Erick diringkus tepat di area Tempat Pemeriksaan Imigrasi kedatangan bandara. Ia baru saja mendarat dari pelariannya di Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ922 sekitar pukul 09.50 WIB.

“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka Erick Soedjasa di tempat pemeriksaan imigrasi kedatangan Bandara Internasional Juanda,” ujar Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., dalam keterangan tertulisnya.

Operasi penangkapan ini berjalan mulus berkat sinergi lintas instansi. Bareskrim Polri dibantu secara langsung oleh petugas Divhubinter Polri, jajaran Polresta Sidoarjo, dan pihak Imigrasi.

Erick merupakan sosok penting dalam pusaran kasus kejahatan korporasi di PT Asli Rancangan Indonesia. Perusahaan tersebut selama ini dikenal sebagai penyedia sistem verifikasi biometrik dan layanan e-KYC.

Kasus yang dilaporkan sejak 14 Februari 2022 ini menelan angka kerugian yang tidak main-main. Total kerugian dari pokok perkara tersebut ditaksir mencapai Rp37,4 miliar.

Dalam melancarkan aksinya, Erick diduga menjadi perantara yang mempertemukan Michael WW Cheung dengan Rionald Anggara Soerjanto. Ia bertugas mengatur kesepakatan fee gelap dan diduga kuat mengantongi aliran dana sebesar Rp4,6 miliar dari keduanya.

Status tersangka sebenarnya telah disandang Erick sejak 29 November 2023. Namun, proses penyidikannya mandek lantaran ia memilih kabur dan bersembunyi di Singapura.

Polri pun merespons cepat dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Melalui koordinasi intensif bersama Divhubinter, Interpol resmi menerbitkan Red Notice atas nama Erick pada 2 Februari 2024.

Pergerakan Erick selama di luar negeri terus dipantau secara ketat. Atase Kepolisian RI di Singapura berkoordinasi langsung dengan otoritas setempat guna melacak jejak pelarian tersangka.

Usai diciduk di Surabaya, tersangka langsung diterbangkan menuju Jakarta dengan pengawalan ketat. Tim penyidik beserta Erick mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya, sekitar pukul 20.50 WIB.

Penangkapan Erick menjadi kepingan terakhir dari kasus dugaan penipuan ini. Sebelumnya, enam orang rekannya telah lebih dulu diseret ke meja hijau dan mendapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kini, Erick telah diamankan di kantor Dittipideksus Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan maraton. Penyidik tengah bergegas merampungkan berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan.

“Penyidik akan memenuhi petunjuk P-19 dari JPU, berupa pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian melengkapi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,” tegas Brigjen Ade Safri menutup keterangannya. (red/ist)

Oleh Soleh menilai aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (11/9/2026).\

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

Oleh Soleh mengatakan, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Menurut Oleh Soleh, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.

Oleh Soleh juga meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tersebut. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. (red/ist)

“Rencana alih status guru PPPK menjadi PNS harus dirancang sebagai instrumen negara untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yakni ketidakpastian karier guru dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik antarsekolah serta antarwilayah,” kata MY Esti dalam keterangan persnya, Jumat (11/9/2026).

Seperti diketahui, DPR bersama Pemerintah tengah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus PPPK yang akan diangkat sebagai PNS. Adapun alih status ini mencakup untuk guru PPPK penuh dan paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan ini juga termasuk untuk guru madrasah negeri dan guru TK.

Terkait hal tersebut, Esti menyoroti kesiapan anggaran bagi guru dan tenaga kependidikan dalam skema PPPK Paruh Waktu. Hal ini juga disampaikan Esti saat rapat kerja Komisi X DPR dan Kemendikdasmen beberapa waktu lalu.

“Perubahan status menjadi PPPK Paruh Waktu harus diikuti dengan kepastian anggaran dan peningkatan kesejahteraan,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Esti mengingatkan, perhatian juga harus diarahkan kepada tenaga kependidikan yang selama ini ikut menopang jalannya pendidikan, namun masih menerima penghasilan sangat rendah meskipun bekerja setiap hari. “Dari rencana anggaran Kemendikdasmen, kita melihat belum ada penganggaran bagi PPPK Paruh Waktu. Guru PPPK Paruh Waktu harus juga menjadi perhatian agar bisa menjadi penuh waktu dengan gaji yang memadai,” ungkap Esti.

“Tenaga kependidikan paruh waktu ini gajinya juga banyak yang di bawah Rp 1 juta, sangat kecil. Padahal mereka masuk setiap hari, full time. Ini harus diperjuangkan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Komisi X DPR disebut akan memperjuangkan kebutuhan anggaran bagi guru maupun tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu dalam pembahasan kebijakan alih status guru ini.

Di tengah berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan hingga revitalisasi sekolah, Esti menegaskan anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi mereka yang selama ini mengabdi untuk pendidikan Indonesia.

“Kita harus memikirkan tenaga kependidikan yang paruh waktu. Maka penganggaran untuk guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, baik guru maupun tenaga pendidik, harus kita upayakan bersama,” tutur Esti.

Lebih lanjut, pimpinan Komisi Pendidikan DPR ini menegaskan bahwa perubahan status guru PPPK harus membawa kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik, bukan sekadar perubahan administrasi. Esti menyatakan, yang dibutuhkan guru PPPK adalah kepastian, bukan kebingungan baru.

“Skema PPPK Paruh Waktu harus punya kejelasan soal hak, penghasilan, masa kerja, hingga peluang peningkatan status. Semua itu tidak boleh dibiarkan abu-abu. Kebijakan harus jelas dan berpihak,” tukasnya.

Esti juga menyoroti kekhawatiran guru senior yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dalam ketidakpastian karena penyelesaian status mereka tertunda. Khususnya kekhawatiran apabila ada persyaratan usia untuk peningkatan status guru.

“Guru yang telah lama mengajar, memiliki rekam kinerja baik, sertifikasi, memenuhi standar kompetensi, dan bertahan di sekolah yang sulit memperoleh tenaga pendidik, memiliki pengalaman pelayanan publik, harus diakui oleh Negara,” ujar Esti.

"Guru senior jangan diminta menanggung akibat dari panjangnya masa tunggu dan berubah-ubahnya kebijakan Pemerintah,” sambungnya.

Jika usia guru bertambah selama bertahun-tahun mengabdi, Esti mengingatkan agar masa pengabdian itu dijadikan sebagai dasar afirmasi, bukan justru menjadi alasan untuk menutup kesempatan. “Maka Pemerintah harus membangun mekanisme afirmasi yang objektif bagi guru senior dan guru yang bekerja di wilayah dengan kekurangan tenaga pendidik,” jelasnya.

“Afirmasi bukan berarti mengabaikan kompetensi, tetapi mengakui kompetensi dan pengabdian yang telah dibuktikan dalam pelayanan pendidikan,” lanjut Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Esti mengatakan, proses seleksi tidak boleh menghapus seluruh rekam jejak guru dan memperlakukan mereka seolah-olah baru pertama kali memasuki

ruang kelas. Apalagi negara memiliki data masa kerja, penilaian kinerja, sertifikasi, dan tempat pengabdian mereka.

“Pemerintah juga perlu memastikan adanya peluang peningkatan status ke depan bagi guru PPPK, yang tentunya harus didukung dengan kesiapan anggaran dan mekanisme yang transparan,” sebut Esti.

Lebih lanjut, Esti meminta Pemerintah menjamin bahwa proses transisi tidak menyebabkan guru kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, atau terputus masa kerja mereka. “Pengakuan masa kerja menjadi penting agar perubahan status tidak dimulai dari titik nol dan menghapus pengabdian yang telah diberikan sebelumnya. Bagi guru PPPK yang tidak dapat masuk dalam formasi PNS, negara wajib memberikan kepastian yang setara dalam hal martabat profesi,” pesannya.

Esti melanjutkan, Pemerintah juga harus menetapkan jalur karier guru PPPK yang jelas. Mulai dari kenaikan jenjang, pengembangan kompetensi, mobilitas penugasan, kesinambungan kontrak berdasarkan kinerja, hingga jaminan hari tua.

“Status PPPK tidak boleh dipertahankan sebagai ruang tunggu tanpa masa depan atau diposisikan sebagai ASN lapis kedua. Mereka yang belum atau tidak dapat beralih menjadi PNS tetap harus memperoleh kepastian karier, penghasilan, perlindungan, dan masa depan yang layak sebagai aparatur negara,” tukas Esti.

"Pemerintah harus jujur bahwa kesempatan mengikuti seleksi tidak selalu berarti seluruh PPPK otomatis menjadi PNS. Namun, kejujuran tersebut harus disertai solusi,” sambungnya.

Esti pun memandang, Pemerintah perlu menyusun satu peta jalan nasional yang menjelaskan kelompok sasaran, prinsip afirmasi, kebutuhan formasi, jaminan bagi guru senior, pola penempatan, perlindungan selama masa transisi, serta nasib guru yang tidak masuk kuota PNS.

“Peta jalan tersebut harus diumumkan sebelum proses seleksi dibuka agar guru tidak terus menerima informasi yang berubah-ubah dari berbagai instansi,” kata Esti.

Di sisi lain, Esti menyebut penataan guru harus menjadi koreksi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan nasional. Ia menilai, Negara tidak boleh mengulang siklus lama, yakni merekrut guru tanpa peta kebutuhan, membiarkan mereka mengabdi dalam ketidakpastian, lalu menyelesaikan persoalan secara parsial setelah jumlahnya membesar.

“Tujuan akhirnya bukan menyeragamkan seluruh status guru. Tujuan Negara adalah memastikan setiap guru memiliki kepastian dan setiap anak di mana pun ia bersekolah, memperoleh guru yang dibutuhkan,” ujarnya.

Esti juga menekankan pentingnya pemerataan guru di seluruh daerah di Tanah Air. Ia menyinggung soal masih banyaknya daerah yang kekurangan guru, bahkan di kota-kota besar. “Jika perubahan status hanya menghasilkan tambahan PNS tanpa memperbaiki distribusi guru dan mutu pembelajaran, kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan pendidikan,” tutur Esti.

Esti mengingatkan, pendidikan yang berkualitas bukan hanya berbicara tentang kurikulum, sarana prasarana, maupun sistem pembelajaran. “Di balik proses pendidikan, ada guru dan tenaga kependidikan yang setiap hari bekerja dan mengabdikan dirinya untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan,” pungkasnya. (red/ist)

Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan yang nanti dilakukan BGN.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian pimpinan BGN. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG berjalan semakin baik, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida. (red/ist)

Jelang pertandingan Persija Jakarta lawan Persib Bandung yang akan digelar pada Sabtu (12/9), Gubernur Pramono mengajak The Jakmania dan seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, serta suasana kondusif selama rangkaian pertandingan.

"Kita sudah lama menantikan pertandingan Persija dan Persib yang lebih dari tujuh tahun tidak berlangsung di Jakarta, khususnya di GBK. Saya meminta The Jakmania agar pertandingan besok berlangsung sportif, aman, nyaman, dan bisa dinikmati bersama," tuturnya.

Menurut Gubernur Pramono, The Jakmania merupakan pemain ke-12 Persija yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada tim. Karena itu, dukungan suporter harus disertai sikap dewasa dan kebersamaan.

"Sebagai Gubernur Jakarta, tentu saya berharap The Jakmania menang. Tetapi, apa pun hasilnya, kita harus bisa menerima dengan baik," ujarnya.

Gubernur Pramono mengingatkan setelah peluit akhir berbunyi, suporter Persija dan Persib tetap harus menjaga hubungan sebagai saudara dan sahabat. Ia juga meminta The Jakmania menjaga perilaku, termasuk di media sosial, serta tidak menyebarkan provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Rivalitas Persija dan Persib adalah rivalitas sepak bola. Setelah pertandingan selesai, kita tetap menjadi saudara dan sahabat," tegasnya.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Jakarta untuk menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi siapa pun. Untuk itu, Gubernur Pramono mengajak semua pihak menjaga fasilitas umum dan kebersihan lingkungan.

"Kita tunjukkan kepada Jakarta dan Indonesia bahwa The Jakmania, Persija, dan warga Jakarta adalah tuan rumah yang baik. Jakarta adalah rumah kita bersama," urainya.

Di akhir apel, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan, Pemprov DKI Jakarta, Persija, dan The Jakmania yang bersama-sama memastikan pertandingan berlangsung aman dan tertib.

"Cinta kepada Persija adalah bagian dari cinta kepada Jakarta. Selamat bertanding, Macan Kemayoran! Jaga sportivitas, jaga Persija, jaga Jakarta," pungkasnya.

Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Irjen, Dekananto Eko Purnomo, mengatakan pengamanan pertandingan melibatkan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebanyak 17.800 personel disiapkan untuk mengawal rangkaian kegiatan sebelum, selama, dan setelah pertandingan," ungkapnya.

Pengamanan juga dikoordinasikan dengan Polda Jawa Barat dan Polda Banten. Penyekatan dilakukan di sejumlah titik perbatasan, antara lain Tangerang Kota, Karawang, dan Bogor, sebagai langkah pencegahan dan antisipasi.

