Permintaan tersebut disampaikan Dedi saat meninjau pekerjaan normalisasi bersama Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Senin (26/10/2026).

Pekerjaan yang melintasi Kecamatan Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi itu masih menyisakan sekitar satu kilometer dengan kebutuhan anggaran tambahan sekitar Rp2 miliar.

"Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja," tegas Dedi.

Dedi meminta Pemkab Bekasi segera menuntaskan kekurangan anggaran agar normalisasi Kali CBL dapat selesai sesuai target dan kapasitas aliran sungai meningkat.

Tiga Jembatan Jadi Perhatian

Selain normalisasi sungai, Dedi menyoroti tiga jembatan di Desa Sriamur yang dinilai berpotensi menghambat aliran air menuju Kali CBL.

Ia menyatakan siap membantu pembangunan kembali jembatan setelah pembongkaran agar aliran sungai lebih lancar.

"Sudah minggu saya siapkan alat untuk mengangkat lumpur-lumpurnya, sekarang dibongkar saja jembatan-jembatannya dulu. Setelah itu, jembatannya langsung kita bangun," ujarnya.

Dedi juga menyatakan kesiapan membantu normalisasi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, yang mengalami sedimentasi hingga sebagian alirannya berubah fungsi menjadi kebun warga.

Pemulihan sungai tersebut diperlukan untuk mengembalikan fungsinya sebagai saluran air sekaligus mendukung pengairan lahan pertanian masyarakat.

"Ini rumah kita relokasi, kita ganti dengan bangunan yang baru. Setelah itu kita normalisasi bareng. Tanggal 30 kita rapat bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan darurat dan hujan ke depan tidak bisa kita prediksi. Nanti kita gunakan anggaran BTT. Kalau tidak selesai tahun ini, kita lanjutkan tahun depan," ungkapnya.

Pemkab Bekasi Siapkan Penyelesaian Anggaran

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penanganan banjir dan memastikan kebutuhan anggaran normalisasi Kali CBL segera diselesaikan.

"Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga, sehingga normalisasi Kali CBL dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa selesai," kata Asep.

Ia juga mendukung normalisasi Kali Mati secara bertahap dari Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, hingga Kecamatan Cabangbungin untuk memulihkan fungsi sungai dan mendukung pengairan pertanian.

"Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Untuk rumah yang terkena imbasnya, nanti saya dengan Pak Gubernur sudah menyiapkan solusinya. Yang penting Kali Mati bisa berfungsi kembali," harapnya.

Percepatan normalisasi Kali CBL dan Kali Mati diharapkan meningkatkan kapasitas aliran sungai, mengurangi sedimentasi, serta menekan risiko banjir berulang di Kabupaten Bekasi.

"Insya Allah saat banjir tiba nanti debitnya akan berkurang dan banjir akan lebih terkendali," pungkasnya.(red/ist)

Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelanggar yang dikenai sanksi tilang. Menurutnya, tujuan utama operasi adalah mendorong perubahan perilaku pengendara agar semakin patuh terhadap aturan dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara mandiri. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan tilang,” kata Aries dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

Ia meminta seluruh personel lalu lintas di tingkat Polda dan Polres menerapkan pendekatan persuasif selama operasi berlangsung. Edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting agar masyarakat memahami aturan lalu lintas serta menyadari risiko dari setiap pelanggaran.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Korlantas Polri akan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas otomotif, hingga pengemudi angkutan umum. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa dan media sosial agar pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak pengguna jalan.

Aries mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berawal dari pelanggaran yang dianggap sepele. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan harus tumbuh dari kesadaran setiap pengendara, bukan hanya karena adanya petugas atau operasi kepolisian.

“Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan perilaku masyarakat di jalan raya yang semakin tertib, patuh pada aturan, dan saling menghargai sesama pengguna jalan demi keselamatan jiwa,” ujarnya.

Melalui Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan dan sikap saling menghargai di jalan raya diharapkan menjadi kebiasaan yang terus diterapkan, bahkan setelah operasi berakhir pada 8 November mendatang.(red/ist)

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan penguatan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan, sekaligus meningkatkan ketepatan data dan tata kelola kepesertaan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, pengelolaan kepesertaan JKN harus dilakukan secara akuntabel, berbasis data, dan tepat sasaran,” ujar Ani di Jakarta, Selasa (27/10).

Sejak pelaksanaan program JKN pada 2014, Pemprov DKI Jakarta terus mendukung perluasan perlindungan kesehatan melalui berbagai kebijakan, termasuk pembiayaan iuran bagi peserta yang didaftarkan pemerintah daerah atau segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda).

Komitmen tersebut turut mendukung Jakarta meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Status ini mensyaratkan cakupan kepesertaan JKN minimal 95 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

Hingga September 2026, jumlah peserta JKN di Jakarta tercatat 10.878.676 orang, dengan cakupan kepesertaan mencapai 101,49 persen dari jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri semester I 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.155.781 orang atau 38,2 persen merupakan peserta PBPU BP Pemda.

Selanjutnya, 3.887.493 orang merupakan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), 1.786.478 orang peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan 1.221.275 orang peserta mandiri.

Salah satu perubahan penting dalam Pergub Nomor 26 Tahun 2026 adalah penyesuaian persyaratan bagi penduduk yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta sebagai peserta JKN melalui segmen PBPU BP Pemda.

Calon peserta harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta, berdomisili di Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat, serta tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penetapan prioritas mempertimbangkan kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5.

Selain itu, calon peserta tidak boleh terdaftar sebagai peserta PBI JK maupun sebagai pekerja atau tanggungan Pekerja Penerima Upah (PPU).
Penggunaan DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah menggunakan data tersebut sebagai sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.

Ani menjelaskan, pemanfaatan data yang terintegrasi diperlukan agar program perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan, dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Meski kelompok desil 1 hingga desil 5 menjadi prioritas, tidak seluruh penduduk dalam kelompok tersebut otomatis terdaftar sebagai peserta PBI JK.

Kepesertaan PBI JK yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat juga bergantung pada kuota yang ditetapkan Kementerian Sosial serta mekanisme pengusulan dan penetapan peserta.
Karena itu, pembiayaan melalui PBPU BP Pemda menjadi salah satu upaya pelengkap untuk memastikan masyarakat kurang mampu dan rentan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka ruang bagi penetapan kriteria tambahan bagi peserta PBPU BP Pemda melalui Keputusan Gubernur. Ketentuan ini memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan.

Penguatan regulasi tersebut diikuti dengan dukungan anggaran melalui APBD. Pemprov DKI Jakarta membiayai iuran JKN bagi peserta PBPU BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukungan juga diberikan kepada peserta mandiri JKN kelas III melalui bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan. Dengan bantuan tersebut, peserta membayar Rp35.000 dari total iuran Rp42.000 per bulan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut mendukung pembiayaan peserta PBI JK melalui kontribusi iuran daerah sekitar Rp2.000 hingga Rp2.200 per orang per bulan, bergantung pada kapasitas fiskal daerah.

Menurut Ani, dukungan pembiayaan tersebut mencerminkan peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program JKN bersama pemerintah pusat.

“Perlindungan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan anggaran yang berkelanjutan, kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan,” tutur Ani.

Melalui Pergub Nomor 26 Tahun 2026 dan dukungan anggaran daerah, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan JKN, meningkatkan ketepatan sasaran kepesertaan, serta menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Jakarta.(red/ist)

“Selaku Ketua Komisi III DPR RI, saya mengacungi jempol dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang langsung tancap gas, ‘gas pol’ memimpin sendiri perang melawan jaringan narkoba di Tanah Air,” ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya seperti yang diberitaan Parlementaria, di Jakarta, Senin (26/10/2026). 

Menurut Habiburokhman, langkah agresif Kapolri yang turun langsung ke lapangan bukan semata-mata soal penegakan hukum atau penangkapan pelaku kejahatan melainkan sebuah misi kemanusiaan besar yang secara nyata menyelamatkan jutaan warga negara dan generasi muda Indonesia dari kehancuran.

Ia menyoroti sejumlah upaya penindakan oleh Polri mencakup pengungkapan pabrik narkoba di Pidie, Aceh, pemberantasan pabrik tramadol ilegal yang beroperasi lintas provinsi, serta penggerebekan lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba sebagai bukti nyata dan tidak pandang bulu menyasar dari hulu hingga ke hilir. 

“Kita melihat sendiri bagaimana ketegasan Polri dalam membongkar pabrik narkoba di Pidie, Aceh, membabat habis pabrik-pabrik produksi tramadol ilegal yang beroperasi lintas provinsi, hingga keberanian menyisir dan menggerebek langsung sarang-sarang peredaran di berbagai kampung narkoba yang selama ini kerap dianggap sulit disentuh,” puji Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Oleh karena itu, ia menilai keberanian Kapolri memimpin langsung operasi-operasi besar tersebut memberikan pesan yang sangat kuat bahwa negara hadir dan tidak boleh kalah dengan sindikat narkoba. 

Terkait hal itu, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI mendukung komitmen pemberantasan narkoba yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Ia juga meminta Polri mempertahankan intensitas penindakan dan memastikan langkah penegakan hukum berjalan berkelanjutan.

“Komisi III DPR RI mendukung penuh komitmen tanpa kompromi dari Kapolri Suyudi. Kami meminta Polri terus mempertahankan ritme 'gas pol' ini, menyikat habis seluruh jaringan hingga ke akar-akarnya dan para bandar besarnya, demi masa depan anak bangsa yang bersih dari narkoba,” pungkas Habiburokhman. (red/ist)

Yusril menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, UNCAC tidak membatasi tindak pidana korupsi hanya pada penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang menjadi pedoman bagi negara-negara peserta dalam merumuskan ketentuan pemberantasan korupsi di dalam hukum nasional masing-masing.

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” imbuh Yusril.

Yusril menambahkan, pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya memperluas perhatian terhadap praktik-praktik yang berpotensi menguras kekayaan bangsa dan merugikan perekonomian nasional. Selain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, terdapat praktik lain yang perlu mendapat perhatian serius, seperti manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.

“Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu turut memperhatikan aspek perekonomian negara dan perlindungan sumber daya nasional.

“Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius, dan perlu kita selesaikan juga masalah ini walaupun, tapi perhatian kita lama-lama selama ini kan banyak masalah pejabat yang mark-up harga, yang menerima suap, ya itu memang harus kita berantas tapi juga jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing, pencurian ikan di laut yang itu sebenarnya adalah menguras kekayaan bangsa kita juga,” ujar Yusril menambahkan.

Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa kejelasan mengenai pengertian keuangan negara menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penyempurnaan regulasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kejelasan batasan tersebut penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha.

“Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga,” ungkap Yusril.

Pemerintah, lanjut Yusril, akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip dalam UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia demi menghindari kerugian negara dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia.(red/ist)

Penindakan tegas tersebut dilakukan penyidik di dua tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di Desa Mekar Sari pada Jumat (23/10/2026).

Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan dua orang tersangka, yaitu SP selaku pemilik tempat pengolahan minyak mentah ilegal dan AT yang menjabat sebagai Manajer PT Ratiga Abdi Meksa.

Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Teddy Ristiawan, mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan para tersangka tergolong sangat kompleks dan terstruktur. Minyak mentah didatangkan dari Musi Banyuasin (Muba) untuk diolah secara tradisional sebelum diproses kembali agar menyerupai produk resmi.

"Selanjutnya BBM itu diduga didistribusikan menggunakan truk tangki milik PT Ratiga Abdi Meksa ke sejumlah perusahaan kontraktor di wilayah Kabupaten Muratara," ujar Kombes Teddy Ristiawan pada Sabtu (24/10/2026).

Pada TKP pertama, penyidik menemukan fasilitas penyulingan tradisional milik tersangka SP. Minyak mentah yang dipasok dari Muba dimasak menggunakan tungku besi untuk menghasilkan bensin, minyak tanah, dan solar. Aktivitas ilegal tanpa izin serta tanpa pengolahan limbah B3 ini diketahui telah beroperasi sejak Januari 2025.

