Gubernur Banten Andra Soni Minta Badak Jawa Tak Direlokasi

Gubernur Banten Andra Soni Minta Badak Jawa Tak Direlokasi
Gubernur Banten, Andra Soni. (Foto: Pemprov Banten)
Spot Iklan Tersedia (Posting Atas)

Serang - Gubernur Banten Andra Soni meminta pemerintah pusat maupun pihak terkait tidak merelokasi atau melakukan uji coba pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang guna mencegah terulangnya kasus kematian satwa langka tersebut.

Spot Iklan Tersedia (Artikel 1)

Andra menyoroti peristiwa kematian seekor Badak Jawa bernama Mustofa pada 7 November 2025, tidak lama setelah menjalani proses translokasi dalam program Operasi Merah Putih menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam kawasan TNUK.

"Karena kita ingat peristiwa Mustofa, saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa, dan kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain," ujar Andra seperti diberitakan kantor berita Antara.

Meskipun hasil nekropsi Kementerian Kehutanan sebelumnya menyatakan Mustofa memiliki riwayat kerusakan organ kronis serta infeksi parasit sebelum dipindahkan, Andra menilai insiden tersebut menjadi pelajaran krusial atas tingginya risiko pemindahan satwa bercula satu yang populasinya kini diperkirakan tersisa sekitar 80-an individu berdasarkan pantauan kamera jebak.

Ia menegaskan bahwa Ujung Kulon yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991 merupakan satu-satunya tempat hidup dan berkembang biak Badak Jawa di alam liar.

"Saya yakin dan percaya seluruh masyarakat Banten, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia punya pemahaman yang sama bahwa badak bercula satu hanya hidup di Ujung Kulon. Tempat hidupnya hanya di Ujung Kulon, tempat berkembang biaknya hanya di Ujung Kulon. Kami berharap jangan coba-coba atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya," kata dia.

Selain menolak wacana relokasi, Andra meminta pengamanan kawasan diperketat untuk memastikan kasus perburuan liar tidak kembali terjadi.

Menanggapi sorotan publik terkait penetapan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2026, Andra memastikan status tersebut tidak otomatis mengizinkan aktivitas eksplorasi tambang.

"Tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa melakukan eksplorasi. Itu kan bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya," tuturnya.(red/ist)