Dekananto mengatakan pengamanan mengacu pada regulasi pertandingan dan izin keramaian yang diterbitkan Mabes Polri berdasarkan rekomendasi Polda Metro Jaya. Sesuai ketentuan tersebut, suporter Persib tidak diperbolehkan hadir di SUGBK. Aturan serupa berlaku bagi The Jakmania saat Persija bertanding di Bandung. (red/ist)

Diketahui, desakan tersebut dalam rangka menindaklanjuti pengaduan Kelompok Tani Sayuti dari Jakarta Barat yang selama ini menghuni dan mengelola kawasan tersebut kepada BAM DPR RI.

“Kita datang ke kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari Kelompok Tani Sayuti dari Jakarta Barat. Tentu pengaduannya terkait dengan mereka selama ini menghuni dan mengelola sebuah kawasan di sana,” kata Ahmad Heryawan kepada Parlementaria usai pertemuan BAM DPR RI di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/9/2026)

Menurutnya, lahan yang menjadi objek persoalan tergolong luas untuk wilayah Jakarta, yakni sekitar 19 hektare. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah tinggal dan melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut, meskipun belum memiliki kepastian kepemilikan.

“Kawasannya untuk kategori Jakarta tentu sangat luas di kawasan 19 hektare. Tapi tentu mereka meskipun sudah lama tinggal di sana tanpa kepemilikan yang jelas, mereka sudah melakukan usaha (ekonomi),” ujarnya.

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan, persoalan kemudian berkembang menjadi konflik dengan PT Pertamina setelah perusahaan tersebut memperoleh izin HGB dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN. Penerbitan HGB tersebut selanjutnya menjadi objek gugatan dari sejumlah pihak.

“Pada saat mereka bekerja di situ mereka ada kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, terus kemudian dalam perjalanannya berkonflik dengan PT Pertamina. Terlebih dahulu PT Pertamina dapat izin HGB dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN pada saat itu dan kemudian digugat oleh para pihak,” jelasnya.

Ia menyebut terdapat dua pihak yang mengajukan gugatan, yakni Dayatullah dan Sri Herawati. Dalam proses hukum hingga tingkat akhir, Sri Herawati akhirnya memenangkan perkara tersebut, termasuk pada tingkat kasasi dan PK.

“Ada Dayatullah, kemudian ada Ibu Sri Herawati, dua-duanya melakukan gugatan. Gugatan tersebut di titik akhir dimenangkan oleh Ibu Sri Herawati dengan kemenangan yang inkrah karena sudah menang di kasasi dan di PK juga menang pula,” tegas Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu.

Atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, BAM DPR RI meminta ATR/BPN segera mengambil langkah administratif untuk membatalkan sertifikat HGB Pertamina. Ahmad Heryawan menilai, meskipun masa berlaku HGB disebut telah berakhir, pembatalan secara hukum tetap diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

“Kita meminta, mendesak, mendorong ATR BPN untuk segera membatalkan sertifikat yang diberikan kepada Pertamina. Selain batal juga sudah berakhir, tapi belum ada pembatalan secara hukum. Harus batal dulu meskipun hari ini sudah berakhir,” kata Anggota Komisi Pertanahan DPR RI itu.

Ia menegaskan pembatalan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan dan kepatuhan terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

“Pembatalannya sebagai cara atau kepatuhan hukum terhadap keputusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu kasasi dan PK, maka BPN harus segera mengeluarkan surat pembatalan sertifikat HGB yang diberikan kepada PT Pertamina,” tegasnya.

Ahmad Heryawan berharap penyelesaian aspek hukum dan administrasi pertanahan tersebut dapat segera dilakukan sehingga status lahan memperoleh kepastian berdasarkan putusan pengadilan.

“Selanjutnya tentu hak miliknya jatuh ke pribadi dengan ahli warisnya yaitu Ibu Sri Herawati,” pungkasnya. (red/ist)

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan informasi mengenai ciri-ciri pelaku diperoleh setelah penyidik memeriksa saksi korban yang selamat di Polres Jayawijaya.

“Dari hasil pendalaman kita, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat dan diambil keterangan di Polres Jayawijaya. Kita sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran,” ujar Yusuf, Kamis (10/9/2026).

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas juga menemukan tiga selongsong peluru yang diduga berkaitan dengan aksi penembakan tersebut. Dua selongsong berkaliber 5,56 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras panjang, sedangkan satu lainnya berkaliber 9 milimeter yang merupakan amunisi senjata api laras pendek.

Selain selongsong peluru, polisi menemukan jejak darah di sekitar lokasi kejadian. Seluruh temuan tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penembakan.

Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan berjumlah sekitar delapan orang. Mereka disebut membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Sementara keberadaan senjata api laras pendek masih didalami polisi berdasarkan temuan selongsong kaliber 9 milimeter di TKP.

“Kita kejar, insyaallah kita dapat, karena identitas pelaku sudah kita kantongi,” tegas Yusuf.

Satgas Damai Cartenz menyebut kelompok yang diduga terlibat dalam aksi tersebut sebagai kelompok kriminal bersenjata. Pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap serta menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, proses pemulangan jenazah korban juga terus dilakukan. Satu jenazah berinisial WB telah diberangkatkan dari Wamena menuju kampung halamannya di Kupang melalui Jayapura, Makassar, dan Jakarta. Jenazah tersebut direncanakan tiba di Bandara El Tari, Kupang, pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 07.00 waktu setempat.

Adapun dua jenazah lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni Maumere dan Toraja.

Untuk memperkuat pengamanan sekaligus mendukung proses pengejaran, Satgas Damai Cartenz menambah kekuatan personel di Kabupaten Jayawijaya. Sekitar 50 personel dari Timika telah digeser ke wilayah tersebut.

“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Operasi Kepolisian Damai Cartenz telah menambah pasukan yang ada di Kabupaten Jayawijaya,” kata Yusuf.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Satgas bersama Polres Jayawijaya terus mendalami perkara berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, dan barang bukti yang ditemukan.

“Penyelidikan dan penyidikan terus kami lakukan untuk mengungkap perkara ini secara terang dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Faizal.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., juga mengimbau masyarakat Jayawijaya agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan atau identitas terduga pelaku diminta segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian. Satgas memastikan identitas pemberi informasi akan dijaga kerahasiaannya demi mendukung percepatan pengungkapan kasus. (red/ist)

Operasi SAR gabungan terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah maupun potensi SAR lainnya. Dalam pelaksanaan operasi hari ketiga, pencarian dikembangkan menjadi enam sektor dengan mengoptimalkan unsur laut dan udara.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa perkembangan operasi tersebut merupakan arahan dan penjelasan dari Kabasarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii yang hadir langsung memantau pelaksanaan operasi SAR gabungan bersama Gubernur Banten Andra Soni.

“Bapak Kabasarnas menyampaikan bahwa operasi SAR hari ini dikembangkan menjadi enam sektor. Pada hari pertama pencarian dilaksanakan di tiga sektor, kemudian hari kedua dikembangkan menjadi lima sektor dan pada hari ketiga ini kembali diperluas menjadi enam sektor,” ujar Irjen Pol Hengki.

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki menjelaskan dalam operasi hari ketiga tersebut sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk mendukung pencarian, yang terdiri dari kapal KRI, kapal Kepolisian, kapal Basarnas serta kapal dari potensi SAR lainnya.

“Menurut penjelasan Bapak Kabasarnas, sebanyak 11 kapal dikerahkan dalam operasi hari ini. Selain itu, lebih dari 300 personel terlibat, baik yang berada di lapangan maupun yang mendukung pelaksanaan operasi dari posko gabungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Banten menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut.

“Bapak Kabasarnas juga menegaskan bahwa seluruh unsur terus bekerja sama dan mengumpulkan setiap informasi maupun data yang diperoleh dari lapangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pencarian berikutnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi, pencarian dilakukan dengan mengutamakan unsur laut dan udara. Namun demikian, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keselamatan personel serta kondisi di lapangan.

“Operasi SAR harus tetap mengikuti ketentuan dan batasan keselamatan. Sebagaimana disampaikan Bapak Kabasarnas, pencarian akan terus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan operasi udara, tim juga telah melakukan pencarian di wilayah perairan. Namun, kondisi jarak pandang yang terbatas menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan pencarian.

Kapolda Banten mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan trauma healing berupa dukungan psikososial kepada keluarga korban.

“Pendampingan ini dilakukan agar keluarga mendapatkan penguatan dan dapat lebih legowo dalam menghadapi kondisi yang terjadi. Saat ini, keluarga korban masih berada pada fase denial, sehingga pendampingan psikologis terus dilakukan selama proses operasi pencarian berlangsung,” katanya.

Diakhir, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan imbauan Kabasarnas kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang.

“Bapak Kabasarnas mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang. Ini penting untuk keselamatan masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau,” tutup Irjen Pol Hengki. (red/ist)

PSSI pun memahami jika laga ini memiliki high risk (risiko tinggi). Itu sebabnya, PSSI dan I.League berharap suporter tamu (suporter Persib) tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mendukung tim kesayangan mereka. Hal itu dilakukan untuk menghindari gesekan dan hal-hal lain yang bisa merugikan kedua tim itu nantinya.

‘’Saya juga mengajak seluruh suporter, baik Persija dan Persib untuk bersama-sama menjaga kondusivitas. Jangan mudah terprovokasi, Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mari kita hormati aturan dari apparat keamanan,’’ imbuh Yunus.

Yunus menambahkan dengan tidak hadirnya suporter Persib di Jakarta, bukan berarti memutus silaturahmi dan menghilangkan rivalitas kedua tim. Ini justru bentuk kedewasaan dan komitmen untuk bersama-sama menjaga sepak bola tetap aman dan nyaman bagi semuanya.

Bagi PSSI dan I.League, rivalitas ini cukup 90 menit di lapangan. Di luar itu semua elemen suporter tetap harus Bersatu. Apalagi, sebelum kompetisi ini bergulir, semua suporter sudah mengikat janji untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali (4/9) lalu.

‘’Tentu PSSI dan Ileague berharap ke depan, suporter Persija dan Persib bisa berdampingan. Sama seperti halnya dengan Arema FC dan Persebaya. Insya Allah dengan komuninasi semua pihak, hal ini sangat mungkin terwujud dalam waktu dekat. Karena sejatinya sepak bola adalah pemersatu bangsa. Bukan sesuatu yang memisahkan kita,’’ pungkas Yunus. (red/ist)

"Selama ini masyarakat dihadapkan kepada dualisme forum. Ketika berproses di pengadilan terkait dengan masalah agraria, ada PN (Pengadilan Negeri) untuk (urusan) Perdata, PTUN untuk TUN (Tata Usaha Negara)-nya. Usul dan gagasan di dalam RUU ini nanti akan dikemas menjadi satu forum agar prosesnya tidak berbelit-belit. Prosesnya tidak panjang," ujar Khozin dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI terkait Pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menambahkan bahwa sekadar memberikan pelatihan sertifikasi hakim tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman holistik terkait kerumitan urusan agraria. Oleh karena itu, percepatan proses hukum menjadi semangat utama yang diusung dalam RUU ini, dengan mengusulkan batas waktu penyelesaian perkara berkisar antara 30, 60, hingga maksimal 90 hari.

"Fakta empiris di lapangan hampir tidak ditemukan penyelesaian urusan pertanahan yang di bawah 1 tahun. Rata-rata bisa sampai 2, 3, hingga 4 tahun. Bahkan, tidak sedikit pemohon yang sudah meninggal dunia sebelum perkaranya selesai," jelasnya.

Selain masalah durasi, Khozin juga menyoroti adanya kegagalan sistemik akibat eksekusi hukum yang saling mengunci antara putusan PN dan PTUN. Sering kali PN memenangkan satu pihak secara perdata, sementara PTUN memenangkan pihak lain secara administratif. Akibatnya, proses pengosongan lahan terhalang oleh sertifikat, dan pihak Kementerian ATR/BPN menolak melakukan eksekusi karena ketidakpastian hukum.

"Dalam kerangka RUU ini nanti, gagasannya adalah menghadirkan eksekusi yang terintegrasi dalam satu kamar peradilan. Solusi lainnya adalah menghadirkan hakim ad hoc yang memiliki kepakaran (expertise) dan pengalaman (experience) khusus di bidang agraria," tegasnya.

Mengaitkan hal tersebut dengan tingginya volume sengketa, ia mengungkapkan bahwa pengaduan masyarakat terkait urusan agraria selalu menjadi yang tertinggi, baik di Komisi II DPR RI maupun di Ombudsman RI. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kehadiran lembaga peradilan khusus agraria.

Di sisi lain, Khozin menilai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki keterbatasan daya paksa (coercive power) terhadap instansi luar seperti BPN. Oleh sebab itu, ia mendorong pentingnya integrasi data pertanahan secara menyeluruh (data layering), khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang kerap menjadi sumber utama konflik agraria. Ia juga menyambut baik aspirasi mengenai pengakuan dan pengaturan kepemilikan komunal dalam pembahasan RUU tersebut. (red/ist)

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama, Distrik Muliama. Rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 11 orang sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

Dalam kejadian tersebut menyebabkan tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan. Petugas keamanan masih mendalami rangkaian kejadian dan motif di balik peristiwa tersebut untuk memastikan fakta secara menyeluruh.

Adapun identitas korban sebagai berikut:

1. WB (24), perempuan, sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena yang sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis.

2. AR (49), perempuan, sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

3. AAM (35), laki-laki, sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala bagian belakang dan tangan kiri dinyatakan meninggal dunia dilokasi kejadian.

Ketiga korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.

