggarai menggunakan pesawat.

BNPB Siap Distribusikan Bantuan ke Masyarakat Terdampak

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Ph.D menyambut baik banyaknya bantuan dari pemerintah daerah lain kepada penyintas gempa NTT M7.7 kali ini.

“Penyampaian bantuan dari masyarakat Sumatera Barat saat ini menunjukkan memang jiwa gotong royong kita sebagai bangsa, antar provinsi, kabupaten dan kota, terbangun sangat baik,” ujar Abdul Muhari.

Dirinya mengungkap bahwa semua bantuan yang didistribusikan oleh BNPB dari semua unsur bangsa, pasti akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami di BNPB bertugas menyampaikan amanah dari Sumatera Barat, provinsi lain, lembaga dan entitas lain, agar sampai di tangan masyarakat terdampak,” tuturnya.

Namun setiap penanganan bencana membutuhkan proses dan juga terdapat kendala. Para donatur atau penyumbang diharap bersabar dan percaya bahwa bantuan akan sampai ke tangan yang berhak.

“Kami terus berusaha hingga sampai di tangan masyarakat. Proses distribusi bantuan di posko kami lakukan secara bertahap,” kata Abdul.

“Semua dukungan logistik yang dititipkan kepada kami melalui Pos Halim, Labuan Bajo atau Maumere pasti kita akan sampaikan kepada masyarakat terdampak,’ tutupnya. (red/ist)

Beredarnya kembali video tersebut sempat memunculkan narasi bahwa sejumlah bus tengah membawa massa menuju Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Faktanya, salah satu rombongan bus yang terlihat dalam video merupakan kendaraan yang membawa pelajar setelah melakukan perjalanan wisata.

Hal tersebut disampaikan seorang personel PJR yang melaporkan kondisi lalu lintas di jalan tol. “Selamat siang komandan, rombongan bus dari SMP Negeri 2 Cilacap yang habis berwisata mau kembali ke Cilacap,” kata seorang personel PJR yang melaporkan situasi di jalan tol.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bus dalam video tidak serta-merta berkaitan dengan rombongan massa yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Menanggapi informasi tersebut, Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri Kompol Sandy mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia meminta masyarakat mengecek fakta terlebih dahulu sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi yang beredar di media sosial.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi berita-berita yang beredar di media sosial, cek kebenarannya,” kata Kompol Sandy pada Selasa (25/8/2026).

Di tengah beredarnya video tersebut, kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas tol menuju Jakarta terpantau ramai lancar pada Selasa (25/8/2026).

Kondisi ini terjadi bertepatan dengan libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kompol Sandy mengatakan, arus kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek dari arah timur menuju Jakarta masih terpantau ramai lancar.

“Kami informasikan kepada seluruh masyarakat hari ini Selasa 25 Agustus 2026 (pada siang hari), khususnya Ruas Tol Jakarta-Cikampek yang mengarah dari arah timur menuju Jakarta dalam situasi ramai lancar,” terangnya.

Selain Tol Jakarta-Cikampek, sejumlah ruas tol penyangga Jakarta juga terpantau lancar. Ruas tersebut di antaranya Tol Serang, Bogor, Bocimi, Jagorawi, BSD, Bitung, dan Cipularang. Menurut Kompol Sandy, mayoritas masyarakat yang melintas di sejumlah ruas tol tersebut melakukan perjalanan wisata untuk memanfaatkan libur nasional.

“Ruas-ruas tol yang menjadi penyangga pintu masuknya Jakarta terpantau bahwasanya masyarakat mayoritas juga sama dilaporkan melaksanakan wisata dalam rangka libur nasional,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, termasuk video yang mengaitkan keberadaan sejumlah bus dengan keberangkatan massa menuju Jakarta.

Korlantas Polri kembali mengingatkan masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun kepanikan di tengah masyarakat. (red/ist)

Biota laut langka tersebut teridentifikasi sebagai oarfish (ikan dayung) dengan panjang diperkirakan mencapai 2 hingga 4 meter.Ikan laut dalam yang memiliki bentuk tubuh pipih memanjang menyerupai pita dengan sirip merah khas di kepalanya itu ditemukan warga dalam kondisi lemas di area dangkal.

