Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) 2026. Berkolaborasi dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, kampanye ini dilaksanakan melalui rangkaian roadshow di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada 19 November hingga 10 Desember 2026.
Mengusung tema “Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak”, kampanye ini melibatkan pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mencegah kekerasan sejak dini.
Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pencegahan kekerasan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, kepedulian lingkungan, serta keberanian untuk mengenali dan melaporkan indikasi kekerasan.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini,” ujar Dwi di Jakarta, Jumat (20/11).
Berdasarkan data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPPA) Provinsi DKI Jakarta, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani tercatat sebanyak 1.682 kasus pada 2023. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.041 kasus pada 2024 dan 2.269 kasus pada 2025. Sementara itu, pada periode 1 Januari hingga 12 November 2026, Pusat PPPA telah menangani 2.210 korban.
Peningkatan jumlah kasus yang tercatat tidak serta-merta menunjukkan kenaikan kejadian kekerasan dalam proporsi yang sama. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Namun, kekerasan masih berpotensi tidak terungkap karena korban menghadapi rasa takut, malu, ancaman, stigma, maupun sikap menyalahkan korban.
Untuk memperkuat perlindungan, Dinas PPAPP menyediakan layanan melalui Pusat PPPA, meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara, hingga rujukan dan pemulihan korban.
Akses pengaduan juga diperluas melalui 44 pos pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan, 69 Pos SAPA di moda transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta, serta 12 Pos SAPA di perguruan tinggi dan satu pos di Terminal Pulo Gebang.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan pengaduan selama 24 jam melalui telepon di 0813-176-176-22 atau WhatsApp di 0852-1786-6445. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui layanan Jakarta Siaga 112.
Selain memperkuat layanan perlindungan, Dinas PPAPP mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan agama, serta pengelola RPTRA diharapkan turut berperan dalam memberikan edukasi, mengenali indikasi kekerasan, dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat.
“Melalui pendekatan ini, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan agama, pengelola RPTRA, serta unsur masyarakat lainnya diharapkan berperan dalam memberikan edukasi, melakukan pencegahan, mengenali indikasi kekerasan, memberikan dukungan awal yang aman, dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat,” jelas Dwi.
Setiap kegiatan roadshow menargetkan sekitar 50 peserta yang berasal dari unsur RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kader PKK, Dasawisma, Posyandu, pengelola RPTRA, Karang Taruna, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, hingga majelis taklim. Pelaksanaan kampanye ini juga melibatkan 13 perguruan tinggi.
Melalui pesan kampanye “Cegah Kekerasan, Lindungi Penyintas, Tegakkan Keadilan”, masyarakat diajak memahami berbagai bentuk dan dampak kekerasan, tidak menyalahkan korban, serta mengetahui akses layanan dan mekanisme rujukan. Dukungan kepada penyintas harus diberikan dengan tetap menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan martabat mereka.
“Pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat kepedulian dan kolaborasi lintas sektor, Jakarta diharapkan menjadi kota yang semakin aman dan berkeadilan bagi perempuan dan anak,” pungkas Dwi.(red/ist)
Spot Iklan Tersedia (Artikel 1)