Dari lokasi pertama, polisi mengamankan seorang pekerja berinisial OP beserta barang bukti berupa 13.000 liter minyak mentah, 10.000 liter solar olahan, 2.200 liter bensin, 42 toren plastik, peralatan memasak minyak, mesin pompa, hingga satu unit mobil pikap.

Sementara itu, di TKP kedua yang dikelola oleh PT Ratiga Abdi Meksa di bawah kendali tersangka AT, petugas menemukan lokasi penampungan sekaligus tempat pemrosesan ulang minyak olahan ilegal tersebut.

Di lokasi kedua, penyidik menyita 26.000 liter solar olahan, dua unit truk tangki, bahan bleaching, 25 liter asam sulfat, belasan toren, mixer, mesin penyaring, serta dokumen delivery order (DO) dan surat jalan.

"Modus operandi pada TKP dua ini adalah PT Ratiga Abdi Meksa membeli minyak dari hasil olahan ilegal dari tersangka SP di TKP pertama. Jadi ini suatu rangkaian dari TKP pertama dan kedua," jelas Teddy.

Minyak olahan tersebut dicampur dengan bahan kimia tertentu hingga warna dan tampilannya sangat mirip dengan solar industri asli Pertamina. BBM oplosan itu kemudian diangkut menggunakan truk tangki biru-putih berlogo PT Ratiga Abdi Meksa untuk dipasok ke perusahaan-perusahaan kontraktor.

Penyidikan mengungkapkan bahwa PT Ratiga Abdi Meksa beroperasi secara ilegal tanpa mengantongi izin usaha maupun izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, tersangka SP dijerat Pasal 53 huruf a UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023.

Sedangkan untuk TKP kedua, penyidik menerapkan Pasal 54 juncto Pasal 28 ayat (1) UU Migas serta Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengungkapan ini menjadi gambaran bagaimana aktivitas pengolahan minyak ilegal diduga dilakukan secara berantai, mulai dari pengolahan minyak mentah, pembelian hasil olahan, pemrosesan kembali hingga pendistribusian kepada pengguna akhir," tandas Kombes Teddy Ristiawan.(red/ist)

Berdasarkan hasil penyidikan awal, korban sedang duduk di bagian belakang kios ketika tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang tidak dikenal (OTK). Serangan tersebut diduga dilakukan dari arah samping kiri dan belakang korban hingga menyebabkan dua luka tusuk, masing-masing pada punggung kanan dan perut kiri.

Saat kejadian, kondisi di sekitar lokasi minim pencahayaan akibat pemadaman listrik. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha melakukan perlawanan hingga kedua pelaku melarikan diri. Warga yang mendengar teriakan kemudian mendatangi korban dan membawanya ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat dijumpai media, pada hari Sabtu (24/10), menjelaskan bahwa saat korban tiba di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dekai, sebilah senjata tajam berbentuk menyerupai samurai pendek tanpa gagang masih tertancap di punggung kanan korban.

“Korban mengalami dua luka tusuk, masing-masing pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Saat dibawa ke rumah sakit, senjata tajam yang diduga digunakan pelaku masih tertancap di punggung kanan korban. Korban telah mendapatkan penanganan medis dan saat ini kondisinya sudah stabil, tetapi masih dalam pengawasan tim medis,” jelas Kasatgas Humas.

Setelah menerima laporan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo merespons dengan mendatangi rumah sakit untuk memastikan kondisi korban, kemudian melakukan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP). Personel melakukan penyisiran, memasang garis polisi, mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa temuan yang berkaitan dengan perkara, serta melaksanakan olah TKP guna mendukung proses penyidikan.

Dalam olah TKP tersebut, petugas melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penikaman. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu buah gagang senjata tajam dan sepasang sandal. Temuan tersebut diamankan untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Petugas juga mendalami keterangan saksi serta kondisi di lokasi kejadian guna membantu mengungkap kronologi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, menyampaikan bahwa penyidik telah memperoleh informasi awal mengenai ciri-ciri para pelaku. Berdasarkan pola dan karakteristik aksi, keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.

“Berdasarkan pendalaman awal, kami telah memperoleh informasi mengenai ciri-ciri para pelaku yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan. Kami bersama Polres Yahukimo terus melakukan penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku,” ujar Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 menambahkan, setiap tindak pidana dan aksi kekerasan akan ditindaklanjuti melalui proses hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Menurutnya, dukungan masyarakat dibutuhkan untuk membantu penyidik memperoleh informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

“Dalam kejadian ini, korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai tenaga honorer di bagian Radiologi RSUD Dekai. Kami menilai aksi kekerasan seperti ini merupakan bentuk teror terhadap masyarakat sipil. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus ini,” tegas Kasatgas Humas.

Perkara penganiayaan berat tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/X/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua tanggal 23 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dan sangkaan subsidair Pasal 468 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap mengacu pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan kasus penikaman tersebut akan dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap tindak kekerasan terhadap masyarakat harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum. Kami mendukung proses penyelidikan agar perkara ini dapat diungkap berdasarkan bukti dan fakta yang terverifikasi,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada kepolisian.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Setiap informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pemberi informasi,” ujar Wakaops.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri, serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Apabila mengetahui informasi terkait kejadian ini maupun dugaan tindak pidana lainnya, segera sampaikan kepada kepolisian. Polri bersama masyarakat berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua,” tutup Kasatgas Humas.

Hingga saat ini, penyidik Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo masih mendalami keterangan saksi dan temuan di lapangan untuk mengungkap identitas serta motif pelaku. Dugaan keterkaitan pelaku dengan kelompok bersenjata juga masih diverifikasi melalui proses penyidikan lebih lanjut.(red/ist)

Dasco menegaskan, peredaran narkoba merupakan ancaman serius karena dapat merusak masa depan generasi bangsa, termasuk menghambat kreativitas dan potensi anak muda.

“Kita semua wajib berikhtiar untuk memerangi bahaya yang sangat-sangat dapat merusak anak-anak negeri. Kalau sudah narkoba, kreativitas anak-anak sangat-sangat berkurang,” kata Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyelundupan ketamin dari Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Menurutnya, upaya mencegah masuknya narkotika membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

Dasco secara khusus mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama tim gabungan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sejumlah instansi terkait.

Sebelumnya, Polri bersama BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) yang diangkut menggunakan kapal MT Global 168 di perairan Tanjung Balai Asahan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan. Hasil penggeledahan menemukan 58 karung berisi ketamin dengan berat bruto mencapai 1,16 ton. Sejumlah alat komunikasi dan kapal MT Global 168 juga diamankan sebagai barang bukti.

Kapolri menyebutkan, berdasarkan estimasi yang disampaikan, pengungkapan tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan ketamin.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya memutus jalur penyelundupan narkotika lintas negara. Sinergi Polri bersama BNN, Bea Cukai, dan instansi terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan perbatasan serta mencegah narkotika masuk dan beredar di tengah masyarakat.(red/ist)

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BGN Tahun 2025 terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 tanggal 18 Mei 2026.

Dalam laporan tersebut, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian, yaitu rekening virtual account (VA) ganda pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Terkait temuan rekening VA ganda, Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan bahwa dari 79 SPPG yang tercantum dalam laporan BPK RI, berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 75 SPPG yang terbukti memiliki rekening VA ganda. Saldo pada rekening tersebut kemudian ditarik dan disetorkan ke kas negara dengan total sebesar Rp78.394.130.155.

“Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara. Sementara, empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional,” kata Lili, di Jakarta, Rabu (21/10).

Ia menambahkan, sebagai bagian dari pengendalian untuk mencegah penggunaan kembali rekening VA ganda, BGN juga telah menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening-rekening tersebut.

Selain menindaklanjuti temuan terkait rekening VA, BGN juga telah melakukan pengembalian dana atas temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran. Untuk poin tersebut, dana yang telah dikembalikan ke kas negara mencapai Rp60.494.487.276.

Dengan demikian, akumulasi dana yang telah dikembalikan BGN ke kas negara hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp160.370.283.211 atau sekitar 81,75 persen dari total nilai temuan sebesar Rp196,17 miliar.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Utama BGN Gustanty Dian Fitrilia menyampaikan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu fokus pengawasan internal BGN. Menurutnya, setiap temuan BPK RI perlu segera ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, kami juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya,” ujar Gustanty.

Ia menambahkan, BGN terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

“Kami terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.(red/ist)

Berdasarkan pemantauan BNPB melalui sistem informasi geografis, hingga 24 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB tercatat 13.910 titik panas, luas terbakar sekitar 25.409 hektare, dan 17.942 hektare masih belum padam. Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan pemantauan.

Kalimantan Tengah masih menjadi prioritas utama

Kalimantan Tengah mencatat 8.049 titik panas, luas terbakar 13.944 hektare, dan sekitar 11.786 hektare masih belum padam. Dibandingkan hari sebelumnya, jumlah titik panas turun sekitar 52 persen dan luas yang belum padam turun sekitar 43 persen. 

Meski menunjukkan penurunan, pemadaman dan pendinginan harus terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa, khususnya di lahan gambut.

Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian.

Di Sumatera Selatan tercatat 1.335 titik panas, luas terbakar 3.429 hektare, dan sekitar 2.472 hektare masih belum padam. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 1.137 titik panas, luas terbakar 2.500 hektare, dan sekitar 1.547 hektare masih belum padam.

Kedua provinsi tersebut tetap memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. 

Penurunan jumlah titik panas tidak selalu berarti luas kebakaran ikut menurun, sehingga evaluasi harus melihat jumlah titik panas, luas terbakar, dan luas yang masih belum padam secara bersamaan.

Perkembangan di Provinsi Lainnya

Di Kalimantan Selatan tercatat 362 titik panas, luas terbakar 526 hektare, dan sekitar 317 hektare masih belum padam. Papua Selatan mencatat 487 titik panas, luas terbakar 310 hektare, dan sekitar 117 hektare masih belum padam.

Selain itu, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara juga masih tercatat memiliki titik panas dan luas kebakaran. 

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau perkembangan di setiap wilayah berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan penanganan. Pemadaman darat dan dukungan udara terus dilakukan. Penanganan dilaksanakan melalui pengerahan personel gabungan, pemadaman darat, helikopter water bombing, pesawat patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca sesuai kondisi atmosfer.

Khusus di lahan gambut, pemadaman darat dan pembasahan berulang tetap penting karena api dapat membara di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan titik panas, tetapi juga dari berkurangnya luas kebakaran yang belum padam dan tidak munculnya kembali titik api.

Reposisi armada udara antardaerah dilakukan berdasarkan kebutuhan operasi dan kondisi lapangan, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan dukungan di wilayah asal dan keselamatan penerbangan.

BNPB mengajak masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, segera melaporkan kemunculan api kepada petugas, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

BNPB bersama seluruh unsur penanganan akan terus memprioritaskan wilayah yang masih memiliki kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan mencegah kebakaran berulang.(red/ist)

“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Menko Bahlil.

Terkait keterlambatan pasokan BBM di Bali, Menko Bahlil menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal. Pemerintah telah melakukan penanganan sehingga stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari.

“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.

Pemerintah juga terus mengantisipasi hambatan distribusi energi akibat faktor cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua. Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, dengan cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.

Dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi, Menko Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah (government-to-government atau G2G) lewat Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam pengurangan ketergantungan impor solar.

“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar (CN)48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.

Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah telah menangani gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam. Menko Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional guna memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan layanan listrik yang stabil.

“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.

Selain menjaga pasokan energi, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral. Menko Bahlil melaporkan realisasi PNBP periode Januari–Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Pemerintah bahkan menargetkan penerimaan hingga Rp165 triliun untuk membantu memperkuat ruang fiskal negara, termasuk dalam pembiayaan subsidi BBM.

