Menlu Bilang Karhutla Sudah Selesai, Walhi: Omong Kosong, Karhutla Masih Ada dan Dampaknya Berkepanjangan
Jakarta - Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir di agenda KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah selesai berkat komitmen tinggi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan karhutla. Pernyataan tersebut justru mengabaikan kenyataan bahwa karhutla dan dampaknya masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Hilangnya asap bukan berarti penderitaan masyarakat ikut berakhir.
Intensitas karhutla memang mengalami penurunan, tetapi bukan berarti kebakaran telah sepenuhnya berhenti. Hasil analisis spasial WALHI pada periode 1–8 November 2026 masih menemukan 1.433 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, dengan konsentrasi tertinggi berada di Papua Selatan sebanyak 492 titik. Bahkan hingga 14 November 2026, BNPB masih melakukan pemadaman karhutla dengan luas mencapai 254,89 hektare di Kalimantan Tengah. Meluas dan semakin parahnya karhutla tidak dapat dilepaskan dari lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi sejak dini. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menyatakan karhutla telah berakhir hanya karena api mulai padam dan asap tidak lagi terlihat. Sebab, dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan ekologis akibat karhutla jauh lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan peristiwa kebakaran itu sendiri.
Umi Ma'rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, menyatakan, "Omong kosong jika pemerintah mengatakan karhutla sudah selesai. Asapnya memang berkurang, tapi karhutla sampai sekarang masih terjadi. Bahkan ketika Menlu bilang karhutla sudah selesai, di saat yang sama, BNPB masih melakukan pemadaman di Kalteng. Menurunnya asap juga tidak serta-merta menghilangkan penderitaan masyarakat maupun memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Masyarakat masih harus menanggung kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, serta kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih.”
Dari sisi ekonomi, banyak masyarakat kehilangan ladang pertanian dan perkebunan akibat terbakar. Tidak sedikit yang kehilangan sumber penghidupan dan kesulitan melanjutkan usaha karena lahan produktif mereka rusak. Dari sisi kesehatan, masyarakat masih menanggung dampak gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Terutama bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan seperti tuberkulosis (TBC), paparan asap dan kondisi lingkungan yang memburuk dapat memperparah penyakit mereka. Gangguan kesehatan tersebut tidak otomatis sembuh ketika asap menghilang dan dapat kembali kambuh ketika terpapar pemicu.
“Dari sisi ekologis, kita telah kehilangan banyak satwa liar yang mati terbakar karena tidak mampu menyelamatkan diri. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut dalam skala besar juga menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon. Kondisi ini semakin memperburuk krisis iklim. Pada akhirnya, krisis iklim akan meningkatkan risiko cuaca ekstrem, gagal panen, krisis air, dan berbagai bencana ekologis lainnya,” tegas Umi.
Lebih lanjut, WALHI menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memastikan penanganan karhutla secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran masih lemah, sementara pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran juga belum berjalan efektif. Penanganan karhutla di sejumlah wilayah bahkan masih jauh dari memadai. Di Papua, misalnya, masyarakat harus menghadapi kobaran api dan kehilangan sumber penghidupan tanpa dukungan penanganan yang memadai dari pemerintah. Akibatnya, masyarakat terpaksa berjuang sendiri menghadapi kebakaran dan dampaknya.
Persoalan tidak berhenti setelah kebakaran berhasil dipadamkan. WALHI juga mengkhawatirkan wilayah-wilayah bekas terbakar justru dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran ini semakin besar seiring dengan agenda pemerintah dalam mendorong ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel B50 yang membutuhkan pasokan komoditas sawit dalam skala besar. Jika tidak disertai perlindungan hutan, pengawasan ketat, dan pemulihan ekosistem, agenda tersebut berisiko memperluas ekspansi perkebunan sawit, termasuk ke wilayah-wilayah bekas kebakaran. Alih-alih memulihkan lingkungan, pemerintah justru berpotensi melanjutkan kerusakan ekologis melalui perubahan fungsi lahan.
“Pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan penanganan karhutla hanya dari hilangnya asap atau padamnya api. Keberhasilan seharusnya diukur dari pulihnya kehidupan masyarakat, terpenuhinya hak-hak korban, ditegakkannya hukum, dan dipulihkannya ekosistem yang rusak. Selama dampak karhutla masih ditanggung masyarakat dan kerusakan ekologis terus berlangsung, maka karhutla belum bisa dinyatakan selesai,” tutup Umi. (red/ist)