Selain melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 juga melakukan penyisiran di sekitar area Puskesmas Muliama serta lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya aksi penembakan.

Petugas juga mengamankan delapan orang saksi yang berada bersama rombongan korban saat kejadian. Para saksi selanjutnya dimintai keterangan guna membantu penyidik mengungkap kronologi serta mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut.

Berdasarkan penyelidikan dan pendalaman, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari wilayah Nduga. Namun, petugas keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan untuk memastikan identitas serta keterlibatan para pelaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah pengamanan terkait kejadian tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam serta mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Kami memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Kaops Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, petugas keamanan akan terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap dan menangkap para pelaku.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengimbau masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan perkara ini kepada petugas keamanan. Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan mengusut tuntas aksi penembakan ini dan berupaya semaksimal mungkin mengungkap serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Wakaops Damai Cartenz-2026.

Wakaops Damai Cartenz-2026 juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi atas informas-informasi yang tidak valid, yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Saat ini, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan, penyisiran, serta pengumpulan keterangan dari para saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh aksi penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya. (red/ist)

“Kami ikut merasakan kekhawatiran keluarga atas musibah ini. Pencarian teman-teman jurnalis beserta seluruh anggota rombongan di perairan Selat Sunda harus dimaksimalkan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2026).

Seperti diketahui, rombongan jurnalis foto yang hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hilang kontak tak berselang lama dari waktu keberangkatan pada Senin (7/9) siang. Mereka adalah M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id), Firman Daus (Jurnalis Anadolu Agency), Donal Husni (Freelance), beserta 1 pemandu dan 2 kru kapal.

Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian yang diperluas hingga mendekati kawah Gunung Anak Krakatau. Puan pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi langsung ke KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk membantu proses pencarian rombongan jurnalis itu.

“Operasi pencarian terhadap rekan-rekan media di perairan Selat Sunda dapat semakin maksimal dengan tambahan kekuatan dan armada dari TNI AL,” tuturnya.

Puan berharap, operasi yang dilakukan Tim SAR dapat segera membuahkan hasil. “Semoga rombongan jurnalis ini dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” harap Puan.

Puan juga menekankan pentingnya perlindungan kepada keluarga rombongan jurnalis tersebut. “Dan penting agar pihak keluarga mendapat pendampingan dari Pemerintah, termasuk jaminan upadate informasi serta kebutuhan untuk psikologis mereka,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyebut peristiwa ini memperlihatkan bahwa terdapat warga sipil yang bersedia memasuki wilayah berisiko untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jurnalis yang menghadirkan informasi, pemandu membantu memahami medan, awak transportasi menjaga mobilitas, serta relawan dan peneliti yang mendukung penanganan bencana, merupakan dedikasi tinggi terhadap kebutuhan informasi publik.

"Pengabdian untuk kepentingan masyarakat harus diikuti kepastian perlindungan. Dan tentunya dukungan dan perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui operasi pencarian yang maksimal,” ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mengimbau semua pihak untuk tetap waspada mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terjadi. “Bagi masyarakat, jauhi dulu area berbahaya. Dan selalu patuhi imbauan petugas atau pihak-pihak yang berwenang. Prioritaskan keselamatan dan keamanan diri,” tutup Puan. (red/ist)

Penetapan tersebut menjadi tonggak baru bagi sepak bola kawasan ASEAN. Indonesia sekaligus menjadi negara pertama yang dipercaya menyelenggarakan kompetisi baru FIFA tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada jendela internasional 25 September hingga 5 Oktober 2026. Dengan status tersebut, klub wajib melepas pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional negara peserta.

Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menetapkan dua stadion untuk penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Sebagai kompetisi baru FIFA, FIFA ASEAN Cup menghadirkan panggung kompetitif baru bagi sepak bola ASEAN sekaligus memperkuat hubungan sepak bola antarnegara di kawasan. Statusnya sebagai kompetisi resmi FIFA juga memberikan nilai dan gengsi tersendiri bagi turnamen tersebut.

Penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan hasil kolaborasi FIFA, Pemerintah Indonesia, dan PSSI. Ketiganya akan memastikan kesiapan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari venue, infrastruktur, keamanan, transportasi, hingga pelayanan bagi tim peserta dan suporter.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan kepercayaan FIFA kepada Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi sepak bola nasional.

"FIFA ASEAN Cup ini merupakan brand FIFA. Bukan brand kami, PSSI, ataupun negara-negara di Asia. Ini benar-benar program FIFA. Bahkan, bisa dikatakan, FIFA ASEAN Cup sebagai salah satu ajang terbesar FIFA setelah Piala Dunia. Artinya, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DKI Jakarta dan Jawa Barat sehingga persiapan terkait aspek teknis penyelenggaraan benar-benar ditangani dengan serius sebagai tuan rumah," ujar Erick Thohir.

Presiden FIFA Gianni Infantino: “FIFA ASEAN Cup digelar untuk memberikan peluang kompetitif yang bermakna bagi tim-tim nasional dalam kalender pertandingan internasional pria, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pemain untuk mewakili negara mereka dalam persaingan regional dengan intensitas tinggi. Selain itu, turnamen ini juga akan memperkuat hubungan sepak bola di Asia Tenggara, sekaligus menghadirkan momen-momen tak terlupakan dan aksi internasional yang luar biasa bagi para penggemar di kawasan tersebut,”

Menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara dengan ekosistem sepak bola yang terus berkembang. Kehadiran suporter dari berbagai daerah dan negara juga diharapkan semakin memperkuat atmosfer pertandingan sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme sepak bola Indonesia.

Indonesia juga akan menjadi bagian dari sejarah lahirnya kompetisi baru FIFA di kawasan Asia Tenggara. Momentum tersebut melanjutkan sejumlah perkembangan penting sepak bola Indonesia.

Selain aspek olahraga, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia. Kehadiran tim, ofisial, suporter, dan wisatawan berpotensi mendorong sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Bagi sepak bola Indonesia, turnamen ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional sekaligus meningkatkan eksposur sepak bola nasional di mata dunia.

PSSI bersama Pemerintah Indonesia dan FIFA akan mempersiapkan penyelenggaraan turnamen secara menyeluruh agar edisi perdana FIFA ASEAN Cup berlangsung sukses dan menjadi standar baru bagi kompetisi sepak bola di kawasan. (red/ist)

“Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif, demi keselamatan dan keamanan perjalanan," Karina menjelaskan.

Sebanyak 17 perjalanan Commuter Line yang dilakukan penyesuaian pada pemberangkatan pagi hari, sore dan malam hari. Jadwal pembatalan 7 perjalanan dari Bogor/Cilebut/Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dan 5 perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari, serta terdapat 2 perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan 3 perjalanan dari Bogor pada sore hari.

Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan di seluruh lintas Commuter Line Jabodetabek sebelumnya sebanyak 1.065 perjalanan setiap harinya.

Karina menuturkan bahwa sarana Commuter Line yang biasa digunakan pengguna setiap hari untuk mobilitas, harus dilakukan perawatan demi mengoptimalkan layanan, disamping juga sebagai komitmen KAI Commuter atas keselamatan dan keamanan perjalanan pengguna Commuter Line.

“Kami memahami pasti akan ada ketidaknyamanan bagi para pengguna Commuter Line selama proses perawatan ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujar Karina.

“Kami mengimbau kepada para pengguna untuk dapat kembali menyesuaikan jadwal perjalanannya," ucap Karina lebih jauh. Ia juga menegaskan bahwa KAI Commuter akan terus menginfokan secara berkala terkait jadwal dan operasional Commuter Line melalui pengumuman informasi di Stasiun, di atas kereta, aplikasi C-Access, maupun melalui kanal media sosial resmi KAI Commuter,” pungkasnya.

Dukungan INKA untuk Sarana yang Lebih Nyaman

Sebagai manufaktur sarana KRL, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mendukung dan terjun langsung bersama tim KAI Commuter serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan perawatan rangkaian sarana KRL atau General Check Up terhadap rangkaian KRL seri iE305 produksi INKA.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan baik, termasuk sistem bogie, sistem propulsi, serta seluruh komponen yang berkaitan dengan aspek keselamatan perjalanan.

"Sejak awal proses ini berlangsung, tim engineering dan quality assurance kami sudah terjun langsung bersama tim KAI Commuter untuk memastikan setiap komponen, termasuk bogie dan sistem propulsi, berfungsi optimal. Kami mendukung penuh proses ini demi memastikan keandalan dan keselamatan sarana," tutur Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA, Nanang Agung Rohmandiyas.

INKA menegaskan komitmen berkelanjutan terhadap kualitas dan keandalan produk yang digunakan dalam layanan Commuter Line. Sebagai bagian dari proses General Check Up ini, INKA akan terus berkoordinasi dengan KAI Commuter untuk memastikan seluruh rangkaian yang diproduksi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna.

"Bagi kami, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai manufaktur dan sinergi dalam ekosistem perkeretaapian. Tentunya dengan tujuan meningkatkan kualitas produk demi kenyamanan dan keselamatan pengguna Commuter Line," tutup Nanang. (red/ist)

“Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Galuh, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).

Rieke menilai penguatan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun model tersebut. Rumah sakit dan puskesmas perlu memiliki fasilitas serta layanan yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dan psikososial, termasuk dukungan layanan psikiatri. “Bagaimana kelengkapan rumah sakit dan puskesmasnya harus mempunyai klinik psikiatrik tertentu. Begitu, itu juga menjadi penting,” katanya.

Disamping itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menuturkan  pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara sehingga perlu didukung melalui pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong agar temuan terkait fasilitas dan honorarium pengurus di Yayasan Galuh menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut Komisi XIII DPR RI.

“Karena sebetulnya ini, pada undang-undang dasar menyatakan jelas bahwa seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Anggaran APBN, APBD saya kira kita bisa konstruksikan sama-sama,” jelasnya.

Rieke juga secara khusus mendorong perbaikan infrastruktur Yayasan Galuh sebagai bagian dari langkah konkret penguatan layanan penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Ia berharap dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui program yang melibatkan kementerian terkait, sehingga hasil kunjungan Komisi XIII dapat ditindaklanjuti secara nyata.

“Karena jangan sampai Komisi XIII nyampe sini nggak bawa apa-apa. Jadi setidaknya perbaikan infrastruktur ini bagaimana kalau kita ajukan. Minimal Yayasan Galuh ini habis Komisi XIII datang, bangunannya dibenerin,” pungkas Rieke.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Robert TP Siagian mengungkapkan pelayanan terhadap warga binaan Yayasan Galuh dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta RSUD Jatisampurna. Kerja sama tersebut mencakup layanan kesehatan dan pemeriksaan rutin bagi warga binaan.

“Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Yayasan Galuh merupakan bagian juga bersama Dinas Sosial. Kami melakukan kolaborasi dalam pelayanannya. Di RSUD Jatisampurna ada khusus untuk kesehatan rawat inap pasien jiwa, dan secara rutin setahun sekali warga binaan di Yayasan Galuh diperiksa. Setiap bulan kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan rutin,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Sosial Kota Bekasi terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang tersedia, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga binaan. Pemerintah Kota Bekasi juga tengah memproses pemberian hibah kepada Yayasan Galuh. 

“Minggu depan kami akan menyalurkan bantuan permakanan. Memang dengan segala keterbatasan jumlahnya, mudah-mudahan bisa tercukupi. Tahun ini Pemkot Bekasi juga memberikan hibah yang sedang dalam proses, jumlahnya tidak besar, sebesar Rp130 juta,” tuturnya.

Selain dukungan sosial dan kesehatan, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendataan terhadap warga binaan baru yang belum memiliki atau belum teridentifikasi identitas kependudukannya. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. 

“Apabila ada warga binaan baru yang identitasnya belum teridentifikasi, kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, kecamatan, dan kelurahan untuk melakukan pemeriksaan. Proses-proses bertahap ini yang sedang kami lakukan dengan segala keterbatasan,” imbuhnya. (red/ist)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab Teddy. (red/ist)

Gubernur Pramono mengatakan, penurunan kabel udara ke bawah tanah dilakukan secara bertahap dan ditargetkan tuntas dalam lima tahun ke depan. Langkah tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025, kita telah mempunyai payung hukum yang kuat untuk menata kabel-kabel utilitas dari atas permukaan ke bawah tanah. Saya menargetkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, seluruh kabel udara di Jakarta dapat diturunkan sepenuhnya demi mengubah wajah ibu kota secara signifikan,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik daerah dan sektor swasta. Percepatan penataan dilakukan melalui program 5M, yakni menggunakan SJUT, melakukan relokasi secara mandiri, mengikat kabel udara, memotong kabel yang sudah tidak berfungsi, serta meninggikan kabel yang menjuntai.

“Karena skema bisnisnya menjanjikan dan payung hukumnya telah rampung, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi swasta agar percepatan ini menjadi gerakan bersama demi kenyamanan seluruh warga,” tuturnya.

Di lapangan, pembangunan SJUT terus dikebut. Dinas Bina Marga DKI Jakarta mencatat, jaringan SJUT yang telah terbangun mencapai 41,7 kilometer. Sejumlah ruas prioritas, termasuk Jalan Dr. Supomo, ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Rekayasa lalu lintas dan sosialisasi kepada pengguna jalan terus dilakukan bersama Dinas Perhubungan.