“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal devisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Menko Bahlil.

Kinerja positif juga terlihat pada sektor ekspor batu bara. Meski volume ekspor Januari–September 2026 turun menjadi sekitar 343 juta ton dibandingkan 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor justru meningkat dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan nilai ekspor di tengah penurunan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri.

“Jadi barang produksi turun pendapatan naik,” tegas Menko Bahlil saat menjelaskan perkembangan kinerja ekspor batu bara nasional.

Sementara itu, ekspor nikel juga menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor nikel dilaporkan mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, naik dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar 21,22 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator penguatan kontribusi komoditas mineral terhadap perdagangan nasional.(red/ist)

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa pihaknya memperbaiki metode penghitungan luas area terbakar dengan memanfaatkan data citra satelit untuk menghasilkan pemantauan yang lebih akurat. Upaya tersebut dilakukan untuk memantau titik panas atau hotspot.

“Izin Bapak Presiden melaporkan bahwa sejak kami dilantik per tanggal 15 Oktober 2026 kami terus mengambil langkah memperbaiki metode penghitungan dengan menggunakan citra satelit,” tutur Kepala BNPB.

Dalam perkembangan penanganan karhutla, Kepala BNPB menyampaikan bahwa lima provinsi ditetapkan sebagai prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

“Sehingga ada lima provinsi prioritas hari ini, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dan untuk yang mengalami penaikan itu adalah di Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi hari ini, tapi tidak terlalu signifikan,” ucapnya.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa BNPB menerapkan metode penyemaian dry ice untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla.

“Untuk semai dry ice, dari tanggal 20 Oktober itu ada 3.100 kg yang sudah kita semai dengan menggunakan 5 sorti. Kemudian di Sumatra Selatan ada 800 kilogram 1 sorti, sehingga ada penurunan PM (Particulate Matter/kadar polusi udara), PM 2, 2,5 turun, kemudian jarak pandang atau visibility di Palembang saya bisa dari 700 meter menjadi 7.000 meter,” jelasnya

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang melibatkan perorangan telah dilakukan oleh 13 kepolisian daerah. Hingga laporan disampaikan, tercatat 286 laporan polisi (LP) dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare dan 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait dengan penegakan hukum Karhutla yang kami laksanakan. Yang pertama terkait dengan perorangan. Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243. Dalam lidik 32, henti lidik 9, proses sidik lanjut 189, selesai 56 perkara. Ini untuk kasus perorangan,” ungkap Kapolri.

Penegakan hukum juga menyasar korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. Berdasarkan laporan per 20 Oktober 2026, tercatat 100 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektare serta 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kemudian untuk korporasi, berdasarkan laporan terakhir tanggal 20 Oktober kemarin, pukul 18, penegakan hukum yang kami lakukan, 10 Polda dan 1 Direktorat Tipiter Bareskrim, itu ada 100 LP, luas yang terbakar itu 29.534,99. Jumlah tersangka 13, henti lidik 6, proses penyidikan 94 kasus,” ujarnya.

Dari perkembangan penyidikan korporasi, Kalpolri menjelaskan bahwa Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang telah naik ke tahap penyidikan, dengan 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dan 12 lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk 71 laporan polisi, proses penyidikan belum direkomendasikan untuk cabut izin. Namun, 2 di antaranya sudah naik tersangka, 69 belum naik. Ini adalah korporasi yang terafiliasi PMA atau asing, ada 22 korporasi,” lanjut Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri memaparkan luas konsesi dan area terbakar dari korporasi yang telah masuk dalam penanganan hukum. Dari 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, luas konsesinya mencapai 209.933 hektare dengan area terbakar seluas 11.105,39 hektare, sedangkan 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 166.756 hektare dengan area terbakar 8.849 hektare.

“Dari 11 korporasi ini, 8 korporasi itu di Kalimantan Barat, Bapak. 2 korporasi di wilayah Kalimantan Tengah, 1 korporasi di Kalimantan Selatan,” lanjut Kapolri.(red/ist)

Latihan ini menguji ketepatan koordinasi antara pengendali udara dan penerbang dalam mendukung operasi gabungan.

Dalam latihan tersebut, lima personel JTAC dari Detasemen Matra 1, 2, dan 3 Korpasgat berkolaborasi dengan personel JTAC Australian Defence Force (ADF) dan Tactical Air Control Party (TACP) Royal Australian Air Force (RAAF). Mereka melaksanakan pengendalian Close Air Support (CAS) atau bantuan udara untuk mendukung pergerakan dan operasi pasukan darat.

Sementara itu, dua pesawat EMB-314 Super Tucano TNI AU melaksanakan CJLFX dengan menggunakan empat bom MK-81 HE. Seluruh bom dilepaskan sesuai skenario latihan dan pesawat kembali mendarat dengan aman.

Latihan ini menguji keterpaduan prosedur, komunikasi, dan koordinasi taktis antara unsur udara dan darat kedua negara.

Kemampuan JTAC dalam mengarahkan dukungan udara menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan pelaksanaan misi berjalan sesuai rencana dan prosedur operasi.

" Latgabma Keris Woomera 2026 yang berlangsung pada 10–20 Oktober 2026 menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta interoperabilitas TNI dan militer Australia. Latihan ini sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan operasi gabungan" ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, Feri Yunaldi, S.E., M.Han dalam keterangan tertulisnya.(red/ist)

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Mentan Amran memastikan penguatan ketahanan pangan juga didukung potensi produksi padi yang masih berada di lahan (standing crop) dengan estimasi 10 juta ton, persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya sekitar 10 juta ton, serta stok di gudang sekitar 4,5 juta ton. “Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.

Selain menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131, yang menurut Mentan Amran merupakan capaian tertinggi sejak kemerdekaan.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkap Mentan Amran.

Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Di sisi perdagangan, pemerintah mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor Rp41 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare, dengan tahap awal penggarapan 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” kata Mentan Amran.

Di tengah capaian tersebut, Mentan Amran menyebut bahwa pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, serta menjaga stabilitas harga pangan. Pengawasan distribusi komoditas terus ditingkatkan menyusul adanya anomali harga ayam dan telur, ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sementara harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat peternak maupun konsumen.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut untuk melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan yang sehat.

“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkas Mentan Amran.(red/ist)

Menurutnya, keikutsertaan sekitar 37.000 pelari dari 48 negara, termasuk lebih dari 1.000 pelari internasional, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Jakarta sebagai tuan rumah ajang olahraga bertaraf internasional terus meningkat.

“Hari ini saya mengikuti Jakarta Running Festival 2026 kategori 10K. Event ini menunjukkan Jakarta semakin dipercaya sebagai tuan rumah ajang lari internasional,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penyelenggaraan JRF 2026 melalui berbagai fasilitas untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Dukungan antara lain berupa layanan transportasi publik gratis bagi peserta pada 24–25 Oktober 2026 dengan menunjukkan race pack, nomor dada (bib), atau jersey resmi.

Selain itu, MRT Jakarta memajukan jam operasional menjadi pukul 03.00 WIB untuk memudahkan peserta menuju lokasi lomba sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar GBK.

Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan layanan di 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu. Dukungan tersebut dilengkapi ambulans dan tenaga medis terlatih di sepanjang rute lomba.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan penyemprotan kabut air (water mist) di sejumlah ruas jalan lintasan untuk mendukung kenyamanan pelari.

Gubernur Pramono mengapresiasi antusiasme warga yang menyambut para peserta di sepanjang rute. Ia menilai interaksi dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang membuat pengalaman mengikuti lomba terasa berkesan.

“Sungguh sangat menikmati, karena di sepanjang jalan banyak sekali warga yang meminta foto serta mengucapkan terima kasih,” katanya.

Gubernur Pramono menambahkan, penyelenggaraan JRF 2026 menjadi momentum bagi Jakarta untuk meningkatkan standar pelaksanaan ajang olahraga internasional.

Kategori Half Marathon JRF telah meraih status World Athletics Gold Label, yang mensyaratkan penyelenggaraan sesuai standar internasional.
Karena itu, seluruh pihak harus mematuhi ketentuan lomba, termasuk batas waktu penyelesaian (cut-off time). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari standar internasional untuk menjaga kualitas dan profesionalisme kompetisi.

“Half Marathon JRF 2026 sudah berstatus World Athletics Gold Label, sehingga aturannya memang ketat. Ini bukan dibuat oleh panitia lokal, melainkan standar internasional. Melalui capaian penting ini, Jakarta memiliki modal kuat untuk terus meningkatkan standar penyelenggaraan hingga mampu menjadi tuan rumah ajang lari kelas dunia yang lebih besar di masa mendatang,” pungkasnya.

Apresiasi publik disampaikan Fakhrul (33), pelari asal Jakarta Barat. Menurutnya, penyelenggaraan lomba berlangsung tertib, terutama dalam sterilisasi jalur dan penyediaan fasilitas pendukung bagi peserta.

“Alhamdulillah sangat rapi dan tertib. Akses transportasi gratis dan penyediaan water station di rute sangat membantu para pelari. Semoga event seperti ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya di tahun-tahun mendatang,” tutur Fakhrul.(red/ist)

Mengantisipasi ancaman tersebut, Baharkam Polri menerjunkan tim Search and Rescue (SAR) untuk memperkuat upaya perlindungan dan penyelamatan satwa liar di wilayah Kalimantan Tengah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan dalam memastikan penanganan karhutla turut memperhatikan keselamatan satwa dan kelestarian ekosistem.

Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Tory Kristianto mengatakan, kebakaran hutan membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar hilangnya kawasan vegetasi. Satwa liar menghadapi ancaman kehilangan habitat, kesulitan mencari makan, hingga gangguan kesehatan akibat kabut asap.

“Karhutla bukan hanya persoalan kebakaran hutan. Ada kehidupan satwa yang juga harus kita selamatkan. Karena itu, upaya penanganannya harus menyeluruh, termasuk memastikan satwa liar tetap terlindungi,” ujar Tory, Jumat (23/10/2026).

Untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan, Tory bersama tim Baharkam Polri melakukan koordinasi dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan jajaran pada Kamis (22/10).

Koordinasi tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS), lembaga konservasi yang menangani penyelamatan dan rehabilitasi orangutan.

Di lokasi itu, tim melihat langsung kondisi satwa dan fasilitas rehabilitasi, sekaligus mendalami langkah penanganan orangutan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.

“Kami ingin memastikan penanganan satwa dilakukan dengan baik, termasuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan orangutan. Jangan sampai kebakaran yang terjadi justru menimbulkan ancaman lebih besar bagi keberlangsungan hidup mereka,” katanya.

Tidak berhenti di sana, tim Baharkam Polri juga mengevaluasi kesiapan personel dan peralatan SAR bersama jajaran Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan evakuasi dapat segera digerakkan apabila kondisi kebakaran memburuk.

Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk berkoordinasi dengan petugas Polisi Kehutanan dan memperkuat pemantauan di wilayah yang berpotensi terdampak karhutla.

Menurut Tory, penyelamatan satwa liar membutuhkan kerja sama banyak pihak. Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan petugas kehutanan, lembaga konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Yang paling penting adalah membangun kesiapan bersama. Ketika ada satwa yang terancam, kita harus tahu siapa yang bergerak, bagaimana cara mengevakuasinya, dan ke mana satwa tersebut harus mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Tory menegaskan, perlindungan satwa liar merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, ia berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya tumbuh di kalangan petugas, tetapi juga menjadi kesadaran bersama seluruh masyarakat.

“Hutan adalah rumah bagi banyak kehidupan. Menjaganya bukan hanya soal melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang masih bisa menikmati kekayaan hayati Indonesia,” pungkas Tory.(red/ist)

Penindakan dilakukan secara serentak pada 21 Oktober 2026 di lima lokasi yang tersebar di Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Pengungkapan ini berawal dari pengembangan informasi intelijen serta pemantauan pergerakan jaringan dan logistik yang diduga digunakan untuk memproduksi sabu.

