Jasra Putra: Kekerasan Seksual di Pesantren Harus Dihentikan, Negara Jangan Hanya Hadir Setelah Anak Jadi Korban

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan pimpinan pesantren.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya dipandang sebagai kejahatan individual, tetapi juga harus dibaca sebagai persoalan kegagalan sistem pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak.

Kehidupan pesantren berasrama yang berlangsung selama 24 jam menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dengan pengasuh. Anak dapat takut menolak, melawan, atau melaporkan tindakan yang dialaminya, terlebih ketika orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan figur yang dihormati dan memiliki kewenangan atas seluruh kehidupannya. 

"Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Kejahatan seksual sering berlangsung dalam ruang tersembunyi. Karena itu, jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal" kata Jasra.

Jasra menegaskan bahwa keberpihakan kepada korban harus didahulukan melalui jaminan akses keadilan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan psikologis tanpa menunggu proses pembuktian pidana selesai. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan mengenai hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

"Kita harus membedakan proses pembuktian pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan dengan kewajiban negara melindungi anak yang diduga menjadi korban. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jangan sampai anak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Jika kasus baru terungkap setelah sekian lama, kita harus mengevaluasi di mana sistem deteksi dini dan pengawasan selama ini" sambung Jasra.

KPAI mendorong aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemulihan seluruh anak yang terdampak.

Menurut Jasra, perhatian publik tidak boleh berhenti pada pengungkapan terduga pelaku. Pesantren harus membuka diri terhadap evaluasi dan pembenahan sistem perlindungan anak. Dalam konteks ini.

KPAI menyoroti pentingnya model Child Safeguarding/Himayatu Tholabah sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri melalui Model Safeguarding, Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Model ini menempatkan perlindungan anak sebagai sistem yang melekat pada tata kelola pesantren, bukan sekadar respons setelah terjadi kekerasan. Sistem tersebut dibangun melalui empat pilar, yaitu kebijakan perlindungan, sumber daya manusia yang terlatih, prosedur pelaporan dan penanganan, serta akuntabilitas melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi. Saluran pengaduan juga harus lebih dari satu, mudah ditemukan dan diakses santri, menjaga kerahasiaan, menerima laporan anonim, serta bebas dari ancaman dan pembalasan. Kalau saluran pengaduan hanya ada di atas kertas, kalau anak tidak tahu harus mengadu kepada siapa, atau jika pengaduan harus melalui orang yang justru ditakutinya, maka sistem itu tidak bekerja. Harus ada mekanisme pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren, termasuk ketika yang diadukan adalah pimpinan tertinggi lembaga. Ukurannya bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya.

Jasra mengingatkan bahwa negara telah berulang kali merespons persoalan kekerasan anak melalui berbagai undang-undang, program, dan kelembagaan. Namun, kasus yang terus berulang harus menjadi bahan evaluasi mendasar. Negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk berbuat nyata. Tetapi kalau respons hanya sebatas sektoral, administratif, dan reaktif, kita akan terus menjadi pemadam kebakaran.

Bergerak setelah ada korban, tetapi belum cukup kuat membangun sistem yang mencegah lahirnya korban berikutnya. Karena itu, implementasi safeguarding harus dipastikan melalui pemetaan dan penilaian risiko, kode etik pengasuh, rekrutmen yang aman, pelatihan berkala, pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, pengawasan berlapis, serta pemantauan dan pelaporan kepada Kementerian Agama.

Evaluasi juga harus melibatkan santri dan orang tua, bukan sekadar menjadi pemeriksaan administratif. Pengasuhan anak sendiri telah berkembang semakin kompleks, mulai dari pesantren dan sekolah berasrama, anak yang terpisah dari orang tua karena pekerjaan, ekonomi, konflik, bencana dan migrasi, hingga pengasuhan digital. Karena itu, perlindungan anak harus menjangkau seluruh ruang kehidupan anak selama 24 jam.

KPAI menurut Jasra konsisten mendorong penguatan dan percepatan agenda RUU Pengasuhan Anak untuk membangun sistem pengasuhan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan mampu menjawab perkembangan jaman. RUU ini perlu memperjelas standar pengasuhan, tanggung jawab orang tua dan lembaga, kompetensi pengasuh, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta perlindungan dan pemulihan anak. Jasra menyebut gagasan tersebut sebagai Pengasuhan Semesta, yakni kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan negara.

"Jangan sampai kita memiliki hutang peradaban dalam pengasuhan anak. Kita tidak boleh terus menunggu anak menjadi korban baru kemudian negara hadir. Negara harus hadir sejak anak berada dalam pengasuhan. Perlindungan anak tidak cukup dengan menghukum pelaku. Kita juga harus membenahi sistem pengasuhan yang seharusnya melindungi anak. Ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat negara menghukum pelaku, tetapi seberapa kuat negara mencegah anak menjadi korban" ungkap Jasra.

Menurut Jasra, pesantren ramah anak bukan pesantren yang sekadar memiliki aturan perlindungan anak, melainkan pesantren yang anak-anaknya benar-benar merasa aman, berani berbicara, dan tahu ke mana harus meminta pertolongan. (red/ist)