Pemprov DKI Jakarta mengajak pemilik utilitas untuk ikut ambil bagian dalam penataan. Pada kawasan yang belum terjangkau SJUT, pemilik utilitas didorong melakukan relokasi secara mandiri sehingga penataan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.

Penataan juga mulai diarahkan pada jaringan listrik. PT PLN (Persero) tengah menyiapkan desain dan melakukan uji coba boks pembagi tegangan rendah sebelum penerapan saluran kabel tanah tegangan rendah (SKTR) secara lebih luas.

Senior Manager Konstruksi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta, M Eryan Saputra, mengatakan tahapan uji coba diperlukan untuk memastikan sistem baru memenuhi standar keselamatan dan keandalan layanan.

“Dukungan penuh kami berikan terhadap program penataan kota ini. Saat ini PLN tengah menyiapkan desain serta uji coba boks pembagi tegangan rendah sebelum SKTR digelar menyeluruh,” ungkapnya. (red/ist)

Dalam diskusi yang melibatkan Kemenko PMK, Kemenko Bidang Perekonomian, BNN, Kementerian Perdagangan, BPOM, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, serta Kantor Staf Presiden tersebut, masing-masing instansi menyampaikan perspektif sesuai tugas dan kewenangannya, tersmasuk BNN.

BNN yang diwakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 BNN telah menyita total 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja serta sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfitamina cair dan 800 kilogram ketamin HCL.

Dari barang bukti tersbut 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid diunkap di Gresik, Jawa Timur pada bulan Juli. Sementara 1,3 ton ketamin diungkap di Kepualan Riau pada bulan Agustus, dan masih di bulan yang sama BNN kembali mengungkap 2,6 ton metamfetamin cair di Kepulauan Riau. Selain daerah-daerah tersebut BNN juga melakukan pengungkapan Sumatera Utara, Bali, Jambi, dan Maluku.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai salah satu sarana peredaran zat berbahaya.

“Tingginya peredaran narkotika cair tentu akan meningkatkan jumlah penyalahguna narkotika dan zat adiktif yang akan memberikan dampak buruk tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek lainnya,” ujar Aldrin.

Ia menjelaskan, peningkatan peredaran zat narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair tidak hanya berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Jika tidak segera diantisipasi, negara harus menanggung konsekuensi yang lebih besar, mulai dari kebutuhan biaya rehabilitasi bagi penyalahguna, biaya pemasyarakatan bagi kurir dan bandar, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, BNN mengusulkan adanya pelarangan total rokok elektrik melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai salah satu opsi kebijakan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk tersebut.

Meski demikian, BNN menegaskan bahwa usulan tersebut tetap menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antarkementerian dan lembaga. BNN akan menunggu hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait agar kebijakan yang nantinya ditetapkan memiliki dasar bukti dan data yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. (red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri berkomitmen mendukung penuh proses pencarian dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki, sekaligus memperkuat kolaborasi bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait di lapangan.

“Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait terus memaksimalkan pencarian terhadap rekan-rekan jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan. Kolaborasi dan sinergi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam upaya pencarian ini, dengan tetap memperhatikan kondisi serta keselamatan personel di lapangan,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Upaya pencarian dilakukan setelah speedboat yang membawa awak media bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 WIB, sebelum akhirnya hilang kontak pada pukul 15.04 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polri melalui Ditpolair Polda Banten berkolaborasi dengan Basarnas dan unsur gabungan untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat. Tim juga mengerahkan kapal Basarnas, RIB 02 Banten, serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan.

Kasubdit Patroli Ditpolair Polda Banten AKBP Lis Handayana menjelaskan, pencarian melibatkan unsur gabungan dari Basarnas, Ditpolair Polda Banten, Mabes Polri, serta pihak terkait lainnya.

“Dengan kapal Basarnas bersama unsur gabungan dari Direktorat Polair Polda Banten dan Mabes melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan pukul 22.31 WIB. Untuk sementara waktu pencarian diberhentikan dan besok hari akan kami lanjutkan kembali,” ujar Lis.

Lis menegaskan, situasi selama proses pencarian berlangsung aman dan terkendali. Tim gabungan akan kembali melanjutkan operasi pencarian pada Rabu (9/9/2026).

“Untuk sementara situasi aman terkendali. Semoga korban cepat ketemu,” katanya.

Berdasarkan informasi awal Basarnas, terdapat delapan orang di dalam speedboat tersebut. Beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, dan Daus dari Anadolu, sementara identitas lainnya masih dalam proses pendataan.

Johnny menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal hingga seluruh awak yang hilang kontak dapat ditemukan.

“Polri akan terus berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal dalam operasi pencarian ini. Kami berharap seluruh awak media dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” pungkasnya. (red/ist)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, pengungkapan dilakukan terhadap dua perkara berbeda dengan modus yang relatif serupa. Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial untuk menarik penonton, kemudian mengarahkan mereka ke aplikasi Tevi untuk mendapatkan tayangan yang lebih vulgar.

“Dalam menjalankan aksinya, RA berperan sebagai talent, sedangkan RY bertindak sebagai host. Keduanya melakukan siaran langsung melalui fitur Pertarungan Koin (PK) untuk meningkatkan jumlah penonton dan interaksi,” kata Adex dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dalam perkara pertama, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial RA (20), RY (26), dan MK (21) di wilayah Bandung hingga Cianjur. RA berperan sebagai talent, sementara RY menjadi host yang mengarahkan jalannya siaran.

Adex menjelaskan, dalam siaran tersebut RA sengaja dibuat kalah dalam fitur Pertarungan Koin sehingga melakukan aksi membuka dan menutup pakaian. Sementara itu, RY mengarahkan penonton untuk memberikan tap-tap layar hingga mencapai target sekitar 5K-10K.

“RY kemudian mengarahkan penonton untuk berpindah ke aplikasi Tevi, dengan menawarkan tayangan lanjutan yang lebih vulgar dari RA. Penonton yang ingin mengikuti siaran lanjutan diwajibkan memiliki deposit dan membeli Star atau Bintang sebagai akses menonton, dengan nilai sekitar Rp5.000,” ujarnya.

Selain melalui pembelian Star atau Bintang, para pelaku juga memperoleh keuntungan melalui transfer langsung ke akun DANA dengan nominal sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per transaksi. Dari rangkaian aktivitas tersebut, para pelaku menargetkan memperoleh imbalan sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu dari penonton.

“Pada siaran lanjutan di aplikasi Tevi, RA diduga menampilkan konten seksual secara eksplisit. Dalam pelaksanaannya, RA juga dibantu oleh MK untuk melakukan siaran tersebut,” jelas Adex.

Dalam perkara kedua, Bareskrim Polri juga membongkar praktik live streaming bermuatan pornografi di wilayah Lampung, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, tiga orang diamankan, yakni PA (31), DI (36), dan SS (25).

“Dalam aktivitas tersebut, talent melakukan adegan asusila dengan memamerkan atau mempertontonkan area intim kepada penonton. Selanjutnya, host mengarahkan penonton untuk memberikan donasi, sawer, atau gift dengan target nominal sekitar Rp250 ribu sampai dengan Rp400 ribu,” kata Adex.

Setelah target donasi terpenuhi, talent kemudian diarahkan untuk berpindah ke aplikasi Tevi. Di platform tersebut, pelaku kembali melakukan siaran bermuatan asusila yang dinilai lebih leluasa karena tidak terkena pemblokiran atau banned.

“Apabila target tersebut terpenuhi, talent akan berpindah ke aplikasi Tevi, di mana pada aplikasi tersebut talent dapat melakukan live asusila tanpa di-banned oleh platform Tevi,” tambahnya.

Atas perbuatannya, keenam tersangka diduga melakukan tindak pidana terkait pembuatan, penyebarluasan, penyiaran, penawaran, atau penyediaan pornografi serta penyertaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bareskrim Polri menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan ruang digital, khususnya praktik penyebarluasan konten pornografi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. (red/ist)

Saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad awalnya meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR secara tertulis. Setelahnya, Dasco lalu menanyakan persetujuan kepada seluruh peserta sidang yang hadir agar RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi usul inisiatif DPR.

”Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?,” tanya Dasco yang dijawab ”setuju” oleh seluruh peserta rapat.

Setelah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, Badan Legislasi DPR langsung menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak, sekaligus menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah pada Rabu (9/9/2026).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria, Iman Sukri, menyampaikan bahwa rancangan tersebut memuat 70 pasal yang terbagi dalam 16 bab. Penyusunannya mengacu pada prinsip fungsi sosial tanah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sekaligus memadukan asas kelembagaan dan mekanisme lintas sektor.

Saat memaparkan laporan Panja di rapat pleno Badan Legislasi DPR, Senin (7/9/2026) malam, Iman menyatakan, salah satu sorotan RUU ini adalah penyelesaian konflik agraria melalui pengaturan restitusi dan redistribusi tanah. Aturan ini juga disertai pemberdayaan penerima reforma agraria.

RUU Reforma Agraria juga mengatur pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan reforma agraria, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, dengan obyek berupa tanah dan sumber agraria penopang kehidupan masyarakat.

Iman berharap RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi solusi atas konflik agraria sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas sumber agraria. Kontribusi dan pelaksanaan tugas konstitusional dalam penyusunan rancangan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. (red/ist)

“Bandar udara yang sebelumnya terdampak telah kembali dibuka pada Selasa (8/9) dan sejak saat itu operasional penerbangan berjalan dengan normal sampai hari ini. Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Rabu (9/9).

Bandar udara yang dimaksud meliputi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Banten, Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandar Udara Husein Sastranegara Jawa Barat, Bandar Udara Budiarto Curug Banten, Bandar Udara Pondok Cabe Banten, Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung, Bandar Udara Raden Inten II Lampung, Bandar Udara Atung Bungsu Sumatera Selatan.

Menhub Dudy menyatakan meskipun operasional penerbangan telah berjalan normal, Kemenhub terus memantau kondisi ruang udara dan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi yang dapat berdampak pada keselamatan dan kelancaran penerbangan.

Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Banten, terus berlangsung setelah dibuka kembali. Pada 8 September 2026 tercatat 875 penerbangan, terdiri atas 436 penerbangan keberangkatan dan 439 penerbangan kedatangan, baik penerbangan domestik maupun internasional.

Sedangkan 9 September 2026, dijadwalkan ada 966 penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan estimasi 131.495 penumpang, terdiri atas 722 penerbangan domestik dan 244 penerbangan internasional.

“Kami memastikan operasional penerbangan terus berjalan dengan memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan. Kami juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa penerbangan untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah, bandar udara, dan maskapai penerbangan,” tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan bersama BMKG, PVMBG, AirNav Indonesia, operator bandar udara, maskapai penerbangan, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta potensi dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada 9 September 2026 pukul 00.47 WIB dan saat ini berada pada Status Level III (Siaga).

Berdasarkan pemantauan BMKG, hingga saat ini tidak terdapat informasi abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan di wilayah tersebut. (red/ist)

Dalam upaya pencarian tersebut, unsur Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten mengerahkan KAL Anyer I.3-64 dan RHIB Peucang untuk melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan jurnalis tersebut. Selain itu, Lanal Lampung juga menyiapkan KAL Siaga untuk mencari para jurnalis yang hilang serta memantau aktifitas Gunung Anak Krakatau.

TNI AL juga mengerahkan tiga kapal perang diantaranya KRI Leuser-924 dan KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861 untuk memperkuat operasi pencarian dan memperluas area penyisiran di sekitar perairan Selat Sunda.

Pengerahan unsur-unsur TNI AL tersebut merupakan bentuk respons cepat dalam membantu upaya pencarian dan pertolongan, khususnya para pewarta yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah perairan.

Seluruh unsur yang terlibat melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan, sekaligus memantau kemungkinan adanya tanda-tanda keberadaan korban maupun sarana yang digunakan saat melakukan peliputan.

TNI AL akan terus mengoptimalkan kemampuan unsur operasionalnya dalam mendukung pencarian hingga korban ditemukan. Langkah tersebut sejalan dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar jajaran TNI AL senantiasa hadir memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat. (red/ist)

Delapan orang tersebut terdiri dari lima wartawan dan tiga kru kapal. Mereka sebelumnya berangkat menggunakan speedboat untuk mengambil dokumentasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (9/9/2026), personel Kepolisian dari KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang bersama dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri serta Basarnas Lampung diterjunkan dalam operasi SAR gabungan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan, kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan pencarian dengan mengedepankan keselamatan personel dan efektivitas penyisiran wilayah perairan.

“Polri bersama Basarnas dan unsur terkait terus melakukan upaya pencarian. Personel dan sarana yang ada kami siagakan untuk mendukung operasi SAR ini,” ujar Yuni, Rabu (9/9/2026).

Dirpolairud Polda Lampung Kombes Pol Erick Sartani Marbun menambahkan, pihaknya telah mengerahkan personel dan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat tersebut.

“Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi. Seluruh personel di lapangan kami minta tetap mengutamakan keselamatan dan melaporkan setiap perkembangan secara berkala,” kata Erick.

Berdasarkan informasi awal, rombongan bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Sejak saat itu, keberadaan mereka belum diketahui. Tim SAR kemudian melakukan pencarian berdasarkan titik komunikasi dan lokasi terakhir yang diketahui.

Lima wartawan yang telah teridentifikasi yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Selain kelima wartawan tersebut, terdapat tiga kru kapal yang juga berada dalam speedboat.