Di sebuah ruko di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, petugas menemukan laboratorium gelap yang diduga digunakan untuk mengolah meth oil atau sabu cair menjadi sabu kristal. Dari lokasi tersebut, petugas menyita 20 drum berisi meth oil, sekitar 500 kilogram sabu kristal, serta sejumlah peralatan produksi.

Secara keseluruhan, barang bukti yang disita dalam operasi tersebut mencapai hampir 1,2 ton bruto. Sebanyak 11 orang yang diamankan terdiri atas dua WNA dan sembilan WNI. Penyidik masih mendalami peran masing-masing serta kemungkinan keterkaitan mereka dengan jaringan narkotika internasional.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bahan narkotika cair tersebut diduga bergerak dari kawasan Asia Tenggara sebelum tiba di Aceh. Tim gabungan kemudian memantau pergerakan sejumlah orang yang diduga terlibat hingga menemukan lokasi yang digunakan sebagai laboratorium gelap.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi kerja sama lintas lembaga dan dukungan masyarakat dalam pengungkapan tersebut.

“Saya ucapkan selamat atas pengungkapan dalam rangka menyelamatkan anak bangsa ini. Polisi dan masyarakat kita berhasil mengungkap jaringan narkoba skala besar,” kata Suyudi di Pidie, Jumat (23/10/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya pemilik ruko, kontrakan, dan rumah sewa, untuk memastikan identitas serta aktivitas penyewa dapat dipertanggungjawabkan.

“ Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya pemilik ruko, kontrakan, atau rumah sewa, agar senantiasa selektif dan memastikan identitas serta aktivitas penyewa dapat dipertanggungjawabkan. Jangan apatis dengan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Penyidik masih mendalami jaringan yang terlibat, mengejar sejumlah pihak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), serta menelusuri dugaan aliran dana hasil kejahatan. Polri bersama instansi terkait juga akan berkoordinasi dengan otoritas luar negeri untuk mengungkap keterkaitan jaringan tersebut.

Kapolri turut mengapresiasi personel Polri, BNN, Bea Cukai, dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Kerja sama lintas negara dinilai penting untuk memutus rantai pasokan narkotika dan mencegah Indonesia digunakan sebagai lokasi produksi maupun jalur distribusi jaringan internasional.(red/ist)

Penyelamatan tersebut melibatkan personel Baharkam Polri dan Polda Kalimantan Tengah bersama dengan tim gabungan. Operasi dipimpin Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto.

Adapun dua orang utan yang diselamatkan. Induk orang utan bernama Gadis, beserta anaknya bernama Garis. Berdasarkan pemeriksaan awal, Gadis merupakan orang utan betina dengan berat sekitar 30,5 kilogram dan perkiraan usia 25 tahun. Adapun Garis, merupakan anak dari diperkirakan berusia sembilan bulan. Kondisi keduanya menjadi perhatian tim gabungan, terutama luka yang dialami induk dan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap anaknya.

Tim medis BKSDA Kalimantan Tengah memberikan penanganan awal terhadap luka jeratan pada pergelangan tangan Gadis. Sementara itu, Garis menjalani observasi dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, termasuk mengevaluasi kemungkinan dampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Setelah evakuasi, penanganan lanjutan kedua orang utan diserahkan kepada BKSDA Kalimantan Tengah untuk proses rehabilitasi dan pemulihan sebelum dititipkan kepada Yayasan OFI. Langkah ini dilakukan agar keduanya memperoleh perawatan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyelamatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk melindungi satwa liar yang menghadapi ancaman di habitatnya.

“Penyelamatan ini menunjukkan pentingnya respons cepat dan sinergi lintas instansi dalam melindungi satwa liar. Kepolisian berkomitmen mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan satwa sekaligus mendorong pencegahan untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap ekosistem satwa liar dan habitatnya,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Trunoyudo, penanganan satwa liar yang terdampak bencana lingkungan membutuhkan kerja sama antara aparat, petugas konservasi, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Selain penyelamatan, pemulihan satwa dan perlindungan habitat juga menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak terhadap keberlangsungan hidup satwa dilindungi.

Upaya tersebut sejalan dengan pendekatan green policing, yakni dukungan kepolisian terhadap perlindungan lingkungan melalui pencegahan, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kepolisian bersama instansi terkait terus mendorong penguatan upaya perlindungan lingkungan dan satwa liar, termasuk melalui kesiapsiagaan penyelamatan serta penanganan satwa yang membutuhkan pertolongan.(red/ist)

Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. "Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan," katanya dalam keterangan media yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa pembahasan revisi UU Peradilan Militer setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu menunggu batas waktu. Menurut dia, tenggat maksimal dua tahun untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer harus dihormati, tetapi tidak harus pembahasannya mendekati tenggat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu, kata dia, harus ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab.

"Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah terkait proses legislasi, termasuk penempatan revisi dalam Prolegnas Prioritas," katanya.

Dia mengatakan hal mendasar yang perlu diatur dalam revisi itu adalah batas yang jelas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sesuai dengan putusan MK. Menurut dia, pengaturannya harus menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga profesionalisme prajurit TNI.

Untuk perkara yang melibatkan warga sipil, dia mengatakan forum peradilan harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjamin hak korban dan hak setiap pihak dalam proses hukum.

Selain itu, dia mengatakan kejelasan batas kewenangan peradilan adalah hal penting untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Peradilan militer, kata dia, tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, tetapi yurisdiksinya perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar setiap perkara ditangani sesuai ketentuan hukum.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan para Pemohon nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang memohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mahkamah berpendapat UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yuridiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan.(red/ist)

Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Andre mengatakan, dinamika penolakan terhadap MBG yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku menemukan siswa dan orang tua yang berharap memperoleh manfaat dari program tersebut.

“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kebutuhan Masyarakat Daerah Perlu Diperhatikan

Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, menurut Andre, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut.

Ia menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Andre juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program tersebut. Karena itu, ia berpandangan bahwa evaluasi MBG perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan.

Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Menurutnya, kekurangan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.

Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas

Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, insiden tersebut harus ditangani secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.

Andre juga menyinggung perlunya penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten agar setiap pelanggaran dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.

Ia mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Evaluasi Harus Sejalan dengan Penanganan Masalah Gizi

Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan program tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan.

Ia menilai pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar manfaat program dapat diterima secara aman dan sesuai standar gizi. Andre juga mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran persoalan yang menurutnya masih perlu ditangani.

Menurutnya, program pemenuhan gizi harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta evaluasi berkala untuk memastikan tujuan program tercapai.

“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.

Andre berharap pemerintah dapat menjaga kesinambungan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya memperluas akses makanan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat.

Ia menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu memperhatikan tidak hanya cakupan program, tetapi juga mutu layanan, keamanan pangan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. (red/ist)

Dalam operasi laut gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara, petugas berhasil mengamankan 1.160 kilogram ketamin HCl dari kapal tanker MT Global 168.

Berdasarkan estimasi dalam bahan rilis operasi, barang bukti tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan ketamin. Sementara itu, nilai ekonomis barang bukti diperkirakan mencapai Rp1,856 triliun, meskipun angka tersebut masih perlu dikonfirmasi berdasarkan perhitungan resmi penyidik.

“Barang bukti yang disita hari ini bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa,” ujar Suyudi dalam keterangannya.

Kapolri menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata keseriusan negara dalam menghadapi kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencegah zat berbahaya beredar dan merusak masa depan generasi penerus bangsa.

“Sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan transnasional, pengungkapan yang kita saksikan hari ini merupakan wujud keseriusan aparat TNI, Polri, Bea Cukai, BNN, dan pemerintah daerah,” katanya.

Kapal MT Global 168 Dipantau Sebelum Dicegat

Pengungkapan kasus ini berawal dari analisis intelijen terhadap pergerakan kapal MT Global 168 yang terpantau mencurigakan di kawasan Selat Malaka hingga Laut Andaman. Tim gabungan melakukan pemantauan terhadap pergerakan kapal sebelum menyusun strategi pencegatan.

Kapolri menjelaskan, operasi tersebut dilaksanakan secara senyap melalui koordinasi lintas instansi untuk memastikan penindakan berjalan efektif.

“Langkah strategis ini diwujudkan melalui operasi gabungan atau joint operation secara senyap,” ujar Suyudi.

Pada 20 Oktober 2026, tim gabungan berhasil mencegat kapal tersebut di perairan sekitar Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kapal kemudian dikawal menuju Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh.

Petugas menemukan 58 karung berwarna hijau yang disimpan di ruang pompa kapal. Karung tersebut berisi 1.160 bungkus ketamin HCl dengan berat masing-masing satu kilogram. Hasil pengujian laboratorium memastikan barang bukti tersebut positif mengandung ketamin HCl.

Dalam operasi itu, petugas juga mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan seorang warga negara Taiwan berinisial YCY (42) sebagai tersangka, sedangkan tujuh awak kapal lainnya masih berstatus saksi.

Selain ketamin, petugas menyita satu unit kapal MT Global 168, 14 alat komunikasi, serta sejumlah perlengkapan kapal lainnya.

Kapolri: Tidak Ada Ruang bagi Sindikat Narkotika

Suyudi menegaskan, keberhasilan pengungkapan tersebut harus menjadi pengingat bahwa ancaman narkotika membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Menurutnya, jaringan penyelundupan dapat memanfaatkan jalur laut dan pola pengiriman lintas negara sehingga diperlukan pengawasan serta pertukaran informasi yang kuat antarlembaga.

“Kami tegaskan kembali bahwa seluruh aparat penegak hukum di Indonesia akan terus berdiri di garis terdepan untuk melindungi generasi muda dari sindikat narkotika,” tegasnya.

Kapolri juga mengapresiasi seluruh personel dan instansi yang terlibat dalam operasi gabungan tersebut. Ia menilai sinergi aparat menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak penyelundup sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

“Kecurigaan di lapangan dan kepedulian masyarakat merupakan mata dan telinga yang menjadi bagian dari benteng pertahanan bangsa,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Untuk itu, mari kita rapatkan barisan dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, dan bersih dari narkoba,” kata Suyudi.

Kapolri menegaskan, upaya pemberantasan narkotika akan terus diperkuat melalui penindakan terhadap jaringan pemasok, pengawasan jalur masuk, pencegahan penyalahgunaan, serta kolaborasi bersama masyarakat.

Pengungkapan 1,16 ton ketamin di Sumatera Utara menjadi bagian dari komitmen tersebut, dengan tujuan utama melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga masa depan generasi muda Indonesia.(red/ist)

“"Nah, inilah salah satu strategi para penyelundup selalu merubah-rubah nama kapal ya,” ujar Suyudi dalam konferensi pers di Medan, Jumat (23/10/2026).

Kapolri menjelaskan, kapal tersebut terdeteksi melalui pemantauan terhadap pergerakan mencurigakan di Selat Malaka hingga Laut Andaman. Setelah dilakukan penelusuran, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polri berhasil mengamankan kapal di Perairan Tanjung Balai Asahan.

Kapal yang diamankan diketahui bernama MT Global 168, berjenis tanker dan berbendera Mongolia. Namun, kapal tersebut diketahui berasal dari Malaysia.

Berdasarkan penelusuran identitas, kapal itu memiliki nomor IMO 9078787, MMSI 4576155, dan Call Sign JWM8. Dibangun pada 1993, kapal tersebut tercatat masih aktif beroperasi dan sebelumnya pernah menggunakan nama Sulosio Maru No. 08.

“Jadi benderanya Mongolia, tapi kapalnya dari Malaysia,” kata Kapolri.

Dari sisi spesifikasi, kapal tersebut memiliki panjang sekitar 56,99 hingga 57 meter, lebar 9,02 meter, gross tonnage (GT) 370, serta deadweight tonnage (DWT) di kisaran 726 hingga 776 ton.

