PSSI dan FFI Gelar KLB pada 11 Desember 2026 Mendatang
Jakarta - PSSI dan FFI telah memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) FFI untuk menentukan ketua dan kepengurusan baru, pada 11 Desember 2026 mendatang.
Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI, Vivin Cahyani yang didampingi Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Plt Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) DKI Jakarta, Andri Paranoan, manajer Black Steel FC Papua, Afdhal Umar, manajer Halus FC, Ikhsan Akbar, dan COO Kuda Laut Nusantara FC, Rendis Ramadhan saat jumpa media di Jakarta, Kamis (19/11).
"Hadirnya PLT ini adalah hadir sebagai perantara. Jadi, PLT ini bukan permanen, tapi saya hadir di sini adalah mempersiapkan kesiapan seluruh organisasi ini menuju ke KLB," ujar Vivin.
"Dalam proses terakhir, seminggu terakhir, tentunya saya cukup sibuk untuk menyiapkan seluruhnya, baik koordinasi-koordinasi dengan Tim Nasional, kemudian dengan operator, dan dengan klub, dan asosiasi provinsi, kita juga melihat banyak sekali yang harus diperbaiki. SK-SK yang kedaluwarsa kita tetap akan perbarui lagi," jelasnya.
"Saat ini saya akan sampaikan, setelah konsolidasi, kita sudah tetapkan tanggal Kongres Luar Biasa akan kami laksanakan pada 11 Desember 2026. Tahapan menuju KLB tentunya tetap harus dijalankan," ucap Vivin.
"Tahapan-tahapan seperti pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan itu sudah disampaikan kepada kami oleh anggota, karena anggota juga punya hak untuk mengusulkan siapa yang akan menjadi Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan di antara mereka."
"Surat sudah disampaikan ke kami, dan saat ini saya sedang susun di dalam surat permohonan kepada PSSI untuk meminta persetujuan untuk Kongres bisa dilaksanakan pada 11 Desember 2026."
"Sejak dari pengajuan permohonan KLB, kita tanggapi semuanya dengan sangat serius dan kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola, komunikasi, administrasi di dalam futsal, dalam organisasi futsal."
"Sekarang kami pikir untuk mencapai 11 Desember 2026, tahapan akan segera dilakukan di dalam minggu depan. Dan menuju ke sana satu keniscayaan untuk KLB bisa diselenggarakan dengan baik secara demokratis dan dengan tahapan yang sesuai dengan regulasi," tutur Vivin.
Dalam waktu dekat, akan dibentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) yang bakal menjalankan proses KLB FFI.
"Ini akan segera dibuka tahapan kongresnya. Setelah dipilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, tentunya seluruh masyarakat bisa mengajukan diri sebagai ketua futsal Indonesia sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan tentunya," ungkap Vivin.
Vivin membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapa pun yang berminat maju sebagai Ketua FFI.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa PSSI tidak menyelesaikan persoalan organisasi berdasarkan pengaruh atau kekuatan pihak tertentu, melainkan melalui mekanisme konstitusional sesuai statuta yang berlaku.
Yunus Nusi juga mempertanyakan pemahaman sejumlah pihak mengenai statuta PSSI yang mengatur kedudukan dan kewenangan FFI dalam struktur organisasi.
"Sebenarnya, saya berharap kawan-kawan ini memaklumi dan memahami. Ada beberapa penyampaian tidak sesuai di media sosial," ucapnya.
Yunus Nusi menjelaskan bahwa berbagai aktivitas FFI tetap membutuhkan kewenangan dan pengesahan dari struktur PSSI.
"Karena semua sudah diatur di dalam statuta. Ketika tetap mereka berjalan, mau ke mana? Pekan Olahraga Provinsi yang menandatangani adalah Ketua PSSI Provinsi. Untuk registrasi, pendanaan, kemudian undangan kepada negara-negara peserta, yang menandatangani adalah Sekjen PSSI, bukan Ketua futsal," tuturnya.
Dia juga menyatakan bahwa tanggung jawab anggaran yang dialokasikan untuk futsal, baik melalui sponsorship maupun APBN, berada di bawah kewenangannya sebagai Sekjen PSSI.
"Demikian juga dengan anggaran-anggaran, baik itu sponsorship maupun APBN, saya yang bertanggung jawab," ungkap Yunus Nusi.
Yunus Nusi mengungkapkan bahwa dukungan pendanaan dari PSSI kepada FFI selama ini bertujuan mendorong peningkatan prestasi futsal Indonesia.
"Kita menggelontorkan dana itu kepada Federasi Futsal karena memang kita ingin memacu agar futsal ini bisa berprestasi pada waktu-waktu yang akan datang. Sehingga, ketua umum tetap memberikan porsi yang begitu besar melalui APBN dan sponsor yang dicari oleh PSSI untuk diberikan kepada Federasi Futsal," papar Yunus Nusi.
"Di beberapa provinsi, asosiasi semuanya kita selesaikan secara konstitusional dan semua berjalan sesuai dengan keputusan dan rujukan-rujukan statuta yang ada serta aturan yang ada di PSSI. Jadi, tidak ada orang besar, orang kecil," tukas Yunus Nusi.(red/ist)