Tinjau Hutan Kota Penjaringan, Gubernur Pramono: Tertibkan Pembuangan Sampah Ilegal

Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memerintahkan pembersihan sekitar 5.000 meter persegi lahan Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, yang selama ini digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah ilegal. Penanganan dimulai segera dan dilanjutkan dengan penanaman pohon, penyelesaian pembangunan pagar, serta pembenahan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH).

Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Pramono seusai meninjau Hutan Kota Penjaringan di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan Penjaringan yang sebelumnya membahas persoalan sampah ilegal dan penataan kawasan.

“Salah satu hal yang diputuskan yaitu isu utama mengenai Taman Hutan Kota Penjaringan. Ada kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan menjadi tempat untuk pembuangan sampah ilegal,” ujar Gubernur Pramono.

Setelah melihat langsung kondisi lapangan bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Gubernur Pramono meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menangani tumpukan sampah tersebut. Lahan yang telah dibersihkan selanjutnya akan ditanami kembali agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

“Maka sudah saya putuskan, pertama: tempat atau lokasi yang untuk dumping atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan, dan mulai hari ini kita akan bersihkan,” tegasnya.

Selain pembersihan dan penghijauan, Gubernur Pramono meminta pembangunan pagar kawasan diselesaikan untuk mencegah aktivitas pembuangan sampah ilegal kembali terjadi.

Berdasarkan laporan peninjauan, progres pembangunan pagar saat ini telah mencapai 70 persen. Pekerjaan tersebut sebelumnya terkendala okupasi lahan dan persoalan pencatatan aset di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Taman Hutan Kota Penjaringan dibangun pada 2010 hingga 2011 di atas lahan seluas 4,4 hektare serta memanfaatkan sebagian lahan PT Jakpro seluas 9.578 meter persegi. Penataan pagar telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,5 miliar.

Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jasa Marga, serta perangkat wilayah dan instansi terkait. Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pemagaran di sisi jalan tol.

Gubernur Pramono juga meminta pengawasan akses jalan menuju kawasan diperketat. Berdasarkan laporan Camat Penjaringan dan petugas kebersihan di lapangan, aktivitas pembuangan sampah ilegal kerap dilakukan pada malam hari.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kepada publik pihak-pihak yang melakukan pembuangan sampah ilegal agar pengguna jasa pengangkutan, termasuk hotel, restoran, dan kafe, mengetahui praktik tersebut.

“Dan saya akan segera mengumumkan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan Pemerintah DKI Jakarta, bagi siapapun yang melakukan itu, maka akan diumumkan kepada publik,” tegas Gubernur Pramono.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai pelaku pembuangan sampah ilegal diperlukan agar praktik tersebut tidak terus berlangsung dan merugikan lingkungan maupun masyarakat.

“Supaya hotel, restoran, kafe yang selama ini menggunakan jasa mereka untuk membuang, mereka akan tahu bahwa itu dibuang sembarangan, dan itu sangat mengganggu sekali,” lanjutnya.

Selain penertiban sampah, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembenahan fasilitas taman, termasuk revitalisasi jalur akses dan perbaikan sarana olahraga serta area bermain anak.

Gubernur Pramono menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh Hutan Kota Penjaringan agar fungsi ekologis dan sosial kawasan dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.