Tim gabungan juga telah mengidentifikasi perusahaan yang tercatat sebagai pemilik kapal atau registered owner, yakni Makmur Marine Petroleum.

Kapolri menyebut pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan secara senyap yang melibatkan sejumlah unsur penegak hukum. Upaya ini dilakukan untuk membongkar penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan mencegah peredarannya di Indonesia.(red/ist)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, delapan awak kapal yang diamankan terdiri atas tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA) asal Taiwan. Masing-masing awak kapal memiliki peran berbeda dalam mengoperasikan kapal yang digunakan untuk mengangkut ketamin tersebut.

“Ke-8 awak kapal ini terdiri dari 7 orang warga negara Indonesia ya, dan 1 orang warga negara asing ya, WNA asal Tiongkok, Taiwan. Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengoperasikan kapal,” kata Suyudi dalam konferensi pers di Dermaga Pelabuhan Pelindo Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Suyudi menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan intelijen terhadap anomali rute pergerakan kapal MT Global 168 di Selat Malaka yang melintasi Laut Andaman. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan lintas instansi.

Pada Senin (19/10/2026), tim dari BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri bersiaga di Kuala Tanjung dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018. Intersepsi awalnya direncanakan sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, kapal tersebut akhirnya berhasil diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya, MT Global 168 ditarik menuju Dermaga Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Dari hasil penggeledahan, tim gabungan menemukan 58 karung berisi ketamin HCl dengan berat bruto mencapai 1,16 ton. Petugas juga menyita satu unit kapal MT Global 168 dan 14 unit telepon genggam milik para tersangka yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi.

“Tim gabungan berhasil mengamankan obat keras jenis ketamin HCl. Barang bukti ini ditemukan dalam 58 karung dengan total berat bruto mencapai 1,16 ton,” ungkap Suyudi.

Kapolri memaparkan, berdasarkan asumsi harga pasar gelap sebesar Rp3 juta per gram, nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp3,48 triliun. Penggagalan penyelundupan ini juga diperkirakan menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari risiko penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, negara dan masyarakat diperkirakan dapat menghindari potensi biaya rehabilitasi hingga Rp116 triliun. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi biaya rehabilitasi sebesar Rp20 juta per orang selama enam bulan.

“Angka-angka fantastis ini merupakan bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat internasional terhadap ketahanan nasional kita,” ujar Suyudi.

Ia menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika lintas negara.

“Penyelamatan 5,8 juta jiwa dan pencegahan kerugian hingga ratusan triliun menegaskan bahwa negara selalu hadir, tanggap, dan tidak akan pernah kalah dalam melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman kejahatan internasional,” pungkasnya.(red/ist)

• 23–25 Oktober 2026: Pendaftaran.
• 26–27 Oktober 2026: Pemanggilan dan verifikasi calon peserta.
• 28 Oktober 2026: Evaluasi hasil verifikasi.
• 29 Oktober 2026: Pengumuman peserta yang diterima.
• 30 Oktober 2026: Penandatanganan kontrak.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak Karhutla sudah mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus merupakan anak di bawah lima tahun atau balita.

Terkait hal ini, Puan mengingatkan Pemerintah untuk secepat mungkin menyelesaikan persoalan Karhutla mengingat dampaknya yang cukup signifikan. “Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya.

"Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” imbuh Puan.

Puan pun menyoroti banyaknya laporan masyarakat di daerah terdampak Karhutla mengenai kondisi anak-anak mereka yang mengalami gangguan kesehatan buntut kabut asap Karhutla. “Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan memandang keputusan mengenai prioritas wilayah dan penggunaan sumber daya perlu mempertimbangkan beratnya beban yang dihadapi keluarga di wilayah terdampak Karhutla, dengan perhatian lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan perlindungan terbatas.

“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan.

Besarnya dampak terhadap anak akibat Karhutla juga menimbulkan berbagai kekhawatiran sejumlah pihak. Termasuk Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang khawatir akan terjadi potensi lost generation karena Karhutla yang berlangsung setiap tahun mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak. 

Menurut data yang dihimpun dalam laporan ‘Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan’, bencana Karhutla pada 1997 mengakibatkan janin dan anak yang terpapar asap Karhutla tumbuh 3,3 cm lebih pendek atau stunting di usia 17 tahun. 

Laporan tersebut dihimpun oleh PFI, Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat. Dalam laporan yang sama, bencana Karhutla pada tahun 1997 mengakibatkan 15.600 kematian bayi.

Untuk itu, PFI mewanti-wanti Pemerintah untuk mencegah kembalinya terjadi ‘kehilangan generasi’ akibat Karhutla. Kehilangan generasi dalam konteks ini merujuk pada hilangnya potensi satu generasi anak-anak akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, serta kualitas hidup akibat terus menerus terpapar asap karhutla sejak dini. 

Terlepas dari laporan itu, Puan mengingatkan, bencana yang berulang memang berpotensi menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap anak.

“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebutnya.

“Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mendorong Pemerintah mendengar pengalaman keluarga terdampak Karhutla dalam menilai penanganan. Menurut Puan, orang tua dapat membantu menunjukkan hambatan yang mereka hadapi untuk melindungi anak, memperoleh pertolongan, dan mempertahankan penghidupan.

“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jernih mengenai kondisi anak-anak terdampak Karhutla dan langkah pemulihannya. “Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ujar Puan.

Puan juga meminta Pemerintah melakukan intervensi kesehatan untuk membantu anak-anak yang mengalami krisis kesehatan akibat Karhutla. “Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukas Cucu Bung Karno tersebut.

Puan juga mendorong Pemerintah untuk membebaskan biaya pengobatan bagi korban Karhutla. “Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesan Puan.

Puan mengatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan dalam mengatasi bencana Karhutla. “Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya.

Selain anak-anak, kelompok lanjut usia (lansia) juga cukup besar terdampak Karhutla. Kemenkes mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok tersebut. Sementara Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota di tujuh provinsi, yakni di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tutup Puan. (red/ist)

“Saya mengutuk keras dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Bandung yang melibatkan seorang dokter. Apalagi, korban merupakan anak yang masih berusia balita dan terduga pelaku adalah ayah kandungnya sendiri,” kata Nurhadin dalam keterangan persnya, Kamis (22/10/2026).

Seperti diketahui, kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, tengah menjadi perhatian publik. Dokter berinisial IS itu diduga memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun hingga menderita sakit gonore.

“Ini merupakan persoalan serius karena anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru diduga mengalami kekerasan dari orang yang semestinya menjadi pelindungnya,” jelas Nurhadi.

Anggota Komisi Kesehatan DPR ini pun meminta Kemenkes bertindak tegas terhadap dokter yang diketahui memiliki klinik praktek mandiri dan apotek itu. Menurut Nurhadi, harus ada langkah terukur dalam kasus dokter terduga pedofil tersebut.

“Saya meminta Kementerian Kesehatan untuk tegas, jangan berhenti hanya pada kecaman dan menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum,” tutur politisi Partai NasDem ini.

Adapun Kemenkes telah menanggapi kasus dokter IS. Meski menyampaikan kecaman, Kemenkes menyatakan masih menunggu hasil proses hukum untuk menindaklanjuti perihal status registrasi dan perizinan IS sebagai dokter. “Kemenkes harus memastikan aspek pengawasan dan penegakan disiplin profesi berjalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia dan Dinas Kesehatan untuk menelusuri status registrasi, izin praktik, serta kemungkinan pelanggaran disiplin profesi dokter IS. “Kita harus menegaskan bahwa profesi dokter adalah profesi kemanusiaan yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” sebut Nurhadi.

“Gelar dokter tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Apabila pelanggaran terbukti, proses penegakan hukum dan sanksi profesional harus dijalankan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

IS diketahui telah berhasil ditangkap polisi setelah sebelumnya membawa kabur sang anak selama 3 pekan. Sementara korban telah diselamatkan dan mendapatkan penanganan khusus dengan menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Kartika Asih serta ditempatkan di Rumah Aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.

Nurhadi pun menekankan pentingnya upaya pemulihan trauma korban. Apalagi menurut keterangan ibunya, korban diduga sudah mengalami kekerasan seksual dari IS sejak November 2025. Pelaku juga diduga menunjukkan video porno yang ditonton anaknya hingga berulang kali.

“Ada hal yang jauh lebih mendesak, yaitu keselamatan dan pemulihan korban. Saya meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dan instansi perlindungan anak memastikan korban berada dalam kondisi aman,” urai Nurhadi.

“Selain pemeriksaan medis, korban juga harus mendapat pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan berulang. Identitas anak harus dirahasiakan. Jangan sampai korban kembali menderita karena penanganan yang lambat atau pemberitaan yang tidak sensitif,” tambahnya.

Kasus ini bermula dari kecurigaan sang ibu yang pada akhir Desember tahun lalu memperagakan adegan hubungan suami istri. Kecurigaan sang ibu makin menjadi-jadi saat korban tiba-tiba mengeluh sakit di bagian organ sensitifnya ketika buang air kecil. Saat diperiksa ke dokter, terdapat luka pada alat vitalnya dan korban positif menderita gonore. 

Kasus tersebut sempat dilaporkan ke polisi pada akhir 2025, tapi prosesnya dinilai belum membuahkan hasil yang diharapkan pihak keluarga. Bahkan korban juga sempat dibawa kabur oleh pelaku tanpa sepengetahuan ibunya.

Dari sisi pengawasan DPR, Nurhadi memandang kasus kekerasan seksual pada anak itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme pengaduan, pengawasan, dan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga medis.  “Kita tidak boleh hanya bergerak ketika kasus sudah menjadi perhatian publik. Harus ada sistem yang memastikan laporan ditindaklanjuti, korban dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif,” tukas Nurhadi.

Nurhadi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak ingin mendahului pembuktian. “Tetapi penghormatan terhadap proses hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah perlindungan korban maupun tindak lanjut administratif dan profesional yang memang dimungkinkan oleh aturan,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Nurhadi menambahkan, keberhasilan penanganan kasus ini bukan sekadar seberapa cepat Pemerintah mengeluarkan pernyataan. “Melainkan seberapa nyata negara hadir melindungi anak, memulihkan korban, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, profesional, dan akuntabel,” tutup Nurhadi.(red/ist)

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, AKBP Wahyu Norman H., menjelaskan, petugas awalnya mengamankan tujuh orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menetapkan dua orang berinisial EPPS dan SO sebagai tersangka.

“Petugas mengamankan 1.820 tabung LPG, terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram, baik dalam kondisi berisi maupun kosong,” ujar Wahyu.

Selain ribuan tabung LPG, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa empat unit kendaraan roda empat, 53 selang regulator, dua timbangan digital, serta satu kardus segel tabung LPG berbagai ukuran.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026.

Dari lokasi tersebut, para pelaku diperkirakan mampu memproduksi rata-rata 2.400 tabung LPG ukuran 12 kilogram dan 40 tabung ukuran 50 kilogram setiap bulan.

LPG hasil pemindahan isi tabung secara ilegal tersebut diduga dipasarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, dengan asumsi aktivitas tersebut telah berlangsung selama empat bulan penuh, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp2.149.440.000 atau sekitar Rp2,1 miliar.

Nilai tersebut masih berupa estimasi dan akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, menegaskan bahwa pengungkapan kasus di Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan LPG bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Mohammad Irhamni menyampaikan, secara nasional Dittipidter Bareskrim Polri telah menangani sekitar 777 kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan jumlah tersangka sekitar 600 orang.

“Gas LPG bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi. Seharusnya subsidi ini tepat sasaran, tetapi faktanya masih ada oknum yang menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi,” kata Irhamni.

Ia menambahkan, penyidik juga akan mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang mendukung.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menegaskan Polda Jatim mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Dittipidter Bareskrim Polri terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi.

“Pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi sangat penting karena LPG bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Penyalahgunaan distribusi dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketepatan sasaran program pemerintah,” ujar Abast.

Ia juga mengajak masyarakat turut berperan dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi di lingkungannya.

