Antisipasi Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan Siapkan 12 Langkah Strategis
hendro
Kalianda — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) darurat secara daring yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan pada Sabtu (5/9/2026) malam, pemerintah daerah secara resmi menetapkan 12 langkah penanganan dan kesiapsiagaan darurat.
Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak sebaran abu vulkanik. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa kondisi kali ini berbeda dengan erupsi tahun 2018 lalu yang memicu terjadinya tsunami akibat longsoran tubuh gunung.
Sebagai langkah pencegahan awal, Pemkab Lampung Selatan bekerja sama dengan Polres Lampung Selatan telah menutup sementara seluruh aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Larangan ini berlaku hingga situasi dinyatakan kembali normal dan aman. Selain itu, para nelayan setempat diimbau keras untuk menjauhi radius aman minimal 3 kilometer dari kawasan gunung.
"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta selalu mengikuti arahan resmi dari petugas di lapangan," tulis keterangan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
Guna meminimalisir risiko kesehatan, lintas sektoral yang terdiri dari Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, dan BPBD mulai diterjunkan ke seluruh kecamatan untuk membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan. Pemantauan ketat juga dilakukan di sektor transportasi, mencakup keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti, hingga jalur penerbangan di Bandar Udara Internasional Radin Inten II.
Pemerintah daerah juga memastikan aspek pemenuhan logistik dan layanan dasar tetap aman. Dinas Ketahanan Pangan telah diinstruksikan untuk menyiagakan cadangan pangan darurat bagi warga dan nelayan yang terdampak. Sementara di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan disiagakan untuk segera menerapkan opsi pembelajaran daring atau meliburkan sekolah jika intensitas hujan abu vulkanik semakin memburuk.
Seluruh penanganan kedaruratan ini akan dikoordinasikan secara terpusat oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan. Tim penanganan bencana dijadwalkan akan melaporkan perkembangan situasi secara berkala setiap 3 jam langsung kepada Bupati. Guna mendukung operasional di lapangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga tengah menyiapkan skema alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Untuk mengantisipasi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa seluruh publikasi dan data terkait penanganan erupsi kini dipusatkan satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat dan media massa diajak untuk hanya membagikan informasi yang telah terverifikasi secara resmi.
Bagi warga yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terkini di wilayahnya dapat menghubungi pusat panggilan kedaruratan (Call Center) BPBD Lampung Selatan di nomor 0823-5892-4600. (red/ist)