Yuni mengatakan, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur yang terlibat agar wilayah pencarian dapat disisir secara maksimal.

“Koordinasi dan sinergi terus dilakukan. Fokus kami saat ini adalah menemukan dan memberikan pertolongan kepada seluruh korban yang masih dalam pencarian,” katanya.

Pada Rabu pagi, operasi SAR memasuki hari kedua. Apel kesiapan penebalan operasi SAR gabungan dipimpin Kasi Operasi Basarnas Lampung Agus Mujiono.

Tim kemudian disiapkan untuk menyisir sejumlah wilayah perairan yang dinilai menjadi bagian dari jalur atau lokasi yang berkaitan dengan keberadaan rombongan.

Pencarian meliputi perairan Pulau Legundi, perairan Pulau Sebesi hingga kawasan perairan Gunung Anak Krakatau.

Dari unsur kepolisian, dua personel KP.XXV-1001 dan KP.XXV-2009 Pelabuhan Panjang serta dua personel KP HAYABUSA 3008 Ditpolairud Baharkam Polri turut dilibatkan.

Sementara Basarnas Lampung menurunkan empat personel dalam operasi tersebut.

“Kami berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh unsur di lapangan akan terus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya,” tutur Yuni.

Yuni juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai keberadaan rombongan untuk segera menyampaikannya kepada petugas.

“Kami mengajak semua pihak untuk membantu memberikan informasi sekecil apa pun yang dapat mendukung proses pencarian,” ujarnya.

Operasi pencarian masih berlangsung dengan menyisir wilayah perairan menggunakan sarana yang telah disiapkan. Polisi bersama Basarnas dan unsur SAR lainnya akan terus melakukan pemantauan hingga keberadaan delapan orang tersebut berhasil ditemukan. (red/ist)

"Kami sudah mendorong kepada instansi terkait dan juga memonitor upaya-upaya yang dilakukan secara maksimal agar kejelasan dari teman-teman tersebut dapat segera diketahui," kata Dasco saat ditemui di Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dasco memastikan, DPR terus memberikan perhatian terhadap proses yang dilakukan instansi terkait untuk mengetahui keberadaan para jurnalis tersebut. Pemantauan dilakukan agar berbagai upaya yang ditempuh dapat berjalan secara optimal.

Dasco menyampaikan, kejelasan mengenai keberadaan para jurnalis tersebut perlu segera diketahui. Karena itu, ia berharap seluruh langkah yang diperlukan dapat terus dilakukan hingga memberikan titik terang.

Di sisi lain, Dasco menyatakan keprihatinannya terhadap para jurnalis yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Ia berharap proses pencarian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi yang memberikan kepastian.

"Kami menyatakan prihatin terhadap teman-teman jurnalis yang pada saat ini belum diketahui keberadaannya," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dasco juga mengajak semua pihak untuk mendoakan agar upaya pencarian yang dilakukan instansi terkait dapat membuahkan hasil terbaik. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar dan segera memberikan kejelasan.

"Kita doakan semoga upaya yang terbaik juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik," tutur Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menekankan bahwa aspek keselamatan perlu menjadi perhatian utama bagi jurnalis ketika menjalankan tugas di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi dan potensi risiko di lokasi peliputan penting untuk memastikan tugas jurnalistik dapat dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Ia juga mengingatkan agar jurnalis yang bertugas di wilayah bencana mempersiapkan berbagai kebutuhan keselamatan sebelum melakukan peliputan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi di wilayah bencana dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menimbulkan risiko bagi siapa pun yang berada di lokasi.

"Apalagi daerah-daerah yang terkena bencananya itu menimbulkan risiko, bagi tidak hanya masyarakat, tapi juga bagi para peliput," ujar Saan.

Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mendorong Basarnas dan pihak terkait lainnya untuk terus melakukan pencarian terhadap lima jurnalis tersebut. Ia menegaskan upaya pencarian perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal guna memastikan keberadaan mereka.

"DPR akan mendorong kepada seluruh pihak, terutama pihak-pihak terkait dalam hal ini Basarnas maupun yang lain, untuk secara sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mencari keberadaan kelima jurnalis tersebut. Karena penting, kita untuk tahu tentang kepastian keberadaan mereka itu, kan gitu," ungkap Saan.

Saan menilai kepastian keberadaan kelima jurnalis tersebut tidak hanya penting bagi mereka yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, DPR akan terus mendorong seluruh pihak terkait agar mengoptimalkan proses pencarian hingga keberadaan mereka dapat segera diketahui.

"Kita ingin bahwa mereka segera untuk bisa ditemukan keberadaannya ada di mana, karena ini menyangkut bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga keluarga dan juga kita semua. Jadi sekali lagi, DPR terus akan berupaya mendorong seluruh pihak terkait untuk secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mencari keberadaan mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Tim SAR gabungan menyisir sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan keberadaan kelima jurnalis tersebut. (red/ist)

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) pada Lahan yang Terbakar, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5, telah secara tegas mengamanatkan kepada Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi dan mencabut HGU perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan Pasal 13-nya menyebutkan bahwa tanah yang berasal dari pencabutan HGU akibat terbakar dapat dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah reforma agraria.

Menurut Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada badan usaha tidak digunakan dengan mengabaikan kewajiban pemegang hak. Namun hingga saat ini, belum terlihat tindakan apa pun dari Menteri ATR/BPN terkait karhutla.

Padahal temuan WALHI sudah menyebutkan bahwa dari total 23.307 titik api yang diidentifikasi dari Januari hingga Agustus 2026, 5.540 titik di antaranya berada di dalam areal kerja perusahaan pemegang HGU. Bahkan terdapat perusahaan yang mengalami kebakaran berulang, seperti PT Globalindo Agung Lestari, PT PN XIII, PT Daya Landak Plantation, PT Sumatra Makmur Lestari, PT Arjuna Utama Sawit, dan PT Teguh Karsawana Lestari.

Ini artinya Menteri ATR/BPN tidak benar-benar menjalankan aturan yang dibuat sendiri oleh kementeriannya. Menurut WALHI, pembiaran ini layak menjadi bahan evaluasi atas kinerja Menteri ATR/BPN.

Peta Overlay Sebaran Titik Hotspot dengan Konsesi HGU Perkebunan

Boy juga mengatakan bahwa Presiden harus memastikan Menteri ATR/BPN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap HGU yang berada di wilayah rawan kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut, dan mencabut HGU yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Tanah yang HGU-nya dicabut karena pelanggaran tidak boleh kembali menjadi objek konsolidasi penguasaan oleh korporasi besar.

“Tanah tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda reforma agraria dan pemulihan ekologis, dengan memprioritaskan masyarakat yang selama ini mengalami ketimpangan dalam penguasaan tanah, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Boy.

“Hal ini penting kami tegaskan, sebab berdasarkan Surat Menteri Nomor B/LR.03.01/48/1/2026, Kementerian ATR/BPN mengarahkan pemberian hak atas tanah melalui skema hak pengelolaan yang berarti tanah dikendalikan negara lewat Badan Bank Tanah, bukan diredistribusikan kepada rakyat. Tanpa keberanian mengevaluasi dan mencabut hak-hak atas tanah yang bermasalah, melakukan pemulihan ekosistem dan pemulihan hak rakyat, penanganan karhutla akan terus menjadi kebijakan tambal sulam dan reforma agraria kehilangan makna substantifnya,” tutup Boy. (red/ist)

“Untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar. Tapi ini Asian Games. Medali emas 3 miliar,” ujar Presiden dalam sambutannya saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Selain bonus bagi peraih emas, Presiden menegaskan bahwa perhatian pemerintah juga diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu, termasuk para pelatih. Kepala Negara meminta agar pengembangan karier mereka turut diperhatikan dan dipercepat.

“Medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat. Ada yang, ‘Pak, saya sudah sekian tahun belum naik pangkat.’ Termasuk pelatih-pelatih,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, prestasi dan pengabdian harus mendapatkan penghargaan yang layak. Ia menekankan agar negara tidak ragu memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berbuat baik dan mengharumkan nama bangsa.

“Kita jangan pelit. Kalau baik, kita beri penghormatan,” tegas Presiden.

Dalam arahannya, Presiden turut menceritakan perjuangan seorang atlet equestrian pada SEA Games sebelumnya yang tetap bertanding meski mengalami cedera tulang rusuk beberapa hari sebelum perlombaan. Atlet tersebut menolak digantikan karena ingin tetap memperjuangkan kehormatan bangsa dan berhasil membantu timnya meraih medali.

“Orang ini tidak mau memilih jalan yang aman atau jalan yang enak. Dia mikir kehormatan bangsa dan negaranya. Ini salah satu contoh yang membanggakan,” tutur Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa atlet tersebut merupakan prajurit TNI Angkatan Darat. Atas keberanian dan prestasinya, Presiden kemudian memerintahkan pimpinan TNI untuk memberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat.

Presiden berharap semangat serupa dapat dibawa seluruh atlet Indonesia yang akan bertanding di Aichi-Nagoya. Ia pun menutup arahannya dengan doa agar para atlet diberikan kekuatan dan mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi Indonesia.

“Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua,” pungkas Presiden. (red/ist)

“RUU Pengaturan Reforma Agraria harus diarahkan pada koreksi struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang,” ujar Muhammad Khozin dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Adapun RUU Reforma Agraria mengatur sejumlah hal. Di antaranya, yaitu mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa atau konflik agraria struktural dengan mekanisme hukum komprehensif.

“Hingga melindungi hak atas tanah bagi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya,” tandas Khozin.

RUU ini, ungkapnya, juga berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau tuna lahan, rehabilitasi hak atas tanah, serta memastikan masyarakat penerima redistribusi tanah mendapat dukungan ekonomi, akses pengembangan, dan manfaat nyata, termasuk perlindungan tanah ulayat dari penguasaan sepihak pemerintah daerah.

Terkait penyelesaian konflik agraria, Khozin mengatakan banyak perkara lahir dari keputusan negara, tumpang tindih izin, penguasaan tanah berskala besar, tidak dipenuhinya kewajiban pemegang konsesi, atau belum diakuinya wilayah masyarakat adat.

“RUU Reforma Agraria akan memberikan dasar untuk mengoreksi keputusan dan struktur penguasaan yang menjadi sumber konflik,” tutur Legislator Fraksi PKB itu.

Lewat calon beleid ini, nantinya negara dapat meninjau kembali hak atau izin yang bermasalah, mengembalikan tanah kepada pihak yang berhak, menata ulang penguasaan, serta memulihkan penghidupan masyarakat yang terdampak.

Menurut Khozin, penyelesaian konflik agraria tidak boleh berhenti pada mediasi apabila ketimpangan kekuasaan dan pelanggaran yang menjadi akar konflik tetap dipertahankan. "Konflik agraria struktural tidak akan selesai hanya dengan mempertemukan para pihak. Negara harus berani mengoreksi kebijakan, izin, dan penguasaan yang terbukti melahirkan ketidakadilan,” tegas Anggota Komisi Pertanahan DPR RI ini. (red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, S. Sos., mengatakan pencarian dilakukan secara maksimal dengan memperluas area penyisiran dan mengoptimalkan seluruh unsur serta sarana yang tersedia.

“Hari kedua ini kami memperluas area pencarian dengan membagi tim menjadi beberapa SRU di sejumlah sektor. Seluruh sarana dan unsur yang terlibat kami optimalkan untuk menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian,” ujar Al Amrad.

Dalam operasi SAR H2, KN SAR Tetuka 247 melakukan penyisiran di Sektor 2 dengan total jarak 68,3 nautical mile (NM), sementara KAL Anyer menyisir area yang sama dengan total jarak 69,5 NM.

Pencarian juga dilakukan oleh RIB 02 dan RIB 03 Lampung di Sektor 1 dengan total jarak 67 NM. Tim melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, hingga kawasan Krakatau.

Sementara itu, RIB 02 Banten melakukan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang. KP Sanjaya menyisir Sektor 4 dengan total jarak 67,3 NM, sedangkan KRI Leuser dan KRI Lepu masing-masing melakukan pencarian di sektor yang telah ditentukan.

Sejumlah SRU telah melakukan pemantauan visual di sekitar Gunung Anak Krakatau dan Rakata Besar. Namun, hingga laporan diterima, seluruh penyisiran masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan delapan orang yang dicari.

Pada pukul 13.31 WIB, SRU 1 yang menggunakan KN SAR Tetuka 247 melanjutkan pencarian berdasarkan titik koordinat SAR Map. Dalam proses pencarian tersebut, Gunung Anak Krakatau terpantau mengeluarkan material debu vulkanik cukup tebal.

Terkait kondisi tersebut, Al Amrad menegaskan bahwa keselamatan personel tetap menjadi prioritas selama operasi berlangsung.

“Kami juga memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat terlihat adanya material debu vulkanik yang cukup tebal, kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan bagi seluruh personel. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Hingga pukul 15.22 WIB, SRU 5 yang menggunakan KP Sanjaya masih melakukan pencarian sesuai titik koordinat SAR Map dan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta lima jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Operasi SAR H2 melibatkan unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dan Lampung, USS Pandeglang, USS Merak, TNI, Polri, BPBD, KSOP, potensi SAR, media, keluarga korban, nelayan, serta masyarakat.