“Kami mengimbau masyarakat membeli LPG melalui pangkalan resmi dan segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai ketentuan,” pungkas Abast.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing tersangka, asal-usul pasokan LPG, mekanisme pemindahan isi tabung, aliran hasil kejahatan, serta jaringan distribusi yang berkaitan dengan perkara tersebut.(red/ist)

“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegas Presiden dalam sambutannya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Untuk memastikan pemanfaatan kekayaan alam berjalan optimal, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Presiden menekankan bahwa izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut.

“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” ucapnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut dilandasi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Kepala Negara, besarnya potensi ekonomi dan SDA Indonesia harus diiringi dengan keberanian untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Presiden.(red/ist)

“Kami meminta seluruh pihak terkait memastikan penanganan penumpang berjalan dengan baik, termasuk tindak lanjut terhadap hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap tahapan penanganan insiden,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Kamis (22/10).

Insiden kebakaran KMP Batumandi terjadi di alur masuk penyeberangan Merak, Selasa (20/10) sore. Tak lama setelah insiden terjadi, Menhub Dudy segera bertolak ke Pelabuhan Merak untuk meninjau langsung proses penanganan dan evakuasi penumpang serta awak kapal.

Menhub Dudy menegaskan bahwa penanganan insiden harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keselamatan penumpang, pendataan kerugian, hingga pengamanan lokasi kapal tenggelam. Berdasarkan informasi PT ASDP Indonesia Ferry, sebanyak 420 penumpang KMP Batumandi telah berhasil dievakuasi saat kapal mengalami kebakaran pada Selasa, sementara penanganan medis dan pendataan kerugian dilakukan bersama pihak terkait. ASDP juga berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja untuk mendata kerugian material dan menindaklanjuti mekanisme ganti rugi serta jaminan asuransi sesuai ketentuan dan hasil verifikasi.

Kemenhub meminta agar proses pendataan dilakukan secara cermat sehingga penumpang dapat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pengajuan klaim atas kerugian yang dialami. Penumpang yang terdampak dapat mengikuti informasi dan arahan resmi dari ASDP serta menyampaikan data dan dokumen pendukung melalui saluran pengaduan yang telah disediakan perusahaan.

Terkait tenggelamnya kapal, pengamanan perairan di sekitar lokasi menjadi perhatian utama untuk mengantisipasi risiko terhadap kapal yang melintas, aktivitas nelayan, dan keselamatan pelayaran. KSOP bersama ASDP dan instansi berwenang menyiapkan pemasangan buoy atau pelampung penanda lokasi kapal tenggelam, disertai penyampaian peringatan kepada kapal-kapal yang beroperasi di sekitar area tersebut.

“Keselamatan pelayaran harus tetap terjaga, terutama di sekitar alur masuk Pelabuhan Merak yang menjadi jalur penting penyeberangan masyarakat dan distribusi logistik. Penanganan lokasi kapal tenggelam juga harus dilakukan berdasarkan asesmen teknis dan koordinasi dengan otoritas berwenang agar tidak menimbulkan risiko baru bagi pengguna jalur pelayaran.” kata Menhub Dudy.

Tahap berikutnya adalah asesmen terhadap posisi dan kondisi KMP Batumandi sebagai dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan pengangkatan kapal melalui operasi salvage. Pelaksanaan operasi tersebut akan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kondisi perairan, serta potensi dampak terhadap alur pelayaran dan lingkungan laut.

Sementara itu, pelayanan penyeberangan lintasan Merak–Bakauheni tetap menjadi perhatian Kemenhub agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tidak terganggu. Pengaturan operasional di sekitar lokasi insiden akan dikoordinasikan dengan otoritas pelabuhan dan operator berdasarkan kondisi lapangan serta hasil evaluasi keselamatan, sehingga kelancaran layanan tetap sejalan dengan aspek keselamatan.

Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan ASDP, KSOP, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan penanganan kapal serta dampaknya terhadap operasional pelabuhan. Masyarakat yang akan menyeberang diimbau memantau informasi resmi mengenai jadwal dan layanan penyeberangan serta mengikuti arahan petugas di pelabuhan.

Kemenhub memastikan penanganan KMP Batumandi dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan pelayaran, kepastian tindak lanjut hak penumpang, klaim asuransi, dan pengendalian dampak terhadap layanan penyeberangan. Perkembangan penanganan, termasuk hasil asesmen kapal dan rencana operasi salvage, akan ditindaklanjuti sesuai hasil koordinasi dan ketentuan yang berlaku.(red/ist)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, perkara tersebut ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Laporan itu disampaikan oleh Bagas Pangestu selaku kuasa hukum pelapor.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi dan memperjelas rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

“Penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti untuk mendalami perkara ini. Proses penanganan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” jelas Johnny.

Polri menegaskan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana secara profesional dan berdasarkan fakta hukum. Penyidik akan terus mendalami perkara tersebut guna menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai hasil penyidikan.(red/ist)

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera.(red/ist)

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menyita sebanyak 1.194 kemasan beras dengan berat total 6.405 kilogram, dengan estimasi nilai Rp155.290.000. Selain itu, penyidik turut menyita satu lini rangkaian mesin rice milling unit yang diperkirakan bernilai Rp1 miliar.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimurlan Chaniago menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi merugikan konsumen.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polisi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen pangan. Kami terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Erdi dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhasto menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari tindak lanjut atas surat Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kapolri tertanggal 15 September 2026 mengenai permasalahan beras fortifikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan penyelidikan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi klaim kandungan gizi pada label kemasannya.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh (PPC) Bapanas yang telah tersertifikasi dan pengujian laboratorium, ditemukan lima merek beras yang mutu serta kandungan gizinya dinyatakan tidak sesuai dengan label kemasan. Kelima merek tersebut adalah Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

"Atas temuan tersebut, Bapanas RI melaporkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Suhasto.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 12 saksi, termasuk pihak pelapor dari Bapanas RI, Direktur PT DTA, Kepala Produksi PT DTA, serta meminta keterangan ahli laboratorium dan ahli perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan hasil pengujian laboratorium, penyidik menyatakan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Perkara tersebut kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Adapun barang bukti yang disita terdiri atas 388 kemasan beras Idola Merah ukuran 5 kilogram, 190 kemasan Idola Hijau ukuran 5 kilogram, 148 kemasan Cantik Manis ukuran 5 kilogram, 380 kemasan Dewa Tunggal Rojo Lele ukuran 5 kilogram, serta 87 kemasan Wijaya Kusuma ukuran 10 kilogram. Penyidik juga menyita satu lini rangkaian mesin produksi beras fortifikasi.

Suhasto menerangkan, lokasi produksi yang menjadi tempat kejadian perkara berada di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dalam proses produksinya, beras jadi ditambahkan kernel sebagai sumber vitamin, melalui tahapan penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu (destoner), pencampuran (blending), penimbangan, hingga penyegelan kemasan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dalam periode April hingga Agustus 2026, perusahaan tersebut diketahui memproduksi beras fortifikasi sekitar 2.500.000 kilogram. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp18.100 hingga Rp27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksi diperkirakan mencapai Rp69.995.000.000.

Suhasto menegaskan, penyidik akan terus mendalami perkara tersebut dan melengkapi alat bukti sesuai prosedur hukum.

"Polisi berkomitmen melindungi konsumen melalui penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pelanggaran di bidang produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi menyesatkan konsumen terkait mutu dan kandungan gizi produk. Penanganan perkara ini akan terus kami dalami dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Penanganan perkara ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan Bareskrim Polri, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap produksi dan peredaran pangan serta memastikan masyarakat memperoleh produk yang sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Bareskrim Polri bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pendalaman dan langkah-langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum guna memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.(red/ist)

Melalui sambungan telepon, Kapolri menyampaikan apresiasi atas dedikasi Iptu Agus dan seluruh personel yang terus berjuang di lapangan untuk mengatasi karhutla. Di tengah beratnya kondisi yang dihadapi, Kapolri juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan agar personel dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Memberikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota di lapangan, khususnya Pak Agus dan rekan-rekan, yang tanpa lelah berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Suyudi, Rabu (21/10/2026).

Kapolri menilai semangat yang ditunjukkan Iptu Agus merupakan bentuk pengabdian tulus dalam menjalankan tugas. Dedikasi personel di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya penanganan karhutla yang membutuhkan tenaga, ketahanan fisik, dan kewaspadaan tinggi.

“Saya sebagai Kapolri, ikut bangga. Anda punya semangat yang luar biasa. Semoga ini menjadi ibadah dan juga tentunya akan membawa perubahan, terutama dalam memadamkan api di sana,” ujarnya.

Dalam percakapan tersebut, Suyudi secara khusus mengingatkan Iptu Agus agar tidak mengabaikan kondisi kesehatannya. Ia meminta agar personel segera mendapatkan penanganan medis apabila kondisi fisik mulai memburuk, sehingga pemulihan dapat dilakukan tanpa menunda-nunda.

“Tapi tetap jaga kesehatan ya Pak ya, itu yang pertama. Kalau Bapak merasa sudah agak berat, jangan sampai terlambat datang ke rumah sakit untuk juga berobat ya,” tutur Suyudi.

Sebelumnya, Iptu M. Agus Setiawan tetap berupaya membantu rekan-rekannya dalam pemadaman karhutla meski mengalami ISPA hingga kehilangan suara. Paparan asap dan panasnya kobaran api menjadi tantangan selama bertugas, terlebih ketika kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan.

Dokter telah merekomendasikan Agus untuk beristirahat selama satu minggu guna memulihkan kondisi kesehatannya. Namun, ia mengaku masih ingin membantu proses pemadaman selama kondisi fisiknya memungkinkan.

“Memang kondisi kesehatan saya sedang kurang baik karena ISPA, bahkan sampai kehilangan suara. Dokter juga sudah menyarankan saya untuk beristirahat selama satu minggu. Namun, selagi masih mampu, saya ingin tetap membantu rekan-rekan dalam upaya pemadaman karhutla,” ujar Agus.

Perhatian Kapolri kepada Iptu Agus menjadi pengingat bahwa pengabdian anggota Polri di lapangan perlu diiringi kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan personel. Dalam penanganan karhutla, semangat menjalankan tugas harus berjalan seiring dengan langkah pencegahan risiko kesehatan akibat paparan asap dan kondisi lingkungan yang berbahaya.

Semangat tersebut juga sejalan dengan komitmen Polisi Bersama Masyarakat, di mana Polri hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus mengedepankan kepedulian terhadap personel yang menjalankan tugas demi kepentingan bersama.(red/ist)

Perkembangan lainnya, berkas perkara tersangka berinisial FH dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 15 Oktober 2026. FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster perkara yang disusun penyidik untuk mengusut kasus PT DSI. Hingga saat ini, berkas perkara dari tiga klaster telah dinyatakan lengkap, sedangkan klaster keempat yang menyasar PT DSI sebagai korporasi masih dalam tahap penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara PT DSI tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian para korban.

“Keberhasilan penanganan perkara PT DSI tidak hanya kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Namun juga hingga sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan. Karena itu, penyidikan kami jalankan beriringan dengan penelusuran aset, mengikuti ke mana pun uang para lender mengalir,” tegas Suhasto.

Ia menambahkan, penyidik juga menelusuri pertanggungjawaban pidana korporasi agar pengusutan perkara tidak hanya berhenti pada pelaku perorangan.

“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar sampai ke aliran uangnya,” lanjutnya.

Besarnya nilai aset yang ditelusuri menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., menjelaskan bahwa penanganan perkara dibagi ke dalam empat klaster dengan penyitaan aset yang melekat pada masing-masing berkas perkara.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing-masing berkas. Jadi kalau publik hanya melihat satu berkas, angkanya tidak akan menggambarkan keseluruhan. Secara total, tracing aset yang telah dilakukan Subdit Perbankan nilainya lebih dari Rp500 miliar, dan itu masih terus kami kembangkan,” ujar Arsal.

