Sidang Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Awal Desember, Tim Verifikasi Gabungan DPR RI-DPD RI

Jakarta - Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan menyampaikan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB. Sidang tersebut akan mencakup proses pemilihan, penetapan, hingga pelantikan calon Wakil Presiden terpilih untuk sisa masa jabatan 2026–2029.

“Yang khusus ini, kapan jadwal untuk paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih? Itu 2 Desember 2026, hari Rabu, jam 11.00,” ujar Hinca seperti diberitakan Parlementaria, Jumat (13/11/2026).

Hinca menjelaskan, rapat gabungan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, forum rapat gabungan melibatkan seluruh unsur MPR, yakni fraksi-fraksi DPR RI, kelompok DPD RI, serta Pimpinan MPR RI.

Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut menerangkan, selain menetapkan jadwal Sidang Paripurna MPR, rapat gabungan juga menyepakati pengiriman surat dari Pimpinan MPR RI kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut rencananya ditandatangani pimpinan MPR dan disampaikan kepada Presiden pada hari yang sama.

Selanjutnya, Hinca menerangkan MPR RI membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi DPR RI dan kelompok DPD RI. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diusulkan Presiden.

Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Kedua tim tersebut akan melibatkan perwakilan unsur DPR RI dan DPD RI dengan pimpinan yang ditentukan melalui mekanisme internal MPR.

Hinca mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan perwakilannya untuk menjalankan tugas dalam kedua tim tersebut. Dirinya bersama Anton Suratto akan bertugas dalam tim verifikasi, sementara Benny K. Harman dan Herman Khaeron akan menjadi bagian dari tim ad hoc.

Lebih lanjut, Hinca menjelaskan setelah surat permintaan dua nama calon Wakil Presiden disampaikan kepada Presiden, proses selanjutnya akan bergantung pada pengajuan nama dari Presiden. Ia menyebutkan, sesuai ketentuan yang berlaku, pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI pada 2 Desember 2026.

Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan berjalan melalui proses pengajuan nama oleh Presiden, verifikasi persyaratan oleh tim MPR, hingga pelaksanaan sidang paripurna.

Hinca menilai seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Ia juga menyebut MPR kini memegang peran utama dalam mengawal proses tersebut hingga pelaksanaan sidang paripurna.

“Sekarang bola betul di MPR, hari ini sampai nanti tanggal 2 Desember. Jadi jam 11.00 pembukaan dan seterusnya, pemilihan, penetapan untuk pelantikan. Jadi 2 Desember kita punya Wapres, siapa pun itu,” pungkas Hinca.

Di kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasi atas perhatian, pandangan, dan dukungan masyarakat terhadap proses tersebut. Menurutnya, besarnya perhatian publik menunjukkan bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa.

Menutup konferensi pers, Muzani mewakili Pimpinan MPR RI pun berharap seluruh tahapan yang telah diputuskan dapat berjalan lancar dengan dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia.

“Kami berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu, kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” pungkas Muzani.(red/ist)