Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Redaksi
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan.
Hal itu disampaikan Habib Aboe dalam rilis media kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” tandas Habib Aboe.
Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung, seraya mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan dan aktor di belakangnya terungkap.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.
Menutup pernyataannya, Habib Aboe pun lantas mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.
Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.(red/ist)