Dalam berkas perkara tersangka FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 52 dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Bekasi. Selain itu, terdapat delapan dokumen agunan aset hasil pengalihan piutang (cessie) sebuah BPRS yang berlokasi mulai dari Bekasi hingga Palembang, serta uang tunai hampir Rp5,4 miliar.

Di sisi lain, penyidik mengingatkan para korban agar tetap waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengembalian dana dengan imbalan tertentu. Arsal meminta para lender menyimpan bukti penempatan dana dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami memahami keresahan para lender. Kami minta korban tetap tenang, menyimpan seluruh bukti penempatan dana, dan jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan dana bisa cepat kembali dengan imbalan tertentu. Pengembalian aset hanya melalui mekanisme hukum,” pesan Arsal.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025, sejak 2018 PT DSI telah menghimpun dana dari 23.266 lender dengan akumulasi mencapai Rp11,49 triliun. Sementara itu, per 22 September 2025, dana lender yang belum kembali tercatat lebih dari Rp2,47 triliun milik 11.151 lender.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga tersalur ke proyek fiktif, sedangkan dana yang benar-benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik membagi penanganan ke dalam empat klaster. Klaster pertama menjerat tiga tersangka, yakni TA selaku Direktur Utama, MY selaku pendiri sekaligus mantan direktur dan pemegang saham, serta ARL selaku komisaris. Klaster kedua menjerat satu tersangka, sedangkan klaster ketiga menjerat FH. Berkas perkara dari ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Adapun klaster keempat diarahkan pada pertanggungjawaban pidana PT DSI sebagai korporasi dan masih dalam tahap penyidikan.

Penanganan perkara ini bermula dari tujuh laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak Oktober 2025. Para tersangka dijerat dengan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta tindak pidana pencucian uang.

Bareskrim Polri menyatakan penelusuran aset masih terus dikembangkan seiring proses penyidikan, termasuk terhadap korporasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(red/ist)

Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat petugas dan relawan dalam penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Korban terdiri atas dua relawan Menggala Api dan dua petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Tidak ingin kerap berulang, dirinya mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dan memastikan keselamatan petugas serta masyarakat menjadi prioritas.

“Kita kembali berduka atas hilangnya nyawa para petugas dan relawan akibat kebakaran hutan dan lahan, termasuk yang baru terjadi beberapa hari lalu di kawasan Bromo. Kami turut merasakan kesedihan keluarga yang ditinggalkan,” kata Daniel melalui rilis yang disampaikan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kebakaran bermula dari ladang milik warga di sekitar Blok Pusung Dawa, yang berbatasan dengan kawasan TNBTS, tepatnya di Desa Ngadirejo, Kabupaten Probolinggo. Petugas, relawan, perangkat desa, dan warga kemudian berupaya memadamkan api. Namun, medan yang sulit dijangkau dan jauhnya sumber air membuat pemadaman dilakukan secara manual menggunakan alat gebyok.

Angin kencang menyebabkan api bergerak dan menjebak sejumlah personel di tengah kobaran. Setelah api mereda, tim menemukan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius.

“Peristiwa ini memerlukan pemeriksaan yang cermat untuk mengungkap keadaan saat tim terjebak serta menentukan penguatan keselamatan operasi yang perlu segera dilakukan,” jelasnya.

Ia mendorong Kementerian Kehutanan bersama pengelola kawasan mengevaluasi penugasan di sektor berisiko tinggi, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi medan, perubahan arah api dan angin, kepadatan asap, jalur penyelamatan, serta kemampuan komunikasi antartim.

“Setiap keputusan mengirim tim ke lokasi harus disertai kepastian mengenai risiko, jalur keluar, dan dukungan pertolongan. Ketika keadaan berubah, pimpinan operasi perlu memiliki informasi serta kewenangan untuk segera menyesuaikan penugasan,” sambung Daniel.

Dirinya juga meminta pengelola kawasan memastikan petugas, relawan, dan masyarakat yang terlibat memiliki pembagian tugas sesuai kemampuan dan pelatihan masing-masing. Keselamatan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap pemadaman.

Selain di Bromo, karhutla juga menelan korban jiwa di Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang warga berinisial LJ, berusia 60 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka bakar sekitar 60 persen saat berupaya memadamkan api bersama warga lainnya pada Selasa (13/10). Korban sempat dirawat di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebelum meninggal keesokan harinya akibat luka bakar serius dan paparan panas.

Menurut Daniel, peristiwa tersebut menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat ketika berusaha melindungi lingkungan tempat tinggalnya tanpa didukung kemampuan dan perlengkapan yang memadai.

“Di balik peristiwa tersebut, ada gambaran tentang warga yang berusaha melindungi lingkungan tempat tinggalnya, tetapi harus menghadapi bahaya kebakaran dengan kemampuan yang terbatas,” sebutnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki area kebakaran berbahaya tanpa pelatihan dan perlindungan yang sesuai. Ketika api membesar atau bergerak tidak terkendali, warga harus memprioritaskan keselamatan diri, menjauhi jalur rambatan api, dan segera menghubungi petugas.

Daniel juga menyoroti meninggalnya seorang balita berusia satu tahun di Kecamatan Palaran, Samarinda, setelah mengalami sesak napas pada Kamis (15/10). Keluarga menduga paparan asap karhutla turut memicu gangguan pernapasan yang dialami korban. Namun, penyebab pasti kematian tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Hampir setiap hari kita mendengar kabar buruk mengenai Karhutla. Berapa banyak lagi nyawa warga harus dipertaruhkan karena hutan dan lahan dibakar demi kepentingan ekonomi sejumlah pihak?” ungkapnya.

Ia menilai kondisi karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara perlu ditangani secara serius. Menurutnya, hasil pemantauan kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat pencemaran dan menentukan langkah perlindungan masyarakat.

“Palangka Raya dan sejumlah daerah di Kalimantan punya kualitas udara tidak sehat dan berbahaya akibat Karhutla berdasarkan hasil nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Ini science dan ada ukuran berdasarkan sistem pemantauan,” terangnya.

Daniel meminta pemerintah meningkatkan upaya pengendalian karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas, termasuk terhadap masyarakat di negara tetangga yang turut terdampak kabut asap.

“Saat ini yang teriak teriak bukan hanya warga Indonesia, bahkan masyarakat dan otoritas negara tetangga yang ikut terkena imbas Karhutla juga sudah meminta pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia,” ungkap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

Di samping penanganan karhutla, dirinya juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi ancaman kekeringan dan hujan ekstrem yang berpotensi terjadi bersamaan di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyinggung peringatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai potensi perbedaan kondisi cuaca antardaerah dalam beberapa bulan mendatang.

“Pemerintah juga harus mengantisipasi bencana kekeringan, longsor, banjir bandang seperti yang sudah terjadi di Sumatera karena El Nino Godzilla dan dua wajah cuaca, kekeringan dan hujan ektrem, apalagi penyanggah hutan sudah habis terbakar, DAS juga banyak rusak,” tutup Politisi Fraksi PKB itu.

“Yang terhormat Bapak Presiden, hari ini Rabu, 21 Oktober 2026, dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan telah hadir seluruh anggota Kabinet Merah Putih, para menteri koordinator, menteri dan kepala badan beserta wakil, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Ekonomi Nasional, penasihat khusus dan utusan khusus presiden, beserta Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua OJK,” tutur Seskab Teddy.

Sidang tersebut dilanjutkan dengan penayangan video “Hasil Nyata Dua Tahun Pertama Pemerintahan Presiden Prabowo”. Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja keras, semangat, dan kinerja selama dua tahun menjalankan tugas pemerintahan.

“Saudara-saudara, inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menilai, jajaran Kabinet Merah Putih telah menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam menjalankan mandat rakyat dan melaksanakan tugas untuk bangsa dan negara. Kepala Negara juga menekankan bahwa kerja keras dan kontribusi setiap anggota kabinet merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras, saudara-saudara telah memberi apa yang saudara bisa memberi dengan semangat, saudara-saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan,” ujar Presiden.

Selain mengapresiasi kinerja kabinet, Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan penghargaan atas kekompakan dan kerja sama tim yang telah ditunjukkan seluruh jajaran selama dua tahun terakhir. Menurut Presiden, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan setiap anggotanya untuk bekerja sama.

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas kekompakan teamwork yang saudara-saudara tunjukkan selama dua tahun ini. Saudara-saudara, berhasilnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kerja sama tim (teamwork), kemampuan kerja sama itu yang menentukan,” tutur Presiden Prabowo.

Kepala Negara menegaskan bahwa kecemerlangan individu tidak selalu menjadi faktor utama keberhasilan apabila tidak diiringi kemampuan bekerja sama. Sebaliknya, individu dengan kemampuan biasa sekalipun dapat memberikan hasil yang lebih baik ketika mampu membangun kerja sama yang solid.

“Daripada banyak orang cemerlang dan brilian tapi tidak bisa kerja sama, lebih baik orang yang biasa-biasa saja tapi bisa bekerja sama dengan baik. Itu pelajaran ribuan tahun peradaban manusia,” tandas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya semangat pengabdian, kerja keras, dan kekompakan sebagai landasan bagi Kabinet Merah Putih dalam menjalankan tugas pemerintahan. Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi seluruh jajaran kabinet selama dua tahun pertama pemerintahan.

Bagi Presiden Prabowo, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling hebat di dalamnya, tetapi oleh seberapa kuat seluruh jajarannya mampu bekerja bersama untuk bangsa dan negara.(red/ist)

Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam aksi kreatif tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia  membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka di utara, sementara spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran Hotel Indonesia.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami  malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.

Laporan Besok Harga Naik! mengungkap bagaimana dampak krisis iklim pada kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya). Hasil riset menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan  pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat. Sementara itu, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, menyoroti klaim Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,45% dalam paruh pertama 2026. “Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.

Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan. Laporan ini mencatat bahwa 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. Sebanyak 38,78% responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan. Untuk menambah pendapatan, 56,79% responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan. Sementara itu, 17,73% sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan. Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.

Beban tersebut semakin berat ketika masyarakat juga harus menghadapi berbagai bencana iklim. Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah justru memprioritas anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim, seperti Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana. Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.(red/ist)

“Ini kejahatan ekonomi yang serius. Komisi III mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut seluruh dugaan kejahatan pasar modal. Kalau memang ditemukan unsur pidana, jangan ragu untuk ditindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi,” ujar Sahroni seperti diberitakan Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/10/2026). 

Sahroni menegaskan, gejolak pasar saham harus diusut secara menyeluruh, termasuk menguak seluruh pihak yang terbukti terlibat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Polri diharapkan segera berkoordinasi dengan OJK dan BEI demi menjaga transparansi dan integritas pasar saham nasional. 

“Pasar saham kita harus sehat dan transparan, jangan sampai ada segelintir orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum, memanipulasi, lalu merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Di sisi lain, Sahroni meminta investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih kuat dan ditopang peluang usaha yang terbuka serta kepastian hukum yang menjadi faktor penting bagi iklim investasi.

“Karena jika dilihat secara makro, ekonomi Indonesia sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Banyak peluang terbuka. Apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, salah satu aspek yang penting dalam dunia usaha yaitu kepastian dan penegakan hukum, telah berjalan tegas tanpa pandang bulu. Jadi para investor tidak perlu ragu,” pungkasnya. (red/ist)

Tambahan tiga emas tersebut membawa perolehan Indonesia menjadi delapan medali emas, sekaligus melampaui target tujuh emas yang ditetapkan sebelum keberangkatan.

Dua emas pertama dipersembahkan oleh atlet putri Indonesia melalui pertandingan yang berlangsung dramatis. Gischa Zayana yang turun pada nomor Women’s Individual BC2 mengalahkan atlet Hong Kong, Yeung Hiu Lam, dengan skor 6-5. Sementara itu, Handayani yang tampil pada nomor Women’s Individual BC1 berhasil menundukkan wakil Malaysia, Melissa Angeline, dengan skor 5-4.