Sarana yang dikerahkan meliputi KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, KP Sanjaya, KRI Lepu, KRI Leuser, RIB 02 Banten, RIB 02 dan RIB 03 Lampung, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan pendukung lainnya.

Kondisi cuaca di wilayah pencarian terpantau cerah berawan dengan angin dari arah selatan ke utara berkecepatan sekitar 14 knot dan tinggi gelombang berkisar 0,4 hingga 1 meter.

Al Amrad menegaskan, Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian dan mengevaluasi perkembangan operasi secara berkala.

“Sampai saat ini hasil pencarian masih nihil. Kami tidak berhenti melakukan upaya pencarian. Setiap perkembangan di lapangan akan terus kami evaluasi untuk menentukan strategi berikutnya. Kami berharap delapan orang yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan,” pungkasnya.

Hingga hasil Operasi SAR H2, delapan orang masih dinyatakan dalam pencarian. Operasi akan terus dilaksanakan sesuai hasil evaluasi dan perkembangan situasi di lapangan. (red/ist)

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama, dilanjutkan dengan laporan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengenai kesiapan Kontingen Indonesia menghadapi Asian Games 2026. Dalam laporannya, Menpora menyebutkan bahwa pada Asian Games kali ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet dari 35 cabang olahraga.

“Tadi pagi kami telah mengukuhkan 432 atlet, Bapak yang terdiri dari 35 cabang olahraga yang akan mewakili kontingen Indonesia untuk berjuang mengibarkan bendera Merah Putih sebanyak-banyaknya. Pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 mereka siap menjalankan tugas sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedigdayaan Indonesia di depan negara-negara Asia,” ujar Menpora.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangganya dapat bertemu dengan para atlet yang akan mewakili Indonesia. Kepala Negara menegaskan bahwa olahraga memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kualitas rakyatnya.

“Saya merasa bangga hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat adalah bangsa di mana rakyatnya kuat. Kalau rakyatnya kuat, berarti bangsanya kuat. Rakyatnya kuat fisik, kuat keterampilan, kuat semangat, bangsanya itu berarti semangat kuat, bangsa itu terampil, dan bangsa itu berhasil,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa kemampuan yang dimiliki para atlet merupakan anugerah sekaligus kehormatan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itu, kesempatan untuk mewakili ratusan juta rakyat Indonesia harus dimaknai sebagai sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar.

“Pemberian Yang Maha Kuasa itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak semua rakyat Indonesia diberi kemampuan yang kalian miliki. Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang atlet yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta, 432. Ini kehormatan yang sangat besar,” tegas Presiden.

Salah satu momen utama dalam acara pelepasan adalah penyerahan Bendera Merah Putih oleh Presiden Prabowo kepada perwakilan Kontingen Indonesia. Bendera tersebut diterima oleh atlet panjat tebing Veddriq Leonardo, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan medali emas IFSC Climbing World Series di Prancis pada 2026.

Penyerahan bendera menjadi simbol kepercayaan sekaligus amanah bangsa yang dibawa para atlet ke arena pertandingan. Seluruh anggota kontingen diharapkan mampu bertanding dengan penuh semangat, menjunjung sportivitas, serta memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia.

Asian Games XX akan berlangsung di Prefektur Aichi, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Mengusung slogan “Imagine One Asia”, penyelenggaraan tahun ini diperkirakan melibatkan sekitar 15 ribu atlet dari 45 negara yang akan bertanding dalam 41 cabang olahraga.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, kontingen Indonesia membawa harapan besar masyarakat untuk kembali menghadirkan prestasi terbaik. Pelepasan di Istana Negara sekaligus menjadi bentuk dukungan dan kepercayaan negara kepada para atlet yang akan berjuang membawa Merah Putih di panggung Asia. (red/ist)

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. 

"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). 

Puan mengatakan DPR pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan penggabungan apabila hasil kajian menunjukkan langkah tersebut dapat membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif. Karena itu, keputusan mengenai penggabungan menurutnya perlu didasarkan pada kajian yang jelas mengenai pembagian tugas dan manfaat kelembagaan.

"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan kajian tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan maupun anggaran, tetapi harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi upaya mitigasi bencana. 

"Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat," tegas Puan. (red/ist)

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam penanggulangan puncak karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9). 

Agenda ini menjadi penting di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut pada September. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan dan risiko karhutla di wilayah rentan.

Enam provinsi prioritas masih menjadi perhatian pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi. Berdasarkan pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi, pada (5/9) pukul 21.05 WIB terdeteksi 558 hotspot secara nasional. Angka tersebut turun 260 titik dibandingkan hari kemarin (4/9) yakni 818 hotspot.

Meskipun terjadi penurunan secara nasional, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi lapangan melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan hasil temuan dilapangan terdapat indikasi tindakan pelanggaran hukum.

"Kami temukan di lapangan ada tindakan tindakan yang menyebabkan kebakaran diakibatkan karena sengaja maupun kelalaian, kami lihat dari pelanggan itu sudah mulai diproses hukum," ujar Djamari.

Perkuat Tanggung Jawab Pemegang HGU

Rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain pemerintah pusat, rapat melibatkan pemerintah daerah dan unsur TNI/Polri dari sejumlah provinsi yang memiliki kerawanan karhutla, meliputi Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Keterlibatan pemegang HGU diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing, termasuk memastikan ketersediaan sumber daya, personel, peralatan pemadaman, patroli, pemantauan titik rawan, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.

Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pengendalian karhutla yang saat ini dilakukan pemerintah bersama dunia usaha. Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan para pemegang izin dalam menjaga areal kerja masing-masing selama periode rawan kebakaran.

Penanganan Terpadu Darat dan Udara

Pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, patroli, groundcheck, penyekatan penjalaran api, pendinginan, hingga pemantauan potensi munculnya kembali titik api.

Operasi Modifikasi Cuaca juga terus dilakukan sesuai kondisi awan untuk membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Pada awal September, dukungan OMC antara lain dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. BNPB turut terlibat dalam penguatan operasi penanganan karhutla, termasuk dukungan terhadap OMC dan koordinasi penanggulangan bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.

Penegakan Hukum Diperkuat

Selain aspek operasional, penanganan karhutla juga mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan terjadinya kebakaran.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit menyampaikan hasil penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. 

"Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan," ujar Listyo.

Lindungi Masyarakat dari Dampak Asap

Selain mengendalikan api, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama akibat asap dan penurunan kualitas udara.

Data terbaru menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih bervariasi, mulai dari kategori baik hingga tidak sehat. Kondisi jarak pandang juga dapat berubah cepat mengikuti aktivitas kebakaran, curah hujan dan arah angin.

Karena itu, pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang dilakukan secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel dan sumber daya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan per hari ini (7/9) untuk provinsi yang memiliki lahan gambut seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi.

"Total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274 hektare yang masih terbakar per kemarin (6/9) 734 hektare," ujar Suharyanto.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.

Turut hadir sejumlah kementerian/lembaga antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, BNPB, dan BMKG.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi periode puncak karhutla. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, BMKG, akademisi dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah, dikendalikan dengan cepat, serta tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi. (red/ist)

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahar Diantono mengatakan, moratorium tersebut merupakan langkah strategis Polri untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan hasil kesepakatan bersama lembaga legislatif.

“Sebagai wujud kepatuhan dan penyelarasan visi dengan lembaga legislatif, kami telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap seluruh penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural,” ujar Syahar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria di Baleg DPR RI, Senin (7/9/2026).

Syahar menjelaskan, kebijakan moratorium diterapkan karena konflik agraria tidak selalu berkaitan dengan persoalan pidana. Dalam sejumlah kasus, konflik tersebut juga memiliki aspek keperdataan maupun menyangkut hak masyarakat adat.

Oleh karena itu, Polri mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi dan keadilan restoratif. Polri juga menerapkan penundaan proses pidana secara prejudisial terhadap perkara yang memiliki keterkaitan dengan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

“Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” kata Syahar.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, proses hukum pidana diharapkan tidak mengganggu substansi perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

“Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi dan keadilan restoratif, guna memastikan bahwa instrumen hukum pidana tidak mencederai esensi perjuangan hak masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengungkapkan terdapat 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia. Data tersebut tercatat dalam basis data terpusat pada aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) berdasarkan laporan polisi yang diterima penyidik.

“Berdasarkan basis data terpusat pada aplikasi E-MP, terdapat 78 titik rawan konflik agraria yang berbasis laporan polisi, artinya ini berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh penyidik, dengan tipologi konflik agraria antara perusahaan atau swasta dengan masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Syahar tidak merinci lokasi 78 titik rawan konflik agraria tersebut. Namun, dia menjelaskan bahwa konflik agraria yang ditangani kepolisian memiliki sejumlah tipologi, di antaranya konflik antarmasyarakat, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, serta konflik antara pemerintah dan perusahaan.

Polri, kata Syahar, terus mendorong penyelesaian konflik agraria secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana, perdata, maupun hak masyarakat adat. (red/ist)

“Kita mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel 21 korporasi karena diduga melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait karhutla. Temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum,” kata legislator yang akrab disapa Abduh ini kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Diketahui, hingga Rabu (2/9), KLH telah menyegel dan mengawasi 21 perusahaan yang diduga terkait karhutla di tujuh provinsi, dengan total luas area terbakar mencapai 11.404,69 hektare. Selain penyegelan, KLH juga melakukan pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap badan usaha tersebut.

Atas dasar itu, Abduh meminta penyegelan administratif segera diikuti dengan pengamanan bukti untuk memastikan jejak pembakaran, perintah kerja, aliran pembiayaan, hingga hubungan antarpihak tidak hilang. Menurutnya, proses hukum harus mampu mengungkap apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, pembiaran, kelalaian sistematis, atau kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan.

“Penegakan hukum tidak boleh selesai dengan hanya menangkap pekerja atau pelaku lapangan. Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan mengusut semua pihak yang bertanggung jawab,” tegas politisi PKB tersebut.

Lebih lanjut, Abduh meminta aparat menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menangani perkara karhutla. Pemeriksaan, menurutnya, tidak cukup hanya berhenti pada badan hukum, tetapi juga perlu menelusuri peran direksi, pengendali, pemilik manfaat, kontraktor, serta pihak lain yang memiliki kewenangan atau memperoleh keuntungan.

“Jika pembakaran dilakukan untuk kepentingan usaha, aparat harus menelusuri siapa yang memerintah, siapa yang membiayai, siapa yang mengetahui tetapi membiarkan, dan siapa yang menikmati keuntungannya,” ujarnya.

Ia juga mendorong Polri, Kejaksaan, dan penyidik lingkungan hidup membangun penanganan perkara secara terpadu. Koordinasi tersebut dinilai penting agar proses penyidikan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak membuka celah bagi perusahaan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Selain itu, Abduh meminta aparat menelusuri keuntungan ekonomi yang mungkin diperoleh dari karhutla, termasuk penghematan biaya pembukaan lahan maupun keuntungan dari pemanfaatan kawasan setelah terbakar. Jika ditemukan hasil kejahatan, penanganan perkara dinilai perlu mencakup penyitaan aset dan pemulihan kerugian.

“Negara harus memastikan keuntungan dari pelanggaran dirampas dan pengendali korporasi ikut bertanggung jawab. Karhutla akan terus berulang apabila perusahaan menghitung perkara dapat selesai dengan denda ringan atau menempatkan pekerja sebagai tumbal,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut. (red/ist)

Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan awak media usai Rapat Paripurna DPR RI ke- 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam sesi doorstop di hadapan awak media yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

"Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Puan. 

Tak hanya itu, Puan menambahkan bahwa Pimpinan DPR nantinya akan meminta pemerintah untuk mengulang pola penanganan terpadu serupa agar berbagai kendala di lapangan dapat segera tertangani dengan cepat.

"Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” tandas Puan. 

Adapun sebagai solusi jangka panjang, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menggarisbawahi perlu adanya perumusan Pemerintah berupa langkah strategis lanjutan pasca-bencana guna mengantisipasi berbagai potensi risiko di masa mendatang. 

Selain penanggulangan darurat, Puan mengingatkan Pemerintah mengenai pentingnya antisipasi terhadap dampak lanjutan yang mencakup berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan. 

“Kemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana kedepannya itu harus segera ada solusinya,” lanjut Puan menutup wawancara. (red/ist)

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri menyusul meluasnya dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek dan sekitarnya. Kapolri menekankan kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan warga dapat segera ditangani.

“Untuk dampak vulkanik tolong untuk seluruh rekan-rekan agar siap siaga membantu masyarakat yang butuhkan bantuan Polri,” kata Sigit dalam instruksi terbarunya, Minggu (6/9/2026).

Kapolri meminta seluruh Kasatwil merespons kondisi tersebut secara cepat dengan mengoptimalkan pelayanan kepolisian, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan dukungan kesehatan serta peralatan yang dibutuhkan.

“Mulai dari masker, dampak ISPA yang perlu rujukan RS, atau mungkin air bersih dan lain yang diperlukan,” ujar Sigit.

Sigit juga menekankan agar jajaran tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi mampu mengantisipasi kebutuhan di wilayah masing-masing. Personel diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, unsur kesehatan, kebencanaan serta instansi terkait untuk memastikan penanganan dampak erupsi berjalan terpadu.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, personel Polri harus segera hadir apabila masyarakat membutuhkan.

