Habiburokhman: ICW Berhak Kritik, DPR Telah Buka Proses Pembahasan UU Perampasan Aset

Habiburokhman: ICW Berhak Kritik, DPR Telah Buka Proses Pembahasan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset, Habiburokhman. Foto: Tari/sai
Spot Iklan Tersedia (Posting Atas)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman, menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Spot Iklan Tersedia (Artikel 1)

Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan langkah ICW yang menyampaikan laporan ke MKD. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, DPR harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pemberantasan korupsi.

“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis seperti yang diberitakan Parlementaria, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, proses pembahasan UU Perampasan Aset telah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat. Bahkan, draf awal RUU tersebut telah diunggah melalui kanal resmi Kementerian Hukum sejak penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah kepada Panja.

Menurutnya, keterbukaan juga tercermin dalam seluruh tahapan pembahasan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat Panja, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin), pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Seluruh rangkaian rapat tersebut, lanjutnya, terbuka untuk diliput media massa, disiarkan secara langsung melalui TVR Parlemen dan kanal YouTube DPR RI, serta dapat disaksikan masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang melaksanakan program magang di DPR.

“Jadi, kurang terbuka apa lagi? Seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, bahkan dihadiri mahasiswa magang,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Terkait kritik ICW yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja memprioritaskan pihak-pihak yang secara aktif mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam RDPU. Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, sebanyak 87 pihak berhasil diakomodasi untuk memberikan masukan secara langsung.

Sementara itu, pihak-pihak yang belum memperoleh kesempatan hadir diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu pembahasan.

“Kalau soal ICW tidak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodasi hanya 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.

Ia menyayangkan ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis kepada Panja. Menurutnya, apabila Panja secara khusus mengundang ICW tanpa melalui mekanisme pengajuan narasumber, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang telah mengajukan permohonan tetapi belum mendapatkan kesempatan.

“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tetapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ungkapnya.

Sebelumnya, ICW menyampaikan penolakan terhadap UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). ICW bahkan menyebut naskah yang disahkan tersebut sebagai RUU Perampasan Aset versi “palsu” karena dinilai telah mengalami banyak perubahan dari substansi yang selama ini diperjuangkan masyarakat sipil.

ICW menilai sejumlah ketentuan penting yang diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi justru tidak terakomodasi dalam undang-undang tersebut. Di antaranya penghapusan ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar serta pembatasan penerapan undang-undang melalui prinsip nonretroaktif yang dinilai menutup peluang menjangkau hasil tindak pidana pada masa lalu.

Selain mempermasalahkan substansi, ICW juga menyoroti proses pembahasan yang dianggap tidak transparan. ICW mengklaim draf RUU, Naskah Akademik, dan DIM tidak dipublikasikan secara memadai melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Atas dasar itu, ICW menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

ICW juga menyatakan telah melakukan sejumlah upaya untuk meminta keterbukaan dokumen pembahasan, termasuk menelusuri kanal informasi resmi dan melayangkan somasi kepada pihak terkait. Namun, menurut ICW, upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Habiburokhman menegaskan DPR tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun menempuh mekanisme pengaduan melalui MKD. Ia menilai seluruh tahapan pembentukan undang-undang telah diupayakan berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.(red/ist)