Tak lama berselang, Felix Ardi Yudha melengkapi keberhasilan boccia Indonesia dengan merebut medali emas nomor Men’s Individual BC2. Dalam pertandingan final menghadapi Phakphum Linchum dari Thailand, Felix tampil solid dan memastikan kemenangan dengan skor 5-3.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang menyaksikan dan meberikan dukungan langsung, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan para atlet yang mampu membawa Indonesia melampaui target medali emas ketika ajang masih memasuki hari keempat.

“Alhamdulillah, target tujuh emas berhasil terlampaui. Selamat untuk Gischa, Handayani, dan Felix yang berhasil mempersembahkan tiga emas sekaligus dari boccia, sehingga total kita sukses meraih delapan emas. Ini capaian luar biasa, pertandingan final juga tadi berlangsung sangat ketat. Mereka menunjukkan bahwa selain kemampuan teknis, ketenangan dan mental bertanding juga menjadi penentu kemenangan,” ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, keberhasilan cabang boccia menjadi bukti pentingnya pembinaan berkesinambungan untuk menghasilkan atlet yang mampu bersaing dan menjaga prestasi di tingkat internasional.

Sebelum tampil di Asian Para Games 2026, tim boccia Indonesia telah menunjukkan kualitasnya dengan menjadi juara umum World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, pada September lalu, dengan mengoleksi tiga medali emas dan satu perak.

Kini, prestasi tersebut kembali berlanjut di Asian Para Games. Bahkan, tiga emas yang diraih Indonesia telah melampaui target awal cabang boccia yang membidik satu medali emas.

“Ini yang terus kita dorong dalam transformasi olahraga nasional. Kita ingin prestasi lahir dari sistem pembinaan yang konsisten, bukan hanya bergantung pada momentum. Ketika atlet yang sudah berprestasi di tingkat dunia kembali mampu meraih emas di Asian Para Games, artinya ada kesinambungan pembinaan yang harus kita jaga dan perkuat. Inilah yang disebut olahraga sebagai investasi untuk prestasi dan kebanggaan bangsa,” kata Menpora Erick.

Meski target tujuh emas telah terlampaui, Menpora Erick menegaskan bahwa perjuangan kontingen Indonesia belum selesai. Masih terdapat sejumlah pertandingan yang berpotensi menambah perolehan medali bagi Merah Putih. Ia juga mengingatkan bahwa pencapaian target bukan alasan untuk cepat berpuas diri, melainkan harus menjadi motivasi tambahan bagi para atlet yang masih berjuang.

“Sejak awal saya menyampaikan keyakinan bahwa kita memiliki peluang untuk melampaui tujuh emas. Alhamdulillah, sekarang sudah terbukti. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini. Masih ada atlet-atlet kita yang berjuang dan memiliki peluang untuk menambah emas. Kita terus doakan dan dukung agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Setiap kesempatan harus kita perjuangkan sampai akhir,” tegas Menpora Erick.(red/ist)

“Kaji ulang rencana tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan banyak hambatan dan risiko tinggi. Sistem internal koperasi, saya kira ini belum setara dengan perbankan. Koperasi belum siap baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia,” kata Fauzan seperti diberitakan laman Parlementaria, Selasa (20/10/2026).

Menurut Fauzan, penyaluran gaji melalui koperasi berpotensi menambah panjang alur birokrasi pembayaran dari negara kepada pegawai. Ketidakstabilan operasional koperasi juga dikhawatirkan menghambat pencairan gaji yang merupakan hak ASN. “Kesiapan koperasi secara teknis mengelola dana masif milik negara juga masih dipertanyakan,” jelas legislator dari daerah pemilihan NTB II tersebut.

Fauzan juga menyoroti potensi dampak pengalihan penyaluran gaji terhadap likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan perbankan yang selama ini melayani pembayaran gaji ASN. Perubahan mekanisme tersebut perlu memperhitungkan sistem pembayaran otomatis, termasuk cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pinjaman lain yang terhubung dengan rekening pegawai.

Ia menilai sistem perbankan digital yang telah berjalan sebaiknya tetap dipertahankan. Penyaluran gaji ASN tidak sekadar transfer dana, tetapi juga berkaitan dengan validasi data kepegawaian, pemotongan pajak, keamanan transaksi, dan mitigasi risiko.

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengingatkan, setiap perubahan mekanisme pembayaran perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta perlindungan hak pegawai. Karena itu, pemerintah perlu memastikan skema yang dipilih tidak menambah beban administrasi maupun menimbulkan risiko baru dalam pengelolaan keuangan ASN.

Wacana penyaluran gaji ASN melalui koperasi pertama kali mencuat dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kementerian Koperasi kemudian menyatakan bahwa usulan pelibatan koperasi sebagai mitra pembayaran gaji dan pensiun telah diajukan kepada Kementerian Keuangan, tetapi mekanisme dan pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.(red/ist)

Terbaru, publik tengah dihebohkan dengan kasus perundungan di Surabaya yang menyebabkan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun, Z, meninggal dunia. Dua terduga pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih berusia 10 dan 8 tahun.

“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026).

Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut kini ditangani kepolisian sebagai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan anak-anak. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan diduga setelah mengalami kekerasan.

Polisi pun masih mendalami peran masing-masing pihak dengan mempertimbangkan usia anak yang diduga terlibat. Menurut Puan, kasus ini tak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban namun juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan lingkungan sosial dalam melindungi anak yang memiliki keterbatasan fisik dan intelektual. 

“Anak dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan untuk berkomunikasi, meminta pertolongan, atau menjelaskan kekerasan yang dialaminya. Karena itu, perlindungan mereka membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan menilai kasus perundungan di Surabaya tidak cukup diselesaikan melalui penanganan perkara semata. “Perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai pencegahan perundungan, mekanisme pelaporan, pendampingan anak, dan respons cepat ketika ditemukan tanda-tanda kekerasan,” sebut Puan.

Adapun Polrestabes Surabaya menyatakan penanganan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak-anak yang diduga terlibat belum berusia 12 tahun, langkah penanganan selanjutnya memerlukan keputusan bersama dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Puan memandang, pendekatan seperti itu penting untuk memastikan proses hukum mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. “Namun, kehati-hatian dalam menangani anak tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak keluarga korban untuk memperoleh kejelasan atas peristiwa yang merenggut nyawa anak mereka,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Puan lantas mendorong penyidik untuk menjelaskan perkembangan perkara secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. Ia mengatakan, pemeriksaan saksi, hasil forensik, asesmen sosial, dan pendalaman peran setiap anak harus menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.

Di sisi lain, Puan mendorong adanya perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia. Apalagi kasus bullying dengan kekerasan pada anak semakin parah. Selain kasus di Surabaya, belum lama ini juga ramai soal insiden kematian anak sekolah berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga di-bully oleh sejumlah kakak kelasnya.

“Semakin maraknya kasus bullying yang melibatkan kekerasan pada anak menuntut adanya evaluasi kebijakan perlindungan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan bagi penyandang disabilitas sesuai lingkup kewenangannya,” tegas Puan.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong evaluasi terhadap ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, kata Puan, diperlukan pula penguatan pendampingan psikologis dan mekanisme respons cepat di tingkat kelurahan maupun kecamatan. 

“Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah perlu menyampaikan langkah perbaikan beserta target dan jadwal pelaksanaannya,” ujar cucu Bung Karno itu.

Khusus bagi anak penyandang disabilitas, Puan menilai pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. “Keluarga dan pendamping perlu memperoleh informasi mengenai cara mengenali tanda kekerasan, membangun komunikasi yang sesuai, dan mengakses bantuan profesional,” tambahnya.

Sementara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Puan mengingatkan bahwa mereka tetap membutuhkan asesmen profesional untuk memahami kondisi, perilaku, dan kebutuhan pembinaan. “Hasil asesmen harus menjadi dasar intervensi yang sesuai, bukan alasan untuk mengabaikan dampak perbuatannya terhadap korban dan keluarga,” jelas Puan.

Puan pun mengingatkan, keluarga korban juga berhak memperoleh pendampingan yang memadai. “Pemerintah daerah perlu memastikan layanan psikologis, sosial, dan informasi perkembangan perkara dapat diakses tanpa menambah beban keluarga yang sedang berduka,” imbaunya.

Menurut Puan, tragedi di Surabaya dan Pemalang harus menjadi momentum untuk menilai apakah sistem perlindungan anak di Indonesia telah bekerja secara efektif hingga tingkat lingkungan terkecil. Pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa laporan kekerasan dapat ditindaklanjuti, keluarga memperoleh bantuan, dan korban mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan mereka.

“Perlindungan anak tidak cukup diukur dari banyaknya sosialisasi atau keberadaan aturan. Ukurannya adalah kemampuan sistem untuk mencegah kekerasan, merespons laporan secara tepat, mendampingi korban, serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,” urai Puan.

“Banyaknya kasus kematian anak akibat bullying harus menjadi pengingat bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama,” sambungnya.

Puan berharap, tidak ada lagi tragedi bullying pada anak, apalagi sampai menyebabkan kematian. “Peristiwa ini tidak boleh hanya berakhir sebagai perkara yang ditangani, tetapi juga harus menjadi dasar perbaikan nyata dalam perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas,” tutup Puan.(red/ist)

Terkait insiden, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa kebakaran kapal ini. Menhub menginstruksikan koordinasi intensif untuk penanganan yang cepat dan aman.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan rasa prihatin terhadap kejadian ini. Kami terus berkoordinasi untuk penanganan kebakaran dan pengamanan kapal bersama instansi terkait. Alhamdulillah seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat,” tutur Menhub Dudy di Pelabuhan Merak, Banten, (20/10).

Proses penanganan melibatkan sejumlah kapal dan unsur pendukung, antara lain TB Gunung Cipala, TB Avatar Harbour, TB Teluk Jakarta, TB Tirtayasa V, TB Gunung Batur, TB Gunung Santri, KNP 333, KMP Royce 1, KMP Munic 3, KMP SMS Mulawarman, serta unsur Bea Cukai BC 9006. Penanganan ini juga melibatkan petugas gabungan dari berbagai unsur, mulai dari unsur pelabuhan, Basarnas, kepolisian, dan instansi terkait.

Menhub Dudy memastikan proses penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel dan keamanan pelayaran sekitar lokasi kejadian. Sementara untuk penyebab insiden masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait. "Kemenhub terus mendukung proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kejadian. Kami juga siap menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangan kami," lanjutnya.

Pada kesempatan ini Menhub turut memberikan apresiasi atas langkah sigap para petugas di lapangan serta berbagai unsur yang terlibat sehingga proses evakuasi bisa berjalan dengan aman dan lancar.

KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak pada Selasa (20/10) pukul 14.32 WIB. Berdasarkan informasi awal dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak, insiden dilaporkan sekitar pukul 16.15 WIB ketika KMP Batumandi berada di alur masuk penyeberangan Merak.

Kementerian Perhubungan melalui otoritas terkait telah mengoordinasikan pengerahan bantuan dari unsur pelabuhan, kapal tunda, kapal penyeberangan, serta instansi terkait untuk mendukung proses pemadaman dan evakuasi.

Menhub menegaskan penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk menunggu hasil investigasi dan tidak berspekulasi mengenai penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Kita serahkan proses investigasi kepada pihak yang berwenang. Hasil investigasi harus menjadi dasar untuk mengetahui penyebab kejadian secara objektif dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan berjalan dengan baik dan aspek keselamatan menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan insiden dan evaluasi aspek keselamatan pelayaran berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi langkah pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Menhub menekankan bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar keselamatan, kesiapan kapal dan awak, serta pelaksanaan prosedur keselamatan secara konsisten.(red/ist)