Isi RUU Perampasan Aset yang Dikritik YLBHI, Berikut ini Poin Pentingnya

Isi RUU Perampasan Aset yang Dikritik YLBHI, Berikut ini Poin Pentingnya
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto : Runi/MRI/DPR RI
Spot Iklan Tersedia (Posting Atas)

Jakarta -  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan memulihkan hasil kejahatan. Negara tidak boleh membiarkan pelaku tetap menikmati keuntungan hanya karena aset disembunyikan, dialihkan, atau proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.

Spot Iklan Tersedia (Artikel 1)

Namun, telaah YLBHI atas Draf Timus–Timsin RUU Perampasan Aset tanggal 16 November 2026 menemukan persoalan serius dalam hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. Draf memang mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF). Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya.

Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya.

Isi RUU Perampasan Aset yang Dikritik YLBHI

1. Penyalahgunaan Wewenang dan Perlindungan Pembela HAM

Risiko penyalahgunaan bukan kekhawatiran hipotesis. Pengalaman pendampingan LBH-YLBHI menunjukkan kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan kriminalisasi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, dan kelompok kritis. Pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan. Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan.

Risiko ini makin nyata karena definisi “Korporasi” mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum. RUU harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan, kriminalisasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil.

2. Hak atas Bantuan Hukum, Pembuktian, dan Kontrol Pengadilan

Pasal 30 ayat (5) melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri/DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan/atau advokatnya mengajukan keberatan. Ketentuan ini harus dihapus. Status DPO dapat menjadi dasar agar NCBF berjalan tanpa kehadiran seseorang, tetapi tidak boleh menghapus hak atas bantuan hukum dan hak menguji dasar perampasan.

Draf juga belum menetapkan secara jelas ambang pembuktian awal yang harus dipenuhi negara sebelum beban pembuktian bergeser kepada pihak yang keberatan. Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional. Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian.

Izin pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan juga harus menjadi kontrol yudisial yang nyata. Hakim wajib menilai hubungan aset dengan tindak pidana, kebutuhan, proporsionalitas, dampak kepada pihak ketiga, dan kemungkinan tindakan yang lebih ringan. Selain itu, upaya hukum tidak boleh berhenti pada kasasi; harus tersedia satu tingkat pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum.

3. Kerahasiaan Profesi dan Pertanggungjawaban Aparat

Pasal 13 dan Pasal 14 memberi kewenangan luas kepada penyidik untuk meminta dokumen dan mewajibkan penyerahan dokumen asli, tetapi belum cukup melindungi komunikasi advokat-klien, dokumen bantuan hukum, sumber jurnalistik, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data sensitif pembela HAM. RUU harus menjamin kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber, dengan pengecualian yang hanya dapat dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat.

Pasal 52 juga belum cukup. Jika penyalahgunaan kewenangan menyebabkan rekening diblokir, aset disita, usaha berhenti, atau organisasi lumpuh, tidak cukup menyebut aparat “dapat dikenai sanksi”. Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat.

4. Hapus Pidana Mati dan Perluas Kejahatan Sistematis yang Dijangkau

YLBHI menolak dimasukkannya pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2). Ketentuan ini tidak relevan dengan tujuan pemulihan aset dan bertentangan dengan perkembangan standar HAM internasional yang membatasi pidana mati pada kejahatan paling serius yang melibatkan pembunuhan disengaja. Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas.

Sebaliknya, YLBHI mempertanyakan tidak disebutnya secara eksplisit pencucian uang, kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kejahatan ekonomi lain. Pencucian uang justru merupakan mekanisme utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Rezim perampasan aset juga semestinya dapat mengejar keuntungan dari kejahatan sumber daya alam yang membuat masyarakat kehilangan tanah, ruang hidup, dan penghidupan.

5. Badan Pengelola dan Pengawas Tidak Boleh Menjadi Pusat Kekuasaan Baru

Pasal 53 menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden, sementara desain kelembagaannya diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden. Padahal badan ini dapat menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, termasuk sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang.

Hal yang sama berlaku pada badan pengawas. Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan. Seleksi harus terbuka, melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen. Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan.

6. Rumusan Lentur Membuka Ruang Pasal Karet

YLBHI menemukan norma yang terlalu lentur, antara lain frasa penipuan atau penggelapan yang “berdampak pada perekonomian masyarakat luas”, tanpa ukuran mengenai cakupan masyarakat, besarnya dampak, dan cara pembuktiannya. Istilah aset yang “diduga” sebagai aset tindak pidana juga harus disertai ambang dugaan yang objektif.

Pasal 5 bahkan memungkinkan perampasan terhadap aset yang dialihkan kepada pihak lain; penjelasannya menyebut pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman. Hubungan keluarga atau sosial tidak boleh dengan sendirinya menjadi dasar perampasan. Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya.

7. Pemulihan Aset Harus Berorientasi pada Korban dan Keadilan Sosial

Draf telah membuka kemungkinan aset dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk pemulihan masyarakat. Arah ini harus diperkuat. Asset recovery tidak boleh direduksi menjadi revenue recovery. Dalam perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, atau korupsi pelayanan publik, terdapat korban yang kehilangan hak, ruang hidup dan sumber penghidupan. Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara.

Daftar Tuntutan YLBHI terhadap DPR dan Pemerintah

Atas berbagai kritik tersebut, YLBHI mendesak DPR dan pemerintah untuk memperbaiki substansi RUU Perampasan Aset sebelum regulasi tersebut diterapkan. Berikut sembilan poin tuntutan YLBHI:

  1. Membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna;
  2. Menghapus Pasal 30 ayat (5) dan ketentuan pidana mati;
  3. Memperkuat standar pembuktian, uji kebutuhan dan proporsionalitas, kontrol pengadilan, serta menyediakan upaya banding yang efektif;
  4. Menjamin kerahasiaan advokat-klien, sumber jurnalistik, data korban, saksi, dan pembela HAM serta mencegah kriminalisasi melalui rezim perampasan aset;
  5. Menjamin ganti kerugian, rehabilitasi, pengembalian aset, dan pertanggungjawaban individual aparat atas penyalahgunaan kewenangan;
  6. Mengatur struktur, batas kewenangan, audit, keterbukaan, dan akuntabilitas Badan Pengelola Aset langsung dalam undang-undang serta menjamin independensi badan pengawas;
  7. Memperbaiki norma multitafsir atau berpotensi menjadi pasal karet;
  8. Memasukkan pencucian uang serta kejahatan serius berbasis keuntungan ekonomi, termasuk kejahatan lingkungan dan sumber daya alam; dan
  9. Menempatkan pemulihan korban, masyarakat terdampak, dan lingkungan sebagai tujuan utama pemanfaatan hasil perampasan aset.