“Termasuk evakuasi dan pengungsian bila diperlukan, dan masalah lain yang perlu kehadiran Polri. Termasuk membantu sosialisasi dan lain-lain,” tegas Sigit.

Sejalan dengan arahan tersebut, jajaran Polri di sejumlah wilayah telah melakukan langkah mitigasi. Polda Lampung, misalnya, menyiapkan dukungan kesehatan dan distribusi masker kepada masyarakat serta memastikan kesiapan pelayanan apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi maupun penanganan kesehatan dalam jumlah besar.

Polres Bogor juga telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik yang terpantau mencapai wilayah Kabupaten Bogor dan mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk membersihkan endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Bogor. Sementara itu, personel kepolisian di Lampung Selatan bersama Dinas Kesehatan turut melakukan pembagian masker sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap paparan abu vulkanik.

Di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Polresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya turut menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian masker bagi penumpang serta pengguna jasa bandara yang terdampak penundaan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Polri terus menguatkan koordinasi dan kesiapsiagaan di wilayah yang berpotensi terdampak. Selain aspek keselamatan masyarakat, jajaran juga diminta mengantisipasi gangguan aktivitas warga, lalu lintas, pelayanan publik serta kebutuhan evakuasi apabila situasi berkembang.

Di sisi lain, Sigit mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan kepada kepolisian apabila membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Polri memastikan jajaran di kewilayahan siap memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di tengah situasi bencana.

Masyarakat juga diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker apabila berada di wilayah terdampak abu vulkanik, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun petugas di lapangan. (red/ist)

Pengiriman dilakukan melalui Slog Polri pada Minggu (6/9/2026). Sebanyak 200 jerigen berisi formula X-Fire dengan kapasitas masing-masing 20 liter dimuat ke dalam dua unit truk dari Gudang Slog Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan operasional Polri dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

“Polri terus memperkuat dukungan terhadap jajaran di wilayah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan mengirimkan dukungan formula pemadam X-Fire yang akan digunakan untuk membantu penanganan karhutla, terutama pada karakteristik lahan gambut yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Trunoyudo menjelaskan, sebanyak 4.000 liter formula tersebut diangkut menggunakan dua unit truk. Masing-masing truk membawa 100 jerigen berkapasitas 20 liter atau sebanyak 2.000 liter.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel di lapangan dalam melakukan pemadaman dan pengendalian karhutla, sehingga api tidak semakin meluas dan dapat segera ditangani,” katanya.

Formula X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dalam penerapannya, formula tersebut dicampurkan dengan air dengan komposisi 200 liter formula dan 800 liter air untuk setiap 1.000 liter campuran. Penggunaan formula tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan air ketika petugas melakukan pemadaman di medan yang sulit dijangkau.

Selain penggunaan formula pemadam, penanganan karhutla di lahan gambut juga dilakukan dengan teknik penyiraman spiral. Metode tersebut dilakukan dari sisi luar area terbakar secara bertahap menuju titik api utama untuk membantu memutus rambatan api sekaligus mempercepat proses pendinginan.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara kesiapan personel, dukungan peralatan, metode pemadaman yang tepat, serta kecepatan dalam merespons setiap titik api. Polri memastikan dukungan tersebut terus diperkuat agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal,” jelas Trunoyudo.

Dua truk pengangkut formula X-Fire tersebut diberangkatkan dari Slog Polri pada Minggu (6/9/2026) sekitar menuju Polda Sumatera Selatan.

Trunoyudo menegaskan, Polri tidak hanya mengedepankan langkah pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar karhutla tidak terus meluas.

“Upaya penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla,” pungkasnya. (red/ist)

Pembersihan dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan sekaligus memastikan fasilitas penerbangan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan. 

Kegiatan dilaksanakan pada sejumlah fasilitas utama dan pendukung penerbangan, meliputi apron, runway, taxiway, serta akses operasional lainnya, Senin (7/9/2026).

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menyampaikan bahwa pembersihan dilaksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut.

"Pembersihan kami laksanakan secara bersama-sama pada area yang terdampak abu vulkanik. Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh fasilitas penerbangan tetap dalam kondisi aman dan siap digunakan apabila operasional penerbangan kembali dibuka," ujar Komandan Lanud.

Sinergi antara Lanud Halim Perdanakusuma dan pengelola Bandara Halim Perdanakusuma menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengutamakan keselamatan penerbangan, menjaga kesiapan fasilitas, serta mendukung kelancaran operasional penerbangan di tengah kondisi sebaran abu vulkanik. (red/ist)

“Yang tadi Pak Shri sampaikan, jangan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin perampasan aset menjadi abuse of power dari aparat penegak hukum yang ada,” kata Sahroni saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, DPR RI perlu memastikan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak digunakan secara berlebihan. Hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan masyarakat.

“Memberantas koruptor itu pasti. Tapi jangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegas Legislator dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Selain itu, Sahroni juga mengingatkan bahwa substansi undang-undang perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah diberlakukan. Ia menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan agar substansi dan tujuan regulasi dapat dipahami secara utuh dan tidak disalahartikan.

Untuk itu, Sahroni juga meminta para pemangku kepentingan yang mengikuti RDPU memberikan masukan secara konstruktif kepada Komisi III DPR RI. Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan substansi RUU sekaligus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kita sama-sama bahwa perampasan aset ini pendukungnya satu, bahwa memberantas koruptor adalah yang utama bagi kita semua. Intinya itu. Tapi tidak melakukan kesewenangan atau abuse of power dilakukan oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.(red/ist)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator menyampaikan bahwa delapan orang yang berada di dalam speed boat terdiri dari dua awak kapal, seorang guide, serta lima jurnalis.

Adapun delapan orang tersebut yakni Warta (55), selaku kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), guide; serta M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudhis, Daus, dan Donal yang merupakan jurnalis dari sejumlah media.

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Unit Siaga SAR Pandeglang bergerak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 14.15 WIB. Tim kemudian melakukan penyisiran menuju arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speed boat.

"Pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada pukul 14.00 WIB, jurnalis Banten bertolak dari dermaga Pagedongan Carita untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau," kata Kepala Basarnas Banten, Al Amrad, dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Salah seorang jurnalis, kata Amrad, sempat berkomunikasi dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengatakan jurnalis itu mengirim lokasi terakhir.

"Komunikasi terakhir Korban dengan jurnalis Lampung atas nama Abay bahwa pada pukul 14.42 (7/9/26) mengirim share location terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Sampai berita ini dilaporkan, korban belum ditemukan," katanya.

Selain itu, RIB 02 Banten juga melaksanakan penyisiran di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Namun, hingga penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang masih dalam pencarian.

Pada sore hari, KN SAR Tetuka 247 bertolak dari Pelabuhan BBJ menuju lokasi kejadian untuk memperkuat operasi pencarian. Kapal tersebut kemudian melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sepanjang rute pencarian.

Sekitar pukul 21.05 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba di perairan Sangiang. Namun, kapal tidak dapat lego jangkar karena kondisi arus yang cukup kencang. Selanjutnya, KN SAR Tetuka 247 bergerak menuju Pelabuhan Ciwandan sembari tetap melakukan penyisiran dan pemantauan visual dengan hasil nihil.

Pada pukul 22.12 WIB, KN SAR Tetuka 247 tiba dan berhasil sandar dengan aman di Dermaga Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya, pada pukul 22.46 WIB, Tim SAR Gabungan melaksanakan debriefing dan memutuskan bahwa operasi SAR akan dilanjutkan pada Rabu (9/9/2026).

Dalam operasi SAR hari pertama ini, sejumlah unsur terlibat, di antaranya personel KN SAR Tetuka, Rescuer USS Pandeglang, Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polairud Polda Banten, Polairud Mabes, Lanal, Polsek Carita, Satpol PP, Babinsa, unsur pemerintah daerah, Balawista, nelayan, masyarakat, serta unsur media.

Adapun peralatan yang digunakan meliputi KN SAR Tetuka 247, RIB 02 Banten, rescue car, truk personel, drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya.

Operasi SAR hari pertama ditutup dengan hasil nihil. Tim SAR Gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan memperluas area penyisiran sesuai hasil evaluasi dan kondisi di lapangan. (red/ist)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa dini hari (8/9). "Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 WIB,” papar Menhub.

Sementara bandara Bandara Radin Inten II Lampung serta Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pembukaan bandara ini juga disertai dengan sejumlah catatan. Pertama, Otoritas Bandara bersama dengan maskapai harus melakukan inspeksi terhadap semua armada pesawat. Kedua, pilot dan kru operasional pesawat wajib mengetahui restricted polygon, yakni wilayah udara berbentuk poligon (banyak sudut) yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik.

Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional bandar udara sejak Sabtu (5/9). Akibatnya, sebanyak delapan bandara, meliputi Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Banten, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel mengalami penutupan operasional.

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional, bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per Senin (7/9) pukul 09.00 WIB.

Menhub Dudy meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, otoritas serta instansi terkait untuk memastikan operasional dapat dilakukan secara aman dan selamat. (red/ist)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kondisi udara Jakarta membaik, tetapi abu vulkanik masih ditemukan di sejumlah wilayah sehingga diperlukan tambahan waktu untuk memastikan keamanan peserta didik.

“Abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang PJJ ini sampai dengan besok,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9).

PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Ketentuan ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemprov DKI terus melakukan penanganan abu vulkanik melalui penyemprotan water mist. Sebanyak 94 tangki dan lebih dari 200 personel dikerahkan, melibatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah terkait.

“Water mist itu terus kita lakukan sampai dengan besok. Kami bahkan sudah meminta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas water mist untuk bisa dilakukan itu. Jadi, Jakarta tetap mengadakan itu, dan pembagian masker tetap kita tindaklanjuti,” ungkap Gubernur Pramono.

Pemprov DKI juga memastikan tidak ada kebijakan baru terkait pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN tetap bekerja seperti biasa dengan tetap memperhatikan penggunaan masker saat beraktivitas.

Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. OMC dapat dilakukan apabila kondisi awan memungkinkan.

“Kami melakukan segala upaya. Doa, salat, dan sebagainya kita lakukan, termasuk OMC. Kalau bisa dilakukan, saya sudah minta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memang punya kewenangan itu untuk melakukan OMC,” jelas Gubernur Pramono.

Pemprov DKI mulai memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap Jakarta sejak Minggu (6/9). Berdasarkan informasi resmi, aktivitas erupsi berlangsung sejak Jumat malam (4/9), dengan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Hasil pemantauan kualitas udara pada Senin (7/9), setelah pelaksanaan water mist, menunjukkan perbaikan. Untuk parameter PM10, pemantauan dilakukan di Ancol, Jakarta Utara; Pondok Rangon, Jakarta Timur; Tebet dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan; serta Kebon Jeruk dan Pesakih, Jakarta Barat. Sedangkan pemantauan PM2,5 dilakukan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Bundaran HI, Jakarta Pusat; serta Lubang Buaya, Jakarta Timur.

“SO? cenderung aman di seluruh wilayah. Cukup jauh di bawah baku mutu,” kata Gubernur Pramono.

Berdasarkan citra satelit Himawari-9, sebaran abu pada lapisan hingga 15.000 kaki meluas ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, dan Bengkulu. Pada lapisan hingga 50.000 kaki, abu teramati lebih jauh di Samudra Hindia dan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemprov DKI juga mempercepat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (6/9), dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB. Pembagian masker kepada masyarakat juga terus dilakukan.

Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BMKG, PVMBG/Badan Geologi, dan instansi terkait untuk memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau, arah angin, sebaran abu, serta kualitas udara di Jakarta.

Gubernur Pramono meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Ia juga mengingatkan agar kebutuhan masker tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemprov DKI akan terus membagikan masker di sejumlah tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kita tetap tenang, tetapi waspada. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, ikuti kanal resmi pemerintah. Jika membutuhkan bantuan darurat, hubungi Jakarta Siaga 112 atau fasilitas kesehatan terdekat,” imbaunya. (red/ist)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kondisi udara Jakarta membaik, tetapi abu vulkanik masih ditemukan di sejumlah wilayah sehingga diperlukan tambahan waktu untuk memastikan keamanan peserta didik.

“Abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang PJJ ini sampai dengan besok,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9).

PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Ketentuan ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemprov DKI terus melakukan penanganan abu vulkanik melalui penyemprotan water mist. Sebanyak 94 tangki dan lebih dari 200 personel dikerahkan, melibatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah terkait.

“Water mist itu terus kita lakukan sampai dengan besok. Kami bahkan sudah meminta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas water mist untuk bisa dilakukan itu. Jadi, Jakarta tetap mengadakan itu, dan pembagian masker tetap kita tindaklanjuti,” ungkap Gubernur Pramono.

Pemprov DKI juga memastikan tidak ada kebijakan baru terkait pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN tetap bekerja seperti biasa dengan tetap memperhatikan penggunaan masker saat beraktivitas.

Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. OMC dapat dilakukan apabila kondisi awan memungkinkan.

“Kami melakukan segala upaya. Doa, salat, dan sebagainya kita lakukan, termasuk OMC. Kalau bisa dilakukan, saya sudah minta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memang punya kewenangan itu untuk melakukan OMC,” jelas Gubernur Pramono.

