Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, DPR Desak Polri Selidiki Dugaan Kelalaian Medis

Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, DPR Desak Polri Selidiki Dugaan Kelalaian Medis
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Foto : Farhan/Andri
Spot Iklan Tersedia (Posting Atas)

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendesak Polri proaktif melakukan penyelidikan atas meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pelayanan medis.

Spot Iklan Tersedia (Artikel 1)

“Polri harus proaktif melakukan penyelidikan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan ketika mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Jadi, tidak harus menunggu laporan dari keluarga,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah dalam keterangan tertulis seperti diberitakan Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Peristiwa ini mencuat setelah orang tua bayi, Lina Apriyanti dan Asep Saefudin, mengungkapkan dugaan keterlambatan penanganan saat Lina menjalani persalinan. Lina mengaku sempat meminta pemeriksaan pembukaan kepada perawat, tetapi diminta menunggu petugas sif pagi. Ia juga mengaku telah menyampaikan bahwa kepala bayi mulai terlihat, tetapi justru diminta menahan atau menghimpit agar bayi tidak segera keluar.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dengan melibatkan organisasi profesi. Audit tersebut bertujuan menelusuri penyebab kematian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dicegah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.

Terkait hal itu, Abduh yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III DPR RI meminta audit dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan harus mampu mengungkap persoalan secara objektif, mulai dari kelemahan sistem pelayanan, kelayakan peralatan medis, hingga kemungkinan kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Jangan sampai audit hanya menjadi formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban. Audit harus dilakukan secara serius untuk mengungkap seluruh kekurangan dan kemungkinan kelalaian yang menyebabkan peristiwa ini terjadi,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Abduh menegaskan, penyelidikan Polri dan audit AMP memiliki fungsi berbeda sehingga dapat berjalan secara paralel. Audit AMP berfokus pada penelusuran penyebab kematian dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, penyelidikan Polri diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

“Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan hukum, baik melalui mekanisme etik, disiplin profesi, administratif, maupun pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi,” jelas Abduh.

Lebih lanjut, Abduh meminta agar hasil audit dan proses penyelidikan ditindaklanjuti dengan perbaikan menyeluruh di lingkungan rumah sakit. Perbaikan tersebut harus mencakup kualitas sumber daya manusia, kesiapan peralatan medis, standar pelayanan, serta sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala.

“Rumah sakit tidak cukup hanya memberikan penjelasan setelah terjadi persoalan, harus ada evaluasi dan perbaikan nyata, mulai dari kesiapan tenaga medis, kelayakan peralatan, hingga sistem pelayanan dan rujukan. Jangan sampai ada lagi orang tua kehilangan anaknya akibat pelayanan yang tidak sesuai standar, lemahnya pengawasan, atau buruknya tata kelola rumah sakit,” pungkas Abduh. (red/ist)