Meski sempat diangkat bersama-sama oleh warga setempat, ikan tersebut akhirnya dilaporkan mati karena tidak mampu bertahan di habitat air dangkal.Kemunculan satwa misterius ini langsung memicu kepanikan sekaligus spekulasi liar di kalangan netizen.

Banyak masyarakat mengaitkannya dengan mitos Jepang kuno yang menyebut oarfish sebagai "ikan kiamat" atau pembawa pesan akan datangnya bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami dahsyat.

Menanggapi keresahan warga, Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai fenomena langka ini agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru di masyarakat.

"Benar bahwa biota laut yang ditemukan warga di Pantai Pink tersebut adalah jenis oarfish. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dengan mengaitkan fenomena ini pada mitos-mitos bencana alam. Secara ilmiah, tidak ada bukti valid yang menghubungkan kemunculan ikan laut dalam dengan prediksi gempa bumi. Kemungkinan besar ikan ini naik ke permukaan akibat faktor alami seperti perubahan suhu arus laut dalam, kondisi fisik ikan yang sudah sakit, tua, atau tersesat setelah terbawa arus laut yang kuat," ujar Muslim, S.T., M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat memberikan keterangan resminya.

Berdasarkan literatur kelautan, oarfish merupakan ikan bertulang sejati terpanjang di dunia yang hidup di zona mesopelagik pada kedalaman 200 hingga 1.000 meter di bawah permukaan laut.

Karena hidup di kegelapan laut dalam, mereka sangat jarang berinteraksi dengan manusia kecuali dalam kondisi darurat ekstrem seperti stres lingkungan atau gangguan kesehatan yang membuat mereka mengapung dan terbawa arus hingga terdampar ke pesisir pantai. Saat ini, bangkai ikan tersebut telah diamankan untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur konservasi laut. (red/ist)

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kelompok transisi ini memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat mapan di Desil 9 atau 10 yang kehilangan subsidi BBM. Pergeseran angka desil dari 5 ke 6 secara otomatis menghentikan berbagai bantuan sosial pendukung yang sangat mereka butuhkan.

"Buat Pemkot, di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat memberikan keterangan di Balai Kota Bandung.

Guna mengantisipasi dampak dari ketidakakuratan data, Pemkot Bandung bergerak cepat dengan memperketat pemantauan hingga ke tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah program Siskamling Siap Jaga Bencana. Melalui program berbasis komunitas ini, warga dapat langsung menyampaikan aspirasi serta melaporkan jika terjadi penurunan kondisi ekonomi secara mendadak kepada petugas.

Selain pengawasan langsung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengimbau warga untuk aktif memanfaatkan kanal pengaduan dan pembaruan data mandiri yang disediakan pemerintah melalui situs web resmi. Langkah integratif ini diambil demi memastikan bahwa setiap kebijakan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, serta menjaga agar warga yang masih membutuhkan tidak kehilangan haknya hanya karena kesalahan pencatatan administratif. (red/ist)

Pejabat tersebut, yakni Cerry M, yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi (Setda Pemprov) Sumatera Barat, akhirnya mengakui keterlibatannya dalam video tersebut. Tak lama setelah memberikan pengakuan, ia langsung mengambil langkah untuk menanggalkan posisinya sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa proses hukum dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pihak Pemprov juga langsung membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran etik berat ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Drs. Hansastri, MM, menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran moral yang mencoreng nama baik instansi pemerintahan.

"Benar, yang bersangkutan sudah kami panggil dan beliau secara jujur mengakui bahwa orang dalam video itu adalah dirinya. Menyadari kesalahannya, beliau langsung mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Kabiro PBJ. Meski demikian, kami tetap membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk memproses pelanggaran disiplin ASN ini secara resmi dan objektif," ujar Drs. Hansastri, MM (Pembina Utama Madya), Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat saat memberikan keterangan resmi.

Saat ini, posisi Kepala Biro PBJ Setda Pemprov Sumbar tengah dipersiapkan untuk diisi oleh pelaksana tugas (Plt) agar agenda pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tidak terganggu.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar untuk selalu menjaga integritas, etika, dan kehormatan korps baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. (red/ist)