Pemprov DKI mulai memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap Jakarta sejak Minggu (6/9). Berdasarkan informasi resmi, aktivitas erupsi berlangsung sejak Jumat malam (4/9), dengan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Hasil pemantauan kualitas udara pada Senin (7/9), setelah pelaksanaan water mist, menunjukkan perbaikan. Untuk parameter PM10, pemantauan dilakukan di Ancol, Jakarta Utara; Pondok Rangon, Jakarta Timur; Tebet dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan; serta Kebon Jeruk dan Pesakih, Jakarta Barat. Sedangkan pemantauan PM2,5 dilakukan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Bundaran HI, Jakarta Pusat; serta Lubang Buaya, Jakarta Timur.

“SO? cenderung aman di seluruh wilayah. Cukup jauh di bawah baku mutu,” kata Gubernur Pramono.

Berdasarkan citra satelit Himawari-9, sebaran abu pada lapisan hingga 15.000 kaki meluas ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, dan Bengkulu. Pada lapisan hingga 50.000 kaki, abu teramati lebih jauh di Samudra Hindia dan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemprov DKI juga mempercepat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (6/9), dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB. Pembagian masker kepada masyarakat juga terus dilakukan.

Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BMKG, PVMBG/Badan Geologi, dan instansi terkait untuk memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau, arah angin, sebaran abu, serta kualitas udara di Jakarta.

Gubernur Pramono meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Ia juga mengingatkan agar kebutuhan masker tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemprov DKI akan terus membagikan masker di sejumlah tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kita tetap tenang, tetapi waspada. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, ikuti kanal resmi pemerintah. Jika membutuhkan bantuan darurat, hubungi Jakarta Siaga 112 atau fasilitas kesehatan terdekat,” imbaunya. (red/ist)

Selain itu, Habiburokhman juga menyoroti kondisi integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah perbedaan kondisi penegakan hukum Indonesia dengan negara-negara maju yang kerap dijadikan rujukan dalam penerapan perampasan aset.

“Kita selalu membandingkan penerapan perampasan aset di negara kita dengan di negara maju, contoh Amerika dan Inggris. Tapi yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya dengan di negara-negara maju,” kata Habiburokhman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho, di Gedung Parlemen Senayan, Senin, (7/9/2026).

Dalam rangka mendalami masukan terhadap pembahasan RUU tentang Perampasan Aset, Anggota Dewan fraksi Gerindra itu menekankan kewenangan yang luas dalam perampasan aset harus diiringi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai. 

Menurutnya hal itu penting agar hukum tidak justru digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk mengkriminalisasi pihak yang berseberangan dengan kekuasaan.

“Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kalau ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya,” ujarnya.

Untuk itu, Habiburokhman menegaskan, prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Komisi III DPR RI dalam membahas RUU Perampasan Aset. Ia menyatakan pembentukan regulasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kondisi kekuasaan saat ini, tetapi juga kemungkinan penerapannya pada masa mendatang.

“Itulah yang selalu kami pikirkan. Kita itu bikin undang-undang harus berpikir, jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi alat abuse of power,” tegasnya. (red/ist)

Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah mengungkapkan, pihaknya telah mendengar aspirasi dari masyarakat yang menghadapi konflik agrarian tersebut. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi masyarakat dan mencari penyelesaian yang adil. Menurutnya, persoalan Sukajaya memperlihatkan adanya ketimpangan antara penguasaan tanah secara legal formal dan kenyataan bahwa masyarakat telah menempati serta mengelola lahan secara turun-temurun.

Berdasarkan peninjauan awal, Taufiq menilai terdapat sejumlah persoalan yang harus didalami terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas sekitar 150 hektare. Ia menyoroti cakupan sertifikat yang disebut melintasi sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum, serta dugaan bahwa sebagian lahan telah lama ditelantarkan.

“Setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat sungai, jalan, perkampungan, dan fasilitas umum. Kondisi ini harus diperiksa,” jelasnya dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026).

Di sisi lain, Taufiq mengakui bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat selama ini dilakukan secara tradisional sehingga masih menghadapi kendala pembuktian legal formal. Namun, riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan selama puluhan tahun tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Mereka telah bertahun-tahun menempati dan mengelola lahan ini. Hak yang mereka tuntut bukan hak milik personal, melainkan kepemilikan secara komunal agar lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian tidak hilang,” katanya.

Taufiq mengungkapkan dua kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, BAM DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan memperjuangkan peninjauan kembali SHGB. Kedua, BAM akan mendorong pemberian hak komunal kepada masyarakat atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola.

“Bersama camat, kepala desa, dinas terkait, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, kami sepakat memperjuangkan peninjauan sertifikat HGB. Kami juga akan memperjuangkan agar masyarakat memperoleh sertifikat dengan kepemilikan komunal atas lahan yang sekarang mereka kelola,” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Taufiq juga mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Menurutnya, penguasaan atau pengosongan lahan tidak boleh dilakukan melalui kekerasan, terlebih ketika status dan pemanfaatan tanah tersebut masih dipersoalkan. "Intimidasi, apalagi kekerasan, merupakan cara yang salah, melanggar hukum, dan dapat masuk ke ranah pidana,” tegasnya.

BAM, lanjut Taufiq, tidak akan berhenti pada pendampingan. Pihaknya akan memanggil instansi dan para pihak yang memiliki kewenangan untuk mendalami proses penerbitan SHGB serta mencari penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

“Kita akan mengawal dan melanjutkan perjuangannya. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar kebutuhan dan hak masyarakat dapat diperjuangkan melalui upaya yang sah dan sesuai hukum,” tukasnya. 

Sebelumnya pada kunjungan BAM ini, perwakilan petani Sukajaya, Afifah, menceritakan bahwa keluarganya telah mengelola tanah di kawasan Maduhur secara turun-temurun. “Saya merupakan generasi ketiga dari keluarga petani. Di sini ada bapak saya yang berusia 75 tahun sebagai generasi kedua. Sebelumnya masih ada kakek dan nenek saya sebagai generasi pertama. Artinya, tanah ini tidak pernah kosong dan telah dikelola keluarga kami secara turun-temurun,” ujar Afifah.

Bagi masyarakat, tanah tersebut bukan hanya tempat mencari nafkah. Warga menjaga pepohonan dan aliran air yang manfaatnya dirasakan hingga desa-desa sekitar. Karena itu, hilangnya akses atas lahan dikhawatirkan tidak hanya mengancam kehidupan petani Sukajaya, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

“Bukan hanya ruang hidup dan pepohonan yang kami jaga. Ada aliran air yang kami rawat dan digunakan oleh masyarakat Sukajaya serta desa-desa lain. Kalau tanah ini diambil dan lingkungannya berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Sukajaya,” tuturnya.

Afifah menjelaskan bahwa masyarakat memperjuangkan sekitar 16,3 hektare dari kurang lebih 90 hektare lahan yang disebut masih berada dalam penguasaan perusahaan. Warga tidak meminta hak milik secara perseorangan, tetapi menginginkan hak komunal agar lahan dapat terus dikelola bersama dan tidak mudah dialihkan.

Menurut Afifah, permintaan tersebut merupakan persoalan kepatutan dan keadilan. Lahan seluas 16,3 hektare itu menjadi tumpuan kehidupan puluhan keluarga dan ratusan warga, sedangkan perusahaan menguasai bidang tanah yang jauh lebih luas.

Penderitaan warga semakin terasa setelah peristiwa pada Agustus 2026. Afifah menuturkan bahwa sejumlah lahan pertanian warga diduga dirusak menggunakan alat berat. Tanaman yang seharusnya dapat dipanen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga disebut hancur dalam waktu singkat.

Ia menceritakan adanya petani lanjut usia yang hidup dari penghasilan sangat terbatas dan harus berutang untuk membeli bibit. Namun, tanaman yang telah mereka rawat justru rusak sebelum sempat dipanen. Afifah menyebut dampak peristi belum berhenti pada kerugian ekonomi dan luka fisik.

“Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam beberapa hari. Namun, ada luka batin dan trauma. Ada anak-anak yang tidak bersekolah karena ingin memastikan ibunya dalam keadaan baik. Yang dihancurkan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga rasa aman dan kondisi psikologis anak-anak,” ungkapnya.

Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kriteria sanitasi adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Mas Dar.

Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, BGN melakukan penyisiran penetapan sementara menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data (update) hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," tegasnya.

Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap hingga hari ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.

Adapun rincian 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi:

Wilayah 1: 351 dapur SPPG
Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
Wilayah 3: 231 dapur SPPG

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," pungkasnya.

Langkah penutupan dan investigasi ini diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. (red/ist)

“DPR dengan fungsi pengawasannya, harus memastikan tidak terjadi kekerasan negara terhadap rakyat dan tidak ada pembiaran terhadap kekerasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran ketentuan mengenai batas maupun prosedur penerbitan SHGB, hal itu menjadi bagian dari tugas pengawasan kami,” ujar Adian dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM DPR RI bertajuk “Membangun Solusi Berkeadilan atas Konflik dan Sengketa Pertanahan” di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Desa Sukajaya yang sebelumnya disampaikan kepada BAM DPR RI. Adapun menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, peninjauan langsung diperlukan agar BAM DPR RI tidak hanya menerima informasi secara administratif, tetapi juga mendengarkan keterangan masyarakat serta melihat kondisi faktual di lapangan. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat internal BAM.

“Kita datang ke sini untuk mendengar langsung. Setelah ini akan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok terpumpun atau FGD bersama para pihak. Kita juga akan memanggil BPN dan instansi terkait untuk mengklarifikasi seluruh persoalan,” jelasnya.

Adian menilai, penerbitan maupun perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) masih dapat ditinjau apabila dalam prosesnya ditemukan cacat prosedural, ketidaktepatan batas, atau persoalan hukum lainnya. Karena itu, negara harus berani melakukan koreksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan.

“SHGB dapat ditinjau kembali apabila setelah dilakukan penelaahan ditemukan cacat prosedural, persoalan batas, dan sebagainya. Kalau negara tidak memperbaikinya, berarti negara membiarkan kesalahan berlangsung terus-menerus,” tegas Adian.

Ia juga menekankan bahwa kepentingan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi ataupun kekerasan kepada masyarakat. BAM, lanjutnya, akan mengawal aspirasi warga serta mendorong aparat penegak hukum mengambil tindakan konkret apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Tidak boleh lagi ada kekerasan di setiap jengkal tanah Republik ini, atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun. Negara ini tidak didirikan dan kemerdekaan tidak diperjuangkan untuk membiarkan rakyat mengalami kekerasan,” katanya.

Adian mengakui bahwa konflik agraria terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kendati demikian, setiap kasus yang telah diterima dan memiliki kemungkinan untuk diselesaikan harus terus dikawal. Penyelesaian kasus Sukajaya juga diharapkan dapat menjadi model bagi penanganan konflik pertanahan serupa.

“Ada ribuan kasus agraria di Indonesia. Kita ingin menyelesaikannya satu per satu. Kalau tidak dapat diselesaikan sekaligus, kita harus mengambil contoh-contoh penyelesaian yang nantinya dapat diterapkan untuk kasus lain. Semua yang mampu kita selesaikan, harus kita selesaikan,” tutur Adian.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan kelompok tani, Kang Asep, menyampaikan bahwa masyarakat menolak perpanjangan SHGB PT Prima Mustika Candra (PMC) dan meminta agar tanah yang telah dikelola secara turun-temurun dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ia menegaskan masyarakat tidak menuntut Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan hak pengelolaan secara bersama atau komunal.

“Harapan kami adalah tanah untuk rakyat karena tanah ini telah kami kuasai dan kelola secara turun-temurun selama puluhan tahun. Kami menolak perpanjangan SHGB PT PMC. Kami tidak meminta hak milik, tetapi meminta hak bersama atau hak komunal agar tanah ini dapat dikelola untuk anak cucu kami,” ujar Kang Asep.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak 1997, termasuk melalui kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai dan lahan sekitar 16 hektare. Sejumlah kegiatan, menurutnya, juga dilakukan dengan dukungan program pemerintah dan perangkat dinas kehutanan.

Kang Asep turut meminta aparat kepolisian bertindak tegas ketika terjadi intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan terhadap warga. Ia berharap perlindungan terhadap masyarakat tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Ketika ada intimidasi, pemukulan, atau penganiayaan yang mengganggu ruang hidup masyarakat, harus ada tindakan konkret. Jangan hanya memberikan imbauan, tetapi tidak ada penegakan hukum di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Adian menilai permintaan masyarakat untuk memperoleh hak pengelolaan bersama mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanah tersebut tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dipelihara bagi generasi berikutnya.

“Mereka tidak meminta SHM karena tidak ingin tanah itu dijual. Mereka ingin tanah tersebut digunakan untuk merawat bumi, menghasilkan oksigen yang sehat, dan menjaga air bersih bagi keluarga serta anak-anak mereka. Menurut saya, itu permintaan yang sangat baik. Mengapa hal baik seperti ini tidak kita dukung?” pungkasnya. (red/ist)

“Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya yang 8 maupun yang 18,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti bersama oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan, Suharyanto menyebut terdapat indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, termasuk dengan cara memberikan imbalan kepada pihak tertentu untuk membakar hutan dan lahan.

“Memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang,” ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, Kapolri menyebut aparat telah mengamankan 138 tersangka. Selain itu, terdapat delapan korporasi yang tengah diproses.

“Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi, pembekuan, atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak?. Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah, disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” ujar Kapolri. (red/ist)