Habiburokhman Bantah Pembahasan UU Perampasan Aset Tak Transparan

Habiburokhman Bantah Pembahasan UU Perampasan Aset Tak Transparan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (TV Parlemen)
Spot Iklan Tersedia (Posting Atas)

Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi laporan Indonesian Coruption Watch (ICW) dengan menyatakan pihaknya telah melakukan yang terbaik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, termasuk soal keterbukaan.

Spot Iklan Tersedia (Artikel 1)

Dalam siaran tertulis, Habiburokhman menyatakan sebagai wakil anggota dewan, ia dan anggota Komisi III lain terbuka akan kritik dari rakyat, termasuk ICW.

Sebelumnya, ICW melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim Puteh melaporkan Habiburokhman dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) terkait pelanggaran etik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset, salah satunya terkait prinsip partisipasi publik.

"Tidak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” tulis Habiburokhman, dikutip dari Antara, Jumat (20/11/2026).

Terkait keterbukaan proses, Habiburokhman menyatakan penyusunan RUU Perampasan Aset telah dilakukan secara terbuka. Ia menyebut draf awal RUU Perampasan Aset sudah diunggah di laman resmi DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan di tingkat panitia kerja (panja).

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan seluruh tahapan mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat tim perumus dan sinkronisasi, rapat panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna sudah dilakukan secara terbuka.

"Proses pembahasan tersebut diliput media massa serta disiarkan secara langsung melalui saluran media DPR. Jadi kurang terbuka apa lagi?” ucap Habiburokhman yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset.

Alasan ICW Tidak DIlibatkan

Habiburokhman juga menjelaskan alasan mengapa ICW tidak diundang sebagai narasumber dalam RDPU.

Menurutnya, Komisi III DPR RI memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU tersebut.

Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, hanya 87 pihak yang dapat Komisi III akomodasi karena keterbatasan waktu.  Pihak-pihak yang tidak mendapat kesempatan langsung, diminta memberikan masukan secara tertulis.

“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tetapi belum sempat diundang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ICW juga tidak mengirimkan masukan tertulis terkait pembahasan RUU tersebut. (red/ist)